UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang memberikan kerangka hukum yang komprehensif untuk menangani tindak pidana pencucian uang, termasuk kriminalisasi, alat bukti, penyidikan, penuntutan, pembuktian terbalik, penyitaan, dan perlindungan pelapor.

1. Pencegahan &
Pemberantasan
Tindak Pidana Pencucian
Uang Berdasarkan UU No. 8
Tahun 2010
RIONO BUDISANTOSO
Ketua Kelompok Hukum
Direktorat Hukum dan Regulasi
Disampaikan pada
Sosialisasi Rezim Anti Pencucian Uang bagi Penegak Hukum
Jogjakarta, 29 November 2011

3. PENCUCIAN UANG
Upaya untuk mengaburkan
asal usul harta kekayaan
dari hasil tindak pidana
sehingga harta kekayaan
tersebut seolah-olah
berasal dari aktivitas
yang sah.
“Placing, Receiving or Controlling Dirty Money is Money
Laundering”

4. “Pencucian Uang adalah segala perbuatan
yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana
sesuai dengan ketentuan dalam UndangUndang ini.” (Pasal 1 angka 1 UU No. 8/2010)
DEFINISI YANG SPESIFIK
AKAN MENYULITKAN
DALAM PENERAPAN HUKUM
TERHADAP SUATU DELIK
DI DALAM UNDANG-UNDANG

5. PROSES PENCUCIAN UANG
BERDASARKAN TEORI
Placement
Penempatan dana yang dihasilkan dari
tindak kejahatan ke dalam sistem
keuangan
Layering
Memindahkan atau mengubah bentuk dana melalui
transaksi keuangan yang kompleks dalam rangka
mempersulit pelacakan (audit trail) asal usul dana
Integration
Mengembalikan dana yang telah tampak sah kepada
si pelaku sehingga dapat digunakan dengan aman

6. 6

7. KONSEP DASAR DAN MEKANISME KERJA
REZIM ANTI PENCUCIAN UANG

8. PARADIGMA BARU Follow the Money






Hasil kejahatan as “Blood of the Crime”
Harta kekayaan adalah titik terlemah dari rantai
kejahatan
Efektivitas penegakan hukum/pencegahan tindak
pidana (menambah sanksi/penghukuman).
Kesulitan membuktikan perbuatan pidana dan
pertanggungjawaban aktor intelektual kejahatan
diatasi dengan menelusuri harta kekayaan hasil
kejahatan (“follow the money”).
Menghilangkan motivasi pelaku kejahatan
Lebih adil dan lebih jauh jangkauannya.
8

9. PELAKU UTAMA REZIM ANTI PENCUCIAN
UANG




Pihak Pelapor
Lembaga Pengawas dan
Pengatur
Ditjen Bea dan Cukai
PPATK




Penyidik
Penuntut Umum
Hakim
Lembaga eksternal, baik
domestik maupun
internasional

10. REZIM ANTI PENCUCIAN UANG INDONESIA
Presiden
Komite Koordinasi
Nasional TPPU
DPR
Masyarakat
Kerjasama
Internasional
Kejahatan
Asal
Hasil
Kejahatan
Sektor Penegakan Hukum dan Peradilan
Sektor Keuangan
Pihak Pelapor
Bea & Cukai
Penyidik
TP Asal
Lmbg
Pengawas
dan Pengatur
Bea & Cukai
Kerjasama
Domestik
Penuntut
Umum
Pengadilan

11. ASPEK-ASPEK PENEGAKAN HUKUM
DALAM UU NO. 8 TAHUN 2010
TENTANG PENCEGAHAN DAN
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA
PENCUCIAN UANG

12. KRIMINALISASI TPPU
PASAL 3
UU NO. 8 TAHUN 2010
Setiap Orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan,
membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke
luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat
berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau
patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau
menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dipidana karena tindak pidana
pencucian uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun
dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

13. TPPU Pasal 3
Mens Rea
Diketahui,
Patut Diduga
dari hasil tindak pidana
Subyek:
Orang perseorangan
korporasi
Obyek :
Harta Kekayaan
Mens Rea
Menyembunyikan asal usul
Menyamarkan asal usul






Actus Reus :
menempatkan
mentransfer
mengalihkan
membelanjakan
membayarkan
menitipkan





Actus Reus :
membawa ke luar negeri
mengubah bentuk
menukarkan dengan mata uang atau
surat berharga
menghibahkan
perbuatan lain

14. KRIMINALISASI TPPU
PASAL 4
UU NO. 8 TAHUN 2010
Setiap Orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal
usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau
kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang
diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak
pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana
karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara
paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak
Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

15. TPPU Pasal 4
Mens Rea
Diketahui,
Patut Diduga
dari hasil tindak pidana
Subyek:
Orang perseorangan
korporasi
Obyek :
Harta Kekayaan
Perbuatan (Actus Reus) :
-Menyembunyikan
-Menyamarkan
•
•
•
•
asal usul,
sumber,
lokasi,
peruntukan,
•
•
pengalihan hak-hak,
kepemilikan yang
sebenarnya

16. KRIMINALISASI TPPU
PASAL 5
UU NO. 8 TAHUN 2010
Setiap Orang yang menerima atau menguasai penempatan,
pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran,
atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut
diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima)
tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

17. TPPU Pasal 5
Mens Rea
Diketahui,
Patut Diduga,
dari hasil tindak pidana
Subyek:
Orang perseorangan
korporasi
Actus Reus (Perbuatan)
Menggunakan (Commision)
Menerima atau Menguasai
(Ommision)




penempatan,
pentransferan,
pembayaran,
hibah,



sumbangan,
penitipan,
penukaran
Obyek :
Harta Kekayaan

18. TINDAK PIDANA ASAL
PASAL 2 UU NO. 8 TAHUN 2010
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
korupsi;
penyuapan;
narkotika;
psikotropika;
penyelundupan tenaga
kerja;
penyelundupan imigran;
di bidang perbankan;
di bidang pasar modal;
di bidang perasuransian;
kepabeanan;
cukai;
perdagangan orang;
perdagangan senjata gelap;
terorisme;
penculikan;
pencurian;
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
penggelapan;
penipuan;
pemalsuan uang;
perjudian;
prostitusi;
di bidang perpajakan;
di bidang kehutanan;
di bidang lingkungan hidup;
di bidang kelautan dan
perikanan; atau
tindak pidana lainnya yang
diancam dengan pidana penjara
4 (empat) tahun atau lebih;
yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan
Republik Indonesia atau di luar wilayah
Negara Kesatuan Republik Indonesia dan
tindak pidana tersebut juga merupakan
tindak pidana menurut hukum Indonesia.

19. HUKUM ACARA PENANGANAN TPPU
“Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang
pengadilan serta pelaksanaan putusan yang telah memperoleh
kekuatan hukum tetap terhadap tindak pidana sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang ini dilakukan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan
lain dalam Undang-Undang ini.” (Pasal 68 UU TPPU)

20. HUKUM ACARA … (lanjutan)
“Untuk dapat dilakukan penyidikan, penuntutan, dan
pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap TPPU tidak wajib
dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya.” (Pasal 69 UU
TPPU)

21. ALAT BUKTI
Alat bukti yang sah dalam pembuktian tindak pidana pencucian uang ialah:
a. alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Hukum Acara Pidana; dan/atau;
b. alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima,
atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau alat yang serupa
optik dan Dokumen.
(Pasal 73 UU TPPU)
Dokumen adalah data, rekaman, atau informasi yang dapat dilihat, dibaca,
dan/atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu
sarana, baik yang tertuang di atas kertas atau benda fisik apa pun selain kertas
maupun yang terekam secara elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada:
a. tulisan, suara, atau gambar;
b. peta, rancangan, foto, atau sejenisnya;
c. huruf, tanda, angka, simbol, atau perforasi yang memiliki makna atau
dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya.
(Pasal 1 Angka 16 UU TPPU)

22. PENYIDIKAN
“Penyidikan TPPU dilakukan oleh penyidik tindak pidana asal sesuai
dengan ketentuan hukum acara dan ketentuan peraturan perundangundangan, kecuali ditentukan lain menurut UU ini.” (Pasal 74 UU
TPPU)
Penjelasan Pasal 74 UU TPPU:
Penyidik Tindak Pidana Asal adalah pejabat dari instansi yang oleh undangundang diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan, yaitu:
-Polri
-Kejaksaan
-KPK
-BNN
-Ditjen
Pajak
-Ditjen
Bea dan Cukai

23. PENYIDIKAN
“Dalam hal penyidik menemukan bukti permulaan yang cukup
terjadinya TPPU dan tindak pidana asal, penyidik
menggabungkan penyidikan tindak pidana asal dengan
penyidikan TPPU dan memberitahukannya kepada PPATK”.
(Pasal 75 UU TPPU)

24. PENUNTUTAN
“Penuntut umum wajib menyerahkan berkas perkara TPPU
kepada pengadilan negeri paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja
terhitung sejak tanggal diterimanya berkas perkara yang telah
dinyatakan lengkap.” (Pasal 76 ayat (1) UU TPPU)
“Dalam hal penuntut umum telah menyerahkan berkas perkara
kepada pengadilan negeri sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), ketua pengadilan negeri wajib membentuk majelis hakim
perkara tersebut paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak
diterimanya berkas perkara tersebut”. (Pasal 76 ayat (2) UU
TPPU)

25. ‘PEMBUKTIAN TERBALIK’
“Untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan, terdakwa
wajib membuktikan bahwa harta kekayaannya bukan merupakan
hasil tindak pidana.“ (Pasal 77 UU TPPU)
“Dalam pemeriksaan di sidang pengadilan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 77, hakim memerintahkan terdakwa agar
membuktikan bahwa harta kekayaan yang terkait dengan perkara
bukan berasal atau terkait dengan tindak pidana sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).“ (Pasal 78 ayat (1) UU TPPU)

26. ‘PEMBUKTIAN TERBALIK’

Adanya pembebanan pembuktian pada terdakwa mengenai
harta benda/kekayaannya

Namun pada dasarnya beban pembuktian tetap berada
pada penuntut umum – JPU tidak dapat mengajukan
dakwaan tanpa disertai dengan pengajuan bukti-bukti

Hanya unsur ‘Harta Benda/Kekayaan’ yang wajib dibuktikan
terdakwa

27. PENYITAAN TAMBAHAN
“Dalam hal diperoleh bukti yang cukup bahwa masih ada Harta
Kekayaan yang belum disita, hakim memerintahkan jaksa
penuntut umum untuk melakukan penyitaan Harta Kekayaan
tersebut.“ (Pasal 81 UU TPPU)

28. PELINDUNGAN BAGI PIHAK PELAPOR,
PELAPOR, DAN SAKSI
“Pejabat dan pegawai PPATK, penyidik, penuntut umum,
atau hakim wajib merahasiakan Pihak Pelapor dan
pelapor.” (Pasal 83 ayat (1) UU TPPU)
Pasal 16 UU TPPU:
Pelanggaran ketentuan kerahasiaan tersebut dipidana
dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun

29. PENUNDAAN TRANSAKSI OLEH
PENEGAK HUKUM
PASAL 70 UU NO. 8 TAHUN 2010
$
GAKKUM
PENYIDIK TINDAK ASAL :
1. KEPOLISIAN
2. KEJAKSAAN
3. KPK
4. BNN
5. DITJEN PAJAK
6. DITJEN BEA CUKAI
PENUNTUT UMUM
HAKIM
MEMERINTAHKAN PJK UNTUK SUSPEND
TRANSACTION MAX 5 HARI
Penundaan Transaksi
terhadap Harta Kekayaan yang
diketahui atau patut diduga merupakan
hasil tindak pidana harus dilakukan
secara tertulis dengan menyebutkan
secara jelas mengenai:
a. nama dan jabatan yang meminta
penundaan Transaksi;
b. identitas setiap orang yang
Transaksinya akan dilakukan
penundaan;
c. alasan penundaan Transaksi; dan
d. tempat Harta Kekayaan berada.
PJK
Pihak Pelapor melaksanakan
penundaan Transaksi sesaat
setelah surat
perintah/permintaan
penundaan Transaksi
diterima, dan wajib
menyerahkan berita acara
pelaksanaan penundaan
Transaksi kepada penyidik,
penuntut umum, atau hakim
yang meminta penundaan
Transaksi paling lama 1
(satu) hari kerja sejak
tanggal pelaksanaan
penundaan Transaksi.

30. PEMBLOKIRAN
Paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja
Perintah kepada Pihak Pelapor untuk melakukan
pemblokiran Harta Kekayaan yang diketahui atau patut
diduga merupakan hasil tindak pidana dari:
• orang yang telah dilaporkan oleh PPATK kepada
penyidik;
• tersangka; atau
• terdakwa.
Yang berwenang memerintahkan:
• Penyidik,
• Penuntut umum, atau
• Hakim.

31. PERMINTAAN KETERANGAN OLEH
PENEGAK HUKUM
Penyidik, penuntut umum, atau hakim berwenang
meminta Pihak Pelapor untuk memberikan
keterangan secara tertulis mengenai Harta Kekayaan
dari:
•orang yang telah dilaporkan oleh PPATK kepada
penyidik;
•tersangka; atau
•terdakwa.
Tidak berlaku ketentuan peraturan
Tidak berlaku ketentuan mengatur
perundang-undangan yangperaturan
perundang-undangan yang
rahasia bank dan kerahasiaanmengatur
rahasia Keuangan lain.
Transaksi bank dan kerahasiaan
Transaksi Keuangan lain.

32. TATA CARA PERMINTAAN KETERANGAN
Permintaan keterangan harus disertai dengan:
a. laporan polisi dan surat perintah penyidikan;
b. surat penunjukan sebagai penuntut umum; atau
c. surat penetapan majelis hakim
(Pasal 72 ayat (4) UU TPPU)
Surat permintaan keterangan harus ditandatangani oleh:
a. Kapolri atau kapolda ... dst;
b. Pimpinan instansi/lembaga/komisi ... dst;
c.
Jaksa Agung atau kepala kejaksaan tinggi … dst;
d.
Hakim ketua majelis yang memeriksa perkara.
(Pasal 72 ayat (5) UU TPPU)

34. FIU CORE BUSINESS
34

35. TUGAS

36. FUNGSI

37. KEWENANGAN DALAM PENCEGAHAN DAN
PEMBERANTASAN

38. KEWENANGAN DALAM PENGAWASAN
KEPATUHAN PIHAK PELAPOR

39. KEWENANGAN DALAM ANALISIS DAN
PEMERIKSAAN LAPORAN DAN INFORMASI

40. KEWENANGAN DALAM PENGELOLAAN DATA
DAN INFORMASI
Dalam melaksanakan fungsi pengelolaan data
dan informasi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 40 huruf b, PPATK berwenang
menyelenggarakan sistem informasi.

41. SUMBER LAPORAN DAN INFORMASI

42. BAGAIMANA PROSES ANALISIS DIMULAI?
Inisiatif oleh Pihak Pelapor
Inisiatif oleh Peminta Informasi
PENYIDIK/
APGAKKUM
PEMINTA
INFORMASI
INQUIRY
PPATK
STR/
CTR
STR
STR
identifikasi

43. STATISTIK per Oktober 2011

44. Jumlah Kumulatif Hasil Analisis ***) yang Disampaikan ke Penyidik dan
Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan Terkait
Tahun 2003 – 2011*)

45. Jumlah Kumulatif Hasil Analisis yang Disampaikan ke Penyidik
Sampai 2011*)

46. Jumlah Hasil Analisis yang Disampaikan ke Penyidik
Menurut Dugaan Tindak Pidana Asal
Tahun 2003 - 2011*)

48. n
a
P
e
n
c
u
c
a
n
U
a
n
g
Sampai saat ini terdapat 42 putusan Tindak
Pidana Pencucian Uang di Indonesia.
48

49. Website: http://www.ppatk.go.id
E-mail: contact-us@ppatk.go.id or helpline@ppatk.go.id
Phone: +62-21-3853922; 3850455
Fax: +62-21-3856809
49
49