Tiga kalimat ringkasan dokumen tersebut adalah: Dokumen tersebut membahas visi Presiden RI tentang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) sebagai pilar pembangunan yang memberi nilai tambah bagi masyarakat dan sarana transformasi menjadi bangsa maju, serta kerangka dasar dan kebijakan pembangunan TIK di Indonesia.

1. SEKRETARIS DITJEN APLIKASI INFORMATIKA
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

2. Visi TIK Presiden RI
(Forum e-Indonesia Initiative ITB 2005)
 TIK adalah salah satu pilar utama pembangunan
peradaban manusia saat ini yang harus mampu memberi
nilai tambah bagi masyarakat luas dan diharapkan
menjadi sarana penting dalam proses transformasi
menjadi bangsa yang maju
 Tidak ada satupun bidang kehidupan bangsa ataupun sektor
pembangunan nasional yang tidak memerlukan
penggunaan TIK
 Masyarakat yang cerdas, berarti setiap komponen
masyarakat akan bergerak bersama, misalnya mewujudkan
gerakan siswa cerdas, gerakan desa maju, gerakan guru
cerdas, gerakan pesantren cerdas, gerakan petani
cerdas, gerakan aparat cerdas, gerakan nelayan pintar,
dan seterusnya…

3. Perubahan dan Tantangan kedepan
Terutama di Cyber
Terutama di Real Space space
Steam Digital
Engine Telephone TV Computer
Revolution
Analog Electronics Digital Electronics
Industry Information
Revolution Renovation
Agricultural Industrial Information
Society Society Society
1814 1873 1920 1973 2010-2025
3

4. Perkembangan Cyberspace
Networks
& Contents
Perkembangan IPTEK di “ Akses, Network, Aplikasi dan Konten”
menumbuhkan Cyberspace - Dunia Maya”

5. Value chain of Real and Cyber Space
1 Internet Sehat dan
Aman
Cyber Space Real Space
4 2
Mendorong
transformasi dari real
3 space ke cyberspace
Memfasilitasi
Konvergensi
terbentuknya Dunia
jejaring dan
sistem
Maya yang
cyberspace yang semakin 5
konstruktif dan membesar
Peran strategis pembangunan nasional
produktif Membawa added
value dalam dunia
nyata dan semakin
membesar
6
Industri lokal peluang baru
MDG’s dan WSIS
(local content) bisnis informatika
5

6. Status TIK
Indonesia dan dunia
6

7. http://www.intel.com/content/dam/www/public/us/en/images/illustrations/embedded-infographic-600-logo.jpg

8. PENGGUNA INTERNET
INDONESIA
55Jt
1998 - 2011
500.000

9. Indonesian Facebook Users
*) source: checkfacebook.com, semiocast.com, aworldoftweets.com (Okt 2012)

10. Indonesian Twitter Users
# of tweets
*) source: checkfacebook.com, semiocast.com, aworldoftweets.com (February 2012)

11. Pembangunan TIK
di Indonesia
11

12. Kerangka Dasar
Pasal 28F UUD 1945
Visi Misi Presiden RI Tentang TIK
UU No. 36 Tahun 1999 UU No11 Tahun
Tentang 2008 Tentang ITE
Telekomunikasi
UU No.14 Tahun
UU No.32 Tahun 2002 KOMINFO 2008 KIP
Tentang Penyiaran
Undang – Undang
UU No.40 Tahun 1999 No.6 Tahun 1984
Tentang Pers Tentang POS
Visi dan Misi KOMINFO : Pemenuhan Hak Dasar Masyarakat
Tentang Informasi
RPJM 2009 - 2014 PP, PERMEN, dll.
Perguruan Industri/
Operator Investor Pusat Riset
Tinggi Vendor

14. DIPERLUKAN LANGKAH-LANGKAH STRATEGIS
Quadruple helix
 Pembangunan infrastruktur
 Pembangunan kapasitas SDM
Commu
 Peningkatan pertumbuhan konten nity (civil Academia
 Mendorong peran lembaga dan society)
komunitas sosial (relawan) Govern
Business
(indus
 …. etc …. ment
tries)
 Menumbuhkan ekonomi masyarakat
(goal)
 Sinergi seluruh pemangku kepentingan
(keyword)
ANT
based on Etzkowitz and Leydesdorff ( 2000 , p. 112), Carayannis and
14 Campbell ( 2009 , p. 207, 2010 , p. 62) and Danilda et al. ( 2009 )

15. Kerjasama Dengan Pemerintah
• Pemerintah provinsi dan daerah
Kerjasama dengan Akademisi
• Sekolah, Perguruan Tinggi dan Pengajar PEMERINTAH
Kerjasama dengan Komunitas
• RelawanTIK, Lembaga Sosial Masyarakat
dan lainnya
INDUSTRI KOMUNITAS
Kerjasama dengan Bisnis
• Dunia Usaha dan Industri
AKADEMISI

16. Pembangunan infrastruktur dan
Peningkatkan Literasi TIK Masyarakat
Massive
Prototyping Piloting
Deployment
 CAP/MCAP/Wardes GPOBA/Warmasif … PLIK/MPLIK
CAP MCAP
204 unit 51 unit
Wardes Desa Informasi/
222 Radio Komunitas
76 lokasi

17. Terwujudnya
PLIK/MPLIK
Indonesia Informatif
menuju masyarakat
sejahtera
TANTANGAN
Bagaimana
meningkatkan dampak
positif TIK pada Kata kunci :
masyarakat Inovasi dan
Produktif
Meningkatkan
PLIK MPLIK partitipasi dan utilisasi
5748 unit 1907 unit
Menjaga sustainability

18. Kapal CAP

19. Monohull 18 meter, 1 x 170hp
Panjang : 18 m
Lebar : 4,2m
Tinggi hull : 2m
Mesin : 1 x 170 Hp
Speed : 10 knot

20. MOTOR CAP

22. Dasar Hukum dan
Kebijakan TIK
22

23.  UU NO 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI
DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (UU ITE)
 Disahkan/diundangkan tanggal 21 APRIL 2008
 Berlaku untuk: setiap orang
 Melakukan perbuatan hukum yang diatur ITE:
• tempat: di dalam atau di luar Indonesia;
• akibat hukum: di dalam atau di luar Indonesia;
• merugikan kepentingan Indonesia. *penjelasan psl 2 UU ITE
23

24. UU ITE
UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik (UU ITE)
• mengimplementasi beberapa standar
international :
 UNCITRAL Model Law on E-Commerce (1996)
 UNCITRAL Model Law on E-signature law
(2001)
 UN Convention on use of electronic
communication for international contract
(2005)
 EU Convention on Cybercrime (Budapest 2001)
Mengatur hukum materil dan hukum formil

25. Amanat Pembentukan PP
Sembilan Pasal UU No 11 tahun 2008 tentang Informasi
dan Transaksi Elektronik Mengamanatkan Pembentukan
PP:
1) Lembaga Sertifikasi Keandalan (Pasal 10 Ayat 2);
2) Tanda Tangan Elektronik (Pasal 11 Ayat 2) ;
3) Penyelenggara Sertifikasi Elektronik (Pasal 13 Ayat 6);
4) Penyelenggara Sistem Elektronik (Pasal 16 Ayat 2); RPP PSTE
5) Penyelenggaraan Transaksi Elektronik (Pasal 17 Ayat 3);
6) Penyelenggara Agen Elektronik (Pasal 22 Ayat 2);
7) Pengelolaan Nama Domain (Pasal 24);
8) Tata Cara Intersepsi (Pasal 31 ayat 4 ); RUU TCI
9) Peran Pemerintah dalam Pemanfaatan TIK (Pasal 40). RPP tersendiri

26. Cakupan UU-ITE
Bab I Bab V Bab VIII
Ketentuan Umum Transaksi Elektronik Penyelesaian Sengketa
Bab VI Bab IX
Bab II
Nama Domain, HKI, dan Peran Pemerintah
Asas dan Tujuan
Pelindungan Hak Pribadi Dan Masyarakat
Bab X
Bab III
Bab VII Penyidikan
Informasi Elektronik,
Dokumen Elektronik, dan Perbuatan yang
Tanda Tangan Elektronik Dilarang Bab XI
Ketentuan Pidana
Bab IV Bab XII
Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik Bab XIII
Ketentuan
dan Sistem Elektronik Ketentuan Penutup
26 Peralihan

27. Keamanan Informasi
( Cyber security )
27

28. TUGAS DAN FUNGSI
(Permen- MenKominfo No. 17/Oktober-2010)
 Melaksanakan perumusan & pelaksanaan kebijakan,
penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, serta
pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang
keamanan informasi.
 Bidang-bidang tugas (yang masing-masing dipimpin oleh Ka.
Subdit):
- Tata Kelola Keamanan Informasi
- Teknologi Keamanan Informasi
- Monitoring, Evaluasi,&Tanggap Darurat Keamanan
Informasi
- Penyidikan dan Penindakan
- Budaya Keamanan Informasi
28

29. Ruang lingkup Keamanan dalam UU No. 11 thn 2008 ttg Informasi dan
Transaksi Elektornik & RPP PSTE
Pasal 15 ayat (1) : Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik harus menyelenggarakan Sistem Elektronik secara andal
dan aman serta bertanggung jawab terhadap beroperasinya Sistem Elektronik sebagaimana mestinya.
Pasal 10 : Pasal 17 :
Pembentukan Lembaga Penyelenggaraan Transaksi
Sertifikasi Keandalan Elektronik
Pasal 11 : Pasal 22 :
Tanda Tangan Elektronik Penyelenggaraan Agen
Elektronik
Pasal 13 :
Penyelenggara Pasal 24 :
Sertifikasi Elektronik Pengelolaan Nama Domain
Pasal 16 :
Pasal 31 :
Penyelenggaraan
Tata Cara Intersepsi
Sistem Elektronik
Pasal 40 :
Peran Pemerintah & Perlind.
Data Strategis

30. GEMA INSAN
Gerakan Masyarakat
Internet Sehat dan Aman
30

31. A. Pendekatan Teknologi
ID-SIRTII
Indonesia Security Incident
Response Team on
Inaicta
Information Infrastructure
Perangkat Internet Sehat &
Aman untuk Anak Indonesia DNS Nawala
Community Access
Warmasif Point
PLIK/MPLIK

32. B. Pendekatan Hukum
UU No 11 tahun 2008 tentang
Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)
• RPP Lembaga Sertifikasi Keandalan (Pasal 10 UU ITE)
• RPP Tanda Tangan Elektronik (Pasal 11 UU ITE)
• RPP Penyelenggara Sertifikasi Elektronik (Pasal 13 UU ITE)
• RPP Transaksi Elektronik (Pasal 17 UU ITE)
• RPP Penyelenggara Agen Elektronik (Pasal 22 UU ITE)
• RPP eGovernment (Pasal 24 UU ITE)
RUU Tata Cara Intersepsi
RUU Revisi UU ITE

33. C. Pendekatan Socio Kultural
Promosi Internet Sehat dan Aman menuju
masyarakat cerdas dan produktif
Sosialisasi / Workshop
UU ITE, Deklarasi Gema Insan
Kompetisi : INAICTA, APICTA, Lomba Blogger,
Lomba e-Mading, Lomba Robot
Bermitra dengan Relawan TIK dan
Komunitas TIK lainnya

34. Deklarasi Gema Insan
22 Deklarator:
Kementerian Kominfo, Kementerian PP &
PA, Kementerian Diknas, Kementerian
Agama, Pengurus Pusat Muslimat NU,
KOWANI, AWARI, APJII, PGRI, KNPI,
Parisada Hindu Dharma Indonesia,
WALUBI, Persekutuan Gereja-Gereja di
Indonesia, MUI, Yayasan Kita dan Buah
Hati, Pramuka, Pengurus Pusat PKK,
Komisi Perlindungan Anak Indonesia, BEM
UI, Dinas Informasi dan Komunitas Provinsi
Maluku dan OSIS SMA Negeri 1 Jakarta

35. Sosialisasi Internet Sehat Aman
Pemberantasan Buta Internet
Dialog Interaktif Radio dan Televisi
Bagi Tuna Netra
Materi
Publikasi
INSAN
Safer Internet Day 2012
Roadshow INSAN di Sekolah
Seminar dan Pelatihan Blog

36. TERIMA KASIH
djok002@kominfo.go.id