Empfohlen
Empfohlen
Weitere ähnliche Inhalte
Was ist angesagt?
Was ist angesagt? (20)
Ähnlich wie Resume konsultasi publik edit (upload blog)edit
Ähnlich wie Resume konsultasi publik edit (upload blog)edit (20)
Kürzlich hochgeladen
Kürzlich hochgeladen (14)
Resume konsultasi publik edit (upload blog)edit
- 1. No. Dok : F-SMPHT – 14 - 002 No. Revisi : Tgl. Revisi : Tgl. Berlaku : 16 Desember 2014 FORMULIR Halaman : 1 dari 14 JUDUL : NOTULEN KONSULTASI PUBLIK FSC CONTROLLED WOOD DAN KONSULTASI PUBLIK HCVF DI PERUM PERHUTANI KPH NGANJUK. Code : NOTULEN A. PESERTA RAPAT 1. Muspida kab. Nganjuk 2. Muspika 3. Kepala Desa 4. LMDH 5. LSM 6. Tokoh Masyarakat 7. Tokoh Agama 8. Kelompok Pemuda 9. Media Massa B. SUSUNAN ACARA - Pembukaan oleh Moderator - Sambutan oleh Administratur - Penyampaian Materi Konsultasi Public oleh Waka Administratur - Tanggapan / Saran Stake Holder dengan narasumber Administratur - Kesimpulan - Do’a - Penutup C. RESUME RAPAT 1. Pembukaan Dibuka oleh Rahayu Trinastiti 2. Sambutan Administratur Kegiatan Konsultasi Publik dilaksanakan dalam rangka keterbukaan publik mengenai kegiatan pengelolaan hutan oleh Perum Perhutani, baik kegiatan pengelolaan yang dilakukan dalam kawasan maupun diluar kawasan hutan produksi. Dalam konsultasi publik ini diharapkan Stakeholder dapat memberikan kritik dan saran kepada Perhutani demi keberlangsungan pengelolaan hutan oleh Perum Perhutani ke depan. Terwujudya kerja sama yang berkesinambungan dalam rangka ikut menjaga dan melestarikan hutan baik dalam kawasan maupun luar kawasan. SISTEM MANAJEMEN PERUM PERHUTANI
- 2. 3. Materi Konsultasi Public Presentasi Materi disampaikan oleh Wakil Administratur ......... ( data terlampir ) 4. Tanggapan / Saran Dandim Nganjuk - Potensi hutan di wilayah Indonesia masih sangat baik. - Hutan juga berfungsi sebagai pertahanan keamanan negara oleh TNI ( perang berlarut/gerilya ). - Sejauh mana para stakeholder keikutsertaan/pengawasan dlm pengelolaan hutan. - Sejauh mana manfaat hutan untuk masyarakat (MDH). - Wujud konkrit dari kerjasama/peran serta stakeholder dalam pengelolaan hutan Tanggapan Administratur : - Secara resmi penyampaian informasi kegiatan pengelolaan hutan pada tahun selanjutnya (yang akan datang) dimana kegiatan tersebut membutuhkan tenaga kerja yang disampaikan oleh Asper. - Terkait kegiatan pengelolaan hutan Perhutani siap menerima tenaga kerja terutama dari wilayah sekitar hutan melalui Asper. - Perhutani tidak memperjual belikan andil garapan ( bekas areal tebangan ) kepada para penggarap selama 3 tahun. - Program PLDT ( tanaman tegakan hutan diatas umur 3 tahun ) dengan catatan tegakan pohon dihutan terjaga kelestariannya. - Pengawasan secara tidak langsung dari seluruh elemen sangat dibutuhkan Perhutani. Kepala Dinas Kehutanan Kab. Nganjuk - Kewajiban Dinas melaksanakan Perda yang mengatur tugas pokok dan fungsi Dinas Kehutanan. - Dinas kehutanan melakukan kegiatan membantu masyarakat sekitar hutan dalam pemenuhan kebutuhan bibit porang, empon2. - Saran diharapkan : Perhutani bisa melaksanakan silvikultur (pembinaan hutan ) sesuai rencana. Perhutani harus mengoptimalkan kegiatan pengamanan hutan. Dilakukan optimalisasi pembinaan kegiatan LMDH Perhutani tetap melaksanakan kegiatan pengelolaan hutan terkait perubahan peraturan perundang-undangan dibidang produksi dan pemasaran Koramil Berbek - Mengingat luasnya wilayah areal kawasan hutan seyogyanya adanya penambahan personil Polisi Hutan (Polhuter). - Mohon penjelasan mengenai aturan pendirian usaha mebeler.
- 3. Tanggapan Waka Adm : - Terkait dengan kebutuhan tenaga Polhter yang tidak sebanding dengan luasnya wilayah kawasan hutan dengan cara pengoptimalan tenaga dari mandor lain (mandor tanam) yaitu dengan ikut tugas mengamankan hutan ketika tata waktu pelaksanaan pekerjaan (Tanaman) telah terlampaui. - Tindak lanjut koordinasi dengan pihak kantor Perijinan kabupaten Nganjuk. LMDH - Tenaga mandor Polhuter mohon diusahakan dari desa setempat, agar pengawasan hutan lebih terjamin. - Adanya kerjasama pengamanan hutan didaerah perbatasan Tanggapan Waka Adm : - Terkait dengan pengamanan hutan, Perum Perhutani KPH Nganjuk mempunyai 23 KRPH, yang secara langsung berhubungan dengan LMDH atau perangkat desa setempat untuk bersama-sama dalammelakukan kegiatan pengamanan hutan. - Sudah terbentuk Tim P3H ( Pencegahan, Pemberantasan, Pengrusakan Hutan ) terdiri dari Polri, TNI, Kejaksaan, Perhutani, Dinas Perindustrian yang nantinya bertugas melakukan sinergitas patroli keamanan hutan (Preentif, preventif dan represif) baik didalam kawasan maupun di luar kawasan. Dinas Pertanian Kabupaten Nganjuk - Adanya pemutusan kerjasama antara Perhutani dengan Petani yang menggarap lahan perhutani. - Adanya peningkatan dalam hal konservasi sumber mata air diwilayah hutan. - Optimalisasi pengamanan hutan. Tanggapan Administratur : - Penggarapan lahan dalam kawasan hutan Sterbentuk Tim P3H ( tidak boleh intensif dan batasan waktunya maksimal 3 tahun. - Perhutani membuka diri dalam kerjasa dalam kegiatan konservasi sumber mata air. - Koordinasi/diskusi lebih lanjut terkait pemanfaatan sumber mata air, dan apabila terdapat rencana rekayasa tehnik maka dibicarakan lebih lanjut.
- 4. INFORMASI/TANGGAPAN STAKEHOLDER TERTULIS DARI MEDIA UNDANGAN NO SUMBER INFORMASI/ STAKEHOLDER ASAL/JABATAN INFORMASI/TANGGAPAN KETERANGAN 1 PAING HARSONO. KANIT INTEL POLSEK WILANGAN Dilakukan penanaman pohon untuk penghijauan di wilayah wilangan agar tidak terjadi bencana tanah longsor dan banjir 2 Drs. SUPIYANTO, MM. DISBUDPARDA KAB. NGANJUK Agar Perhutani mempermudah ijin untuk penggunaan obyek wisata guna kepentingan masyarakat banyak (Terutama hutan lindung) 3 Ir. KUSNO HARIYANTO, MM. DINAS PETERNAKAN & PERIKANAN KAB. NGANJUK Sudah terealisasi pemanfaatan areal hutan di Ds. Bareng dan Ds. Sawahan Kec. Sawahan berupa penanaman rumput gajah sehingga kelompok tani ternak mampu menyediakan hijauan pakan ternak dan meningkatkan tarah hidup peternak 4 SUWARTO, SH KANTOR PERTANAHAN KAB. NGANJUK Terkait masalah agraria di dsn. Jatirejo Ds. Mojoduwur Kec. Ngetos yang dikenal dengan tanah “Daidang”, mohon sekiranya Bupati perlu membentuk tim IP4T (Inventarisasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah) 5 PRAYITNO KORAMIL 0810/20 NGLUYU Sudah terjalin koordinasi dan kerjasama yang baik antara Perhutani dengan TNI, dan untuk waktu-waktu tertentu agar dapat dilakukan pertemuan berbentuk sosialisasi maupun kegiatan yang lain 6 RIANTO, SPd LMDH DS. BENDOASRI KEC. REJOSO KAB. NGANJUK Perum Perhutani sudah berkontribusi sangat baik di masyarakat sekitar hutan di bidangan social, ekonomi dan pendidikan maupun bidang lain. 7 Ir. SUMIONO LMDH JIWA MANUNGGAL Dsn. TEMPURAN DS. BANARAN KULON Hutan sangat penting bagi masyarakat, karena merupakan penyangga bagi kehidupan masyarakat sekitar hutan dalam bidang ekonomi, social dan ekologi. 8 MARYO LMDH JATI TUNGGAL, DS. BLONGKO KEC. NGETOS 1. Pembukaan ladang oleh perhutani mampu menambah penghasilan masyarakat, tetapi harus disertai pelestarian, pengelolaan, pengawasan sehingga tidak berdampak menjadi bencana alam 2. Upaya reboisasi dengan jenis tanaman produktif seperti cengkeh, karet, pinus, kakao 3. Pembukaan lading tidak dilakukan didaerah sumber mata air agar tetap terjaga kelestariannya
- 5. INFORMASI/TANGGAPAN STAKEHOLDER TERTULIS DARI MEDIA UNDANGAN NO SUMBER INFORMASI/ STAKEHOLDER ASAL/JABATAN INFORMASI/TANGGAPAN KETERANGAN 9 SUMANTO, S.Sos Kantor Kecamatan Ngluyu Kab. Nganjuk 1. Penebangan oleh Perhutani dapatnya memperhatikan efek dari penebangan, terutama pada lahan di tepi jalan atau sungai
- 6. TANGGAPAN/SARAN STAKEHOLDER TERTULIS DARI MEDIA LANGSUNG (KONSULTASI PUBLIK) TERKAIT RENCANA PENGELOLAAN HCVF/KBKT TAHUN 2015-2016 NO SUMBER INFORMASI/ STAKEHOLDER ASAL/JABATAN TANGGAPAN SARAN KETERANGAN 1 SOFYAN RRI MADIUN, Jl. PANJAITAN NO. 10 MADIUN Secara keseluruhan apa yang dipaparkan sudah bagus, perlu pengawasan di semua sektor Perhutani tetap mengedepankan pendekatan (Sosial) agar tidak terjadi konflik 2 Drs. HARIANTO, M.si Kec. REJOSO 1. Konsep mewujudkan hutan lestari perlu diwujudkan secara konkretl 2. Paradigma pengelolaan hutan dengan melibatkan stakeholder merupakan program yang sangat baik 3. Forum konsultasi public FSC Controlled Wood merupakan langkah maju Perum Perhutani KPH Nganjuk 1. Kuatkan komitmen internal 2. Menyikapi berbagai tekanan dan tantangan secara arif 3. Kemitraan dengan lembaga disekitar hutan perlu direkonstruksi secara positif 3 HADY SUYITNO, SE,MP Ka. Saka Wana Bakti Kediri Perum Perhutani KPH Nganjuk telah melaksanakan PHL yang memperhatikan kaidah-2 manajemen kelestarian, dan juga telah melakukan identifikasi HCVF Pengelolaan hutan perlu ditingkatkan (melibatkan masyarakat sekitar hutan 4 WISNU ANANG P Kantor Lingk. Hidup Kab. Nganjuk 1. Perlu dilestarikan sumber mata air di kawasan hutan 2. Penyampaian informasi tentang keanekaragaman hayati yang ada di masyarakat Kerjasama/Koordinasi dalam pelestarian sumber mata air dan keanekaragaman hayati diharapkan ada di salah satu BKPH
- 7. NO SUMBER INFORMASI/ STAKEHOLDER ASAL/JABATAN TANGGAPAN SARAN KETERANGAN 5 SUKAMTO KADES MOJODUWUR KEC. NGETOS Sebaiknya kayu yang ditebang tidak menimbulkan kerusakan lingkungan dan yang ditebang betul-betul layak untuk ditebang Perhutani secara rutin memberikan arahan kepada masyarakat tentang pentingnya fungsi hutan 6 KUSNO HARIYANTO DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN KAB. NGANJUK Agar petani ternak tidak merusak tegakan maka perlu penyiapan hijauan pakan ternak di areal hutan Perlu kerjasam LMDH/Petani ternak untuk bisa menanam HMT (Hijauan makanan ternak) 7 ASEP INDRA G. KORAMIL NGETOS Kerjasama dengan masyarakat serta menanam tepat waktu dan pengawasan konservasi tanah 1. Patroli gabungan bersama Polsek, Koramil dan Perhutani 2. Manajemen yang baik 3. Manajemen KPH perlu turun ke bawah (Petak hutan) 8 JUMINI LMDH JATI UNGGUL Ds. SUMBER URIP KEC. BERBEK Kami sangat mendukung Perum Perhutani KPH Nganjuk dalam rencana pengelolaan hutan yang dapat membantu kehidupan masyarakat sekitar hutan. Kawasan hutan di KPH Nganjuk dikelola cukup baik Kerjasama dengan MDH perlu ditingkatkan dan saling berinteraksi serta dibutuhkan bantuan dari Perum Perhutani bagi MDH
- 8. NO SUMBER INFORMASI/ STAKEHOLDER ASAL/JABATAN TANGGAPAN SARAN KETERANGAN 9 RUBINGAH LMDH JATI EMAS Dsn. Siwalan Ds. Sidorejo Kec. Sawahan Pengelolaan hutan oleh KPH Nganjuk dilaksanakan cukup baik dan sangat membantu perekonomian sekitar hutan Kerjasama perlu ditingkatkan, bantuan bibit empon2 untuk menambah penghasilan masyarakat sekitar hutan 10 LUKMAN ABADI TOKOH MASYARAKAT, Dsn. SEMPU DS.SAWAHAN, KEC. SAWAHAN Sangat setuju, sudah saatnya kita bersahabat dengan alam, selain menekan berbegai bencana, kita bisa mengambil manfaat baik langsung maupun tidak langsung. Tujuan bisnis tetap jala, bahkan harus lebih maju, tetapi hutan tetap lestari. Untuk itu perlu system pengelolaan yang benar dan baik. Pengelolaan hutan lestari akan memberikan optimalisasi manfaat, tangible maupun intangible secara berimbang. Pengelolaan hutan yang bernar juga dapat menekan social cost. Sistem pengelolaan harus applicable dan SDM Stakeholder harus terus diktingkatkan 11 NANANG SPd LMDH PURBO JATI DS. WILANGAN KEC. WILANGAN Program pengelolaan hutan di perhutani sangat baik, sangat mendukung pertumbuhan perekonomian masyarakat desa hutan Tingkatkan kerjasama dengan LMDH dan pembinaan SDM bagi petugas lapangan 12 PURWOTO KEC. BERBEK Sependapat dengan rencana pengelolaan HCVF dengan pertimbangan, hutan dan hasilnya merupakan asset bangsa dan Negara, penyeimbang ekosistem, sebagai paru-paru dunia, lading pekerjaan pesanggem Tingkatkan SDM Pengelola, SDM masy. Desa hutan melalui sosialisasi manfaat hutan dan hasil-2nya. CSR untuk masyarakat kurang mampu di pinggiran hutan
- 9. NO SUMBER INFORMASI/ STAKEHOLDER ASAL/JABATAN TANGGAPAN SARAN KETERANGAN 13 AHMAD ZAKIN DINAS PERTANIAN KAB. NGANJUK Belum pernah disinggung tentang pengelolaan konservasi untuk sumber mata air dan pemanfaatannya di kawasan hutan Perlu penanganan pengelolaan konservasi sumber mata air didalam kawasan hutan dan perlu kerja sama pengelolaan pemanfaatnnya. 14 CORNELIUS PITONO MAJELIS LINTAS AGAMA Secara pribadi saya sangat bangga dilibatkan dalam proses perencanaan pengelolaan HCVF oleh KPH Nganjuk dan sangat mendukung Meningkatkan kerja lapangan dan melibatkan masyarakat sekitar hutan dalam proses pengelolaan hutan lestari 15 WIRA HUNGGIANTO, SH MAJELIS AGAMA BUDHA NGANJUK Aplikasi di lapangan harus dilaksanakan dengan baik dan dperlukan pengawasan dari semua lapisan masyarakat Peningkatan kerjasama dengan stakeholder dalam pengelolaan hutan 16 SETIYANA DWINARTA S.Sos UPTD PMK Kab. Nganjuk Secara geografis hutan KPH Nganjuk rawan kebakaran, maka perlu ditingkatkan kerjasama dengan instansi terkait dengan cara pelatihan petugas lapangan Perlu adaya MOU antara KPH Nganjuk dengan PMK Kab. Nganjuk dalam rangka penanggulangan kebakaran hutan dan juga penyuluhan bagi MDH
- 10. LAPORAN PEMANGKU KEPENTINGAN (STAKEHOLDER REPORT) TERTULIS DARI MEDIA LANGSUNG (KONSULTASI PUBLIK) FSC FOREST MANAGEMENT CONTROLLED WOOD CERTIFICATION NO SUMBER INFORMASI/ STAKEHOLDER ASAL/JABATAN INFORMASI KETERANGAN 1 SETIYANA DWINARTA UPTD PMK KAB. NGANJUK 1. Telah mengadakan kerjasama pelatihan penanggulangan kebakaran hutan antara KPH Nganjuk dengan PBM Kab. Nganjuk 2. Agar tersedia sarana & prasaran pemadaman api 2 ASEP INDRA G. KORAMIL 18 NGETOS Perencanaan telah dilakukan dengan baik, operasional dilakukan sesuai dengan prosedur, perlindungan situs- situs khusus dilaksakana dengan baik, pengelolaan limbah belum berdampak, transportasi dapat dijangkau, dampak lingkungan : belum berdampak, perlindungan terhadap spesies-spesies langka dilakukan dengan baik, perlindungan terhadap tata air perlunya campur tangan Pemda, Tidak boleh ada penebangan liar untuk perlindungan terhadap tanah dan pencegahan erosi, terdapat himbauan larangan orang orang berburu, Melestarikan sumber air, penggunaan APD sesuai aturan, hubungan dengan masyarakat cukup baik, perlu bimbingan tentang lingkungan terhadap masyarakat, bukti kayu yang ditebang secara ilegal disimpan di TPK, tidak terdapat penebangan kayu yang melanggar hak-hak sipil dan tradisional ; tidak terdapat penebangan kayu di area NKT ; tidak terdapat penebangan kayu dari areal- areal yang dikonversi dari hutan dan ekosistem berhutan lainnya menjadi perkebunan atau penggunaan non hutan lainnya ; tidak terdapat bukti kayu dimana di tanam pohon hasil rekayasa genetika 3 NANANG SPd LMDH PURBO JATI -------sama dengan atas-----
- 11. NO SUMBER INFORMASI/ STAKEHOLDER ASAL/JABATAN INFORMASI KETERANGAN 4 SRIATUN LMDH PURBOJATI Operasional KPH Nganjuk terdapat tanaman tumpangsari bagi masyarakat, dilakukan pemeliharaan jalan, limbah (rencek) dimanfaatnkan oleh masyarakat sekitar hutan, pencegahan erosil dilakukan dengan baik karena penanaman dilakukan secara merata, terdapat perlindungan para pekerja dan memberikan hak-haknya, tidak terdapat larangan bagi masyarakat yang menanam lahan perhutani (sesuai aturan perhutani/tumpangsari). 5 CORNELIUS PITONO MAJELIS LINTAS AGAMA Technical : Observasi sedetail mungkin, menggunakan pupuk organic untuk keberlanjutan kesuburan tanah, Environment : bekerja sama secara baik dengan masyarakat/pendekatan terhadap masyarakat C.Wood : Dikelola dengan baik 6 HERYANTO KANTOR PERTANAHAN NGANJUK Aspek tehnical dan environment dilakukan sangat baik, aspek social ekonomi dilakukan dengan baik, C.wood dilakukan dengan baik
- 12. NO SUMBER INFORMASI/ STAKEHOLDER ASAL/JABATAN INFORMASI KETERANGAN 7 PURWOTO KEC. BERBEK Perencanaan telah dilakukan dengan baik, operasional dilakukan sesuai dengan perencanaan, perlindungan situs-situs khusus dijaga dan dilestarikan, pengelolaan limbah belum berdampak, transportasi dapat dijangkau, dampak lingkungan : dilakukan Amdal, perlindungan terhadap spesies-spesies langka dilakukan dengan pemasangan plang larangan, perlindungan terhadap tata air perlunya campur tangan Pemda, penanaman jenis tanaman yang cocok untuk perlindungan terhadap tanah dan pencegahan erosi, terdapat himbauan larangan orang orang berburu, Melestarikan sumber air dengan penghijauan, Keikutsertaan BPJS untuk pekerja, hubungan dengan masyarakat cukup baik, perlu bimbingan tentang lingkungan terhadap masyarakat, bukti kayu yang ditebang secara ilegal terukur/terdata, tidak terdapat penebangan kayu yang melanggar hak-hak sipil dan tradisional ; tidak terdapat penebangan kayu di area NKT ; tidak terdapat penebangan kayu dari areal-areal yang dikonversi dari hutan dan ekosistem berhutan lainnya menjadi perkebunan atau penggunaan non hutan lainnya ; tidak terdapat bukti kayu dimana di tanam pohon hasil rekayasa genetika 8 WIRA HUNGGIANTO SH MAJELIS AGAMA BUDHA Dari semua aspek dilakukan sesuai rencana
- 13. NO SUMBER INFORMASI/ STAKEHOLDER ASAL/JABATAN INFORMASI KETERANGAN 9 JUMINI LMDH JATI UNGGUL Perencanaan telah dilakukan dengan baik, operasional dilakukan sesuai dengan prosedur, perlindungan situs- situs khusus dilaksakana dengan baik, pengelolaan limbah belum berdampak, transportasi dapat dijangkau, dampak lingkungan : belum berdampak, perlindungan terhadap spesies-spesies langka dilakukan dengan baik, perlindungan terhadap tata air perlunya campur tangan Pemda, Tingkatkan penghijauan untuk perlindungan terhadap tanah dan pencegahan erosi, melindungi satwa liar, penggunaan APD , hubungan dengan masyarakat cukup baik, perlu bimbingan tentang lingkungan terhadap masyarakat, bukti kayu yang ditebang secara ilegal disimpan di TPK, tidak terdapat penebangan kayu yang melanggar hak-hak sipil dan tradisional ; tidak terdapat penebangan kayu di area NKT ; tidak terdapat penebangan kayu dari areal-areal yang dikonversi dari hutan dan ekosistem berhutan lainnya menjadi perkebunan atau penggunaan non hutan lainnya ; tidak terdapat bukti kayu dimana di tanam pohon hasil rekayasa genetika 10 SUDARMAJI KEMEN.LH & KEHUTANAN RI Dari semua aspek dilakukan dengan baik dan tidak terdapat pelanggaran penebangan kayu berdasarkan prinsip FSC controlled wood
- 14. NO SUMBER INFORMASI/ STAKEHOLDER ASAL/JABATAN INFORMASI KETERANGAN 11 JUKI S DNSOSNAKERTRANS KAB.NGANJUK Perencanaan telah dilakukan dengan baik, operasional dilakukan sesuai dengan prosedur, perlindungan situs- situs khusus dilaksakana dengan baik, pengelolaan limbah belum berdampak, transportasi dapat dijangkau, dampak lingkungan : belum berdampak, perlindungan terhadap spesies-spesies langka dilakukan dengan baik, perlindungan terhadap tata air perlunya campur tangan Pemda, Tidak melakukan penebangan di lokasi KPS untuk perlindungan terhadap tanah dan pencegahan erosi, melindungi satwa liar, Telah diwajibkan penggunaan APD , hubungan dengan masyarakat cukup baik, perlu bimbingan tentang lingkungan terhadap masyarakat, bukti kayu yang ditebang secara ilegal disimpan di TPK, tidak terdapat penebangan kayu yang melanggar hak-hak sipil dan tradisional ; tidak terdapat penebangan kayu di area NKT ; tidak terdapat penebangan kayu dari areal-areal yang dikonversi dari hutan dan ekosistem berhutan lainnya menjadi perkebunan atau penggunaan non hutan lainnya ; tidak terdapat bukti kayu dimana di tanam pohon hasil rekayasa genetika