SlideShare ist ein Scribd-Unternehmen logo

Peraturan KPU No. 2 tahun 2015 tentang tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota

•
•
Lesmana Putra
Lesmana Putra

Pemerintah Indonesia berencana mengembangkan industri halal untuk meningkatkan ekspor dan pariwisata. Beberapa inisiatif yang diambil antara lain mempromosikan standar halal, melatih tenaga kerja, serta mendukung pelaku usaha kecil dan menengah. Hal ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan lapangan kerja.

Recht
1 von 12
Downloaden Sie, um offline zu lesen
Peraturan KPU No. 2 tahun 2015 tentang tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota
Peraturan KPU No. 2 tahun 2015 tentang tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota
Peraturan KPU No. 2 tahun 2015 tentang tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota
Peraturan KPU No. 2 tahun 2015 tentang tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota
Peraturan KPU No. 2 tahun 2015 tentang tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota
Peraturan KPU No. 2 tahun 2015 tentang tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota
Peraturan KPU No. 2 tahun 2015 tentang tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota
Peraturan KPU No. 2 tahun 2015 tentang tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota
Peraturan KPU No. 2 tahun 2015 tentang tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota
Peraturan KPU No. 2 tahun 2015 tentang tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota
Peraturan KPU No. 2 tahun 2015 tentang tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota
Peraturan KPU No. 2 tahun 2015 tentang tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota

Empfohlen

Peraturan KPU No. 4 tahun 2015 tentang pemutakhiran data dan daftar pemilih
Peraturan KPU No. 4 tahun 2015 tentang pemutakhiran data dan daftar pemilihPeraturan KPU No. 4 tahun 2015 tentang pemutakhiran data dan daftar pemilih
Peraturan KPU No. 4 tahun 2015 tentang pemutakhiran data dan daftar pemilih
Lesmana Putra
 
Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
Penataan Ruang
 
Tahapan pilkada serentak tahun 2015
Tahapan pilkada serentak tahun 2015Tahapan pilkada serentak tahun 2015
Tahapan pilkada serentak tahun 2015
Dimebag Darrell
 
Flowerhorn Fish and Its Ecological Impacts
Flowerhorn Fish and Its Ecological ImpactsFlowerhorn Fish and Its Ecological Impacts
Flowerhorn Fish and Its Ecological Impacts
Antu Bhattacharjee
 
Peraturan KPU Nomor 11 tahun 2015 tentang rekapitulasi penghitungan suara dan...
Peraturan KPU Nomor 11 tahun 2015 tentang rekapitulasi penghitungan suara dan...Peraturan KPU Nomor 11 tahun 2015 tentang rekapitulasi penghitungan suara dan...
Peraturan KPU Nomor 11 tahun 2015 tentang rekapitulasi penghitungan suara dan...
Lesmana Putra
 
Paeraturan KPU Nomor 10 tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara ...
Paeraturan KPU Nomor 10 tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara ...Paeraturan KPU Nomor 10 tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara ...
Paeraturan KPU Nomor 10 tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara ...
Lesmana Putra
 
UU No. 1 Tahun 2015 tentang PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG U...
UU No. 1 Tahun 2015 tentang PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG U...UU No. 1 Tahun 2015 tentang PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG U...
UU No. 1 Tahun 2015 tentang PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG U...
Lesmana Putra
 
TAHAP TAHAP PEMILU LEGISLATIF
TAHAP TAHAP PEMILU LEGISLATIFTAHAP TAHAP PEMILU LEGISLATIF
TAHAP TAHAP PEMILU LEGISLATIF
Indah Muthmainnah
 

Empfohlen

Peraturan KPU No. 4 tahun 2015 tentang pemutakhiran data dan daftar pemilih
Peraturan KPU No. 4 tahun 2015 tentang pemutakhiran data dan daftar pemilihPeraturan KPU No. 4 tahun 2015 tentang pemutakhiran data dan daftar pemilih
Peraturan KPU No. 4 tahun 2015 tentang pemutakhiran data dan daftar pemilih
Lesmana Putra
 
Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
Penataan Ruang
 
Tahapan pilkada serentak tahun 2015
Tahapan pilkada serentak tahun 2015Tahapan pilkada serentak tahun 2015
Tahapan pilkada serentak tahun 2015
Dimebag Darrell
 
Flowerhorn Fish and Its Ecological Impacts
Flowerhorn Fish and Its Ecological ImpactsFlowerhorn Fish and Its Ecological Impacts
Flowerhorn Fish and Its Ecological Impacts
Antu Bhattacharjee
 
Peraturan KPU Nomor 11 tahun 2015 tentang rekapitulasi penghitungan suara dan...
Peraturan KPU Nomor 11 tahun 2015 tentang rekapitulasi penghitungan suara dan...Peraturan KPU Nomor 11 tahun 2015 tentang rekapitulasi penghitungan suara dan...
Peraturan KPU Nomor 11 tahun 2015 tentang rekapitulasi penghitungan suara dan...
Lesmana Putra
 
Paeraturan KPU Nomor 10 tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara ...
Paeraturan KPU Nomor 10 tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara ...Paeraturan KPU Nomor 10 tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara ...
Paeraturan KPU Nomor 10 tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara ...
Lesmana Putra
 
UU No. 1 Tahun 2015 tentang PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG U...
UU No. 1 Tahun 2015 tentang PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG U...UU No. 1 Tahun 2015 tentang PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG U...
UU No. 1 Tahun 2015 tentang PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG U...
Lesmana Putra
 
TAHAP TAHAP PEMILU LEGISLATIF
TAHAP TAHAP PEMILU LEGISLATIFTAHAP TAHAP PEMILU LEGISLATIF
TAHAP TAHAP PEMILU LEGISLATIF
Indah Muthmainnah
 
Produk hukum pilkades
Produk hukum pilkadesProduk hukum pilkades
Produk hukum pilkades
Delian Ea
 
Perbawaslu no. 2 tahun 2015 ttg perubahan perbawaslu no. 11 tahun 2014 ttg pe...
Perbawaslu no. 2 tahun 2015 ttg perubahan perbawaslu no. 11 tahun 2014 ttg pe...Perbawaslu no. 2 tahun 2015 ttg perubahan perbawaslu no. 11 tahun 2014 ttg pe...
Perbawaslu no. 2 tahun 2015 ttg perubahan perbawaslu no. 11 tahun 2014 ttg pe...
MTs DARUSSALAM
 
Tugas ppkn workshop edit
Tugas ppkn workshop editTugas ppkn workshop edit
Tugas ppkn workshop edit
WATI SRIWAHYUNINGSIH
 
UU no.15 tahun 2011 tentang penyelenggaraan pemilu
UU no.15 tahun 2011 tentang penyelenggaraan pemilu UU no.15 tahun 2011 tentang penyelenggaraan pemilu
UU no.15 tahun 2011 tentang penyelenggaraan pemilu
M Ungang
 
UU No, 2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentinga...
UU No, 2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentinga...UU No, 2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentinga...
UU No, 2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentinga...
Penataan Ruang
 
Kompilasi uu no. 1 tahun 2015 beserta perubahan dengan uu no. 8 tahun 2015
Kompilasi uu no. 1 tahun 2015 beserta perubahan dengan uu no. 8 tahun 2015Kompilasi uu no. 1 tahun 2015 beserta perubahan dengan uu no. 8 tahun 2015
Kompilasi uu no. 1 tahun 2015 beserta perubahan dengan uu no. 8 tahun 2015
Lesmana Putra
 
Pkpu 7 2016 perubahan kedua atas peraturan kpu ri nomor 3 tahun 2016 tentang ...
Pkpu 7 2016 perubahan kedua atas peraturan kpu ri nomor 3 tahun 2016 tentang ...Pkpu 7 2016 perubahan kedua atas peraturan kpu ri nomor 3 tahun 2016 tentang ...
Pkpu 7 2016 perubahan kedua atas peraturan kpu ri nomor 3 tahun 2016 tentang ...
Dede Muhidin
 
Pkpu 14 2016 perubahan atas peraturan komisi pemilihan umum nomor 10 tahun 20...
Pkpu 14 2016 perubahan atas peraturan komisi pemilihan umum nomor 10 tahun 20...Pkpu 14 2016 perubahan atas peraturan komisi pemilihan umum nomor 10 tahun 20...
Pkpu 14 2016 perubahan atas peraturan komisi pemilihan umum nomor 10 tahun 20...
Dede Muhidin
 
Pkpu 9 2016 perubahan ketiga atas peraturan komisi pemilihan umum nomor 9 tah...
Pkpu 9 2016 perubahan ketiga atas peraturan komisi pemilihan umum nomor 9 tah...Pkpu 9 2016 perubahan ketiga atas peraturan komisi pemilihan umum nomor 9 tah...
Pkpu 9 2016 perubahan ketiga atas peraturan komisi pemilihan umum nomor 9 tah...
Dede Muhidin
 
Peraturan organisasi tentang pembagian tugas dan wewenang pcnu kab. pati 2013...
Peraturan organisasi tentang pembagian tugas dan wewenang pcnu kab. pati 2013...Peraturan organisasi tentang pembagian tugas dan wewenang pcnu kab. pati 2013...
Peraturan organisasi tentang pembagian tugas dan wewenang pcnu kab. pati 2013...
Yusuf Hasyim Addakhil
 
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan Program, d...
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan Program, d...Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan Program, d...
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan Program, d...
Lesmana Putra
 
Pkpu 12 2016 perubahan atas peraturan komisi pemilihan umum nomor 7 tahun 201...
Pkpu 12 2016 perubahan atas peraturan komisi pemilihan umum nomor 7 tahun 201...Pkpu 12 2016 perubahan atas peraturan komisi pemilihan umum nomor 7 tahun 201...
Pkpu 12 2016 perubahan atas peraturan komisi pemilihan umum nomor 7 tahun 201...
Dede Muhidin
 
Tutorial #4 - SACS Basic
Tutorial #4 - SACS BasicTutorial #4 - SACS Basic
Tutorial #4 - SACS Basic
Faisal Purnawarman
 
Tutorial #1 - SACS Basic
Tutorial #1 - SACS BasicTutorial #1 - SACS Basic
Tutorial #1 - SACS Basic
Faisal Purnawarman
 
Tutorial #2 - SACS Basic
Tutorial #2 - SACS BasicTutorial #2 - SACS Basic
Tutorial #2 - SACS Basic
Faisal Purnawarman
 
Sk tim penyusun rkp des
Sk tim penyusun rkp desSk tim penyusun rkp des
Sk tim penyusun rkp des
Abdul Kohar
 
UU No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
UU No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan NegaraUU No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
UU No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
Joy Irman
 
Hak kewajiban serta tanggung jawab warga negara dan perananya
Hak kewajiban serta tanggung jawab warga negara dan perananyaHak kewajiban serta tanggung jawab warga negara dan perananya
Hak kewajiban serta tanggung jawab warga negara dan perananya
Rezy Marsellina
 
Petronas exploration guidelines
Petronas exploration guidelinesPetronas exploration guidelines
Petronas exploration guidelines
Easwaran Kanason
 
Tatib pemilihan kepala desa
Tatib pemilihan kepala desaTatib pemilihan kepala desa
Tatib pemilihan kepala desa
Sukardi Juniardi
 
Perbawaslu no. 6 tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi
Perbawaslu no. 6 tahun 2015 tentang Pengendalian GratifikasiPerbawaslu no. 6 tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi
Perbawaslu no. 6 tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi
Lesmana Putra
 
Perbawaslu no. 5 tahun 2015 Tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan
Perbawaslu no. 5 tahun 2015 Tentang Pengawasan Tahapan PencalonanPerbawaslu no. 5 tahun 2015 Tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan
Perbawaslu no. 5 tahun 2015 Tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan
Lesmana Putra
 

Weitere ähnliche Inhalte

Andere mochten auch

Perbawaslu no. 2 tahun 2015 ttg perubahan perbawaslu no. 11 tahun 2014 ttg pe...
Perbawaslu no. 2 tahun 2015 ttg perubahan perbawaslu no. 11 tahun 2014 ttg pe...Perbawaslu no. 2 tahun 2015 ttg perubahan perbawaslu no. 11 tahun 2014 ttg pe...
Perbawaslu no. 2 tahun 2015 ttg perubahan perbawaslu no. 11 tahun 2014 ttg pe...
MTs DARUSSALAM
 
UU no.15 tahun 2011 tentang penyelenggaraan pemilu
UU no.15 tahun 2011 tentang penyelenggaraan pemilu UU no.15 tahun 2011 tentang penyelenggaraan pemilu
UU no.15 tahun 2011 tentang penyelenggaraan pemilu
M Ungang
 
Pkpu 7 2016 perubahan kedua atas peraturan kpu ri nomor 3 tahun 2016 tentang ...
Pkpu 7 2016 perubahan kedua atas peraturan kpu ri nomor 3 tahun 2016 tentang ...Pkpu 7 2016 perubahan kedua atas peraturan kpu ri nomor 3 tahun 2016 tentang ...
Pkpu 7 2016 perubahan kedua atas peraturan kpu ri nomor 3 tahun 2016 tentang ...
Dede Muhidin
 
Pkpu 14 2016 perubahan atas peraturan komisi pemilihan umum nomor 10 tahun 20...
Pkpu 14 2016 perubahan atas peraturan komisi pemilihan umum nomor 10 tahun 20...Pkpu 14 2016 perubahan atas peraturan komisi pemilihan umum nomor 10 tahun 20...
Pkpu 14 2016 perubahan atas peraturan komisi pemilihan umum nomor 10 tahun 20...
Dede Muhidin
 
Pkpu 9 2016 perubahan ketiga atas peraturan komisi pemilihan umum nomor 9 tah...
Pkpu 9 2016 perubahan ketiga atas peraturan komisi pemilihan umum nomor 9 tah...Pkpu 9 2016 perubahan ketiga atas peraturan komisi pemilihan umum nomor 9 tah...
Pkpu 9 2016 perubahan ketiga atas peraturan komisi pemilihan umum nomor 9 tah...
Dede Muhidin
 
Pkpu 12 2016 perubahan atas peraturan komisi pemilihan umum nomor 7 tahun 201...
Pkpu 12 2016 perubahan atas peraturan komisi pemilihan umum nomor 7 tahun 201...Pkpu 12 2016 perubahan atas peraturan komisi pemilihan umum nomor 7 tahun 201...
Pkpu 12 2016 perubahan atas peraturan komisi pemilihan umum nomor 7 tahun 201...
Dede Muhidin
 
Sk tim penyusun rkp des
Sk tim penyusun rkp desSk tim penyusun rkp des
Sk tim penyusun rkp des
Abdul Kohar
 
Hak kewajiban serta tanggung jawab warga negara dan perananya
Hak kewajiban serta tanggung jawab warga negara dan perananyaHak kewajiban serta tanggung jawab warga negara dan perananya
Hak kewajiban serta tanggung jawab warga negara dan perananya
Rezy Marsellina
 
Tatib pemilihan kepala desa
Tatib pemilihan kepala desaTatib pemilihan kepala desa
Tatib pemilihan kepala desa
Sukardi Juniardi
 

Andere mochten auch (20)

Produk hukum pilkades
Produk hukum pilkadesProduk hukum pilkades
Produk hukum pilkades
 
Perbawaslu no. 2 tahun 2015 ttg perubahan perbawaslu no. 11 tahun 2014 ttg pe...
Perbawaslu no. 2 tahun 2015 ttg perubahan perbawaslu no. 11 tahun 2014 ttg pe...Perbawaslu no. 2 tahun 2015 ttg perubahan perbawaslu no. 11 tahun 2014 ttg pe...
Perbawaslu no. 2 tahun 2015 ttg perubahan perbawaslu no. 11 tahun 2014 ttg pe...
 
Tugas ppkn workshop edit
Tugas ppkn workshop editTugas ppkn workshop edit
Tugas ppkn workshop edit
 
UU no.15 tahun 2011 tentang penyelenggaraan pemilu
UU no.15 tahun 2011 tentang penyelenggaraan pemilu UU no.15 tahun 2011 tentang penyelenggaraan pemilu
UU no.15 tahun 2011 tentang penyelenggaraan pemilu
 
UU No, 2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentinga...
UU No, 2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentinga...UU No, 2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentinga...
UU No, 2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentinga...
 
Kompilasi uu no. 1 tahun 2015 beserta perubahan dengan uu no. 8 tahun 2015
Kompilasi uu no. 1 tahun 2015 beserta perubahan dengan uu no. 8 tahun 2015Kompilasi uu no. 1 tahun 2015 beserta perubahan dengan uu no. 8 tahun 2015
Kompilasi uu no. 1 tahun 2015 beserta perubahan dengan uu no. 8 tahun 2015
 
Pkpu 7 2016 perubahan kedua atas peraturan kpu ri nomor 3 tahun 2016 tentang ...
Pkpu 7 2016 perubahan kedua atas peraturan kpu ri nomor 3 tahun 2016 tentang ...Pkpu 7 2016 perubahan kedua atas peraturan kpu ri nomor 3 tahun 2016 tentang ...
Pkpu 7 2016 perubahan kedua atas peraturan kpu ri nomor 3 tahun 2016 tentang ...
 
Pkpu 14 2016 perubahan atas peraturan komisi pemilihan umum nomor 10 tahun 20...
Pkpu 14 2016 perubahan atas peraturan komisi pemilihan umum nomor 10 tahun 20...Pkpu 14 2016 perubahan atas peraturan komisi pemilihan umum nomor 10 tahun 20...
Pkpu 14 2016 perubahan atas peraturan komisi pemilihan umum nomor 10 tahun 20...
 
Pkpu 9 2016 perubahan ketiga atas peraturan komisi pemilihan umum nomor 9 tah...
Pkpu 9 2016 perubahan ketiga atas peraturan komisi pemilihan umum nomor 9 tah...Pkpu 9 2016 perubahan ketiga atas peraturan komisi pemilihan umum nomor 9 tah...
Pkpu 9 2016 perubahan ketiga atas peraturan komisi pemilihan umum nomor 9 tah...
 
Peraturan organisasi tentang pembagian tugas dan wewenang pcnu kab. pati 2013...
Peraturan organisasi tentang pembagian tugas dan wewenang pcnu kab. pati 2013...Peraturan organisasi tentang pembagian tugas dan wewenang pcnu kab. pati 2013...
Peraturan organisasi tentang pembagian tugas dan wewenang pcnu kab. pati 2013...
 
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan Program, d...
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan Program, d...Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan Program, d...
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan Program, d...
 
Pkpu 12 2016 perubahan atas peraturan komisi pemilihan umum nomor 7 tahun 201...
Pkpu 12 2016 perubahan atas peraturan komisi pemilihan umum nomor 7 tahun 201...Pkpu 12 2016 perubahan atas peraturan komisi pemilihan umum nomor 7 tahun 201...
Pkpu 12 2016 perubahan atas peraturan komisi pemilihan umum nomor 7 tahun 201...
 
Tutorial #4 - SACS Basic
Tutorial #4 - SACS BasicTutorial #4 - SACS Basic
Tutorial #4 - SACS Basic
 
Tutorial #1 - SACS Basic
Tutorial #1 - SACS BasicTutorial #1 - SACS Basic
Tutorial #1 - SACS Basic
 
Tutorial #2 - SACS Basic
Tutorial #2 - SACS BasicTutorial #2 - SACS Basic
Tutorial #2 - SACS Basic
 
Sk tim penyusun rkp des
Sk tim penyusun rkp desSk tim penyusun rkp des
Sk tim penyusun rkp des
 
UU No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
UU No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan NegaraUU No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
UU No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
 
Hak kewajiban serta tanggung jawab warga negara dan perananya
Hak kewajiban serta tanggung jawab warga negara dan perananyaHak kewajiban serta tanggung jawab warga negara dan perananya
Hak kewajiban serta tanggung jawab warga negara dan perananya
 
Petronas exploration guidelines
Petronas exploration guidelinesPetronas exploration guidelines
Petronas exploration guidelines
 
Tatib pemilihan kepala desa
Tatib pemilihan kepala desaTatib pemilihan kepala desa
Tatib pemilihan kepala desa
 

Mehr von Lesmana Putra

7. pengumuman penyerahan syarat dukungan pencalonan pemilihan gubernur dan wa...
7. pengumuman penyerahan syarat dukungan pencalonan pemilihan gubernur dan wa...7. pengumuman penyerahan syarat dukungan pencalonan pemilihan gubernur dan wa...
7. pengumuman penyerahan syarat dukungan pencalonan pemilihan gubernur dan wa...
Lesmana Putra
 

Mehr von Lesmana Putra (16)

Perbawaslu no. 6 tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi
Perbawaslu no. 6 tahun 2015 tentang Pengendalian GratifikasiPerbawaslu no. 6 tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi
Perbawaslu no. 6 tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi
 
Perbawaslu no. 5 tahun 2015 Tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan
Perbawaslu no. 5 tahun 2015 Tentang Pengawasan Tahapan PencalonanPerbawaslu no. 5 tahun 2015 Tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan
Perbawaslu no. 5 tahun 2015 Tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan
 
Perbawaslu no. 4 tahun 2015 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Daftar ...
Perbawaslu no. 4 tahun 2015 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Daftar ...Perbawaslu no. 4 tahun 2015 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Daftar ...
Perbawaslu no. 4 tahun 2015 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Daftar ...
 
Perbawaslu no. 3 tahun 2015 Tentang Perubahan Ketiga Atas Perbawaslu Nomor 10...
Perbawaslu no. 3 tahun 2015 Tentang Perubahan Ketiga Atas Perbawaslu Nomor 10...Perbawaslu no. 3 tahun 2015 Tentang Perubahan Ketiga Atas Perbawaslu Nomor 10...
Perbawaslu no. 3 tahun 2015 Tentang Perubahan Ketiga Atas Perbawaslu Nomor 10...
 
Perbawaslu no. 2 tahun 2015 ttg perubahan perbawaslu no. 11 tahun 2014 ttg pe...
Perbawaslu no. 2 tahun 2015 ttg perubahan perbawaslu no. 11 tahun 2014 ttg pe...Perbawaslu no. 2 tahun 2015 ttg perubahan perbawaslu no. 11 tahun 2014 ttg pe...
Perbawaslu no. 2 tahun 2015 ttg perubahan perbawaslu no. 11 tahun 2014 ttg pe...
 
Panduan KPU Kab/kota dalam Pemutakhiran Data Pemilih
Panduan KPU Kab/kota dalam Pemutakhiran Data PemilihPanduan KPU Kab/kota dalam Pemutakhiran Data Pemilih
Panduan KPU Kab/kota dalam Pemutakhiran Data Pemilih
 
Mari awasi Bersama I
Mari awasi Bersama IMari awasi Bersama I
Mari awasi Bersama I
 
Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan badan p...
Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan badan p...Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan badan p...
Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan badan p...
 
Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2015 tentnag Standar Komepetensi Jabatan Pimp...
Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2015 tentnag Standar Komepetensi Jabatan Pimp...Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2015 tentnag Standar Komepetensi Jabatan Pimp...
Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2015 tentnag Standar Komepetensi Jabatan Pimp...
 
7. pengumuman penyerahan syarat dukungan pencalonan pemilihan gubernur dan wa...
7. pengumuman penyerahan syarat dukungan pencalonan pemilihan gubernur dan wa...7. pengumuman penyerahan syarat dukungan pencalonan pemilihan gubernur dan wa...
7. pengumuman penyerahan syarat dukungan pencalonan pemilihan gubernur dan wa...
 
Peraturan KPU Nomor 9 tahun 2015 tentang pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wa...
Peraturan KPU Nomor 9 tahun 2015 tentang pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wa...Peraturan KPU Nomor 9 tahun 2015 tentang pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wa...
Peraturan KPU Nomor 9 tahun 2015 tentang pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wa...
 
Peraturan KPU Nomor 8 tahun 2015 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gube...
Peraturan KPU Nomor 8 tahun 2015 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gube...Peraturan KPU Nomor 8 tahun 2015 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gube...
Peraturan KPU Nomor 8 tahun 2015 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gube...
 
Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Reklame
Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan ReklamePeraturan Daerah Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Reklame
Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Reklame
 
Perda kota depok thn 2012 no 16 ttg pembinaan dan pengawasan ketertiban umum
Perda kota depok thn 2012 no 16 ttg pembinaan dan pengawasan ketertiban umumPerda kota depok thn 2012 no 16 ttg pembinaan dan pengawasan ketertiban umum
Perda kota depok thn 2012 no 16 ttg pembinaan dan pengawasan ketertiban umum
 
Undang Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu
Undang Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara PemiluUndang Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu
Undang Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu
 
Undang Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor ...
Undang Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor ...Undang Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor ...
Undang Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor ...
 

Kürzlich hochgeladen

Etika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.ppt
Etika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.pptEtika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.ppt
Etika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.ppt
AlMaliki1
 

Kürzlich hochgeladen (10)

HUKUM PERDATA di Indonesia (dasar-dasar Hukum Perdata)
HUKUM PERDATA di Indonesia (dasar-dasar Hukum Perdata)HUKUM PERDATA di Indonesia (dasar-dasar Hukum Perdata)
HUKUM PERDATA di Indonesia (dasar-dasar Hukum Perdata)
 
Etika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.ppt
Etika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.pptEtika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.ppt
Etika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.ppt
 
PENANGANAN PELANGGARAN PEMILU TAHUN 2024.pptx
PENANGANAN PELANGGARAN PEMILU TAHUN 2024.pptxPENANGANAN PELANGGARAN PEMILU TAHUN 2024.pptx
PENANGANAN PELANGGARAN PEMILU TAHUN 2024.pptx
 
Hukum Adat Islam Institut Agama Islam Negeri Bone.pptx
Hukum Adat Islam Institut Agama Islam Negeri Bone.pptxHukum Adat Islam Institut Agama Islam Negeri Bone.pptx
Hukum Adat Islam Institut Agama Islam Negeri Bone.pptx
 
HAK PATEN yang merupakan salah satu bagian dari HAKI
HAK PATEN yang merupakan salah satu bagian dari HAKIHAK PATEN yang merupakan salah satu bagian dari HAKI
HAK PATEN yang merupakan salah satu bagian dari HAKI
 
Sosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan Pendahuluan
Sosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan PendahuluanSosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan Pendahuluan
Sosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan Pendahuluan
 
Sesi 3 MKDU 4221 PAI 2020 Universitas Terbuka
Sesi 3 MKDU 4221 PAI 2020 Universitas TerbukaSesi 3 MKDU 4221 PAI 2020 Universitas Terbuka
Sesi 3 MKDU 4221 PAI 2020 Universitas Terbuka
 
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertama
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertamaLuqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertama
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertama
 
2. MACAM MACAM KORBAN.ppt Materi Kuliah Hukum Viktimologi
2. MACAM MACAM KORBAN.ppt Materi Kuliah Hukum Viktimologi2. MACAM MACAM KORBAN.ppt Materi Kuliah Hukum Viktimologi
2. MACAM MACAM KORBAN.ppt Materi Kuliah Hukum Viktimologi
 
BENTUK NEGARA ,BENTUK PEMERINTAHAN DAN SISTEM PEMERINTAHAN
BENTUK NEGARA ,BENTUK PEMERINTAHAN DAN SISTEM PEMERINTAHANBENTUK NEGARA ,BENTUK PEMERINTAHAN DAN SISTEM PEMERINTAHAN
BENTUK NEGARA ,BENTUK PEMERINTAHAN DAN SISTEM PEMERINTAHAN