peraturan pilkada

1. - 1 -
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PONTIANAK
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PONTIANAK
NOMOR : 02/Kpts/KPU-Kota-019.435761/2013
TENTANG
TAHAPAN, PROGRAM, DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PONTIANAK TAHUN 2013
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PONTIANAK,
Menimbang : a.
b.
c.
d.
bahwa ketentuan Pasal 66 ayat (1) huruf a Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008,
Tugas dan wewenang KPUD dalam Penyelenggaraan Pemilihan
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah merencanakan
Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah;
bahwa ketentuan Pasal 10 ayat 3 huruf a Undang-Undang
Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan
Umum, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota bertugas dan
berwenang merencanakan Program, Anggaran, dan Jadwal
Pemilihan Umum Bupati/Walikota;
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat 2 Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2010 tentang
Pedoman Penyusunan Tahapan, Program, dan Jadwal
Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah, Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak perlu
menetapkan Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan
Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Pontianak;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, huruf b, dan huruf c Komisi Pemilihan Umum Kota
Pontianak perlu menetapkan Tahapan, Program dan Jadwal
Penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil
Walikota Pontianak Tahun 2013 dalam surat Keputusan Komisi
Pemilihan Umum Kota Pontianak;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1959 Nomor 72, Tambahan lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang ....

2. - 2 -
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah
Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4316)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8
Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4844);
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 437)
sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4844);
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
Undang-Undang 2 Nomor Tahun 2011 tentang Perubahan
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan Negara Republik Indonesia
Tahun 2001 Nomor 82, (Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5246);
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara
Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5246);
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan,
Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah
dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana di ubah terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang
Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah
dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2009;
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2010
tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program dan Jadwal
Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 299);
11. Peraturan ....

3. - 3 -
11. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas
Pemilihan Umum, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara
Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun
2012, dan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik
Penyelenggara Pemilihan Umum (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 906);
Memperhatikan : 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak Nomor
01/Kpts/KPU-Kota-019.435761/2013, tanggal 29 Januari 2013
tentang Penetapan Hari, dan Tanggal Pemungutan Suara
Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Pontianak
Tahun 2013;
2. Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak
tanggal 18 Februari 2013;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
KESATU : TAHAPAN, PROGRAM, DAN JADWAL PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN UMUM WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
PONTIANAK TAHUN 2013.
KEDUA : Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum
Walikota dan Wakil Walikota Pontianak Tahun 2013 sebagaimana
dimaksud DIKTUM KESATU, meliputi :
a. Masa Persiapan;
b. Tahap Pelaksanaan, dan
c. Penyelesaian.
KETIGA : Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA,
meliputi :
a. Penyusunan program dan anggaran Pemilihan Umum Walikota
dan Wakil Walikota Tahun 2013;
b. Penetapan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak
meliputi :
1. Non Tahapan :
a) Tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan;
b) Tata kerja Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak, PPK,
PPS dan KPPS;
c) Pemantau dan tata cara pemantauan;
d) Sosialisasi (penyampaian informasi);
e) Pengadaan barang dan jasa serta pendistribusian
perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara
berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kebutuhan yang
ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak;
f) Pelaporan ...

4. - 4 -
f) Pelaporan dana kampanye; dan
g) Audit dana kampanye peserta Pemilihan Umum (Pemilu)
Walikota dan Wakil Walikota Pontianak.
2. Tahapan pelaksanaan peraturan :
a) Penetapan daftar pemilih (pemutakhiran data dan daftar
pemilih);
b) Pendaftaran dan penetapan pasangan calon;
c) Kampanye;
d) Pemungutan suara;
e) Penghitungan suara; dan
f) Penetapan pasangan calon terpilih, pengesahan dan
pelantikan.
3. Pelaksanaan regulasi dalam bentuk keputusan :
a) Tahapan, program dan jadwal;
b) Jumlah dukungan dan jumlah sebaran dukungan paling
rendah untuk calon perseorangan;
c) Jumlah kursi dan jumlah suara sah paling rendah untuk
pasangan calon yang diajukan partai politik atau gabungan
partai politik;
d) Pembentukan PPK, PPS, PPDP, dan KPPS;
e) Rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar terinci untuk tiap
PPS, PPK;
f) Penetapan rumah sakit dan tim dokter untuk pemeriksaan
kemampuan jasmani dan rohani;
g) Penetapan pasangan calon yang memenuhi syarat;
h) Penetapan kantor akuntan publik untuk mengaudit laporan
dana kampanye;
i) Penetapan jadwal, bentuk, tempat dan waktu kampanye;
j) Penetapan hari dan tanggal pemungutan suara;
k) Penetapan kebutuhan surat suara serta kelengkapan
administrasi pemungutan suara dan penghitungan suara di
TPS, PPS, PPK, KPU Kota Pontianak berdasarkan norma,
standar, prosedur, dan pendistribusian perlengkapan
pemungutan suara dan penghitungan suara;
l) Penetapan rekapitulasi hasil perolehan penghitungan suara
oleh PPS, PPK, dan KPU Kota Pontianak;
m) Penetapan dan pengumuman nama dan nomor urut
pasangan calon terpilih;
n) Penetapan pemantau;
o) Penetapan tata kerja KPU Kota Pontianak, PPK, PPS dan
KPPS; dan
p) Sosialisasi (informasi/pendidikan pemilih).
4. Pembentukan/pengangkatan dan pelatihan Panitia Pemilihan
Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), Petugas
Pemuktahiran Data Pemilih (PPDP), dan Kelompok
Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS);
5. Pemberitahuan, pendaftaran dan sertifikasi pemantau;
a) Pengumuman;
b) Pendaftaran;
c) Verifikasi dan sertifikasi (Akreditasi).
6. Sosialisasi....

5. - 5 -
6. Sosialisasi (informasi/pendidikan pemilih) Pemilihan Umum
Walikota dan Wakil Walikota Pontianak Tahun 2013;
7. Menerima pemberitahuan dari DPRD Kota Pontianak
mengenai berakhirnya masa jabatan Walikota dan Wakil
Walikota;
8. Rapat koordinasi, rapat kerja, dan bimbingan teknis KPU Kota
Pontianak dengan Pelaksana Pemilihan Umum Walikota dan
Wakil Walikota Pontianak di tingkat PPK, PPS dan KPPS.
KEEMPAT : Kegiatan tahap pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM
KETIGA meliputi :
A. Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih :
1. Pemberitahuan kepada Pemerintah Kota Pontianak tentang
penyampaian Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4);
2. Penerimaan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4)
dari Pemerintah Kota Pontianak;
3. Penyusunan data/daftar pemilih berdasarkan Data Penduduk
Potensial Pemilih Pemilu (DP4) oleh KPU Kota Pontianak
yang di buat sebanyak PPS dan RT/RW disampaikan kepada
PPS melalui PPK, termasuk bimbingan teknis dan sosialisasi
penyusunan data/daftar pemilih oleh KPU Kota Pontianak
kepada PPS dan PPDP yang dilakukan secara berjenjang;
4. Pemutakhiran data pemilih oleh PPS dengan dibantu PPDP;
5. Pengesahan dan pengumuman Daftar Pemilih Sementara;
6. Perbaikan Daftar Pemilih Sementara;
7. Pencatatan Data Pemilih Tambahan;
8. Penetapan Daftar Pemilih Tambahan;
9. Pengumuman Daftar Pemilih Tambahan;
10. Pengesahan dan pengumuman Daftar Pemilih Tetap oleh PPS;
11. Penyampaian Daftar Pemilih Sementara, daftar pemilih
perbaikan/tambahan, dan Daftar Pemilih Tetap kepada KPU
Kota Pontianak melalui PPK, dengan tembusan kepada KPU
oleh PPS;
12. Penyusunan dan penetapan rekapitulasi jumlah pemilih
terdaftar dan TPS terinci tiap kecamatan, kelurahan dalam
wilayah Kota Pontianak;
13. Penyampaian Salinan Daftar Pemilih Tetap untuk TPS kepada
KPPS oleh PPS dan kepada Pengawas Pemilu Lapangan, dan
Saksi pasangan calon oleh KPPS; dan
14. Penyampaian Formulir C6.KWK-KPU/Undangan oleh PPS
dengan dibantu oleh RT/RW dan KPPS.
B. Pencalonan :
1. Calon Perseorangan :
a) Pengumuman jadwal penyerahan dokumen dukungan
bakal pasangan calon;
b) Penyerahan dokumen dukungan bakal pasangan calon
perseorangan dalam 3 (tiga) rangkap kepada KPU Kota
Pontianak (dalam bentuk hardcopy dan softcopy);
c). Kesempatan....

6. - 6 -
c) Kesempatan untuk memperbaiki dan/atau melengkapi
jumlah dukungan paling rendah dan/atau sebaran
dukungan dalam masa pendaftaran dan/atau penyerahan
dukungan kepada KPU Kota Pontianak untuk calon
perseorangan;
d) Penyerahan dokumen dukungan bakal calon perseorangan
kepada PPS melalui PPK;
e) Verifikasi administrasi dan faktual terhadap dukungan
bakal pasangan calon perseorangan serta pembuatan berita
acara hasil verifikasi oleh PPS;
f) Verifikasi dan rekapitulasi hasil verifikasi dukungan bakal
calon perseorangan dari PPS oleh PPK.
2. Pendaftaran, Penelitian dan Penetapan :
a) Pengumuman dan pendaftaran pasangan calon yang
diajukan partai politik atau gabungan partai politik dan
dari calon perseorangan;
b) Penelitian dan pemberitahuan hasil penelitian pemenuhan
syarat calon termasuk penelitian tambahan dukungan
calon perseorangan yang jumlahnya menjadi kurang dari
jumlah dukungan paling rendah akibat verifikasi PPS,
PPK, dan KPU Kota Pontianak, verifikasi tambahan
dukungan calon perseorangan oleh KPU Kota Pontianak
dan atau dibantu oleh PPS, dan PPK;
c) Pemeriksaan dan penyampaian hasil pemeriksaan
kesehatan hasil kemampuan rohani dan jasmani oleh tim
dokter pemeriksa khusus kepada KPU Kota Pontianak;
d) Pemberitahuan hasil penelitian syarat calon dan
pencalonan kepada bakal pasangan calon;
e) Perbaikan syarat pencalonan, termasuk penyerahan
tambahan syarat dukungan bakal pasangan calon
perseorangan;
1) Melengkapi dan/atau memperbaiki surat pencalonan,
syarat calon, dan/atau mengajukan calon baru
(parpol/gabungan parpol);
2) Melengkapi dan/atau perbaikan surat pencalonan
beserta persyaratan calon (perseorangan, yaitu surat
pencalonan yang ditandatangani oleh pasangan calon
perseorangan), vide pasal 59 ayat (5a) huruf b sampai
dengan huruf I Undang-undang Nomor 32 Tahun
2004 Jis Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;
3) Melengkapi dan/atau memperbaiki surat pencalonan,
beserta persyaratan calon (perseorangan) yaitu surat
pencalonan yang ditandatangani oleh pasangan calon
perseorangan.
f) Penelitian ulang kelengkapan dan perbaikan persyaratan
pasangan calon sekaligus pemberitahuan hasil penelitian
ulang, kecuali terhadap pasangan calon perseorangan yang
tidak dapat memenuhi paling rendah jumlah dukungan dan
jumlah sebaran, tidak diadakan penelitian ulang;
g) Penetapan....

7. - 7 -
g) Penetapan dan pengumuman pasangan calon yang
memenuhi syarat;
h) Penetapan, Penentuan nomor urut dan Pengumuman
pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Pontianak.
C. Pengadaan barang dan jasa serta pendistribusian perlengkapan
pemungutan dan penghitungan suara berdasarkan norma, standar,
prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU Kota
Pontianak dengan kegiatan :
1. Penyusunan dan penetapan jenis barang dan jasa serta jadwal
pendistribusian surat suara dan alat kelengkapan pemungutan
dan penghitungan suara;
2. Proses administrasi pengadaan dan pendistribusian surat suara,
serta alat dan kelengkapan administrasi pemungutan dan
penghitungan suara;
3. Percetakan dan pendistribusian daftar pasangan calon, surat
suara, serta alat dan kelengkapan administrasi pemungutan dan
penghitungan suara; dan
4. Penerimaan surat suara, serta alat dan kelengkapan
administrasi pemungutan dan penghitungan suara.
D. Kampanye :
1. Rapat koordinasi KPU Kota Pontianak tentang kampanye;
2. Pelaksanaan kampanye;
3. Pembersihan atribut dan alat peraga kampanye; dan
4. Masa Tenang.
E. Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara :
1. Persiapan :
a) Pengecekan persiapan pemungutan suara di TPS;
b) Pembentukan KPPS dan bimbingan teknis serta
sosialisasi;
c) Penyampaian Salinan Daftar Pemilih Tetap (SDPT) untuk
TPS, Pengawas Pemilu Lapangan, dan Saksi Pasangan
Calon;
d) Pengumuman dan pemberitahuan tempat, hari dan waktu
pemungutan suara di TPS; dan
e) Penyiapan TPS.
2. Pelaksanaan :
Pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS oleh KPPS ;
a) Penyusunan dan penyampaian Berita Acara hasil
pemungutan dan penghitungan perolehan suara pasangan
calon beserta lampiran di TPS kepada PPS;
b) Pengumuman hasil penghitungan Perolehan suara
pasangan calon di TPS; dan
c) Penyampaian kotak suara yang masih dikunci dan disegel
yang berisi Berita Acara hasil pemungutan dan
penghitungan Perolehan suara pasangan calon beserta
lampirannya berikut perlengkapan dan pemungutan dan
penghitungan suara.
F. 1. Rekapitulasi....

8. - 8 -
F. 1. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara pasangan
calon ditingkat Kelurahan (PPS), meliputi :
a) Rekapitulasi dan penghitungan suara pasangan calon
ditingkat PPS atau Kelurahan;
b) Pengumuman dan penyusunan serta penyampaian berita
acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara
pasangan calon di tingkat PPS/Kelurahan meneruskan
kotak suara yang terkunci dengan segel yang berisi surat
suara, berita acara dan sertifikasi hasil penghitungan
suara dan seluruh wilayah kerjanya kepada PPK.
2. Rekapitulasi dan penghitungan perolehan suara pasangan
calon di tingkat Kecamatan (PPK), meliputi :
a. Rekapitulasi dan penghitungan perolehan suara pasangan
calon ditingkat PPK atau Kecamatan;
b. Pengumuman dan penyusunan serta penyampaian berita
acara rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat
PPK/Kecamatan dan meneruskan kotak suara yang
dikunci dan disegel yang berisi surat suara, berita acara
dan sertifikasi hasil penghitungan dan di seluruh wilayah
kerjanya kepada KPU Kota Pontianak;
3. Rekapitulasi dan penghitungan perolehan suara pasangan
calon di tingkat KPU Kota Pontianak, meliputi :
a. Rekapitulasi dan penghitungan perolehan suara pasangan
calon ditingkat KPU Kota Pontianak;
b. Pengumuman dan penyusunan berita acara dan
rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan
calon di tingkat KPU Kota Pontianak.
G. Penetapan Pasangan Calon Terpilih
Penetapan pasangan calon terpilih untuk Pemilihan Umum
Walikota dan Wakil Walikota Pontianak oleh KPU Kota
Pontianak Periode 2013 – 2018.
H. Pelantikan Pasangan Calon Terpilih
Pelantikan dan pengucapan sumpah/janji.
KELIMA : Kegiatan tahap penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM
KEEMPAT meliputi :
A. Penyampaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU)
Walikota dan Wakil Walikota Pontianak oleh pasangan calon
(pemohon) terhadap KPU Kota Pontianak (termohon) kepada
Mahkamah Konstitusi;
B. Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU)
Walikota dan Wakil Walikota Pontianak melalui Mahkamah
Konstitusi;
C. Menyampaikan Hasil Pemilihan Umum Walikota dan Wakil
Walikota Pontianak;
D. Laporan ....

9. - 9 -
D. Laporan KPU Kota Pontianak kepada KPU, KPU Provinsi,
dilampiri dengan dokumen penetapan hasil tahapan Pemilihan
Umum Walikota dan Wakil Walikota Pontianak;
E. Memelihara arsip dan dokumen Pemilihan Umum Walikota dan
Wakil Walikota serta mengelola barang inventaris;
F. Pembubaran PPK, PPS dan KPPS sesuai dengan tingkatannya;
G. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta pengawasan hasil
pelaksanaan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota
Pontianak;
H. Pertanggungjawaban anggaran Pemilihan Umum Walikota dan
Wakil Walikota Pontianak.
KEENAM : Rincian Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan
Umum Walikota dan Wakil Walikota Pontianak Tahun 2013,
sebagaimana terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dengan keputusan ini.
KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di : Pontianak
pada tanggal : 18 Februari 2013
KETUA,
ttd.
VIRYAN
Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PONTIANAK
Kepala Sub.Bagian Hukum,
HERI ANTONI

10. - 1 -
Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Nomor : 02/Kpts/KPU-Kota-019.435761/2013
Tanggal : 18 Februari 2013
PUTARAN I
MULAI SELESAI
1 3 4 5
I.
A. Oktober 2012 Desember 2012
Dilaksanakan oleh
KPU Kota
Pontianak
berkoordinasi
dengan Pemerintah
Kota Pontianak atau
DPRD Kota
Pontianak
B.
1.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
2.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
3.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
Tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan;
Kota Pontianak
TAHAPAN, PROGRAM, DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PONTIANAK TAHUN 2013
NO PROGRAM/KEGIATAN
JADWAL
KETERANGAN
2
PERSIAPAN :
Penyusunan Program dan Anggaran Pemilihan Umum
Walikota dan Wakil Walikota Pontianak Tahun 2013
Penetapan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak :
Non Tahapan :
Disusun dan
ditetapkan oleh
KPU Kota
Pontianak
Desember 2013Januari 2013
Penetapan pasangan calon terpilih, pengesahan dan
pelantikan;
Tata kerja KPU Kota, PPK, PPS, dan KPPS;
Pemantau dan tata cara pemantauan;
Sosialisasi (penyampaian informasi);
Norma, standar, prosedur dan kebutuhan serta
pendistribusian perlengkapan pemungutan dan
penghitungan suara;
Pelaporan dana kampanye;
Audit dana kampanye Peserta Pemilihan Umum
Walikota dan Wakil Walikota Pontianak;
Tahapan :
Penetapan daftar pemilih (pemutakhiran data dan
daftar pemilih);
Pendaftaran dan penetapan pasangan calon;
Kampanye;
Pemungutan suara;
Penghitungan suara;
Pelaksanaan Regulasi dalam Bentuk Keputusan, antara
lain :Tahapan, program dan jadwal;
Jumlah dukungan dan jumlah sebaran paling rendah
untuk calon perseorangan;
Jumlah kursi dan jumlah suara sah paling rendah
untuk pasangan calon yang diajukan partai politik
atau gabungan partai politik;
Pembentukan PPK, PPS, PPDP, dan KPPS;
Rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar terinci untuk
tiap PPS, PPK dan KPU Kota Pontianak;
Penetapan rumah sakit dan tim dokter untuk
pemeriksaan kemampuan rohani dan jasmani;
Penetapan pasangan calon yang memenuhi syarat;
Penetapan kantor akuntan publik untuk mengaudit
laporan dana kampanye;
Penetapan jadwal, bentuk, tempat dan waktu
kampanye;

11. - 2 -
MULAI SELESAI
NO PROGRAM/KEGIATAN
JADWAL
KETERANGAN
j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)
4.
Jumat,
22 Februari 2013
Rabu,
11 September 2013
Dilaksanakan Oleh
KPU Kota
Pontianak dan/atau
PPS
a)
Jumat,
22 Februari 2013
Sabtu,
23 Maret 2013
b)
Jumat,
22 Februari 2013
Sabtu,
23 Maret 2013
c)
Selasa,
09 April 2013
Kamis,
09 Mei 2013
d)
Kamis,
29 Agustus 2013
Rabu,
11 September 2013
5.
Jumat,
22 Februari 2013
Senin,
22 April 2013
a)
Jumat,
22 Februari 2013
Rabu,
27 Februari 2013
b)
Jumat,
22 Februari 2013
Minggu,
03 Maret 2013
Dilaksanakan oleh
Pemantau
c)
Senin,
04 Maret 2013
Senin,
22 April 2013
Dilaksanakan oleh
KPU Kota
Pontianak
6.
Sabtu,
23 Februari 2013
Kamis,
07 November 2013
Dilaksanakan oleh
KPU Kota
Pontianak, PPK,
PPS, dan
Stakeholder
7. Dilaksanakan oleh
DPRD Kota
Pontianak
8.
Februari 2013 Desember 2013
Dihadiri oleh, KPU
Kota Pontianak serta
PPK, PPS, dan
KPPS
II PELAKSANAAN :
A.
1. Dilaksanakan oleh
KPU Kota
Pontianak
2. Dilaksanakan oleh
KPU Kota
Pontianak3.
Selasa,
23 April 2013
Rabu,
22 Mei 2013
Dilaksanakan oleh
PPK dan KPU Kota
Pontianak
Disusun dan
ditetapkan oleh
KPU Kota
Pontianak
Desember 2013Januari 2013
Senin, 22 April 2013
Pemuktahiran Data Pemilih
Pemberitahuan kepada Pemerintah Daerah tentang
Penyampaian Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu
(DP4) oleh Pemerintah Daerah;
Sabtu, 23 Maret 2013
Penerimaan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu
(DP4) dari Pemerintah Daerah;
Penetapan hari dan tanggal pemungutan suara;
Penetapan kebutuhan surat suara serta kelengkapan
administrasi pemungutan suara dan penghitungan
suara di TPS, PPS, PPK, dan KPU Kota berdasarkan
norma, standar, prosedur, dan pendistribusian
perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara;
Penetapan rekapitulasi hasil perolehan penghitungan
suara oleh PPS, PPK, KPU Kota Pontianak;
Pengumuman;
Penetapan dan pengumuman nama dan nomor urut
pasangan calon terpilih;
Penetapan pemantau;
Penetapan tata kerja KPU Kota, PPK, PPS dan
KPPS; dan
Sosialisasi (Informasi/pendidikan pemilih);
Pembentukan/pengangkatan dan pelatihan PPK, PPS,
Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) dan KPPS :
Pembentukan PPK oleh KPU Kota Pontianak;
Pendaftaran;
Verifikasi dan Sertifikasi (Akreditasi).
Sosialisasi (Informasi dan Pendidikan Pemilih) Pemilihan
Umum Walikota dan Wakil Walikota Pontianak Tahun
2013;
Dilaksanakan Oleh
KPU Kota
PontianakPembentukan PPS oleh KPU Kota Pontianak;
Pembentukan PPDP oleh PPS;
Dilaksanakan Oleh
PPS
Pembentukan KPPS oleh PPS.
Pemberitahuan, pendaftaran dan sertifikasi pemantau; Dilaksanakan oleh
KPU Kota
Pontianak
Menerima pemberitahuan DPRD Kota Pontianak KPU
Kota Pontianak mengenai berakhirnya masa jabatan
Walikota dan Wakil Walikota Pontianak;
Rapat koordinasi / rapat kerja / bimtek KPU Kota
Pontianak dengan pelaksana Pemilihan Umum Walikota
dan Wakil Walikota Pontianak di tingkat PPK, PPS dan
KPPS;
Penyusunan data/daftar pemilih berdasarkan DP4 oleh
KPU Kota yang dibuat sebanyak PPS dan RT/RW untuk
disampaikan kepada PPS melalui PPK, termasuk
bimbingan teknis dan sosialisasi penyusunan data/daftar
pemilih oleh KPU Kota kepada PPS dan PPDP yang
dilakukan secara berjenjang;
Senin, 22 April 2013

12. - 3 -
MULAI SELESAI
NO PROGRAM/KEGIATAN
JADWAL
KETERANGAN
4.
Kamis,
23 Mei 2013
Jumat,
21 Juni 2013
Dilaksanakan oleh
PPS dibantu oleh
PPDP
5.
Sabtu,
22 Juni 2013
Jumat,
12 Juli 2013
6.
Sabtu,
22 Juni 2013
Jumat,
12 Juli 2013
7.
Sabtu,
13 Juli 2013
Senin,
15 Juli 2013
8.
Sabtu,
13 Juli 2013
Senin,
15 Juli 2013
9.
Selasa,
16 Juli 2013
Kamis,
18 Juli 2013
10. Jumat,
19 Juli 2013
Rabu,
31 Juli 2013
11.
Kamis,
01 Agustus 2013
Sabtu,
03 Agustus 2013
Dilaksanakan oleh
PPS
12.
Jumat,
02 Agustus 2013
Senin,
05 Agustus 2013
Dilaksanakan oleh
PPK dan KPU Kota
Pontianak
13.
Selasa,
10 September 2013
Sabtu,
14 September 2013
Dilaksanakan oleh
PPS
14. Rabu,
11 September 2013
Senin,
16 September 2013
Dilaksanakan oleh
PPS dan KPPS
B. Pencalonan
1.
a)
Sabtu,
11 Mei 2013
Rabu,
15 Mei 2013
Dilaksanakan oleh
KPU Kota
Pontianak
b)
c)
Kamis,
16 Mei 2013
Senin,
20 Mei 2013
Dilaksanakan oleh
Bakal Calon
Perseorangan
d) Dilaksanakan oleh
KPU Kota
Pontianak
e)
Rabu,
22 Mei 2013
Selasa,
04 Juni 2013
f) Rabu,
05 Juni 2013
Selasa,
11 Juni 2013
Dilaksanakan oleh
PPK
2.
a)
Rabu,
12 Juni 2013
Selasa,
18 Juni 2013
Dilaksanakan oleh
KPU Kota
Pontianak
b)
Rabu,
19 Juni 2013
Selasa,
25 Juni 2013
Dilaksanakan oleh
KPU Kota
Pontianak
Kamis,
16 Mei 2013
Senin,
20 Mei 2013
Pemutakhiran data pemilih oleh PPS dengan dibantu
PPDP;
Pengesahan dan Pengumuman Daftar Pemilih Sementara
(DPS);
Dilaksanakan oleh
PPS
Perbaikan Daftar Pemilih Sementara (DPS);
Pencatatan Data Pemilih Tambahan;
Penetapan Daftar Pemilih Tambahan;
Pengumuman Daftar Pemilih Tambahan;
Pengesahan dan Pengumuman Daftar Pemilih Tetap
(DPT);
Calon Perseorangan
Pengumuman jadwal penyerahan dokumen dukungan
bakal pasangan calon perseorangan;
Penyampaian Daftar Pemilih Sementara (DPS), Daftar
Pemilih Tambahan/Perbaikan dan Daftar Pemilih Tetap
(DPT) kepada KPU Kota melalui PPK oleh PPS;
Penyusunan dan penetapan rekapitulasi jumlah pemilih
terdaftar dan TPS terinci tiap kecamatan, dan kelurahan
dalam wilayah Kota Pontianak;
Penyampaian Salinan Daftar Pemilih Tetap (SDPT) untuk
TPS kepada KPPS oleh PPS dan kepada Pengawas Pemilu
Lapangan, dan Saksi pasangan Calon oleh KPPS;
Penyampaian Fomulir Model C 6.KWK-KPU/Undangan
oleh PPS dengan dibantu oleh RT/RW dan KPPS.
Kesempatan untuk memperbaiki dan/atau melengkapi
jumlah dukungan paling rendah dan/atau sebaran
dukungan dalam masa pendaftaran dan/atau
penyerahan dukungan kepada KPU Kota Pontianak
untuk bakal calon perseorangan;
Penyerahan dokumen dukungan bakal calon
perseorangan kepada PPS melalui PPK.
Verifikasi administrasi dan faktual terhadap
dukungan bakal calon perseorangan serta pembuatan
berita acara hasil verifikasi oleh PPS;
Pendaftaran, Penelitian dan Penetapan
Verifikasi dan rekapitulasi hasil verifikasi dukungan
bakal calon perseorangan dari PPS oleh PPK;
Pengumuman dan pendaftaran pasangan calon yang
diajukan partai politik atau gabungan partai politik
dan dari calon perseorangan;
Penelitian dan pemberitahuan hasil penelitian
pemenuhan syarat calon termasuk penelitian
tambahan dukungan calon perseorangan yang
jumlahnya menjadi kurang dari jumlah dukungan
paling rendah akibat verifikasi PPS, PPK, dan KPU
Kota Pontianak. Verifikasi tambahan dukungan calon
perseorangan oleh KPU Kota Pontianak dan atau
dibantu oleh PPS dan PPK;
Dilaksanakan oleh
Bakal Calon
Perseorangan
Penyerahan dokumen dukungan bakal calon
perseorangan dalam 3 (tiga) rangkap kepada KPU
Kota Pontianak (dalam bentuk hardcopy dan
softcopy );
Selasa, 21 Mei 2013
Dilaksanakan oleh
PPS

13. - 4 -
MULAI SELESAI
NO PROGRAM/KEGIATAN
JADWAL
KETERANGAN
c)
Rabu,
19 Juni 2013
Selasa,
02 Juli 2013
Dilaksanakan oleh
Tim Dokter
d) Rabu,
26 Juni 2013
Selasa,
02 Juli 2013
Dilaksanakan oleh
KPU Kota
Pontianak
e)
1)
Rabu,
03 Juli 2013
Selasa,
09 Juli 2013
2)
Rabu,
03 Juli 2013
Selasa,
09 Juli 2013
3)
Rabu,
03 Juli 2013
Selasa,
16 Juli 2013
f)
Rabu,
17 Juli 2013
Selasa,
30 Juli 2013
Dilaksanakan oleh
KPU Kota
Pontianak
g) Kamis,
01 Agustus 2013
Sabtu,
03 Agustus 2013
h)
Sabtu,
03 Agustus 2013
Senin,
05 Agustus 2013
C.
Jumat,
22 Februari 2013
Rabu,
18 September 2013
Mengacu pada
norma, standar,
prosedur dan
kebutuhan yang di
tetapkan oleh KPU
1)
Jumat,
22 Februari 2013
Senin,
05 Agustus 2013
Dilaksanakan oleh
KPU Kota Pontianak
dan Pemerintah Kota
Pontianak
2)
Jumat,
22 Februari 2013
Senin,
05 Agustus 2013
Dilaksanakan oleh
KPU Kota
Pontianak
3)
Senin,
05 Agustus 2013
Senin,
16 September 2013
Dilaksanakan oleh
KPU Kota
Pontianak
4) Senin,
16 September 2013
Rabu,
18 September 2013
Dilaksanakan oleh
PPS
D. Kampanye
1.
Selasa,
06 Agustus 2013
Senin,
16 September 2013
Dengan peserta, Tim
Kampanye dan/atau
instansi terkait
2.
Senin,
02 September 2013
Minggu,
15 September 2013
Dikoordinasikan KPU
Kota Pontianak dengan
Tim Kampanye
Pasangan Calon/Tim
Kampanye para pihak
terkait
Penetapan dan pengumuman pasangan calon yang
memenuhi syarat;
Melengkapi dan/atau memperbaiki surat
pencalonan, beserta persyaratan calon
(Perseorangan) yaitu surat pencalonan yang
ditandatangani oleh pasangan calon
perseorangan.Penelitian ulang kelengkapan dan perbaikan
persyaratan pasangan calon sekaligus pemberitahuan
hasil penelitian ulang, kecuali terhadap pasangan
calon perseorangan yang tidak dapat memenuhi
paling rendah jumlah dukungan dan jumlah sebaran,
tidak diadakan penelitian ulang;
Perbaikan syarat Pencalonan, termasuk penyerahan
tambahan syarat dukungan bakal pasangan calon
perseorangan :
Melengkapi dan/atau memperbaiki surat
pencalonan, syarat calon, dan/atau mengajukan
calon baru. (parpol/gabungan parpol);
Melengkapi dan/atau perbaikan surat pencalonan
beserta persyaratan calon (perseorangan, yaitu
surat pencalonan yang ditandatangani oleh
Pasangan Calon Perseorangan), vide pasal 59
ayat (5a) huruf b sampai dengan huruf I UU
Nomor 32 Tahun 2004 Jis UU No 12 Tahun
2008;
Dilaksanakan oleh
pasangan calon
Rapat koordinasi KPU Kota Pontianak tentang kampanye;
Pemberitahuan hasil penelitian syarat calon dan
pencalonan kepada bakal pasangan calon;
Pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan
dan penghitungan suara berdasarkan norma, standar,
prosedur dan kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU, dengan
kegiatan :
Penyusunan dan penetapan jenis barang dan jasa serta
jadwal pendistribusian surat suara dan alat kelengkapan
pemungutan dan penghitungan suara;
Proses administrasi pengadaan dan pendistribusian surat
suara, serta alat dan kelengkapan administrasi
pemungutan dan penghitungan suara;
Pencetakan dan pendistribusian daftar pasangan calon,
surat suara, serta alat dan kelengkapan administrasi
pemungutan dan penghitungan suara;
Penerimaan surat suara, serta alat dan kelengkapan
administrasi pemungutan dan penghitungan suara;
Pelaksanaan kampanye;
Penetapan, Penentuan nomor urut dan Pengumuman
pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota
Pontianak;
Pemeriksaan dan penyampaian hasil pemeriksaan
kesehatan hasil kemampuan rohani dan jasmani oleh
Tim Dokter pemeriksa khusus kepada KPU Kota
Pontianak;

14. - 5 -
MULAI SELESAI
NO PROGRAM/KEGIATAN
JADWAL
KETERANGAN
3.
Koordinasi dengan
Panwaslu, Dinas, dan
Instansi terkait
4.
Senin,
16 September 2013
Rabu,
18 September 2013
Diberlakukan oleh
KPU Kota
Pontianak
E. Pemungutan dan Penghitungan Suara
1. Persiapan
a)
Rabu,
04 September 2013
Rabu,
18 September 2013
Dilaksanakan oleh
KPU Kota
Pontianak
b) Kamis,
29 Agustus 2013
Rabu,
11 September 2013
Dilaksanakan oleh
PPS
c)
Sabtu,
14 September 2013
Kamis,
19 September 2013
Dilaksanakan oleh
KPU Kota
Pontianak
d)
Sabtu,
14 September 2013
Senin,
16 September 2013
Dilaksanakan oleh
KPPS
e)
Dilaksanakan oleh
KPPS
2. Pelaksanaan
Dilaksanakan oleh
KPPS
a)
Kamis,
19 September 2013
Kamis,
19 September 2013
Dilaksanakan oleh
KPPS, Saksi,
Panwaslap, dan PPS
b) Kamis,
19 September 2013
Kamis,
19 September 2013
c)
Kamis,
19 September 2013
Kamis,
19 September 2013
F. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara
1.
a)
b)
2.
a)
b)
Jum`at,
20 September 2013
Sabtu,
21 September 2013
Dilaksanakan oleh
PPS
Masa tenang.
Pengecekan persiapan pemungutan suara di TPS;
Pembentukan KPPS dan bimbingan teknis serta
sosialisasi;
Penyampaian Salinan Daftar Pemilih Tetap (SDPT)
untuk TPS, Pengawas Pemilu Lapangan dan Saksi
Pasangan Calon;
Pembersihan atribut dan alat peraga kampanye; Senin, 16 September 2013
Dilaksanakan oleh
PPK
Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di
tingkat PPK/Kecamatan;
Pengumuman dan penyusunan serta penyampaian
Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara
di Tingkat PPK/Kecamatan dan meneruskan kotak
suara yang dikunci dan disegel yang berisi surat
suara, berita acara dan sertifikasi hasil penghitungan
suara dari seluruh wilayah kerjanya kepada KPU
Kota Pontianak;
Pengumuman hasil penghitungan perolehan suara
pasangan calon di TPS;
Penyampaian kotak suara yang masih dikunci dan di
segel yang berisi Berita Acara hasil pemungutan dan
penghitungan perolehan suara pasangan calon beserta
lampirannya berikut perlengkapan dan pemungutan
dan penghitungan suara;
Rekapitulasi dan penghitungan perolehan suara pasangan
calon di tingkat Kelurahan/PPS, meliputi :
Rekapitulasi dan penghitungan perolehan suara
pasangan calon di tingkat PPS atau kelurahan;
Senin,
23 September 2013
Sabtu,
21 September 2013
Pengumuman dan penyusunan serta penyampaian
Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan
Perolehan Suara pasangan calon di tingkat
PPS/Kelurahan meneruskan kotak suara yang
terkunci dengan segel yang berisi surat suara, Berita
Acara dan Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara dari
seluruh wilayah kerjanya kepada PPK;
Pengumuman dan Pemberitahuan Tempat, Hari, dan
Waktu Pemungutan Suara di TPS;
Penyiapan TPS;
Rekapitulasi dan penghitungan perolehan suara pasangan
calon di tingkat Kecamatan/PPK, meliputi :
Rabu, 18 September 2013
Pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS
oleh KPPS KAMIS, 19 SEPTEMBER 2013
Penyusunan dan penyampaian Berita Acara hasil
pemungutan dan penghitungan perolehan suara
pasangan calon beserta lampirannya di TPS kepada
PPS;
Dilaksanakan oleh
KPPS

15. - 6 -
MULAI SELESAI
NO PROGRAM/KEGIATAN
JADWAL
KETERANGAN
3.
a)
b)
G.
Senin,
23 September 2013
Rabu,
25 September 2013
Dilaksanakan oleh
KPU Kota
Pontianak
H.
Dilaksanakan oleh
Pejabat yang
berwenang/ DPRD
Kota Pontianak
III.
Selasa,
24 September 2013
Kamis,
28 September 2013
B. Dilaksanakan oleh
Mahkamah
Konstitusi
C.
1
2
Tanpa Putusan sela
Laporan ditanda
tangani oleh Ketua
KPU Kota
Pontianak
3.
Terdapat Putusan
sela
Laporan ditanda
tangani oleh Ketua
KPU Kota
Pontianak
Minggu,
29 September 2013
Jumat,
18 Oktober 2013
D.
Paling lama 3 (tiga) hari sesudah Putusan Sela
dikuatkan Mahkamah Konstitusi (apabila terdapat
gugatan di Mahkamah Konstitusi dan terdapat
Putusan Sela)
Paling lama 3 (tiga) hari sesudah Putusan Mahkamah
Konstitusi (apabila terdapat gugatan di Mahkamah
Konstitusi tanpa Putusan Sela)
Laporan dan/atau KPU Kota Pontianak kepada KPU, KPU
Provinsi, dilampiri dengan dokumen penetapan hasil tahapan
Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Pontianak;
Terdapat gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum
(PHPU) Walikota dan Wakil Walikota di Mahkamah
Konstitusi, Hasil Pemilu Walikota dan Wakil Walikota
disampaikan kepada : Paling lama 3 (tiga) hari sesudah Putusan
Mahkamah Konstitusi terhadap Putusan
Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU)
Paling lama 3 (tiga) hari setelah penetapan hasil
Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Pontianak
DPRD Provinsi, DPRD Kota Pontianak, Walikota
Pontianak dan Menteri Dalam Negeri.
Penyampaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU)
Walikota dan Wakil Walikota Pontianak oleh pasangan calon
(Pemohon) dengan KPU Kota Pontianak (Termohon) kepada
Mahkamah Konstitusi;
Senin,
23 September 2013
Rekapitulasi dan penghitungan perolehan suara pasangan
calon di tingkat KPU Kota Pontianak, meliputi :
Dilaksanakan oleh
KPU Kota
Pontianak
Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara
pasangan calon di tingkat KPU Kota Pontianak;
Pengumuman dan penyusunan Berita Acara dan
Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara
pasangan calon di tingkat KPU Kota Pontianak.
Penetapan pasangan calon terpilih untuk Pemilihan Umum
Walikota dan Wakil Walikota Pontianak oleh KPU Kota
Pontianak Periode 2013 - 2018;
Pelantikan dan pengucapan sumpah/janji
KPU Kota
Pontianak ke KPU
RI dan KPU
Provinsi
A.
Tidak ada gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum
(PHPU) Walikota dan Wakil Walikota di Mahkamah
Konstitusi, disampaikan kepada :
DPRD Provinsi, DPRD Kota Pontianak, Walikota
Pontianak dan Menteri Dalam Negeri.
Penetapan Pasangan Calon Terpilih
Pelantikan Pasangan Calon Terpilih
Senin, 23 Desember 2013
Dilaksanakan oleh
pasangan Calon
Walikota dan Wakil
Walikota Pontianak
Paling lama 3 (tiga) hari setelah penetapan hasil
Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Pontianak
Paling lama 3 (tiga) hari sesudah Putusan
Mahkamah Konstitusi terhadap Putusan
Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU)
Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU)
Walikota dan Wakil Walikota Pontianak melalui Mahkamah
Konstitusi;
Menyampaikan Hasil Pemilihan Umum Walikota dan Wakil
Walikota Pontianak :
Paling lama 14 (empat belas) hari sejak
permohonan dicatat dalam buku registrasi perkara
di Mahkamah Konstitusi
Rabu,
25 September 2013
PENYELESAIAN
Apabila tidak ada gugatan di Mahkamah
Konstitusi
Apabila ada gugatan di Mahkamah Konstitusi
Laporan ditanda
tangani oleh Ketua
KPU Kota
Pontianak
Terdapat gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum
(PHPU) Walikota dan Wakil Walikota di Mahkamah
Konstitusi, disampaikan kepada :
DPRD Provinsi, DPRD Kota Pontianak, Walikota
Pontianak dan Menteri Dalam Negeri.

16. - 7 -
MULAI SELESAI
NO PROGRAM/KEGIATAN
JADWAL
KETERANGAN
E.
Rabu,
25 September 2013
Selasa,
24 Desember 2013
Bekerjasama dengan
ANRI dengan
ketentuan hardcopy
disampaikan kepada
ANRI Daerah dan soft
copy disampaikan
kepada ANRI (Pusat)
F.
G.
H.
Selasa,
24 Desember 2013
Senin,
24 Maret 2014
Keputusan oleh
KPU Kota
Pontianak
Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 18 Februari 2013
KETUA,
ttd.
VIRYAN
Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
HERI ANTONI
KOTA PONTIANAK
Kepala Sub.Bagian Hukum,
Memelihara arsip dan dokumen Pemilihan Umum Walikota
dan Wakil Walikota serta mengelola barang inventaris;
Pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta pengawasan hasil
pelaksanaan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota
Pontianak;
Sabtu, 23 November 2013
Pertanggungjawaban anggaran Pemilihan Umum Walikota dan
Wakil Walikota Pontianak.
Keputusan oleh
KPU Kota
Pontianak
Pembubaran PPK, PPS, dan KPPS sesuai dengan tingkatannya; Sabtu, 23 November 2013

17. - 8 -
PUTARAN II
MULAI SELESAI
1 3 4 5
I.
A.
1.
Selasa,
01 Oktober 2013
Rabu,
30 Oktober 2013
Dilaksanakan oleh
KPU Kota Pontianak
dan Pemerintah Kota
Pontianak
2.
Rabu,
16 Oktober 2013
Rabu,
06 November 2013
Dilaksanakan oleh
KPU Kota
Pontianak
B. Kampanye
1.
Selasa,
29 Oktober 2013
Minggu,
03 November 2013
Dengan peserta, Tim
Kampanye dan/atau
instansi terkait
2.
Jum`at,
01 November 2013
Minggu,
03 November 2013
Dilaksanakan dengan
Tim Kampanye di
koordinasikan dengan
KPU Kota Pontianak
3.
Koordinasi dengan
Dinas dan Instansi
terkait
4.
Senin,
04 November 2013
Rabu,
06 November 2013
Diberlakukan oleh
KPU Kota
Pontianak
B. Pemungutan dan Penghitungan Suara
Dilaksanakan oleh
KPPS
a)
Kamis,
07 November 2013
Kamis,
07 November 2013
Dilaksanakan oleh
KPPS, Saksi,
Panwaslap, dan PPS
b) Kamis,
07 November 2013
Kamis,
07 November 2013
c)
Kamis,
07 November 2013
Kamis,
07 November 2013
C. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara
1.
a)
b)
Jum`at,
08 November 2013
Sabtu,
09 November 2013
Dilaksanakan oleh
PPS
TAHAPAN, PROGRAM, DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PONTIANAK TAHUN 2013
NO PROGRAM/KEGIATAN
JADWAL
Senin, 04 November 2013
Masa Tenang.
Kampanye penajaman Visi, Misi, dan Program Pasangan
Calon
Pencetakan surat suara, serta alat dan kelengkapan
administrasi pemungutan dan penghitungan suara;
Sortir, pengepakan dan distribusi surat suara, serta alat
dan kelengkapan administrasi pemungutan dan
penghitungan suara;
Rapat koordinasi KPU Kota Pontianak tentang
Kampanye;
Pembersihan atribut dan alat peraga kampanye;
KETERANGAN
Pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan
dan penghitungan suara;
2
PERSIAPAN :
KAMIS, 07 NOVEMBER 2013
Penyusunan dan penyampaian Berita Acara hasil
pemungutan dan penghitungan perolehan suara
pasangan calon beserta lampirannya di TPS kepada
PPS;
Pengumuman hasil penghitungan perolehan suara
pasangan calon di TPS;
Dilaksanakan oleh
KPPS
Penyampaian kotak suara yang masih dikunci dan di
segel yang berisi Berita Acara hasil pemungutan dan
penghitungan perolehan suara pasangan calon
beserta lampirannya berikut perlengkapan dan
pemungutan dan penghitungan suara;
Pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS oleh
KPPS
Rekapitulasi dan penghitungan perolehan suara pasangan
calon di tingkat Kelurahan/PPS, meliputi :
Rekapitulasi dan penghitungan perolehan suara
pasangan calon di tingkat PPS atau kelurahan;
Pengumuman dan Penyusunan serta penyampaian
berita acara rekapitulasi hasil penghitungan
perolehan suara pasangan calon di tingkat
PPS/Kelurahan meneruskan kotak suara yang
terkunci dengan segel yang berisi surat suara, berita
acara dan sertifikasi hasil penghitungan suara dari
seluruh wilayah kerjanya kepada PPK;
Dilaksanakan oleh
PPS
Sabtu,
09 November 2013
Jum`at,
08 November 2013

18. - 9 -
MULAI SELESAI
NO PROGRAM/KEGIATAN
JADWAL
KETERANGAN
2.
a)
b)
3.
a)
b)
D.
-
Senin,
11 November 2013
Rabu,
13 November 2013
Dilaksanakan oleh
KPU Kota
Pontianak
E.
-
Dilaksanakan oleh
Pejabat yang
berwenang/ DPRD
Kota Pontianak
III.
A. Dilaksanakan oleh
pasangan Calon
Walikota dan Wakil
Walikota Pontianak
B. Dilaksanakan oleh
Mahkamah
Konstitusi
C.
1
2
Tanpa Putusan sela
Laporan ditanda
tangani oleh Ketua
KPU Kota
Pontianak3.
Terdapat Putusan
sela
Laporan ditanda
tangani oleh Ketua
KPU Kota
Pontianak
Paling lama 3 (tiga) hari setelah penetapan hasil
Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Pontianak
Paling lama 14 (empat belas) hari sejak
permohonan dicatat dalam buku registrasi perkara
di Mahkamah Konstitusi
Paling lama 3 (tiga) hari setelah penetapan hasil
Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Pontianak
Paling lama 3 (tiga) hari sesudah Putusan
Mahkamah Konstitusi terhadap Putusan
Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU)
Rekapitulasi dan penghitungan perolehan suara pasangan
calon di tingkat Kecamatan/PPK, meliputi :
Dilaksanakan oleh
PPK
Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di
tingkat PPK/Kecamatan;
Pengumuman dan penyusunan serta penyampaian
Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara
di Tingkat PPK/Kecamatan dan meneruskan kotak
suara yang dikunci dan disegel yang berisi surat
suara, berita acara dan sertifikasi hasil penghitungan
suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya kepada
KPU Kota Pontianak;
Penetapan pasangan calon terpilih untuk Pemilu
Walikota dan Wakil Walikota Pontianak oleh KPU Kota
Pontianak Periode 2013 - 2018;
Pelantikan Pasangan Calon Terpilih
Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU)
Walikota dan Wakil Walikota Pontianak melalui Mahkamah
Konstitusi;
Rekapitulasi dan penghitungan perolehan suara pasangan
calon di tingkat KPU Kota Pontianak, meliputi :
Dilaksanakan oleh
KPU Kota
Pontianak
Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara
pasangan calon di tingkat KPU Kota Pontianak;
Pengumuman dan penyusunan Berita Acara dan
rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara
pasangan calon di tingkat KPU Kota Pontianak
Penetapan Pasangan Calon Terpilih
Pelantikan dan pengucapan sumpah/janji Senin, 23 Desember 2013
PENYELESAIAN
Penyampaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU)
Walikota dan Wakil Walikota Pontianak oleh pasangan calon
(Pemohon) dengan KPU Kota Pontianak (Termohon) kepada
Makamah Konstitusi;
Laporan ditanda
tangani oleh Ketua
KPU Kota
Pontianak
Tidak ada gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum
(PHPU) Walikota dan Wakil Walikota di Makamah
Konstitusi, disampaikan kepada :
Menyampaikan Hasil Pemilihan Umum Walikota dan Wakil
Walikota Pontianak :
Terdapat gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum
(PHPU) Walikota dan Wakil Walikota diMakamah
Konstitusi, disampaikan kepada :
DPRD Provinsi, DPRD Kota Pontianak, Walikota
Pontianak dan Menteri Dalam Negeri.
DPRD Provinsi, DPRD Kota Pontianak, Walikota
Pontianak dan Menteri Dalam Negeri.
Terdapat gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum
(PHPU) Walikota dan Wakil Walikota di Makamah
Konstitusi, Hasil Pemilu Walikota dan Wakil Walikota
disampaikan kepada : Paling lama 3 (tiga) hari sesudah Putusan
Mahkamah Konstitusi terhadap Putusan
Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU)
DPRD Provinsi, DPRD Kota Pontianak, Walikota
Pontianak dan Menteri Dalam Negeri.
Senin,
11 November 2013
Rabu,
13 November 2013
Sabtu,
09 November 2013
Senin,
11 November 2013

19. - 10 -
MULAI SELESAI
NO PROGRAM/KEGIATAN
JADWAL
KETERANGAN
Kamis,
14 November 2013
Selasa,
24 Desember 2013
Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 18 Februari 2013
KETUA,
ttd.
VIRYAN
Kepala Sub.Bagian Hukum,
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
Paling lama 3 (tiga) hari sesudah Putusan Mahkamah
Konstitusi (apabila terdapat gugatan di Mahkamah
Konstitusi tanpa Putusan Sela)
Paling lama 3 (tiga) hari sesudah Putusan Sela
dikuatkan Mahkamah Konstitusi (apabila terdapat
gugatan di Mahkamah Konstitusi dan terdapat
Putusan Sela)
KOTA PONTIANAK
D.
Laporan dan/atau KPU Kota Pontianak kepada KPU, KPU
Provinsi, dilampiri dengan dokumen penetapan hasil tahapan
Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Pontianak;
HERI ANTONI
Salinan sesuai dengan aslinya
KPU Kota
Pontianak ke KPU
RI dan KPU
Provinsi
Apabila tidak ada gugatan di Mahkamah
Konstitusi
Apabila ada gugatan di Mahkamah Konstitusi