Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.
Syarat dan Ketentuan Pembangunan
dan Pengembangan
I. Bangunan Gedung
II. Perumahan dan Kawasan Permukiman
III. Rumah Susun
IV. Pusat Perbelanjaan
V. Kawasan Industri
VI. Pe...
I. Bangunan Gedung
Dasar Hukum:
• Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
• Undang-Undang Nomor 26 Tahun...
• Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha,
Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah
• Peraturan ...
• Peraturan Daerah Ibukota DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi
• Peratur...
A. Pre-Construction
1. Izin Lokasi
• Izin lokasi merupakan dasar untuk melakukan pembebasan lahan
dalam rangka pemanfaatan...
No. Kegiatan usaha Skala Luas Tanah
1. Perumahan dan Pemukiman
400 Ha (1 Propinsi)
4.000 Ha (seluruh
Indonesia)
2. Kawasan...
Izin Lokasi diberikan untuk jangka waktu sebagai berikut:
• Izin Lokasi seluas sampai dengan 25 Ha : 1 (satu) tahun;
• Izi...
Tata Ruang Wilayah DKI Jakarta
Keputusan Gubernur Nomor 640 Tahun
1992 tentang Ketentuan Terhadap
Pembebasan Lokasi/Lahan ...
2. Keterangan Rencana Kota (Advice Planning)
• Keterangan rencana kabupaten/kota adalah informasi tentang
persyaratan tata...
• Surat keterangan rencana kabupaten / kota merupakan ketentuan yang berlaku
untuk lokasi yang bersangkutan dan berisi:
▫ ...
3. Izin Peruntukan
• Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah diberikan berdasarkan izin
lokasi. Izin Penggunaan Pemanfaatan Tana...
Keputusan Gubernur Nomor 41 Tahun 2001 tentang Tata Cara Penerimaan
Kewajiban dari Pemegang SIPPT kepada Pemerintah DKI Ja...
4. Status Hak atas Tanah
• Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar
Pokok-Pokok Agraria (“UUPA”)
• Hak-ha...
c. Hak pakai adalah hak untuk menggunakan dan/atau memungut
hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh Negara atau tanah...
d. Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai diatas Hak Pengelolaan
• Hak Pengelolaan (“HPL”) adalah hak menguasai dari Negara yang...
5. Bangunan Gedung Hijau
• Bangunan gedung hijau adalah bangunan gedung yang bertanggung
jawab terhadap lingkungan dan sum...
• Bangunan gedung dengan dengan jenis dan luasan tertentu wajib
memenuhi persyaratan bangunan gedung hijau, sebagai beriku...
Persyaratan teknis bangunan gedung hijau untuk bangunan gedung
baru meliputi:
1. efisiensi energi;
2. efisiensi air;
3. ku...
• Pengawasan atas pelaksanaan ketentuan bangunan gedung hijau secara
teknis dan operasional dilakukan oleh Dinas Pengawasa...
• Gedung eksisting merupakan gedung dalam tahap pelaksanaan konstruksi
dan/atau sudah dalam tahap pemanfaatan pada saat Pe...
B. Construction
1. Izin Pendahuluan
• Sebelum IMB diterbitkan, permohonan dapat mengajukan
Permohonan Izin Pendahuluan (“I...
b. IP Pondasi
Izin untuk melakukan kegiatan pekerjaan pondasi yang meliputi:
penggalian tanah, dewatering, pelaksanaan pon...
2. TPAK (Tim Penasehat Arsitektur Kota)
Tim ahli di bidang teknis arsitektur dan perkotaan yang bertugas
memberikan pertim...
3. TPKB (Tim Penasihat Konstruksi Bangunan)
Tim ahli di bidang teknis struktur/konstruksi yang bertugas memberikan
pertimb...
4. TPIB (Tim Penasihat Instalasi Bangunan)
Tim ahli di bidang teknis instalasi bangunan gedung yang bertugas
memberikan pe...
• Bangunan yang memiliki basement kecuali bangunan gedung fungsi
hunian rumah tinggal tunggal dan deret;
• Bangunan yang d...
5. Izin Pelaku Teknis Bangunan (IPTB)
• Adalah izin yang diberikan oleh Dinas Pengawasan dan Penertiban
Bangunan Gedung ke...
6. Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
• IMB merupakan dasar dalam mendirikan bangunan dalam rangka
pemanfaatan ruang.
• IMB di...
Peraturan Daerah DKI
Jakarta Nomor 7 Tahun
2010 tentang Bangunan
Gedung
• Perda DKI Jakarta No.
7/2010
Perizinan yang dibe...
C. Post-Construction
1. Sertifikat Laik Fungsi (SLF)
• Sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah terhadap bangunan
...
Dasar Hukum:
Perumahan:
• Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan
Permukiman
• Peraturan Menteri Pe...
33
Bangunan Gedung:
→ lihat pada penjelasan halaman 3-5
Lingkungan:
• Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindung...
Lalu Lintas:
• Undang-Undang Lalu Lintas Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu
Lintas dan Angkutan Jalan
• Peraturan Pemerintah...
A. Definisi
Perumahan dan kawasan permukiman adalah satu kesatuan sistem
yang terdiri atas pembinaan, penyelenggaraan peru...
B. Pre-Construction
1. Persyaratan Administratif
2. Persyaratan Teknik
3. Persyaratan Ekologi
4. Persyaratan Lain
36
1. Persyaratan Administratif
a. Izin Usaha Perumahan
Izin Usaha Perumahan merupakan izin yang wajib dimiliki oleh
perusaha...
38
b. Izin lokasi
→ lihat pada penjelasan halaman 6-9
c. Keterangan Rencana Kota (Advice Planning)
→ lihat pada penjelasan...
2. Persyaratan Teknis
Persyaratan struktur bangunan
• Setiap bangunan gedung harus memenuhi persyaratan fungsi
utama bangu...
3. Persyaratan Ekologis
Analisa Dampak Lingkungan/UKL-UPL
Bidang usaha yang wajib AMDAL adalah:
40
No Jenis Kegiatan Skala...
• Setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak sesuai dengan kriteria
wajib AMDAL diwajibkan mempunyai UKL-UPL.
Izin Lingkung...
4. Persyaratan Lain
a. Analisa Dampak Lalu Lintas
• Analisa dampak lalu lintas adalah setiap rencana pembangunan
pusat keg...
• Hasil analisis dampak lalu lintas harus mendapat persetujuan dari:
(i) menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana d...
Kegiatan-kegiatan yang wajib dilakukan analisa dampak lalu lintas, adalah
sebagai berikut:
• Pusat kegiatan berupa: (i) ke...
b. Hunian Berimbang
• Adalah perumahan dan kawasan permukiman yang dibangun secara
berimbang dengan komposisi tertentu dal...
Perumahan, permukiman, lingkungan hunian, dan kawasan
permukiman diatur dengan skala sebagai berikut:
a. perumahan dengan ...
• Penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman dengan hunian
berimbang harus memenuhi persyaratan komposisi sebagai be...
(iii) Dalam hal hanya membangun rumah mewah, setiap orang wajib
membangun sekurang-kurangnya 2 (dua) rumah menengah dan
ru...
C. Construction
Izin Mendirikan bangunan
→ lihat pada penjelasan halaman 29-30
49
D. Post-Construction
1. Sertifikat Laik Fungsi
→ lihat pada penjelasan halaman 31
2. Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung
→ l...
Dasar hukum
• Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun
• Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1988 tentang Ruma...
52
Bangunan Gedung:
→ lihat pada penjelasan halaman 3-5
Lingkungan:
→ lihat pada penjelasan halaman 33
Lalu Lintas:
→ liha...
A. Definisi
• Rumah susun adalah bangunan gedung bertingkat yang dibangun
dalam suatu lingkungan yang terbagi dalam bagian...
1. Persyaratan Administratif
a. Izin lokasi
→ lihat pada penjelasan halaman 6-9
b. Keterangan Rencana Kota (Advice Plannin...
2. Persyaratan Teknis
Persyaratan Struktur Bangunan
Setiap bangunan gedung harus memenuhi persyaratan fungsi utama
banguna...
4. Persyaratan lain
a. Pertelaan
• Pertelaan menunjukkan batas yang jelas dari masing-masing
satuan rumah susun, bagian be...
b. Analisa Dampak Lalu Lintas
→ lihat pada penjelasan halaman 43-45
c. Pengembang yang membangun rumah susun umum milik
da...
f. Rumah Susun Umum
Pengembang wajib menyediakan rumah susun umum minimal 20%
dari total luas rumah susun komersial yang d...
C. Construction
1. Izin Pendahuluan
→ lihat pada penjelasan halaman 22-23
2. TPAK
→ lihat pada penjelasan halaman 24
3. TP...
D. Post-Construction
1. Sertifikat Laik Fungsi
Pengembang wajib mengajukan permohonan sertifikat laik fungsi
kepada bupati...
3. Akta Pemisahan Tanah
• Merupakan tanda bukti pemisahan rumah susun atas satuan-
satuan rumah susun yang meliputi bagian...
Dasar Hukum
Pusat Perbelanjaan
• Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2003 tentang
Pedoman Penataan dan Pem...
63
Bangunan Gedung:
→ lihat pada penjelasan halaman 3-5
Lingkungan:
→ lihat pada penjelasan halaman 33
Lalu Lintas:
→ liha...
A. Definisi
Pusat Perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri dari
satu atau beberapa bangunan yang didirikan sec...
B. Pre-Construction
1. Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP)
Adalah izin untuk dapat melaksanakan usaha pengelolaan
Pusat P...
Untuk mendapat Izin Usaha Pusat perbelanjaan, harus
mempunyai izin-izin sebagai berikut:
a. Izin Prinsip
izin yang diberik...
c. Izin Gangguan (HO)
Pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi
atau badan di lokasi tertentu yang dapat m...
e. Rencana Kemitraan dengan Usaha Kecil
Setiap penyelenggaraan kegiatan usaha perpasaran swasta diwajibkan
menyediakan rua...
69
(ii) Untuk jenis penyelenggaraan usaha perpasaran swasta dengan luas
efektif lantai usaha di atas 500 m2 harus menyedia...
2. Persyaratan lain:
a. AMDAL/UKL-UPL
→ lihat pada penjelasan halaman 41-42
b. Analisa Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat S...
(vi) Ketahanan dan pertumbuhan pasar tradisional sebagai sarana
UMKM
(vii) Ketersediaan fasilitas sosial dan umum
(viii) D...
d. Persyaratan lain
Pusat Perbelanjaan wajib menyediakan barang dagangan produksi dalam
negeri paling sedikit 80% dari jum...
C. Construction
1. Izin Pendahuluan
→ lihat pada penjelasan halaman 22-23
2. TPAK
→ lihat pada penjelasan halaman 24
3. TP...
D. Post-Construction
1. Sertifikat Laik Fungsi
→ lihat pada penjelasan halaman 31
2. Bukti Kepemilikan Bangunan
→ lihat pa...
E. Izin-Izin Lainnya
1. Proyek
2. Operasional I
3. Operasional II
75
a. Ijin Loading Test Pemda / Dinas P2K
Dasar Hukum: Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 129 Tahun 2012
tentang Tata Cara ...
d. Ijin Peil Banjir Dept. Pekerjaan Umum Asli
Dasar Hukum: Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 43 Tahun 2013 tentang
Pelaya...
f. Ijin Pendahuluan Penggunaan Bangunan - IPPB Pemda / Dinas
P2K
Dasar Hukum: PerGub DKI Jakarta No. 85/2006
• Izin Penggu...
h. Pengesahan Pemakaian Sementara Bejana Tekanan Dept. Tenaga Kerja
Asli
Dasar Hukum: Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor...
2. Operasional I
a. Ijin Genset Departemen Tenaga Kerja
Dasar Hukum: PerGub No. 19/2008
Genset merupakan pesawat tenaga pr...
e. Ijin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
→ lihat pada penjelasan halaman 59
f. Ijin Lift Departemen Tenaga Kerja
Dasar Huku...
h. Ijin Pemanfaatan Lahan Parkir Pemda / Dinas Perparkiran
Dasar Hukum: Peraturan Daerah DKI Jakarta No. 102 Tahun
2013 te...
l. Ijin Pengelolaan Air Limbah / STP Dept. Pertambangan &
Energi
Dasar Hukum: Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 122
tah...
m. Surat Ijin Penggunaan Air Baku / Tanah - SIPA Dept.
Pertambangan & Energi
Dasar Hukum: Peraturan Pemerintah Nomor 43 Ta...
3. Operasional II
a. Rekomendasi untuk IPB Dinas Pemadam Kebakaran 5 Tahun Asli
b. Rekomendasi untuk Pemasangan Alarm Keba...
f. Ijin Papan Reklame
Dasar Hukum: Peraturan Daerah DKI Jakarta No 7 Tahun 2004
tentang Penyelenggaraan Reklame
• Setiap p...
Dasar Hukum
Perindustrian:
• Undang-Undang Nomor 3 tahun 2014 tentang Perindustrian
• Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun ...
88
Bangunan Gedung:
→ lihat pada penjelasan halaman 3-5
Lingkungan:
→ lihat pada penjelasan halaman 33
Lalu Lintas:
→ liha...
Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiataan industri
yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang ...
1. Persetujuan Prinsip
• Persetujuan Prinsip merupakan persetujuan awal terhadap rencana
investasi yang akan ditanamkan ol...
Perusahaan Kawasan Industri yang telah memperoleh
persetujuan prinsip paling lama 2 (dua) tahun, wajib telah:
a. Memiliki ...
e. Melakukan penyusunan rencana tapak tanah;
f. Melakukan pematangan tanah;
g. Melaksanakan perencanaan dan pembangunan pr...
2. Izin Peruntukan
→ lihat pada penjelasan halaman 12-13
3. Izin Usaha Kawasan Industri
Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI)...
4. Analisa Dampak Lalu Lintas:
→ lihat pada penjelasan halaman 43-45
5. Persyaratan Lain
Menyediakan lahan bagi kegiatan u...
C. Construction
1. Izin Pendahuluan
→ lihat pada penjelasan halaman 22-23
2. TPAK
→ lihat pada penjelasan halaman 24
3. TP...
D. Post-Construction
1. Sertifikat Laik Fungsi
→ lihat pada penjelasan halaman 31
2. Bukti Kepemilikan Bangunan
→ lihat pa...
VI. Perhotelan
Dasar Hukum
• Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan
• Peraturan Menteri Pariwisata dan E...
• Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 132 Tahun 2012 tentang
Pendaftaran Usaha Pariwisata
98
99
Bangunan Gedung:
→ lihat pada penjelasan halaman 3-5
Lingkungan:
→ lihat pada penjelasan halaman 33
Lalu Lintas:
→ liha...
A. Definisi
• Hotel adalah penyediaan akomodasi secara harian berupa kamar-
kamar di dalam 1 (satu) bangunan, yang dapat d...
B. Pre-Construction
1. Persyaratan Administratif
2. Persyaratan Teknik
3. Persyaratan Ekologi
4. Persyaratan Lain
101
1. Persyaratan Administratif
a. Tanda Daftar Sementara Usaha Pariwisata (TDSUP)
Setiap usaha pariwisata yang memerlukan ba...
b. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP)
• TDUP adalah dokumen resmi yang membuktikan bahwa usaha
pariwisata yang dilakukan...
c. Izin lokasi/SP3L
→ lihat pada penjelasan halaman 6-9
d. Keterangan Rencana Kota (Advice Planning)
→ lihat pada penjelas...
2. Persyaratan Teknis
Persyaratan Struktur Bangunan
Setiap bangunan gedung harus memenuhi persyaratan fungsi utama
banguna...
4. Persyaratan lain
a. Analisa Dampak Lalu Lintas
→ lihat pada penjelasan halaman 43-45
b. Izin Gangguan (HO)
→ lihat pada...
C. Construction
1. Izin Pendahuluan
→ lihat pada penjelasan halaman 22-23
2. TPAK
→ lihat pada penjelasan halaman 24
3. TP...
D. Post-Construction
1. Sertifikat Laik Fungsi
→ lihat pada penjelasan halaman 31
2. Bukti Kepemilikan Bangunan
→ lihat pa...
VII. Perkantoran
Dasar Hukum
Bangunan Gedung:
→ lihat pada penjelasan halaman 3-5
Lingkungan:
→ lihat pada penjelasan hala...
A. Pre-Construction
1. Persyaratan Administratif
2. Persyaratan Teknik
3. Persyaratan Ekologi
4. Persyaratan Lain
110
1. Persyaratan Administratif
a. Izin lokasi/SP3L
→ lihat pada penjelasan halaman 6-9
b. Keterangan Rencana Kota (Advice Pl...
2. Persyaratan Teknis
Persyaratan Struktur Bangunan
Setiap bangunan gedung harus memenuhi persyaratan fungsi utama
banguna...
4. Persyaratan lain
a. Analisa Dampak Lalu Lintas
→ lihat pada penjelasan halaman 43-45
b. Izin Gangguan (HO)
→ lihat pada...
B. Construction
1. Izin Pendahuluan
→ lihat pada penjelasan halaman 22-23
2. TPAK
→ lihat pada penjelasan halaman 24
3. TP...
C. Post-Construction
1. Sertifikat Laik Fungsi
→ lihat pada penjelasan halaman 31
2. Bukti Kepemilikan Bangunan
→ lihat pa...
Leks&Co
Menara Palma 17 Floor, Suite17-02B
Jl. HR. Rasuna Said Blok X2 Kav.6
Kuningan, Jakarta 12950, Indonesia
T. +62 21 ...
Nächste SlideShare
Wird geladen in …5
×

Syarat dan ketentuan pembangunan & pengembangan

66.476 Aufrufe

Veröffentlicht am

Veröffentlicht in: Recht

Syarat dan ketentuan pembangunan & pengembangan

  1. 1. Syarat dan Ketentuan Pembangunan dan Pengembangan
  2. 2. I. Bangunan Gedung II. Perumahan dan Kawasan Permukiman III. Rumah Susun IV. Pusat Perbelanjaan V. Kawasan Industri VI. Perhotelan VII. Perkantoran Outline 2
  3. 3. I. Bangunan Gedung Dasar Hukum: • Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung • Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang • Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung • Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang 3
  4. 4. • Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah • Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 29/PRT/M/2006 Tahun 2006 tentang Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung • Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 06/PRT/M/2007 tentang Pedoman Umum Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan • Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1999 tentang Izin Lokasi • Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 7 Tahun 2010 tentang Bangunan Gedung • Peraturan Daerah Ibukota DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 4
  5. 5. • Peraturan Daerah Ibukota DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi • Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 38 Tahun 1999 tentang Bangunan Gedung Hijau • Peraturan Gubernur Nomor 129 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemberian Pelayanan di Bidang Perizinan Bangunan • Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 85 Tahun 2006 tentang Pelayanan Penerbitan Perizinan Bangunan • Keputusan Gubernur Nomor 640 Tahun 1992 tentang Ketentuan Terhadap Pembebasan Lokasi/Lahan Tanpa Izin 5
  6. 6. A. Pre-Construction 1. Izin Lokasi • Izin lokasi merupakan dasar untuk melakukan pembebasan lahan dalam rangka pemanfaatan ruang. • Surat keputusan pemberian Izin Lokasi ditandatangani oleh Bupati/Walikotamadya atau, Gubernur untuk Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 6
  7. 7. No. Kegiatan usaha Skala Luas Tanah 1. Perumahan dan Pemukiman 400 Ha (1 Propinsi) 4.000 Ha (seluruh Indonesia) 2. Kawasan resort perhotelan 200 Ha (1 Propinsi) 4.000 Ha (seluruh Indonesia) 3. Kawasan Industri 400 Ha (1 Propinsi) 4.000 Ha (seluruh Indonesia) 7
  8. 8. Izin Lokasi diberikan untuk jangka waktu sebagai berikut: • Izin Lokasi seluas sampai dengan 25 Ha : 1 (satu) tahun; • Izin Lokasi seluas lebih dari 25 Ha s/d 50 Ha : 2 (dua) tahun; • Izin Lokasi seluas lebih dari 50 Ha : 3 (tiga) tahun. 8
  9. 9. Tata Ruang Wilayah DKI Jakarta Keputusan Gubernur Nomor 640 Tahun 1992 tentang Ketentuan Terhadap Pembebasan Lokasi/Lahan Tanpa Izin dari Gubernur Kepala DKI Jakarta (“Kepgub No 640/1992”) Pembebasan lokasi/lahan pada jalur jalan protokol yang dilakukan oleh Badan/Perorangan seluas 5.000 m2 atau lebih Surat Persetujuan Prinsip Pembebasan Lokasi/Lahan (“SP3L”) WAJIB 9
  10. 10. 2. Keterangan Rencana Kota (Advice Planning) • Keterangan rencana kabupaten/kota adalah informasi tentang persyaratan tata bangunan dan lingkungan yang diberlakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota pada lokasi tertentu. Pada praktiknya, pemerintah daerah setempat akan mendelegasikan kewenangan tersebut kepada dinas terkait, di Jakarta disebut Dinas Tata Ruang. • Pemerintah daerah wajib memberikan surat keterangan rencana kabupaten/ kota untuk lokasi yang bersangkutan kepada setiap orang yang akan mengajukan permohonan izin mendirikan bangunan gedung. • Keterangan rencana kabupaten/kota, digunakan sebagai dasar penyusunan rencana teknis bangunan gedung. 10
  11. 11. • Surat keterangan rencana kabupaten / kota merupakan ketentuan yang berlaku untuk lokasi yang bersangkutan dan berisi: ▫ fungsi bangunan gedung yang dapat dibangun pada lokasi bersangkutan; ▫ ketinggian maksimum bangunan gedung yang diizinkan; ▫ jumlah lantai/lapis bangunan gedung di bawah permukaan tanah dan KTB yang diizinkan; ▫ garis sempadan dan jarak bebas minimum bangunan gedung yang diizinkan; ▫ KDB maksimum yang diizinkan; ▫ KLB maksimum yang diizinkan; ▫ KDH minimum yang diwajibkan; ▫ KTB maksimum yang diizinkan; dan ▫ jaringan utilitas kota. 11
  12. 12. 3. Izin Peruntukan • Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah diberikan berdasarkan izin lokasi. Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah merupakan dasar untuk permohonan mendirikan Bangunan. 12
  13. 13. Keputusan Gubernur Nomor 41 Tahun 2001 tentang Tata Cara Penerimaan Kewajiban dari Pemegang SIPPT kepada Pemerintah DKI Jakarta Surat Izin Penunjukan Penggunaan Tanah (“SIPPT”) Perusahaan Real Estate dan/atau Perusahaan Property dan/atau Developer dan/atau Yayasan dan/atau Perorangan yang memperoleh SIPPT dari Pemerintah DKI Jakarta untuk membangun perumahan dan/atau permohonan hak atas Tanah dalam Daerah DKI Jakarta surat izin penunjukan penggunaan tanah yang diberikan kepada para pengembang dalam rangka pengembangan suatu kawasan dan/atau guna permohonan hak atas tanah 13
  14. 14. 4. Status Hak atas Tanah • Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (“UUPA”) • Hak-hak atas Tanah: a. Hak Milik Hak milik adalah hak turun-temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah. b. Hak Guna Bangunan Hak guna bangunan adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan-bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri, dengan jangka waktu paling lama 30 tahun. 14
  15. 15. c. Hak pakai adalah hak untuk menggunakan dan/atau memungut hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh Negara atau tanah milik orang lain, yang memberi wewenang dan kewajiban yang ditentukan dalam keputusan pemberiannya oleh pejabat yang berwenang memberikannya atau dalam perjanjian dengan pemilik tanahnya, yang bukan perjanjian sewa-menyewa atau perjanjian pengolahan tanah, segala sesuatu asal tidak bertentangan dengan jiwa dan ketentuan-ketentuan UUPA. 15
  16. 16. d. Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai diatas Hak Pengelolaan • Hak Pengelolaan (“HPL”) adalah hak menguasai dari Negara yang kewenangan pelaksanaannya sebagian dilimpahkan kepada pemegang haknya, antara lain berupa perencanaan peruntukandan penggunaan tanah, penggunaan tanah untuk keperluan pelaksanaan tugasnya, penyerahan bagian-bagian dari tanah tersebut kepada pihak ketiga dan atau bekerja sama dengan pihak ketiga. • Tanah HPL dapat diberikan atau dibebankan dengan hak-hak atas tanah yaitu Hak Guna Bangunan (“HGB”) dan Hak Pakai (“HP”). HGB atas tanah HPL dan HP atas tanah HPL diberikan dengan keputusan pemberian hak oleh Menteri atau Pejabat yang ditunjuk berdasarkan usul pemegang HPL kepada calon pemegang HPL. 16
  17. 17. 5. Bangunan Gedung Hijau • Bangunan gedung hijau adalah bangunan gedung yang bertanggung jawab terhadap lingkungan dan sumber daya yang efisien dari sejak perencanaan, pelaksanaan konstruksi, pemanfaatan, pemeliharaan, sampai dekonstruksi. • Penyelenggaraan bangunan gedung dengan jenis dan luasan tertentu wajib memenuhi persyaratan bangunan gedung hijau. • Penyelenggaraan bangunan gedung meliputi bangunan gedung baru dan bangunan gedung eksisting. 17
  18. 18. • Bangunan gedung dengan dengan jenis dan luasan tertentu wajib memenuhi persyaratan bangunan gedung hijau, sebagai berikut: 18 No. Fungsi Skala Bangunan 1. Fungsi hunian, gedung rumah susun > 50.000 m2 2. fungsi usaha, bangunan gedung perdagangan > 50.000 m2 3. fungsi usaha, bangunan gedung perdagangan > 50.000 m2 4. bangunan gedung yang memiliki lebih dari satu fungsi dalam 1 (satu) massa bangunan, > 50.000 m2 5. fungsi usaha, bangunan gedung perhotelan, > 20.000 m2 6. fungsi sosial dan budaya, bangunan gedung pelayanan kesehatan > 20.000 m2 7. fungsi sosial dan budaya, bangunan gedung pelayanan pendidikan > 10.000 m2
  19. 19. Persyaratan teknis bangunan gedung hijau untuk bangunan gedung baru meliputi: 1. efisiensi energi; 2. efisiensi air; 3. kualitas udara dalam ruang; 4. pengelolaan lahan dan limbah; dan 5. pelaksanaan kegiatan konstruksi. 19
  20. 20. • Pengawasan atas pelaksanaan ketentuan bangunan gedung hijau secara teknis dan operasional dilakukan oleh Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan DKI Jakarta. Penilaian dan pengawasan tersebut dilakukan pada bangunan gedung baru dan gedung eksisting • Penilaian dan pengawasan pada bangunan gedung baru dilakukan melalui penilaian terhadap dokumen perencanaan teknis bangunan gedung. Dokumen tersebut dibuat oleh perencana yang sudah memiliki izin pelaku teknis bangunan (“IPTB”) yaitu surat izin yang dapat dipakai untuk perencanaan, pengawasan dan pengkajian. • Terhadap dokumen perencanaan teknis bangunan gedung yang telah memenuhi persyaratan bangunan gedung hijau, selanjutnya dapat diterbitkan IMB. 20
  21. 21. • Gedung eksisting merupakan gedung dalam tahap pelaksanaan konstruksi dan/atau sudah dalam tahap pemanfaatan pada saat Peraturan Gubernur Jakarta No.38/2012 tentang Bangunan Gedung Hijau ditetapkan. • Penilaian dan pengawasan pada bangunan gedung eksisting dilakukan melalui: a. pemeriksaan lapangan sesuai tahapan pelaksanaan konstruksi; b. pelaksanaan uji coba; dan c. pelaksanaan program konservasi yang mencakup bidang energi, air, kualitas udara dalam ruang dan kenyamanan termal. • Pelaksanaan konstruksi, pelaksanaan hasil uji coba dan pelaksanaan program konservasi sebagaimana dimaksud dalam huruf c diatas yang telah memenuhi persyaratan bangunan gedung hijau, selanjutnya diterbitkan SLF. 21
  22. 22. B. Construction 1. Izin Pendahuluan • Sebelum IMB diterbitkan, permohonan dapat mengajukan Permohonan Izin Pendahuluan (“IP”), IP diberikan untuk melakukan kegiatan membangun sesuai tahapan kegiatan pelaksanaan pembangunan sambil menunggu terbitnya izin definitif. • IP terdiri dari dari: a. IP Persiapan Izin untuk melakukan kegiatan pelaksanaan pagar proyek, bangsal kerja, pematangan tanah, pembongkaran bangunan atau bangunan-bangunan lama. 22
  23. 23. b. IP Pondasi Izin untuk melakukan kegiatan pekerjaan pondasi yang meliputi: penggalian tanah, dewatering, pelaksanaan pondasi dan/atau pemancangan pondasi bangunan atau bangunan-bangunan. c. IP Struktur Menyeluruh Izin untuk melakukan kegiatan pelaksanaan struktur bangunan atau bangunan-bangunan secara menyeluruh. d. IP Menyeluruh Izin untuk melakukan kegiatan pelaksanaan struktur bangunan atau bangunan-bangunan sampai selesai. 23
  24. 24. 2. TPAK (Tim Penasehat Arsitektur Kota) Tim ahli di bidang teknis arsitektur dan perkotaan yang bertugas memberikan pertimbangan teknis kepada Gubernur terhadap perencanaan bangunan gedung kriteria tertentu. Kriteria bangunan yang harus mendapat penilaian TPAK adalah: • Bangunan gedung lebih dari 8 lantai; • Bangunan gedung yang berada di sepanjang jalan protokol; • Bangunan gedung dengan kriteria pelestarian; • Bangunan gedung yang berada diatas dan/atau di bawah tanah atau air yang melintasi prasarana dan sarana umum. 24
  25. 25. 3. TPKB (Tim Penasihat Konstruksi Bangunan) Tim ahli di bidang teknis struktur/konstruksi yang bertugas memberikan pertimbangan teknis kepada Gubernur terhadap perencanaan bangunan gedung kriteria tertentu. Kriteria bangunan yang harus mendapat rekomendasi TPKB adalah: • Bangunan gedung lebih dari 8 (delapan) lantai; • Bangunan gedung dengan struktur khusus; • Bangunan yang didirikan diatas daerah reklamasi atau memiliki potensi likuifaksi; dan • Bangunan gedung dengan ketinggian lebih dari 40 m (empat puluh meter). 25
  26. 26. 4. TPIB (Tim Penasihat Instalasi Bangunan) Tim ahli di bidang teknis instalasi bangunan gedung yang bertugas memberikan pertimbangan teknis kepada Gubernur terhadap perencanaan bangunan gedung kriteria tertentu. Kriteria yang harus mendapatkan rekomendasi TPIB adalah: • Bangunan yang menggunakan daya listrik dari PLN atau diesel genset lebih dari 500 (lima ratus) kVa; • Bangunan dengan luas lantai lebih dari 5000 m2 (lima ribu meter persegi) atau ketinggian lebih dari 8 (delapan) lantai; 26
  27. 27. • Bangunan yang memiliki basement kecuali bangunan gedung fungsi hunian rumah tinggal tunggal dan deret; • Bangunan yang dilengkapi Instalasi Pendeteksi Pemadam Kebakaran, lift, dan eskalator; • Bangunan yang menggunakan Building Automation System (BAS); • Bangunan dengan penggunaan khusus, meliputi: Rumah Sakit kelas A, B, dan C, serta pabrik dan gudang dengan luas lantai lebih dari 800 m2 , hotel, mall dan apartemen; • Bangunan yang berfungsi sebagai fasilitas umum seperti pelabuhan, terminal, bandara dan lain-lain. 27
  28. 28. 5. Izin Pelaku Teknis Bangunan (IPTB) • Adalah izin yang diberikan oleh Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan Gedung kepada pelaku bangunan gedung yang terdiri dari perencana, pengawas pelaksanaan, pemelihara, dan pengkaji teknis bangunan gedung. • Setiap orang yang akan membangun bangunan gedung harus menunjuk penyedia jasa perencanaan konstruksi yang memiliki IPTB dari Kepala Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan Gedung. 28
  29. 29. 6. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) • IMB merupakan dasar dalam mendirikan bangunan dalam rangka pemanfaatan ruang. • IMB diberikan setelah pemohon memperoleh dokumen seperti SIPPT, surat bukti kepemilikan tanah, Ketetapan Rencana Kota (KRK), dan penilaian TPAK, TPKB, dan TPIB untuk jenis bangunan tertentu. 29
  30. 30. Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 7 Tahun 2010 tentang Bangunan Gedung • Perda DKI Jakarta No. 7/2010 Perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, dan/atau mengurangi bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan teknis yang berlaku • IMB 30
  31. 31. C. Post-Construction 1. Sertifikat Laik Fungsi (SLF) • Sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah terhadap bangunan gedung yang telah selesai dibangun dan telah memenuhi persyaratan kelaikan fungsi berdasarkan hasil pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan gedung sebagai syarat untuk dapat dimanfaatkan. 2. Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung • Surat keterangan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pemilik bangunan gedung sebagai bukti kepemilikan bangunan gedung yang telah selesai dibangun berdasarkan IMB dan SLF sesuai dengan persyaratan administratif dan teknis yang berlaku, 31
  32. 32. Dasar Hukum: Perumahan: • Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman • Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 10 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan Hunian Berimbang • Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 10 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan Hunian Berimbang II. Perumahan dan Permukiman 32
  33. 33. 33 Bangunan Gedung: → lihat pada penjelasan halaman 3-5 Lingkungan: • Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup • Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan • Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup • Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 tahun 2010 tentang Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup
  34. 34. Lalu Lintas: • Undang-Undang Lalu Lintas Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan • Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas 34
  35. 35. A. Definisi Perumahan dan kawasan permukiman adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas pembinaan, penyelenggaraan perumahan, penyelenggaraan kawasan permukiman, pemeliharaan dan perbaikan, pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh, penyediaan tanah, pendanaan dan sistem pembiayaan, serta peran masyarakat. 35
  36. 36. B. Pre-Construction 1. Persyaratan Administratif 2. Persyaratan Teknik 3. Persyaratan Ekologi 4. Persyaratan Lain 36
  37. 37. 1. Persyaratan Administratif a. Izin Usaha Perumahan Izin Usaha Perumahan merupakan izin yang wajib dimiliki oleh perusahaan pengembang perumahan untuk memulai pelaksanaan kegiatan produksi/operasi. Berdasarkan Pasal 31 ayat (12) Peraturan Kepala BKPM Nomor 5 Tahun 2013, menyatakan bahwa Penanam Modal Asing yang telah memiliki Izin Usaha yang diterbitkan oleh PTSP BKPM, PTSP KPBPB atau PTSP KEK sebagai izin untuk memulai operasi, tidak diperlukan lagi untuk memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah. 37
  38. 38. 38 b. Izin lokasi → lihat pada penjelasan halaman 6-9 c. Keterangan Rencana Kota (Advice Planning) → lihat pada penjelasan halaman 10-11 d. Izin Peruntukan → lihat pada penjelasan halaman 12-13 e. Status Hak atas Tanah → lihat pada penjelasan halaman 14-16
  39. 39. 2. Persyaratan Teknis Persyaratan struktur bangunan • Setiap bangunan gedung harus memenuhi persyaratan fungsi utama bangunan. • Fungsi bangunan gedung dapat dikelompokkan dalam fungsi hunian, fungsi keagamaan, fungsi usaha, fungsi sosial dan budaya, dan fungsi khusus. 39
  40. 40. 3. Persyaratan Ekologis Analisa Dampak Lingkungan/UKL-UPL Bidang usaha yang wajib AMDAL adalah: 40 No Jenis Kegiatan Skala 1. Pembangunan Bangunan Gedung - Luas lahan ≥ 5 ha - Bangunan ≥ 10.000 m2 2. Pembangunan Perumahan dan kawasan Permukiman dengan pengelola tertentu: a. Kota metropolitan, luas ≥ 25 ha a. Kota besar, luas ≥ 50 ha a. Kota sedang dan kecil, luas ≥ 100 ha a. Untuk keperluan settlement transmigrasi ≥ 2000 ha
  41. 41. • Setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak sesuai dengan kriteria wajib AMDAL diwajibkan mempunyai UKL-UPL. Izin Lingkungan • Izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin Usaha dan/atau Kegiatan. 41
  42. 42. 4. Persyaratan Lain a. Analisa Dampak Lalu Lintas • Analisa dampak lalu lintas adalah setiap rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang akan menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan wajib dilakukan analisis dampak lalu lintas. • Pengembang atau pembangun melakukan analisis dampak lalu lintas dengan menunjuk lembaga konsultan yang memiliki tenaga ahli bersertifikat. 42
  43. 43. • Hasil analisis dampak lalu lintas harus mendapat persetujuan dari: (i) menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, untuk jalan nasional; (ii) gubernur, untuk jalan provinsi; (iii) bupati, untuk jalan kabupaten dan/atau jalan desa; (iv) walikota, untuk jalan kota. • Untuk memperoleh persetujuan diatas, pengembang atau pembangun harus menyampaikan hasil analisis dampak lalu lintas kepada menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, gubernur, bupati, atau walikota sesuai dengan kewenangannya. 43
  44. 44. Kegiatan-kegiatan yang wajib dilakukan analisa dampak lalu lintas, adalah sebagai berikut: • Pusat kegiatan berupa: (i) kegiatan perdagangan (pusat berbelanjaan mall dan pertokoan). (ii) perkantoran, (iii) industri, (iv) fasilitas pendidikan, (v) fasilitas pelayanan umum, dan/atau kegiatan lain yang dapat menimbulkan bangkitan dan/atau tarikan lalu lintas • Permukiman berupa: (i) perumahan dan permukiman, (ii) rumah susun dan apartemen; dan/atau (iii) permukiman yang dapat menimbulkan bangkitan dan/atau tarikan lalu lintas • Infrastruktur berupa: (i) akses ke dan dari jalan tol, (ii) pelabuhan, (iii) banda udara, (iv) terminal, (v) stasiun kereta api, (vi) pool kendaraan, (vii) fasilitas parkir untuk umum; dan/atau (viii) infrastruktur lainnya. 44
  45. 45. b. Hunian Berimbang • Adalah perumahan dan kawasan permukiman yang dibangun secara berimbang dengan komposisi tertentu dalam bentuk rumah tunggal dan rumah deret antara rumah sederhana, rumah menengah dan rumah mewah, atau dalam bentuk rumah susun antara rumah susun umum dan rumah susun komersial, atau dalam bentuk rumah tapak dan rumah susun umum. 45
  46. 46. Perumahan, permukiman, lingkungan hunian, dan kawasan permukiman diatur dengan skala sebagai berikut: a. perumahan dengan jumlah rumah sekurang-kurangnya 15 (lima belas) sampai dengan 1.000 (seribu) rumah; b. permukiman dengan jumlah rumah sekurang-kurangnya 1.000 (seribu) sampai dengan 3.000 (tiga ribu) rumah; c. lingkungan hunian dengan jumlah rumah sekurang-kurangnya 3.000 (tiga ribu) sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) rumah; d. kawasan permukiman dengan jumlah rumah lebih dari 10.000 (sepuluh ribu) rumah. 46
  47. 47. • Penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman dengan hunian berimbang harus memenuhi persyaratan komposisi sebagai berikut: (i) Komposisi jumlah rumah merupakan perbandingan jumlah rumah sederhana, jumlah rumah menengah, dan jumlah rumah mewah. Perbandingan jumlah tersebut sekurang-kurangnya 3 : 2 : 1 yaitu 3 (tiga) atau lebih rumah sederhana berbanding 2 (dua) rumah menengah berbanding 1 (satu) rumah mewah. (ii) Komposisi luasan lahan merupakan perbandingan luas lahan untuk rumah sederhana, terhadap luas lahan keseluruhan. Luasan lahan rumah sederhana tersebut, sekurang-kurangnya 25% dari luas lahan keseluruhan dengan jumlah rumah sederhana sekurang-kurangnya sama dengan jumlah rumah mewah ditambah jumlah rumah menengah. 47
  48. 48. (iii) Dalam hal hanya membangun rumah mewah, setiap orang wajib membangun sekurang-kurangnya 2 (dua) rumah menengah dan rumah sederhana 3 (tiga) kali jumlah rumah mewah yang akan dibangun. (iv) Dalam hal hanya membangun rumah menengah, setiap orang wajib membangun rumah sederhana sekurang-kurangnya 1 ½ (satu setengah) kali jumlah rumah menengah yang akan dibangun. (v) Dalam hal Pengembang tidak dapat membangun rumah sederhana, Pengembang perumahan dapat membangun Rumah Susun Umum yang jumlahnya senilai dengan harga kewajiban membangun Rumah Sederhana dalam satu hamparan yang sama. 48
  49. 49. C. Construction Izin Mendirikan bangunan → lihat pada penjelasan halaman 29-30 49
  50. 50. D. Post-Construction 1. Sertifikat Laik Fungsi → lihat pada penjelasan halaman 31 2. Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung → lihat pada penjelasan halaman 31 50
  51. 51. Dasar hukum • Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun • Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1988 tentang Rumah Susun • Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pembangunan Rumah Susun Sederhana • Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1989 tentang Bentuk dan Tatacara Pengisian Serta Pendaftaran Akta Pemisahan Rumah Susun III. Rumah Susun 51
  52. 52. 52 Bangunan Gedung: → lihat pada penjelasan halaman 3-5 Lingkungan: → lihat pada penjelasan halaman 33 Lalu Lintas: → lihat pada penjelasan halaman 34
  53. 53. A. Definisi • Rumah susun adalah bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional, baik dalam arah horizontal maupun vertikal dan merupakan satuan-satuan yang masing-masing dapat dimiliki dan digunakan secara terpisah, terutama untuk tempat hunian yang dilengkapi dengan bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama. 53
  54. 54. 1. Persyaratan Administratif a. Izin lokasi → lihat pada penjelasan halaman 6-9 b. Keterangan Rencana Kota (Advice Planning) → lihat pada penjelasan halaman 10-11 c. Izin Peruntukan → lihat pada penjelasan halaman 12-13 d. Status Hak atas Tanah → lihat pada penjelasan halaman 14-16 54
  55. 55. 2. Persyaratan Teknis Persyaratan Struktur Bangunan Setiap bangunan gedung harus memenuhi persyaratan fungsi utama bangunan. Fungsi bangunan gedung dapat dikelompokkan dalam fungsi hunian, fungsi keagamaan, fungsi usaha, fungsi sosial dan budaya, dan fungsi khusus. 3. Persyaratan Ekologi AMDAL/UKL-UPL → lihat pada penjelasan halaman 41-42 55
  56. 56. 4. Persyaratan lain a. Pertelaan • Pertelaan menunjukkan batas yang jelas dari masing-masing satuan rumah susun, bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama beserta uraian nilai perbandingan proporsionalnya, dalam bentuk gambar dan penjelasan. • Pengembang wajib meminta pengesahan dari Pemerintah Daerah setelah memperoleh izin Rencana Fungsi dan Pemanfaatan. 56
  57. 57. b. Analisa Dampak Lalu Lintas → lihat pada penjelasan halaman 43-45 c. Pengembang yang membangun rumah susun umum milik dan rumah susun komersial dalam masa transisi sebelum terbentuknya PPPSRS wajib mengelola rumah susun. Masa transisi tersebut ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak penyerahan pertama kali sarusun kepada pemilik. d. Pengembang wajib memfasilitasi terbentuknya PPPSRS paling lambat sebelum masa transisi berakhir. 57
  58. 58. f. Rumah Susun Umum Pengembang wajib menyediakan rumah susun umum minimal 20% dari total luas rumah susun komersial yang dibangun. g. Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik • Izin untuk melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum. • Izin usaha penyediaan tenaga listrik dapat diberikan untuk jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) tahun dan dapat diperpanjang. • Izin usaha penyediaan tenaga listrik dapat diberikan oleh Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota berdasarkan wilayah usahanya. 58
  59. 59. C. Construction 1. Izin Pendahuluan → lihat pada penjelasan halaman 22-23 2. TPAK → lihat pada penjelasan halaman 24 3. TPKB → lihat pada penjelasan halaman 25 4. TPIB → lihat pada penjelasan halaman 26-27 5. IPTB → lihat pada penjelasan halaman 28 6. Izin Mendirikan Bangunan → lihat pada penjelasan halaman 29-30 59
  60. 60. D. Post-Construction 1. Sertifikat Laik Fungsi Pengembang wajib mengajukan permohonan sertifikat laik fungsi kepada bupati/walikota setelah menyelesaikan seluruh atau sebagian pembangunan rumah susun sepanjang tidak bertentangan dengan IMB. → lihat pada penjelasan halaman 31 2. Bukti Kepemilikan Bangunan → lihat pada penjelasan halaman 31 60
  61. 61. 3. Akta Pemisahan Tanah • Merupakan tanda bukti pemisahan rumah susun atas satuan- satuan rumah susun yang meliputi bagian bersama, benda bersama dan tanah bersama yang didaftarkan pada Kantor Pertanahan setempat yang nantinya akan disahkan oleh Gubernur. Akta pemisahan ini diperlukan sebagai dasar dalam penerbitan sertifikat hak milik atas satuan rumah susun. • Pengembang wajib meminta pengesahan isi akta pemisahan kepada Pemerintah Daerah. Akta pemisahan setelah disahkan harus didaftarkan oleh pengembang pada Kantor Pertanahan setempat. 61
  62. 62. Dasar Hukum Pusat Perbelanjaan • Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2003 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern • Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 56/M-DAG/PER/9/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M- DAG/PER/12/2003 • Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 44 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perpasaran Swasta IV. Pusat Perbelanjaan 62
  63. 63. 63 Bangunan Gedung: → lihat pada penjelasan halaman 3-5 Lingkungan: → lihat pada penjelasan halaman 33 Lalu Lintas: → lihat pada penjelasan halaman 34
  64. 64. A. Definisi Pusat Perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal maupun horisontal, yang dijual atau disewakan kepada pelaku usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan barang 64
  65. 65. B. Pre-Construction 1. Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP) Adalah izin untuk dapat melaksanakan usaha pengelolaan Pusat Perbelanjaan. Perusahaan pengelola Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang telah memperoleh izin usaha, termasuk IUPP, tidak diwajibkan memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP). 65
  66. 66. Untuk mendapat Izin Usaha Pusat perbelanjaan, harus mempunyai izin-izin sebagai berikut: a. Izin Prinsip izin yang diberikan oleh Gubernur Jakarta atau Bupati/Walikota dalam rangka memulai usaha. b. Izin Lokasi → lihat pada penjelasan halaman 6-9 66
  67. 67. c. Izin Gangguan (HO) Pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian, dan gangguan, tidak termasuk tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah. (Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perizinan Tempat Usaha Berdasarkan Undang-Undang Gangguan) 67
  68. 68. e. Rencana Kemitraan dengan Usaha Kecil Setiap penyelenggaraan kegiatan usaha perpasaran swasta diwajibkan menyediakan ruang tempat usaha bagi usaha kecil dan/atau usaha informal/pedagang kaki lima. (i) Untuk jenis penyelenggaraan usaha perpasaran dengan luas efektif lantai usaha minimal 200 m2 s/d 500 m2 harus menyediakan ruang tempat usaha bagi usaha kecil atau usaha informal/pedagang kaki lima sebesar 10% dari luas efektif lantai usaha dan tidak dapat diganti dalam bentuk lain 68
  69. 69. 69 (ii) Untuk jenis penyelenggaraan usaha perpasaran swasta dengan luas efektif lantai usaha di atas 500 m2 harus menyediakan ruang tempat usaha bagi usaha kecil atau usaha informal/pedagang kaki lima seluas 20% dari luas efektif lantai usaha dan tidak dapat diganti dalam betuk lain (iii) Penyediaan ruang tempat usaha sebagaimana dimaksud dalam huruf (i) ditetapkan dan digambarkan dalam Rencana Tata Letak Bangunan dan atau dalam awal proses perizinan penyelenggaraan usaha perpasaran swasta. Penyediaan ruang tempat usaha dapat dipenuhi didalam bangunan dan/atau bangunan yang terletak pada satu areal atau kawasan yang dimiliki dan dikuasai pengusaha perpasaran swasta
  70. 70. 2. Persyaratan lain: a. AMDAL/UKL-UPL → lihat pada penjelasan halaman 41-42 b. Analisa Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Setempat, meliputi: (i) Struktur penduduk menurut mata pencaharian dan pendidikan (ii) Tingkat pendapatan ekonomi rumah tangga (iii) Tingkat kepadatan dan pertumbuhan penduduk di masing-masing daerah sesuai dengan data sensus Badan Pusat Statisitik (BPS) tahun terakhir (iv) Rencana kemitraan dengan UMKM (v) Penyerapan tenaga kerja 70
  71. 71. (vi) Ketahanan dan pertumbuhan pasar tradisional sebagai sarana UMKM (vii) Ketersediaan fasilitas sosial dan umum (viii) Dampak positif dan negatif atas pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern terhadap Pasar Tradisional atau toko eceran tradisional yang ada sebelumnya; dan (ix) Tanggung jawab sosial perusahaan yang diarahkan untuk pendampingan bagi pengelolaan pasar tradisional. c. Analisa Dampak Lalu Lintas: → lihat pada penjelasan halaman 43-45 71
  72. 72. d. Persyaratan lain Pusat Perbelanjaan wajib menyediakan barang dagangan produksi dalam negeri paling sedikit 80% dari jumlah dan jenis barang yang diperdagangkan. Dalam hal tertentu, Menteri dapat memberikan izin penyediaan barang dagangan produksi dalam negeri kurang dari 80% setelah mempertimbangkan rekomendasi dari Forum Komunikasi Penataan dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan. 72
  73. 73. C. Construction 1. Izin Pendahuluan → lihat pada penjelasan halaman 22-23 2. TPAK → lihat pada penjelasan halaman 24 3. TPKB → lihat pada penjelasan halaman 25 4. TPIB → lihat pada penjelasan halaman 26-27 5. IPTB → lihat pada penjelasan halaman 28 6. Izin Mendirikan Bangunan → lihat pada penjelasan halaman 29-30 73
  74. 74. D. Post-Construction 1. Sertifikat Laik Fungsi → lihat pada penjelasan halaman 31 2. Bukti Kepemilikan Bangunan → lihat pada penjelasan halaman 31 74
  75. 75. E. Izin-Izin Lainnya 1. Proyek 2. Operasional I 3. Operasional II 75
  76. 76. a. Ijin Loading Test Pemda / Dinas P2K Dasar Hukum: Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 129 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemberian Pelayanan di Bidang Perizinan Bangunan. • Ijin Loading Test adalah ijin yang diberikan untuk melakukan kegiatan di lapangan untuk pertana kalinya yaitu berupa loading test atau pemancangan. • Untuk melakukan pemasangan pondasi tiang pancang diperlukan Izin Pendahuluan Pondasi b. Ijin Commisioning Test Dinas P2K / Dept. Pekerjaan Umum Asli c. Ijin Membangun Prasarana Dept. Pekerjaan Umum Asli Dasar Hukum: Peraturan Gubernur DKI Jakarta No.42 Tahun 2013 Izin Membangun Prasarana yang selanjutnya disingkat IMP adalah izin dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang diberikan kepada pemohon unluk membangun prasarana jalan dan jembatan serta sumber daya air. 1. Proyek 76
  77. 77. d. Ijin Peil Banjir Dept. Pekerjaan Umum Asli Dasar Hukum: Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 43 Tahun 2013 tentang Pelayanan Perizinan dan Pemeriksaan Teknis Prasarana Bidang Pekerjaan Umum e. Ijin Pelaksanaan Pembuatan Sumur Bor Dept. Pertambangan & Energi Dasar Hukum: Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 129 Tahun 2010 tentang Pemanfataan Air Kawasan Sentral Bisnis • Setiap orang atau badan usaha yang akan memanfaatkan air tanah Kawasan Sentral Bisnis di Daerah terlebih dahulu harus izin dari Kepala BPLHD (Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah) • Izin yang harus dimiliki adalah: a. Izin pemboran air tanah. Izin ini dapat diberikan apabila: (1) Permohonan izin telah memenuhi persyaratan administrasi dan teknis (2) Hasil pemeriksaan laboratoris kualitas air b. Izin pemanfaatan air tanah. 77
  78. 78. f. Ijin Pendahuluan Penggunaan Bangunan - IPPB Pemda / Dinas P2K Dasar Hukum: PerGub DKI Jakarta No. 85/2006 • Izin Penggunaan Bangunan yang selanjutnya disingkat IPB adalah izin yang diberikan untuk menggunakan bangunan. • IPB Pendahuluan adalah izin penggunaan bangunan sementara yang diberikan pada sebagian bangunan atau seluruh bangunan dengan jangka waktu selama 6 (enam) bulan. g. Ijin Penyambungan Saluran Kotoran Kantor Pengkajian Perkotaan & Lingkungan (KPPL) Asli 78
  79. 79. h. Pengesahan Pemakaian Sementara Bejana Tekanan Dept. Tenaga Kerja Asli Dasar Hukum: Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 19 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perizinan Penggunaan Pesawat, Instalasi, Mesin, Peralatan, Bahan, Barang dan Produksi Teknis Lainnya (“PerGub No. 19/2008”) • Bejana tekan adalah selain pesawat uap di dalamnya terdapat tekanan yang melebihi dari tekanan udara dan dipakai untuk menampung gas atau campuran gas termasuk udara, baik langsung maupun tidak langsung yang dapat membahayakan keselamatan dan/atau kesehatan pekerja. • Bejana tekan merupakan ruang lingkup dari penyusunan peraturan pesawat, instalasi, mesin, peralatan, bahan, barang dan produk treknis. • Setiap perusahaan yang melakukan perencanaan, pembuatan, pemasangan, pemakaian, perbaikan, perubahan teknis, pembongkaran atau pemusnahan pesawat, instalasi, mesin, peralatan, bahan, barang dan produk teknis lainnya harus memiliki izin dari Kepala Dinas 79
  80. 80. 2. Operasional I a. Ijin Genset Departemen Tenaga Kerja Dasar Hukum: PerGub No. 19/2008 Genset merupakan pesawat tenaga produksi yang adalah ruang lingkup dari PerGub No. 19/2008 b. Ijin Gondola Departemen Tenaga Kerja Dasar Hukum: PerGub No. 19/2008 Gendola merupakan ruang lingkup dari PerGub No. 19/2008 c. Ijin Frequency Handy Talky (HT) Deparpostel/Polisi d. Ijin Instalasi Penyalur Petir Departemen Tenaga Kerja Dasar Hukum: PerGub No. 19/2008 Instalasi Penyalur Petir merupakan ruang lingkup dari PerGub No. 19/2008 80
  81. 81. e. Ijin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik → lihat pada penjelasan halaman 59 f. Ijin Lift Departemen Tenaga Kerja Dasar Hukum: PerGub No. 19/2008 Lift merupakan ruang lingkup dari PerGub No. 19/2008 g. Ijin PABX PT. Telkom 81
  82. 82. h. Ijin Pemanfaatan Lahan Parkir Pemda / Dinas Perparkiran Dasar Hukum: Peraturan Daerah DKI Jakarta No. 102 Tahun 2013 tentang Penyediaan dan Penyelenggaraan Fasilitas Parkir di Luar Ruang Milik Jalan • Setiap Penyelenggara yang memiliki lebih dari 5 (lima) SRP atau luas area parkir lebih dari 125 m2 (seratus dua puluh lima meter persegi) wajib memiliki izin dari Gubernur melalui Kepala UP Perparkiran. i. Ijin Pemasangan Antena & Parabola Kodam / Telkom j. Ijin Pengesahan Tanki Hydrosphor k. Rekomendasi untuk instalasi Hydrant &Sprinkler Dinas Pemadam Kebakaran 1 Tahun Asli 82
  83. 83. l. Ijin Pengelolaan Air Limbah / STP Dept. Pertambangan & Energi Dasar Hukum: Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 122 tahun 2005 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik • Bangunan rumah tinggal dan bangunan non rumah tinggal wajib mengelola air Iimbah domestik sebelum dibuang ke saluran umum/drainase kota. • Air limbah domestik adalah air limbah yang berasal dari kegiatan rumah tangga, perumahan, rumah susun, apartemen, perkantoran, rumah dan kantor rumah dan toko, rumah sakit, mall, pasar swalayan, balai pertemuan, hotel industry, sekolah, baik berupa grey water (air bekas) ataupun black water (air kotor/tinja) 83
  84. 84. m. Surat Ijin Penggunaan Air Baku / Tanah - SIPA Dept. Pertambangan & Energi Dasar Hukum: Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah Izin pemakaian air tanah • Izin untuk memperoleh hak guna pakai air dari pemanfaatan air tanah • Pemakaian air tanah merupakan kegiaatan penggunaan air tanah yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari, pertanian rakyat dan kegiatan bukan usaha • Izin pemakaian air tanah diberikan oleh bupati/walikota • Dapat diberikan kepada perseorangan, badan usaha, instanso pemerintah atau badan sosial Izin pengusahaan air tanah • Izin untuk memperoleh hak guna usaha air dari pemanfaatan air tanah • Pengusahaan air tanah merupakan kegiatan penggunaan air tanah bagi usaha yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan:(i)bahan baku produksi, (ii)pemanfaatan potensi, (iii) media usaha; atau (iv) bahan pembantu atau proses produksi. • Diberikan oleh bupati/walikota
  85. 85. 3. Operasional II a. Rekomendasi untuk IPB Dinas Pemadam Kebakaran 5 Tahun Asli b. Rekomendasi untuk Pemasangan Alarm Kebakaran Dinas Pemadam Kebakaran 5 Tahun Asli c. Rekomendasi untuk Pemasangan Pressurized Fan Dinas Pemadam Kebakaran 5 Tahun Asli d. Rekomendasi Pembuangan Air Limbah / STP Dept. Pekerjaan Umum 3 Bulan Asli Dasar Hukum: Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 220 Tahun 2010 tentang Perizinan Pembuangan Air Limbah • Setiap orang atau badan hukum yang wajib Amdal atau UKL/UPL dan semua dokumen lingkungan singkatnya, yang membuang air limbah ke perairan umum wajib memiliki izin dari Gubernur • Untuk memperoleh izin, dilakukan melalui tahapan: a. Pengajuan permohonan izin; b. Analisis dan evaluasi permohonan izin; dan c. Penetapan izin 85
  86. 86. f. Ijin Papan Reklame Dasar Hukum: Peraturan Daerah DKI Jakarta No 7 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Reklame • Setiap penyelenggaraan reklame harus terlebih dahulu mendapat izin tertulis penyelenggaraan reklame dari Gubernur dengan menunjuk satu Dinas yang berkompeten. g. Pengesahan Pemasangan/ Pemakaian Mesin/ Motor Diesel Dept. Tenaga Kerja Asli Dasar Hukum: Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 19 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perizinan Penggunaan Pesawat, Instalasi, Mesin, Peralatan, Bahan, Barang dan Produksi Teknis Lainnya • Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) adalah segala daya upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja dan/atau pennyakit akibat kerja. 86
  87. 87. Dasar Hukum Perindustrian: • Undang-Undang Nomor 3 tahun 2014 tentang Perindustrian • Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri • Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 35/M- IND/PER/3/2010 tentang Pedoman Teknis Kawasan Industri • Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 05/M- IND/PER/2/2014 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemberian Izin Usaha Kawasan Industri dan Izin Perluasan Kawasan Industri E. Kawasan Industri 87
  88. 88. 88 Bangunan Gedung: → lihat pada penjelasan halaman 3-5 Lingkungan: → lihat pada penjelasan halaman 33 Lalu Lintas: → lihat pada penjelasan halaman 34
  89. 89. Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiataan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh perusahaan kawasan industri yang telah memiliki izin usaha kawasan industri. A. Definisi 89
  90. 90. 1. Persetujuan Prinsip • Persetujuan Prinsip merupakan persetujuan awal terhadap rencana investasi yang akan ditanamkan oleh calon investor. • Terdapat 2 hal yang dijadikan pertimbangan persetujuan prinsip, yaitu: a. Bidang usaha; b. Ketersediaan lahan/kesesuaian peruntukan lahan dengan kegiatan yang diajukan. B. Pre-Construction 90
  91. 91. Perusahaan Kawasan Industri yang telah memperoleh persetujuan prinsip paling lama 2 (dua) tahun, wajib telah: a. Memiliki izin gangguan (HO); → lihat pada penjelasan halaman 68 b. Memiliki izin lokasi; → lihat pada penjelasan halaman 6-9 c. Melaksanakan penyediaan/penguasaan tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; d. Memiliki izin lingkungan; → lihat pada penjelasan halaman 41-42 91
  92. 92. e. Melakukan penyusunan rencana tapak tanah; f. Melakukan pematangan tanah; g. Melaksanakan perencanaan dan pembangunan prasarana dan sarana penunjang serta pemasangan instalasi/peralatan yang diperlukan dalam Kawasan Industri; h. Memiliki tata tertib kawasan industri; dan i. Menyediakan lahan bagi kegiatan usaha mikro, kecil, dan menengah. 92
  93. 93. 2. Izin Peruntukan → lihat pada penjelasan halaman 12-13 3. Izin Usaha Kawasan Industri Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk oleh Bupati/Walikota, atas permohonan Perusahaan Kawasan Industri yang telah dilengkapi dengan beberapa syarat khususnya laporan kondisi lapangan untuk dapat dioperasikan dan kegiatan pembangunan fisik sarana prasarana yang telah dilakukan. 93
  94. 94. 4. Analisa Dampak Lalu Lintas: → lihat pada penjelasan halaman 43-45 5. Persyaratan Lain Menyediakan lahan bagi kegiatan usaha mikro, kecil, dan menengah minimal 2% dari luas kaveling industri 94
  95. 95. C. Construction 1. Izin Pendahuluan → lihat pada penjelasan halaman 22-23 2. TPAK → lihat pada penjelasan halaman 24 3. TPKB → lihat pada penjelasan halaman 25 4. TPIB → lihat pada penjelasan halaman 26-27 5. IPTB → lihat pada penjelasan halaman 28 6. Izin Mendirikan Bangunan → lihat pada penjelasan halaman 29-30 95
  96. 96. D. Post-Construction 1. Sertifikat Laik Fungsi → lihat pada penjelasan halaman 31 2. Bukti Kepemilikan Bangunan → lihat pada penjelasan halaman 31 96
  97. 97. VI. Perhotelan Dasar Hukum • Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan • Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor PM.53/HM.001/MPEK/2013 Tahun 2013 tentang Standar Usaha Hotel • Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor PM.53/HM.001/MPEK/2013 Tahun 2013 tentang Standar Usaha Hotel • Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM86/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Penyediaan Akomodasi 97
  98. 98. • Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 132 Tahun 2012 tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata 98
  99. 99. 99 Bangunan Gedung: → lihat pada penjelasan halaman 3-5 Lingkungan: → lihat pada penjelasan halaman 33 Lalu Lintas: → lihat pada penjelasan halaman 34
  100. 100. A. Definisi • Hotel adalah penyediaan akomodasi secara harian berupa kamar- kamar di dalam 1 (satu) bangunan, yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan dan/atau fasilitas lainnya. 100
  101. 101. B. Pre-Construction 1. Persyaratan Administratif 2. Persyaratan Teknik 3. Persyaratan Ekologi 4. Persyaratan Lain 101
  102. 102. 1. Persyaratan Administratif a. Tanda Daftar Sementara Usaha Pariwisata (TDSUP) Setiap usaha pariwisata yang memerlukan bangunan baru wajib memperoleh TDSUP dari Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta. TDSUP hanya dipergunakan sebagai dasar untuk mengurus SP3L, SIPPT, IMB, AMDAL/UKL-UPL, Izin Gangguan dan Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP), dimana semua akan dijelaskan di halaman berikutnya. 102
  103. 103. b. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) • TDUP adalah dokumen resmi yang membuktikan bahwa usaha pariwisata yang dilakukan oleh pengusaha telah tercantum di dalam Daftar Usaha Pariwisata. TDUP merupakan istilah baru menggantikan istilah sebelumnya, yaitu izin usaha tetap pariwisata. • Permohonan pendaftaran usaha pariwisata ditujukan kepada Bupati atau Walikota tempat usaha hotel berlokasi. • Untuk DKI Jakarta, TDUP diajukan secara tertulis ke Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta. Permohonan TDUP dapat dilakukan melalui loket pelayanan pendaftaran usaha pariwisata atau melalui website. 103
  104. 104. c. Izin lokasi/SP3L → lihat pada penjelasan halaman 6-9 d. Keterangan Rencana Kota (Advice Planning) → lihat pada penjelasan halaman 10-11 e. Izin Peruntukan/SIPPT → lihat pada penjelasan halaman 12-13 f. Status Hak atas Tanah → lihat pada penjelasan halaman 14-16 104
  105. 105. 2. Persyaratan Teknis Persyaratan Struktur Bangunan Setiap bangunan gedung harus memenuhi persyaratan fungsi utama bangunan. Fungsi bangunan gedung dapat dikelompokkan dalam fungsi hunian, fungsi keagamaan, fungsi usaha, fungsi sosial dan budaya,dan fungsi khusus. 3. Persyaratan Ekologi AMDAL/UKL-UPL → lihat pada penjelasan halaman 41-42 105
  106. 106. 4. Persyaratan lain a. Analisa Dampak Lalu Lintas → lihat pada penjelasan halaman 43-45 b. Izin Gangguan (HO) → lihat pada penjelasan halaman 68 106
  107. 107. C. Construction 1. Izin Pendahuluan → lihat pada penjelasan halaman 22-23 2. TPAK → lihat pada penjelasan halaman 24 3. TPKB → lihat pada penjelasan halaman 25 4. TPIB → lihat pada penjelasan halaman 26-27 5. IPTB → lihat pada penjelasan halaman 28 6. Izin Mendirikan Bangunan → lihat pada penjelasan halaman 29-30 107
  108. 108. D. Post-Construction 1. Sertifikat Laik Fungsi → lihat pada penjelasan halaman 31 2. Bukti Kepemilikan Bangunan → lihat pada penjelasan halaman 31 108
  109. 109. VII. Perkantoran Dasar Hukum Bangunan Gedung: → lihat pada penjelasan halaman 3-5 Lingkungan: → lihat pada penjelasan halaman 33 Lalu Lintas: → lihat pada penjelasan halaman 34 109
  110. 110. A. Pre-Construction 1. Persyaratan Administratif 2. Persyaratan Teknik 3. Persyaratan Ekologi 4. Persyaratan Lain 110
  111. 111. 1. Persyaratan Administratif a. Izin lokasi/SP3L → lihat pada penjelasan halaman 6-9 b. Keterangan Rencana Kota (Advice Planning) → lihat pada penjelasan halaman 10-11 c. Izin Peruntukan/SIPPT → lihat pada penjelasan halaman 12-13 d. Status Hak atas Tanah → lihat pada penjelasan halaman 14-16 111
  112. 112. 2. Persyaratan Teknis Persyaratan Struktur Bangunan Setiap bangunan gedung harus memenuhi persyaratan fungsi utama bangunan. Fungsi bangunan gedung dapat dikelompokkan dalam fungsi hunian, fungsi keagamaan, fungsi usaha, fungsi sosial dan budaya,dan fungsi khusus. 3. Persyaratan Ekologi AMDAL/UKL-UPL → lihat pada penjelasan halaman 41-42 112
  113. 113. 4. Persyaratan lain a. Analisa Dampak Lalu Lintas → lihat pada penjelasan halaman 43-45 b. Izin Gangguan (HO) → lihat pada penjelasan halaman 68 c. Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik → lihat pada penjelasan halaman 59 113
  114. 114. B. Construction 1. Izin Pendahuluan → lihat pada penjelasan halaman 22-23 2. TPAK → lihat pada penjelasan halaman 24 3. TPKB → lihat pada penjelasan halaman 25 4. TPIB → lihat pada penjelasan halaman 26-27 5. IPTB → lihat pada penjelasan halaman 28 6. Izin Mendirikan Bangunan → lihat pada penjelasan halaman 29-30 114
  115. 115. C. Post-Construction 1. Sertifikat Laik Fungsi → lihat pada penjelasan halaman 31 2. Bukti Kepemilikan Bangunan → lihat pada penjelasan halaman 31 115
  116. 116. Leks&Co Menara Palma 17 Floor, Suite17-02B Jl. HR. Rasuna Said Blok X2 Kav.6 Kuningan, Jakarta 12950, Indonesia T. +62 21 5795 7550 F. +62 21 5795 7551 www.lekslawyer.com 116

×