SlideShare ist ein Scribd-Unternehmen logo
BUPATI MOJOKERTO
PERATURANJSfi
HH%TBJ;*l"JnroJoKERro
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERATI NOMOR 1 TAHUN 2OTI
TENTANG PA"'AK DAERAII
DEIYGANRAIIMAT TUITAITYAITGMAIIA ESA
BUPATTMOJOKERTO,
Menlmbang : a. bahwa berdasarkan evaluasi Kementerian Keuangan
Republik Indonesia sebagaimana dalam Surat Menteri
Keuangan Tanggal 14 April 2OlL Nomor S-381 /MK.7 /2OIl
Hal Hasil Evaluasi Raperda Kabupaten Mojokerto dan
dalam rangka peningkatan dan penertiban pemungutan
pajak daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto
Nomor 1 Tahun 2OII tentang Pajak Daerah perlu
disesuaikan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto
Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah;
Menglngat 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Timur juncto Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah
Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor
19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
273O);
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab
Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 Tambahan
Irmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 32O91;
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan
Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan
Irmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262)';
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan
Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun L997 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3686);
3.
4.
3 .
7.
8.
9.
10.
11.
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan kmbaran
NegaraRepublik Indonesia Nomor 3851);
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2OO2tentang Pengadilan
Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO2
Nomor 27, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor aI89l:.
Undang-Undang Nomor L7 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor a2861;
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2OO4 tentang Sumber
Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2OO4 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 43771;
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2AO4 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OO4 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor aaOOl;
12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO4Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 44371 sebagaimana
telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor a8afl;
13. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO4Nomor !26, Tambahan Lembaran
NegaraRepublik Indonesia Nomor aa3Q;
14. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2OO4 tentang Jalan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4
Nomor I32, Tambahan l,embaran Negara Republik
Indonesia Nomor I32);
15. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2OO9 tentang
Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 4, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a959);
16. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2OO9 tentang
Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OO9 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 49661;
-3-
17. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2OO9 tentang Lalu
Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OOgNomor 96, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
18. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO9 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OO9 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5038);
19. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2OO9 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 130, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 50a9);
20. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2OO9 tentang Rumah
Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9
Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 50721;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang
Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983
Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3258);
22. Peraharan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a578);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran
NegaraRepublik Indonesia Nomor a593);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang
Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor a655h
25. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2OO7 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (l,embaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OO7 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor a7371;
26. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air
Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 83, Tambahan lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor a859);
27. Perat:uran Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang
Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif
Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik
IndonesiaNomor 5161);
-4-
" ::l?:"'?tI;-"#:x?*;L'JT,mT',g::.irnff
Penetapan Kepala Daerah Atau Dibayar Sendiri Oleh
Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 51791;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam NegeriNomor 21 Tahun 2OLI;
30. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147 |MK.O7l2OlO
tentang Badan atau Lembaga Internasional yang tidak
dikenakan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan
Bangunan;
31. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 18 Tahun
2008 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah (PPNS
Daerah) (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun
2008 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Mojokerto Nomor 14);
32. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten
Mojokerto (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto
Tahun 2OO8 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Mojokerto Nomor 8) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2010
(Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2010
Nomor 4);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 2 Tahun
2OI2 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2012 Nomor 2,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto
Nomor 1);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAIV RAI(YAT DAERATI I(ABUPATEN MO.'OKERTO
dan
BUPATI MOJOKERTO
MEMUTUSI(AN :
Menetapkan : PERATIIRAN DAERAII I{ABUPATEN MOJOKERTO
TEITTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAII
I(ABUPATEN MOJOKTRTO NOMOR 1 TATIUN aOIL
TENTANG PA"'AK DAERATI.
Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten
Mojokerto Nomor 1 Tahun 2OIL tentang Pajak Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2011
Nomor 1, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten
Mojokerto Nomor 1) diubah sebagai berikut :
-5-
l.Ketentuan ayat (4) Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi
sebagai berikut :
Pasal 1O
(1) Dengan nama Pajak Restoran dipungut pajak atas
pelayanan yang disediakan oleh restoran.
(2) Objek PEak Restoran adalah pelayanan yang
disediakan oleh restoran.
(3) Pelayanan yang disediakan restoran sebagaimana
dimaksud pada ayat (21meliputi pelayanan penjualan
makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh
pembeli, baik di tempat pelayanan maupun di tempat
lain.
(a) Tidak termasuk objek Pajak Restoran sebagaimana
dimaksud pada ayat (21 adalah pelayanan yang
disediakan oleh Restoran yang nilai penjualannya
dibawah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu
rupiah) per bulan.
2. Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut :
Pasal 2O
Tarif Pajak Hiburan ditetapkan sebagai berikut :
a. tontonan film ditetapkan :
1. Cineplex sebesar35o/o(tiga puluh lima persen);
2. Bioskop sebesar 25o/o(dua puluh lima persen);
3. Bioskop Keliling sebesar 10% (sepuluh persen).
b. pagelaran kesenian dan tari serta hiburan kesenian
ral<yatl tradisional ditetapkan sebesar 10%o(sepuluh
persen);
c. pagelaran musik ditetapkan sebesar 2Oo/o(dua puluh
persen);
d. pagelaran busana ditetapkan sebesar 5O% (lima puluh
persen)
e. kontes kecantikan dan sejenisnya ditetapkan sebesar
50% (lima puluh persen);
f. binaraga ditetapkan sebesar 35 %o(tiga puluh lima
persen);
g. pameran ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima
persen);
h. diskotik, karaoke dan klab malam dan sejenisnya
ditetapkan sebesar 5Oo/o(lima puluh persen);
i. sirkus, akrobat dan sulap ditetapkan sebesar lOo/o
(sepuluh persen);
j. permainan bilyar ditetapkan sebesar 35% (tiga puluh
lima persen);
k. boling ditetapkan sebesar 3Oo/o(tiga puluh persen);
1. pacuan kuda, kendaraan bermotor dan permainan
ketangkasan ditetapkan sebesar 2Oo/o (dua puluh
persen);
-6-
m. panti pijat/refleksi dan mandi uaplspa ditetapkan
sebesar 50% (lima puluh persen);
n. pusat kebugaran (fitness center) ditetapkan sebesar
35% (tiga puluh lima persen);
o. pertandingan olah raga tingkat regional, nasional dan
olahraga yang diselenggarakan di tempat rekreasi dan
kolam renang ditetapkan sebesar 20% (dua puluh
persen), sedangkan pertandingan olah raga gala desa
ditetapkan sebesar l5o/o(lima belas persen).
3. Ketentuan ayat (8) dan ayat (9) Pasal 26 diubah, sehingga
berbunyi sebagai berikut :
Pasal 26
Dasar pengenaan Pajak Reklame adalah nilai sewa
reklame.
Dalam hal reklame diselenggarakan oleh pihak
ketiga, nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak
reklame.
Dasar pengenaan Pajak Reklame adalah nilai sewa
reklame.
Dalam hal reklame diselenggarakan oleh pihak
ketiga, nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak
reklame.
Dalam hal reklame diselenggarakan sendiri, nilai
sewa reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan
yang digunakan, lokasi penempatan, waktu, jangka
waktu penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media
reklame.
Dalam hal nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud
pada ayat (21 tidak diketahui dan/atau dianggap
tidak wajar, nilai sewa reklame ditetapkan dengan
menggunakan faktor-faktor sebagaimana dimaksud
pada ayat (3).
Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dihitung sebagai berikut :
a. Dalam hal diselenggarakan oleh orang pribadi atau
badan yang memanfaatkan reklame untuk
kepentingan sendiri, nilai sewa reklame dihitung
berdasarkan biaya pemasangan reklame, biaya
pemeliharaan reklame, lama pemasangan reklame,
nilai strategis lokasi, dan jenis reklame;
b. Dalam hal reklame diselenggarakan oleh pihak
ketiga, nilai sewa reklame ditentukan berdasarkan
jumlah pembayaran untuk suatu masa pajak I
masa penyelenggaraan reklame dengan tetap
memperhatikan faktor-faktor sebagaimana
dimaksud pada huruf a.
(1)
(21
(3)
(41
(s)
(6)
(7)
-7-
(8) Lama pemasangan atau jangka waktu
penyelenggaraan reklame adalah harian, mingguan,
bulanan, dan tahunan.
(9) Hasil perhitungan nilai sewa reklame sebagaimana
dimaksud pada ayat (7) huruf a ditetapkan dengan
peraturan Bupati.
4. Ketentuan ayat (1) dan ayat (21 Pasal 28 dihapus,
sehingga berbunyi sebagai berikut :
Pasal 28
(1) Dihapus
(2) Dihapus
(3) Penetapan Nilai Pajak Reklame dibulatkan ke atas
menjadi kelipatan Rp 1O0,00 (seratus rupiah).
(4) Ukuran luas dan ketinggian reklame, dibulatkan ke
atas dua digit dibelakang koma.
(5) Apabila suatu objek pajak reklame dapat digolongkan
lebih dari satu jenis reklame sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 24 ayat (3), maka nilai pajaknya
ditetapkan menurut jenis reklame yang tarifnya
paling tinggi.
(6) Apabila suatu objek pajak reklame dapat digolongkan
lebih dari satu kelas jalan reklame, maka nilai
pajaknya ditetapkan menurut kelas jalan yang
tarifnya paling tinggi.
(71 Ketentuan lebih lanjut mengenai penentuan kelas
jalan reklame dalam wilayah Daerah diatur dengan
Peraturan Bupati.
5. Ketentuan ayat (1) Pasal 31 dihapus, sehingga berbunyi
sebagai berikut :
Pasal 31
(1)Dihapus
(2) Masa Pajak Reklame adalah jangka waktu yang lamanya
1 (satu) bulan kalender.
6. Ketentuan huruf kk ayat (21 Pasal 40 diubah, sehingga
berbunyi sebagai berikut:
Pasal 4O
(1) Dengan nama Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
dipungut pajak atas kegiatan pengambilan mineral
bukan logam dan batuan.
(2) Objek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah
kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan
yang meliputi:
a. asbes;
b. batu tulis;
c. batu setengah permata;
d. batu kapur;
e. batu apung;
-B-
f. batu permata;
g. bentonit;
h. dolomit;
i
fetdspar;
J. garam batu (halite);
k. grafit;
l. granit/andesit;
m. gips;
n. kalsit;
o. kaolin;
p. leusit;
q. magnesit;
r. mika;
s. marmer;
t. nitrat;
u. opsidien;
v. oker;
w. pasir dan kerikil;
x. pasir kuarsa;
y. perlit;
z. phospat;
aa. talk;
bb. tanah serap (fullers earth);
cc. tanah diatome;
dd. tanah liat;
ee. tawas (alum);
ff. tras;
gg. yarosif;
hh. zeolit;
ii. basal;
it. trakkit; dan
kk. yodium.
(3) Dikecualikan dari objek pajak Mineral
dan Batuan sebagait"*-'dimaksud
adalah:
Bukan Logam
pada ayat (1)
a' kegiatan pengambilan mineral bukan logam danbatuan yang nyata-nyata tidak dimanraatkan secarakomersial, seperti
-kegiatan
pengambilan tanahuntuk keperlua., *_.h t""gg., p.ilrr"".rgan tianglistrik/telepon, penanarnai kaber listrik/telepon,penanaman pipa air/gas;
b.
ffilX.:"
pengambilanminerat bukan logamdan
p."",,1r"1}?,iff#ff:il;ul;;lui1;*:*;ffi;secarakomersial.
7.Ketentuan pasat
lS
aiat (2) diubah dan setelah ayat (2)
r:'ffi:;iH*i,ffH,,#' vakni"v",
-isr,
..i'i,'gfr
-9-
Pasal 43
(1) Tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4O ayat (2) huruf
dd ditetapkan sebesar 15% (lima belas persen).
(2) Tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf
kk ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
(3) Tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
sebagaimana dimaksud selain dalam Pasal 40 ayat (21
huruf dd dan huruf kk ditetapkan sebesar 25Yo (dua
puluh lima persen).
8. Di antara ayat (3) dan ayat (4) Pasal 79, disisipkan 3 (tiga)
ayat, yakni ayat (3a), ayat (3b), dan ayat (3c), sehingga
berbunyi sebagai berikut :
Pasal 79
(1) Dasar pengenaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan
Bangunan adalah Nilai Perolehan Objek Pajak.
(2) Nilai Perolehan Objek Pajak sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), dalam hal :
a. jual beli adalah harga transaksi;
b. tukar menukar adalah nilai pasar;
c. hibah adalah nilai pasar;
d. hibah wasiat adalah nilai pasar;
e. waris adalah nilai pasar;
f. pemasukan dalam perseroan atau badan hukum
lainnya adalah nilai pasar;
g. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan
adalah nilai pasar;
h. peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim
yang mempunyai kekuatan hukum tetap adalah
nilai pasar;
i. pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan
dari pelepasan hak adalah nilai pasar;
j. pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan
hak adalah nilai pasar;
k. penggabungan usaha adalah nilai pasar;
1. peleburan usaha adalah nilai pasar;
m. pemekaran usaha adalah nilai pasar;
n. hadiah adalah nilai pasar; dan/atau
o. penunjukan pembeli dalam lelang adalah harga
transaksi yang tercantum dalam risalah lelang.
(3) Jika Nilai Perolehan Objek Pajak sebagaimana
dimaksud pada ayat (21huruf a sampai dengan huruf
n tidak diketahui atau lebih rendah dari pada NJOP
yang digunakan dalam pengenaan Pajak Bumi dan
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan pada tahun
terjadinya perolehan dasar pengenaan yang dipakai
adalah NJOP Pajak Bumi dan Bangunan.
(3a) Dalam hal NJOP Pajak Bumi dan Bangunan
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum ditetapkan
pada saat ten-rtangnya pajak, NJOP Pajak Bumi dan
_10_
Bangunan dapat didasarkan pada Surat Keterangan
NJOP Pajak Bumi dan Bangunan.
(3b) Surat Keterangan NJOP Pajak Bumi dan Bangunan
sebagaimana dimaksud pada ayat (3a) adalah bersifat
sementara.
(3c) Surat keterangan NJOP Pajak Bumi dan Bangunan
sebagaimana dimaksud pada ayat (3a) dapat diperoleh
di instansi yang berwenang sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
(4) Besarnya Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena
Pajak ditetapkan sebesarRp 60.000.000,- (enam puluh
juta rupiah) untuk setiap wajib Pajak.
(5) Dalam hal perolehan hak karena waris atau hibah
wasiat yang diterima orang pribadi yang masih dalam
hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan
lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah
dengan pemberi hibah wasiat, termasuk suami/istri,
Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak
ditetapkan sebesar Rp.3OO.O00.000,-(tiga ratus juta
rupiah).
9.Di antara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 81, disisipkan 1 (satu)
ayat, yakni ayat (1a) sehingga berbunyi sebagai berikut :
Pasal 81
(1) Besaran pokok Bea Perolehan Hak atas Tanah dan
Bangunan yang terutang dihitung dengan cara
mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal
80 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1) setelah dikurangi
Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (4) dan
ayat (5).
(1a) Dalam hal NPOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal
79 ayat (2) tidak diketahui atau lebih rendah daripada
NJOP yang digunakan dalam pengenaan PBB pada
tahun tedadinya perolehan, besarnya pokok BPHTB
yang terhutang dihitung dengan cara mengalikan tarif
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8O dengan NJOP
PBB setelah dikurangi NPOPTKP sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 79 ayat (a) dan ayat (5).
(21 Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang
terutang dipungut di wilayah Kabupaten Mojokerto
tempat Tanah dan/atau Bangunan berada.
10. Ketentuan ayat (1) Pasal 87 diubah, sehingga berbunyi
sebagai berikut :
Pasal 87
(1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat
terutangnya pajak, Bupati dapat menerbitkan:
a. SKPDKB dalam hal:
-11 -
1) jika berdasarkan hasil pemeriksaan atau
keterangan lain, pajak yang terutang tidak atau
kurang dibayar;
2l jika SPTPD tidak disampaikan kepada Bupati
dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari dan
setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan
pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam
surat teguran;
3) jika kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi,
pajak yang terutang dihitung secarajabatan.
b. SKPDKBT jika ditemukan data baru dan/atau data
yang semula belum terungkap yang menyebabkan
penambahan jumlah pajak yang terutang.
c. SKPDN jika jumlah pajak yang terutang sama
besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak
tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
(2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam
SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
angka 1) dan angka 2) dikenakan sanksi administratif
berupa bunga sebesar 2Vo (dua persen) sebulan
dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat
dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua
puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya
pajak.
(3) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam
SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
b dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan
sebesar lOOo/o(seratus persen) dari jumlah kekurangan
pajak tersebut.
(41 Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak
dikenakan jika Wajib Pajak melaporkan sendiri
sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.
(5) Jumlah pajak yang terutang dalam SKPDKB
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3)
dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan
sebesar 25o/o(dua puluh lima persen) dari pokok pajak
ditambah sanksi administratif bempa bunga sebesar
2o/o (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang
kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu
paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak
saat terutangnya pajak.
ll.Ketentuan Pasal 88 diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut :
Pasal 88
(1) Tata cara penerbitan SKPD atau dokumen lain yang
dipersamakan, SPTPD, SKPDKB, dan SKPDKBT
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (3) dan
ayat (5) diatur dengan Peraturan Bupati.
_12_
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengisian
dan penyampaian SKPD atau dokumen lain yang
dipersamakan, SPTPD, SKPDKB, dan SKPDKBT
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (3) dan
ayat (5) diatur dengan Peraturan Bupati.
12.Ketentuan ayat (41 Pasal 90 diubah, sehingga berbunyi
sebagai berikut :
Pasal 9O
(1) Bupati menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran
dan penyetoran pajak yang terutang paling lama 30
(tiga puluh) hari kerja setelah saat terutangnya pajak
dan paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal
diterimanya SPPToleh wajib pajak.
(21 SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, SPPT, Surat
Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan,
dan Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah
pajak yang harus dibayar bertambah merupakan dasar
penagihan pajak dan harus dilunasi dalam jangka
waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal
diterbitkan.
(3) Bupati atas permohonan wajib pajak setelah
memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat
memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk
mengangsur atau menunda pembayaran pajak, dengan
dikenakan bunga sebesar 2o/o(dua persen) sebulan.
(4) Dalam pembayaran pajak dilakukan dengan 2 (dua)
jenis, sebagai berikut :
a. SefAssessment Sgstem, meliputi :
1. Pajak Hotel;
2. Pajak Restoran;
3. Pajak Hiburan;
4. Pajak Penerangan Jalan;
5. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
6. Pajak Parkir;
7. Pajak Sarang Burung Walet;dan
8. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.
b. OfficeAssessment Sgstem, meliputi :
1. Pajak Reklame;
2. Pajak Air Tanah;
3. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan
Perkotaan.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran,
penyetoran, tempat pembayaran, angsuran, dan
penundaan pembayaran pajak diatur dengan Peraturan
Bupati.
(2)
Pasal II
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
13-
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.
Ditetapkan di Mojokerto
pada tanggal .L8 tvl.s-r-€f- .r-ot3
BUPATI MOJOKERTO,
Diundangkan di Mojokerto
pada tanggal rg Mal-ga la*
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO,
LEMBARAN DAERAH
*""r"rM,/
,ATEN MOJOKERTO TAIIUN 2013 NOMOR !

Weitere ähnliche Inhalte

Was ist angesagt?

Perda no.-3-tahun-2011 bphtb
Perda no.-3-tahun-2011 bphtbPerda no.-3-tahun-2011 bphtb
Perda no.-3-tahun-2011 bphtb
andika_combat
 
Kota probolinggo 2_2011.docx pajak
Kota probolinggo 2_2011.docx pajak Kota probolinggo 2_2011.docx pajak
Kota probolinggo 2_2011.docx pajak
Probolinggo Property
 
Peraturan daerah kabupaten ketapang nomor 13 tahun 2011 tentang pajak air tanah
Peraturan daerah kabupaten ketapang nomor 13 tahun 2011 tentang pajak air tanahPeraturan daerah kabupaten ketapang nomor 13 tahun 2011 tentang pajak air tanah
Peraturan daerah kabupaten ketapang nomor 13 tahun 2011 tentang pajak air tanahandika_combat
 
2011 Pajak daerah final setuju menkeu+prov
2011 Pajak daerah final setuju menkeu+prov2011 Pajak daerah final setuju menkeu+prov
2011 Pajak daerah final setuju menkeu+provPA_Klaten
 
Perda no 14_tahun_2010
Perda no 14_tahun_2010Perda no 14_tahun_2010
Perda no 14_tahun_2010i4d
 
Abs. no.-8-tahun-2010-ttg-pajak-bea-perolehan-hak-atas-tanah-dan-bangunan
Abs. no.-8-tahun-2010-ttg-pajak-bea-perolehan-hak-atas-tanah-dan-bangunanAbs. no.-8-tahun-2010-ttg-pajak-bea-perolehan-hak-atas-tanah-dan-bangunan
Abs. no.-8-tahun-2010-ttg-pajak-bea-perolehan-hak-atas-tanah-dan-bangunan
Kamu Aku
 
Perda no-11 2011-pajak_daerah
Perda no-11 2011-pajak_daerahPerda no-11 2011-pajak_daerah
Perda no-11 2011-pajak_daerah
Arifuddin Ali
 
Perda no-5-tahun-2011-ttg-retribusi-perizinan-tertentu.docxprobolinggo
Perda no-5-tahun-2011-ttg-retribusi-perizinan-tertentu.docxprobolinggo Perda no-5-tahun-2011-ttg-retribusi-perizinan-tertentu.docxprobolinggo
Perda no-5-tahun-2011-ttg-retribusi-perizinan-tertentu.docxprobolinggo
Probolinggo Property
 
Perda 2014 no. 1 Tentang perubahan pajak daerah
Perda 2014 no. 1 Tentang perubahan pajak daerahPerda 2014 no. 1 Tentang perubahan pajak daerah
Perda 2014 no. 1 Tentang perubahan pajak daerah
kabupaten_pakpakbharat
 
Perda Kabupaten Nunukan tentang retribusi jasa kepelabuhanan
Perda Kabupaten Nunukan tentang retribusi jasa kepelabuhananPerda Kabupaten Nunukan tentang retribusi jasa kepelabuhanan
Perda Kabupaten Nunukan tentang retribusi jasa kepelabuhanan
Arifuddin Ali
 
9964 bkpm 5_2013_tentang_pedomandantatacaraperizinandannonperizinanpenanamanm...
9964 bkpm 5_2013_tentang_pedomandantatacaraperizinandannonperizinanpenanamanm...9964 bkpm 5_2013_tentang_pedomandantatacaraperizinandannonperizinanpenanamanm...
9964 bkpm 5_2013_tentang_pedomandantatacaraperizinandannonperizinanpenanamanm...
andri wijaya
 
Perda Kabupaten Nunukan tentang retribusi izin trayek
Perda Kabupaten Nunukan tentang retribusi izin trayekPerda Kabupaten Nunukan tentang retribusi izin trayek
Perda Kabupaten Nunukan tentang retribusi izin trayek
Arifuddin Ali
 
2010 Raperda pajak air tanah penetapan ev_keuangan+gub_print
2010 Raperda pajak air tanah penetapan ev_keuangan+gub_print2010 Raperda pajak air tanah penetapan ev_keuangan+gub_print
2010 Raperda pajak air tanah penetapan ev_keuangan+gub_print
PA_Klaten
 
Salinan perda apbd ta 2019
Salinan perda apbd ta 2019Salinan perda apbd ta 2019
Salinan perda apbd ta 2019
syahrunNazil1
 
Perka bkpm ri no 17 tahun 2015
Perka bkpm ri no 17 tahun 2015Perka bkpm ri no 17 tahun 2015
Perka bkpm ri no 17 tahun 2015
HusniMubarak25
 
Perda perubahan perda no 18 thn 2013 PBB
Perda perubahan perda no 18 thn 2013 PBBPerda perubahan perda no 18 thn 2013 PBB
Perda perubahan perda no 18 thn 2013 PBB
Arifuddin Ali.
 
Peraturan daerah kabupaten ketapang nomor 12 tahun 2011 tentang pajak hiburan
Peraturan daerah kabupaten ketapang nomor 12 tahun 2011 tentang pajak hiburanPeraturan daerah kabupaten ketapang nomor 12 tahun 2011 tentang pajak hiburan
Peraturan daerah kabupaten ketapang nomor 12 tahun 2011 tentang pajak hiburan
andika_combat
 
Permendagri no 21 thn 2011
Permendagri no 21 thn 2011Permendagri no 21 thn 2011
Permendagri no 21 thn 2011
Bulan Sabit
 

Was ist angesagt? (19)

Perda no.-3-tahun-2011 bphtb
Perda no.-3-tahun-2011 bphtbPerda no.-3-tahun-2011 bphtb
Perda no.-3-tahun-2011 bphtb
 
Kota probolinggo 2_2011.docx pajak
Kota probolinggo 2_2011.docx pajak Kota probolinggo 2_2011.docx pajak
Kota probolinggo 2_2011.docx pajak
 
Perda 10 2011
Perda 10 2011Perda 10 2011
Perda 10 2011
 
Peraturan daerah kabupaten ketapang nomor 13 tahun 2011 tentang pajak air tanah
Peraturan daerah kabupaten ketapang nomor 13 tahun 2011 tentang pajak air tanahPeraturan daerah kabupaten ketapang nomor 13 tahun 2011 tentang pajak air tanah
Peraturan daerah kabupaten ketapang nomor 13 tahun 2011 tentang pajak air tanah
 
2011 Pajak daerah final setuju menkeu+prov
2011 Pajak daerah final setuju menkeu+prov2011 Pajak daerah final setuju menkeu+prov
2011 Pajak daerah final setuju menkeu+prov
 
Perda no 14_tahun_2010
Perda no 14_tahun_2010Perda no 14_tahun_2010
Perda no 14_tahun_2010
 
Abs. no.-8-tahun-2010-ttg-pajak-bea-perolehan-hak-atas-tanah-dan-bangunan
Abs. no.-8-tahun-2010-ttg-pajak-bea-perolehan-hak-atas-tanah-dan-bangunanAbs. no.-8-tahun-2010-ttg-pajak-bea-perolehan-hak-atas-tanah-dan-bangunan
Abs. no.-8-tahun-2010-ttg-pajak-bea-perolehan-hak-atas-tanah-dan-bangunan
 
Perda no-11 2011-pajak_daerah
Perda no-11 2011-pajak_daerahPerda no-11 2011-pajak_daerah
Perda no-11 2011-pajak_daerah
 
Perda no-5-tahun-2011-ttg-retribusi-perizinan-tertentu.docxprobolinggo
Perda no-5-tahun-2011-ttg-retribusi-perizinan-tertentu.docxprobolinggo Perda no-5-tahun-2011-ttg-retribusi-perizinan-tertentu.docxprobolinggo
Perda no-5-tahun-2011-ttg-retribusi-perizinan-tertentu.docxprobolinggo
 
Perda 2014 no. 1 Tentang perubahan pajak daerah
Perda 2014 no. 1 Tentang perubahan pajak daerahPerda 2014 no. 1 Tentang perubahan pajak daerah
Perda 2014 no. 1 Tentang perubahan pajak daerah
 
Perda Kabupaten Nunukan tentang retribusi jasa kepelabuhanan
Perda Kabupaten Nunukan tentang retribusi jasa kepelabuhananPerda Kabupaten Nunukan tentang retribusi jasa kepelabuhanan
Perda Kabupaten Nunukan tentang retribusi jasa kepelabuhanan
 
9964 bkpm 5_2013_tentang_pedomandantatacaraperizinandannonperizinanpenanamanm...
9964 bkpm 5_2013_tentang_pedomandantatacaraperizinandannonperizinanpenanamanm...9964 bkpm 5_2013_tentang_pedomandantatacaraperizinandannonperizinanpenanamanm...
9964 bkpm 5_2013_tentang_pedomandantatacaraperizinandannonperizinanpenanamanm...
 
Perda Kabupaten Nunukan tentang retribusi izin trayek
Perda Kabupaten Nunukan tentang retribusi izin trayekPerda Kabupaten Nunukan tentang retribusi izin trayek
Perda Kabupaten Nunukan tentang retribusi izin trayek
 
2010 Raperda pajak air tanah penetapan ev_keuangan+gub_print
2010 Raperda pajak air tanah penetapan ev_keuangan+gub_print2010 Raperda pajak air tanah penetapan ev_keuangan+gub_print
2010 Raperda pajak air tanah penetapan ev_keuangan+gub_print
 
Salinan perda apbd ta 2019
Salinan perda apbd ta 2019Salinan perda apbd ta 2019
Salinan perda apbd ta 2019
 
Perka bkpm ri no 17 tahun 2015
Perka bkpm ri no 17 tahun 2015Perka bkpm ri no 17 tahun 2015
Perka bkpm ri no 17 tahun 2015
 
Perda perubahan perda no 18 thn 2013 PBB
Perda perubahan perda no 18 thn 2013 PBBPerda perubahan perda no 18 thn 2013 PBB
Perda perubahan perda no 18 thn 2013 PBB
 
Peraturan daerah kabupaten ketapang nomor 12 tahun 2011 tentang pajak hiburan
Peraturan daerah kabupaten ketapang nomor 12 tahun 2011 tentang pajak hiburanPeraturan daerah kabupaten ketapang nomor 12 tahun 2011 tentang pajak hiburan
Peraturan daerah kabupaten ketapang nomor 12 tahun 2011 tentang pajak hiburan
 
Permendagri no 21 thn 2011
Permendagri no 21 thn 2011Permendagri no 21 thn 2011
Permendagri no 21 thn 2011
 

Andere mochten auch

0Advertisement rakuten eagles basball game 18 may14
0Advertisement   rakuten eagles basball game 18 may140Advertisement   rakuten eagles basball game 18 may14
0Advertisement rakuten eagles basball game 18 may14
NAF Misawa
 
Montmelo
Montmelo  Montmelo
Montmelo
Rosa Victor
 
Bola Kasti - PENJASKES Kelas XI
Bola Kasti - PENJASKES Kelas XIBola Kasti - PENJASKES Kelas XI
Bola Kasti - PENJASKES Kelas XI
amrinarosada7x
 
MotoGP Crash ppt
MotoGP Crash pptMotoGP Crash ppt
MotoGP Crash ppt
Teguh Ekosetio
 
PENGARUH PEMUNGUTAN PAJAK RESTORAN , PAJAK HOTEL DAN PAJAK HIBURAN DALAM MENI...
PENGARUH PEMUNGUTAN PAJAK RESTORAN , PAJAK HOTEL DAN PAJAK HIBURAN DALAM MENI...PENGARUH PEMUNGUTAN PAJAK RESTORAN , PAJAK HOTEL DAN PAJAK HIBURAN DALAM MENI...
PENGARUH PEMUNGUTAN PAJAK RESTORAN , PAJAK HOTEL DAN PAJAK HIBURAN DALAM MENI...
Uofa_Unsada
 
Senam lantai
Senam lantaiSenam lantai
Senam lantai
Joey Leomanz B
 
Alexander howard -_chambers_quintin_-_draeger_donn_f_-_pentjak-silat_the_indo...
Alexander howard -_chambers_quintin_-_draeger_donn_f_-_pentjak-silat_the_indo...Alexander howard -_chambers_quintin_-_draeger_donn_f_-_pentjak-silat_the_indo...
Alexander howard -_chambers_quintin_-_draeger_donn_f_-_pentjak-silat_the_indo...
sisalnurdin
 
Olahraga tolak peluru
Olahraga tolak peluruOlahraga tolak peluru
Olahraga tolak peluru
slempack c
 
Makalah olahraga yang ada di dunia [tugas matkul. penjaskes pgsd v insida]
Makalah olahraga yang ada di dunia [tugas matkul. penjaskes pgsd v insida]Makalah olahraga yang ada di dunia [tugas matkul. penjaskes pgsd v insida]
Makalah olahraga yang ada di dunia [tugas matkul. penjaskes pgsd v insida]annis.tutor
 
Olahraga Lempar Lembing
Olahraga Lempar LembingOlahraga Lempar Lembing
Olahraga Lempar Lembing
Esa Alfiandika Seaman
 
Contoh kliping olah raga
Contoh kliping olah ragaContoh kliping olah raga
Contoh kliping olah raga
Yasirecin Yasir
 
Atletik
Atletik Atletik
Atletik
Joey Leomanz B
 
Olahraga Lempar lembing
Olahraga Lempar lembingOlahraga Lempar lembing
Olahraga Lempar lembingDeuis Rosdiana
 
Pengenalan olahraga
Pengenalan olahragaPengenalan olahraga
Pengenalan olahraga
syafiqahharris
 
Karate
KarateKarate
Soal tertulis Ujian Perangkat Desa
Soal tertulis Ujian Perangkat DesaSoal tertulis Ujian Perangkat Desa
Soal tertulis Ujian Perangkat DesaStrobillus Found
 

Andere mochten auch (16)

0Advertisement rakuten eagles basball game 18 may14
0Advertisement   rakuten eagles basball game 18 may140Advertisement   rakuten eagles basball game 18 may14
0Advertisement rakuten eagles basball game 18 may14
 
Montmelo
Montmelo  Montmelo
Montmelo
 
Bola Kasti - PENJASKES Kelas XI
Bola Kasti - PENJASKES Kelas XIBola Kasti - PENJASKES Kelas XI
Bola Kasti - PENJASKES Kelas XI
 
MotoGP Crash ppt
MotoGP Crash pptMotoGP Crash ppt
MotoGP Crash ppt
 
PENGARUH PEMUNGUTAN PAJAK RESTORAN , PAJAK HOTEL DAN PAJAK HIBURAN DALAM MENI...
PENGARUH PEMUNGUTAN PAJAK RESTORAN , PAJAK HOTEL DAN PAJAK HIBURAN DALAM MENI...PENGARUH PEMUNGUTAN PAJAK RESTORAN , PAJAK HOTEL DAN PAJAK HIBURAN DALAM MENI...
PENGARUH PEMUNGUTAN PAJAK RESTORAN , PAJAK HOTEL DAN PAJAK HIBURAN DALAM MENI...
 
Senam lantai
Senam lantaiSenam lantai
Senam lantai
 
Alexander howard -_chambers_quintin_-_draeger_donn_f_-_pentjak-silat_the_indo...
Alexander howard -_chambers_quintin_-_draeger_donn_f_-_pentjak-silat_the_indo...Alexander howard -_chambers_quintin_-_draeger_donn_f_-_pentjak-silat_the_indo...
Alexander howard -_chambers_quintin_-_draeger_donn_f_-_pentjak-silat_the_indo...
 
Olahraga tolak peluru
Olahraga tolak peluruOlahraga tolak peluru
Olahraga tolak peluru
 
Makalah olahraga yang ada di dunia [tugas matkul. penjaskes pgsd v insida]
Makalah olahraga yang ada di dunia [tugas matkul. penjaskes pgsd v insida]Makalah olahraga yang ada di dunia [tugas matkul. penjaskes pgsd v insida]
Makalah olahraga yang ada di dunia [tugas matkul. penjaskes pgsd v insida]
 
Olahraga Lempar Lembing
Olahraga Lempar LembingOlahraga Lempar Lembing
Olahraga Lempar Lembing
 
Contoh kliping olah raga
Contoh kliping olah ragaContoh kliping olah raga
Contoh kliping olah raga
 
Atletik
Atletik Atletik
Atletik
 
Olahraga Lempar lembing
Olahraga Lempar lembingOlahraga Lempar lembing
Olahraga Lempar lembing
 
Pengenalan olahraga
Pengenalan olahragaPengenalan olahraga
Pengenalan olahraga
 
Karate
KarateKarate
Karate
 
Soal tertulis Ujian Perangkat Desa
Soal tertulis Ujian Perangkat DesaSoal tertulis Ujian Perangkat Desa
Soal tertulis Ujian Perangkat Desa
 

Ähnlich wie Peraturan pajak mojokerto 2013

2010Bphtb klaten versi dari kemenkeu fix penetapan_ev_keuangan+gub_print
2010Bphtb klaten versi dari kemenkeu fix penetapan_ev_keuangan+gub_print2010Bphtb klaten versi dari kemenkeu fix penetapan_ev_keuangan+gub_print
2010Bphtb klaten versi dari kemenkeu fix penetapan_ev_keuangan+gub_printPA_Klaten
 
PDF DOWNLOAD Perda kukar nomor 19 tahun 2011 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN T...
PDF DOWNLOAD Perda kukar nomor 19 tahun 2011 TENTANG  RETRIBUSI  PERIZINAN  T...PDF DOWNLOAD Perda kukar nomor 19 tahun 2011 TENTANG  RETRIBUSI  PERIZINAN  T...
PDF DOWNLOAD Perda kukar nomor 19 tahun 2011 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN T...
Ganglumpur KUKAR
 
Permen no.21 thn 2011
Permen no.21 thn 2011Permen no.21 thn 2011
Permen no.21 thn 2011
Ginanjar Purnama
 
Qanun kabupaten aceh tamiang nomor 15 tahun 2010
Qanun kabupaten aceh tamiang nomor 15 tahun 2010Qanun kabupaten aceh tamiang nomor 15 tahun 2010
Qanun kabupaten aceh tamiang nomor 15 tahun 2010
transparansiacehtamiang
 
Perda Kab. Padang Pariaman No 12 tahun 2004 tentang Perubahan Anggaran Pendap...
Perda Kab. Padang Pariaman No 12 tahun 2004 tentang Perubahan Anggaran Pendap...Perda Kab. Padang Pariaman No 12 tahun 2004 tentang Perubahan Anggaran Pendap...
Perda Kab. Padang Pariaman No 12 tahun 2004 tentang Perubahan Anggaran Pendap...
Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman
 
Perda 11-tahun-2014
Perda 11-tahun-2014Perda 11-tahun-2014
Perda 11-tahun-2014
Wawan Mardiansyah
 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 8 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ANGG...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 8 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ANGG...PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 8 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ANGG...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 8 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ANGG...
iniPurwokerto
 
Permendagri nomor-21-tahun-2011
Permendagri nomor-21-tahun-2011Permendagri nomor-21-tahun-2011
Permendagri nomor-21-tahun-2011
Ismed Nur
 
Permendagri no 21 tahun 2011
Permendagri no 21 tahun 2011Permendagri no 21 tahun 2011
Permendagri no 21 tahun 2011
hersu12345
 
Qanun No 3 Tahun 2019.pdf
Qanun No 3 Tahun 2019.pdfQanun No 3 Tahun 2019.pdf
Qanun No 3 Tahun 2019.pdf
mediannugraha1
 
No. 8 Tentang tata cara pemungutan pajak restoran
No. 8 Tentang tata cara pemungutan pajak restoranNo. 8 Tentang tata cara pemungutan pajak restoran
No. 8 Tentang tata cara pemungutan pajak restoran
kabupaten_pakpakbharat
 
2011 Retribusi jasa usaha setuju menkeu+prov
2011 Retribusi jasa usaha setuju menkeu+prov2011 Retribusi jasa usaha setuju menkeu+prov
2011 Retribusi jasa usaha setuju menkeu+prov
PA_Klaten
 
Perda Kab nunukan no 9 tahun 2008 retribusi siup
Perda Kab nunukan no 9 tahun 2008 retribusi siupPerda Kab nunukan no 9 tahun 2008 retribusi siup
Perda Kab nunukan no 9 tahun 2008 retribusi siup
Arifuddin Ali.
 

Ähnlich wie Peraturan pajak mojokerto 2013 (15)

2010Bphtb klaten versi dari kemenkeu fix penetapan_ev_keuangan+gub_print
2010Bphtb klaten versi dari kemenkeu fix penetapan_ev_keuangan+gub_print2010Bphtb klaten versi dari kemenkeu fix penetapan_ev_keuangan+gub_print
2010Bphtb klaten versi dari kemenkeu fix penetapan_ev_keuangan+gub_print
 
Perda sawah lunto 16_2008
Perda sawah lunto 16_2008Perda sawah lunto 16_2008
Perda sawah lunto 16_2008
 
PDF DOWNLOAD Perda kukar nomor 19 tahun 2011 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN T...
PDF DOWNLOAD Perda kukar nomor 19 tahun 2011 TENTANG  RETRIBUSI  PERIZINAN  T...PDF DOWNLOAD Perda kukar nomor 19 tahun 2011 TENTANG  RETRIBUSI  PERIZINAN  T...
PDF DOWNLOAD Perda kukar nomor 19 tahun 2011 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN T...
 
Perda 10 2011
Perda 10 2011Perda 10 2011
Perda 10 2011
 
Permen no.21 thn 2011
Permen no.21 thn 2011Permen no.21 thn 2011
Permen no.21 thn 2011
 
Qanun kabupaten aceh tamiang nomor 15 tahun 2010
Qanun kabupaten aceh tamiang nomor 15 tahun 2010Qanun kabupaten aceh tamiang nomor 15 tahun 2010
Qanun kabupaten aceh tamiang nomor 15 tahun 2010
 
Perda Kab. Padang Pariaman No 12 tahun 2004 tentang Perubahan Anggaran Pendap...
Perda Kab. Padang Pariaman No 12 tahun 2004 tentang Perubahan Anggaran Pendap...Perda Kab. Padang Pariaman No 12 tahun 2004 tentang Perubahan Anggaran Pendap...
Perda Kab. Padang Pariaman No 12 tahun 2004 tentang Perubahan Anggaran Pendap...
 
Perda 11-tahun-2014
Perda 11-tahun-2014Perda 11-tahun-2014
Perda 11-tahun-2014
 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 8 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ANGG...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 8 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ANGG...PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 8 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ANGG...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 8 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ANGG...
 
Permendagri nomor-21-tahun-2011
Permendagri nomor-21-tahun-2011Permendagri nomor-21-tahun-2011
Permendagri nomor-21-tahun-2011
 
Permendagri no 21 tahun 2011
Permendagri no 21 tahun 2011Permendagri no 21 tahun 2011
Permendagri no 21 tahun 2011
 
Qanun No 3 Tahun 2019.pdf
Qanun No 3 Tahun 2019.pdfQanun No 3 Tahun 2019.pdf
Qanun No 3 Tahun 2019.pdf
 
No. 8 Tentang tata cara pemungutan pajak restoran
No. 8 Tentang tata cara pemungutan pajak restoranNo. 8 Tentang tata cara pemungutan pajak restoran
No. 8 Tentang tata cara pemungutan pajak restoran
 
2011 Retribusi jasa usaha setuju menkeu+prov
2011 Retribusi jasa usaha setuju menkeu+prov2011 Retribusi jasa usaha setuju menkeu+prov
2011 Retribusi jasa usaha setuju menkeu+prov
 
Perda Kab nunukan no 9 tahun 2008 retribusi siup
Perda Kab nunukan no 9 tahun 2008 retribusi siupPerda Kab nunukan no 9 tahun 2008 retribusi siup
Perda Kab nunukan no 9 tahun 2008 retribusi siup
 

Kürzlich hochgeladen

Peraturan Pemerintah Nomor 11 TAHUN 2017 Tentang Manajemen PNS
Peraturan Pemerintah Nomor 11 TAHUN 2017 Tentang Manajemen PNSPeraturan Pemerintah Nomor 11 TAHUN 2017 Tentang Manajemen PNS
Peraturan Pemerintah Nomor 11 TAHUN 2017 Tentang Manajemen PNS
bkpsdmkamparkab
 
Sosialisasi Penyaluran DAK Fisik 2023 DJPB.pptx
Sosialisasi Penyaluran DAK Fisik 2023 DJPB.pptxSosialisasi Penyaluran DAK Fisik 2023 DJPB.pptx
Sosialisasi Penyaluran DAK Fisik 2023 DJPB.pptx
SeksiBankKPPNMalang
 
Prinsip Satu Data Indonesia Domain 1.pdf
Prinsip Satu Data Indonesia Domain 1.pdfPrinsip Satu Data Indonesia Domain 1.pdf
Prinsip Satu Data Indonesia Domain 1.pdf
bayubpsjombang
 
Bahan tayang KMK 334 2021 detailed 1.pptx
Bahan tayang KMK 334 2021 detailed 1.pptxBahan tayang KMK 334 2021 detailed 1.pptx
Bahan tayang KMK 334 2021 detailed 1.pptx
syahirula014
 
Bela Negara dan Kepemimpinan Pancasila PKA VII.pptx
Bela Negara dan Kepemimpinan Pancasila PKA VII.pptxBela Negara dan Kepemimpinan Pancasila PKA VII.pptx
Bela Negara dan Kepemimpinan Pancasila PKA VII.pptx
andikhaidir6
 
Contractor Safety Management System (CSMS).pdf
Contractor Safety Management System (CSMS).pdfContractor Safety Management System (CSMS).pdf
Contractor Safety Management System (CSMS).pdf
crestsafety
 
1. REVIU Dokumen Ren Angg Daerah Tahunan.pptx
1. REVIU Dokumen Ren Angg Daerah Tahunan.pptx1. REVIU Dokumen Ren Angg Daerah Tahunan.pptx
1. REVIU Dokumen Ren Angg Daerah Tahunan.pptx
andikhaidir6
 
Inpres No 1 Tahun 2024 tentang Percepatan Penyediaan Air Minum
Inpres No 1 Tahun 2024 tentang Percepatan Penyediaan Air MinumInpres No 1 Tahun 2024 tentang Percepatan Penyediaan Air Minum
Inpres No 1 Tahun 2024 tentang Percepatan Penyediaan Air Minum
firlanarahmania
 
2024.05.14 Paparan Progres Pelaksanaan Inpres No 1 Tahun 2024.pdf
2024.05.14 Paparan Progres Pelaksanaan  Inpres No 1 Tahun 2024.pdf2024.05.14 Paparan Progres Pelaksanaan  Inpres No 1 Tahun 2024.pdf
2024.05.14 Paparan Progres Pelaksanaan Inpres No 1 Tahun 2024.pdf
firlanarahmania
 
Berita Resmi Statistik materi-brs-2023-10-16.pdf
Berita Resmi Statistik materi-brs-2023-10-16.pdfBerita Resmi Statistik materi-brs-2023-10-16.pdf
Berita Resmi Statistik materi-brs-2023-10-16.pdf
DenniPratama2
 

Kürzlich hochgeladen (10)

Peraturan Pemerintah Nomor 11 TAHUN 2017 Tentang Manajemen PNS
Peraturan Pemerintah Nomor 11 TAHUN 2017 Tentang Manajemen PNSPeraturan Pemerintah Nomor 11 TAHUN 2017 Tentang Manajemen PNS
Peraturan Pemerintah Nomor 11 TAHUN 2017 Tentang Manajemen PNS
 
Sosialisasi Penyaluran DAK Fisik 2023 DJPB.pptx
Sosialisasi Penyaluran DAK Fisik 2023 DJPB.pptxSosialisasi Penyaluran DAK Fisik 2023 DJPB.pptx
Sosialisasi Penyaluran DAK Fisik 2023 DJPB.pptx
 
Prinsip Satu Data Indonesia Domain 1.pdf
Prinsip Satu Data Indonesia Domain 1.pdfPrinsip Satu Data Indonesia Domain 1.pdf
Prinsip Satu Data Indonesia Domain 1.pdf
 
Bahan tayang KMK 334 2021 detailed 1.pptx
Bahan tayang KMK 334 2021 detailed 1.pptxBahan tayang KMK 334 2021 detailed 1.pptx
Bahan tayang KMK 334 2021 detailed 1.pptx
 
Bela Negara dan Kepemimpinan Pancasila PKA VII.pptx
Bela Negara dan Kepemimpinan Pancasila PKA VII.pptxBela Negara dan Kepemimpinan Pancasila PKA VII.pptx
Bela Negara dan Kepemimpinan Pancasila PKA VII.pptx
 
Contractor Safety Management System (CSMS).pdf
Contractor Safety Management System (CSMS).pdfContractor Safety Management System (CSMS).pdf
Contractor Safety Management System (CSMS).pdf
 
1. REVIU Dokumen Ren Angg Daerah Tahunan.pptx
1. REVIU Dokumen Ren Angg Daerah Tahunan.pptx1. REVIU Dokumen Ren Angg Daerah Tahunan.pptx
1. REVIU Dokumen Ren Angg Daerah Tahunan.pptx
 
Inpres No 1 Tahun 2024 tentang Percepatan Penyediaan Air Minum
Inpres No 1 Tahun 2024 tentang Percepatan Penyediaan Air MinumInpres No 1 Tahun 2024 tentang Percepatan Penyediaan Air Minum
Inpres No 1 Tahun 2024 tentang Percepatan Penyediaan Air Minum
 
2024.05.14 Paparan Progres Pelaksanaan Inpres No 1 Tahun 2024.pdf
2024.05.14 Paparan Progres Pelaksanaan  Inpres No 1 Tahun 2024.pdf2024.05.14 Paparan Progres Pelaksanaan  Inpres No 1 Tahun 2024.pdf
2024.05.14 Paparan Progres Pelaksanaan Inpres No 1 Tahun 2024.pdf
 
Berita Resmi Statistik materi-brs-2023-10-16.pdf
Berita Resmi Statistik materi-brs-2023-10-16.pdfBerita Resmi Statistik materi-brs-2023-10-16.pdf
Berita Resmi Statistik materi-brs-2023-10-16.pdf
 

Peraturan pajak mojokerto 2013

  • 1. BUPATI MOJOKERTO PERATURANJSfi HH%TBJ;*l"JnroJoKERro TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERATI NOMOR 1 TAHUN 2OTI TENTANG PA"'AK DAERAII DEIYGANRAIIMAT TUITAITYAITGMAIIA ESA BUPATTMOJOKERTO, Menlmbang : a. bahwa berdasarkan evaluasi Kementerian Keuangan Republik Indonesia sebagaimana dalam Surat Menteri Keuangan Tanggal 14 April 2OlL Nomor S-381 /MK.7 /2OIl Hal Hasil Evaluasi Raperda Kabupaten Mojokerto dan dalam rangka peningkatan dan penertiban pemungutan pajak daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 1 Tahun 2OII tentang Pajak Daerah perlu disesuaikan; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah; Menglngat 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 273O); Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 Tambahan Irmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 32O91; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Irmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262)'; Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun L997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686); 3. 4. 3 .
  • 2. 7. 8. 9. 10. 11. 6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan kmbaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 3851); Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2OO2tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO2 Nomor 27, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aI89l:. Undang-Undang Nomor L7 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a2861; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2OO4 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 43771; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2AO4 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aaOOl; 12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44371 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a8afl; 13. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4Nomor !26, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor aa3Q; 14. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2OO4 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor I32, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor I32); 15. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2OO9 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a959); 16. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2OO9 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 49661;
  • 3. -3- 17. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2OO9 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OOgNomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025); 18. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO9 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 19. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2OO9 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 50a9); 20. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2OO9 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 50721; 21. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258); 22. Peraharan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a578); 23. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor a593); 24. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a655h 25. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2OO7 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a7371; 26. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a859); 27. Perat:uran Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 5161);
  • 4. -4- " ::l?:"'?tI;-"#:x?*;L'JT,mT',g::.irnff Penetapan Kepala Daerah Atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 51791; 29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor 21 Tahun 2OLI; 30. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147 |MK.O7l2OlO tentang Badan atau Lembaga Internasional yang tidak dikenakan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan; 31. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 18 Tahun 2008 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah (PPNS Daerah) (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2008 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 14); 32. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Mojokerto (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2OO8 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2010 Nomor 4); 33. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 2 Tahun 2OI2 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 1); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAIV RAI(YAT DAERATI I(ABUPATEN MO.'OKERTO dan BUPATI MOJOKERTO MEMUTUSI(AN : Menetapkan : PERATIIRAN DAERAII I{ABUPATEN MOJOKERTO TEITTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAII I(ABUPATEN MOJOKTRTO NOMOR 1 TATIUN aOIL TENTANG PA"'AK DAERATI. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 1 Tahun 2OIL tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 1) diubah sebagai berikut :
  • 5. -5- l.Ketentuan ayat (4) Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut : Pasal 1O (1) Dengan nama Pajak Restoran dipungut pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. (2) Objek PEak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran. (3) Pelayanan yang disediakan restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (21meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik di tempat pelayanan maupun di tempat lain. (a) Tidak termasuk objek Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (21 adalah pelayanan yang disediakan oleh Restoran yang nilai penjualannya dibawah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulan. 2. Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut : Pasal 2O Tarif Pajak Hiburan ditetapkan sebagai berikut : a. tontonan film ditetapkan : 1. Cineplex sebesar35o/o(tiga puluh lima persen); 2. Bioskop sebesar 25o/o(dua puluh lima persen); 3. Bioskop Keliling sebesar 10% (sepuluh persen). b. pagelaran kesenian dan tari serta hiburan kesenian ral<yatl tradisional ditetapkan sebesar 10%o(sepuluh persen); c. pagelaran musik ditetapkan sebesar 2Oo/o(dua puluh persen); d. pagelaran busana ditetapkan sebesar 5O% (lima puluh persen) e. kontes kecantikan dan sejenisnya ditetapkan sebesar 50% (lima puluh persen); f. binaraga ditetapkan sebesar 35 %o(tiga puluh lima persen); g. pameran ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen); h. diskotik, karaoke dan klab malam dan sejenisnya ditetapkan sebesar 5Oo/o(lima puluh persen); i. sirkus, akrobat dan sulap ditetapkan sebesar lOo/o (sepuluh persen); j. permainan bilyar ditetapkan sebesar 35% (tiga puluh lima persen); k. boling ditetapkan sebesar 3Oo/o(tiga puluh persen); 1. pacuan kuda, kendaraan bermotor dan permainan ketangkasan ditetapkan sebesar 2Oo/o (dua puluh persen);
  • 6. -6- m. panti pijat/refleksi dan mandi uaplspa ditetapkan sebesar 50% (lima puluh persen); n. pusat kebugaran (fitness center) ditetapkan sebesar 35% (tiga puluh lima persen); o. pertandingan olah raga tingkat regional, nasional dan olahraga yang diselenggarakan di tempat rekreasi dan kolam renang ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen), sedangkan pertandingan olah raga gala desa ditetapkan sebesar l5o/o(lima belas persen). 3. Ketentuan ayat (8) dan ayat (9) Pasal 26 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut : Pasal 26 Dasar pengenaan Pajak Reklame adalah nilai sewa reklame. Dalam hal reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak reklame. Dasar pengenaan Pajak Reklame adalah nilai sewa reklame. Dalam hal reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak reklame. Dalam hal reklame diselenggarakan sendiri, nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media reklame. Dalam hal nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (21 tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, nilai sewa reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3). Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sebagai berikut : a. Dalam hal diselenggarakan oleh orang pribadi atau badan yang memanfaatkan reklame untuk kepentingan sendiri, nilai sewa reklame dihitung berdasarkan biaya pemasangan reklame, biaya pemeliharaan reklame, lama pemasangan reklame, nilai strategis lokasi, dan jenis reklame; b. Dalam hal reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, nilai sewa reklame ditentukan berdasarkan jumlah pembayaran untuk suatu masa pajak I masa penyelenggaraan reklame dengan tetap memperhatikan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada huruf a. (1) (21 (3) (41 (s) (6) (7)
  • 7. -7- (8) Lama pemasangan atau jangka waktu penyelenggaraan reklame adalah harian, mingguan, bulanan, dan tahunan. (9) Hasil perhitungan nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a ditetapkan dengan peraturan Bupati. 4. Ketentuan ayat (1) dan ayat (21 Pasal 28 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut : Pasal 28 (1) Dihapus (2) Dihapus (3) Penetapan Nilai Pajak Reklame dibulatkan ke atas menjadi kelipatan Rp 1O0,00 (seratus rupiah). (4) Ukuran luas dan ketinggian reklame, dibulatkan ke atas dua digit dibelakang koma. (5) Apabila suatu objek pajak reklame dapat digolongkan lebih dari satu jenis reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3), maka nilai pajaknya ditetapkan menurut jenis reklame yang tarifnya paling tinggi. (6) Apabila suatu objek pajak reklame dapat digolongkan lebih dari satu kelas jalan reklame, maka nilai pajaknya ditetapkan menurut kelas jalan yang tarifnya paling tinggi. (71 Ketentuan lebih lanjut mengenai penentuan kelas jalan reklame dalam wilayah Daerah diatur dengan Peraturan Bupati. 5. Ketentuan ayat (1) Pasal 31 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut : Pasal 31 (1)Dihapus (2) Masa Pajak Reklame adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender. 6. Ketentuan huruf kk ayat (21 Pasal 40 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 4O (1) Dengan nama Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dipungut pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan. (2) Objek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang meliputi: a. asbes; b. batu tulis; c. batu setengah permata; d. batu kapur; e. batu apung;
  • 8. -B- f. batu permata; g. bentonit; h. dolomit; i fetdspar; J. garam batu (halite); k. grafit; l. granit/andesit; m. gips; n. kalsit; o. kaolin; p. leusit; q. magnesit; r. mika; s. marmer; t. nitrat; u. opsidien; v. oker; w. pasir dan kerikil; x. pasir kuarsa; y. perlit; z. phospat; aa. talk; bb. tanah serap (fullers earth); cc. tanah diatome; dd. tanah liat; ee. tawas (alum); ff. tras; gg. yarosif; hh. zeolit; ii. basal; it. trakkit; dan kk. yodium. (3) Dikecualikan dari objek pajak Mineral dan Batuan sebagait"*-'dimaksud adalah: Bukan Logam pada ayat (1) a' kegiatan pengambilan mineral bukan logam danbatuan yang nyata-nyata tidak dimanraatkan secarakomersial, seperti -kegiatan pengambilan tanahuntuk keperlua., *_.h t""gg., p.ilrr"".rgan tianglistrik/telepon, penanarnai kaber listrik/telepon,penanaman pipa air/gas; b. ffilX.:" pengambilanminerat bukan logamdan p."",,1r"1}?,iff#ff:il;ul;;lui1;*:*;ffi;secarakomersial. 7.Ketentuan pasat lS aiat (2) diubah dan setelah ayat (2) r:'ffi:;iH*i,ffH,,#' vakni"v", -isr, ..i'i,'gfr
  • 9. -9- Pasal 43 (1) Tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4O ayat (2) huruf dd ditetapkan sebesar 15% (lima belas persen). (2) Tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf kk ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen). (3) Tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud selain dalam Pasal 40 ayat (21 huruf dd dan huruf kk ditetapkan sebesar 25Yo (dua puluh lima persen). 8. Di antara ayat (3) dan ayat (4) Pasal 79, disisipkan 3 (tiga) ayat, yakni ayat (3a), ayat (3b), dan ayat (3c), sehingga berbunyi sebagai berikut : Pasal 79 (1) Dasar pengenaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah Nilai Perolehan Objek Pajak. (2) Nilai Perolehan Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal : a. jual beli adalah harga transaksi; b. tukar menukar adalah nilai pasar; c. hibah adalah nilai pasar; d. hibah wasiat adalah nilai pasar; e. waris adalah nilai pasar; f. pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya adalah nilai pasar; g. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan adalah nilai pasar; h. peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap adalah nilai pasar; i. pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak adalah nilai pasar; j. pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak adalah nilai pasar; k. penggabungan usaha adalah nilai pasar; 1. peleburan usaha adalah nilai pasar; m. pemekaran usaha adalah nilai pasar; n. hadiah adalah nilai pasar; dan/atau o. penunjukan pembeli dalam lelang adalah harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang. (3) Jika Nilai Perolehan Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (21huruf a sampai dengan huruf n tidak diketahui atau lebih rendah dari pada NJOP yang digunakan dalam pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan pada tahun terjadinya perolehan dasar pengenaan yang dipakai adalah NJOP Pajak Bumi dan Bangunan. (3a) Dalam hal NJOP Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum ditetapkan pada saat ten-rtangnya pajak, NJOP Pajak Bumi dan
  • 10. _10_ Bangunan dapat didasarkan pada Surat Keterangan NJOP Pajak Bumi dan Bangunan. (3b) Surat Keterangan NJOP Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3a) adalah bersifat sementara. (3c) Surat keterangan NJOP Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3a) dapat diperoleh di instansi yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (4) Besarnya Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan sebesarRp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) untuk setiap wajib Pajak. (5) Dalam hal perolehan hak karena waris atau hibah wasiat yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat, termasuk suami/istri, Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan sebesar Rp.3OO.O00.000,-(tiga ratus juta rupiah). 9.Di antara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 81, disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a) sehingga berbunyi sebagai berikut : Pasal 81 (1) Besaran pokok Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1) setelah dikurangi Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (4) dan ayat (5). (1a) Dalam hal NPOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (2) tidak diketahui atau lebih rendah daripada NJOP yang digunakan dalam pengenaan PBB pada tahun tedadinya perolehan, besarnya pokok BPHTB yang terhutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8O dengan NJOP PBB setelah dikurangi NPOPTKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (a) dan ayat (5). (21 Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang terutang dipungut di wilayah Kabupaten Mojokerto tempat Tanah dan/atau Bangunan berada. 10. Ketentuan ayat (1) Pasal 87 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut : Pasal 87 (1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Bupati dapat menerbitkan: a. SKPDKB dalam hal:
  • 11. -11 - 1) jika berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar; 2l jika SPTPD tidak disampaikan kepada Bupati dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam surat teguran; 3) jika kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secarajabatan. b. SKPDKBT jika ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang. c. SKPDN jika jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak. (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1) dan angka 2) dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2Vo (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak. (3) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar lOOo/o(seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut. (41 Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan jika Wajib Pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan. (5) Jumlah pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3) dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 25o/o(dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administratif bempa bunga sebesar 2o/o (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak. ll.Ketentuan Pasal 88 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut : Pasal 88 (1) Tata cara penerbitan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan, SPTPD, SKPDKB, dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (3) dan ayat (5) diatur dengan Peraturan Bupati.
  • 12. _12_ Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengisian dan penyampaian SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan, SPTPD, SKPDKB, dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (3) dan ayat (5) diatur dengan Peraturan Bupati. 12.Ketentuan ayat (41 Pasal 90 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut : Pasal 9O (1) Bupati menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah saat terutangnya pajak dan paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya SPPToleh wajib pajak. (21 SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, SPPT, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah merupakan dasar penagihan pajak dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan. (3) Bupati atas permohonan wajib pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak, dengan dikenakan bunga sebesar 2o/o(dua persen) sebulan. (4) Dalam pembayaran pajak dilakukan dengan 2 (dua) jenis, sebagai berikut : a. SefAssessment Sgstem, meliputi : 1. Pajak Hotel; 2. Pajak Restoran; 3. Pajak Hiburan; 4. Pajak Penerangan Jalan; 5. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan; 6. Pajak Parkir; 7. Pajak Sarang Burung Walet;dan 8. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. b. OfficeAssessment Sgstem, meliputi : 1. Pajak Reklame; 2. Pajak Air Tanah; 3. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran, angsuran, dan penundaan pembayaran pajak diatur dengan Peraturan Bupati. (2) Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
  • 13. 13- Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah. Ditetapkan di Mojokerto pada tanggal .L8 tvl.s-r-€f- .r-ot3 BUPATI MOJOKERTO, Diundangkan di Mojokerto pada tanggal rg Mal-ga la* SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO, LEMBARAN DAERAH *""r"rM,/ ,ATEN MOJOKERTO TAIIUN 2013 NOMOR !