SlideShare ist ein Scribd-Unternehmen logo
1 von 23
Aspek Hukum
Tanda Tangan Elektronik/Digital
Anthonius Malau
Kepala Bagian Hukum dan Kerjasama
Ditjen Aptika, Kementerian Kominfo
25 Juli 2016
Pertanyaan:
• Mengapa tanda tangan elektronik/digital?
• Apa fungsi Tanda Tangan Elektronik?
• Bagaimana pengaturan keabsahan dan kekuatan
pembuktian Tanda Tangan Elektronik?
DASAR HUKUM
UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi
dan Transaksi Elektronik (UU ITE)
Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012
tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi
Elektronik (PP PSTE)
Source: Saiful, 2014
Tanda Tangan Elektronik
Tanda Tangan Elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah.
Persyaratan:
1.data pembuatan Tanda Tangan Elektronik terkait hanya kepada Penanda Tangan;
2.data pembuatan Tanda Tangan Elektronik pada saat proses penandatanganan elektronik
3.hanya berada dalam kuasa Penanda Tangan;
4.segala perubahan terhadap Tanda Tangan Elektronik yang terjadi setelah waktu
5.penandatanganan dapat diketahui;
6.segala perubahan terhadap Informasi Elektronik yang terkait dengan Tanda Tangan
Elektronik
7.tersebut setelah waktu penandatanganan dapat diketahui;
8.terdapat cara tertentu yang dipakai untuk mengidentifikasi siapa Penandatangannya; dan
9.terdapat cara tertentu untuk menunjukkan bahwa Penanda Tangan telah memberikan
10.persetujuan terhadap Informasi Elektronik yang terkait.
Kewajiban Sertifikat Elektronik
Penyelenggara
Sistem Elektronik
(PSE) untuk
pelayanan publik
wajib memiliki
Sertifikat Elektronik.
Contoh Penggunaan Sertifikat Elektronik oleh
Ditjen Pajak
SE-20/PJ/2014, sertifikat elektronik pajak :
sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat tanda tangan
elektronik dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum
para pihak dalam transaksi elektronik yang dikeluarkan oleh
penyelenggara sertifikasi elektronik.
Pihak PSrE pajak adalah Direktorat Jenderal Pajak (DJP).
SrE ini diberikan kepada Pengusaha Kena Pajak (PKP) sebagai bukti
otentifikasi pengguna layanan pajak secara elektronik berupa
layanan permintaan Nomor Seri Faktur Pajak melalui laman
(website) yang ditentukan dan/atau disediakan oleh DJP dan
penggunaan aplikasi atau SE yang ditentukan dan/atau disediakan
oleh DJP untuk pembuatan Faktur Pajak berbentuk elektronik.
by Forum Pajak on 2 July 2015 in e-tax
Definisi
• Sertifikat Elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik
yang memuat Tanda Tangan Elektronik dan identitas yang
menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam Transaksi
Elektronik yang dikeluarkan oleh penyelenggara sertifikasi
elektronik.
• Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas
Informasi Elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait
dengan Informasi Elektronik lainnya yang digunakan sebagai
alat verifikasi dan autentikasi.
• Penanda Tangan adalah subjek hukum yang terasosiasikan
atau terkait dengan Tanda Tangan Elektronik.
Definisi
• Penyelenggara Tanda Tangan Elektronik adalah badan hukum
yang berfungsi sebagai pihak terpercaya yang memfasilitasi
pembuatan Tanda Tangan Elektronik.
• Pendukung Layanan Tanda Tangan Elektronik adalah badan
hukum yang berfungsi sebagai pihak pendukung
terselenggaranya penggunaan Tanda Tangan Elektronik.
• Data Pembuatan Tanda Tangan Elektronik adalah kode pribadi,
kode biometrik, kode kriptografi, dan/atau kode yang
dihasilkan dari pengubahan tanda tangan manual menjadi
Tanda Tangan Elektronik, termasuk kode lain yang dihasilkan
dari perkembangan Teknologi Informasi.
Pengamanan TTE
• Setiap Orang yang terlibat dalam TTE berkewajiban
memberikan pengamanan atas TTE yang
digunakannya.
• Pengamanan Tanda Tangan Elektronik sekurang-
kurangnya meliputi:
a. sistem tidak dapat diakses oleh Orang lain yang
tidak berhak;
b. Penanda Tangan harus menerapkan prinsip
kehatihatian untuk menghindari penggunaan
secara tidak sah terhadap data terkait pembuatan
TTE.
c. Penanda Tangan harus tanpa menunda-nunda, menggunakan cara
yang dianjurkan oleh penyelenggara TTE ataupun cara lain yang
layak dan sepatutnya harus segera memberitahukan kepada
seseorang yang oleh Penanda Tangan dianggap memercayai TTE
atau kepada pihak pendukung layanan TTE jika:
1. Penanda Tangan mengetahui bahwa data pembuatan TTE telah
dibobol; atau
2. keadaan yang diketahui oleh Penanda Tangan dapat menimbulkan
risiko yang berarti, kemungkinan akibat bobolnya data pembuatan
TTE
d. Dalam hal Sertifikat Elektronik digunakan untuk mendukung TTE,
Penanda Tangan harus memastikan kebenaran dan keutuhan semua
informasi yang terkait dengan Sertifikat Elektronik tersebut.
• Setiap Orang yang melakukan pelanggaran bertanggung jawab atas
segala kerugian dan konsekuensi hukum yang timbul.
Pengamanan TTE
SERTIFIKAT ELEKTRONIK
Sertifikat Digital
•A digital certificate is a password-protected and encrypted file that holds
an individual’s identification information, including a public key.
•The certificate is digitally signed and issued by a trusted third party, i.e.
the certificate authority (CA).
•The CA is responsible for verifying the identity of the key owner and for
distributing the owner’s digital certificate for use by others.
•Alice can therefore obtain a copy of Bob digital certificate from the issuing
CA, and retrieve Bob’s public key from the certificate and use it to encrypt
messages for Bob or to authenticate Bob’s messages to her.
•A digital certificate consists of:
– The public key of the person being certified
– The name and address of the person being certified, also known
as the Distinguished Name (DN)
– The digital signature of the CA
– The issue date
– The expiry date
Sumber: Edmon Makarim, 2016
TANDA TANGAN ELEKTRONIK
http://lerablog.org/technology/data-security/advantages-and-disadvantages-of-digital-signatures/
Fungsi Tanda tangan Elektronik
Catatan: Keberadaan TTE/CA dapat
menentukan kekuatan atau nilai bobot
pembuktian suatu dokumen elektronik.
Fungsi:
sebagai alat autentikasi dan verifikasi:
Identifikasi penandatangan
Keutuhan dan keaslian sebuah informasi
elektronik serta sebagai persetujuan penanda
tangan atas Informasi atau Dokumen
Elektronik
Jenis Tanda tangan Elektronik
A.Tersertifikasi:
1. dibuat dengan
menggunakan jasa
penyelenggara sertifikasi
elektronik.
2. dibuktikan dengan
sertifikat elektronik.
A.Tidak tersertifikasi
Contoh tanda tangan yang
dipindai
TTE tidak tersertifikasi tetap
mempunyai kekuatan nilai
pembuktian meskipun relatif
lemah karena masih dapat
ditampik oleh ybs atau relatif dpt
dng mudah diubah oleh pihak lain
Terdapat rentang kekuatan nilai
pembuktian dari TTE spt Tanda
tangan manual yg dipindai, sampai
dengan TTE yg diterbitkan
penyelenggara SE tersertifikasi.
Jika terjadi penyalahgunaan pada
TTE, beban pembuktian ada di
Penyelenggara SE.
Main methods of
electronic signature & authentication
1. Digital signatures
relying on asymmetric
cryptography + Public
Key Infrastructure.
2. Biometrics
3. Passwords and hybrid
methods
4. Scanned signatures
and typed names
Sumber: Edmon Makarim, 2016
Some Types of Electronic Signatures
Pesa
n
Fungs
i hash
Sidik jari
pesan Enkripsi
Kunci
privat
Tanda tangan digital
Sumber: Edmon Makarim, 2016
Contoh via Outlook
Sumber: Edmon Makarim, 2016
Hubungan Tanda tangan Elektronik dan
Pembuktian
Type of E. Signature
• Digital Signature
• Biometric Signature
• PIN, User ID, Digitized images
of paper signature, e-mail
originator headers, etc
Legal/Technical Effect
• Confidentiality, integrity,
authenticity, & non-
repudation
• Non repudiation,
authenticity
 Authenticity
20Sumber: Edmon Makarim, 2016
Source: Saiful, 2014
Sertifikat Keandalan
pengamanan terhadap pertukaran data
pengamanan terhadap identitas
pengamanan terhadap kerawanan
Sertifikat
Elektronik/Digita
l
Sertifikat Keandalan (trustmark) adalah dokumen yang
menyatakan pelaku usaha yang menyelenggarakan transaksi
secara elektronik telah lulus audit atau uji kesesuaian dari
Lembaga Sertifikasi Keandalan
Bertujuan melindungi komsumen dalam transaksi elektronik
Jaminan bahwa pelaku usaha telah memenuhi kriteria yang
ditentukan oleh Lembaga Sertifikasi Keandalan
Sertifikat keandalan digunakan pada web site dan/atau sistem
elektronik lainnya
pemeringkatan konsumen
Pengamanan terhadap kerahasiaan
data pribadi
Kominfo
• Menyusun regulasi implementasi tanda
tangan elektronik/digital, termasuk menyusun
standar dan prosedur Penyelenggara
Sertifikasi Elektronik (CA) berinduk;
• Pengembangan Root CA;
• Mendorong implementasi TTE dalam
Transaksi Elektronik dan penggunaan TTE
oleh Instansi Pemerintah
TERIMA KASIH

Weitere ähnliche Inhalte

Was ist angesagt?

Aman Bermedia Digital-omjay.pptx
Aman Bermedia Digital-omjay.pptxAman Bermedia Digital-omjay.pptx
Aman Bermedia Digital-omjay.pptxWijaya Kusumah
 
Digitalisasi Kearsipan.pptx
Digitalisasi Kearsipan.pptxDigitalisasi Kearsipan.pptx
Digitalisasi Kearsipan.pptxMAHMUN SYARIF
 
Analisis kebijakan publik (sy labi) (pw point)
Analisis kebijakan publik (sy labi) (pw point)Analisis kebijakan publik (sy labi) (pw point)
Analisis kebijakan publik (sy labi) (pw point)Said Helaby
 
Kelompok 2 it forensik
Kelompok 2 it forensikKelompok 2 it forensik
Kelompok 2 it forensikFarhanYazid6
 
Perlindungan Data Pribadi di Indonesia
Perlindungan Data Pribadi di IndonesiaPerlindungan Data Pribadi di Indonesia
Perlindungan Data Pribadi di IndonesiaICT Watch
 
Transformasi Digital: Tujuan atau Instrumen?
Transformasi Digital: Tujuan atau Instrumen?Transformasi Digital: Tujuan atau Instrumen?
Transformasi Digital: Tujuan atau Instrumen?Tri Widodo W. UTOMO
 
Powerpoint e government
Powerpoint e governmentPowerpoint e government
Powerpoint e governmentKenneth Aurel
 
Tindak Pidana Pencucian Uang
Tindak Pidana Pencucian UangTindak Pidana Pencucian Uang
Tindak Pidana Pencucian UangFachrul Kardiman
 
Teori dan filsafat politik pemerintahan
Teori dan filsafat politik pemerintahanTeori dan filsafat politik pemerintahan
Teori dan filsafat politik pemerintahanBKPP kabupaten Bandung
 
Tantangan Penerapan e-Voting di Indonesia
Tantangan Penerapan e-Voting di IndonesiaTantangan Penerapan e-Voting di Indonesia
Tantangan Penerapan e-Voting di IndonesiaAhsanul Minan
 
Sumber sumber hukum acara pidana indonesia
Sumber sumber hukum acara pidana indonesiaSumber sumber hukum acara pidana indonesia
Sumber sumber hukum acara pidana indonesiaRoy Pangkey
 
Sertifikat keandalan (trustmark)
Sertifikat keandalan (trustmark)Sertifikat keandalan (trustmark)
Sertifikat keandalan (trustmark)Arief Gunawan
 
23. agenda iii pka-bahan tayang organisasi digital-
23. agenda iii pka-bahan tayang organisasi digital-23. agenda iii pka-bahan tayang organisasi digital-
23. agenda iii pka-bahan tayang organisasi digital-temanna #LABEDDU
 
Pengantar hukum teknologi informasi
Pengantar hukum teknologi informasiPengantar hukum teknologi informasi
Pengantar hukum teknologi informasiFeraldyClaudioSumend
 

Was ist angesagt? (20)

Aman Bermedia Digital-omjay.pptx
Aman Bermedia Digital-omjay.pptxAman Bermedia Digital-omjay.pptx
Aman Bermedia Digital-omjay.pptx
 
Digitalisasi Kearsipan.pptx
Digitalisasi Kearsipan.pptxDigitalisasi Kearsipan.pptx
Digitalisasi Kearsipan.pptx
 
Analisis kebijakan publik (sy labi) (pw point)
Analisis kebijakan publik (sy labi) (pw point)Analisis kebijakan publik (sy labi) (pw point)
Analisis kebijakan publik (sy labi) (pw point)
 
Perlindungan Data Pribadi
Perlindungan Data PribadiPerlindungan Data Pribadi
Perlindungan Data Pribadi
 
Kelompok 2 it forensik
Kelompok 2 it forensikKelompok 2 it forensik
Kelompok 2 it forensik
 
Perlindungan Data Pribadi di Indonesia
Perlindungan Data Pribadi di IndonesiaPerlindungan Data Pribadi di Indonesia
Perlindungan Data Pribadi di Indonesia
 
Transformasi Digital: Tujuan atau Instrumen?
Transformasi Digital: Tujuan atau Instrumen?Transformasi Digital: Tujuan atau Instrumen?
Transformasi Digital: Tujuan atau Instrumen?
 
Uu ite
Uu iteUu ite
Uu ite
 
Pembeda sp, sop, spm, spp
Pembeda sp, sop, spm, sppPembeda sp, sop, spm, spp
Pembeda sp, sop, spm, spp
 
Powerpoint e government
Powerpoint e governmentPowerpoint e government
Powerpoint e government
 
Alur Pengajuan NIB.pptx
Alur Pengajuan NIB.pptxAlur Pengajuan NIB.pptx
Alur Pengajuan NIB.pptx
 
Tindak Pidana Pencucian Uang
Tindak Pidana Pencucian UangTindak Pidana Pencucian Uang
Tindak Pidana Pencucian Uang
 
Uud ite
Uud iteUud ite
Uud ite
 
Teori dan filsafat politik pemerintahan
Teori dan filsafat politik pemerintahanTeori dan filsafat politik pemerintahan
Teori dan filsafat politik pemerintahan
 
Arsip digital
Arsip digitalArsip digital
Arsip digital
 
Tantangan Penerapan e-Voting di Indonesia
Tantangan Penerapan e-Voting di IndonesiaTantangan Penerapan e-Voting di Indonesia
Tantangan Penerapan e-Voting di Indonesia
 
Sumber sumber hukum acara pidana indonesia
Sumber sumber hukum acara pidana indonesiaSumber sumber hukum acara pidana indonesia
Sumber sumber hukum acara pidana indonesia
 
Sertifikat keandalan (trustmark)
Sertifikat keandalan (trustmark)Sertifikat keandalan (trustmark)
Sertifikat keandalan (trustmark)
 
23. agenda iii pka-bahan tayang organisasi digital-
23. agenda iii pka-bahan tayang organisasi digital-23. agenda iii pka-bahan tayang organisasi digital-
23. agenda iii pka-bahan tayang organisasi digital-
 
Pengantar hukum teknologi informasi
Pengantar hukum teknologi informasiPengantar hukum teknologi informasi
Pengantar hukum teknologi informasi
 

Andere mochten auch

Penerapan / Implementasi Tanda Tangan Digital - TTD
Penerapan / Implementasi Tanda Tangan Digital - TTDPenerapan / Implementasi Tanda Tangan Digital - TTD
Penerapan / Implementasi Tanda Tangan Digital - TTDThe World Bank
 
Tanda Tangan Digital Perbankan
Tanda Tangan Digital PerbankanTanda Tangan Digital Perbankan
Tanda Tangan Digital PerbankanThe World Bank
 
Materi sosialisasi Komisi Informasi tentang "Keterbukaan Informasi Publik" di...
Materi sosialisasi Komisi Informasi tentang "Keterbukaan Informasi Publik" di...Materi sosialisasi Komisi Informasi tentang "Keterbukaan Informasi Publik" di...
Materi sosialisasi Komisi Informasi tentang "Keterbukaan Informasi Publik" di...infomagetan
 
Buku Saku Mengenal UU Keterbukaan Informasi Publik
Buku Saku Mengenal UU Keterbukaan Informasi PublikBuku Saku Mengenal UU Keterbukaan Informasi Publik
Buku Saku Mengenal UU Keterbukaan Informasi PublikLBH Masyarakat
 
Saiful Hidayat Pemanfaatan Certification authority (CA) Untuk Transaksi Elekt...
Saiful Hidayat Pemanfaatan Certification authority (CA) Untuk Transaksi Elekt...Saiful Hidayat Pemanfaatan Certification authority (CA) Untuk Transaksi Elekt...
Saiful Hidayat Pemanfaatan Certification authority (CA) Untuk Transaksi Elekt...Saiful Hidayat
 
Keterbukaan Informasi Publik
Keterbukaan Informasi PublikKeterbukaan Informasi Publik
Keterbukaan Informasi PublikFKP2B Cikarang
 
UU No 30_2014 ttg Adm Pemerintahan
UU No 30_2014 ttg Adm PemerintahanUU No 30_2014 ttg Adm Pemerintahan
UU No 30_2014 ttg Adm PemerintahanInspektorat
 
Saiful hidayat penyelengaraan e commerce yang sesuai dengan uu ite dan pemanf...
Saiful hidayat penyelengaraan e commerce yang sesuai dengan uu ite dan pemanf...Saiful hidayat penyelengaraan e commerce yang sesuai dengan uu ite dan pemanf...
Saiful hidayat penyelengaraan e commerce yang sesuai dengan uu ite dan pemanf...Saiful Hidayat
 
Belajar netbeans java pemula dari 0 sampai mahir
Belajar netbeans java pemula dari 0 sampai mahirBelajar netbeans java pemula dari 0 sampai mahir
Belajar netbeans java pemula dari 0 sampai mahirharisonmtd
 
Need And Importance Of Cyber Law
Need And Importance Of Cyber LawNeed And Importance Of Cyber Law
Need And Importance Of Cyber LawPoonam Bhasin
 
Pengembangan E-Government di Pemerintah Daerah
Pengembangan E-Government di Pemerintah DaerahPengembangan E-Government di Pemerintah Daerah
Pengembangan E-Government di Pemerintah DaerahIndriyatno Banyumurti
 
perjanjian sewa rumah
perjanjian sewa rumahperjanjian sewa rumah
perjanjian sewa rumahLegal Akses
 

Andere mochten auch (20)

Penerapan / Implementasi Tanda Tangan Digital - TTD
Penerapan / Implementasi Tanda Tangan Digital - TTDPenerapan / Implementasi Tanda Tangan Digital - TTD
Penerapan / Implementasi Tanda Tangan Digital - TTD
 
Tanda Tangan Digital Perbankan
Tanda Tangan Digital PerbankanTanda Tangan Digital Perbankan
Tanda Tangan Digital Perbankan
 
Paparan rakor tkpk bappeda kku
Paparan rakor tkpk bappeda kkuPaparan rakor tkpk bappeda kku
Paparan rakor tkpk bappeda kku
 
Materi sosialisasi Komisi Informasi tentang "Keterbukaan Informasi Publik" di...
Materi sosialisasi Komisi Informasi tentang "Keterbukaan Informasi Publik" di...Materi sosialisasi Komisi Informasi tentang "Keterbukaan Informasi Publik" di...
Materi sosialisasi Komisi Informasi tentang "Keterbukaan Informasi Publik" di...
 
Presentasi uu kip
Presentasi uu kipPresentasi uu kip
Presentasi uu kip
 
Buku Saku Mengenal UU Keterbukaan Informasi Publik
Buku Saku Mengenal UU Keterbukaan Informasi PublikBuku Saku Mengenal UU Keterbukaan Informasi Publik
Buku Saku Mengenal UU Keterbukaan Informasi Publik
 
Saiful Hidayat Pemanfaatan Certification authority (CA) Untuk Transaksi Elekt...
Saiful Hidayat Pemanfaatan Certification authority (CA) Untuk Transaksi Elekt...Saiful Hidayat Pemanfaatan Certification authority (CA) Untuk Transaksi Elekt...
Saiful Hidayat Pemanfaatan Certification authority (CA) Untuk Transaksi Elekt...
 
Keterbukaan Informasi Publik
Keterbukaan Informasi PublikKeterbukaan Informasi Publik
Keterbukaan Informasi Publik
 
UU No 30_2014 ttg Adm Pemerintahan
UU No 30_2014 ttg Adm PemerintahanUU No 30_2014 ttg Adm Pemerintahan
UU No 30_2014 ttg Adm Pemerintahan
 
Saiful hidayat penyelengaraan e commerce yang sesuai dengan uu ite dan pemanf...
Saiful hidayat penyelengaraan e commerce yang sesuai dengan uu ite dan pemanf...Saiful hidayat penyelengaraan e commerce yang sesuai dengan uu ite dan pemanf...
Saiful hidayat penyelengaraan e commerce yang sesuai dengan uu ite dan pemanf...
 
Belajar netbeans java pemula dari 0 sampai mahir
Belajar netbeans java pemula dari 0 sampai mahirBelajar netbeans java pemula dari 0 sampai mahir
Belajar netbeans java pemula dari 0 sampai mahir
 
Welcome Address by Director General of Informatic Application Ministry of Com...
Welcome Address by Director General of Informatic Application Ministry of Com...Welcome Address by Director General of Informatic Application Ministry of Com...
Welcome Address by Director General of Informatic Application Ministry of Com...
 
Welcome Address by H.E Tifatul Sembiring Minister for Communication and Infor...
Welcome Address by H.E Tifatul Sembiring Minister for Communication and Infor...Welcome Address by H.E Tifatul Sembiring Minister for Communication and Infor...
Welcome Address by H.E Tifatul Sembiring Minister for Communication and Infor...
 
Need And Importance Of Cyber Law
Need And Importance Of Cyber LawNeed And Importance Of Cyber Law
Need And Importance Of Cyber Law
 
DR. Andi Kasman - Dokumen Elektronik Untuk Pelayanan Publik
DR. Andi Kasman - Dokumen Elektronik Untuk Pelayanan PublikDR. Andi Kasman - Dokumen Elektronik Untuk Pelayanan Publik
DR. Andi Kasman - Dokumen Elektronik Untuk Pelayanan Publik
 
Sosialisasi Keamanan Informasi_Sektor Kesehatan
Sosialisasi Keamanan Informasi_Sektor KesehatanSosialisasi Keamanan Informasi_Sektor Kesehatan
Sosialisasi Keamanan Informasi_Sektor Kesehatan
 
Sosialisasi Keamanan Informasi_Penyelenggaraan Telekomunikasi
Sosialisasi Keamanan Informasi_Penyelenggaraan TelekomunikasiSosialisasi Keamanan Informasi_Penyelenggaraan Telekomunikasi
Sosialisasi Keamanan Informasi_Penyelenggaraan Telekomunikasi
 
Pengembangan E-Government di Pemerintah Daerah
Pengembangan E-Government di Pemerintah DaerahPengembangan E-Government di Pemerintah Daerah
Pengembangan E-Government di Pemerintah Daerah
 
surat wasiat
surat wasiatsurat wasiat
surat wasiat
 
perjanjian sewa rumah
perjanjian sewa rumahperjanjian sewa rumah
perjanjian sewa rumah
 

Ähnlich wie Paparan Aspek Hukum Tanda Tangan Digital

Aspek Hukum Dalam BIsnis_UU ITE
Aspek Hukum Dalam BIsnis_UU ITEAspek Hukum Dalam BIsnis_UU ITE
Aspek Hukum Dalam BIsnis_UU ITEINDAHMAWARNI1
 
Agung Nugraha - Layanan CA, Document Signing and Verification berbasis web se...
Agung Nugraha - Layanan CA, Document Signing and Verification berbasis web se...Agung Nugraha - Layanan CA, Document Signing and Verification berbasis web se...
Agung Nugraha - Layanan CA, Document Signing and Verification berbasis web se...idsecconf
 
Presentasi Seminar TTD Aplikasi Perkantoran
Presentasi Seminar TTD Aplikasi PerkantoranPresentasi Seminar TTD Aplikasi Perkantoran
Presentasi Seminar TTD Aplikasi PerkantoranThe World Bank
 
Agung Nugraha - “Layanan Certification Authority (CA), Document Signing and V...
Agung Nugraha - “Layanan Certification Authority (CA), Document Signing and V...Agung Nugraha - “Layanan Certification Authority (CA), Document Signing and V...
Agung Nugraha - “Layanan Certification Authority (CA), Document Signing and V...idsecconf
 
Sh sosialiasi pp 82 di balikpapan v 1.0.ppt
Sh sosialiasi pp 82 di balikpapan v 1.0.pptSh sosialiasi pp 82 di balikpapan v 1.0.ppt
Sh sosialiasi pp 82 di balikpapan v 1.0.pptSaiful Hidayat
 
HUKUM_TELEMATIKA_CYBER_CRIME_LAW.pdf
HUKUM_TELEMATIKA_CYBER_CRIME_LAW.pdfHUKUM_TELEMATIKA_CYBER_CRIME_LAW.pdf
HUKUM_TELEMATIKA_CYBER_CRIME_LAW.pdfEmirPasha1
 
Pp no 82 2012 transaksi elektronik
Pp no 82 2012 transaksi elektronikPp no 82 2012 transaksi elektronik
Pp no 82 2012 transaksi elektronikEvi Harini
 
Pp82 2012 transaksielektronik
Pp82 2012 transaksielektronikPp82 2012 transaksielektronik
Pp82 2012 transaksielektronikMelwin Syafrizal
 
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 82 TAHUN 2012 - Penyelenggaraan...
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 82 TAHUN 2012 - Penyelenggaraan...PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 82 TAHUN 2012 - Penyelenggaraan...
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 82 TAHUN 2012 - Penyelenggaraan...Irbah Baihaqi
 
Materai Elektronik.pdf
Materai Elektronik.pdfMaterai Elektronik.pdf
Materai Elektronik.pdfpadlah1984
 
UU Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 11 Tahun 2008
UU Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 11 Tahun 2008UU Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 11 Tahun 2008
UU Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 11 Tahun 2008Achmad Syafaat
 
Digital signature
Digital signatureDigital signature
Digital signatureabah00
 
Tugas etika profesi kelompok 4 (e-commerse)
Tugas etika profesi kelompok 4 (e-commerse)Tugas etika profesi kelompok 4 (e-commerse)
Tugas etika profesi kelompok 4 (e-commerse)aaean
 
Riko Rahmada - Sertifikat dan Tanda Tangan Digital Indonesia
Riko Rahmada - Sertifikat dan Tanda Tangan Digital IndonesiaRiko Rahmada - Sertifikat dan Tanda Tangan Digital Indonesia
Riko Rahmada - Sertifikat dan Tanda Tangan Digital Indonesiaidsecconf
 
Approval manager berbasis Digial Signature (paper) - Alvin
Approval manager berbasis Digial Signature (paper) - AlvinApproval manager berbasis Digial Signature (paper) - Alvin
Approval manager berbasis Digial Signature (paper) - Alvinidsecconf
 
Presentasi smpi manado-25_agustus-sent1
Presentasi smpi manado-25_agustus-sent1Presentasi smpi manado-25_agustus-sent1
Presentasi smpi manado-25_agustus-sent1Bima Aji Mustika
 

Ähnlich wie Paparan Aspek Hukum Tanda Tangan Digital (20)

Aspek Hukum Dalam BIsnis_UU ITE
Aspek Hukum Dalam BIsnis_UU ITEAspek Hukum Dalam BIsnis_UU ITE
Aspek Hukum Dalam BIsnis_UU ITE
 
Agung Nugraha - Layanan CA, Document Signing and Verification berbasis web se...
Agung Nugraha - Layanan CA, Document Signing and Verification berbasis web se...Agung Nugraha - Layanan CA, Document Signing and Verification berbasis web se...
Agung Nugraha - Layanan CA, Document Signing and Verification berbasis web se...
 
Lpse
LpseLpse
Lpse
 
Presentasi Seminar TTD Aplikasi Perkantoran
Presentasi Seminar TTD Aplikasi PerkantoranPresentasi Seminar TTD Aplikasi Perkantoran
Presentasi Seminar TTD Aplikasi Perkantoran
 
Agung Nugraha - “Layanan Certification Authority (CA), Document Signing and V...
Agung Nugraha - “Layanan Certification Authority (CA), Document Signing and V...Agung Nugraha - “Layanan Certification Authority (CA), Document Signing and V...
Agung Nugraha - “Layanan Certification Authority (CA), Document Signing and V...
 
Sh sosialiasi pp 82 di balikpapan v 1.0.ppt
Sh sosialiasi pp 82 di balikpapan v 1.0.pptSh sosialiasi pp 82 di balikpapan v 1.0.ppt
Sh sosialiasi pp 82 di balikpapan v 1.0.ppt
 
HUKUM_TELEMATIKA_CYBER_CRIME_LAW.pdf
HUKUM_TELEMATIKA_CYBER_CRIME_LAW.pdfHUKUM_TELEMATIKA_CYBER_CRIME_LAW.pdf
HUKUM_TELEMATIKA_CYBER_CRIME_LAW.pdf
 
Pp no 82 2012 transaksi elektronik
Pp no 82 2012 transaksi elektronikPp no 82 2012 transaksi elektronik
Pp no 82 2012 transaksi elektronik
 
Pp82 2012 transaksielektronik
Pp82 2012 transaksielektronikPp82 2012 transaksielektronik
Pp82 2012 transaksielektronik
 
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 82 TAHUN 2012 - Penyelenggaraan...
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 82 TAHUN 2012 - Penyelenggaraan...PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 82 TAHUN 2012 - Penyelenggaraan...
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 82 TAHUN 2012 - Penyelenggaraan...
 
Materai Elektronik.pdf
Materai Elektronik.pdfMaterai Elektronik.pdf
Materai Elektronik.pdf
 
UUNo11Tahun2008.pdf
UUNo11Tahun2008.pdfUUNo11Tahun2008.pdf
UUNo11Tahun2008.pdf
 
Company profile IDkreasi
Company profile IDkreasiCompany profile IDkreasi
Company profile IDkreasi
 
UU Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 11 Tahun 2008
UU Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 11 Tahun 2008UU Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 11 Tahun 2008
UU Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 11 Tahun 2008
 
Digital signature
Digital signatureDigital signature
Digital signature
 
Tugas etika profesi kelompok 4 (e-commerse)
Tugas etika profesi kelompok 4 (e-commerse)Tugas etika profesi kelompok 4 (e-commerse)
Tugas etika profesi kelompok 4 (e-commerse)
 
Riko Rahmada - Sertifikat dan Tanda Tangan Digital Indonesia
Riko Rahmada - Sertifikat dan Tanda Tangan Digital IndonesiaRiko Rahmada - Sertifikat dan Tanda Tangan Digital Indonesia
Riko Rahmada - Sertifikat dan Tanda Tangan Digital Indonesia
 
Approval manager berbasis Digial Signature (paper) - Alvin
Approval manager berbasis Digial Signature (paper) - AlvinApproval manager berbasis Digial Signature (paper) - Alvin
Approval manager berbasis Digial Signature (paper) - Alvin
 
Makalah pelayanan ktp
Makalah pelayanan ktpMakalah pelayanan ktp
Makalah pelayanan ktp
 
Presentasi smpi manado-25_agustus-sent1
Presentasi smpi manado-25_agustus-sent1Presentasi smpi manado-25_agustus-sent1
Presentasi smpi manado-25_agustus-sent1
 

Mehr von The World Bank

Meruvian MDP 2.0.1 2017
Meruvian MDP 2.0.1 2017Meruvian MDP 2.0.1 2017
Meruvian MDP 2.0.1 2017The World Bank
 
G20 digital-economy-ministerial-declaration-english-version
G20 digital-economy-ministerial-declaration-english-versionG20 digital-economy-ministerial-declaration-english-version
G20 digital-economy-ministerial-declaration-english-versionThe World Bank
 
Kebijakan pembinaan smk 2017 (rakor lsp, 140317)
Kebijakan pembinaan smk  2017  (rakor lsp, 140317)Kebijakan pembinaan smk  2017  (rakor lsp, 140317)
Kebijakan pembinaan smk 2017 (rakor lsp, 140317)The World Bank
 
Inpres nomer 9 tahun 2016 - SMK
Inpres nomer 9 tahun 2016 - SMKInpres nomer 9 tahun 2016 - SMK
Inpres nomer 9 tahun 2016 - SMKThe World Bank
 
JBoss Fuse vs Tibco Matrix
JBoss Fuse vs Tibco MatrixJBoss Fuse vs Tibco Matrix
JBoss Fuse vs Tibco MatrixThe World Bank
 
VSphere Integrated Containers v3.0
VSphere Integrated Containers v3.0VSphere Integrated Containers v3.0
VSphere Integrated Containers v3.0The World Bank
 
SoftBank ARM TechCon Keynote Masayoshi Son
SoftBank ARM TechCon Keynote Masayoshi SonSoftBank ARM TechCon Keynote Masayoshi Son
SoftBank ARM TechCon Keynote Masayoshi SonThe World Bank
 
KPTIK Maestro internship program
KPTIK Maestro internship programKPTIK Maestro internship program
KPTIK Maestro internship programThe World Bank
 
MOU 5 Menteri Terkait Vokasi dan SMK 4 5919
MOU 5 Menteri Terkait Vokasi dan SMK 4 5919MOU 5 Menteri Terkait Vokasi dan SMK 4 5919
MOU 5 Menteri Terkait Vokasi dan SMK 4 5919The World Bank
 
PKS 5 Menteri terkait Vokasi dan SMK
PKS 5 Menteri terkait Vokasi dan SMKPKS 5 Menteri terkait Vokasi dan SMK
PKS 5 Menteri terkait Vokasi dan SMKThe World Bank
 
Instruktur Teman Sebaya (edit 28nov)
Instruktur Teman Sebaya (edit 28nov)Instruktur Teman Sebaya (edit 28nov)
Instruktur Teman Sebaya (edit 28nov)The World Bank
 
Kebijakan pengembangan pendidikan kejuruan (its, 23 nov 2016) compress
Kebijakan pengembangan pendidikan kejuruan (its, 23 nov 2016) compressKebijakan pengembangan pendidikan kejuruan (its, 23 nov 2016) compress
Kebijakan pengembangan pendidikan kejuruan (its, 23 nov 2016) compressThe World Bank
 
Instruktur Teman Sebaya
Instruktur Teman SebayaInstruktur Teman Sebaya
Instruktur Teman SebayaThe World Bank
 
Docker QNAP Container Station
Docker QNAP Container StationDocker QNAP Container Station
Docker QNAP Container StationThe World Bank
 
Penetrasi & Prilaku Pengguna Internet Indonesia 2016
Penetrasi & Prilaku Pengguna Internet Indonesia 2016Penetrasi & Prilaku Pengguna Internet Indonesia 2016
Penetrasi & Prilaku Pengguna Internet Indonesia 2016The World Bank
 
Tindak Lanjut Program Pendidikan Vokasi 30 Agustus 2016
Tindak Lanjut Program Pendidikan Vokasi 30 Agustus 2016Tindak Lanjut Program Pendidikan Vokasi 30 Agustus 2016
Tindak Lanjut Program Pendidikan Vokasi 30 Agustus 2016The World Bank
 
Tata Cara mendapatkan Sertifikat Digital v2 1
Tata Cara mendapatkan Sertifikat Digital v2 1Tata Cara mendapatkan Sertifikat Digital v2 1
Tata Cara mendapatkan Sertifikat Digital v2 1The World Bank
 
Pengembangan SDM Keamanan Informasi Indonesia
Pengembangan SDM Keamanan Informasi IndonesiaPengembangan SDM Keamanan Informasi Indonesia
Pengembangan SDM Keamanan Informasi IndonesiaThe World Bank
 

Mehr von The World Bank (20)

Meruvian MDP 2.0.1 2017
Meruvian MDP 2.0.1 2017Meruvian MDP 2.0.1 2017
Meruvian MDP 2.0.1 2017
 
G20 digital-economy-ministerial-declaration-english-version
G20 digital-economy-ministerial-declaration-english-versionG20 digital-economy-ministerial-declaration-english-version
G20 digital-economy-ministerial-declaration-english-version
 
Virtualization
VirtualizationVirtualization
Virtualization
 
Kebijakan pembinaan smk 2017 (rakor lsp, 140317)
Kebijakan pembinaan smk  2017  (rakor lsp, 140317)Kebijakan pembinaan smk  2017  (rakor lsp, 140317)
Kebijakan pembinaan smk 2017 (rakor lsp, 140317)
 
Inpres nomer 9 tahun 2016 - SMK
Inpres nomer 9 tahun 2016 - SMKInpres nomer 9 tahun 2016 - SMK
Inpres nomer 9 tahun 2016 - SMK
 
JBoss Fuse vs Tibco Matrix
JBoss Fuse vs Tibco MatrixJBoss Fuse vs Tibco Matrix
JBoss Fuse vs Tibco Matrix
 
VSphere Integrated Containers v3.0
VSphere Integrated Containers v3.0VSphere Integrated Containers v3.0
VSphere Integrated Containers v3.0
 
SoftBank ARM TechCon Keynote Masayoshi Son
SoftBank ARM TechCon Keynote Masayoshi SonSoftBank ARM TechCon Keynote Masayoshi Son
SoftBank ARM TechCon Keynote Masayoshi Son
 
KPTIK Maestro internship program
KPTIK Maestro internship programKPTIK Maestro internship program
KPTIK Maestro internship program
 
MOU 5 Menteri Terkait Vokasi dan SMK 4 5919
MOU 5 Menteri Terkait Vokasi dan SMK 4 5919MOU 5 Menteri Terkait Vokasi dan SMK 4 5919
MOU 5 Menteri Terkait Vokasi dan SMK 4 5919
 
PKS 5 Menteri terkait Vokasi dan SMK
PKS 5 Menteri terkait Vokasi dan SMKPKS 5 Menteri terkait Vokasi dan SMK
PKS 5 Menteri terkait Vokasi dan SMK
 
Design Sprint Methods
Design Sprint MethodsDesign Sprint Methods
Design Sprint Methods
 
Instruktur Teman Sebaya (edit 28nov)
Instruktur Teman Sebaya (edit 28nov)Instruktur Teman Sebaya (edit 28nov)
Instruktur Teman Sebaya (edit 28nov)
 
Kebijakan pengembangan pendidikan kejuruan (its, 23 nov 2016) compress
Kebijakan pengembangan pendidikan kejuruan (its, 23 nov 2016) compressKebijakan pengembangan pendidikan kejuruan (its, 23 nov 2016) compress
Kebijakan pengembangan pendidikan kejuruan (its, 23 nov 2016) compress
 
Instruktur Teman Sebaya
Instruktur Teman SebayaInstruktur Teman Sebaya
Instruktur Teman Sebaya
 
Docker QNAP Container Station
Docker QNAP Container StationDocker QNAP Container Station
Docker QNAP Container Station
 
Penetrasi & Prilaku Pengguna Internet Indonesia 2016
Penetrasi & Prilaku Pengguna Internet Indonesia 2016Penetrasi & Prilaku Pengguna Internet Indonesia 2016
Penetrasi & Prilaku Pengguna Internet Indonesia 2016
 
Tindak Lanjut Program Pendidikan Vokasi 30 Agustus 2016
Tindak Lanjut Program Pendidikan Vokasi 30 Agustus 2016Tindak Lanjut Program Pendidikan Vokasi 30 Agustus 2016
Tindak Lanjut Program Pendidikan Vokasi 30 Agustus 2016
 
Tata Cara mendapatkan Sertifikat Digital v2 1
Tata Cara mendapatkan Sertifikat Digital v2 1Tata Cara mendapatkan Sertifikat Digital v2 1
Tata Cara mendapatkan Sertifikat Digital v2 1
 
Pengembangan SDM Keamanan Informasi Indonesia
Pengembangan SDM Keamanan Informasi IndonesiaPengembangan SDM Keamanan Informasi Indonesia
Pengembangan SDM Keamanan Informasi Indonesia
 

Kürzlich hochgeladen

PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptxPB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptxBudyHermawan3
 
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptxLAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptxBudyHermawan3
 
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptx
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptxPB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptx
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptxBudyHermawan3
 
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptxInovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptxBudyHermawan3
 
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptxKonsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptxBudyHermawan3
 
OPERASI DAN PEMELIHARAAN SPAM DALAM PROGRAM PAMSIMAS.ppt
OPERASI DAN PEMELIHARAAN SPAM DALAM PROGRAM PAMSIMAS.pptOPERASI DAN PEMELIHARAAN SPAM DALAM PROGRAM PAMSIMAS.ppt
OPERASI DAN PEMELIHARAAN SPAM DALAM PROGRAM PAMSIMAS.pptRyanWinter25
 
PENERAPAN IURAN DALAM PROGRAM PAMSIMAS 2023.pptx
PENERAPAN IURAN DALAM PROGRAM PAMSIMAS 2023.pptxPENERAPAN IURAN DALAM PROGRAM PAMSIMAS 2023.pptx
PENERAPAN IURAN DALAM PROGRAM PAMSIMAS 2023.pptxRyanWinter25
 
Penyesuaian AK Jabatan Fungsional Konvensional Ke Integrasi
Penyesuaian AK Jabatan Fungsional Konvensional Ke IntegrasiPenyesuaian AK Jabatan Fungsional Konvensional Ke Integrasi
Penyesuaian AK Jabatan Fungsional Konvensional Ke Integrasiasaliaraudhatii
 
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptxTata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptxBudyHermawan3
 
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptxMembangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptxBudyHermawan3
 
Kewenangan Pejabat Sementara Selaku Pelaksana Tugas (PLT) dan Pelaksana Haria...
Kewenangan Pejabat Sementara Selaku Pelaksana Tugas (PLT) dan Pelaksana Haria...Kewenangan Pejabat Sementara Selaku Pelaksana Tugas (PLT) dan Pelaksana Haria...
Kewenangan Pejabat Sementara Selaku Pelaksana Tugas (PLT) dan Pelaksana Haria...iswantosapoetra
 
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptx
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptxPengantar dan Teknik Public Speaking.pptx
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptxBudyHermawan3
 
mars pkk yang selalu dinyanyikan saat kegiatan PKK.pptx
mars pkk yang selalu dinyanyikan saat kegiatan PKK.pptxmars pkk yang selalu dinyanyikan saat kegiatan PKK.pptx
mars pkk yang selalu dinyanyikan saat kegiatan PKK.pptxSusatyoTriwilopo
 
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptxAparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptxBudyHermawan3
 

Kürzlich hochgeladen (14)

PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptxPB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
 
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptxLAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
 
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptx
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptxPB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptx
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptx
 
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptxInovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
 
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptxKonsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
 
OPERASI DAN PEMELIHARAAN SPAM DALAM PROGRAM PAMSIMAS.ppt
OPERASI DAN PEMELIHARAAN SPAM DALAM PROGRAM PAMSIMAS.pptOPERASI DAN PEMELIHARAAN SPAM DALAM PROGRAM PAMSIMAS.ppt
OPERASI DAN PEMELIHARAAN SPAM DALAM PROGRAM PAMSIMAS.ppt
 
PENERAPAN IURAN DALAM PROGRAM PAMSIMAS 2023.pptx
PENERAPAN IURAN DALAM PROGRAM PAMSIMAS 2023.pptxPENERAPAN IURAN DALAM PROGRAM PAMSIMAS 2023.pptx
PENERAPAN IURAN DALAM PROGRAM PAMSIMAS 2023.pptx
 
Penyesuaian AK Jabatan Fungsional Konvensional Ke Integrasi
Penyesuaian AK Jabatan Fungsional Konvensional Ke IntegrasiPenyesuaian AK Jabatan Fungsional Konvensional Ke Integrasi
Penyesuaian AK Jabatan Fungsional Konvensional Ke Integrasi
 
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptxTata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
 
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptxMembangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
 
Kewenangan Pejabat Sementara Selaku Pelaksana Tugas (PLT) dan Pelaksana Haria...
Kewenangan Pejabat Sementara Selaku Pelaksana Tugas (PLT) dan Pelaksana Haria...Kewenangan Pejabat Sementara Selaku Pelaksana Tugas (PLT) dan Pelaksana Haria...
Kewenangan Pejabat Sementara Selaku Pelaksana Tugas (PLT) dan Pelaksana Haria...
 
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptx
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptxPengantar dan Teknik Public Speaking.pptx
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptx
 
mars pkk yang selalu dinyanyikan saat kegiatan PKK.pptx
mars pkk yang selalu dinyanyikan saat kegiatan PKK.pptxmars pkk yang selalu dinyanyikan saat kegiatan PKK.pptx
mars pkk yang selalu dinyanyikan saat kegiatan PKK.pptx
 
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptxAparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
 

Paparan Aspek Hukum Tanda Tangan Digital

  • 1. Aspek Hukum Tanda Tangan Elektronik/Digital Anthonius Malau Kepala Bagian Hukum dan Kerjasama Ditjen Aptika, Kementerian Kominfo 25 Juli 2016
  • 2. Pertanyaan: • Mengapa tanda tangan elektronik/digital? • Apa fungsi Tanda Tangan Elektronik? • Bagaimana pengaturan keabsahan dan kekuatan pembuktian Tanda Tangan Elektronik?
  • 3. DASAR HUKUM UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE)
  • 5. Tanda Tangan Elektronik Tanda Tangan Elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah. Persyaratan: 1.data pembuatan Tanda Tangan Elektronik terkait hanya kepada Penanda Tangan; 2.data pembuatan Tanda Tangan Elektronik pada saat proses penandatanganan elektronik 3.hanya berada dalam kuasa Penanda Tangan; 4.segala perubahan terhadap Tanda Tangan Elektronik yang terjadi setelah waktu 5.penandatanganan dapat diketahui; 6.segala perubahan terhadap Informasi Elektronik yang terkait dengan Tanda Tangan Elektronik 7.tersebut setelah waktu penandatanganan dapat diketahui; 8.terdapat cara tertentu yang dipakai untuk mengidentifikasi siapa Penandatangannya; dan 9.terdapat cara tertentu untuk menunjukkan bahwa Penanda Tangan telah memberikan 10.persetujuan terhadap Informasi Elektronik yang terkait.
  • 6. Kewajiban Sertifikat Elektronik Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) untuk pelayanan publik wajib memiliki Sertifikat Elektronik.
  • 7. Contoh Penggunaan Sertifikat Elektronik oleh Ditjen Pajak SE-20/PJ/2014, sertifikat elektronik pajak : sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat tanda tangan elektronik dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam transaksi elektronik yang dikeluarkan oleh penyelenggara sertifikasi elektronik. Pihak PSrE pajak adalah Direktorat Jenderal Pajak (DJP). SrE ini diberikan kepada Pengusaha Kena Pajak (PKP) sebagai bukti otentifikasi pengguna layanan pajak secara elektronik berupa layanan permintaan Nomor Seri Faktur Pajak melalui laman (website) yang ditentukan dan/atau disediakan oleh DJP dan penggunaan aplikasi atau SE yang ditentukan dan/atau disediakan oleh DJP untuk pembuatan Faktur Pajak berbentuk elektronik. by Forum Pajak on 2 July 2015 in e-tax
  • 8. Definisi • Sertifikat Elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat Tanda Tangan Elektronik dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam Transaksi Elektronik yang dikeluarkan oleh penyelenggara sertifikasi elektronik. • Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas Informasi Elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan Informasi Elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi. • Penanda Tangan adalah subjek hukum yang terasosiasikan atau terkait dengan Tanda Tangan Elektronik.
  • 9. Definisi • Penyelenggara Tanda Tangan Elektronik adalah badan hukum yang berfungsi sebagai pihak terpercaya yang memfasilitasi pembuatan Tanda Tangan Elektronik. • Pendukung Layanan Tanda Tangan Elektronik adalah badan hukum yang berfungsi sebagai pihak pendukung terselenggaranya penggunaan Tanda Tangan Elektronik. • Data Pembuatan Tanda Tangan Elektronik adalah kode pribadi, kode biometrik, kode kriptografi, dan/atau kode yang dihasilkan dari pengubahan tanda tangan manual menjadi Tanda Tangan Elektronik, termasuk kode lain yang dihasilkan dari perkembangan Teknologi Informasi.
  • 10. Pengamanan TTE • Setiap Orang yang terlibat dalam TTE berkewajiban memberikan pengamanan atas TTE yang digunakannya. • Pengamanan Tanda Tangan Elektronik sekurang- kurangnya meliputi: a. sistem tidak dapat diakses oleh Orang lain yang tidak berhak; b. Penanda Tangan harus menerapkan prinsip kehatihatian untuk menghindari penggunaan secara tidak sah terhadap data terkait pembuatan TTE.
  • 11. c. Penanda Tangan harus tanpa menunda-nunda, menggunakan cara yang dianjurkan oleh penyelenggara TTE ataupun cara lain yang layak dan sepatutnya harus segera memberitahukan kepada seseorang yang oleh Penanda Tangan dianggap memercayai TTE atau kepada pihak pendukung layanan TTE jika: 1. Penanda Tangan mengetahui bahwa data pembuatan TTE telah dibobol; atau 2. keadaan yang diketahui oleh Penanda Tangan dapat menimbulkan risiko yang berarti, kemungkinan akibat bobolnya data pembuatan TTE d. Dalam hal Sertifikat Elektronik digunakan untuk mendukung TTE, Penanda Tangan harus memastikan kebenaran dan keutuhan semua informasi yang terkait dengan Sertifikat Elektronik tersebut. • Setiap Orang yang melakukan pelanggaran bertanggung jawab atas segala kerugian dan konsekuensi hukum yang timbul. Pengamanan TTE
  • 13. Sertifikat Digital •A digital certificate is a password-protected and encrypted file that holds an individual’s identification information, including a public key. •The certificate is digitally signed and issued by a trusted third party, i.e. the certificate authority (CA). •The CA is responsible for verifying the identity of the key owner and for distributing the owner’s digital certificate for use by others. •Alice can therefore obtain a copy of Bob digital certificate from the issuing CA, and retrieve Bob’s public key from the certificate and use it to encrypt messages for Bob or to authenticate Bob’s messages to her. •A digital certificate consists of: – The public key of the person being certified – The name and address of the person being certified, also known as the Distinguished Name (DN) – The digital signature of the CA – The issue date – The expiry date Sumber: Edmon Makarim, 2016
  • 15. Fungsi Tanda tangan Elektronik Catatan: Keberadaan TTE/CA dapat menentukan kekuatan atau nilai bobot pembuktian suatu dokumen elektronik. Fungsi: sebagai alat autentikasi dan verifikasi: Identifikasi penandatangan Keutuhan dan keaslian sebuah informasi elektronik serta sebagai persetujuan penanda tangan atas Informasi atau Dokumen Elektronik
  • 16. Jenis Tanda tangan Elektronik A.Tersertifikasi: 1. dibuat dengan menggunakan jasa penyelenggara sertifikasi elektronik. 2. dibuktikan dengan sertifikat elektronik. A.Tidak tersertifikasi Contoh tanda tangan yang dipindai TTE tidak tersertifikasi tetap mempunyai kekuatan nilai pembuktian meskipun relatif lemah karena masih dapat ditampik oleh ybs atau relatif dpt dng mudah diubah oleh pihak lain Terdapat rentang kekuatan nilai pembuktian dari TTE spt Tanda tangan manual yg dipindai, sampai dengan TTE yg diterbitkan penyelenggara SE tersertifikasi. Jika terjadi penyalahgunaan pada TTE, beban pembuktian ada di Penyelenggara SE.
  • 17. Main methods of electronic signature & authentication 1. Digital signatures relying on asymmetric cryptography + Public Key Infrastructure. 2. Biometrics 3. Passwords and hybrid methods 4. Scanned signatures and typed names Sumber: Edmon Makarim, 2016
  • 18. Some Types of Electronic Signatures Pesa n Fungs i hash Sidik jari pesan Enkripsi Kunci privat Tanda tangan digital Sumber: Edmon Makarim, 2016
  • 19. Contoh via Outlook Sumber: Edmon Makarim, 2016
  • 20. Hubungan Tanda tangan Elektronik dan Pembuktian Type of E. Signature • Digital Signature • Biometric Signature • PIN, User ID, Digitized images of paper signature, e-mail originator headers, etc Legal/Technical Effect • Confidentiality, integrity, authenticity, & non- repudation • Non repudiation, authenticity  Authenticity 20Sumber: Edmon Makarim, 2016
  • 21. Source: Saiful, 2014 Sertifikat Keandalan pengamanan terhadap pertukaran data pengamanan terhadap identitas pengamanan terhadap kerawanan Sertifikat Elektronik/Digita l Sertifikat Keandalan (trustmark) adalah dokumen yang menyatakan pelaku usaha yang menyelenggarakan transaksi secara elektronik telah lulus audit atau uji kesesuaian dari Lembaga Sertifikasi Keandalan Bertujuan melindungi komsumen dalam transaksi elektronik Jaminan bahwa pelaku usaha telah memenuhi kriteria yang ditentukan oleh Lembaga Sertifikasi Keandalan Sertifikat keandalan digunakan pada web site dan/atau sistem elektronik lainnya pemeringkatan konsumen Pengamanan terhadap kerahasiaan data pribadi
  • 22. Kominfo • Menyusun regulasi implementasi tanda tangan elektronik/digital, termasuk menyusun standar dan prosedur Penyelenggara Sertifikasi Elektronik (CA) berinduk; • Pengembangan Root CA; • Mendorong implementasi TTE dalam Transaksi Elektronik dan penggunaan TTE oleh Instansi Pemerintah