SlideShare a Scribd company logo
1 of 12
PEMERINTAHAN
KELOMPOK 5 :
DIAH ZAHI AMBARWATI (09)
MUHAMMAD ISMAIL YUNUS (21)
NUR SALMA YUSUF HASANAH (22)
RAKA SANTIKA NUGRAHA PRAWIRA (24)
ULIL ALBAB PRIHANSA (35)
PENGERTIAN
Merupakan sebuah perbuatan maupun cara
yang dilakukan oleh segelintir orang untuk
memerintah anggota – anggotanya.
BENTUK PEMERINTAHAN

Klasikal

• Aristoteles
• Plato

Monarki

Republik

• Absolut
• Konstitusional
• Parlementer

• Absolut
• Konstitusional
• Parlementer
BENTUK PEMERINTAHAN
MONARKI

Republik

Absolut
(Prancis –
Louis XIV)

Absolut
(Jerman –
Hitler)

Konstitusional
(Saudi Arabia)

Konstitusional
(Republik
Indonesia)

Parlementer
(Inggris)

Parlementer
(Jerman)
SISTEM PEMERINTAHAN
 Terdiri dari kata sistem dan pemerintahan
 Sistem berasal dari bahasa Inggris, system, yang

berarti tatanan, susunan, jaringan, atau cara
 Pemerintahan berasal dari kata pemerintah yang
asalnya dari perintah
 Sistem pemerintahan berarti suatu tatanan utuh,
terdiri atas beberapa komponen pemerintahan,
saling bergantung dan memengaruhi untuk tujuan
dan fungsi pemerintahan
SISTEM PEMERINTAHAN
SISTEM
PEMERINTAHAN

PRESIDENSIAL
PARLEMENTER
SISTEM PEMERINTAHAN PRESIDENSIAL

PRESIDEN =
KEPALA NEGARA
= KEPALA
PEMERINTAHAN

EKSEKUTIF
BERDASARKAN
DEMOKRASI
RAKYAT

MENTERI
BERTANGGUNG
JAWAB KE
EKSEKUTIF

MENTERI
MEMPUNYAI
HAK
PREROGATIF

EKSEKUTIF
TIDAK DAPAT
DIJATUHKAN
LEGISLATIF

CONTOH : AMERIKA SERIKAT, SAUDI ARABIA, MESIR
SISTEM PEMERINTAHAN PARLEMENTER

PRESIDEN = KEPALA
NEGARA

KEPALA NEGARA
SIMBOL, PERDANA
MENTERI PELAKSANA

EKSEKUTIF
BERTANGGUNG
JAWAB KEPADA
LEGISLATIF

PARLEMEN MEMILIKI
KUASA PADA BADAN
PERWAKILAN DAN
LEMBAGA LEGISLATIF

KEPALA NEGARA
MENJATUHKAN
PARLEMEN

CONTOH : AUSTRALIA, KANADA, INDIA
PERBEDAAN
 Monarki


Kelebihan
Pengeluaran lebih sedikit
karena
tidak
adanya
pemilu
 Ketegasan
pemerintahan
dalam bentuk monarki
memudahkan pelaksanaan
peraturan
 Pemerintahan
dapat
mengatur
masyarakat
sesuai dengan nilai dan
norma negara


 Republik


Kelebihan
Seringnya jajak pendapat
dan diskusi yang dapat
membuka
mata
pemerintah akan aspirasi
masyarakat
 Perubahan pemerintahan
akibat pemilu yang dapat
menimbulkan
inovasi
pembangunan dan warna
sejarah negara
 Ikutnya semua komponen
negara dalam memajukan
negara

PERBEDAAN
 Monarki
 Kekurangan
Jarangnya jajak pendapat
dan
diskusi
untuk
membuka
mata
pemerintahan
akan
aspirasi masyarakat
 Tidaknya inovasi dalam
pembangunan
dan
stagnansi warna sejarah,
sekaligus ketergantungan
terhadap beberapa sosok
 Ketidakadilan
akibat
adanya komponen negara
yang tidak terlibat


 Republik
 Kekurangan
Membengkaknya
anggaran
yang
dikeluarkan pemerintahan
sebagai salah satu akibat
pelaksanaan
pesta
demokrasi
 Pemerintah tidak tegas
untuk
memaksa
masyarakatnya
melaksanakan peraturan
 Adanya distorsi nilai dan
norma negara sehingga
berakibat
rendahnya
patriotisme
dan
nasionalisme

QUESTION
 Mengapa

eksekutif?

parlemen

tidak

dapat

menjatuhkan
PKn - Presentasi Hasil Diskusi 'Pemerintahan'

More Related Content

What's hot

10 soal ppkn beserta jawabannya 2
10  soal ppkn beserta jawabannya 210  soal ppkn beserta jawabannya 2
10 soal ppkn beserta jawabannya 2
Arya D Ningrat
 
Pengantar Ilmu Pemerintahan
Pengantar Ilmu PemerintahanPengantar Ilmu Pemerintahan
Pengantar Ilmu Pemerintahan
Muhamad Yogi
 
Lembaga-lembaga negara (Piyantoro dan inddra kurniawan)
Lembaga-lembaga negara (Piyantoro dan inddra kurniawan)Lembaga-lembaga negara (Piyantoro dan inddra kurniawan)
Lembaga-lembaga negara (Piyantoro dan inddra kurniawan)
Belum Kerja
 
Konstitusi negara dan kesatuan republik indonesia
Konstitusi negara dan  kesatuan republik indonesiaKonstitusi negara dan  kesatuan republik indonesia
Konstitusi negara dan kesatuan republik indonesia
Betha Taiyou
 
Sistem politik indonesia sebelum dan sesudah amandemen
Sistem politik indonesia sebelum dan sesudah amandemenSistem politik indonesia sebelum dan sesudah amandemen
Sistem politik indonesia sebelum dan sesudah amandemen
asti_utami
 

What's hot (20)

Sistem pemerintahan
Sistem pemerintahanSistem pemerintahan
Sistem pemerintahan
 
Lembaga Legislatif
Lembaga LegislatifLembaga Legislatif
Lembaga Legislatif
 
PKN "Hakikat Demokrasi"
PKN "Hakikat Demokrasi"PKN "Hakikat Demokrasi"
PKN "Hakikat Demokrasi"
 
10 soal ppkn beserta jawabannya 2
10  soal ppkn beserta jawabannya 210  soal ppkn beserta jawabannya 2
10 soal ppkn beserta jawabannya 2
 
Demokrasi
DemokrasiDemokrasi
Demokrasi
 
Buku 100 Pertanyaan Top Seputar Khilafah
Buku 100 Pertanyaan Top Seputar KhilafahBuku 100 Pertanyaan Top Seputar Khilafah
Buku 100 Pertanyaan Top Seputar Khilafah
 
Pengantar Ilmu Pemerintahan
Pengantar Ilmu PemerintahanPengantar Ilmu Pemerintahan
Pengantar Ilmu Pemerintahan
 
Sistem Pemerintahan Negara Timur Tengah
Sistem Pemerintahan Negara Timur TengahSistem Pemerintahan Negara Timur Tengah
Sistem Pemerintahan Negara Timur Tengah
 
Lembaga-lembaga negara (Piyantoro dan inddra kurniawan)
Lembaga-lembaga negara (Piyantoro dan inddra kurniawan)Lembaga-lembaga negara (Piyantoro dan inddra kurniawan)
Lembaga-lembaga negara (Piyantoro dan inddra kurniawan)
 
Konstitusi negara dan kesatuan republik indonesia
Konstitusi negara dan  kesatuan republik indonesiaKonstitusi negara dan  kesatuan republik indonesia
Konstitusi negara dan kesatuan republik indonesia
 
Sistem pemerintahan indonesia
Sistem pemerintahan indonesiaSistem pemerintahan indonesia
Sistem pemerintahan indonesia
 
Negara Hukum dan ham
Negara Hukum dan hamNegara Hukum dan ham
Negara Hukum dan ham
 
Sistem politik indonesia sebelum dan sesudah amandemen
Sistem politik indonesia sebelum dan sesudah amandemenSistem politik indonesia sebelum dan sesudah amandemen
Sistem politik indonesia sebelum dan sesudah amandemen
 
Sistem Politik Di Indonesia
Sistem Politik Di IndonesiaSistem Politik Di Indonesia
Sistem Politik Di Indonesia
 
Ppt Demokrasi Indonesia
Ppt Demokrasi IndonesiaPpt Demokrasi Indonesia
Ppt Demokrasi Indonesia
 
Uuds 1950
Uuds 1950Uuds 1950
Uuds 1950
 
Pembidangan atau Pengklasifikasian Hukum
Pembidangan atau Pengklasifikasian HukumPembidangan atau Pengklasifikasian Hukum
Pembidangan atau Pengklasifikasian Hukum
 
Politik dan Strategi Nasional
Politik dan Strategi NasionalPolitik dan Strategi Nasional
Politik dan Strategi Nasional
 
PPT Demokrasi (Democracy and Rule of Law)
PPT Demokrasi (Democracy and Rule of Law)PPT Demokrasi (Democracy and Rule of Law)
PPT Demokrasi (Democracy and Rule of Law)
 
Demokrasi dalam islam
Demokrasi dalam islamDemokrasi dalam islam
Demokrasi dalam islam
 

Viewers also liked

sistem dan stuktur demokrasi terpimpin dan demokrasi liberal
sistem dan stuktur demokrasi terpimpin dan demokrasi liberalsistem dan stuktur demokrasi terpimpin dan demokrasi liberal
sistem dan stuktur demokrasi terpimpin dan demokrasi liberal
Dian Dwiyanti
 
Contoh Power Point Hasil Penelitian
Contoh Power Point Hasil PenelitianContoh Power Point Hasil Penelitian
Contoh Power Point Hasil Penelitian
Indra IR
 

Viewers also liked (6)

Makalah Sistem Pemerintahan Indonesia
Makalah Sistem Pemerintahan IndonesiaMakalah Sistem Pemerintahan Indonesia
Makalah Sistem Pemerintahan Indonesia
 
Rpp bab 3 ppkn sma kelas x kurnas
Rpp bab 3 ppkn sma kelas x kurnasRpp bab 3 ppkn sma kelas x kurnas
Rpp bab 3 ppkn sma kelas x kurnas
 
pengertian demokrasi + pancasila
pengertian demokrasi + pancasilapengertian demokrasi + pancasila
pengertian demokrasi + pancasila
 
sistem dan stuktur demokrasi terpimpin dan demokrasi liberal
sistem dan stuktur demokrasi terpimpin dan demokrasi liberalsistem dan stuktur demokrasi terpimpin dan demokrasi liberal
sistem dan stuktur demokrasi terpimpin dan demokrasi liberal
 
Pendidikan dan demokrasi dalam transisi (prakondisi menuju era globaliasi)
Pendidikan dan demokrasi dalam transisi (prakondisi menuju era globaliasi)Pendidikan dan demokrasi dalam transisi (prakondisi menuju era globaliasi)
Pendidikan dan demokrasi dalam transisi (prakondisi menuju era globaliasi)
 
Contoh Power Point Hasil Penelitian
Contoh Power Point Hasil PenelitianContoh Power Point Hasil Penelitian
Contoh Power Point Hasil Penelitian
 

Recently uploaded

Kenakalan Remaja (Penggunaan Narkoba).ppt
Kenakalan Remaja (Penggunaan Narkoba).pptKenakalan Remaja (Penggunaan Narkoba).ppt
Kenakalan Remaja (Penggunaan Narkoba).ppt
novibernadina
 
HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA ppkn i.ppt
HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA ppkn i.pptHAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA ppkn i.ppt
HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA ppkn i.ppt
nabilafarahdiba95
 
PPT SOSIALISASI PENGELOLAAN KINERJA GURU DAN KS 2024.pptx
PPT SOSIALISASI PENGELOLAAN KINERJA GURU DAN KS 2024.pptxPPT SOSIALISASI PENGELOLAAN KINERJA GURU DAN KS 2024.pptx
PPT SOSIALISASI PENGELOLAAN KINERJA GURU DAN KS 2024.pptx
MaskuratulMunawaroh
 
Modul 2 - Bagaimana membangun lingkungan belajar yang mendukung transisi PAUD...
Modul 2 - Bagaimana membangun lingkungan belajar yang mendukung transisi PAUD...Modul 2 - Bagaimana membangun lingkungan belajar yang mendukung transisi PAUD...
Modul 2 - Bagaimana membangun lingkungan belajar yang mendukung transisi PAUD...
pipinafindraputri1
 
Kisi kisi Ujian sekolah mata pelajaran IPA 2024.docx
Kisi kisi Ujian sekolah mata pelajaran IPA 2024.docxKisi kisi Ujian sekolah mata pelajaran IPA 2024.docx
Kisi kisi Ujian sekolah mata pelajaran IPA 2024.docx
FitriaSarmida1
 

Recently uploaded (20)

Kenakalan Remaja (Penggunaan Narkoba).ppt
Kenakalan Remaja (Penggunaan Narkoba).pptKenakalan Remaja (Penggunaan Narkoba).ppt
Kenakalan Remaja (Penggunaan Narkoba).ppt
 
PPT Mean Median Modus data tunggal .pptx
PPT Mean Median Modus data tunggal .pptxPPT Mean Median Modus data tunggal .pptx
PPT Mean Median Modus data tunggal .pptx
 
MODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdf
 
RENCANA & Link2 Materi Pelatihan_ "Teknik Perhitungan TKDN, BMP, Preferensi H...
RENCANA & Link2 Materi Pelatihan_ "Teknik Perhitungan TKDN, BMP, Preferensi H...RENCANA & Link2 Materi Pelatihan_ "Teknik Perhitungan TKDN, BMP, Preferensi H...
RENCANA & Link2 Materi Pelatihan_ "Teknik Perhitungan TKDN, BMP, Preferensi H...
 
Memperkasakan Dialog Prestasi Sekolah.pptx
Memperkasakan Dialog Prestasi Sekolah.pptxMemperkasakan Dialog Prestasi Sekolah.pptx
Memperkasakan Dialog Prestasi Sekolah.pptx
 
HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA ppkn i.ppt
HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA ppkn i.pptHAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA ppkn i.ppt
HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA ppkn i.ppt
 
Aksi Nyata PMM Topik Refleksi Diri (1).pdf
Aksi Nyata PMM Topik Refleksi Diri (1).pdfAksi Nyata PMM Topik Refleksi Diri (1).pdf
Aksi Nyata PMM Topik Refleksi Diri (1).pdf
 
SOAL PUBLIC SPEAKING UNTUK PEMULA PG & ESSAY
SOAL PUBLIC SPEAKING UNTUK PEMULA PG & ESSAYSOAL PUBLIC SPEAKING UNTUK PEMULA PG & ESSAY
SOAL PUBLIC SPEAKING UNTUK PEMULA PG & ESSAY
 
PPT SOSIALISASI PENGELOLAAN KINERJA GURU DAN KS 2024.pptx
PPT SOSIALISASI PENGELOLAAN KINERJA GURU DAN KS 2024.pptxPPT SOSIALISASI PENGELOLAAN KINERJA GURU DAN KS 2024.pptx
PPT SOSIALISASI PENGELOLAAN KINERJA GURU DAN KS 2024.pptx
 
Modul 2 - Bagaimana membangun lingkungan belajar yang mendukung transisi PAUD...
Modul 2 - Bagaimana membangun lingkungan belajar yang mendukung transisi PAUD...Modul 2 - Bagaimana membangun lingkungan belajar yang mendukung transisi PAUD...
Modul 2 - Bagaimana membangun lingkungan belajar yang mendukung transisi PAUD...
 
Kisi kisi Ujian sekolah mata pelajaran IPA 2024.docx
Kisi kisi Ujian sekolah mata pelajaran IPA 2024.docxKisi kisi Ujian sekolah mata pelajaran IPA 2024.docx
Kisi kisi Ujian sekolah mata pelajaran IPA 2024.docx
 
Konseptual Model Keperawatan Jiwa pada manusia
Konseptual Model Keperawatan Jiwa pada manusiaKonseptual Model Keperawatan Jiwa pada manusia
Konseptual Model Keperawatan Jiwa pada manusia
 
MODUL PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
 
Latihan Soal untuk US dan Tryout SMP 2024
Latihan Soal untuk  US dan Tryout SMP 2024Latihan Soal untuk  US dan Tryout SMP 2024
Latihan Soal untuk US dan Tryout SMP 2024
 
Prov.Jabar_1504_Pengumuman Seleksi Tahap 2_CGP A11 (2).pdf
Prov.Jabar_1504_Pengumuman Seleksi Tahap 2_CGP A11 (2).pdfProv.Jabar_1504_Pengumuman Seleksi Tahap 2_CGP A11 (2).pdf
Prov.Jabar_1504_Pengumuman Seleksi Tahap 2_CGP A11 (2).pdf
 
Pengenalan Figma, Figma Indtroduction, Figma
Pengenalan Figma, Figma Indtroduction, FigmaPengenalan Figma, Figma Indtroduction, Figma
Pengenalan Figma, Figma Indtroduction, Figma
 
Topik 4_Eksplorasi Konsep LK Kelompok_Pendidikan Berkelanjutan
Topik 4_Eksplorasi Konsep LK Kelompok_Pendidikan BerkelanjutanTopik 4_Eksplorasi Konsep LK Kelompok_Pendidikan Berkelanjutan
Topik 4_Eksplorasi Konsep LK Kelompok_Pendidikan Berkelanjutan
 
Modul Ajar IPAS Kelas 4 Fase B Kurikulum Merdeka [abdiera.com]
Modul Ajar IPAS Kelas 4 Fase B Kurikulum Merdeka [abdiera.com]Modul Ajar IPAS Kelas 4 Fase B Kurikulum Merdeka [abdiera.com]
Modul Ajar IPAS Kelas 4 Fase B Kurikulum Merdeka [abdiera.com]
 
MODUL AJAR BAHASA INGGRIS KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR BAHASA INGGRIS KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR BAHASA INGGRIS KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR BAHASA INGGRIS KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
 
MODUL PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
 

PKn - Presentasi Hasil Diskusi 'Pemerintahan'

  • 1. PEMERINTAHAN KELOMPOK 5 : DIAH ZAHI AMBARWATI (09) MUHAMMAD ISMAIL YUNUS (21) NUR SALMA YUSUF HASANAH (22) RAKA SANTIKA NUGRAHA PRAWIRA (24) ULIL ALBAB PRIHANSA (35)
  • 2. PENGERTIAN Merupakan sebuah perbuatan maupun cara yang dilakukan oleh segelintir orang untuk memerintah anggota – anggotanya.
  • 3. BENTUK PEMERINTAHAN Klasikal • Aristoteles • Plato Monarki Republik • Absolut • Konstitusional • Parlementer • Absolut • Konstitusional • Parlementer
  • 4. BENTUK PEMERINTAHAN MONARKI Republik Absolut (Prancis – Louis XIV) Absolut (Jerman – Hitler) Konstitusional (Saudi Arabia) Konstitusional (Republik Indonesia) Parlementer (Inggris) Parlementer (Jerman)
  • 5. SISTEM PEMERINTAHAN  Terdiri dari kata sistem dan pemerintahan  Sistem berasal dari bahasa Inggris, system, yang berarti tatanan, susunan, jaringan, atau cara  Pemerintahan berasal dari kata pemerintah yang asalnya dari perintah  Sistem pemerintahan berarti suatu tatanan utuh, terdiri atas beberapa komponen pemerintahan, saling bergantung dan memengaruhi untuk tujuan dan fungsi pemerintahan
  • 7. SISTEM PEMERINTAHAN PRESIDENSIAL PRESIDEN = KEPALA NEGARA = KEPALA PEMERINTAHAN EKSEKUTIF BERDASARKAN DEMOKRASI RAKYAT MENTERI BERTANGGUNG JAWAB KE EKSEKUTIF MENTERI MEMPUNYAI HAK PREROGATIF EKSEKUTIF TIDAK DAPAT DIJATUHKAN LEGISLATIF CONTOH : AMERIKA SERIKAT, SAUDI ARABIA, MESIR
  • 8. SISTEM PEMERINTAHAN PARLEMENTER PRESIDEN = KEPALA NEGARA KEPALA NEGARA SIMBOL, PERDANA MENTERI PELAKSANA EKSEKUTIF BERTANGGUNG JAWAB KEPADA LEGISLATIF PARLEMEN MEMILIKI KUASA PADA BADAN PERWAKILAN DAN LEMBAGA LEGISLATIF KEPALA NEGARA MENJATUHKAN PARLEMEN CONTOH : AUSTRALIA, KANADA, INDIA
  • 9. PERBEDAAN  Monarki  Kelebihan Pengeluaran lebih sedikit karena tidak adanya pemilu  Ketegasan pemerintahan dalam bentuk monarki memudahkan pelaksanaan peraturan  Pemerintahan dapat mengatur masyarakat sesuai dengan nilai dan norma negara   Republik  Kelebihan Seringnya jajak pendapat dan diskusi yang dapat membuka mata pemerintah akan aspirasi masyarakat  Perubahan pemerintahan akibat pemilu yang dapat menimbulkan inovasi pembangunan dan warna sejarah negara  Ikutnya semua komponen negara dalam memajukan negara 
  • 10. PERBEDAAN  Monarki  Kekurangan Jarangnya jajak pendapat dan diskusi untuk membuka mata pemerintahan akan aspirasi masyarakat  Tidaknya inovasi dalam pembangunan dan stagnansi warna sejarah, sekaligus ketergantungan terhadap beberapa sosok  Ketidakadilan akibat adanya komponen negara yang tidak terlibat   Republik  Kekurangan Membengkaknya anggaran yang dikeluarkan pemerintahan sebagai salah satu akibat pelaksanaan pesta demokrasi  Pemerintah tidak tegas untuk memaksa masyarakatnya melaksanakan peraturan  Adanya distorsi nilai dan norma negara sehingga berakibat rendahnya patriotisme dan nasionalisme 