1. Dokumen tersebut membahas tentang sistem pemerintahan di berbagai negara, termasuk pengertian, bentuk, dan jenis sistem pemerintahan seperti parlementer dan presidensial. 2. Jenis sistem pemerintahan dijelaskan meliputi aristokrasi, demokrasi, federal, monarki, dan lain-lain beserta penjelasan singkat tentang masing-masing jenis. 3. Sistem pemerintahan diklasifikasikan menjadi dua, yaitu sistem

1. BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Masalah
Sistem pemerintahan mempunyai sistem dan tujuan untuk menjaga suatu
kestabilan negara itu. Namun di beberapa negara sering terjadi tindakan separatisme
karena sistem pemerintahan yang dianggap memberatkan rakyat ataupun merugikan
rakyat. Sistem pemerintahan mempunyai fondasi yang kuat dimana tidak bisa diubah
dan menjadi statis. Jika suatu pemerintahan mempunya sistem pemerintahan yang
statis, absolut maka hal itu akan berlangsung selama-lamanya hingga adanya desakan
kaum minoritas untuk memprotes hal tersebut.
Secara luas berarti sistem pemerintahan itu menjaga kestabilan masyarakat,
menjaga tingkah laku kaum mayoritas maupun minoritas, menjaga fondasi
pemerintahan, menjaga kekuatan politik, pertahanan, ekonomi, keamanan sehingga
menjadi sistem pemerintahan yang kontiniu dan demokrasi dimana seharusnya
masyarakat bisa ikut turut andil dalam pembangunan sistem pemerintahan tersebut.
Hingga saat ini hanya sedikit negara yang bisa mempraktikkan sistem pemerintahan
itu secara menyeluruh. Secara sempit,Sistem pemerintahan hanya sebagai sarana
kelompok untuk menjalankan roda pemerintahan guna menjaga kestabilan negara
dalam waktu relatif lama dan mencegah adanya perilaku reaksioner maupun radikal
dari rakyatnya itu sendiri. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka penulis
memberi judul“ SISTEM PEMERINTAHAN “.
1.2 Perumusan Masalah
Agar perumusan masalah ini tidak meluas maka penulis perlu membatasi ruang
lingkup masalah Sistem Pemerintahan ini adalah sebagai berikut :
1. Pengertian Sistem Pemerintahan.
2. Sistem Pemerintahan Indonesia.
3. Sistem Pemerintahan Parlementer dan Presidensial.
4. Ciri-ciri Pemerintahan Parlementer dan Presidensial.
5. Kelebihan Sistem Pmerintahan Parlementer dan Presidensial.
6. Kekuangan Sistem Parlementer dan Presidensial.
7. Pengaruh Sistem Pemerintahan Satu Negara terhadap Negara lain.
8. Sistem Pemerintahan Campuran.
1

2. 9. Perbedaan Sistem Indonesia dengan Negara lain.
1.3 Tujuan Penelitian.
2. Sebagai salah satu tugas dalam mata pelajaran PPKN. Di Sekolah SMAN 2
BENGKULU SELATAN.
3. Untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan Sistem Pemerintahan
4. Pengelompokkan Sistem Pemerintahan
5. Mengetahui Pelaksanaan Sistem pemerintahan Negara Indonesia.
6. Mengetahui Perbedaan Sistem Pemerintahan Indonesia dengan Sistem
Pemerintahan Negara Lain
7. Kelebihan Sistem Pemerintahan Indonesia
8. Kelemahan Sistem Pemerintahan Indonesia
1.4 Manfaat Penelitian.
1. Sebagai pedoman untuk menambah wawasan dalam menulis dan membuat
suatu karya ilmiah terutama pada makalah ini.
2. Sebagai referensi bagi penulis dalam pembuatan makalah beikutnya.
3. Sebagai bahan bacaan dan lebih memahami bagaimna tata cara penulisan
makalah.
1.5 Metode Penelitian.
Pada karya Ilmiah Ini, Saya membaca buku-buku dan tulisan yang berhubungan
dengan penulisan karya ilmiah serta yang berkaitan dengan masalah system
pemerintahan (Study Pustaka). Dan Mudah-mudahan Tulisan ini dapat bermanfaat
untuk kita semua.
2

3. BAB II
PEMBAHASAN
2.1 Sistem Pemerintahan di Berbagai Negara.
A. Pengertian Pemerintahan.
Istilah sistem pemerintahan berasal dari gabungan dua kata system dan
pemerintahan. Kata system merupakan terjemahan dari kata system (bahasa
Inggris) yang berarti susunan, tatanan, jaringan, atau cara. Sedangkan
Pemerintahan berasal dari kata pemerintah, dan yang berasal dari kata
perintah. Dan dalam Kamus Bahasa Indonesia, kata-kata itu berarti:
a. Perintah adalah perkataan yang bermakna menyuruh melakukan
sesuatau
b. Pemerintah adalah kekuasaan yang memerintah suatu wilayah, daerah,
atau, Negara.
c. Pemerintahan adalaha perbuatan, cara, hal, urusan dalam memerintah
Maka dalam arti yang luas, pemerintahan adalah perbuatan
memerintah yang dilakukan oleh badan-badan legislatif, eksekutif, dan
yudikatif di suatu Negara dalam rangka mencapai tujuan penyelenggaraan
negara. Dalam arti yang sempit, pemerintahan adalah perbuatan memerintah
yang dilakukan oleh badan eksekutif beserta jajarannya dalam rangka
mencapai tujuan penyelenggaraan negara. Sistem pemerintaha diartikan
sebagai suatu tatanan utuh yang terdiri atas berbagai komponen pemerintahan
yang bekerja saling bergantungan dan memengaruhi dalam mencapaian tujuan
dan fungsi pemerintahan. Kekuasaan dalam suatu Negara menurut
Montesquieu diklasifikasikan menjadi tiga, yaitu :
Kekuasaan Eksekutif yang berarti kekuasaan menjalankan undangundang atau kekuasaan menjalankan pemerintahan.
Kekuasaan Legislatif yang berarti kekuasaan membentuk undangundang
Kekuasaan Yudikatif yang berarti kekuasaan mengadili terhadap
pelanggaran atas undang-undang.
Komponen-komponen tersebut secara garis besar meliputi lembaga
eksekutif, legislatif dan yudikatif. Jadi, system pemerintaha negara
menggambarkan adanya lembaga-lembaga negara, hubungan antar lembaga
3

4. negara, dan bekerjanya lembaga negara dalam mencapai tujuan pemerintahan
negara yang bersangkutan.
Tujuan pemerintahan negara pada umumnya didasarkan pada cita-cita
atau tujuan negara. Misalnya, tujuan pemerintahan negara Indonesia adalah
melindungi segenap bangsa Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan
umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban
dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan social.
Lembaga-lembaga yang berada dalam satu system pemerintahan Indonesia
bekerja secara bersama dan saling menunjang untuk terwujudnya tujuan dari
pemerintahan di negara Indonesia.
B. Bentuk Pemerintahan.
1. Aristokrasi.
Berasal dari bahasa Yunani kuno aristo yang berarti “terbaik” dan
kratia yang berarti “untuk memimpin”. Aristokrasi dapat diterjemahkan
menjadi sebuah sistem pemerintahan yang dipimpin oleh individu yang
terbaik.
2. Demokrasi.
Yaitu bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan suatu negara
sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat (kekuasaan warganegara)
atas negara untuk dijalankan oleh pemerintah negara tersebut. Salah satu
pilar demokrasi adalah prinsip trias politica yang membagi ketiga
kekuasaan politik negara (eksekutif, yudikatif dan legislatif) untuk
diwujudkan dalam tiga jenis lembaga negara yang saling lepas
(independen) dan berada dalam peringkat yg sejajar satu sama lain.
Kesejajaran dan independensi ketiga jenis lembaga negara ini diperlukan
agar ketiga lembaga negara ini bisa saling mengawasi dan saling
mengontrol berdasarkan prinsip checks and balances. Ketiga jenis
lembaga-lembaga negara tersebut adalah lembaga-lembaga pemerintah
yang memiliki kewenangan untuk mewujudkan dan melaksanakan
kewenangan eksekutif, lembaga-lembaga pengadilan yang berwenang
menyelenggarakan kekuasaan judikatif dan lembaga-lembaga perwakilan
rakyat (DPR, untuk Indonesia) yang memiliki kewenangan menjalankan
kekuasaan legislatif. Di bawah sistem ini, keputusan legislatif dibuat oleh
masyarakat atau oleh wakil yang wajib bekerja dan bertindak sesuai
4

5. aspirasi masyarakat yang diwakilinya (konstituen) dan yang memilihnya
melalui proses pemilihan umum legislatif, selain sesuai hukum dan
peraturan.
3. Demokrasi totaliter
Yaitu sebuah istilah yang diperkenalkan oleh sejarahwan Israel, J.L.
Talmon untuk merujuk kepada suatu sistem pemerintahan di mana wakil
rakyat yang terpilih secara sah mempertahankan kesatuan negara
kebangsaan yang warga negaranya, meskipun memiliki hak untuk memilih,
tidak banyak atau bahkan sama sekali tidak memiliki partisipasi dalam
proses pengambilan keputusan pemerintah. Ungkapan ini sebelumnya telah
digunakan oleh Bertrand de Jouvenel dan E.H. Carr.
4. Emirat (bahasa Arab: imarah, jamak imarat) adalah sebuah wilayah yang
diperintah seorang emir, meski dalam bahasa Arab istilah tersebut dapat
merujuk secara umum kepada provinsi apapun dari sebuah negara yang
diperintah anggota kelompok pemerintah. Contoh penggunaan dalam arti
yang terakhir disebut adalah Uni Emirat Arab, yang merupakan sebuah
negara yang terdiri dari tujuh emirat federal yang masing-masing
diperintah seorang emir.
5. Federal adalah kata sifat (adjektif) dari kata Federasi. Biasanya kata ini
merujuk pada pemerintahan pusat atau pemerintahan pada tingkat nasional.
Federasi dari bahasa Belanda, federatie, berasal dari bahasa Latin;
foeduratio yang artinya “perjanjian”. federasi pertama dari arti ini adalah
“perjanjian” daripada Kerajaan Romawi dengan suku bangsa Jerman yang
lalu menetap di provinsi Belgia, kira-kira pada abad ke 4 Masehi. Kala itu,
mereka berjanji untuk tidak memerangi sesama, tetapi untuk bekerja sama
saja.
6. Meritokrasi Berasal dari kata merit atau manfaat, meritokrasi menunjuk
suatu bentuk sistem politik yang memberikan penghargaan lebih kepada
mereka yang berprestasi atau berkemampuan. Kerap dianggap sebagai
suatu bentuk sistem masyarakat yang sangat adil dengan memberikan
tempat kepada mereka yang berprestasi untuk duduk sebagai pemimpin,
tetapi tetap dikritik sebagai bentuk ketidak adilan yang kurang memberi
tempat bagi mereka yang kurang memiliki kemampuan untuk tampil
5

6. memimpin. Dalam pengertian khusus meritokrasi kerap di pakai
menentang birokrasi yang sarat KKN terutama pada aspek nepotisme.
7. Monarkisme adalah sebuah dukungan terhadap pendirian, pemeliharaan,
atau pengembalian sistem kerajaan sebagai sebuah bentuk pemerintahan
dalam sebuah negara.
8. Negara Kota adalah negara yang berbentuk kota yang memiliki wilayah,
memiliki rakyat,dan pemerintahan berdaulat penuh. Negara kota biasanya
memiliki wilayah yang kecil yang meiliki luas sebesar kota pada
umumnya. Negara-negara kota dewasa ini adalah Singapura, Monako dan
Vatikan.
9. Oligarki
(Bahasa
Yunani:
Ὀλιγαρχία,
Oligarkhía)
adalah
bentuk
pemerintahan yang kekuasaan politiknya secara efektif dipegang oleh
kelompok elit kecil dari masyarakat, baik dibedakan menurut kekayaan,
keluarga, atau militer. Kata ini berasal dari kata bahasa Yunani untuk
“sedikit” (ὀλίγον óligon) dan “memerintah” (ἄρχω arkho).
10. Otokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan yang kekuasaan politiknya
dipegang oleh satu orang. Istilah ini diturunkan dari bahasa Yunani
autokratôr yang secara literal berarti “berkuasa sendiri” atau “penguasa
tunggal”. Otokrasi biasanya dibandingkan dengan oligarki (kekuasaan oleh
minoritas, oleh kelompok kecil) dan demokrasi (kekuasaan oleh mayoritas,
oleh rakyat).
11. Plutokrasi merupakan suatu sistem pemerintahan yamg mendasarkan suatu
kekuasaan atas dasar kekayaan yang mereka miliki. Mengambil kata dari
bahasa Yunani, Ploutos yang berarti kekayaan dan Kratos yang berarti
kekuasaan. riwayat keterlibatan kaum hartawan dalam politik kekuasaan
memang berawal di kota Yunani, untuk kemudian diikuti di kawasan
Genova, Italia
C. Sistem Pemerintahan.
Sistem pemerintahan negara dibagi menjadi dua klasifikasi besar, yaitu:
1. Sistem pemerintahan parlementer.
6

7. Pada umumnya, negara-negara didunia menganut salah satu dari
sistem pemerintahan tersebut. Adanya sistem pemerintahan lain dianggap
sebagai variasi atau kombinasi dari dua sistem pemerintahan diatas. Negara
Inggris dianggap sebagai tipe ideal dari negara yang menganut sistem
pemerintahan parlemen. Bahkan, Inggris disebut sebagai Mother of
Parliaments (induk parlemen), sedangkan Amerika Serikat merupakan tipe
ideal dari negara dengan sistem pemerintahan presidensial.
Kedua negara tersebut disebut sebagai tipe ideal karena menerapkan
ciri-ciri yang dijalankannya. Inggris adalah negara pertama yang
menjalankan model pemerintahan parlementer. Amerika Serikat juga
sebagai pelopor dalam sistem pemerintahan presidensial. Kedua negara
tersebut sampai sekarang tetap konsisten dalam menjalankan prinsipprinsip dari sistem pemerintahannya. Dari dua negara tersebut, kemudian
sistem pemerintahan diadopsi oleh negara-negara lain dibelahan dunia.
Klasifikasi
sistem
pemerintahan
presidensial
dan
parlementer
didasarkan pada hubungan antara kekuasaan eksekutif dan legislatif.
Sistem pemerintahan disebut parlementer apabila badan eksekutif sebagai
pelaksana kekuasaan eksekutif mendapat pengawasan langsung dari badan
legislatif. Sistem pemerintahan disebut presidensial apabila badan eksekutif
berada di luar pengawasan langsung badan legislatif. Untuk lebih jelasnya,
berikut ini ciri-ciri, kelebihan serta kekurangan dari sistem pemerintahan
parlementer.
Ciri-ciri sistem pemerintahan parlementer adalah sebagai berikut :
1. Badan legislatif atau parlemen adalah satu-satunya badan yang
anggotanya dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum.
Parlemen memiliki kekuasaan besar sebagai badan perwakilan dan
lembaga legislatif.
2. Anggota parlemen terdiri atas orang-orang dari partai politik yang
memenangkan pemiihan umum. Partai politik yang menang dalam
pemilihan umum memiliki peluang besar menjadi mayoritas dan
memiliki kekuasaan besar di parlemen.
7

8. 3. Pemerintah atau kabinet terdiri dari atas para menteri dan perdana
menteri sebagai pemimpin kabinet. Perdana menteri dipilih oleh
parlemen untuk melaksakan kekuasaan eksekutif. Dalam sistem ini,
kekuasaan eksekutif berada pada perdana menteri sebagai kepala
pemerintahan. Anggota kabinet umumnya berasal dari parlemen.
4. Kabinet bertanggung jawab kepada parlemen dan dapat bertahan
sepanjang mendapat dukungan mayoritas anggota parlemen. Hal ini
berarti bahwa sewaktu-waktu parlemen dapat menjatuhkan kabinet
jika mayoritas anggota parlemen menyampaikan mosi tidak percaya
kepada kabinet.
5. Kepala negara tidak sekaligus sebagai kepala pemerintahan. Kepala
pemerintahan adalah perdana menteri, sedangkan kepala negara adalah
presiden dalam negara republik atau raja/sultan dalam negara monarki.
Kepala negara tidak memiliki kekuasaan pemerintahan. Ia hanya
berperan sebgai symbol kedaulatan dan keutuhan negara.
6. Sebagai imbangan parlemen dapat menjatuhkan kabinet maka presiden
atau raja atas saran dari perdana menteri dapat membubarkan
parlemen. Selanjutnya, diadakan pemilihan umum lagi untuk
membentukan parlemen baru.
Kelebihan Sistem Pemerintahan Parlementer
1. Pembuat kebijakan dapat ditangani secara cepat karena mudah terjadi
penyesuaian pendapat antara eksekutif dan legislatif. Hal ini karena
kekuasaan eksekutif dan legislatif berada pada satu partai atau koalisi
partai.
2. Garis tanggung jawab dalam pembuatan dan pelaksanaan kebijakan
public jelas.
3. Adanya pengawasan yang kuat dari parlemen terhadap kabinet
sehingga
kabinet
menjadi
pemerintahan.
8
barhati-hati
dalam
menjalankan

9. 2. Sistem pemerintahan Presidensial
Dalam sistem pemerintahan presidensial, badan eksekutif dan legislatif
memiliki kedudukan yang independen. Kedua badan tersebut tidak
berhubungan secara langsung seperti dalam sistem pemerintahan
parlementer. Mereka dipilih oleh rakyat secara terpisah.
Untuk lebih jelasnya, berikut ini ciri-ciri, kelebihan serta kekurangan
dari sistem pemerintahan presidensial.
Ciri-ciri dari sistem pemerintahan presidensial adalah sebagai berikut.
1. Penyelenggara negara berada ditangan presiden. Presiden adalah
kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Presiden tidak dipilih
oleh parlemen, tetapi dipilih langsung oleh rakyat atau suatu dewan
majelis.
2. Kabinet
(dewan
menteri)
dibentuk
oleh
presiden.
Kabinet
bertangungjawab kepada presiden dan tidak bertanggung jawab kepada
parlemen atau legislatif.
3. Presiden
tidak
bertanggungjawab
kepada
parlemen.
Hal
itu
dikarenakan presiden tidak dipilih oleh parlemen.
4. Presiden tidak dapat membubarkan parlemen seperti dalam sistem
parlementer.
5. Parlemen memiliki kekuasaan legislatif dan sebagai lembaga
perwakilan. Anggota parlemen dipilih oleh rakyat.
6. Presiden tidak berada dibawah pengawasan langsung parlemen.
Sistem
pemerintahan
Presidensial
merupakan
system
pemerintahan di mana kepala pemerintahan dipegang oleh presiden
dan pemerintah tidak bertanggung jawab kepada parlemen (legislatif).
Menteri bertanggung jawab kepada presiden karena presiden
berkedudukan sebagai kepala Negara sekaligus kepala pemerintahan.
Contoh Negara: AS, Pakistan, Argentina, Filiphina, Indonesia.
9

10. D. Pengaruh Sistem Pemerintahan Terhadap Negara
Sistem pemerintahan negara-negara didunia ini berbeda-beda sesuai
dengan keinginan dari negara yang bersangkutan dan disesuaikan dengan
keadaan bangsa dan negaranya. Sebagaimana dikemukakan sebelumnya,
sistem pemerintahan presidensial dan sistem pemerintahan parlementer
merupakan dua model sistem pemerintahan yang dijadikan acuan oleh banyak
negara. Amerika Serikat dan Inggris masing-masing dianggap pelopor dari
sistem pemerintahan presidensial dan sistem pemerintahan parlementer. Dari
dua model tersebut, kemudian dicontoh oleh negara-negar lainnya.
Sistem pemerintahan suatu negara berguna bagi negara lain. Salah satu
kegunaan penting sistem pemerintahan adalah sistem pemerintahan suatu
negara menjadi dapat mengadakan perbandingan oleh negara lain. Suatu
negara dapat mengadakan perbandingan sistem pemerintahan yang dijalankan
dengan sistem pemerintahan yang dilaksakan negara lain. Negara-negara
dapat mencari dan menemukan beberapa persamaan dan perbedaan
antarsistem
pemerintahan.
Tujuan
selanjutnya
adalah
negara
dapat
mengembangkan suatu sistem pemerintahan yang dianggap lebih baik dari
sebelumnya setelah melakukan perbandingan dengan negara-negara lain.
Mereka bisa pula mengadopsi sistem pemerintahan negara lain sebagai sistem
pemerintahan negara yang bersangkutan.
Dengan demikian, sistem pemerintahan suatu negara dapat dijadikan
sebagai bahan perbandingan atau model yang dapat diadopsi menjadi bagian
dari sistem pemerintahan negara lain. Amerika Serikat dan Inggris masingmasing telah mampu membuktikan diri sebagai negara yang menganut sistem
pemerintahan presidensial dan parlementer seara ideal. Sistem pemerintahan
dari kedua negara tersebut selanjutnya banyak ditiru oleh negara-negara lain
di dunia yang tentunya disesuaikan dengan negara yang bersangkutan.
2.2 Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Negara Indonesia.
A. Sistem pemerintahan Negara RI Menurut UUD 1945.
Sistem Pemerintahan menurut UUD ’45 sebelum diamandemen:
1. Kekuasaan tertinggi diberikan rakyat kepada MPR.
2. DPR sebagai pembuat UU.
3. Presiden sebagai penyelenggara pemerintahan.
4. DPA sebagai pemberi saran kepada pemerintahan.
10

11. 5. MA sebagai lembaga pengadilan dan penguji aturan.
6. BPK pengaudit keuangan.
Sistem Pemerintahan setelah amandemen (1999 – 2002).
1. MPR bukan lembaga tertinggi lagi.
2. Komposisi MPR terdiri atas seluruh anggota DPR ditambah DPD yang
dipilih oleh rakyat.
3. Presiden dan wakil Presiden dipilih langsung oleh rakyat.
4. Presiden tidak dapat membubarkan DPR.
5. Kekuasaan Legislatif lebih dominan.
B. Perbandingan Satu Sistem Pemerintahan yang dianut satu Negara terhadap
Negara lain,
Berdasarkan penjelasan UUD ’45, Indonesia menganut sistem
Presidensial.
Tapi
dalam
praktiknya
banyak
elemen-elemen
Sistem
Pemerintahan Parlementer. Jadi dapat dikatakan Sistem Pemerintahan
Indonesia adalah perpaduan antara Presidensial dan Parlementer.
kelebihan Sistem Pemerintahan Indonesia
1.
Presiden dan menteri selama masa jabatannya tidak dapat dijatuhkan
DPR.
2.
Pemerintah punya waktu untuk menjalankan programnya dengan tidak
dibayangi krisis kabinet.
3.
Presiden tidak dapat memberlakukan dan atau membubarkan DPR.
Kelemahan Sistem Pemerintahan Indonesia
1. Ada kecenderungan terlalu kuatnya otoritas dan konsentrasi kekuasaan di
tangan Presiden.
2. Sering terjadinya pergantian para pejabat karena adanya hak perogatif
presiden.
3. Pengawasan rakyat terhadap pemerintah kurang berpengaruh.
4. Pengaruh rakyat terhadap kebijaksanaan politik kurang mendapat
perhatian.
11

12. C. Sistem Pemerintahan Indonesia
a. Sistem Pemerintahan Negara Indonesia Berdasarkan UUD 1945 Sebelum
Diamandemen.
Pokok-pokok sistem pemerintahan negara Indonesia berdasarkan UUD
1945 sebelum diamandemen tertuang dalam Penjelasan UUD 1945 tentang
tujuh kunci pokok sistem pemerintahan negara tersebut sebagai berikut :
1. Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (rechtsstaat).
2. Sistem Konstitusional.
3. Kekuasaan negara yang tertinggi di tangan Majelis Permusyawaratan
Rakyat.
4. Presiden adalah penyelenggara pemerintah negara yang tertinggi dibawah
Majelis Permusyawaratan Rakyat.
5. Presiden tidak bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat.
6. Menteri negara ialah pembantu presiden, menteri negara tidak
bertanggungjawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat.
7. Kekuasaan kepala negara tidak tak terbatas.
b. Sistem pemerintahan Negara Indonesia Berdasarkan UUD 1945 Setelah
Diamandemen.
Sekarang ini sistem pemerintahan di Indonesia masih dalam masa
transisi. Sebelum diberlakukannya sistem pemerintahan baru berdasarkan
UUD 1945 hasil amandemen keempat tahun 2002, sistem pemerintahan
Indonesia masih mendasarkan pada UUD 1945 dengan beberapa perubahan
seiring dengan adanya transisi menuju sistem pemerintahan yang baru. Sistem
pemerintahan
baru
diharapkan
berjalan
mulai
tahun
2004
setelah
dilakukannya Pemilu 2004.
Berdasarkan undang – undang dasar 1945 sistem pemerintahan Negara
Republik Indonesia adalah sebagai berikut :
1. Negara Indonesia berdasarkan atas hukum, tidak berdasarkan kekuasaan
belaka.
2. Pemerintahan berdasarkan atas sistem konstitusi (hukum dasar) tidak
bersifat absolutisme (kekuasaan yang tidak terbatas) .
3. Kekuasaan
Negara
yang
tertinggi
permusyawaratan rakyat.
12
berada
di
tangan
majelis

13. 4. Presiden adalah penyelenggara pemerintah Negara yang tertinggi dibawah
MPR. Dalam menjalankan pemerintahan Negara kekuasaan dan tanggung
jawab adalah ditangan prsiden.
5. Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR. Presiden harus mendapat
persetujuan dewan perwakilan rakyat dalam membentuk undang – undang
dan untuk menetapkan anggaran dan belanja Negara.
6. Menteri Negara adalah pembantu presiden yang mengangkat dan
memberhentikan mentri Negara. Menteri Negara tidak bertanggung jawab
kepada DPR.
7. Kekuasaan kepala Negara tidak terbatas. presiden harus memperhatikan
dengan sungguh – sungguh usaha DPR.
13

14. BAB III
PENUTUP
3.1 Kesimpulan
Sistem pemerintahan negara menggambarkan adanya lembaga-lembaga
yang bekerja dan berjalan saling berhubungan satu sama lain menuju tercapainya
tujuan penyelenggaraan negara. Lembaga-lembaga negara dalam suatu sistem
politik meliputi empat institusi pokok, yaitu eksekutif, birokratif, legislatif, dan
yudikatif. Selain itu, terdapat lembaga lain atau unsur lain seperti parlemen,
pemilu, dan dewan menteri.
Pembagian sistem pemerintahan negara secara modern terbagi dua, yaitu
presidensial dan ministerial (parlemen). Pembagian sistem pemerintahan
presidensial dan parlementer didasarkan pada hubungan antara kekuasaan
eksekutif dan legislatif. Dalam sistem parlementer, badan eksekutif mendapat
pengwasan langsung dari legislatif. Sebaliknya, apabila badan eksekutif berada
diluar pengawasan legislatif maka sistem pemerintahannya adalah presidensial.
Dalam sistem pemerintahan negara republik, lebaga-lembaga negara itu
berjalan sesuai dengan mekanisme demokratis, sedangkan dalam sistem
pemerintahan negara monarki, lembaga itu bekerja sesuai dengan prinsip-prinsip
yang berbeda.
Sistem pemerintahan suatu negara berbeda dengan sistem pemerintahan
yang dijalankan di negara lain. Namun, terdapat juga beberapa persamaan antar
sistem pemerintahan negara itu. Misalnya, dua negara memiliki sistem
pemerintahan yang sama.
Perubahan pemerintah di negara terjadi pada masa genting, yaitu saat
perpindahan
kekuasaan
atau
kepemimpinan
dalam
negara.
Perubahan
pemerintahan di Indonesia terjadi antara tahun 1997 sampai 1999. Hal itu
bermula dari adanya krisis moneter dan krisis ekonomi.
3.2 Saran
Berdasarkan kesimpulan tersebut, makalah ini mempunyai banyak
kekurangan dan jauhnya dari kesempurnaan, oleh karena itu segala kritik dan
saran yang bersifat membangun sangat lah penulis harapkan terutama dari Bapak
pembimbing dan rekan pembaca sekalian demi kesempurnaan makalah ini
dimasa mendatang, semoga makalah ini bermanfaat untuk kita semua dan
menambah wawasan kita.
14

15. DAFTAR PUSTAKA
Budiyanto.2006.Pendidikan Kewarganegaraan untuk SMA kelas XII. Jakarta :
Erlangga
Algemeene Secretarie, Regeringsalmanaak voor Nederlandsch-Indie 1942, eerste
gedeelte: Grondgebied en Bevolking, Inrichting van het Bestuur van
Neder¬landsch-Indie, Batavia: Landsrukkerij
Bagehot, Walter, The English Constitution, London: Oxford University Press,
second ed., eighth printed, 1955
Bonar Sidjabat, 'Notulen Rapat Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia',
Majalah Ragi Buana, 52, 1968
Clive Day, The Policy and Administration of the Dutch in Java, Kuala Lumpur:
Oxford University Press, 1972
15