2. 1972 1983 1987 1992 2002 PBB membentuk World Commission On Environment And Development (WCED) GERAKAN DUNIA DIBIDANG LINGKUNGAN HIDUP World conference on human and environment WCED membuat laporan yang berjudul ‘ OUR COMMON FUTURE’ tentang sustainable development KTT bumi/earth summit yang diselenggarakan PBB di rio de janeiro ( Un conference on environment and development - unced ) KTT yang diselenggarakan PBB di johannesburg
3.
4. Command and control Market based mechanism Motivasi wajib Motivasi sukarela Pengelolaan parsial Pengelolaan bersifat sistemik Cara pengelolaan yang bersifat individual Pengelolaan jaring kerjasama (net works) Bersifat instrumental Fundamental (values, ethics) PERGESERAN PANDANGAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN
5. 1980 1990 2000 2009 Fase pemahaman dan penyadaran permasalahan lingkungan dengan mengadopsi tata penyelenggaraan modern Fase penguatan institusi pengelolaan lingkungan Fase desentralisasi dan revitalisasi PERKEMBANGAN PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN DI INDONESIA
6. Tradisionil : Penyelenggaraan Oleh Komunitas Konvensional : Pengelolaan Oleh Pemerintah Modern : Penyelenggaraan Oleh Pemerintah Dan Konstituennya SISTEM PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14. AMDAL merupakan salah satu upaya preventif pengendalian dampak lingkungan oleh kegiatan pembangunan (selain tata ruang, tata guna lahan, audit lingkungan, plca, dsb) KeputusPengambilanan Kelayakan Lingkungan Perizinan Bagian studi kelayakan Perencanaan pengembangan wilayah IJIN LINGKUNGAN Perencanaan teknologi dan perancangan proses FUNGSI AMDAL
19. Pemerintah Pemrakarsa Masyarakat Konsultan Lembaga Swadaya Masyarakat Pakar Komisi Penilai AMDAL Pemrakarsa KEPUTUSAN : Menteri, Gubernur, Bupati, Walikota IMPELEMENTASI KEGIATAN/PROYEK : Organisasi Struktural Dokumen K.A. Andal; Andal; Rkl; Dan Rpl PARA PIHAK DALAM PENYELENGGARAAN AMDAL
21. PROSEDUR PENYELENGGARAAN AMDAL (LANJUTAN) KEPUTUSAN TERHADAP PROYEK Menteri Negara LH Gubernur Bupati/Walikota PELAKSANAAN (IMPLEMENTASI) Di luar kewenangan Komisi Penilai RENCANA PENGENDALIAN DAN AMDAL PENANGANAN DAMPAK Bagian dari kewenangan birokrasi struktural
22. RENCANA KEGIATAN PENAPISAN TIDAK WAJIB AMDAL WAJIB AMDAL KERANGKA ACUAN (KA) ANDAL UKL & UPL ANDAL IDENTIFIKASI HAL PENTING IDENTIFIKASI DAMPAK PENTING PELINGKUPAN PRAKIRAAN DAMPAK PENTING ANALISIS DAN EVALUASI DAMPAK PENTING RENCANA PENGELOLAAN DAMPAK RENCANA PEMANTAUAN DAMPAK Proses Kemasyarakatan Iterasi/Reiterasi PROSEDUR AMDAL SEBAGAI SUATU SISTEM
