Dokumen tersebut berisi ketentuan-ketentuan mengenai rekapitulasi hasil penghitungan suara pada pemilihan umum anggota DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota tahun 2014. Dokumen tersebut mengatur tentang persiapan rekapitulasi di tingkat desa/kelurahan seperti penyusunan jadwal rapat, undangan kepada peserta, dan pembagian tugas kepada panitia pemilihan.

2. -24. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun
2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Sekretariat
Jenderal
Komisi
Pemilihan
Umum,
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun
2012
tentang
Tahapan,
Program
dan
Jadual
Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21
Tahun 2013;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun
2013 tentang Tata Cara Penetapan Daerah Pemilihan
Dan Alokasi Kursi Setiap Daerah Pemilihan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam
Pemilihan Umum Tahun 2014;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun
2013 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi dan Dewan
Perwakilan
Rakyat
Daerah
Kabupaten/Kota
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi
Pemilihan Nomor 13 Tahun 2013;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 08 Tahun
2013 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan
Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah,
terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 22 Tahun 2013;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 26 Tahun
2013 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara di
Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan
Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota
Tahun 2014;
MEMUTUSKAN . . .

3. -3-
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG
REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN
SUARA ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN
PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH PROVINSI DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN/KOTA OLEH PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA, PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, KOMISI
PEMILIHAN
UMUM
KABUPATEN/KOTA,
KOMISI
PEMILIHAN UMUM PROVINSI DAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:
1. Pemungutan Suara adalah proses pemberian suara oleh
Pemilih di TPS dengan cara mencoblos pada nomor urut
Partai Politik, tanda gambar Partai Politik atau nama
Partai Politik atau pada nomor urut dan nama calon
Anggota DPR, DPRD Provinsi/ DPRA/ DPRP/DPRPB dan
DPRD Kabupaten/Kota/DPRK pada surat Pemilu DPR,
DPRD Provinsi/DPRA/ DPRP/DPRPB dan DPRD
Kabupaten/Kota/ DPRK, dan mencoblos pada nomor
urut atau pada foto calon atau pada nama calon anggota
DPD pada Surat Suara Pemilu anggota DPD.
2. Penghitungan Suara adalah proses penghitungan Surat
Suara oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara
terhadap Suara Pemilih kepada calon anggota DPR,
DPD, DPRD dan Partai Politik.
3. Surat Suara adalah salah satu jenis Pemungutan Suara
yang berbentuk lembaran kertas dengan desain khusus
yang digunakan Pemilih untuk memberikan suara pada
Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi
dan DPRD Kabupaten/Kota.
4. Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat KPU,
adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat
nasional,
tetap,
dan
mandiri
yang
bertugas
melaksanakan Pemilu sebagaimana dimaksud dalam
Undang- . . .

4. -4Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1954 dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun
2011 tentang Penyelenggara Pemilian Umum.
Pemilihan
Umum
Provinsi,
selanjutnya
5. Komisi
disingkat KPU Provinsi, adalah penyelenggara Pemilu
yang bertugas melaksanakan Pemilu di provinsi.
6. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, selanjutnya
disingkat KPU Kabupaten/Kota, adalah penyelenggara
Pemilu yang bertugas melaksanakan Pemilu di
kabupaten/kota.
7. Komisi Independen Pemilihan, selanjutnya disingkat
KIP, adalah KIP Aceh dan KIP Kabupaten/Kota yang
merupakan bagian dari KPU dan diberi wewenang oleh
Undang-Undang untuk menyelenggarakan Pemilu
Presiden dan Wakil Presiden, Pemilu Anggota DPR, DPD,
DPRD Provinsi/DPRA dan DPRD Kabupaten/Kota
/DPRK, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,
Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil
Walikota sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.
8. Panitia Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disingkat
PPK, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU
Kabupaten/Kota untuk melaksanakan Pemilu di
kecamatan atau nama lain.
9. Panitia Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat PPS,
adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota
untuk melaksanakan Pemilihan Umum di desa atau
nama lain/kelurahan.
10. Kelompok
Penyelenggara
Pemungutan
Suara,
selanjutnya disingkat KPPS, adalah kelompok yang
dibentuk oleh PPS untuk melaksanakan pemungutan
dan Penghitungan Suara di tempat Pemungutan Suara.
11. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disebut TPS,
adalah tempat dilaksanakannya Pemungutan Suara.
12. Badan Pengawas Pemilu, selanjutnya disebut Bawaslu,
adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bertugas
mengawasi penyelenggaraan Pemilu, di seluruh wilayah
Negara Kesatuan Republik Indonesia.
13. Badan Pengawas Pemilu Provinsi, selanjutnya disebut
Bawaslu Provinsi adalah badan yang dibentuk oleh
Bawaslu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan
Pemilu di provinsi.
14. Panitia …

5. -514. Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, selanjutnya
disebut Panwaslu Kabupaten/Kota, adalah Panitia yang
dibentuk oleh Bawaslu Provinsi yang bertugas
mengawasi penyelenggaraan Pemilu di kabupaten/kota.
15. Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan, selanjutnya
disebut Panwaslu Kecamatan, adalah panitia yang
dibentuk oleh Panwaslu Kabupaten/Kota yang bertugas
mengawasi penyelenggaraan Pemilu di kecamatan atau
nama lain.
16. Pengawas Pemilihan Umum Lapangan, selanjutnya
disebut PPL, adalah petugas yang dibentuk oleh
Panwaslu Kecamatan yang bertugas untuk mengawasi
penyelenggaraan Pemilihan Umum di desa atau nama
lain/kelurahan.
17. Saksi Peserta Pemilihan Umum, selanjutnya disebut
Saksi, adalah orang yang mendapat surat mandat
tertulis dari Partai Politik atau dari calon Anggota DPD.
18. Hari adalah hari kalender.
Pasal 2
(1) Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan
dilakukan secara berjenjang sebagai berikut:
suara
a. desa atau nama lain/kelurahan;
b. kecamatan;
c. kabupaten/kota;
d. provinsi; dan
e. nasional.
(2) Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
a. PPS melakukan rekapitulasi pada tingkat desa atau
nama lain/kelurahan;
b. PPK
melakukan
rekapitulasi
pada
tingkat
kecamatan;
c. KPU Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi pada
tingkat kabupaten/kota;
d. KPU Provinsi melakukan rekapitulasi pada tingkat
provinsi;
e. KPU melakukan rekapitulasi pada tingkat nasional.
(3) Formulir …

6. -6(3) Formulir
yang
digunakan
dalam
pelaksanaan
rekapitulasi
penghitungan
perolehan
suara
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas
formulir:
a. Model D/DA/DB/DC/DD merupakan Berita Acara
Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara
Partai Politik dan Perolehan Suara Calon di setiap
tingkatan dalam Pemilu Tahun 2014;
b. Model
D-1/DA-1/DB-1/DC-1/DD-1
DPR/DPD/
DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota merupakan
Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan
Suara di setiap tingkatan dalam Pemilu Tahun 2014;
c. Model
D-2/DA-2/DB-2/DC-2/DD-2
DPR/DPD/
DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota merupakan
Pernyataan Kejadian Khusus dan Keberatan Saksi
dalam Proses Rekapitulasi Penghitungan Suara di
setiap tingkatan dalam Pemilu Tahun 2014;
d. Model
D-3/DA-3/DB-3/DC-3/DD-3
merupakan
Berita Acara Penerimaan Hasil Penghitungan Suara
Partai Politik Peserta Pemilu dan Suara Calon
Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD
Kabupaten/Kota dari tingkat di bawahnya dalam
Pemilu Tahun 2014;
e. Model D-4/DA-4/DB-4/DC-4 merupakan Surat
Pengantar perihal Penyampaian Berita Acara
Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara kepada
tingkat di atasnya dalam Pemilu Tahun 2014;
f. Model
D-5/DA-5/DB-5/DC-5/DD-4
merupakan
Tanda Terima Berita Acara Pemungutan Suara dan
Sertifikat Hasil penghitungan perolehan Suara
Pemilu Anggota DPR/DPD/DPRD Provinsi/DPRD
Kabupaten/Kota Tahun 2014 kepada Saksi dan
Pengawas Pemilu di setiap tingkatan dalam Pemilu
Tahun 2014;
g. Model
D-6/DA-6/DB-6/DC-6/DD-5
Undangan
Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan
Suara di setiap tingkatan dalam Pemilu Tahun 2014.
BAB II …

7. -7BAB II
REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN
SUARA DI DESA ATAU NAMA LAINNYA/KELURAHAN
Bagian Pertama
Persiapan
Paragraf 1
Penyusunan Jadwal Rapat
Pasal 3
(1) PPS
melaksanakan
rapat
rekapitulasi
hasil
penghitungan perolehan suara setelah menerima kotak
suara tersegel dari KPPS.
(2) PPS menyusun jadwal rapat dengan membagi jumlah
TPS dalam wilayah kerja PPS.
(3) Penyusunan jadwal sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) dimaksudkan agar rekapitulasi dapat dilaksanakan
sesuai dengan jadwal tahapan.
Pasal 4
(1) Ketua PPS wajib menyampaikan surat undangan kepada
peserta rapat paling lambat 1 (satu) hari sebelum
pelaksanaan rapat rekapitulasi.
(2) Peserta rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
terdiri atas:
a. Saksi;
b. Calon Anggota DPD dan/atau Saksi Calon Anggota
DPD;
c. PPL; dan
d. KPPS.
(3) Dalam surat undangan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), harus dicantumkan ketentuan sebagai berikut:
a. hari, tanggal, dan waktu rapat rekapitulasi;
b. tempat pelaksanaan rapat rekapitulasi;
c. jadwal acara pelaksanaan rekapitulasi di TPS pada
wilayah kerja PPS;
d. setiap Saksi dari Partai Politik hanya dapat menjadi
Saksi untuk 1 (satu) Partai Politik;
e. setiap Saksi dari Calon Anggota DPD hanya dapat
menjadi saksi untuk 1 (satu) Calon Anggota DPD;
f. Saksi dari Partai Politik dilarang merangkap menjadi
Saksi dari Calon Anggota DPD;
g. Saksi wajib membawa dan menyerahkan surat
mandat yang ditandatangani oleh Ketua dan
Sekretaris …

8. -8Sekretaris Pengurus Partai Politik tingkat kecamatan
atau kabupaten/kota dan Calon Anggota DPD paling
lambat pada saat rapat rekapitulasi dilaksanakan.
h. peserta rapat harus hadir tepat waktu dan
menyerahkan surat undangan rapat rekapitulasi.
Paragraf 2
Pembagian Tugas
Pasal 5
(1) Ketua PPS melakukan pembagian tugas kepada Anggota
PPS, Sekretariat PPS, dan Ketua KPPS.
(2) Pembagian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
adalah:
a. Ketua PPS memimpin rapat rekapitulasi;
b. Anggota PPS, Sekretariat PPS, dan Ketua KPPS
bertugas:
1. membacakan Berita Acara Hasil Pemungutan
dan Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik
dan Suara Calon Anggota DPR, DPD, DPRD
Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota di TPS;
2. mencatat hasil penghitungan perolehan suara
Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPD,
DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota; dan
3. menyiapkan Formulir Model D dan D-1 DPR/
DPD/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota.
Paragraf 3
Penyiapan Perlengkapan Rekapitulasi
Pasal 6
(1) PPS menyiapkan perlengkapan paling lambat 1 (satu)
hari sebelum pelaksanaan rapat rekapitulasi.
(2) Perlengkapan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) terdiri atas:
a. ruang rapat;
b. Formulir Berita Acara dan Sertifikat;
c. perlengkapan lainnya;
d. kotak suara tersegel yang berisi Surat Suara dan
dokumen Pemungutan dan Penghitungan Suara di
TPS.
Pasal 7 …

9. -9Pasal 7
PPS menyiapkan ruang rapat sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 6 ayat (2) huruf a dengan mempertimbangkan:
a. kapasitas peserta rapat;
b. penempatan kotak suara yang masih tersegel.
Pasal 8
Formulir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2)
huruf b terdiri atas:
a. Model D DPR/DPD/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/
Kota;
b. Model D-1 DPR/DPD/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/
Kota;
c. Model D-2 DPR/DPD/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/
Kota;
d. Model D-3 DPR/DPD/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/
Kota;
e. Model D-4 DPR/DPD/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/
Kota;
f. Model D-5 DPR/DPD/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/
Kota;
g. Model D-6 DPR/DPD/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/
Kota.
Pasal 9
(1) Perlengkapan lainnya sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 6 ayat (2) huruf c terdiri atas:
a. sampul kertas;
b. segel Pemilu sebanyak 5 (lima) lembar;
c. spidol, sebanyak 1 (satu) buah;
d. pulpen, sebanyak 2 (dua) buah;
e. lem perekat, sebanyak 1(satu) buah;
f. alat tulis kantor, termasuk komputer dan LCD
projector apabila ada;
g. daftar hadir peserta rapat.
(2) Sampul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
digunakan untuk memuat Formulir Model D dan D1
DPR/DPD/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/ Kota.
(3) Segel Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
b, digunakan untuk menyegel dengan cara ditempel
pada:
a. sampul kertas yang memuat Formulir Model D dan
D1 DPR/DPD/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/
Kota, sebanyak 4 (empat) buah;
b. lubang …

10. - 10 b. lubang kunci/gembok salah satu kotak suara DPR,
DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota
yang
berisi
Formulir
Model
D
dan
D1
DPR/DPD/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/ Kota,
masing-masing 1 (satu) lembar.
Pasal 10
(1) Kotak suara tersegel sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 6 ayat (2) huruf d dari seluruh KPPS diterima oleh
PPS setelah pelaksanaan Pemungutan Suara dan
Penghitungan Suara.
(2) PPS membuat Berita Acara penerimaan kotak suara
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan
menggunakan Formulir Model D-3.
(3) PPS wajib menyimpan kotak suara sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) pada tempat yang memadai dan
dapat dijamin keamanannya.
Bagian Kedua
Pelaksanaan
Paragraf 1
Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara
Pasal 11
(1) Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara
Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD
Kabupaten/Kota dilaksanakan dalam rapat pleno yang
dihadiri oleh peserta rapat sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4 ayat (2).
(2) Ketua PPS memberikan penjelasan mengenai:
a. agenda rapat;
b. tata cara rekapitulasi di tingkat desa atau nama
lainnya/kelurahan.
Pasal 12
(1) PPS dibantu oleh KPPS yang ditunjuk melakukan
rekapitulasi dengan langkah sebagai berikut:
a. membuka kotak suara tersegel sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d;
b. mengeluarkan sampul yang berisi Formulir Model C
dan
C-1
DPR/DPD/DPRD
Provinsi/DPRD
Kabupaten/Kota;
c. menempelkan …

11. - 11 c. menempelkan Formulir Model C1 Plano pada papan
rekapitulasi;
d. membacakan
Formulir
Model
C
dan
C-1
DPR/DPD/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota;
e. mencatat hasil rekapitulasi ke dalam Berita Acara
dan Sertifikat Rekapitulasi.
(2) Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan secara berurutan dimulai dari:
a. hasil penghitungan perolehan suara Partai Politik
dan Suara Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi,
dan DPRD Kabupaten/Kota;
b. TPS nomor 1 sampai dengan TPS nomor terakhir
dalam
wilayah
kerja
desa
atau
nama
lainnya/kelurahan;
c. desa atau nama lainnya/kelurahan pertama sampai
dengan desa atau nama lainnya/kelurahan yang
terakhir.
(1)
(2)
(3)
(4)
Pasal 13
PPS mencatat hasil rekapitulasi ke dalam Formulir
Model D dan D-1 DPR/DPD/DPRD Provinsi dan DPRD
Kabupaten/Kota.
Formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditandatangani oleh Ketua PPS, semua Anggota PPS dan
Saksi yang hadir.
Dalam hal Anggota PPS dan Saksi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tidak bersedia menandatangani,
Formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) cukup
ditandatangani oleh Anggota PPS dan Saksi yang
bersedia.
PPS menyerahkan Formulir sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) yang telah ditandatangani kepada:
a. Saksi;
b. PPL; dan
c. PPK.
Pasal 14
PPS mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan
perolehan suara Partai Politik dan suara Calon Anggota
DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota di
tingkat desa atau nama lainnya/kelurahan di tempat yang
mudah diakses oleh masyarakat dalam wilayah kerja PPS.
Pasal 15 …

12. - 12 Pasal 15
(1) PPS wajib menyerahkan kepada PPK:
a. kotak suara yang berisi Formulir Model D dan D-1
DPR/DPD/DPRD
Provinsi
dan
DPRD
Kabupaten/Kota di PPS dalam keadaan disegel;
b. seluruh kotak suara yang berisi Surat Suara Calon
Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD
Kabupaten/Kota dari seluruh TPS di wilayah
kerjanya dan Formulir di tingkat PPS dalam keadaan
disegel.
(2) Surat Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
b mencakup:
a. Surat Suara terpakai;
b. Surat Suara tidak terpakai;
c. Surat Suara rusak;
d. sisa Surat Suara cadangan.
(3) Penyerahan Kotak Suara sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dicatat dalam Formulir Model D-4 dan Tanda
Terima Model D-5.
Paragraf 2
Penyelesaian Keberatan
Pasal 16
(1) Saksi/PPL dapat mengajukan keberatan terhadap
prosedur dan/atau selisih penghitungan perolehan
suara kepada PPS apabila terdapat hal yang tidak
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
(2) Dalam hal terdapat keberatan Saksi/PPL, PPS wajib
menjelaskan prosedur dan/atau mencocokkan selisih
perolehan suara dengan formulir sertifikat hasil
penghitungan suara dan C1 Plano.
(3) Dalam hal keberatan yang diajukan Saksi/PPL
sebagaimana pada ayat (1) dapat diterima, PPS
mengadakan pembetulan saat itu juga.
(4) Pembetulan hasil penghitungan perolehan suara
dilakukan koreksi dengan cara mencoret angka yang
salah dan menuliskan angka yang benar dengan
dibubuhi paraf Ketua PPS dan Saksi yang hadir.
(5) Dalam hal pembetulan yang telah dilakukan PPS masih
terdapat keberatan dari Saksi, PPS meminta pendapat
dan rekomendasi PPL yang hadir.
(6) PPS …

13. - 13 (6) PPS wajib menindaklanjuti rekomendasi PPL.
(7) PPS wajib mencatat seluruh kejadian dalam rapat
rekapitulasi pada Formulir Model D-2 DPR/DPD/DPRD
Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.
(8) PPS memberi kesempatan kepada Saksi, PPL dan
Pemantau
untuk
mendokumentasikan
hasil
Rekapitulasi.
(9) Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8)
dapat berupa foto atau video.
BAB III
REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN
SUARA DI KECAMATAN
Bagian Pertama
Persiapan
Paragraf 1
Penyusunan Jadwal Rapat
Pasal 17
(1) PPK
melaksanakan
rapat
rekapitulasi
hasil
penghitungan perolehan suara setelah menerima kotak
suara tersegel dari PPS.
(2) PPK menyusun jadwal rapat dengan membagi jumlah
desa atau nama lainnya/kelurahan dalam wilayah kerja
PPS.
(3) Penyusunan jadwal sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) dimaksudkan agar rekapitulasi dapat dilaksanakan
sesuai dengan jadwal tahapan.
Pasal 18
(1) Ketua PPK wajib menyampaikan surat undangan
kepada peserta rapat paling lambat 1 (satu) hari
sebelum pelaksanaan rapat rekapitulasi.
(2) Peserta rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
terdiri atas:
a. Saksi;
b. Calon Anggota DPD dan/atau Saksi Calon Anggota
DPD;
c. Panwaslu …

14. - 14 c. Panwaslu Kecamatan; dan
d. PPS.
(3) Dalam surat undangan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), harus dicantumkan ketentuan sebagai berikut:
a. hari, tanggal, dan waktu rapat rekapitulasi;
b. tempat pelaksanaan rapat rekapitulasi;
c. jadwal acara pelaksanaan rekapitulasi di PPK pada
wilayah kerja PPK;
d. setiap Saksi dari Partai Politik hanya dapat menjadi
Saksi untuk 1 (satu) Partai Politik;
e. setiap Saksi dari Calon Anggota DPD hanya dapat
menjadi saksi untuk 1 (satu) Calon Anggota DPD;
f. Saksi dari Partai Politik dilarang merangkap menjadi
Saksi dari Calon Anggota DPD;
g. Saksi wajib membawa dan menyerahkan surat
mandat yang ditandatangani oleh Ketua dan
Sekretaris Pengurus Partai Politik tingkat kecamatan
atau kabupaten/kota dan Calon Anggota DPD paling
lambat pada saat rapat rekapitulasi dilaksanakan;
h. peserta rapat harus hadir tepat waktu dan
menyerahkan surat undangan rapat rekapitulasi.
Paragraf 2
Pembagian Tugas
Pasal 19
(1) Ketua PPK melakukan pembagian tugas kepada Anggota
PPK, Sekretariat PPK, dan Ketua PPS.
(2) Pembagian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
adalah:
a. Ketua PPK memimpin rapat rekapitulasi;
b. Anggota PPK, Sekretariat PPK, dan Ketua PPS
bertugas:
1. membacakan Formulir Model D dan D-1 DPR/
DPD/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota;
2. mencatat hasil Rekapitulasi; dan
3. menyiapkan Formulir Model DA dan DA-1 DPR/
DPD/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota.
Paragraf 3 …

15. - 15 Paragraf 3
Penyiapan Perlengkapan Rekapitulasi
Pasal 20
(1) PPK menyiapkan perlengkapan paling lambat 1 (satu)
hari sebelum pelaksanaan rapat rekapitulasi.
(2) Perlengkapan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) terdiri atas:
a. ruang rapat;
b. Formulir Berita Acara dan sertifikat;
c. perlengkapan lainnya;
d. kotak suara tersegel yang berisi dokumen
rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di
tinggat PPS.
Pasal 21
PPK menyiapkan ruang rapat sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 20 ayat (2) huruf a dengan mempertimbangkan:
a. kapasitas peserta rapat;
b. penempatan kotak suara yang masih tersegel.
Pasal 22
Formulir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2)
huruf b terdiri atas :
a. Model DA DPR/DPD/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/
Kota;
b. Model
DA-1
DPR/DPD/DPRD
Provinsi/DPRD
Kabupaten/Kota;
DA-2
DPR/DPD/DPRD
Provinsi/DPRD
c. Model
Kabupaten/Kota;
d. Model
DA-3
DPR/DPD/DPRD
Provinsi/DPRD
Kabupaten/Kota;
e. Model
DA-4
DPR/DPD/DPRD
Provinsi/DPRD
Kabupaten/Kota;
f. Model
DA-5
DPR/DPD/DPRD
Provinsi/DPRD
Kabupaten/Kota;
g. Model
DA-6
DPR/DPD/DPRD
Provinsi/DPRD
Kabupaten/Kota.
Pasal 23
(1) Perlengkapan lainnya sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 20 ayat (2) huruf c terdiri atas:
a. sampul kertas;
b. segel Pemilu sebanyak 5 (lima) lembar;
c. spidol …

16. - 16 c.
d.
e.
f.
spidol sebanyak 1 (satu) buah;
pulpen sebanyak 2 (dua) buah;
lem perekat sebanyak 1 (satu) buah;
alat tulis kantor, termasuk komputer dan LCD
projector apabila ada;
g. daftar hadir peserta rapat.
(2) Sampul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
digunakan untuk memuat Formulir Model DA dan DA-1
DPR/DPD/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/ Kota.
(3) Segel Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
b, digunakan untuk menyegel dengan cara ditempel
pada:
a. sampul kertas yang memuat Formulir Model DA dan
DA-1 DPR/DPD/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/
Kota, sebanyak 4 (empat) buah;
b. lubang kunci/gembok salah satu kotak suara DPR,
DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota
yang berisi Formulir Model DA dan DA-1
DPR/DPD/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/ Kota,
masing-masing 1 (satu) lembar.
Pasal 24
(1) Kotak suara tersegel sebagaimana dimaksud pada pasal
20 ayat (2) huruf d dari seluruh PPS diterima oleh PPK
setelah pelaksanaan rekapitulasi di tingkat PPS.
(2) PPK membuat Berita Acara penerimaan kotak suara
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan
menggunakan Formulir Model DA-3.
(3) PPK wajib menyimpan kotak suara sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) pada tempat yang memadai dan
dapat dijamin keamanannya.
Bagian Kedua
Pelaksanaan
Paragraf 1
Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara
Pasal 25
(1) Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara
Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD
Kabupaten/Kota dilaksanakan dalam rapat pleno yang
dihadiri oleh peserta rapat sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 18 ayat (2).
(2) Ketua ...

17. - 17 (2) Ketua PPK memberikan penjelasan mengenai:
a. agenda rapat;
b. tata cara rekapitulasi di tingkat kecamatan.
Pasal 26
(1) PPK dibantu oleh PPS yang ditunjuk melakukan
rekapitulasi dengan langkah sebagai berikut:
a. membuka kotak suara tersegel sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf d;
b. mengeluarkan sampul yang berisi Formulir Model D
dan D-1 DPR/DPD/DPRD Provinsi dan DPRD
Kabupaten/Kota;
c. meneliti dan membaca dengan cermat dan jelas
Formulir Model D dan D-1 DPR/ DPD/DPRD
Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota;
d. meneliti dan membaca dengan cermat dan jelas
rincian Perolehan Suara Partai Politik dan Perolehan
Suara Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan
DPRD Kabupaten/Kota dan suara tidak sah;
e. mencatat hasil rekapitulasi ke dalam Formulir Model
DA dan DA-1 DPR/DPD/DPRD Provinsi dan DPRD
Kabupaten/Kota.
(2) Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan secara berurutan dimulai dari:
a. hasil penghitungan perolehan suara Partai Politik
dan Suara Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi,
dan DPRD Kabupaten/Kota;
b. PPS pertama sampai dengan PPS terakhir dalam
wilayah kerja kecamatan.
(1)
(2)
(3)
(4)
Pasal 27
PPK mencatat hasil rekapitulasi ke dalam Formulir
Model DA dan DA-1 DPR/DPD/DPRD Provinsi dan
DPRD Kabupaten/Kota.
Formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditandatangani oleh Ketua PPK, semua Anggota PPK,
dan Saksi yang hadir.
Dalam hal Anggota PPK dan Saksi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tidak bersedia menandatangani
Formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), cukup
ditandatangani oleh Anggota PPK dan Saksi yang
bersedia.
PPK menyerahkan Formulir sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) yang telah ditandatangani kepada:
a. Saksi;
b. Panwaslu …

18. - 18 b. Panwaslu Kecamatan; dan
c. KPU Kabupaten/Kota.
Pasal 28
PPK mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan
perolehan suara Partai Politik dan Suara Calon Anggota
DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota di
tingkat kecamatan di tempat yang mudah diakses oleh
masyarakat dalam wilayah kerja PPK.
Pasal 29
(1) PPK wajib menyerahkan kepada KPU Kabupaten/Kota:
a. kotak suara yang berisi Formulir Model DA dan DA-1
DPR/DPD/DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/
Kota dalam keadaan disegel;
b. kotak suara yang berisi formulir Model D-1
DPR/DPD/DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/
Kota dalam keadaan disegel;
c. seluruh kotak suara yang berisi Surat Suara Calon
Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD
Kabupaten/Kota dari seluruh TPS di wilayah
kerjanya dan formulir di tingkat PPS dalam keadaan
disegel.
(2) Penyerahan kotak suara sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dicatat dalam Formulir Model DA-4 dan Tanda
Terima Model D-5.
Paragraf 2
Penyelesaian Keberatan
Pasal 30
(1) Saksi/Panwaslu
Kecamatan
dapat
mengajukan
keberatan terhadap prosedur dan/atau selisih
penghitungan perolehan suara kepada PPK apabila
terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
(2) Dalam hal terdapat keberatan Saksi/Panwaslu
Kecamatan, PPK wajib menjelaskan prosedur dan/atau
mencocokkan selisih perolehan suara dengan hasil
penghitungan suara dalam Formulir Model D-1 dan
Lampirannya.
(3) Dalam hal keberatan yang diajukan Saksi/Panwaslu
Kecamatan sebagaimana pada ayat (1) dapat diterima,
PPK mengadakan pembetulan saat itu juga.
(4) Pembetulan …

19. - 19 (4) Pembetulan hasil penghitungan perolehan suara
dilakukan koreksi dengan cara mencoret angka yang
salah dan menuliskan angka yang benar dengan
dibubuhi paraf Ketua PPK dan Saksi yang hadir.
(5) Dalam hal pembetulan yang telah dilakukan PPK masih
terdapat keberatan dari Saksi, PPK meminta pendapat
dan rekomendasi Panwaslu Kecamatan yang hadir.
(6) PPK wajib menindaklanjuti rekomendasi Panwaslu
Kecamatan.
(7) PPK wajib mencatat seluruh kejadian dalam rapat
rekapitulasi pada Formulir Model DA-2 DPR/ DPD/
DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.
(8) PPK memberi kesempatan kepada Saksi, Panwaslu, dan
Pemantau
untuk
mendokumentasikan
hasil
rekapitulasi.
(9) Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8)
dapat berupa foto atau video.
BAB IV
REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN
SUARA DI KABUPATEN/KOTA
Bagian Pertama
Persiapan
Paragraf 1
Penyusunan Jadwal Rapat
Pasal 31
(1) KPU Kabupaten/Kota melaksanakan rapat rekapitulasi
hasil penghitungan perolehan suara setelah menerima
kotak suara tersegel dari PPK.
(2) KPU Kabupaten/Kota menyusun jadwal rapat dengan
membagi jumlah kecamatan dalam wilayah kerja KPU
Kabupaten/Kota.
(3) Penyusunan jadwal sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) dimaksudkan agar rekapitulasi dapat dilaksanakan
sesuai dengan jadwal tahapan.
Pasal 32 …

20. - 20 Pasal 32
(1) Ketua KPU Kabupaten/Kota wajib menyampaikan surat
undangan kepada peserta rapat paling lambat 1 (satu)
hari sebelum pelaksanaan rapat rekapitulasi.
(2) Peserta rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
terdiri atas:
a. Saksi Partai Politik;
b. Calon Anggota DPD dan/atau Saksi Calon Anggota
DPD;
c. Panwaslu Kabupaten/Kota; dan
d. PPK.
(3) Dalam surat undangan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), harus dicantumkan ketentuan sebagai berikut:
a. hari, tanggal, dan waktu rapat rekapitulasi;
b. tempat pelaksanaan rapat rekapitulasi;
c. jadwal acara pelaksanaan rekapitulasi di KPU
Kabupaten/Kota;
d. setiap Saksi dari Partai Politik hanya dapat menjadi
Saksi untuk 1 (satu) Partai Politik;
e. setiap Saksi dari Calon Anggota DPD hanya dapat
menjadi saksi untuk 1 (satu) Calon Anggota DPD;
f. Saksi dari Partai Politik dilarang merangkap menjadi
Saksi dari Calon Anggota DPD;
g. Saksi wajib membawa dan menyerahkan surat
mandat yang ditandatangani oleh Ketua dan
Sekretaris
Pengurus
Partai
Politik
tingkat
kabupaten/kota dan Calon Anggota DPD;
h. peserta rapat harus hadir tepat waktu dan
menyerahkan surat undangan rapat rekapitulasi.
Paragraf 2
Pembagian Tugas
Pasal 33
(1) KPU Kabupaten/Kota dapat membentuk kelompok kerja
rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Partai
Politik dan perolehan suara Calon Anggota DPR, DPD,
DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.
(2) Pembagian
tugas
kelompok
kerja
sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur agar setiap anggota
kelompok kerja mendapatkan tugas sesuai dengan
kedudukannya dalam kelompok kerja.
Paragraf 3 …

21. - 21 Paragraf 3
Penyiapan Perlengkapan Rekapitulasi
Pasal 34
(1) KPU Kabupaten/Kota menyiapkan perlengkapan paling
lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan rapat
rekapitulasi.
(2) Perlengkapan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) terdiri atas:
a. ruang rapat;
b. Formulir Berita Acara dan Sertifikat;
c. perlengkapan lainnya;
d. kotak suara tersegel yang berisi dokumen
rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara
ditingkat PPK.
Pasal 35
KPU
Kabupaten/Kota
menyiapkan
ruang
rapat
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf a
dengan mempertimbangkan:
a. kapasitas peserta rapat;
b. penempatan kotak suara yang masih tersegel.
Pasal 36
Formulir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2)
huruf b terdiri atas:
a. Model
DB
DPR/DPD/DPRD
Provinsi/DPRD
Kabupaten/Kota;
DPR/DPD/DPRD
Provinsi/DPRD
b. Model
DB–1
Kabupaten/Kota;
c.
Model
DB–2
DPR/DPD/DPRD
Provinsi/DPRD
Kabupaten/Kota;
d. Model
DB–3
DPR/DPD/DPRD
Provinsi/DPRD
Kabupaten/Kota;
e.
Model
DB–4
DPR/DPD/DPRD
Provinsi/DPRD
Kabupaten/Kota;
f.
Model
DB–5
DPR/DPD/DPRD
Provinsi/DPRD
Kabupaten/Kota;
g.
Model
DB-6
DPR/DPD/DPRD
Provinsi/DPRD
Kabupaten/Kota.
Pasal 37 …

22. - 22 Pasal 37
(1) Perlengkapan lainnya sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 34 ayat (2) huruf c terdiri atas:
a. sampul kertas;
b. segel Pemilu, sebanyak 4 (empat) lembar;
c. spidol sebanyak 1 (satu) buah;
d. pulpen sebanyak 2 (dua) buah;
e. lem perekat sebanyak 1 (satu) buah;
f. alat tulis kantor, termasuk komputer dan LCD
projector apabila ada;
g. daftar hadir peserta rapat.
(2) Sampul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
digunakan untuk memuat Formulir Model DB dan DB-1
DPR/DPD/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota.
(3) Segel Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
b, digunakan untuk menyegel dengan cara distempel
pada Sampul kertas yang memuat Formulir Model DB
dan
DB-1
DPR/DPD/DPRD
Provinsi/DPRD
Kabupaten/Kota.
Pasal 38
(1) Kotak suara tersegel sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 34 ayat (2) dari seluruh PPK diterima oleh KPU
Kabupaten/Kota setelah pelaksanaan rekapitulasi di
tingkat kecamatan.
(2) KPU
Kabupaten/Kota
membuat
Berita
Acara
penerimaan kotak suara sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dengan menggunakan Formulir Model DB - 3
(3) KPU Kabupaten/Kota wajib menyimpan kotak suara
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada tempat yang
memadai dan dapat dijamin keamanannya.
Bagian Kedua
Pelaksanaan
Paragraf 1
Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara
Pasal 39
(1) Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara
anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD
Kabupaten/Kota dilaksanakan dalam rapat pleno yang
dihadiri oleh peserta rapat sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 32 ayat (2).
(2) KPU …

23. - 23 (2) KPU
Kabupaten/Kota
memberikan
penjelasan
mengenai:
a. agenda rapat;
b. tata cara rekapitulasi di tingkat kabupaten/kota.
Pasal 40
(1) KPU Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi dengan
langkah sebagai berikut:
a. membuka kotak suara tersegel sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf d;
b. mengeluarkan sampul yang berisi Formulir Model
DA dan DA-1 DPR/DPD/DPRD Provinsi/DPRD
Kabupaten/Kota;
c. meneliti dan membaca dengan cermat dan jelas
Formulir Model DA dan DA-1 DPR/DPD/DPRD
Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota;
d. meneliti dan membaca dengan cermat dan jelas
rincian perolehan Suara Partai Politik dan Perolehan
Suara Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan
DPRD Kabupaten/Kota dan suara tidak sah.
e. mencatat hasil rekapitulasi ke dalam Berita Acara
dan Sertifikat Rekapitulasi.
(2) Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan secara berurutan dimulai:
a. hasil penghitungan perolehan suara Partai Politik
dan Suara Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi,
dan DPRD Kabupaten/Kota;
b. PPK pertama sampai dengan PPK terakhir dalam
wilayah kerja Kabupaten/Kota.
Pasal 41
(1) KPU Kabupaten/Kota mencatat hasil rekapitulasi ke
dalam Formulir Model DB dan DB-1 DPR/DPD/DPRD
Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota.
(2) Formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditandatangani
oleh
semua
Anggota
KPU
Kabupaten/Kota dan Saksi yang hadir.
(3) Dalam hal Anggota KPU Kabupaten/Kota dan Saksi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak bersedia
menandatangani Formulir sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), cukup ditandatangani oleh Anggota KPU
Kabupaten/Kota dan Saksi yang bersedia.
(4) KPU …

24. - 24 (4) KPU
Kabupaten/Kota
menyerahkan
Formulir
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah
ditandatangani kepada:
c. Saksi;
d. Panwaslu Kabupaten/Kota;
e. KPU Provinsi.
(5) Penyerahana formulir sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) kepada KPU Provinsi dicatat dalam Formulir Model D4 dan tanda terima dalam Formulir Model D-5.
Pasal 42
KPU Kabupaten/Kota menetapkan rekapitulasi hasil
penghitungan perolehan suara Partai Politik dan perolehan
suara Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota.
Pasal 43
KPU Kabupaten/Kota mengumumkan rekapitulasi hasil
penghitungan Perolehan Suara calon Anggota DPR
,DPD,DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota di tingkat
Kabupaten/Kota di tempat yang mudah diakses oleh
masyarakat dan/atau website.
Pasal 44
KPU Kabupaten/Kota wajib menyimpan, menjaga, dan
mengamankan keutuhan :
a. kotak suara yang berisi formulir Model DA-1
DPR/DPD/DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota
dalam keadaan disegel;
b. kotak suara yang berisi formulir Model D-1
DPR/DPD/DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota
dalam keadaan disegel;
c. seluruh kotak suara yang berisi Surat Suara Calon
Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD
Kabupaten/Kota dari seluruh TPS di wilayah kerjanya
dan formulir di tingkat PPS dalam keadaan disegel.
Paragraf 2
Penyelesaian Keberatan
Pasal 45
(1) Saksi/Panwaslu Kabupaten/Kota dapat mengajukan
keberatan terhadap prosedur dan/atau selisih
penghitungan
perolehan
suara
kepada
KPU
Kabupaten/Kota apabila terdapat hal yang tidak sesuai
dengan …

25. - 25 dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Dalam hal terdapat keberatan Saksi/Panwaslu
Kabupaten/Kota,
KPU
Kabupaten/Kota
wajib
menjelaskan prosedur dan/atau mencocokkan selisih
perolehan suara dengan formulir Model DA-1 dan
Lampirannya.
(3) Dalam hal keberatan yang diajukan Saksi/Panwaslu
Kabupaten/Kota sebagaimana pada ayat (1) dapat
diterima,
KPU
Kabupaten/Kota
mengadakan
pembetulan saat itu juga.
(4) Pembetulan hasil penghitungan perolehan suara
dilakukan koreksi dengan cara mencoret angka yang
salah dan menuliskan angka yang benar dengan
dibubuhi paraf Ketua KPU Kabupaten/Kota dan Saksi
yang hadir.
(5) Dalam hal pembetulan yang telah dilakukan KPU
Kabupaten/Kota masih terdapat keberatan dari Saksi,
KPU
Kabupaten/Kota
meminta
pendapat
dan
rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota yang hadir.
(6) KPU
Kabupaten/Kota
wajib
menindaklanjuti
rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota.
(7) KPU Kabupaten/Kota wajib mencatat seluruh kejadian
dalam rapat rekapitulasi pada Formulir Model DB-2
DPR/DPD/DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.
(8) KPU Kabupaten/Kota memberi kesempatan kepada
Saksi, Panwaslu Kabupaten/Kota dan pemantau untuk
mendokumentasikan hasil rekapitulasi.
(9) Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8)
dapat berupa foto atau video.
BAB V
REKAPITULASI PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA
DI PROVINSI
Bagian Pertama
Persiapan
Paragraf 1
Penyusunan Jadwal Rapat
Pasal 46
(1) KPU Provinsi melaksanakan rapat rekapitulasi hasil
penghitungan perolehan suara setelah menerima kotak
suara tersegel dari KPU Kabupaten/Kota.
(2) KPU …

26. - 26 (2) KPU Provinsi menyusun jadwal rapat dengan membagi
jumlah kabupaten/kota dalam wilayah kerja KPU
Provinsi.
(3) Penyusunan jadwal sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) dimaksudkan agar rekapitulasi dapat dilaksanakan
sesuai dengan jadwal tahapan.
Pasal 47
(1) Ketua KPU Provinsi wajib menyampaikan surat
undangan kepada peserta rapat paling lambat 1 (satu)
hari sebelum pelaksanaan rapat rekapitulasi.
(2) Peserta rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
terdiri atas:
a. Saksi Partai Politik;
b. Calon Anggota DPD dan/atau Saksi Calon Anggota
DPD;
c. Bawaslu Provinsi; dan
d. KPU Kabupaten/Kota.
(3) Dalam surat undangan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), harus dicantumkan ketentuan sebagai berikut:
a. hari, tanggal, dan waktu rapat rekapitulasi;
b. tempat pelaksanaan rapat rekapitulasi;
c. jadual acara pelaksanaan rekapitulasi di KPU
Provinsi;
d. setiap Saksi dari Partai Politik hanya dapat menjadi
Saksi untuk 1 (satu) Partai Politik;
e. setiap Saksi dari Calon Anggota DPD hanya dapat
menjadi saksi untuk 1 (satu) Calon Anggota DPD;
f. Saksi dari Partai Politik dilarang merangkap menjadi
Saksi dari Calon Anggota DPD;
g. Saksi wajib membawa dan menyerahkan surat
mandat yang ditandatangani oleh Ketua dan
Sekretaris Pengurus Partai Politik tingkat provinsi
dan Calon Anggota DPD;
h. peserta rapat harus hadir tepat waktu dan
menyerahkan surat undangan rapat rekapitulasi.
Paragraf 2
Pembagian Tugas
Pasal 48
(1) KPU Provinsi dapat membentuk kelompok kerja
rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Partai
Politik …

27. - 27 Politik dan perolehan suara Calon Anggota DPR, DPD,
DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.
(2) Pembagian
tugas
kelompok
kerja
sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur agar setiap anggota
kelompok kerja mendapatkan tugas sesuai dengan
kedudukannya dalam kelompok kerja.
Paragraf 3
Penyiapan Perlengkapan Rekapitulasi
Pasal 49
(1) KPU Provinsi menyiapkan perlengkapan paling lambat 1
(satu) hari sebelum pelaksanaan rapat rekapitulasi.
(2) Perlengkapan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) terdiri atas:
a. ruang rapat;
b. Formulir Berita Acara dan Sertifikat;
c. perlengkapan lainnya;
d. Sampul tersegel yang berisi dokumen rekapitulasi
hasil penghitungan perolehan usara di tingat
kabupaten/Kota.
Pasal 50
KPU Provinsi menyiapkan ruang rapat sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf a dengan
mempertimbangkan kapasitas peserta rapat.
Pasal 51
Formulir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2)
huruf b terdiri atas:
a. Model DC DPR/DPD/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/
Kota;
b. Model
DC–1
DPR/DPD/DPRD
Provinsi/DPRD
Kabupaten/Kota;
c. Model
DC–2
DPR/DPD/DPRD
Provinsi/DPRD
Kabupaten /Kota;
d. Model
DC–3
DPR/DPD/DPRD
Provinsi/DPRD
Kabupaten / Kota;
e. Model
DC–4
DPR/DPD/DPRD
Provinsi/DPRD
Kabupaten /Kota;
f. Model
DC–5
DPR/DPD/DPRD
Provinsi/DPRD
Kabupaten /Kota;
g. Model …

28. - 28 g. Model
DC-6
DPR/DPD/DPRD
Kabupaten /Kota.
Provinsi/DPRD
Pasal 52
(1) Perlengkapan lainnya sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 49 ayat (2) huruf c terdiri atas:
a. sampul kertas;
b. segel Pemilu, sebanyak 4 (empat) lembar;
c. spidol sebanyak 1 (satu) buah;
d. pulpen sebanyak 2 (dua) buah;
e. lem perekat sebanyak 1 (satu) buah;
f. alat tulis kantor, termasuk komputer dan LCD
projector apabila ada;
g. daftar hadir peserta rapat.
(2) Sampul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
digunakan untuk memuat Formulir Model DC dan DC-1
DPR/DPD/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota.
(3) Segel Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
b, digunakan untuk menyegel dengan cara distempel
pada Sampul kertas yang memuat Formulir Model DC
dan DC-1 DPR/DPD/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/
Kota.
Pasal 53
(1) Sampul tersegel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49
ayat (2) huruf d dari seluruh Kabupaten/Kota diterima
oleh KPU Provinsi setelah pelaksanaan rekapitulasi di
tingkat Kabupaten/Kota.
(2) KPU Provinsi membuat Berita Acara penerimaan
Sampul tersegel sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dengan menggunakan Formulir Model DC-3.
Bagian Kedua
Pelaksanaan
Paragraf 1
Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara
Pasal 54
(1) Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara calon
anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD
Kabupaten/Kota dilaksanakan dalam rapat pleno yang
dihadiri oleh peserta rapat sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 47 ayat (2).
(2) KPU …

29. - 29 (2) KPU Provinsi memberikan penjelasan mengenai:
a. agenda rapat;
b. tata cara rekapitulasi di tingkat Provinsi.
Pasal 55
(1) KPU Provinsi melakukan rekapitulasi hasil dengan
langkah sebagai berikut:
a. membuka sampul tersegel sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 49 ayat (2) huruf d;
b. meneliti dan membaca dengan cermat dan jelas
Formulir Model DB dan DB-1 DPR/DPD/DPRD
Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota;
c. meneliti dan membaca dengan cermat dan jelas
rincian perolehan Suara Partai Politik dan Perolehan
Suara sah Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi,
dan DPRD Kabupaten/Kota dan suara tidak sah;
d. mencatat hasil rekapitulasi ke dalam Berita Acara
dan Sertifikat.
(2) Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan secara berurutan dimulai:
a. rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara
Partai Politik dan Suara Calon Anggota DPR, DPD,
DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota tiap-tiap
Kabupaten/Kota;
b. Kabupaten/Kota
pertama
sampai
dengan
kabupaten/kota terakhir dalam wilayah kerja
Provinsi.
(1)
(2)
(3)
(4)
Pasal 56
KPU Provinsi mencatat hasil rekapitulasi ke dalam
Formulir Model DC dan DC-1 DPR/DPD/DPRD
Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota.
Formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditandatangani oleh semua Anggota KPU Provinsi dan
Saksi yang hadir.
Dalam hal Anggota KPU Provinsi dan Saksi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tidak bersedia menandatangani,
Formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) cukup
ditandatangani oleh Anggota KPU Provinsi dan Saksi
yang bersedia.
KPU Provinsi menyerahkan Formulir sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) yang telah ditandatangai
kepada:
a. Saksi;
b. Bawaslu …

30. - 30 b. Bawaslu Provinsi; dan
c. KPU.
(5) Penyerahan formulir sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) kepada KPU dicatat dalam Formulir Model D-4 dan
tanda terima Model D-5.
Pasal 57
KPU Provinsi menetapkan rekapitulasi hasil penghitungan
perolehan suara Partai Politik dan perolehan suara Calon
Anggota DPRD Provinsi.
Pasal 58
KPU
Provinsi
mengumumkan
rekapitulasi
hasil
penghitungan
perolehan
suara
Calon
Anggota
Provinsidan
DPRD
Kabupaten/Kota
DPR,DPD,DPRD
ditingkat progvinsi ditempat yang mudah diakses oleh
masyarakat dan/atau website.
Pasal 59
KPU Provinsi wajib menyerahkan kepada KPU:
c. Sampul yang berisi Formulir Model DC dan DC-1
DPR/DPD/DPRD Provinsi DPR/DPRD Kabupaten/Kota
dalam keadaan disegel;
d. hasil Pemilu Anggota DPRD Provinsi, yang berisi
penetapan hasil rekapitulasi perolehan suara Partai
Politik dan suara Calon Anggota DPRD Provinsi.
Paragraf 2
Penyelesaian Keberatan
Pasal 60
(1) Saksi/Bawaslu Provinsi dapat mengajukan keberatan
terhadap prosedur dan/atau selisih penghitungan
perolehan suara kepada KPU Provinsi apabila terdapat
hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
(2) Dalam hal terdapat keberatan Saksi/Bawaslu Provinsi,
KPU Provinsi wajib menjelaskan prosedur dan/atau
mencocokkan selisih perolehan suara dengan formulir
Model DB-1 dan Lampirannya.
(3) Dalam …

31. - 31 (3) Dalam hal keberatan yang diajukan Saksi/Bawaslu
Provinsi sebagaimana pada ayat (1) dapat diterima,
KPU Provinsi mengadakan pembetulan saat itu juga.
(4) Pembetulan hasil penghitungan perolehan suara
dilakukan koreksi dengan cara mencoret angka yang
salah dan menuliskan angka yang benar dengan
dibubuhi paraf Ketua KPU Provinsi dan Saksi yang
hadir.
(5) Dalam hal pembetulan yang telah dilakukan KPU
Provinsi masih terdapat keberatan dari Saksi, KPU
Provinsi meminta pendapat dan rekomendasi Bawaslu
Provinsi yang hadir.
(6) KPU Provinsi wajib
Bawaslu Provinsi.
menindaklanjuti
rekomendasi
(7) KPU Provinsi wajib mencatat seluruh kejadian dalam
rapat rekapitulasi pada Formulir Model DC-2 DPR/
DPD/DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/ Kota.
(8) KPU Provinsi memberi kesempatan kepada Saksi,
Panwaslu
Kab/Kota
dan
pemantau
untuk
mendokumentasikan hasil rekapitulasi.
(9) Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat berupa foto atau video
BAB VI
REKAPITULASI PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA
SECARA NASIONAL
Bagian Pertama
Persiapan
Paragraf 1
Penyusunan Jadwal Rapat
Pasal 61
(1) KPU
melaksanakan
rapat
rekapitulasi
hasil
penghitungan perolehan suara setelah menerima
Sampul tersegel dari KPU Provinsi dan PPLN yang
dihimpun oleh Pokja PPLN.
(2) KPU menyusun jadwal rapat rekapitulasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1).
Pasal 62 …

32. - 32 Pasal 62
(1) Ketua KPU wajib menyampaikan surat undangan
kepada peserta rapat paling lambat 1 (satu) hari
sebelum pelaksanaan rapat rekapitulasi.
(2) Peserta rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
terdiri atas:
a. Saksi Partai Politik;
b. Calon Anggota DPD dan/atau Saksi Calon Anggota
DPD;
c. Bawaslu.
(3) Dalam Surat Undangan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), harus dicantumkan ketentuan sebagai berikut:
a. hari, tanggal, dan waktu rapat rekapitulasi;
b. tempat pelaksanaan rapat rekapitulasi;
c. jadwal acara pelaksanaan rekapitulasi di KPU;
d. setiap Saksi dari Partai Politik hanya dapat menjadi
saksi untuk 1 (satu) Partai Politik;
e. setiap Saksi dari Calon Anggota DPD hanya dapat
menjadi Saksi untuk 1 (satu) Calon Anggota DPD;
f. Saksi dari Partai Politik dilarang merangkap menjadi
Saksi dari Calon Anggota DPD;
g. Saksi wajib membawa dan menyerahkan surat
mandat yang ditandatangani oleh Ketua dan
Sekretaris Pengurus Partai Politik tingkat Pusat dan
Calon Anggota DPD;
h. peserta rapat harus hadir tepat waktu dan
menyerahkan surat undangan rapat rekapitulasi.
Paragraf 2
Pembagian Tugas
Pasal 63
(1) KPU dapat membentuk kelompok kerja rekapitulasi
penghitungan perolehan suara Partai Politik dan
perolehan suara Calon Anggota DPR dan DPD.
(2) Pembagian
tugas
kelompok
kerja
sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur agar setiap anggota
kelompok kerja mendapatkan tugas sesuai dengan
kedudukannya dalam kelompok kerja.
Paragraf 3 …

33. - 33 Paragraf 3
Penyiapan Perlengkapan Rekapitulasi
Pasal 64
(1) KPU menyiapkan perlengkapan paling lambat 1 (satu)
hari sebelum pelaksanaan rapat rekapitulasi.
(2) Perlengkapan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) terdiri atas:
a. ruang rapat;
b. Formulir Berita Acara dan Sertifikat;
c. perlengkapan lainnya;
d. sampul tersegel yang berisi dokumen rekapitulasi
hasil penghitungan
perolehan suara di tingkat
Provinsi.
Pasal 65
KPU menyiapkan ruang rapat sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 64 ayat (2) huruf a dengan mempertimbangkan
kapasitas peserta rapat.
Pasal 66
Formulir Berita Acara dan Sertifikat sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 64 ayat (2) huruf b terdiri atas:
a. Model DD DPR/DPD;
b. Model DD-1 DPR/DPD;
c. Model DD-2 DPR/DPD;
d. Model DD-3 DPR/DPD;
e. Model DD-4 DPR/DPD;
f. Model DD-5 DPR/DPD;
g. Model DD-6 DPR/DPD.
Pasal 67
Perlengkapan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal
64 ayat (2) huruf c terdiri atas:
a. sampul kertas;
b. segel Pemilu, sebanyak 4 (empat) lembar;
c. spidol sebanyak 1 (satu) buah;
d. pulpen sebanyak 2 (dua) buah;
e. lem perekat sebanyak 1 (satu) buah;
f. alat tulis kantor, termasuk komputer dan LCD projector.
g. daftar hadir peserta rapat.
Pasal 68 …

34. - 34 Pasal 68
(1) Sampul tersegel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64
ayat (2) huruf d diterima oleh KPU setelah pelaksanaan
rekapitulasi di KPU Provinsi.
(2) KPU membuat Berita Acara penerimaan Sampul tersegel
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan
menggunakan Formulir Model DD-3.
Bagian Kedua
Pelaksanaan
Paragraf 1
Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara
Pasal 69
(1) Rekapitulasi hasil Penghitungan Suara Calon Anggota
DPR dan DPD dilaksanakan dalam rapat pleno yang
dihadiri oleh peserta rapat sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 62 ayat (2).
(2) Ketua KPU memberikan penjelasan mengenai:
a. agenda rapat;
b. tata cara rekapitulasi di tingkat nasional.
Pasal 70
(1) KPU melakukan rekapitulasi dengan langkah sebagai
berikut:
a. membuka sampul tersegel sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 64 ayat 2 huruf d;
b. meneliti dan membaca dengan cermat dan jelas
Formulir Model DC dan DC-1 DPR/DPD/DPRD
Provinsi DPR/DPRD Kabupaten/Kota di tingkat KPU
Provinsi;
c. meneliti dan membaca dengan cermat dan jelas
rincian perolehan Suara Partai Politik dan Perolehan
Suara sah Calon Anggota DPR dan DPD, dan suara
tidak sah;
d. mencatat hasil rekapitulasi ke dalam Berita Acara
dan Sertifikat.
(2) Rekapitulasi …

35. - 35 (2) Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan secara berurutan dimulai dari:
a. rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara
Partai Politik dan Suara Calon Anggota DPR dan
DPD tiap-tiap Provinsi;
b. Provinsi pertama sampai dengan provinsi terakhir
dalam wilyah negara.
(1)
(2)
(3)
(4)
Pasal 71
KPU mencatat hasil rekapitulasi ke dalam Formulir
Model DD dan DD1 DPR dan DPD.
Formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditandatangani oleh semua Anggota KPU dan Saksi yang
hadir.
Dalam hal Anggota KPU dan Saksi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tidak bersedia menandatangani,
Formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
ditandatangani oleh Anggota KPU Provinsi dan Saksi
yang bersedia.
KPU menyerahkan Formulir kepada:
a. Saksi; dan
b. Bawaslu.
Pasal 72
(1) KPU menetapkan rekapitulasi hasil perhitungan
perolehan suara Partai Politik serta perolehan suara
Calon Anggota DPR dan DPD.
(2) KPU menetapkan secara nasional hasil Pemilu Anggota
DPR,
DPD
serta
DPRD
Provinsi
dan
DPRD
Kabupaten/Kota.
Pasal 73
KPU mengumumkan hasil Pemilu sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 72 ditempat yang mudah diakses oleh
masyarakat dan/atau website KPU.
Paragraf 2 …

36. - 36 Paragraf 2
Penyelesaian Keberatan
Pasal 74
(1) Saksi/Bawaslu dapat mengajukan keberatan terhadap
prosedur dan/atau selisih penghitungan perolehan
suara kepada KPU apabila terdapat hal yang tidak
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
(2) Dalam hal terdapat keberatan Saksi/Bawaslu, KPU
wajib menjelaskan prosedur dan/atau mencocokkan
selisih perolehan suara dengan Formulir Model DC-1
dan Lampirannya.
(3) Dalam hal keberatan yang diajukan Saksi/Bawaslu
sebagaimana pada ayat (1) dapat diterima, KPU
mengadakan pembetulan saat itu juga.
(4) Pembetulan hasil penghitungan perolehan suara
dilakukan koreksi dengan cara mencoret angka yang
salah dan menuliskan angka yang benar dengan
dibubuhi paraf Ketua KPU dan Saksi yang hadir.
(5) Dalam hal pembetulan yang telah dilakukan KPU masih
terdapat keberatan dari Saksi, KPU meminta pendapat
dan rekomendasi Bawaslu yang hadir.
(6) KPU wajib menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu.
(7) KPU wajib mencatat seluruh kejadian dalam rapat
rekapitulasi
pada
Formulir
Model
DD-2
DPR/DPD/DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.
(8) KPU Kabupaten/Kota memberi kesempatan kepada
Saksi, Panwaslu Kab/Kota dan pemantau untuk
mendokumentasikan hasil rekapitulasi.
(9) Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat berupa video atau foto.
BAB VII
REKAPITULASI SUARA ULANG
Pasal 75
Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat
PPS, PPK, KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi dapat
diulang, dalam hal terjadi keadaan sebagai berikut:
a. kerusuhan …

37. - 37 a. kerusuhan yang mengakibatkan rekapitulasi hasil
penghitungan perolehan suara tidak dapat dilanjutkan;
b. rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara
dilakukan secara tertutup;
c. rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara
dilakukan di tempat yang kurang terang atau yang
kurang mendapat penerangan cahaya;
d. rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara
dilakukan dengan suara yang kurang jelas;
e. penghitungan suara dicatat dengan tulisan yang kurang
jelas;
f. saksi Peserta Pemilu, Pengawas Pemilu Lapangan,
Pemantau Pemilu, dan warga masyarakat tidak dapat
menyaksikan proses rekapitulasi hasil penghitungan
perolehan suara secara jelas;
g. rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara
dilakukan di tempat lain di luar tempat dan waktu yang
telah ditentukan.
Pasal 76
(1) Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 75, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu
Kabupaten/Kota,
atau
Bawaslu
Provinsi
dapat
mengusulkan rekapitulasi suara ulang di PPS, PPK, KPU
Kabupaten/Kota, atau KPU Provinsi yang bersangkutan.
(2) Rekapitulasi hasil suara ulang sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) harus dilaksanakan dan selesai pada
tanggal pelaksanaan rekapitulasi.
Pasal 77
(1) Dalam hal terjadi perbedaan jumlah suara pada
Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan
Suara dari PPS dengan Sertifikat rekapitulasi hasil
penghitungan perolehan suara yang diterima oleh PPK,
Saksi tingkat Kecamatan dan Saksi tingkat Desa atau
nama lainnya/Kelurahan, Panwaslu Kecamatan, atau
PPL, PPK melakukan pembetulan data melalui
pengecekan dan/atau rekapitulasi ulang data yang
termuat pada Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan
Perolehan Suara di PPS yang bersangkutan.
(2) Dalam …

38. - 38 (2) Dalam hal terjadi perbedaan jumlah suara pada
Sertifikat rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan
Suara dari PPK dengan Sertifikat Rekapitulasi Hasil
Penghitungan Perolehan Suara yang diterima oleh KPU
Kabupaten/Kota, Saksi tingkat Kabupaten/Kota dan
Saksi tingkat Kecamatan, Panwaslu Kabupaten/Kota,
atau Panwaslu Kecamatan, KPU Kabupaten/Kota
melakukan pembetulan data melalui pengecekan
dan/atau rekapitulasi ulang data yang termuat pada
Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan
Suara di PPK yang bersangkutan.
(3) Dalam hal terjadi perbedaan jumlah suara pada
Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan
Suara dari KPU Kabupaten/Kota dengan Sertifikat
Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara yang
diterima oleh KPU Provinsi, Saksi tingkat Provinsi dan
Saksi tingkat Kabupaten/Kota, Bawaslu Provinsi dan
Panwaslu Kabupaten/Kota, KPU Provinsi melakukan
pembetulan data melalui pengecekan dan/atau
rekapitulasi ulang data yang termuat pada Sertifikat
Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di
KPU Kabupaten/Kota yang bersangkutan.
(4) Dalam hal terjadi perbedaan jumlah suara pada
Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan
Suara dari KPU Provinsi dengan Sertifikat rekapitulasi
hasil penghitungan perolehan suara yang diterima oleh
KPU, Saksi tingkat Pusat dan Saksi tingkat Provinsi,
Bawaslu dan Bawaslu Provinsi, maka KPU melakukan
pembetulan data melalui pengecekan dan/atau
rekapitulasi ulang data yang termuat pada Sertifikat
Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di
KPU Provinsi yang bersangkutan.
BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 78
(1) Rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara
di
Provinsi
DKI
Jakarta
dilaksanakan
untuk
merekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara
Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPD, dan DPRD
Provinsi.
(2) Rapat …

39. - 39 (2) Rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara
di
Provinsi
Nanggroe
Aceh
Darussalam
dan
Kabupaten/Kota di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam
dilaksanakan untuk merekapitulasi hasil penghitungan
perolehan suara seluruh Partai Politik, termasuk Partai
Politik Lokal.
Pasal 79
Jenis Formulir Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan
Suara Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan
DPRD Kabupaten/Kota adalah sebagaimana tercantum
dalam Lampiran Peraturan ini, yang merupakan satu
kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan
ini.
Pasal 80
Pelaksanaan Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan
suara dapat dilengkapi dengan penggunaan Aplikasi Sistem
Informasi.
BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 81
Dengan ditetapkannya Peraturan ini, maka Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 46 Tahun 2008 tentang
Pedoman Teknis Pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan
Hasil penghitungan perolehan Suara di Kecamatan,
Kabupaten/Kota dan Provinsi serta Tingkat Nasional dalam
Pemilihan Umum Anggota Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Provinsi
dan
Dewan
Perwakilan
Rakyat
Daerah
Kabupaten/Kota Tahun 2009, dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku.
Pasal 82
Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar …

41. LAMPIRAN
PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 27 TAHUN 2013
TENTANG
REKAPITULASI
HASIL
PENGHITUNGAN
PEROLEHAN SUARA ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN
RAKYAT,
DEWAN
PERWAKILAN
DAERAH,
DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI
DAN
DEWAN
PERWAKILAN
RAKYAT
DAERAH KABUPATEN/KOTA OLEH PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA, PANITIA PEMILIHAN
KECAMATAN, KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN/KOTA, KOMISI PEMILIHAN
UMUM PROVINSI DAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM
JENIS FORMULIR REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN/KOTA OLEH PANITIA PEMUNGUTAN SUARA, PANITIA
PEMILIHAN KECAMATAN, KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA, KOMISI
PEMILIHAN UMUM PROVINSI DAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
1.
MODEL D
:
Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan
Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota
DPR,
DPD,
DPRD
Provinsi
dan
DPRD
Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat
Desa/Kelurahan dalam Pemilu Tahun 2014
2.
MODEL D-1 DPD
:
Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan
Suara Dari Setiap TPS di Tingkat Desa/kelurahan
dalam Pemilihan Umum Anggota DPD Tahun 2014
3.
MODEL D-1 DPR
:
Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan
Suara dari Setiap TPS di Tingkat Desa/Kelurahan
dalam Pemilihan Umum Anggota DPR Tahun 2014
4.
MODEL D-1 DPRD
PROVINSI
:
Sertifikat Rekapitulasi Hasil penghitungan Perolehan
Suara dari setiap TPS di Tingkat Desa/Kelurahan
dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi
Tahun 2014
5.
MODEL D-1 DPRD
KABUPATEN/KOTA
:
Sertifikat Rekapitulasi Hasil penghitungan Perolehan
Suara dari setiap TPS di Tingkat Desa/Kelurahan
dalam
Pemilihan
Umum
Anggota
DPRD
Kabupaten/Kota Tahun 2014
6.
MODEL D-2
:
Pernyataan Kejadian Khusus dan Keberatan Saksi
dalam Proses Rekapitulasi Penghitungan Perolehan
Suara di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu
Tahun 2014
7.
MODEL D-3
:
Berita
Acara
Penerimaan
Hasil
Penghitungan
Perolehan . . .

42. -2Perolehan Suara Partai Politik, Calon Anggota DPR,
DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota serta
Calon Anggota DPD dalam Pemilihan Umum Tahun
2014
8.
MODEL D-4
:
Surat Pengantar
9.
MODEL D-5
:
Tanda Terima Penyampaian Berita Acara dan
Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan
di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilihan Umum
Tahun 2014
10. MODEL D-6
:
Undangan Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan
Perolehan Suara di Tingkat Desa/Kelurahan.
11. MODEL DA
:
Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan
Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota
DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta
Calon Anggota DPD di Tingkat Kecamatan dalam
Pemilihan Umum Tahun 2014
12. MODEL DA-1 DPD
:
Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan
Suara dari setiap Desa/Kelurahan di Tingkat
Kecamatan dalam Pemilihan Umum Anggota DPD
Tahun 2014
13. MODEL DA-1 DPR
:
Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan
Suara dari setiap Desa/Kelurahan di Tingkat
Kecamatan dalam Pemilihan Umum Anggota DPR
Tahun 2014
14. MODEL DA-1 DPRD
PROVINSI
:
Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan
Suara dari setiap Desa/Kelurahan di Tingkat
Kecamatan dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD
Provinsi Tahun 2014
15. MODEL DA-1 DPRD
KAB/KOTA
:
Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan
Suara dari setiap Desa/Kelurahan di Tingkat
Kecamatan dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD
Kabupaten/Kota Tahun 2014
16. MODEL DA-2
:
Pernyataan Kejadian Khusus dan Keberatan Saksi
dalam Proses Rekapitulasi Penghitungan Perolehan
Suara di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Umum
Tahun 2014
17. MODEL DA-3
:
Berita Acara Penerimaan Hasil Penghitungan
Perolehan Suara Partai Politik, Calon Anggota DPR,
DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota serta
Calon Anggota DPD di Tingkat Kecamatan dalam
Pemilihan Umum Tahun 2014
18. MODEL . . .

43. -318. MODEL DA-4
:
Surat Pengantar
19. MODEL DA-5
:
Tanda Terima Penyampaian Berita Acara dan
Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan
Suara di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Umum
Tahun 2014
20. MODEL DA-6
:
Undangan Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan
Perolehan Suara Tingkat Kecamatan.
21. MODEL DB
:
Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan
Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota
DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta
Calon Anggota DPD di Tingkat Kabupaten/Kota
dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
22. MODEL DB-1 DPD
:
Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan
Suara
dari
Setiap
Kecamatan
di
Tingkat
Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Anggota
DPD Tahun 2014
23. MODEL DB-1 DPR
:
Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan
Suara
dari
Setiap
Kecamatan
di
Tingkat
Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Anggota
DPR Tahun 2014
24. MODEL DB-1 DPRD
PROVINSI
:
Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan
Suara
dari
Setiap
Kecamatan
di
Tingkat
Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Anggota
DPRD Provinsi Tahun 2014
25. MODEL DB-1 DPRD
KAB/KOTA
:
Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan
Suara
dari
Setiap
Kecamatan
di
Tingkat
Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Anggota
DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014
26. MODEL DB-2
:
Pernyataan Kejadian Khusus dan Keberatan Saksi
dalam Proses Rekapitulasi Penghitungan Perolehan
Suara di Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan
Umum Tahun 2014
27. MODEL DB-3
:
Berita Acara Penerimaan Hasil Penghitungan
Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota
DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, serta
Calon Anggota DPD di Tingkat Kabupaten/Kota
dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
28. MODEL DB-4
:
Surat Pengantar
29. MODEL DB-5
:
Tanda Terima Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi
Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat
Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun
2014
30. MODEL . . .

44. -430. MODEL DB-6
:
Undangan Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan
Perolehan Suara Tingkat Kabupaten/ Kota.
31. MODEL DC
:
Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan
Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota
DPR, DPRD Provinsi serta Calon Anggota DPD
Tingkat Provinsi dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
32. MODEL DC-1 DPD
:
Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan
Suara dari Setiap Kabupaten/Kota di Tingkat Provinsi
dalam Pemilihan Umum Anggota DPD Tahun 2014
33. MODEL DC-1 DPR
:
Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan
Suara dari Setiap Kabupaten/Kota di Tingkat Provinsi
dalam Pemilihan Umum Anggota DPR Tahun 2014
34. MODEL DC-1 DPRD
PROVINSI
:
Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan
Suara dari Setiap Kabupaten/Kota di Tingkat Provinsi
dalam
Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi
Tahun 2014
35. MODEL DC-2
:
Pernyataan Kejadian Khusus dan Keberatan Saksi
dalam Proses Rekapitulasi Penghitungan Perolehan
Suara Di Tingkat Provinsi dalam Pemilihan Umum
Tahun 2014
36. MODEL DC-3
:
Berita Acara Penerimaan Hasil Penghitungan
Perolehan Suara Partai Politik, Calon Anggota DPR,
DPRD Provinsi dan Calon Anggota DPD dalam
Pemilihan Umum Tahun 2014
37. MODEL DC-4
:
Surat Pengantar
38. MODEL DC-5
:
Tanda Terima Penyampaian Berita Acara dan
Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan
Suara di Tingkat Provinsi dalam Pemilihan Umum
Tahun 2014
39. MODEL DC-6
:
Undangan Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan
Perolehan Suara di Tingkat Provinsi.
40. MODEL DD
:
Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan
Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota
DPR dan DPD dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
41. MODEL DD-1 DPD
:
Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan
Suara dari setiap Kabupaten/Kota dalam Pemilihan
Umum Anggota DPD Tahun 2014
42. MODEL DD-1 DPR
:
Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan
Suara dari setiap Kabupaten/Kota dalam Pemilihan
Umum Anggota DPR Tahun 2014
43. MODEL DD-2
:
Pernyataan Kejadian Khusus dan Keberatan Saksi
dalam Proses Rekapitulasi Penghitungan Perolehan
Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
44. MODEL . . .

46. MODEL D
BERITA ACARA
REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA
PARTAI POLITIK DAN CALON ANGGOTA DPR, DPRD PROVINSI, DPRD KABUPATEN/KOTA
SERTA CALON ANGGOTA DPD DI TINGKAT DESA/KELURAHAN
DALAM PEMILU TAHUN 2014
Pada hari ini …………….. tanggal ……….…………… bulan …………….……………… tahun dua
ribu empat belas, Panitia Pemungutan Suara Desa/Kelurahan *)...........................................
mengadakan kegiatan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara partai politik dan suara
calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, serta calon Anggota DPD
bertempat di :......................................................
Pelaksanaan kegiatan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Anggota DPR,
DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota disaksikan oleh saksi dari Partai Politik dan
saksi dari Calon Anggota DPD, serta diawasi oleh Pengawas Pemilu Lapangan menyelesaikan
rekapitulasi hasil suara untuk Pemilihan Umum Anggota :
1. DPR, Daerah Pemilihan
: ..................................................................
2. DPD, Daerah Pemilihan
: ..................................................................
3. DPRD Provinsi, Daerah Pemilihan
: ..................................................................
4. DPRD Kabupaten/Kota, Daerah Pemilihan
: ..................................................................
1. Dalam rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, dilakukan penjumlahan
data-data dalam formulir Model C1 DPR/DPD/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota dari
seluruh TPS dalam Desa/Kelurahan *) ................................................. dan dituangkan
dalam formulir Model D-1 DPR/DPD/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota.
2. Dalam pelaksanaan kegiatan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara oleh PPS di
tingkat
Desa/Kelurahan *) ................................................., ada/tidak ada*) kejadian
khusus dan/atau keberatan dari Saksi yang hadir dan langsung diberi keputusan oleh
Ketua PPS setelah musyawarah dengan anggota PPS.
3. Kejadian khusus atau keberatan yang diajukan oleh Saksi, yaitu **):
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
4. Terhadap keberatan saksi tersebut, Keputusan PPS adalah :
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
Demikian Berita Acara ini dibuat dalam ……. ( ………………………………) rangkap yang masingmasing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPS serta saksi dari Partai Politik dan
saksi dari calon Anggota DPD yang hadir.

47. MODEL D
Halaman 2
Berita Acara ini dilampiri dengan :
1. Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS dalam Pemilu
Anggota DPR di tingkat desa/kelurahan oleh PPS (Model D-1 DPR).
2. Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS dalam Pemilu
Anggota DPD di tingkat desa/kelurahan oleh PPS (Model D-1 DPD).
3. Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS dalam Pemilu
Anggota DPRD PROVINSI di tingkat desa/kelurahan oleh PPS (Model D-1 DPRD PROVINSI).
4. Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS dalam Pemilu
Anggota DPRD KABUPATEN/KOTA di tingkat desa/kelurahan oleh PPS (Model D-1 DPRD
KABUPATEN/KOTA).
5. Pernyataan kejadian khusus dan keberatan saksi yang berhubungan dengan rekapitulasi
penghitungan suara di tingkat desa/kelurahan dalam Pemilu Anggota DPRD
KABUPATEN/KOTA (Model D-2).
6. Berita Acara Penerimaan hasil penghitungan perolehan suara partai politik, calon anggota
DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota serta calon Anggota DPD di tingkat
desa/kelurahan dalam Pemilu Tahun 2014 (Model D-3).
7. Tanda Terima penyampaian Berita Acara dan Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan
perolehan suara di tingkat desa/kelurahan dalam Pemilu Tahun 2014 (Model D-5).
8. Undangan Rapat Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara oleh PPS di tingkat
Desa/Kelurahan (Model D-6).
Penyampaian Berita Acara dan sertifikat sebagai berikut :
1. ASLI Model D dan seluruh lampirannya disampaikan kepada Panitia Pemilihan Kecamatan
sebanyak 1 (satu) rangkap;
2. SALINAN Model D, Model D-1 DPR, Model D-1 DPRD Provinsi, serta Model D-1 DPRD
Kabupaten/Kota, disampaikan kepada saksi dari Partai Politik sebanyak 1 (satu) rangkap;
3. SALINAN Model D, Model D-1 DPD disampaikan kepada saksi dari calon Anggota DPD
sebanyak 1 (satu) rangkap;
4. SALINAN Model D, Model D-1 DPR, Model D-1 DPRD Provinsi, Model D-1 DPRD
Kabupaten/Kota, serta Model D-1 DPD disampaikan kepada Pengawas Pemilu Lapangan
sebanyak 1 (satu) rangkap.
Catatan :
*) Coret yang tidak perlu.
**) Coret apabila tidak ada keberatan dan/atau kejadian khusus.
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
................................................. Ketua .......................................................
................................................. Anggota ...................................................
................................................. Anggota ...................................................

48. MODEL D
Halaman 3
No
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Nama
Saksi dari Partai Politik Peserta
Pemilu
………………...
Partai NasDem
………………...
Partai Kebangkitan Bangsa
………………...
Partai Keadilan Sejahtera
………………...
PDI Perjuangan
………………...
Partai Golongan Karya
………………...
Partai Gerindra
………………...
Partai Demokrat
………………...
Partai Amanat Nasional
………………...
Partai Persatuan Pembangunan
………………...
Partai Hati Nurani Rakyat
………………...
Partai Kedaulatan
………………...
Partai Keadilan dan Persatuan
Indonesia
12.
Tanda tangan
1………………………...
2………………...
3………………………...
4………………...
5………………………...
6………………...
7………………………...
8………………...
9………………………...
10……………….
11………………………...
12………………

49. MODEL D
Halaman 3
No
Nama Saksi
Saksi dari Calon Anggota DPD
………………...
………………...
………………...
………………...
………………...
………………...
………………...
………………...
………………...
………………...
………………...
………………...
………………...
………………...
………………...
………………...
………………...
………………...
………………...
………………...
………………...
………………...
………………...
………………...
………………...
………………...
………………...
………………...
………………...
………………...
………………...
………………...
………………...
………………...
………………...
………………...
………………...
………………...
………………...
………………...
………………...
………………...
………………...
………………...
………………...
………………...
………………...
………………...
………………...
………………...
………………...
………………...
………………...
………………...
………………...
………………...
………………...
………………...
Tanda tangan
………………………...
………………...
………………………...
………………...
………………………...
………………...
………………………...
………………...
………………………...
……………….
………………………...
……………….
………………………...
...…………….
………………………...
………………...
………………………...
………………...
………………………...
………………...
………………………...
………………...
………………………...
……………….
………………………...
……………….
………………………...
...…………….
………………………...

50. SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP TPS
DI TINGKAT DESA/KELURAHAN DALAM PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR TAHUN 2014
MODEL D-1 DPR
Halaman 1
diisi berdasarkan formulir C1 dan Lampiran C1 DPR
: ……………………………………………………………………………………….
: ……………………………………………………………………………………….
: ……………………………………………………………………………………….
: ……………………………………………………………………………………….
DESA/KELURAHAN *)
KECAMATAN
KABUPATEN/KOTA *)
DAERAH PEMILIHAN DPR
I.
TPS
……….
2
3
TPS
……….
TPS
……….
TPS
……….
TPS
……….
TPS
……….
TPS
……….
TPS
……….
TPS
……….
TPS
……….
TPS
……….
TPS
……….
TPS
……….
TPS
……….
TPS
……….
JUMLAH
PINDAHAN
4
DATA PEMILIH DAN PENGGUNAAN HAK PILIH
1
A.
RINCIAN PEROLEHAN SUARA
URAIAN
NO.
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
DATA PEMILIH
LK
1. Jumlah pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih
Tetap (DPT)
PR
JML
LK
2. Jumlah pemilih Terdaftar dalam Daftar Pemilih
Tambahan (DPTb)
PR
JML
LK
3. Pemilih terdaftar dala Daftar Pemilih Khusus (DPK)
PR
JML
LK
4. Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP
dan KK/nama sejenis lainnya
PR
JML
LK
5. Jumlah Pemilih (1+2+3+4)
PR
JML
B.
PENGGUNA HAK PILIH
LK
1. Pengguna hak pilih dalam DPT
PR
JML
LK
2. Pengguna hak pilih dalam (DPTb)/Pemilih dari TPS
lain
PR
JML
LK
3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Peemilih Khusus
(DPK)
PR
JML
LK
4. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus
Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/Nama
sejenis lainnyta
JML
5. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3+4)
PR
PR
LK
JML
NAMA/TANDA TANGAN PPS
1
2
3
NAMA/TANDA TANGAN SAKSI-SAKSI PARTAI POLITIK
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
14
15

51. MODEL D-1 DPR
Halaman 1 .......
URAIAN
NO.
I.
DATA PEMILIH DAN PENGGUNAAN HAK PILIH
2
1
A.
RINCIAN PEROLEHAN SUARA
JUMLAH
PINDAHAN
TPS
……….
TPS
……….
TPS
……….
TPS
……….
TPS
……….
TPS
……….
TPS
……….
TPS
……….
TPS
……….
TPS
……….
TPS
……….
TPS
……….
TPS
……….
TPS
……….
JUMLAH
PINDAHAN
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
3
DATA PEMILIH
LK
1. Jumlah pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih
Tetap (DPT)
PR
JML
LK
2. Jumlah pemilih Terdaftar dalam Daftar Pemilih
Tambahan (DPTb)
PR
JML
LK
3. Pemilih terdaftar dala Daftar Pemilih Khusus (DPK)
PR
JML
LK
4. Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP
dan KK/nama sejenis lainnya
PR
JML
LK
5. Jumlah Pemilih (1+2+3+4)
PR
JML
B.
PENGGUNA HAK PILIH
LK
1. Pengguna hak pilih dalam DPT
PR
JML
LK
2. Pengguna hak pilih dalam (DPTb)/Pemilih dari TPS
lain
PR
JML
LK
3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Peemilih Khusus
(DPK)
PR
JML
LK
4. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus
Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/Nama
sejenis lainnyta
JML
5. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3+4)
PR
PR
LK
JML
NAMA/TANDA TANGAN PPS
1
2
3
NAMA/TANDA TANGAN SAKSI-SAKSI PARTAI POLITIK
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
14
15

52. MODEL D-1 DPR
Halaman 1 ......
URAIAN
NO.
I.
DATA PEMILIH DAN PENGGUNAAN HAK PILIH
2
1
A.
RINCIAN PEROLEHAN SUARA
JUMLAH
PINDAHAN
TPS
……….
TPS
……….
TPS
……….
TPS
……….
TPS
……….
TPS
……….
TPS
……….
TPS
……….
TPS
……….
TPS
……….
TPS
……….
TPS
……….
TPS
……….
TPS
……….
JUMLAH AKHIR
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
3
DATA PEMILIH
LK
1. Jumlah pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih
Tetap (DPT)
PR
JML
LK
2. Jumlah pemilih Terdaftar dalam Daftar Pemilih
Tambahan (DPTb)
PR
JML
LK
3. Pemilih terdaftar dala Daftar Pemilih Khusus (DPK)
PR
JML
LK
4. Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP
dan KK/nama sejenis lainnya
PR
JML
LK
5. Jumlah Pemilih (1+2+3+4)
PR
JML
B.
PENGGUNA HAK PILIH
LK
1. Pengguna hak pilih dalam DPT
PR
JML
LK
2. Pengguna hak pilih dalam (DPTb)/Pemilih dari TPS
lain
PR
JML
LK
3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Peemilih Khusus
(DPK)
PR
JML
LK
4. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus
Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/Nama
sejenis lainnyta
JML
5. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3+4)
PR
PR
LK
JML
NAMA/TANDA TANGAN PPS
1
2
3
NAMA/TANDA TANGAN SAKSI-SAKSI PARTAI POLITIK
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
14
15

53. MODEL D-1 DPR
Halaman 2
URAIAN
NO.
RINCIAN
DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA
TPS
……….
TPS
……….
TPS
……….
TPS
……….
TPS
……….
TPS
……….
TPS
……….
TPS
……….
TPS
……….
TPS
……….
TPS
……….
TPS
……….
TPS
……….
TPS
……….
JUMLAH
PINDAHAN
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
DATA SUARA SAH DAN TIDAK SAH
TPS
……….
TPS
……….
TPS
……….
TPS
……….
TPS
……….
TPS
……….
TPS
……….
TPS
……….
TPS
……….
TPS
……….
TPS
……….
TPS
……….
TPS
……….
TPS
……….
TPS
……….
JUMLAH
PINDAHAN
2
II.
TPS
……….
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
1
1
Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2%
(2+3+4)
2
Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena
rusak/keliru coblos
3
Jumlah surat suara yang tidak digunakan
4
Jumlah surat suara yang tidak digunakan
URAIAN
NO.
III.
1
1
Jumlah Suara Sah Seluruh Partai Politk
2
Jumlah Suara Tidak Sah
3
RINCIAN
Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah
NAMA/TANDA TANGAN PPS
1
2
3
NAMA/TANDA TANGAN SAKSI-SAKSI PARTAI POLITIK
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
14
15

54. MODEL D-1 DPR
Halaman 2 .......
URAIAN
NO.
RINCIAN
DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA
TPS
……….
TPS
……….
TPS
……….
TPS
……….
TPS
……….
TPS
……….
TPS
……….
TPS
……….
TPS
……….
TPS
……….
TPS
……….
TPS
……….
TPS
……….
TPS
……….
JUMLAH
PINDAHAN
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
DATA SUARA SAH DAN TIDAK SAH
JUMLAH
PINDAHAN
TPS
……….
TPS
……….
TPS
……….
TPS
……….
TPS
……….
TPS
……….
TPS
……….
TPS
……….
TPS
……….
TPS
……….
TPS
……….
TPS
……….
TPS
……….
TPS
……….
JUMLAH
PINDAHAN
2
II.
JUMLAH
PINDAHAN
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
1
1
Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2%
(2+3+4)
2
Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena
rusak/keliru coblos
3
Jumlah surat suara yang tidak digunakan
4
Jumlah surat suara yang tidak digunakan
URAIAN
NO.
III.
1
1
Jumlah Suara Sah Seluruh Partai Politk
2
Jumlah Suara Tidak Sah
3
RINCIAN
Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah
NAMA/TANDA TANGAN PPS
1
2
3
NAMA/TANDA TANGAN SAKSI-SAKSI PARTAI POLITIK
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
14
15

55. MODEL D-1 DPR
Halaman 2 ......
URAIAN
NO.
RINCIAN
II.
DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA
JUMLAH
PINDAHAN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
TPS
……….
TPS
……….
TPS
……….
TPS
……….
TPS
……….
TPS
……….
TPS
……….
TPS
……….
TPS
……….
TPS
……….
TPS
……….
TPS
……….
TPS
……….
TPS
……….
JUMLAH AKHIR
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
1
TPS
……….
TPS
……….
TPS
……….
TPS
……….
TPS
……….
TPS
……….
TPS
……….
TPS
……….
TPS
……….
TPS
……….
TPS
……….
JUMLAH AKHIR
11
12
13
14
15
16
17
18
Jumlah surat suara yang tidak digunakan
4
TPS
……….
Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena
rusak/keliru coblos
3
TPS
……….
Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2%
(2+3+4)
2
TPS
……….
Jumlah surat suara yang tidak digunakan
URAIAN
NO.
RINCIAN
III.
DATA SUARA SAH DAN TIDAK SAH
JUMLAH
PINDAHAN
1
2
3
1
Jumlah Suara Sah Seluruh Partai Politk
2
Jumlah Suara Tidak Sah
3
Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah
NAMA/TANDA TANGAN PPS
1
2
3
NAMA/TANDA TANGAN SAKSI-SAKSI PARTAI POLITIK
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
14
15

56. MODEL D-1 DPR
Halaman 3
NO.
PARTAI
IV.
RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK
DAN SUARA CALON
TPS
……….
TPS
……….
TPS
……….
TPS
……….
TPS
……….
TPS
……….
TPS
……….
TPS
……….
TPS
……….
TPS
……….
TPS
……….
TPS
……….
TPS
……….
TPS
……….
TPS
……….
JUMLAH
PINDAHAN
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
1
RINCIAN
NOMOR/NAMA PARTAI DAN CALON
PARTAI NASDEM
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Jumlah Suara Sah Partai dan Suara Calon
NOMOR/NAMA PARTAI DAN CALON
PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Jumlah Suara Sah Partai dan Suara Calon
NAMA/TANDA TANGAN PPS
1
2
3
NAMA/TANDA TANGAN SAKSI-SAKSI PARTAI POLITIK
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
14
15

57. MODEL D-1 DPR
Halaman 3 ......
NO.
PARTAI
IV.
RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK
DAN SUARA CALON
JUMLAH
PINDAHAN
TPS
……….
TPS
……….
TPS
……….
TPS
……….
TPS
……….
TPS
……….
TPS
……….
TPS
……….
TPS
……….
TPS
……….
TPS
……….
TPS
……….
TPS
……….
TPS
……….
JUMLAH
PINDAHAN
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
1
RINCIAN
NOMOR/NAMA PARTAI DAN CALON
PARTAI NASDEM
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Jumlah Suara Sah Partai dan Suara Calon
NOMOR/NAMA PARTAI DAN CALON
PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Jumlah Suara Sah Partai dan Suara Calon
NAMA/TANDA TANGAN PPS
1
2
3
NAMA/TANDA TANGAN SAKSI-SAKSI PARTAI POLITIK
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
14
15

58. MODEL D-1 DPR
Halaman 3 ......
NO.
PARTAI
IV.
RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK
DAN SUARA CALON
JUMLAH
PINDAHAN
TPS
……….
TPS
……….
TPS
……….
TPS
……….
TPS
……….
TPS
……….
TPS
……….
RINCIAN
TPS
……….
TPS
……….
TPS
……….
TPS
……….
TPS
……….
TPS
……….
TPS
……….
JUMLAH AKHIR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
NOMOR/NAMA PARTAI DAN CALON
PARTAI NASDEM
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Jumlah Suara Sah Partai dan Suara Calon
NOMOR/NAMA PARTAI DAN CALON
PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Jumlah Suara Sah Partai dan Suara Calon
NAMA/TANDA TANGAN PPS
1
2
3
NAMA/TANDA TANGAN SAKSI-SAKSI PARTAI POLITIK
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
14
15

59. MODEL D-1 DPR
Halaman 4
NO.
PARTAI
IV.
RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK
DAN SUARA CALON
TPS
……….
TPS
……….
TPS
……….
TPS
……….
TPS
……….
TPS
……….
TPS
……….
TPS
……….
TPS
……….
TPS
……….
TPS
……….
TPS
……….
TPS
……….
TPS
……….
TPS
……….
JUMLAH
PINDAHAN
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
1
RINCIAN
NOMOR/NAMA PARTAI DAN CALON
PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
3
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Jumlah Suara Sah Partai dan Suara Calon
NOMOR/NAMA PARTAI DAN CALON
PDI PERJUANGAN
4
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Jumlah Suara Sah Partai dan Suara Calon
NAMA/TANDA TANGAN PPS
1
2
3
NAMA/TANDA TANGAN SAKSI-SAKSI PARTAI POLITIK
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
14
15

60. MODEL D-1 DPR
Halaman 4 .....
NO.
PARTAI
IV.
RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK
DAN SUARA CALON
JUMLAH
PINDAHAN
TPS
……….
TPS
……….
TPS
……….
TPS
……….
TPS
……….
TPS
……….
TPS
……….
TPS
……….
TPS
……….
TPS
……….
TPS
……….
TPS
……….
TPS
……….
TPS
……….
JUMLAH
PINDAHAN
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
1
RINCIAN
NOMOR/NAMA PARTAI DAN CALON
PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
3
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Jumlah Suara Sah Partai dan Suara Calon
NOMOR/NAMA PARTAI DAN CALON
PDI PERJUANGAN
4
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Jumlah Suara Sah Partai dan Suara Calon
NAMA/TANDA TANGAN PPS
1
2
3
NAMA/TANDA TANGAN SAKSI-SAKSI PARTAI POLITIK
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
14
15

61. MODEL D-1 DPR
Halaman 4 .......
NO.
PARTAI
IV.
RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK
DAN SUARA CALON
JUMLAH
PINDAHAN
TPS
……….
TPS
……….
TPS
……….
TPS
……….
TPS
……….
TPS
……….
TPS
……….
RINCIAN
TPS
……….
TPS
……….
TPS
……….
TPS
……….
TPS
……….
TPS
……….
TPS
……….
JUMLAH AKHIR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
NOMOR/NAMA PARTAI DAN CALON
PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
3
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Jumlah Suara Sah Partai dan Suara Calon
NOMOR/NAMA PARTAI DAN CALON
PDI PERJUANGAN
4
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Jumlah Suara Sah Partai dan Suara Calon
NAMA/TANDA TANGAN PPS
1
2
3
NAMA/TANDA TANGAN SAKSI-SAKSI PARTAI POLITIK
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
14
15

62. MODEL D-1 DPR
Halaman 5
NO.
PARTAI
IV.
RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK
DAN SUARA CALON
TPS
……….
TPS
……….
TPS
……….
TPS
……….
TPS
……….
TPS
……….
TPS
……….
TPS
……….
TPS
……….
TPS
……….
TPS
……….
TPS
……….
TPS
……….
TPS
……….
TPS
……….
JUMLAH
PINDAHAN
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
1
RINCIAN
NOMOR/NAMA PARTAI DAN CALON
PARTAI GOLONGAN KARYA
5
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Jumlah Suara Sah Partai dan Suara Calon
NOMOR/NAMA PARTAI DAN CALON
PARTAI GERINDRA
6
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Jumlah Suara Sah Partai dan Suara Calon
NAMA/TANDA TANGAN PPS
1
2
3
NAMA/TANDA TANGAN SAKSI-SAKSI PARTAI POLITIK
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
14
15

63. MODEL D-1 DPR
Halaman 5 .......
NO.
PARTAI
IV.
RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK
DAN SUARA CALON
JUMLAH
PINDAHAN
TPS
……….
TPS
……….
TPS
……….
TPS
……….
TPS
……….
TPS
……….
TPS
……….
TPS
……….
TPS
……….
TPS
……….
TPS
……….
TPS
……….
TPS
……….
TPS
……….
JUMLAH
PINDAHAN
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
1
RINCIAN
NOMOR/NAMA PARTAI DAN CALON
PARTAI GOLONGAN KARYA
5
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Jumlah Suara Sah Partai dan Suara Calon
NOMOR/NAMA PARTAI DAN CALON
PARTAI GERINDRA
6
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Jumlah Suara Sah Partai dan Suara Calon
NAMA/TANDA TANGAN PPS
1
2
3
NAMA/TANDA TANGAN SAKSI-SAKSI PARTAI POLITIK
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
14
15

64. MODEL D-1 DPR
Halaman 5 .......
NO.
PARTAI
IV.
RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK
DAN SUARA CALON
JUMLAH
PINDAHAN
TPS
……….
TPS
……….
TPS
……….
TPS
……….
TPS
……….
TPS
……….
TPS
……….
RINCIAN
TPS
……….
TPS
……….
TPS
……….
TPS
……….
TPS
……….
TPS
……….
TPS
……….
JUMLAH AKHIR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
NOMOR/NAMA PARTAI DAN CALON
PARTAI GOLONGAN KARYA
5
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Jumlah Suara Sah Partai dan Suara Calon
NOMOR/NAMA PARTAI DAN CALON
PARTAI GERINDRA
6
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Jumlah Suara Sah Partai dan Suara Calon
NAMA/TANDA TANGAN PPS
1
2
3
NAMA/TANDA TANGAN SAKSI-SAKSI PARTAI POLITIK
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
14
15

65. MODEL D-1 DPR
Halaman 6
NO.
PARTAI
IV.
RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK
DAN SUARA CALON
TPS
……….
TPS
……….
TPS
……….
TPS
……….
TPS
……….
TPS
……….
TPS
……….
TPS
……….
TPS
……….
TPS
……….
TPS
……….
TPS
……….
TPS
……….
TPS
……….
TPS
……….
JUMLAH
PINDAHAN
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
1
RINCIAN
NOMOR/NAMA PARTAI DAN CALON
PARTAI DEMOKRAT
7
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Jumlah Suara Sah Partai dan Suara Calon
NOMOR/NAMA PARTAI DAN CALON
PARTAI AMANAT NASIONAL
8
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Jumlah Suara Sah Partai dan Suara Calon
NAMA/TANDA TANGAN PPS
1
2
3
NAMA/TANDA TANGAN SAKSI-SAKSI PARTAI POLITIK
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
14
15

66. MODEL D-1 DPR
Halaman 6 .......
NO.
PARTAI
IV.
RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK
DAN SUARA CALON
JUMLAH
PINDAHAN
TPS
……….
TPS
……….
TPS
……….
TPS
……….
TPS
……….
TPS
……….
TPS
……….
TPS
……….
TPS
……….
TPS
……….
TPS
……….
TPS
……….
TPS
……….
TPS
……….
JUMLAH
PINDAHAN
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
1
RINCIAN
NOMOR/NAMA PARTAI DAN CALON
PARTAI DEMOKRAT
7
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Jumlah Suara Sah Partai dan Suara Calon
NOMOR/NAMA PARTAI DAN CALON
PARTAI AMANAT NASIONAL
8
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Jumlah Suara Sah Partai dan Suara Calon
NAMA/TANDA TANGAN PPS
1
2
3
NAMA/TANDA TANGAN SAKSI-SAKSI PARTAI POLITIK
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
14
15

67. MODEL D-1 DPR
Halaman 6 .......
NO.
PARTAI
IV.
RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK
DAN SUARA CALON
JUMLAH
PINDAHAN
TPS
……….
TPS
……….
TPS
……….
TPS
……….
TPS
……….
TPS
……….
TPS
……….
RINCIAN
TPS
……….
TPS
……….
TPS
……….
TPS
……….
TPS
……….
TPS
……….
TPS
……….
JUMLAH AKHIR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
NOMOR/NAMA PARTAI DAN CALON
PARTAI DEMOKRAT
7
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Jumlah Suara Sah Partai dan Suara Calon
NOMOR/NAMA PARTAI DAN CALON
PARTAI AMANAT NASIONAL
8
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Jumlah Suara Sah Partai dan Suara Calon
NAMA/TANDA TANGAN PPS
1
2
3
NAMA/TANDA TANGAN SAKSI-SAKSI PARTAI POLITIK
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
14
15

68. MODEL D-1 DPR
Halaman 7
NO.
PARTAI
IV.
RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK
DAN SUARA CALON
TPS
……….
TPS
……….
TPS
……….
TPS
……….
TPS
……….
TPS
……….
TPS
……….
TPS
……….
TPS
……….
TPS
……….
TPS
……….
TPS
……….
TPS
……….
TPS
……….
TPS
……….
JUMLAH
PINDAHAN
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
1
RINCIAN
NOMOR/NAMA PARTAI DAN CALON
PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN
9
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Jumlah Suara Sah Partai dan Suara Calon
NOMOR/NAMA PARTAI DAN CALON
PARTAI HATI NURANI RAKYAT
10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Jumlah Suara Sah Partai dan Suara Calon
NAMA/TANDA TANGAN PPS
1
2
3
NAMA/TANDA TANGAN SAKSI-SAKSI PARTAI POLITIK
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
14
15

69. MODEL D-1 DPR
Halaman 7 .......
NO.
PARTAI
IV.
RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK
DAN SUARA CALON
JUMLAH
PINDAHAN
TPS
……….
TPS
……….
TPS
……….
TPS
……….
TPS
……….
TPS
……….
TPS
……….
TPS
……….
TPS
……….
TPS
……….
TPS
……….
TPS
……….
TPS
……….
TPS
……….
JUMLAH
PINDAHAN
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
1
RINCIAN
NOMOR/NAMA PARTAI DAN CALON
PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN
9
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Jumlah Suara Sah Partai dan Suara Calon
NOMOR/NAMA PARTAI DAN CALON
PARTAI HATI NURANI RAKYAT
10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Jumlah Suara Sah Partai dan Suara Calon
NAMA/TANDA TANGAN PPS
1
2
3
NAMA/TANDA TANGAN SAKSI-SAKSI PARTAI POLITIK
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
14
15

70. MODEL D-1 DPR
Halaman 7 .......
NO.
PARTAI
IV.
RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK
DAN SUARA CALON
JUMLAH
PINDAHAN
TPS
……….
TPS
……….
TPS
……….
TPS
……….
TPS
……….
TPS
……….
TPS
……….
RINCIAN
TPS
……….
TPS
……….
TPS
……….
TPS
……….
TPS
……….
TPS
……….
TPS
……….
JUMLAH AKHIR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
NOMOR/NAMA PARTAI DAN CALON
PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN
9
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Jumlah Suara Sah Partai dan Suara Calon
NOMOR/NAMA PARTAI DAN CALON
PARTAI HATI NURANI RAKYAT
10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Jumlah Suara Sah Partai dan Suara Calon
NAMA/TANDA TANGAN PPS
1
2
3
NAMA/TANDA TANGAN SAKSI-SAKSI PARTAI POLITIK
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
14
15

71. MODEL D-1 DPR
Halaman 8
RINCIAN
NO.
PARTAI
IV.
RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK
DAN SUARA CALON
TPS
……….
TPS
……….
TPS
……….
TPS
……….
TPS
……….
TPS
……….
TPS
……….
TPS
……….
TPS
……….
TPS
……….
TPS
……….
TPS
……….
TPS
……….
TPS
……….
TPS
……….
JUMLAH
PINDAHAN
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
1
NOMOR/NAMA PARTAI DAN CALON
PARTAI BULAN BINTANG
14
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Jumlah Suara Sah Partai dan Suara Calon
15
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
NOMOR/NAMA PARTAI DAN CALON
PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA
Jumlah Suara Sah Partai dan Suara Calon
NAMA/TANDA TANGAN PPS
1
2
3
NAMA/TANDA TANGAN SAKSI-SAKSI PARTAI POLITIK
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
14
15

72. MODEL D-1 DPR
Halaman 8 .......
NO.
PARTAI
IV.
RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK
DAN SUARA CALON
JUMLAH
PINDAHAN
TPS
……….
TPS
……….
TPS
……….
TPS
……….
TPS
……….
TPS
……….
TPS
……….
TPS
……….
TPS
……….
TPS
……….
TPS
……….
TPS
……….
TPS
……….
TPS
……….
JUMLAH
PINDAHAN
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
1
RINCIAN
NOMOR/NAMA PARTAI DAN CALON
PARTAI BULAN BINTANG
14
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Jumlah Suara Sah Partai dan Suara Calon
15
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
NOMOR/NAMA PARTAI DAN CALON
PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA
Jumlah Suara Sah Partai dan Suara Calon
NAMA/TANDA TANGAN PPS
1
2
3
NAMA/TANDA TANGAN SAKSI-SAKSI PARTAI POLITIK
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
14
15

73. MODEL D-1 DPR
Halaman 8 .......
NO.
PARTAI
IV.
RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK
DAN SUARA CALON
JUMLAH
PINDAHAN
TPS
……….
TPS
……….
TPS
……….
TPS
……….
TPS
……….
TPS
……….
TPS
……….
RINCIAN
TPS
……….
TPS
……….
TPS
……….
TPS
……….
TPS
……….
TPS
……….
TPS
……….
JUMLAH AKHIR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
NOMOR/NAMA PARTAI DAN CALON
PARTAI BULAN BINTANG
14
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Jumlah Suara Sah Partai dan Suara Calon
15
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
NOMOR/NAMA PARTAI DAN CALON
PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA
Jumlah Suara Sah Partai dan Suara Calon
NAMA/TANDA TANGAN PPS
1
2
3
NAMA/TANDA TANGAN SAKSI-SAKSI PARTAI POLITIK
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
14
15

74. SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP TPS
DI TINGKAT DESA/KELURAHAN DALAM PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPD TAHUN 2014
MODEL D-1 DPD
Halaman 1
diisi berdasarkan formulir Model C1-DPD dan Lampiran Model C1-DPD
: ……………………………………………………………………………………….
: ……………………………………………………………………………………….
: ……………………………………………………………………………………….
KECAMATAN
KABUPATEN
DAERAH PEMILIHAN DPR
I.
RINCIAN PEROLEHAN SUARA
URAIAN
NO.
TPS
......
DATA PEMILIH DAN PENGGUNAAN HAK PILIH
2
1
3
TPS
......
TPS
......
TPS
......
TPS
......
TPS
......
TPS
......
TPS
......
TPS
......
TPS
......
TPS
......
TPS
......
TPS
......
TPS
......
TPS
......
JUMLAH
PINDAHAN
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
LK
a. Jumlah pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih
Tetap (DPT)
PR
JML
1
LK
b. Jumlah pemilih Terdaftar dalam Daftar Pemilih
Tambahan (DPTb)
PR
JML
LK
2
Jumlah seluruh Pemilih Terdaftar dalam DPT dan
DPTb (1a + 1b)
PR
JML
LK
a.Jumlah pengguna hak pilih dalam DPT
PR
JML
LK
3
b.Jumlah pengguna hak pilih dalam DPTb (Pemilih
dari TPS lain)
PR
JML
LK
c. Jumlah pengguna hak pilih menggunakan KTP atau
paspor
PR
JML
LK
4
Jumlah seluruh Pemilih yang menggunakan hak pilih
(3a + 3b + 3c)
PR
JML
NAMA/TANDA TANGAN PPS
1
2
3
4
NAMA/TANDA TANGAN SAKSI-SAKSI CALON ANGGOTA DPD
5

75. MODEL D-1 DPD
Halaman 1 .......
URAIAN
NO.
I.
RINCIAN PEROLEHAN SUARA
JUMLAH
PINDAHAN
DATA PEMILIH DAN PENGGUNAAN HAK PILIH
2
1
3
TPS
......
TPS
......
TPS
......
TPS
......
TPS
......
TPS
......
TPS
......
TPS
......
TPS
......
TPS
......
TPS
......
TPS
......
TPS
......
TPS
......
JUMLAH
PINDAHAN
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
LK
a. Jumlah pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih
Tetap (DPT)
PR
JML
1
LK
b. Jumlah pemilih Terdaftar dalam Daftar Pemilih
Tambahan (DPTb)
PR
JML
LK
2
Jumlah seluruh Pemilih Terdaftar dalam DPT dan
DPTb (1a + 1b)
PR
JML
LK
a.Jumlah pengguna hak pilih dalam DPT
PR
JML
LK
3
b.Jumlah pengguna hak pilih dalam DPTb (Pemilih
dari TPS lain)
PR
JML
LK
c. Jumlah pengguna hak pilih menggunakan KTP atau
paspor
PR
JML
LK
4
Jumlah seluruh Pemilih yang menggunakan hak pilih
(3a + 3b + 3c)
PR
JML
NAMA/TANDA TANGAN PPS
1
2
3
4
NAMA/TANDA TANGAN SAKSI-SAKSI CALON ANGGOTA DPD
5

76. MODEL D-1 DPD
Halaman 1 ......
URAIAN
NO.
I.
RINCIAN PEROLEHAN SUARA
JUMLAH
PINDAHAN
DATA PEMILIH DAN PENGGUNAAN HAK PILIH
2
1
3
TPS
......
TPS
......
TPS
......
TPS
......
TPS
......
TPS
......
TPS
......
TPS
......
TPS
......
TPS
......
TPS
......
TPS
......
TPS
......
TPS
......
JUMLAH AKHIR
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
LK
a. Jumlah pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih
Tetap (DPT)
PR
JML
1
LK
b. Jumlah pemilih Terdaftar dalam Daftar Pemilih
Tambahan (DPTb)
PR
JML
LK
2
Jumlah seluruh Pemilih Terdaftar dalam DPT dan
DPTb (1a + 1b)
PR
JML
LK
a.Jumlah pengguna hak pilih dalam DPT
PR
JML
LK
3
b.Jumlah pengguna hak pilih dalam DPTb (Pemilih
dari TPS lain)
PR
JML
LK
c. Jumlah pengguna hak pilih menggunakan KTP atau
paspor
PR
JML
LK
4
Jumlah seluruh Pemilih yang menggunakan hak pilih
(3a + 3b + 3c)
PR
JML
NAMA/TANDA TANGAN PPS
1
2
3
4
NAMA/TANDA TANGAN SAKSI-SAKSI CALON ANGGOTA DPD
5