permasalahan dalam kebijakan pembangunan perkotaan.

1. ANAK JALANAN
PERKOTAAN
Oleh :
Astana Dani Maulana 125030100111166
FIA – UNIV. BRAWIJAYA MALANG, 24 Nopember 2014

2. Latar belakang
Anak jalanan adalah fenomena nyata bagian dari
kehidupan dan merupakan fenomena nyata
yang menimbulkan permasalahan sosial yang
komplek.
Pada era runtuhnya orde baru, terjadi krisis
moneter yang membuat kemiskinan meningkat.
Salah satu dampak dari kemiskinan adalah
adanya anak jalanan.

3. Menurut Kementrian Sosial
menyatakan bahwa terjadi
peningkatan jumlah anak
jalanan sekitar 400%. Dan pada
tahun 1999 diperkirakan jumlah
anak jalanan di Indonesia
sekitar 50.000 anak dan 10%
diantaranya adalah perempuan.

4. PERMASALAHAN
Bagaimana sikap pemerintah dalam
melaksanakan fungsi dan peran dalam
menangani pertumbuhan jumlah serta
persoalan anak jalanan sebagai
mandat untuk mewujudkan keadilan
sosial bagi seluruh rakyat indonesia?

5. Anak Jalanan
Menurut Departemen Sosial RI (2005:
5), Anak jalanan adalah anak yang
menghabiskan sebagian besar
waktunya untuk melakukan kegiatan
hidup sehari-hari di jalanan, baik untuk
mencari nafkah atau berkeliaran di jalan
dan tempat-tempat umum lainnya.
Anak jalanan mempunyai ciri-ciri,
berusia antara 6 sampai dengan 18
tahun, melakukan kegiatan atau
berkeliaran di jalanan, penampilannya
kebanyakan kusam dan pakaian tidak
terurus, mobilitasnya tinggi.

6. Karakteristik Anak Jalanan
Berdasarkan usia
Berdasarkan pengelompokan
Berdasarkan ciri-ciri fisik dan psikis
Berdasarkan Intensitas Hubungan
dengan Keluarga
Berdasarkan Tempat Tinggal
Berdasarkan Aktivitas

7. Faktor-Faktor yang Memengaruhi Munculnya Anak
Jalanan
Lari dari
keluarga
Sebab dari
keluarga
adalah
terlantar
Melemahnya
keluarga
besar
Kesenjangan
komunikasi
antara orang
tua dan anak

8. Kesejahteraan Sosial
Kesejahteraan sosial adalah mencakup berbagai tindakan yang
dilakukan manusia untuk mencapai tingkat kehidupan masyarakat
yang lebih baik.
sedangkan menurut rumusan Undang-Undang Republik Indonesia
No.6 Tahun 1974 tentang ketentuan-ketentuan pokok
kesejahteraan sosial pasal 2 ayat 1, adalah: “Kesejahteraan sosial
adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial material
maupun spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan
dan ketenteraman lahir dan batin, yang memungkinkan bagi
setiap warga negara untuk mengadakan usaha pemenuhan
kebutuan-kebutuhan jasmaniah, rohaniah dan sosial yang sebaik-
baiknya bagi diri, keluarga serta masyarakat dengan menjunjung
tinggi hak-hak asasi serta kewajiban manusia sesuai dengan
Pancasila”.

9. Aspek Regulasi Anak Jalanan
Pasal 34 ayat (1) UUD 1945 hasil amandemen keempat disebutkan bahwa "fakir miskin dan anak
terlantar dipelihara oleh negara".
Perlindungan hak-hak anak juga diatur dalam sejumlah undang-undang yang terkait yaitu
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
Pasal 28 B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen kedua disebutkan "setiap anak
berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari
kekerasan dan diskriminasi".

10. Aspek Aktor atau Kelembagaan yang Terlibat
dalam Penanganan Anak Jalanan
Departemen Sosial RI,
Tokoh Masyarakat,
Perguruan Tinggi,
Organisasi non Pemerintah
dan Pemerintah, Media
Massa, dan kalangan
profesi serta dukungan
United Nations Children’s
Fund (UNICEF), pada
tanggal 26 Oktober 1998
dibentuklah Komisi
Nasional Perlindungan
Anak (Komnas
Perlindungan Anak).
Perlindungan anak di
Indonesia dalam
penyelenggaraannya
memiliki asas dan landasan
yang kuat.
Penyelenggaraan
perlindungan anak di
Indonesia berasaskan pada
Pancasila dan berlandaskan
Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 serta memiliki
prinsip-prinsip dasar

11. “Program Kesejahteraan Sosial
Anak” Kementerian Sosial RI
Instruksi Presiden Nomor 3
Tahun 2010 tentang
Program Pembangunan yang
Berkeadilan ditetapkan
Program Kesejahteraan
Sosial Anak (PKSA) sebagai
program prioritas nasional,
yang meliputi :
Program Kesejahteraan Sosial Anak Balita (PKS-AB)
Program Kesejahteraan Sosial Anak Terlantar (PKS-
Antar)
Program Kesejahteraan Sosial Anak Jalanan (PKS-
Anjal)
Program Kesejahteraan Sosial Anak yang Berhadapan
dengan Hukum (PKS- ABH)
Program Kesejahteraan Sosial Anak dengan Kecacatan
(PKS-ADK)
Program Kesejahteraan Sosial Anak Dengan
Perlindungan Khusus (PKS-AMPK)

12. Aspek Pendanaan
Sumber pendanaan tidak semata
bertumpu pada APBN tetapi menggalang
juga kerjasama luar negeri, APBD, dan
dukungan organisasi non-pemerintah
dalam negeri maupun internasional,
termasuk sumber pendanaan Corporate
Social Responsibilty.
Sumber dana untuk kegiatan pelatihan anak
jalanan dipengaruhi oleh faktor pendorong
dalam pemberdayaan anak jalanan antara
lain: a) adanya peran aktif LSM, b) koordinasi
dengan SKPD lain, c) tersedianya dana
walaupun terbatas, d) adanya donatur dari
masyarakat dan swasta. Sedangkan faktor
penghambat diantaranya: a) terbatasnya
dana, sarana dan prasarana, b) terbatasnya
sumber daya manusia, dan c) rendahnya
kesadaran anak jalanan untuk mengikuti
pelatihan.

13. Latar belakang anak
menjadi anak jalanan,
mempengaruhi
pembentukan
aspirasinya.
Program Kesejahteraan Sosial
Anak (PKSA) yang mulai
dikembangkan dan diuji cobakan
untuk penanganan anak jalanan
di lima wilayah. Belajar dari
pengalaman implementasi awal,
mulai 2010, layanan PKSA telah
diperluas jangkauan target
sasaran maupun wilayahnya
PKSA dikembangkan dengan
perspektif jangka panjang
sekaligus untuk menegaskan
komitmen Kementerian Sosial
untuk merespon tantangan
dan upaya mewujudkan
kesejahteraan sosial anak yang
berbasis hak.
PKSA merupakan respon
sistemik dalam perlindungan
anak, termasuk memberikan
penekanan pada upaya
pencegahan untuk
mengurangi peningkatan
anak jalanan dan
pengentasan kemiskinan
anak jalanan.
Kesimpulan

14. Saran
Lebih mengoptimalkan program PKSA
dan melakukan pengawasan yang ketat
agar tidak terjadi penyelewengan oleh
oknum yang tidak bertanggung jawab.
Solusi untuk mengatasi makin pesatnya
pertumbuhan angka keberadaan anak
jalanan, sejauh ini terdapat tiga model
penanganan anak jalanan dengan
pendekatan yang berbeda:
Community
Based
Street Based
Centre Based
Selther Based

15. TERIMAKASIH 