Dokumen tersebut membahas tentang pemindahtanganan barang milik negara melalui penjualan, tukar menukar, hibah, dan penyertaan modal pemerintah. Pemindahtanganan barang milik negara dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan mempertimbangkan optimalisasi aset, kepentingan negara, dan kebutuhan pemerintah.

1. Pemindahtanganan
Barang Milik Negara

2. 2
Dasar Hukum
1. PP Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan BMN/D
2. PMK Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan
Pemindahtanganan BMN
3. Permenhan Nomor 20 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan
Pemindahtanganan BMN Berupa Tanah dan/atau Bangunan di
Lingkungan Kemhan dan TNI
4. Permenhan Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan
Hibah di Lingkungan Kemhan dan TNI
5. Permenhan Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Permenhan
Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Hibah di
Lingkungan Kemhan dan TNI

3. PEMINDAHTANGANAN
BMN
PENJUALAN
TUKAR
MENUKAR
HIBAH
PENYERTAAN
MODAL
PEMERINTAH

4. PRINSIP UMUM
BMN tidak diperlukan bagi gar tugas pemerintahan negara
1. Dilakukan penetapkan status Penggunaan
4
2. Dilakukan penilaian, Kecuali Hibah
3. T&B, STB < 100 M persetujuan DPR, kecuali tdk
sesuai rutr, karena anggaran pengganti, tuk ASN, tuk
Kepentingan umum, dikuasai karena kep pengadilan BHT
4. T&B > 10 M Persetujuan Presiden, T&B dan STB ≤ 10 M
Persetujuan Pengelola Barang
5. 10M<STB≤100M Persetujuan Pengelola Barang

5. A. PENJUALAN
5
4. Penjualan BMN dilakukan secara lelang
1. Untuk optimalisasi BMN yg berlebih, tdk digun tuk gargas
2. Scr ekonomis lebih menguntungkan negara
3. pelaks. Ketentuan per uu an
Pengalihan kepemilikan BMN kepada pihak lain dengan menerima
penggantian dalam bentuk uang
Pengertian
Pertimbangan

7. B. TUKAR MENUKAR
7
Pengertian
Pengalihan kepemilikan BMN yang dilakukan antara Pemerintah Pusat
dengan Pemerintah Daerah, atau antara Pemerintah Pusat dengan
pihak lain, dengan menerima penggantian utama dalam bentuk barang,
paling sedikit dengan nilai seimbang

8. 1. Memenuhi kebut. Ops gar pemerintah
8
2. Optimalisasi BMN
3. Tdk tersedia dana dalam APBN
Pertimbangan
a. Tidak suai tata ruang wilayah
b. Menyatukan BMN yg terpencar
c. Menyesuaikan bentk BMN agar gun lebih optimal
d. Memberikan akses jalan
e. Thd STB yg ketinggalan teknologi
4. Setelah dilakukan kajian teknis, ekonomis dan yuridis

9. 1. Barang pengganti utama TM BMN berupa tanah
a. Tanah: atau
b. Tanah dan Bangunan
2. Barang pengganti utama TM BMN berupa tanah dan
a. Tanah: atau
b. Tanah dan Bangunan
3. Barang pengganti utama TM BMN berupa bangunan
a. Tanah: atau
b. Tanah dan Bangunan
c. Bangunan, dan/atau
d. Selain tanah dan/atau bangunan

10. MITRA TUKAR MENUKAR
1. Pemerintah Daerah
2. BUMN
3. BUMN
4. Badan Hukum lainnya yang dimiliki negara
5. Swasta, berbentuk badab hukum atau perorangan
6. Pemerintah negara lain
10
OBJEK
1. Tanah dan/ atau bangunan
2. Selain tanah dan / atau bangunan

11. PRINSIP PEMILIHAN MITRA
1. Dilakukan secara terbuka
2. Manfaat yg optimal bagi negara
3. Dilakukan panitia pemiliahan yg memiliki integritas tinggi, handal dan
kompeten
4. Tertib administrasi
5. Tertib pelaporan
MEKANISME PEMILIHAN MITRA dilakukan melalui TENDER, kecuali
1. Dg Pemda atau pihak lain yang dapat tugas pelaks kepentingan umum
, menyatukan 1 lokasi, menyesuaikan bentuk BMN, laks renstra
pemerintah, m’dapat/m’beri akses jalan
2. Bangunan di atas tanah pihak lain
3. STB dilakukan dg Pemda, pihak lain dalam rangka pelaks kepentingan
umum
11

13. B. HIBAH
13
Pengertian
Pengalihan kepemilikan Barang dariPemerintah Pusat kepada
Pemerintah Daerah atau kepada pihak lain tanpa memperoleh
penggantian

14. 1. Kepentingan sosial
14
2. Kepentingan budaya
3. Kepentingan keagamaan
Pertimbangan
4. Kepentingan pendidikan non sosial
5. Penyelenggaraan pemerintahan negara/daerah
1. Bukan barang rahasia negara
2. Bukan barang yg menguasai hajat hidup orang banyah
3. Tidak digunakan dlm gargas & fungsi gar pemerintahan negara
Syarat

15. 1. Lembaga sosial, budaya, keagamaan, kemanusian, dik non komesial
2. Masyarakat, perorangan/pok dlm rangka jalan prog pemb nas
3. Pemerintah negara lain dalam rangka hub internasional
Pihak yg menerima
4. Masy internasional yg terkena bencana alam, perang, wabah
5. Pemda
6. BUMN bentuk perusahaan umum tuk stabilitas tahan pangan
7. Pihak lain yang ditetapkan pengelola barang

16. 1. Tanah dan/atau bangunan
2. Selain tanah dan/atau bangunan
Objek

17. BMN > 100 M ….. Persetujuan DPR
10 M > BMN ≥ 100 M …. Persetujuan Presiden

18. D. PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH PUSAT
18
Pengertian
Pengalihan kepemilikan BMN yang semula merupakan kekayaan yang
tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk
diperhitungkan sebagai modal/saham negara atau daerah pada BUMN,
BUMD, atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara.

19. 1. BMN dar awal pengadaan sesuai penganggaran tup PMPP
2. BMN lebih optimal apabila dikelola oleh BUMN, BUMD atau BH lainnya
Pertimbangan
Dilakukan dlm rangka pendirian, m’baiki struktur permodalan dan/atau
katkan kapasitas usaha BUMN.BUMD atau badan hukum lainnya yg
dimliki negara dg ketentuan peraturan peruuan

20. 1. BUMN
2. BUMD
3. Badan hukum lainnya yg dimiliki negara, termasuk badan usaha yang
terdapat kepemilikan Pemerintah Pusat di dalamnya
Pihak yg menerima
Serah terima BMN yg menjadi obyek PMPP dilaksanakan setelah
Peraturan Pemerintah mengenai Penyertaan Modal Pemerintah Pusat
ditetapkan

21. 1. Tanah dan/atau bangunan
2. Selain tanah dan/atau bangunan
Objek
3. BMN dari awal pengadaan direncanakan untuk disertakan sebagai
modal Pemerintah Pusat
4. BMN menjadi Penyertaan Modal Pemerintah Pusat dalam rangka
optimalisasi BMN

22. BMN > 10 M ….. Rancangan PP tuk ditetapkan
10 M > BMN ≥ 100 M …. Persetujuan Presiden

23. TERIMA KASIH
PUS BMN BARANAHAN KEMHAN