SlideShare ist ein Scribd-Unternehmen logo
1 von 26
Downloaden Sie, um offline zu lesen
MONALISA IBRAHIM, S. Sos., M. AP.
STISIP MUHAMMADIYAH SIDENRENG RAPPANG
2018
* Pita
Merah
*
*Korupsi berasal dari kata latin,corumperre, corruption,
corruptos. Arti harfiah kata ini penyimpangan dari kesucian
(profanity), tindakan tak bermoral, kebejatan, kebusukkan,
kerusakan ketindakjujuran dan kecurangan.
*Dengan demikian ia mempunyai konotasi adanya tindakan-
tindakan hina, fitnah, atau hal-hal buruk lainnya.
*Sesungguhnya pengertian korupsi yaitu pembuatan busuk yang
seperti penggelapan uang, menerima uang sogokan,
dsbnya.(dalam kata pembendaharaan kata bahasa Indonesia).
*Korupsi diartikan sebagai perbuatan2 yg merugikan keuangan
dan perekonomian negara.
*
1.Setiap perbuatan yg dilakukan
oleh siapapun juga untuk
kepentingan diri sendiri, untuk
kepentingan orang lain atau
untuk kepentingan suatu badan
yg langsung menyebabkan
kerugian bagi keuangan dan
perekonomian negara
*2. Seorg pejabat yg menerima gaji/upah
dari keuangan negara/badan yg
menerima bantuan dr keuangan
negara/daerah dgn mempergunakan
kesempatan/kewenagan/kekuasaan yg
diberikan kpd oleh jabatan, secara
langsung atau tidak langsung membawa
keuntungan atau materil baginya.
*
7 Jenis KORUPSI
*1. Korupsi Transaktif ( transactive corruption)
*2. Korupsi Memeras ( extortive corruption )
*3. Korupsi Investif ( investive corruption )
*4. Korupsi Perkeberatan/Nepotisme (nepotistic corruption)
*5. Korupsi Defensif ( defensive corruption )
*6. Korupsi Otogenik ( autogenic corruption)
*7. Korupsi Dukungan (support ive corruption )
*
*Segi Kebaikan korupsi oleh para penulis yg
kritikus seperti :
*1. Lincoln stefen (1908),
*2. Nathaniel H. Left (1964),
*3. Robert K. Merton (1968), dan
*4. Samuel P. Huntington (1968),
*1. Pemerintah dalam berbagai hal bisa menghambat
investasi pihak swasta.
*Korupsi memaksakan pilihan2 yg lebih baik, memperbaiki
pelayanan umum dgn cara nepotisme yg menggantikan sistem
pekerjaan umum atau sistem kesejahtraan.
*Sistem kekeluargaan sama sekali bukan sistem yg buruk jika
digunakan sebagaimana mestinya.
*2. Korupsi berfungsi sebagai sumber
pembentukan modal , mempersingkat birokrasi,
memberikan rangsangan tersendiri kepada
para enterpreneur, menyalurkan modal kepada
para wirausaha yang bertrujuan untuk hidup,
memperkecil pemborosan sumber daya,
merenggut pengendalian perdagangan dan
industri dari orang asing dan mendorong
penanaman modal melalui para politisi.
*3. Sebagai hasilnya, korupsi dapat
memerintah untuk menunjang kegiatan-
kegiatan yang dapat melancarkan
pembangunan ekonomi. Kebijakan atau
kebebasan yang di inginkan oleh kaum
pengusaha akan dapat membantu
pembangunan, sedangkan kebijakan-
kebijakan yang bertujuan lain dapat
mereka kesampingkan.
*4. Korupsi mendorong perkembangan
politik dalam memperkuat partai-
partai politik, meningkatkan
integrasinasional, memberikan
alternatif yang dapat diterima
terhadap kekerasan, serta
meningkatkan keikutsertaan publik
dalam urusan-urusan negara.
*5. Korupsi membawa serta unsur persaingan
dan tekanan untuk bekerja lebih efisien
kedalam kehidupan ekonomi yang kurang
berkembang.
*Karena pembayaran tertinggi merupakan
salah satu ukuran bagi pembagian ini,
kemampuan untuk menyediakan dana,
apakah diambilkan dari dana cadangan atau
dari anggaran untuk tahun berjalan
sangatlah perlu.
*6. Sekalipun suatu pemerintah telah
berusaha keras untuk menempuh
kebijakan untuk menempuh kebijakan-
kebijakan ekonomi yang terbaik, selalu
terdapat kemungkinan bahwa
kebijakan-kebijakan itu salah arah dan
tidak mencapai sasaran yang
dikehendaki.
*
1. Cara sistemik-struktural
*Telah diketahui bahwa korupsi dapat bersumber dari kelemahan-
kelemahan yang terdapat pada sistem politik dan sistem administrasi
negara dengan birokrasi sebagai perangkat pokoknya.untuk itu harus
mendayahgunakan segenap struktur politik maupun infrastruktur politik
pada saat yang bersamaan membenahi birokrasi sehingga lubang-lubang
yang dapat dimasuki korupsi dapat ditutup.
*Suprastruktur Politik adalah keseluruhan lembaga penyelenggara
negara yang mempunyai kewenangan hukum konstitusinal yang
bersumber dari UUD 1945. Seperti MPR, Presiden, DPR, DPA, BPK, MA
dan Pemerintahan Daera beserta jajarannya.
*Infrastruktur politik adalah organisasi-organisasi kekuatan sosial dan
kemasyarakatan yang tidak mempunyai kewenangan hukum
konstitusional tetapi tetap berperan sebagai kelompok penekanan.
Semis KPK, Indonesia coruption watch, dll.
*2. Cara Abolisionistik
*Cara ini berperangkat dari asumsi Bahwa korupsi adalah
suatu kejahatan yang harus diberantas dengan terlebih
dahulu menggali sebab-sebabnya dan kemudian
penanggulangan diarahkan pada usaha-usaha
menghilangkan sebab-sebab tersebut. Oleh karena itu,
jalan yang ditempuh adalah dengan mengkaji
permasalahan-permasalahan yang tengah terjadi di
masyarakat, mempelajarii dorongan-dorongan individual
yang mengarah ketindakan-tindakan korupsi,
meningkakan kesadaran hukum masyarakat, serta
menindak orang-orang korup berdasarkan hukum yang
berlaku.cara ini juga diharapkan menjadiperangkat
preventif dengan menggugah ketaatan hukum.
*
*3. Cara Moralistik
*A. Faktor penting dalam persoalan korupsi adalah faktor sikap dan
mental manusia. Oleh karena itu usaha penanggulangannya harus
pula terarah pada faktor moral manusia sebagai pengawas aktivitas-
aktivitas tersebut.
*B. Pembinaan mental dan moral manusia, khotbah - khotbah,
ceramah atau penyuluhan dibidang keagamaan, atika dan hukum.
Tidak kurang pentingnya adalah pendidikan moral dii rumah
ataupun disekolah yang dimulai sejakk dini.
*
a. Melibatkan lebih dari satu orang
b. Korupsi tidak hanya berlaku di kalangan ASN , usaha swasta
c. Korupsi dapat mengambil bentuk menerima sogok, uang kopi, salam tempel, uang semir, uang
pelancar tunai/benda/barang.
d. Umumnya serba rahasia, kecuali sudah membudaya
e. Melibatkan elemen kewajiban dan keuntungan timbal balik yang tidak selalu berupa uang
f. Setiap tindakan korupsi mengandung penipuan, biasanya pada badan publik atau masyarakat
umum
g. Setiap perbuatan korupsi melanggar norma-norma tugas dan pertanggungjawaban dalam tatanan
masyarakat
h. Di bidang swasta, korupsi dapat berbentuk menerima pembayaran uang dan sebagainya, untuk
membuka rahasia perusahaan tempat seseorang bekerja, mengambil komisi yang seharusnya hak
perusahaan.
*
M. Dawan Rahardjo dalam artikelnya (KKN) timbulnya perbuatan
korupsi dipengaruhi oleh beberapa faktor.
*Pertama, apakah kelembagaan pemerintah itu memberikan
kesempatan kepada perbuatan korupsi.
*Kedua, lingkungan budaya yang memepengaruhi psikologi orang-
seorang.
*Ketiga, pengaturan ekonomi yang mungkin memberikan tekanan-
tekanan tertentu.
Tindak pidana korupsi bukanlah peristiwa yang berdiri sendiri. Pelaku
korupsi menyangkutberbagai hal yang sifatnya kompleks. Faktor faktor
penyebabnya tidak saja dapat berasal dari internal pelaku korupsi,
Tetapi dapat juga berasal dari situasi lingkungan yang kondusif bagi
seseorang untuk melakukan korupsi.
Sarlito W Sarwono Aspek-Aspek korupsi,
a. Dorongan dari dalam diri sendiri (keinginan, Hasrat, kehendak dan
sebagainya)
b. Rangsangan dari luar (dorongan teman - teman, adanya
kesempatan, kurangnya kontrol dan sebagainya).
*
*Administrasi kebanyakan timbul di
kalangan organisasi birokrasi. Oleh
karena itu muncul perkataan Patologi
Birokrasi (Bureaucracy pathology) yaitu
merupakan himpunan dari perilaku-
perilaku yang kadang-kadang
disibukkan oleh para birokrat.
Patologi Birokrasi P. Siagian (1988) yaitu :
*Penyalahgunaan wewenang dan tanggung jawab.
*Pengaburan masalah.
*Indikasi korupsi, kolusi dan nepotisme.
*Indikasi mempertahankan status quo.
*Empire bulding (membina kerajaan).
*Ketakutan pada perubahan, inovasi dan resiko.
*Ketidak-pedulian Pada Kritik Dan Saran.
*Takut Mengambil Keputusan.
*Kurangnya Kreativitas dan Eksperimentasi.
*Kredibilitas Yang Rendah, Kurang Visi Yang Imajinatif.
*Minimnya Pengetahuan Dan Keterampilan.
*
*Upaya penanggulangan melalui reposisi
manusianya.
*Pembenahan Administrasi secara Menyeluruh.
*Good Governance Sebagai Agenda Reformasi.
*
*Sikap hidup manusia yang mampu
mengendalikan diri dapat dilihat dari ciri-ciri:
*1. Kepentingan pribadinya tetap diletakkan
dalam kerangka kesadaran kewajibannya
sebagai makhluk sosial dalam kehiduan
masyarakatnya.
*2. Kewajiban terhadap masyarakat dirasakan
lebih besar dari kepentingan pribadinya.
*Konsep amanah mengandaikan bahwa para pejabat publik
atau pegawai negeri melaksanakan tugas-tugas layanan umum
sebagai suatu tugas suci yang harus dipertanggungjawabkan
secara moral. Dalam menjalankan tugas-tugas layanan umum
pejabat publik hendaknya tidak hanya berprinsip pada
profesionalisme dan asas-asas administratif melainkan tetap
menempatkan nilai-nilai tanggung jawab moral sebagai
keutamaan dalam menjalankan tugas-tugasnya.
*
*Administrasi tidak selamanya dapat berjalan
sebagaimana mestinya, karena adanya
pengaruh negatif faktor-faktor lingkungan baik
internal maupun ekternal administrasi dan
manajemen. Pengaruh negatif akan
menimbulkan hambatan-hambatan adminitrasi,
dan hambatan ini tekadang bisa sangat kuat
sehingga sangat merugikan bagi proses
administrasi.
*

Weitere ähnliche Inhalte

Was ist angesagt?

Presentasi Masalah Korupsi Di Indonesia
Presentasi Masalah Korupsi Di IndonesiaPresentasi Masalah Korupsi Di Indonesia
Presentasi Masalah Korupsi Di IndonesiaARY SETIADI
 
Konsep Korupsi & Kondisi saat ini di Indonesia
Konsep Korupsi & Kondisi saat ini di Indonesia Konsep Korupsi & Kondisi saat ini di Indonesia
Konsep Korupsi & Kondisi saat ini di Indonesia windari27
 
Makalah Masalah Korupsi Di Indonesia
Makalah Masalah Korupsi Di IndonesiaMakalah Masalah Korupsi Di Indonesia
Makalah Masalah Korupsi Di IndonesiaARY SETIADI
 
Laporan Ilmiah Kasus Korupsi E-KTP
Laporan Ilmiah Kasus Korupsi E-KTPLaporan Ilmiah Kasus Korupsi E-KTP
Laporan Ilmiah Kasus Korupsi E-KTPyaumilannisa
 
SOAL SOAL PERCEPATAN PEMBERANTASAN KORUPSI PRAJABATAN TAHUN 2018
SOAL SOAL PERCEPATAN PEMBERANTASAN KORUPSI PRAJABATAN TAHUN 2018SOAL SOAL PERCEPATAN PEMBERANTASAN KORUPSI PRAJABATAN TAHUN 2018
SOAL SOAL PERCEPATAN PEMBERANTASAN KORUPSI PRAJABATAN TAHUN 2018Eko Supriyadi
 
Akar masalah korupsi dan pemberantasannya
Akar masalah korupsi dan pemberantasannyaAkar masalah korupsi dan pemberantasannya
Akar masalah korupsi dan pemberantasannyaEry Arifullah
 

Was ist angesagt? (14)

Presentasi Masalah Korupsi Di Indonesia
Presentasi Masalah Korupsi Di IndonesiaPresentasi Masalah Korupsi Di Indonesia
Presentasi Masalah Korupsi Di Indonesia
 
Anti korupsi presentasi
Anti korupsi presentasiAnti korupsi presentasi
Anti korupsi presentasi
 
Konsep Korupsi & Kondisi saat ini di Indonesia
Konsep Korupsi & Kondisi saat ini di Indonesia Konsep Korupsi & Kondisi saat ini di Indonesia
Konsep Korupsi & Kondisi saat ini di Indonesia
 
Makalah pkn tentang pemberantasan korupsi
Makalah pkn tentang pemberantasan korupsiMakalah pkn tentang pemberantasan korupsi
Makalah pkn tentang pemberantasan korupsi
 
Makalah korupsi
Makalah korupsiMakalah korupsi
Makalah korupsi
 
Makalah Masalah Korupsi Di Indonesia
Makalah Masalah Korupsi Di IndonesiaMakalah Masalah Korupsi Di Indonesia
Makalah Masalah Korupsi Di Indonesia
 
Laporan Ilmiah Kasus Korupsi E-KTP
Laporan Ilmiah Kasus Korupsi E-KTPLaporan Ilmiah Kasus Korupsi E-KTP
Laporan Ilmiah Kasus Korupsi E-KTP
 
Makalah korupsi STIP WUNA
Makalah korupsi STIP WUNA Makalah korupsi STIP WUNA
Makalah korupsi STIP WUNA
 
SOAL SOAL PERCEPATAN PEMBERANTASAN KORUPSI PRAJABATAN TAHUN 2018
SOAL SOAL PERCEPATAN PEMBERANTASAN KORUPSI PRAJABATAN TAHUN 2018SOAL SOAL PERCEPATAN PEMBERANTASAN KORUPSI PRAJABATAN TAHUN 2018
SOAL SOAL PERCEPATAN PEMBERANTASAN KORUPSI PRAJABATAN TAHUN 2018
 
Pkn presentation
Pkn presentationPkn presentation
Pkn presentation
 
Makalah korupsiiiiii
Makalah korupsiiiiiiMakalah korupsiiiiii
Makalah korupsiiiiii
 
Bab i
Bab iBab i
Bab i
 
Investigasi kasus korupsi
Investigasi kasus korupsi Investigasi kasus korupsi
Investigasi kasus korupsi
 
Akar masalah korupsi dan pemberantasannya
Akar masalah korupsi dan pemberantasannyaAkar masalah korupsi dan pemberantasannya
Akar masalah korupsi dan pemberantasannya
 

Ähnlich wie Monev Tata Laksana Pemerintahan

BE&GG, Riyoko Yudhi Wibowo, Hapzi Ali, Corruption & Fraud, Universitas Mercub...
BE&GG, Riyoko Yudhi Wibowo, Hapzi Ali, Corruption & Fraud, Universitas Mercub...BE&GG, Riyoko Yudhi Wibowo, Hapzi Ali, Corruption & Fraud, Universitas Mercub...
BE&GG, Riyoko Yudhi Wibowo, Hapzi Ali, Corruption & Fraud, Universitas Mercub...Riyoko Yudhi Wibowo
 
BE & GG, Rudy Harland Seniang Sakti, Prof. Dr. Hapzi Ali, MM, Corruption and ...
BE & GG, Rudy Harland Seniang Sakti, Prof. Dr. Hapzi Ali, MM, Corruption and ...BE & GG, Rudy Harland Seniang Sakti, Prof. Dr. Hapzi Ali, MM, Corruption and ...
BE & GG, Rudy Harland Seniang Sakti, Prof. Dr. Hapzi Ali, MM, Corruption and ...Rudy Harland
 
Tugas analisis kebijakan publik uas
Tugas analisis kebijakan publik uasTugas analisis kebijakan publik uas
Tugas analisis kebijakan publik uasnetieli
 
BE & GG13, Basori, Hapzi Ali, Corruption Fraud, UMB, 2017
BE & GG13, Basori, Hapzi Ali, Corruption  Fraud, UMB, 2017BE & GG13, Basori, Hapzi Ali, Corruption  Fraud, UMB, 2017
BE & GG13, Basori, Hapzi Ali, Corruption Fraud, UMB, 2017Basori Basori
 
Pendidikan Anti Korupsi di Perguruan Tinggi
Pendidikan Anti Korupsi di Perguruan TinggiPendidikan Anti Korupsi di Perguruan Tinggi
Pendidikan Anti Korupsi di Perguruan TinggiErhaSyam
 
01pendahuluan-konsep dasar.pdf
01pendahuluan-konsep dasar.pdf01pendahuluan-konsep dasar.pdf
01pendahuluan-konsep dasar.pdfSrie Maryati
 
Fakto penyebab Penyebab korupsi korupsii
Fakto penyebab Penyebab korupsi korupsiiFakto penyebab Penyebab korupsi korupsii
Fakto penyebab Penyebab korupsi korupsiiFikriArdian5
 
Pancasila integitas antikorupsi
Pancasila integitas antikorupsiPancasila integitas antikorupsi
Pancasila integitas antikorupsierza m
 
Ppt etik kelompok 15 (1)
Ppt etik kelompok 15  (1)Ppt etik kelompok 15  (1)
Ppt etik kelompok 15 (1)SalmaHanifah14
 
Makalah kasus korupsi penggelapan pajak gayus tambunan
Makalah kasus korupsi penggelapan pajak gayus tambunanMakalah kasus korupsi penggelapan pajak gayus tambunan
Makalah kasus korupsi penggelapan pajak gayus tambunanMuhammad Iqbal
 
KORUPTOR YANG KEHILANGAN RASA CINTA TANAH AIR
KORUPTOR YANG KEHILANGAN RASA CINTA TANAH AIRKORUPTOR YANG KEHILANGAN RASA CINTA TANAH AIR
KORUPTOR YANG KEHILANGAN RASA CINTA TANAH AIRZaitun Hakimiah NS
 
Presentasi Teknologi Teknologi Finansial (Fintech) Elemen 3D Krem_20231025_12...
Presentasi Teknologi Teknologi Finansial (Fintech) Elemen 3D Krem_20231025_12...Presentasi Teknologi Teknologi Finansial (Fintech) Elemen 3D Krem_20231025_12...
Presentasi Teknologi Teknologi Finansial (Fintech) Elemen 3D Krem_20231025_12...8gbagusindraslub
 
mengembangkan sikap anti korupsi dikalangan generasi muda
mengembangkan sikap anti korupsi dikalangan generasi mudamengembangkan sikap anti korupsi dikalangan generasi muda
mengembangkan sikap anti korupsi dikalangan generasi mudaSalma Van Licht
 
Makalah pkn tentang pemberantasan korupsi
Makalah pkn tentang pemberantasan korupsiMakalah pkn tentang pemberantasan korupsi
Makalah pkn tentang pemberantasan korupsiSeptian Muna Barakati
 
BE & GG, Poltak Bobby, Hapzi Ali, Corruption and Fraud, Universitas Mercubuan...
BE & GG, Poltak Bobby, Hapzi Ali, Corruption and Fraud, Universitas Mercubuan...BE & GG, Poltak Bobby, Hapzi Ali, Corruption and Fraud, Universitas Mercubuan...
BE & GG, Poltak Bobby, Hapzi Ali, Corruption and Fraud, Universitas Mercubuan...Bobby Sirait
 
BE & GG. 13,Monica Rizki Lestari_Hapzi Ali,Coruption and Fraud, Universitas M...
BE & GG. 13,Monica Rizki Lestari_Hapzi Ali,Coruption and Fraud, Universitas M...BE & GG. 13,Monica Rizki Lestari_Hapzi Ali,Coruption and Fraud, Universitas M...
BE & GG. 13,Monica Rizki Lestari_Hapzi Ali,Coruption and Fraud, Universitas M...Monica Rizki Lestari
 

Ähnlich wie Monev Tata Laksana Pemerintahan (20)

BE&GG, Riyoko Yudhi Wibowo, Hapzi Ali, Corruption & Fraud, Universitas Mercub...
BE&GG, Riyoko Yudhi Wibowo, Hapzi Ali, Corruption & Fraud, Universitas Mercub...BE&GG, Riyoko Yudhi Wibowo, Hapzi Ali, Corruption & Fraud, Universitas Mercub...
BE&GG, Riyoko Yudhi Wibowo, Hapzi Ali, Corruption & Fraud, Universitas Mercub...
 
BE & GG, Rudy Harland Seniang Sakti, Prof. Dr. Hapzi Ali, MM, Corruption and ...
BE & GG, Rudy Harland Seniang Sakti, Prof. Dr. Hapzi Ali, MM, Corruption and ...BE & GG, Rudy Harland Seniang Sakti, Prof. Dr. Hapzi Ali, MM, Corruption and ...
BE & GG, Rudy Harland Seniang Sakti, Prof. Dr. Hapzi Ali, MM, Corruption and ...
 
Tugas analisis kebijakan publik uas
Tugas analisis kebijakan publik uasTugas analisis kebijakan publik uas
Tugas analisis kebijakan publik uas
 
BE & GG13, Basori, Hapzi Ali, Corruption Fraud, UMB, 2017
BE & GG13, Basori, Hapzi Ali, Corruption  Fraud, UMB, 2017BE & GG13, Basori, Hapzi Ali, Corruption  Fraud, UMB, 2017
BE & GG13, Basori, Hapzi Ali, Corruption Fraud, UMB, 2017
 
Pendidikan Anti Korupsi di Perguruan Tinggi
Pendidikan Anti Korupsi di Perguruan TinggiPendidikan Anti Korupsi di Perguruan Tinggi
Pendidikan Anti Korupsi di Perguruan Tinggi
 
01pendahuluan-konsep dasar.pdf
01pendahuluan-konsep dasar.pdf01pendahuluan-konsep dasar.pdf
01pendahuluan-konsep dasar.pdf
 
Makalah
MakalahMakalah
Makalah
 
Fakto penyebab Penyebab korupsi korupsii
Fakto penyebab Penyebab korupsi korupsiiFakto penyebab Penyebab korupsi korupsii
Fakto penyebab Penyebab korupsi korupsii
 
Corruption and Fraud
Corruption and FraudCorruption and Fraud
Corruption and Fraud
 
Pancasila integitas antikorupsi
Pancasila integitas antikorupsiPancasila integitas antikorupsi
Pancasila integitas antikorupsi
 
Ppt etik kelompok 15 (1)
Ppt etik kelompok 15  (1)Ppt etik kelompok 15  (1)
Ppt etik kelompok 15 (1)
 
Makalah kasus korupsi penggelapan pajak gayus tambunan
Makalah kasus korupsi penggelapan pajak gayus tambunanMakalah kasus korupsi penggelapan pajak gayus tambunan
Makalah kasus korupsi penggelapan pajak gayus tambunan
 
KORUPTOR YANG KEHILANGAN RASA CINTA TANAH AIR
KORUPTOR YANG KEHILANGAN RASA CINTA TANAH AIRKORUPTOR YANG KEHILANGAN RASA CINTA TANAH AIR
KORUPTOR YANG KEHILANGAN RASA CINTA TANAH AIR
 
Presentasi Teknologi Teknologi Finansial (Fintech) Elemen 3D Krem_20231025_12...
Presentasi Teknologi Teknologi Finansial (Fintech) Elemen 3D Krem_20231025_12...Presentasi Teknologi Teknologi Finansial (Fintech) Elemen 3D Krem_20231025_12...
Presentasi Teknologi Teknologi Finansial (Fintech) Elemen 3D Krem_20231025_12...
 
Makalah pkn tentang pemberantasan korupsi
Makalah pkn tentang pemberantasan korupsiMakalah pkn tentang pemberantasan korupsi
Makalah pkn tentang pemberantasan korupsi
 
Makalah pkn tentang pemberantasan korupsi
Makalah pkn tentang pemberantasan korupsiMakalah pkn tentang pemberantasan korupsi
Makalah pkn tentang pemberantasan korupsi
 
mengembangkan sikap anti korupsi dikalangan generasi muda
mengembangkan sikap anti korupsi dikalangan generasi mudamengembangkan sikap anti korupsi dikalangan generasi muda
mengembangkan sikap anti korupsi dikalangan generasi muda
 
Makalah pkn tentang pemberantasan korupsi
Makalah pkn tentang pemberantasan korupsiMakalah pkn tentang pemberantasan korupsi
Makalah pkn tentang pemberantasan korupsi
 
BE & GG, Poltak Bobby, Hapzi Ali, Corruption and Fraud, Universitas Mercubuan...
BE & GG, Poltak Bobby, Hapzi Ali, Corruption and Fraud, Universitas Mercubuan...BE & GG, Poltak Bobby, Hapzi Ali, Corruption and Fraud, Universitas Mercubuan...
BE & GG, Poltak Bobby, Hapzi Ali, Corruption and Fraud, Universitas Mercubuan...
 
BE & GG. 13,Monica Rizki Lestari_Hapzi Ali,Coruption and Fraud, Universitas M...
BE & GG. 13,Monica Rizki Lestari_Hapzi Ali,Coruption and Fraud, Universitas M...BE & GG. 13,Monica Rizki Lestari_Hapzi Ali,Coruption and Fraud, Universitas M...
BE & GG. 13,Monica Rizki Lestari_Hapzi Ali,Coruption and Fraud, Universitas M...
 

Mehr von monalisaibrahim

Materi 3 dosen 1 perkembangan pemikiran manajemen
Materi 3 dosen 1 perkembangan pemikiran manajemenMateri 3 dosen 1 perkembangan pemikiran manajemen
Materi 3 dosen 1 perkembangan pemikiran manajemenmonalisaibrahim
 
Materi 2 dosen 1 manajer dan manajemen
Materi 2 dosen 1 manajer dan manajemenMateri 2 dosen 1 manajer dan manajemen
Materi 2 dosen 1 manajer dan manajemenmonalisaibrahim
 
Materi 1 konsep sei.pptx1
Materi 1 konsep sei.pptx1Materi 1 konsep sei.pptx1
Materi 1 konsep sei.pptx1monalisaibrahim
 
Materi Perkuliahan Ilmu Alamiah Dasar
Materi Perkuliahan Ilmu Alamiah DasarMateri Perkuliahan Ilmu Alamiah Dasar
Materi Perkuliahan Ilmu Alamiah Dasarmonalisaibrahim
 
Power ponit Ilmu Alamiah Dasar
Power ponit  Ilmu Alamiah DasarPower ponit  Ilmu Alamiah Dasar
Power ponit Ilmu Alamiah Dasarmonalisaibrahim
 
Pengantar dasar2 filsafat
Pengantar dasar2 filsafatPengantar dasar2 filsafat
Pengantar dasar2 filsafatmonalisaibrahim
 
Materi 14 globalisasi ekonomi
Materi 14  globalisasi ekonomiMateri 14  globalisasi ekonomi
Materi 14 globalisasi ekonomimonalisaibrahim
 
Materi 10 indikator ekonomi indonesia
Materi 10  indikator ekonomi indonesiaMateri 10  indikator ekonomi indonesia
Materi 10 indikator ekonomi indonesiamonalisaibrahim
 
Materi 8 sistem perekonomian indonesia
Materi 8 sistem perekonomian indonesiaMateri 8 sistem perekonomian indonesia
Materi 8 sistem perekonomian indonesiamonalisaibrahim
 
Materi 1 studi kasus dua perusahaan BUMN
Materi  1  studi kasus dua perusahaan BUMN Materi  1  studi kasus dua perusahaan BUMN
Materi 1 studi kasus dua perusahaan BUMN monalisaibrahim
 
Materi Hakikat Ilmu Administrasi
Materi Hakikat Ilmu AdministrasiMateri Hakikat Ilmu Administrasi
Materi Hakikat Ilmu Administrasimonalisaibrahim
 
Materi 10 Pengertian Administrasi Negara/Publik
Materi  10  Pengertian Administrasi Negara/PublikMateri  10  Pengertian Administrasi Negara/Publik
Materi 10 Pengertian Administrasi Negara/Publikmonalisaibrahim
 
Materi 4. manusia dan peradaban
Materi 4. manusia dan peradabanMateri 4. manusia dan peradaban
Materi 4. manusia dan peradabanmonalisaibrahim
 

Mehr von monalisaibrahim (20)

Materi 4 dosen 1
Materi 4 dosen 1Materi 4 dosen 1
Materi 4 dosen 1
 
Materi 2 dosen 1
Materi 2 dosen 1Materi 2 dosen 1
Materi 2 dosen 1
 
Materi 1 dosen 1
Materi 1 dosen 1Materi 1 dosen 1
Materi 1 dosen 1
 
Materi 3 dosen 1 perkembangan pemikiran manajemen
Materi 3 dosen 1 perkembangan pemikiran manajemenMateri 3 dosen 1 perkembangan pemikiran manajemen
Materi 3 dosen 1 perkembangan pemikiran manajemen
 
Materi 2 dosen 1 manajer dan manajemen
Materi 2 dosen 1 manajer dan manajemenMateri 2 dosen 1 manajer dan manajemen
Materi 2 dosen 1 manajer dan manajemen
 
Materi 1 dosen 1
Materi 1 dosen 1Materi 1 dosen 1
Materi 1 dosen 1
 
Materi 1 konsep sei.pptx1
Materi 1 konsep sei.pptx1Materi 1 konsep sei.pptx1
Materi 1 konsep sei.pptx1
 
Materi 5 dosen 1.pdf1
Materi 5 dosen 1.pdf1Materi 5 dosen 1.pdf1
Materi 5 dosen 1.pdf1
 
Materi 4 dosen 1.pdf1
Materi 4 dosen 1.pdf1Materi 4 dosen 1.pdf1
Materi 4 dosen 1.pdf1
 
Materi Perkuliahan Ilmu Alamiah Dasar
Materi Perkuliahan Ilmu Alamiah DasarMateri Perkuliahan Ilmu Alamiah Dasar
Materi Perkuliahan Ilmu Alamiah Dasar
 
Power ponit Ilmu Alamiah Dasar
Power ponit  Ilmu Alamiah DasarPower ponit  Ilmu Alamiah Dasar
Power ponit Ilmu Alamiah Dasar
 
Pengantar dasar2 filsafat
Pengantar dasar2 filsafatPengantar dasar2 filsafat
Pengantar dasar2 filsafat
 
Materi 14 globalisasi ekonomi
Materi 14  globalisasi ekonomiMateri 14  globalisasi ekonomi
Materi 14 globalisasi ekonomi
 
Materi 10 indikator ekonomi indonesia
Materi 10  indikator ekonomi indonesiaMateri 10  indikator ekonomi indonesia
Materi 10 indikator ekonomi indonesia
 
Materi 8 sistem perekonomian indonesia
Materi 8 sistem perekonomian indonesiaMateri 8 sistem perekonomian indonesia
Materi 8 sistem perekonomian indonesia
 
Materi 1
Materi 1 Materi 1
Materi 1
 
Materi 1 studi kasus dua perusahaan BUMN
Materi  1  studi kasus dua perusahaan BUMN Materi  1  studi kasus dua perusahaan BUMN
Materi 1 studi kasus dua perusahaan BUMN
 
Materi Hakikat Ilmu Administrasi
Materi Hakikat Ilmu AdministrasiMateri Hakikat Ilmu Administrasi
Materi Hakikat Ilmu Administrasi
 
Materi 10 Pengertian Administrasi Negara/Publik
Materi  10  Pengertian Administrasi Negara/PublikMateri  10  Pengertian Administrasi Negara/Publik
Materi 10 Pengertian Administrasi Negara/Publik
 
Materi 4. manusia dan peradaban
Materi 4. manusia dan peradabanMateri 4. manusia dan peradaban
Materi 4. manusia dan peradaban
 

Monev Tata Laksana Pemerintahan

  • 1. MONALISA IBRAHIM, S. Sos., M. AP. STISIP MUHAMMADIYAH SIDENRENG RAPPANG 2018
  • 3. * *Korupsi berasal dari kata latin,corumperre, corruption, corruptos. Arti harfiah kata ini penyimpangan dari kesucian (profanity), tindakan tak bermoral, kebejatan, kebusukkan, kerusakan ketindakjujuran dan kecurangan. *Dengan demikian ia mempunyai konotasi adanya tindakan- tindakan hina, fitnah, atau hal-hal buruk lainnya. *Sesungguhnya pengertian korupsi yaitu pembuatan busuk yang seperti penggelapan uang, menerima uang sogokan, dsbnya.(dalam kata pembendaharaan kata bahasa Indonesia).
  • 4. *Korupsi diartikan sebagai perbuatan2 yg merugikan keuangan dan perekonomian negara.
  • 5. * 1.Setiap perbuatan yg dilakukan oleh siapapun juga untuk kepentingan diri sendiri, untuk kepentingan orang lain atau untuk kepentingan suatu badan yg langsung menyebabkan kerugian bagi keuangan dan perekonomian negara
  • 6. *2. Seorg pejabat yg menerima gaji/upah dari keuangan negara/badan yg menerima bantuan dr keuangan negara/daerah dgn mempergunakan kesempatan/kewenagan/kekuasaan yg diberikan kpd oleh jabatan, secara langsung atau tidak langsung membawa keuntungan atau materil baginya.
  • 7. * 7 Jenis KORUPSI *1. Korupsi Transaktif ( transactive corruption) *2. Korupsi Memeras ( extortive corruption ) *3. Korupsi Investif ( investive corruption ) *4. Korupsi Perkeberatan/Nepotisme (nepotistic corruption) *5. Korupsi Defensif ( defensive corruption ) *6. Korupsi Otogenik ( autogenic corruption) *7. Korupsi Dukungan (support ive corruption )
  • 8. * *Segi Kebaikan korupsi oleh para penulis yg kritikus seperti : *1. Lincoln stefen (1908), *2. Nathaniel H. Left (1964), *3. Robert K. Merton (1968), dan *4. Samuel P. Huntington (1968),
  • 9. *1. Pemerintah dalam berbagai hal bisa menghambat investasi pihak swasta. *Korupsi memaksakan pilihan2 yg lebih baik, memperbaiki pelayanan umum dgn cara nepotisme yg menggantikan sistem pekerjaan umum atau sistem kesejahtraan. *Sistem kekeluargaan sama sekali bukan sistem yg buruk jika digunakan sebagaimana mestinya.
  • 10. *2. Korupsi berfungsi sebagai sumber pembentukan modal , mempersingkat birokrasi, memberikan rangsangan tersendiri kepada para enterpreneur, menyalurkan modal kepada para wirausaha yang bertrujuan untuk hidup, memperkecil pemborosan sumber daya, merenggut pengendalian perdagangan dan industri dari orang asing dan mendorong penanaman modal melalui para politisi.
  • 11. *3. Sebagai hasilnya, korupsi dapat memerintah untuk menunjang kegiatan- kegiatan yang dapat melancarkan pembangunan ekonomi. Kebijakan atau kebebasan yang di inginkan oleh kaum pengusaha akan dapat membantu pembangunan, sedangkan kebijakan- kebijakan yang bertujuan lain dapat mereka kesampingkan.
  • 12. *4. Korupsi mendorong perkembangan politik dalam memperkuat partai- partai politik, meningkatkan integrasinasional, memberikan alternatif yang dapat diterima terhadap kekerasan, serta meningkatkan keikutsertaan publik dalam urusan-urusan negara.
  • 13. *5. Korupsi membawa serta unsur persaingan dan tekanan untuk bekerja lebih efisien kedalam kehidupan ekonomi yang kurang berkembang. *Karena pembayaran tertinggi merupakan salah satu ukuran bagi pembagian ini, kemampuan untuk menyediakan dana, apakah diambilkan dari dana cadangan atau dari anggaran untuk tahun berjalan sangatlah perlu.
  • 14. *6. Sekalipun suatu pemerintah telah berusaha keras untuk menempuh kebijakan untuk menempuh kebijakan- kebijakan ekonomi yang terbaik, selalu terdapat kemungkinan bahwa kebijakan-kebijakan itu salah arah dan tidak mencapai sasaran yang dikehendaki.
  • 15. * 1. Cara sistemik-struktural *Telah diketahui bahwa korupsi dapat bersumber dari kelemahan- kelemahan yang terdapat pada sistem politik dan sistem administrasi negara dengan birokrasi sebagai perangkat pokoknya.untuk itu harus mendayahgunakan segenap struktur politik maupun infrastruktur politik pada saat yang bersamaan membenahi birokrasi sehingga lubang-lubang yang dapat dimasuki korupsi dapat ditutup. *Suprastruktur Politik adalah keseluruhan lembaga penyelenggara negara yang mempunyai kewenangan hukum konstitusinal yang bersumber dari UUD 1945. Seperti MPR, Presiden, DPR, DPA, BPK, MA dan Pemerintahan Daera beserta jajarannya. *Infrastruktur politik adalah organisasi-organisasi kekuatan sosial dan kemasyarakatan yang tidak mempunyai kewenangan hukum konstitusional tetapi tetap berperan sebagai kelompok penekanan. Semis KPK, Indonesia coruption watch, dll.
  • 16. *2. Cara Abolisionistik *Cara ini berperangkat dari asumsi Bahwa korupsi adalah suatu kejahatan yang harus diberantas dengan terlebih dahulu menggali sebab-sebabnya dan kemudian penanggulangan diarahkan pada usaha-usaha menghilangkan sebab-sebab tersebut. Oleh karena itu, jalan yang ditempuh adalah dengan mengkaji permasalahan-permasalahan yang tengah terjadi di masyarakat, mempelajarii dorongan-dorongan individual yang mengarah ketindakan-tindakan korupsi, meningkakan kesadaran hukum masyarakat, serta menindak orang-orang korup berdasarkan hukum yang berlaku.cara ini juga diharapkan menjadiperangkat preventif dengan menggugah ketaatan hukum. *
  • 17. *3. Cara Moralistik *A. Faktor penting dalam persoalan korupsi adalah faktor sikap dan mental manusia. Oleh karena itu usaha penanggulangannya harus pula terarah pada faktor moral manusia sebagai pengawas aktivitas- aktivitas tersebut. *B. Pembinaan mental dan moral manusia, khotbah - khotbah, ceramah atau penyuluhan dibidang keagamaan, atika dan hukum. Tidak kurang pentingnya adalah pendidikan moral dii rumah ataupun disekolah yang dimulai sejakk dini.
  • 18. * a. Melibatkan lebih dari satu orang b. Korupsi tidak hanya berlaku di kalangan ASN , usaha swasta c. Korupsi dapat mengambil bentuk menerima sogok, uang kopi, salam tempel, uang semir, uang pelancar tunai/benda/barang. d. Umumnya serba rahasia, kecuali sudah membudaya e. Melibatkan elemen kewajiban dan keuntungan timbal balik yang tidak selalu berupa uang f. Setiap tindakan korupsi mengandung penipuan, biasanya pada badan publik atau masyarakat umum g. Setiap perbuatan korupsi melanggar norma-norma tugas dan pertanggungjawaban dalam tatanan masyarakat h. Di bidang swasta, korupsi dapat berbentuk menerima pembayaran uang dan sebagainya, untuk membuka rahasia perusahaan tempat seseorang bekerja, mengambil komisi yang seharusnya hak perusahaan.
  • 19. * M. Dawan Rahardjo dalam artikelnya (KKN) timbulnya perbuatan korupsi dipengaruhi oleh beberapa faktor. *Pertama, apakah kelembagaan pemerintah itu memberikan kesempatan kepada perbuatan korupsi. *Kedua, lingkungan budaya yang memepengaruhi psikologi orang- seorang. *Ketiga, pengaturan ekonomi yang mungkin memberikan tekanan- tekanan tertentu. Tindak pidana korupsi bukanlah peristiwa yang berdiri sendiri. Pelaku korupsi menyangkutberbagai hal yang sifatnya kompleks. Faktor faktor penyebabnya tidak saja dapat berasal dari internal pelaku korupsi, Tetapi dapat juga berasal dari situasi lingkungan yang kondusif bagi seseorang untuk melakukan korupsi. Sarlito W Sarwono Aspek-Aspek korupsi, a. Dorongan dari dalam diri sendiri (keinginan, Hasrat, kehendak dan sebagainya) b. Rangsangan dari luar (dorongan teman - teman, adanya kesempatan, kurangnya kontrol dan sebagainya).
  • 20. * *Administrasi kebanyakan timbul di kalangan organisasi birokrasi. Oleh karena itu muncul perkataan Patologi Birokrasi (Bureaucracy pathology) yaitu merupakan himpunan dari perilaku- perilaku yang kadang-kadang disibukkan oleh para birokrat.
  • 21. Patologi Birokrasi P. Siagian (1988) yaitu : *Penyalahgunaan wewenang dan tanggung jawab. *Pengaburan masalah. *Indikasi korupsi, kolusi dan nepotisme. *Indikasi mempertahankan status quo. *Empire bulding (membina kerajaan). *Ketakutan pada perubahan, inovasi dan resiko. *Ketidak-pedulian Pada Kritik Dan Saran. *Takut Mengambil Keputusan. *Kurangnya Kreativitas dan Eksperimentasi. *Kredibilitas Yang Rendah, Kurang Visi Yang Imajinatif. *Minimnya Pengetahuan Dan Keterampilan.
  • 22. * *Upaya penanggulangan melalui reposisi manusianya. *Pembenahan Administrasi secara Menyeluruh. *Good Governance Sebagai Agenda Reformasi.
  • 23. * *Sikap hidup manusia yang mampu mengendalikan diri dapat dilihat dari ciri-ciri: *1. Kepentingan pribadinya tetap diletakkan dalam kerangka kesadaran kewajibannya sebagai makhluk sosial dalam kehiduan masyarakatnya. *2. Kewajiban terhadap masyarakat dirasakan lebih besar dari kepentingan pribadinya.
  • 24. *Konsep amanah mengandaikan bahwa para pejabat publik atau pegawai negeri melaksanakan tugas-tugas layanan umum sebagai suatu tugas suci yang harus dipertanggungjawabkan secara moral. Dalam menjalankan tugas-tugas layanan umum pejabat publik hendaknya tidak hanya berprinsip pada profesionalisme dan asas-asas administratif melainkan tetap menempatkan nilai-nilai tanggung jawab moral sebagai keutamaan dalam menjalankan tugas-tugasnya.
  • 25. * *Administrasi tidak selamanya dapat berjalan sebagaimana mestinya, karena adanya pengaruh negatif faktor-faktor lingkungan baik internal maupun ekternal administrasi dan manajemen. Pengaruh negatif akan menimbulkan hambatan-hambatan adminitrasi, dan hambatan ini tekadang bisa sangat kuat sehingga sangat merugikan bagi proses administrasi.
  • 26. *