Pemerintah berfokus membangkitkan UMKM untuk memulihkan ekonomi nasional dari pandemi. Hal ini dilakukan melalui skema pembiayaan, perkuatan modal, dan kolaborasi antar kementerian serta swasta untuk mendukung UMKM, seperti program PEN untuk UMKM senilai Rp123 triliun. Kolaborasi diperlukan agar dukungan terkoordinasi dan tepat sasaran guna membangkitkan UMKM secepat mungkin.

1. Gotong-Royong dan
Kolaborasi Demi
Kebangkitan UMKM
www.kemenkopukm.go.id Call Center 1500 587
H.08
Platform Digital Belanja
Pemerintah/BUMN
untuk UMKM
H.12
Dorong Laju “Sekoci”
PEN Penyelamat UMKM
di Tengah Pandemi
H.16
UMKM Penopang
Kelangsungan Wisata
Danau Toba
@KemenkopUKM
KEMENKOPUKM
Edisi No. 06 / Agustus 2020
K e m e n t e r i a n K o p e r a s i d a n U K M R e p u b l i k I n d o n e s i a

2. Penanggung Jawab: Rully Indrawan Redaktur: Hariyanto Redaktur Pelaksana: Sahrul Penyunting/Editor:
Muhammad Maulana, Muhammad Ali, I Gusti Putu Randy Desain: Adhiguna Suryadi, Mulyadi Fotografer: Topik,
Kurniawan, Tommy Sekretariat: Nurlailah, Ali Imron Rasidi, Melinda, Fira Desiana Nasril, Suhandi, Imam Ahmad Al
Hushori, Rr. Dwitya Suci, Pradityo Ariwibowo, Muhammad Kamal, Wira Suanda.
2
Pandemi Covid-19 bukan semata cerita tentang satu
negeri yang terdampak melainkan 215 negara yang
menghadapi persoalan serupa. Seluruhnya sedang mencari
formula paling tepat sasaran untuk membangkitkan
perekonomian yang luluh lantak karena terhantam dampak.
Indonesia sejatinya memiliki formula jitu untuk
memulihkan ibu pertiwi segera dari akibat pandemi.
Keberpihakan pada UMKM dan berbagai upaya untuk
membangkitkan pelakunya yang sempat terpuruk bisa
menjadi kunci yang nyata untuk menyelesaikan persoalan
bangsa ini.
Hal itu yang kemudian disadari benar oleh Pemerintah
saat ini. Kementerian Koperasi dan UKM menginisiasi
berbagai formula untuk memperkuat kembali UMKM baik
dari sisi pembiayaan usaha, integrasinya dengan platform
digital, hingga daya saing sumber daya manusianya.
Bukan semata kredit atau pinjaman, bahkan hibah pun
dikucurkan agar pelaku usaha mikro terjauh dari ancaman
kebangkrutan. Di sisi lain, literasi digital pun terus diperluas
karena saat ini baru sekitar 3 persen saja UMKM di tanah air
yang melek teknologi.
Padahal usaha-usaha yang bertahan di tengah pandemi
selama ini adalah usaha yang mengedepankan platform
digital dalam operasional bisnisnya.
Banyak lembaga bergengsi memproyeksikan Indonesia
pada level yang prospektif pascapandemi. Sementara
kenyataan yang terjadi saat ini, negara-negara yang selama
ini dianggap memiliki fondasi ekonomi yang kuat dan maju
justru jatuh tersuruk dalam jurang resesi.
Bahkan Presiden Joko Widodo mengajak seluruh elemen
masyarakat di tanah air untuk membajak momentum
pandemi dalam rangka mengejar ketertinggalan sekaligus
meraih peluang untuk menjadikan bangsa ini semakin maju.
Bukan isapan jempol, modal bangsa ini cukup besar
bukan semata dari sisi sumber daya manusia melainkan
cadangan sumber daya alam yang melimpah. Potensinya
sejatinya cukup untuk menjadikan seluruh rakyatnya berdiri
di atas kaki sendiri. Berdikari. Barangkali modalnya hanya
cukup dengan keyakinan, semangat, dan optimisme.
Sebab dengan gotong royong dan kolaborasi semua hal
akan lebih mudah teratasi. Bukankah koperasi sudah lama
mengajarkannya kepada bangsa ini. Mari kita kembali pada
asas yang sejak lama diyakini bahwa perekonomian disusun
sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan.
Salam kebangkitan Koperasi dan UMKM!
Membangkitkan UMKM,
Memulihkan Negeri dari Pandemi
06
10
14
Kemenkop UKM Rilis Aturan Tata Cara
Debitur Koperasi Ajukan Subsidi Bunga
Kredit
Deputi SDM Genjot Pelatihan di Sejumlah
Daerah
BPUM dalam Asa Pelaku Usaha Mikro
Daftar Isi

3. P
emerintah sangat meyakini untuk
menyelamatkan dan memulihkan
perekonomian nasional, membangkitkan
eksistensi UMKM menjadi kunci yang nyata.
Oleh karena itu Menteri Koperasi dan UKM Teten
Masduki, menyiapkan segala sumber daya yang
memungkinkan untuk mendukung kebangkitan UMKM
sebagai jalan pemulihan ekonomi nasional.
“Untuk menyelamatkan perekonomian
nasional, pemerintah fokus untuk menguatkan dan
membangkitkan eksistensi UMKM. Pasalnya, 99% pelaku
usaha di Indonesia adalah UMKM. Untuk menyelamatkan
ekonomi Indonesia, maka kita harus menyelamatkan
UMKM terlebih dahulu,” ungkap Teten.
Ketika krisis pada 1998, UMKM menjadi penopang dan penyelamat
perekonomian, maka harapan serupa disematkan pada sektor ini ketika kini
badai pandemi Covid-19 menghantam.
Gotong-Royong dan Kolaborasi
Demi Kebangkitan UMKM
Sejumlah skema pembiayaan dan perkuatan modal
bagi UMKM diinisiasi sebagai bagian dari instruksi
Presiden Joko Widodo yang menginginkan keberpihakan
pada UMKM yang terdampak pandemi.
Salah satu skema itu adalah program Pemulihan
Ekonomi Nasional (PEN) untuk UMKM yang nilainya
mencapai Rp123,46 triliun dari total keseluruhan dana
PEN Rp659 triliun, ditambah lagi program-program
lainnya. Itu semua digelontorkan pemerintah agar
ekonomi masyarakat tumbuh kembali.
Meski begitu, Teten mengakui bahwa untuk
membangkitkan kembali UMKM di kancah
perekonomian nasional, butuh kolaborasi dan gotong-
royong dari semua pihak, termasuk pihak swasta serta
3Agustus 2020
Laporan Utama

4. sinergi antar kementerian dan lembaga.
Pihaknya menekankan pentingnya gotong royong
dan kolaborasi untuk memulihkan bisnis UMKM.
Bahkan, sejak awal pandemi terjadi, yang dikedepankan
Kementerian Koperasi dan UKM adalah gotong royong,
karena ada refocussing dan restrukturisasi anggaran
terkait program yang sebelumnya direncanakan,
kemudian menjadi berbeda, maka harus didesain ulang
serta disesuaikan. Bagi Teten, kolaborasi menjadi kata
kunci dalam kondisi pandemi.
Kolaborasi Kementerian Koperasi dan UKM dilakukan
salah satunya dengan Kementerian BUMN dalam upaya
membantu pemulihan dan mengembangkan koperasi
dan UMKM. “Penandatanganan kolaborasi ini terkait
pengembangan dan pembinaan koperasi dan UMKM di
Indonesia,” kata Teten.
Ruang lingkup kesepakatan ini meliputi
pendampingan dan pengembangan SDM, penyediaan
bahan baku, logistik, dan pemasaran melalui digital
platform, dalam hal pengembangan dan pembinaan
KUMKM.
“Penandatanganan kesepakatan ini diharapkan
menjadi payung hukum, yang mendorong perusahaan
BUMN untuk turut mendukung pengembangan dan
pembinaan KUMKM di Indonesia, baik dalam hal
pendampingan, penyediaan bahan baku, logistik,
penyerapan produk KUMKM dan pemasaran melalui
platform digital,” kata Teten.
Lebih dari itu, Teten sangat berharap perusahaan
BUMN dapat menjadi offtaker dan dapat menampung
produk-produk koperasi, petani, nelayan, UKM produsen,
maupun kelompok tani dan Gapoktan.
“Misalnya ada Perinus yang akan berkolaborasi
dengan BGR Logistics dan LPDB KUMKM untuk
menyerap produk dari hulu, dan dipasarkan di warung-
warung,” kata Teten.
Aktivitas itu diwujudkan dalam wadah program
bertajuk gerakan Belanja di Warung Tetangga yang
melibatkan 3,5 juta warung. Teten berharap hal itu
bisa memperkuat jaringan distribusi nasional. Ia
menyampaikan apresiasi kepada Kementerian BUMN
atas dukungan dan kerja sama yang telah terjalin
dengan KemenkopUKM.
Sementara itu, Menteri BUMN Erick Tohir
menegaskan bahwa keberpihakan terhadap koperasi
dan UMKM wajib dilakukan. Dimana sumber daya
4

5. akan turunkan Irjen ke daerah-daerah yang masih sedikit
penyerapan anggarannya,” kata Tito.
Tito mengatakan, pihaknya sebagai salah satu
anggota dewan pengarah Tim Pemulihan Ekonomi
Nasional yang dipimpin Menteri BUMN Erik Tohir,
melihat salah satu skema PEN yang cukup besar dan
masif adalah UMKM.
Karena itu, Kemendagri yang bisa dibilang
sebagai jembatan antara pusat dan daerah, juga ingin
memastikan penyaluran skema bantuan ke UMKM bisa
secepatnya terserap. “Data 99 persen data WNI ada
di kami, yaitu di Ditjen Dukcapil, kami juga memiliki
jangkauan sampai ke desa-desa, di mana nantinya tim
penggerak PKK akan diterjunkan untuk membagikan
masker ke masyarakat. Masker tersebut kami serap dari
UMKM,” kata Tito
Banpres Produktif
Terkait program Bantuan Presiden Produktif Usaha
Mikro (Banpres PUM), KemenkopUKM bersama Badan
Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
bersinergi untuk memastikan penerima Banpres tepat
sasaran. Program sebesar Rp2,4 juta bagi pelaku usaha
mikro tersebut, ditargetkan akan ada sebanyak 12 juta
hingga September 2020 akan mendapatkan bantuan
tersebut.
Dalam hal ini, data penerima menjadi kunci
sukses agar Banpres PUM tepat sasaran. Untuk itu,
KemenkopUKM bersinergi dengan BPKP dalam
melakukan cleansing data penerima usaha mikro.
Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh mengatakan,
cleansing data akan dilakukan agar persyaratan
penerima Banpres Usaha Mikro sebesar Rp2,4 juta
kepada 12 juta penerima, terpenuhi. Menurut Ateh,
kriteria yang harus dipenuhi diantaranya adalah belum
pernah menerima pinjaman dari perbankan, dan pelaku
usaha mikro.
“Cleansing data akan dilakukan secara teliti. Penerima
ada persyaratannya, seperti non bankable, pelaku usaha
mikro dan harus sebagai data baru,” kata Ateh.
Ateh menjelaskan, pihaknya juga akan melakukan
pengecekan data, dengan sistem informasi kredit
program (SIKP) di Kementerian Keuangan, hingga ke
tingkat daerah, untuk memastikan penerima Banpres
Produktif Usaha Mikro clear. Ia menegaskan, kerja sama
tersebut untuk integrasi data agar tepat sasaran.
“Kami cek dulu datanya, termasuk dari SIKP di
Kemenkeu. Kami juga meminta data dari daerah. Cek
semua di daerah. Intinya integrasi data. Kerja sama ini
yang terpenting adalah tepat sasaran. Targetnya 12 juta
penerima sampai September 2020,” kata Kepala BPKP.
yang dimiliki BUMN yang tersebar di berbagai
wilayah di Indonesia dapat dioptimalkan dalam upaya
pengembangan UMKM, termasuk koperasi. “Saya
berharap, dengan sinergi tersebut pelaku UMKM yang
terdampak COVID-19 bisa segera bangkit,” kata Erick.
Erick mencontohkan kerja sama yang sudah
dilakukan antara Bank BRI, PNM, dan Pegadaian dalam
membangun program Satu Data. “Selama banyak
yang mempertanyakan terkait data UMKM. Kerja sama
itu mengkongritkan ketersediaan data KUMKM yang
akurat”, ujar Erick.
Tahun depan, lanjut Erick, akan ada sinergi antara
Smesco Indonesia dengan Sarinah. Dimana Smesco akan
berperan sebagai coaching dan lab, sedangkan Sarinah
menjadi pusat trading produk UMKM.
Erick juga menyebutkan program Pasar Digital (PaDI)
UMKM sebagai bentuk riil dari kerja sama antara dua
kementerian ini. Melalui program ini, sektor UMKM
mendapatkan kesempatan untuk memaksimalkan
peluang pengeluaran capex (capital expenditure/belanja
modal) dari perusahaan-perusahaan BUMN.
Dengan peluang tersebut, maka pangsa pasar
UMKM akan lebih banyak ditangkap BUMN. Sebagai
tahap awal akan diikutsertakan sembilan BUMN untuk
terlibat dalam program tersebut. “Selanjutnya, tahun
depan, akan menjadi 30 BUMN dan setelah Juni 2021
diharapkan seluruh BUMN bisa terlibat dalam program
tersebut,” kata Erick.
Selain itu, Erick menjelaskan, sudah keluarkan
Peraturan Menteri BUMN yang menyebutkan bahwa
tender senilai Rp250 juta hingga Rp14 miliar tidak
boleh diikuti oleh BUMN. “Tapi, kita dorong UMKM ikut
tender. Ini akan kita lakukan bertahap agar UMKM bisa
terdorong tumbuh besar,” kata Erick.
Tak hanya dengan KemenBUMN, KemenkopUKM
pun menjalin kerja sama dengan Kementerian Dalam
Negeri yang sepakat dalam menggerakkan roda
perekonomian, khususnya UMKM di daerah. Selain
program reguler, yaitu pemberdayaan UMKM, juga
percepatan program PEN dan kerja sama dalam
penyediaan database UMKM.
Mendagri Tito Karnavian mengatakan, salah
satu upaya menghadapi permasalahan dampak
sosial ekonomi ini adalah dengan merealisasikan
anggaran, khususnya ke daerah. “Presiden juga sudah
menyampaikan, secepatnya harus ada uang beredar dan
kegiatan ekonomi harus mulai pulih kembali,” kata Tito.
Pihaknya juga sudah mengumpulkan 548 Kepala
Daerah agar segera mempercepat penyerapan
anggaran. ”Saya memberikan apresiasi pada daerah
yang mampu menyerap sampai 47,4 persen, namun ada
juga yang masih di bawah 25 persen. Kepada mereka
saya berikan peringatan, dan akan saya lakukan evaluasi
awal September 2020. Jika tak ada peningkatan, saya
5Agustus 2020

6. Kemenkop UKM
Rilis Aturan Tata
Cara Debitur
Koperasi Ajukan
Subsidi Bunga
Kredit
D
ampak wabah Covid-19 yang memukul
usaha mikro, kecil dan menengah
(UMKM) telah memicu pemerintah
mengeluarkan stimulus untuk menjaga
daya tahan dan memulihkan kelompok usaha rakyat
ini. Salah satunya, melalui Permenkeu No. 85 Tahun
2020 tentang Tata Cara Pemberian Subsidi Bunga/
Subsidi Margin untuk Kredit/Pembiayaan untuk
UMKM.
Melalui beleid ini semua sektor UMKM dapat
mengajukan subsidi bunga kredit/subsidi margin,
tak terkecuali debitur koperasi. Bahkan secara
khusus, Kementerian Koperasi dan UKM menerbitkan
Permenkop UKM No. 22 Tahun 2020 tentang Tata
Cara Penyampaian Debitur Koperasi dalam Rangka
Pemberian Subsidi Bunga/Subsidi Margin untuk
Kredit/Pembiayaan bagi UMKM.
Dalam Permenkop UKM yang ditandatangani
6
#SiapBersamaKUMKM

7. Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki pada 19
Agustus 2020, diterangkan aturan ini dibuat untuk
melindungi dan mendukung UMKM sebagai bagian
dari pemulihan ekonomi nasional. Sekaligus juga
ditetapkan Permenkop No. 22 Tahun 2020 berlaku
sampai 31 Desember 2020.
Terbitnya aturan ini merupakan amanat dari
Permenkeu yang menyatakan Kementerian Koperasi
dan UKM membuat ketentuan tentang tata cara
pemberian data oleh debitur koperasi.
Ada sejumlah ketentuan tata cara yang harus
dipenuhi calon penerima program yang ditegaskan
dalam beleid ini.
“Koperasi menyampaikan daftar usulan debitur
koperasi sebagai calon penerima program subsidi
bunga kredit/subsidi margin sebagaimana diatur
dalam Permenkeu No. 85 Tahun 2020,” kata Menkop
UKM sebagaimana tertulis pada Permenkop UKM
tersebut.
Selanjutnya, BLU menyampaikan data debitur
koperasi tersebut kepada Kementerian Koperasi
dan UKM. Ditegaskan, data yang diserahkan adalah
usulan calon penerima program. Tahap berikutnya,
Kemenkop UKM masih akan melakukan pembersihan
data calon penerima program sesuai dengan kriteria
yang ditetapkan. Adapun BLU yang dimaksud adalah
lembaga yang melakukan pengelolaan dana bergulir.
“Kemenkop UKM menyampaikan data
debitur koperasi yang memenuhi kriteria kepada
Kementerian Keuangan,” demikian tertulis dalam
beleid ini.
Dalam tata cara ditegaskan tiga ketentuan
mengenai data debitur yang harus memuat: (1)
identitas debitur, yaitu nomor rekening dan NIK;
(2), data transaksi kredit/pembiayaan, yaitu tanggal
transaksi, Baki Debet, angsuran pokok, jumlah
hari bunga/margin, nominal bunga/margin yang
dikenakan Penyalur termasuk subsidi bunga /subsidi
margin; (3) data perhitungan subsidi bunga/subsidi
margin.
Mengacu Permenkeu No. 85 Tahun 2020, subsidi
bunga/subsidi margin diberikan kepada debitur
UMKM dengan plafon kredit/pembiayaan maksimal
Rp 10 miliar. Permenkeu juga sudah menyusun
kriteria penerima program subsidi, antara lain
memiliki baki debet kredit/pembiayaan sampai 29
Februari 2020, non-performing loan (NPL) lancar dan
tidak termasuk dalam daftar hitam nasional untuk
plafon kredit di atas Rp 50 juta.
Menkop UKM beberapa waktu lalu mengatakan
subsidi bunga kredit/pembiayaan memberikan solusi
pasti bagi para pelaku UMKM di saat pandemik
sekaligus mempercepat pemulihan ekonomi nasional.
1. Identitas debitur:
yaitu nomor
rekening dan NIK
Tiga Ketentuan
Data Debitur
2. Data transaksi kredit:
tanggal transaksi,
baki debet, angsuran
pokok, jumlah hari
dan nominal bunga.
3. Data perhitungan
subsidi bunga/
margin.
7Agustus 2020

8. T
iga platform digital diluncurkan secara
khusus bagi pelaku UMKM pada peringatan
HUT-ke 75 Republik Indonesia. Ini bukan
sekedar platform belanja digital biasa, tapi
platform belanja UMKM untuk pengadaan barang dan
jasa pemerintah/BUMN.
Ini adalah janji pemerintah untuk mengikutsertakan
dan memprioritaskan UMKM dalam pengadaan barang
dan jasa pemerintah/BUMN. Presiden Joko Widodo
dalam berbagai kesempatan mengatakan UMKM harus
masuk dalam katalog elektronik (e-catalogue) untuk
pengadaan barang dan jasa pemerintah/lembaga.
Presiden ingin produk UMKM menjadi tuan rumah di
negeri sendiri.
Janji kini berwujud. Pasar Digital (PaDi) UMKM, Bela
Pengadaan, dan Laman UKM masing-masing dihadirkan
Kementerian BUMN, Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dan Kementerian
Koperasi dan UKM.
Seremoni peluncuran dihadiri Menteri Koperasi
dan UKM Teten Masduki, Menteri BUMN Erick Tohir,
Ketua LKPP Roni Dwi Susanto dan disaksikan Menko
Kemaritiman dan Investasi Luhut B. Panjaitan.
Ketiga platform diharapkan mampu mendorong
transaksi belanja pemerintah maupun BUMN kepada
UMKM. Hal ini juga didorong oleh Gerakan Nasional
Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI) yang diluncurkan
sejak 14 Mei 2020. Melalui Gernas BBI mendorong
masyarakat untuk bangga menggunakan buatan
Indonesia, serta mendorong UMKM terbiasa dengan
pemasaran online.
“Dengan peningkatan belanja khususnya kepada
Platform Digital Belanja
Pemerintah/BUMN
untuk UMKM
8
#SiapBersamaKUMKM

9. Hingga Rabu, 12 Agustus 2020, sebanyak 6 (enam)
e-Marketplace telah bergabung dalam Aplikasi Bela
Pengadaan, yaitu Bhinneka, Blibli, Bukalapak, Gojek,
Grab, dan Shopee.
“Aplikasi Bela Pengadaan akan terus kami kembangkan
dan kami perluas daya manfaatnya melalui integrasi
dengan aplikasi pengadaan yang telah dikembangkan
oleh K/L/PD dan BUMN yang menyediakan fitur khusus
untuk Usaha Mikro dan Kecil,” ujar Roni.
Selanjutnya melalui Laman UKM di portal Pengadaan
Nasional, seluruh pihak baik masyarakat, pemerintah
maupun swasta dapat memonitor dan mencari informasi
mengenai perkembangan UMKM di Indonesia yang
berkaitan dengan pengadaan barang/jasa pemerintah.
Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki
mengapresiasi atas diluncurkanya PaDi UMKM dari
Kementerian BUMN, Bela Pengadaan dari LKPP dan
Laman UKM dari Kementerian Koperasi dan UKM.
“Ini merupakan bukti nyata bentuk keberpihakan
pemerintah kepada UKM agar bisa memperluas pasar
sekaligus belajar untuk bisa lebih professional atau naik
kelas dari segi kualitas dan pengelolaan usaha,” ujar
MenkopUKM.
Teten Masduki menambahkan, “pemerintah akan
terus berupaya mendorong pelaku UMKM untuk siap
dan terdaftar sebagai penyedia dengan mengakurasi
pelaku UMKM yang siap melalui pelatihan dan
pendampingan, fasilitasi standardisasi global, dan
fasilitasi dukungan akses pembiayaan.”
Belanja BUMN pada UMKM juga mengutamakan
pada produk hasil karya dalam negeri atau produk
yang Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN)-nya
relatif tinggi. Hal ini juga didukung dengan kualitas
produk dalam negeri yang saat ini sudah jauh lebih
baik.
Laman UKM tersedia pada portal Pengadaan
Nasional. Laman UKM menyajikan informasi tentang
jumlah pelaku Usaha Kecil, potensi nilai belanja
pengadaan untuk Usaha Kecil, dan jenis komoditas
pada katalog elektronik yang dijual oleh Usaha Kecil.
Informasi-informasi tersebut dapat diperoleh pelaku
UMKM dengan mudah.
UMKM, akan mendorong perekonomian untuk bergerak
lagi, sehingga pemulihan ekonomi diharapkan akan lebih
cepat. Peran BUMN salah satunya diwujudkan melalui
PaDi UMKM ini. Ditambah lagi jika platform tersebut
dikoneksikan dengan Bela Pengadaan dan Laman UKM,
saya yakin semakin memperluas ekosistem bagi UMKM,”
ujar Erick Thohir yang juga ditunjuk sebagai Ketua
Pelaksana Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan
Ekonomi Nasional.
PaDi UMKM merupakan platform digital yang
mempertemukan UMKM dengan BUMN, sehingga
memberi ruang dan peluang bagi UMKM untuk
mendapatkan transaksi dari BUMN serta kesempatan
dalam memperoleh pembiayaan dari BUMN. Platform
ini juga akan mendorong terciptanya efisiensi dan
transparansi khususnya di lingkungan BUMN dalam
proses pengadaan barang dan jasa.
Erick mengatakan saat ini PaDi UMKM masih
kolaborasi sembilan BUMN, yaitu BRI, Pegadaian, PNM,
Pertamina, PP, Pupuk Indonesia, Telkom, Waskita Karya,
dan Wijaya Karya, namun belanja BUMN pada UMKM
juga tetap akan didorong melalui sarana di luar PaDi
UMKM.
“Saya ingin dimulai dulu dengan 9 BUMN ini dan kita
lihat 2-3 bulan ke depan. Kita lakukan evaluasi dan jika
hasilnya baik, akan kita perluas implementasinya pada
BUMN lainnya. Karena saya ingin semua dimulai secara
baik,” ujar Erick Thohir.
Paket Transaksi
Adapun Bela Pengadaan, merupakan sarana
bagi UKM dalam mendapatkan permintaan belanja
dari Pemerintah melalui Kementerian atau Lembaga
termasuk Pemerintah Daerah.
Aplikasi Bela Pengadaan dibangun dalam rangka
pemenuhan kebutuhan barang/jasa pemerintah dengan
nilai nominal sampai dengan Rp50 juta (lima puluh juta
rupiah) per paket pengadaan/transaksi.
LKPP telah mengundang seluruh pelaku usaha
e-Marketplace (Penyelenggara Perdagangan Melalui
Sistem Elektronik) untuk berkolaborasi dalam
menyelenggarakan Aplikasi Bela Pengadaan ini.
9Agustus 2020

10. D
eputi bidang Pengembangan Sumber
Daya Manusia Kementerian Koperasi
dan UKM terus memacu percepatan
pertumbuhan ekonomi di sejumlah daerah
melalui berbagai kegiatan pelatihan bagi pegiat koperasi
serta pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
Ini dilakukan sebagai wujud mendukung program
percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).
Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya
Manusia Kemenkop UKM, Arif Rahman Hakim
mengatakan, pelatihan yang diselenggarakan sekarang
ini salah satu tujuannya adalah memacu percepatan
Deputi SDM Genjot PelatihanDeputi SDM Genjot Pelatihan
di Sejumlah Daerahdi Sejumlah Daerah
pertumbuhan ekonomi di daerah-daerah.
Jenis pelatihan di antaranya, pelatihan perkoperasian
bagi koperasi wanita, pelatihan kewirausahaan sektor
pertanian/perkebunan dan perikanan/peternakan,
pelatihan kewirausahaan perhutanan sosial, pelatihan
peningkatan strategi bisnis wirausaha, serta pelatihan
kewirausahaan bidang fesyen.
“Kami telah memilih daerah-daerah yang dijadikan
sebagai lokasi kegiatan pelatihan yakni lima daerah
wisata unggulan dan sejumlah daerah yang diidentifikasi
sebagai pusat lahirnya wirausaha-wirausaha muda, salah
satunya Purwokerto,” kata Arif.
10
#SiapBersamaKUMKM

11. Dalam pelatihan tersebut pihaknya selalu
menekankan agar pelaku optimistis, bersemangat, bisa
bertahan, bangkit, dan tetap tumbuh, di tengah situasi
serba sulit akibat pandemi Covid-19.
“Pelatihan-pelatihan kami desain untuk menjawab
permasalahan-permasalahan yang memang ada
sekarang ini, antara lain adalah permasalahan pemasaran
yang menurunkan pemasaran mereka,” ujar Arif.
Selain itu, kesulitan-kesulitan di dalam mengakses ke
sumber-sumber pembiayaan, keterampilan-keterampilan
yang dibutuhkan untuk produk-produk tertentu yang
permintaannya tumbuh pada masa pandemi seperti
sekarang ini.
Deputi SDM tidak hanya sebatas memberikan
pelatihan, tetapi juga melakukan pendampingan-
pendampingan melalui Dinas Koperasi setempat. Selain
itu, ada juga pendampingan melalui layanan konsultasi
yang dilaksanakan Smesco Indonesia. Misalnya,
konsultasi dalam bidang pemasaran.
“Kami juga bersinergi dengan para pelaku atau
pegiat pemberdayaan UMKM terutama marketplace
yang sudah eksis sekarang ini, kami libatkan untuk
melatih di bidang digitalisasi pemasaran,” kata Arif. Ia
menambahkan, pihaknya akan memberikan bantuan
modal usaha sebesar Rp12 juta bagi peserta terbaik yang
mengikuti pelatihan tersebut.
Digitalisasi UMKM
Terkait dengan digitalisasi UMKM, Asisten Deputi
Pengembangan Kewirausahaan sekaligus plt. Asdep
Peran Serta Masyarakat Kemenkop dan UKM, Nasrun
Siagian mengatakan bahwa Kemenkop dan UKM hadir
untuk membantu UMKM dalam bentuk pelatihan.
Semua jenis pelatihan di Deputi Bidang SDM,
mengalokasikan jam pelajaran untuk pelatihan
digitalisasi UMKM. Difokuskan pada digitalisasi
pencatatan laporan keuangan, dan digitalisasi
pemasaran (digital marketing).
Untuk mewujudkan digitalisasi tersebut Kementerian
Koperasi dan UKM membangun kolaborasi dengan
platform marketplace, seperti Blibli, Lazada, Tokopedia,
Shopee, Bukalapak serta WhatsApp Business, Instagram,
dan Facebook
“Kami juga bekerja sama dengan startup di bidang
pertanian dan perikanan seperti Tanihub, Sayurbox,
Ekosis, serta untuk pembiayaan bekerja sama dengan
Hara, Modal rakyat dan Alami” kata Nasrun.
Dengan kerja sama tersebut, diharapkan UMKM
dapat meningkatkan omzet, dan eksis kembali. Selama
masa PSBB penjualan UMKM menurun, dan dengan
bergabung dalam ekosistem digital UMKM, akan
memutus mata rantai pemasaran yang panjang.
11Agustus 2020

12. I
barat aksi akrobatik, Lembaga Penyaluran Dana
Bergulir Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah
(LPDB-KUMKM) tak henti mencari terobosan
untuk mempercepat penyaluran dana Pemulihan
Ekonomi Nasional (PEN) kepada koperasi dan UMKM.
PEN yang sejak awal memang dirancang sebagai
“sekoci” penyelamat untuk memulihkan usaha pelaku
koperasi dan UMKM yang terdampak pandemi itu
dianggarkan sebesar Rp1 triliun.
Bentuknya berupa modal kerja baru bagi pelaku
koperasi dan UMKM serta ditargetkan tersalur kepada
266 koperasi dan 4,8 juta UMKM. Dana tersebut untuk
DORONG LAJU“SEKOCI”
PEN PENYELAMAT UMKM
DI TENGAH PANDEMI
mendukung permodalan koperasi di luar Rp1,85 triliun
yang sudah dialokasikan sebelumnya.
Maka saat ini LPDB-KUMKM menggunakan dana Rp
1 triliun tersebut untuk tambahan modal kerja baru bagi
koperasi simpan pinjam. Pola penyalurannya dilakukan
sama dengan pinjaman/pembiayaan pada umumnya.
Setiap koperasi yang memenuhi syarat bisa langsung
mengajukan permohonan ke LPDB-KUMKM dengan
jaminan bunga yang lebih murah.
Hingga kini realisasi penyaluran tambahan modal
kerja baru sudah mencapai 61,34% dan ditargetkan 100%
sampai September 2020. Direktur Utama LPDB-KUMKM,
12
#SiapBersamaKUMKM

13. Supomo, mengharapkan dengan stimulus tersebut
pelaku koperasi dan UMKM bisa memiliki kecukupan
modal usaha sehingga produktivitasnya meningkat di
tengah pandemi COVID-19.
“Dengan fasilitas pinjaman ini, jangka waktu
pinjaman maksimal lima tahun, dengan plafon maksimal
yang diberikan sebesar Rp100 miliar. Mitra koperasi
penerima dana ini bisa mendapatkan bunga murah
maksimal tiga persen menurun untuk konvensional, dan
bagi hasil dari pendapatan kotor untuk pembiayaan
syariah,” kata Supomo.
Diakuinya bahwa dalam menyalurkan dana
tambahan modal kerja terdapat beberapa hambatan. Di
antaranya adalah koperasi calon penerima dana masih
ragu-ragu untuk menyalurkan pinjaman ke anggotanya
yang merupakan pelaku UMKM. Pasalnya wabah
COVID-19 masih menjadi momok bagi sebagian pelaku
usaha sehingga membuat produktivitasnya belum
optimal.
“Dengan kondisi COVID-19 beberapa koperasi masih
berhitung terkait kapan pandemi ini akan berakhir jadi
mereka nggak sekadar meminta pinjaman untuk modal
kerja tapi juga berpikir bagaimana menyalurkannya,”
ungkap Supomo.
Satgas Monitoring
LPDB-KUMKM pun masih tetap secara intensif
melakukan koordinasi untuk melakukan percepatan
penyaluran dana PEN tersebut, salah satunya melalui
optimalisasi peran Satgas Monitoring.
Satgas Monitoring bertugas sebagai ujung tombak
LPDB-KUMKM untuk menjaring koperasi-koperasi
potensial di daerah untuk dapat mengakses program
pemerintah. Saat ini, Satgas Monitoring tersebar di 5
(lima) wilayah, yakni Provinsi Jawa Timur (Surabaya),
Jawa Tengah (Semarang), Sulawesi Selatan (Makassar),
Jawa Barat (Bandung), dan Riau. Demi mendukung
tugas-tugas Satgas Monitoring, LPDB-KUMKM
menyiapkan sejumlah perangkat bagi mereka.
“UMKM memiliki peran strategis dalam menopang
pertumbuhan ekonomi nasional setelah terdampak
pandemi COVID-19. Maka ini harus menjadi perhatian
khusus,” katanya.
Sejauh ini kontribusi UMKM terhadap PDB Indonesia
yang terus meningkat sampai sekitar 60% di masa
prapandemi. Penyerapan tenaga kerja oleh UMKM juga
tinggi dan terus bertumbuh mencapai 96,99% – 97,22%
dengan jumlah pelaku UMKM mencapai 62 juta atau
sekitar 98% dari pelaku usaha nasional.
Di tengah pandemi, UMKM di Indonesia bahkan
masih diyakini bisa berkontribusi menyelamatkan
perekonomian nasional. Berkaca pada krisis yang
terjadi di tahun 1998 dimana kala itu UMKM sebagai
penopang perekonomian ketika justru usaha besar dan
konglomerasi bertumbangan. UMKM saat itu terbukti
tetap tangguh, kokoh tak goyah dengan hantaman
krisis politik yang kemudian berlanjut ke krisis keuangan
dan ekonomi. Tak hanya itu, sektor UMKM terbukti bisa
menjadi trigger terhadap pemulihan ekonomi nasional.
Meskipun kini kondisinya beda sebab pandemi
mendatangkan dampak bagi semua sendi kehidupan
termasuk UMKM. Usaha besar terpuruk, pun demikian
UMKM. Termasuk pula yang mikro dan ultra mikro yang
bersifat harian.
Peluang justru terlihat untuk sektor pertanian
mengalami pertumbuhan sekitar 16 persen. Maka
melalui berbagai strategi yang disiapkan pemerintah
melalui PEN benar-benar berupaya untuk fokus
membangkitkan UMKM agar tetap mampu menjadi
penopang perekonomian.
Total anggaran yang disiapkan sebesar Rp123,466
triliun, terbagi menjadi 6 penyaluran. Pertama, subsidi
bunga yang ditargetkan Rp35,286 triliun. Kedua,
penempatan dana untuk restrukturisasi sebesar
Rp78,780 triliun. Ketiga, belanja imbal jasa penjaminan
(IJP) yang ditargetkan Rp5 triliun.
Keempat, penjaminan untuk modal kerja Rp1 triliun.
Kelima, insentif pajak PPh final UMKM ditargetkan
mampu menyerap Rp2,4 triliun. Keenam, pembiayaan
investasi kepada koperasi melalui LPDB-KUMKM sebesar
Rp1 triliun.
UMKM memiliki peran strategis
dalam menopang pertumbuhan
ekonomi nasional setelah
terdampak pandemi COVID-19.
Maka ini harus menjadi
perhatian khusus
Supomo
Dirut LPDB-KUMKM
“
13Agustus 2020

14. D
i tengah pandemi COVID-19, Bantuan
Presiden Produktif Usaha Mikro (BPUM)
ibarat oase di tengah gurun yang gersang.
Dana hibah sebesar Rp2,4 juta itu
diharapkan menjadi asa baru bagi pelaku usaha mikro
agar tetap produktif.
Warsiah, seorang pedagang minuman ringan dari
Bekasi, Jawa Barat, yang telah menerima BPUM melalui
BNI, sangat berterima kasih atas dana bantuan yang
rencananya akan dia gunakan untuk modal usaha.
“Bantuan Presiden ini akan saya gunakan untuk
penambahan modal usaha saya,” kata Warsiah.
Begitu pula dengan Nia Maliana Pulanga, seorang
pemilik usaha kelontong di Pasir Panjang, Kupang,
yang mengaku sangat terbantu oleh perhatian Presiden
melalui BPUM.
“Setiap hari saya berjualan sembako, bantuan ini saya
akan gunakan sebagai tambahan modal usaha untuk
membeli kebutuhan toko kelontong,” kata Nia.
BPUM yang diluncurkan oleh Presiden Joko Widodo
di Istana Negara Jakarta pada 24 Agustus 2020, mulai
dicairkan sejak 17 Agustus 2020 dan untuk tahap awal
BPUM DALAM ASA
PELAKU USAHA MIKRO
penerima sebanyak 1 juta pelaku usaha mikro.
Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mengatakan
BPUM dicairkan secara bertahap untuk nantinya akan
diberikan kepada 12 juta penerima secara total.
“Bantuan ini merupakan bagian dari skema
Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang diberikan
kepada pelaku usaha mikro yang belum memiliki kredit,
namun memiliki usaha,” kata Teten.
BanPres Produktif Usaha Mikro ini, merupakan upaya
membantu usaha mikro, agar lebih produktif dalam
berupaya pulih, serta bangkit akibat terdampak pandemi
Covid-19.
KemenkopUKM terus secara aktif bekerja sama
dengan seluruh stakeholders, termasuk Himbara untuk
menyalurkan BPUM ini.
Pada tahap awal, BPUM telah disalurkan melalui
BRI dan BNI, dengan rincian BRI telah menyalurkan
BPUM kepada 683.528 penerima manfaat, dengan total
penyaluran Rp1,64 triliun, dan BNI telah menyalurkan
kepada 316.472 penerima manfaat dengan total
penyaluran Rp760 miliar.
Tercatat hingga 19 Agustus 2020, BPUM telah
14
#SiapBersamaKUMKM

15. disalurkan di 34 provinsi, untuk 1 juta penerima manfaat
pada tahap awal, dengan total yang telah tersalurkan
mencapai Rp2,4 triliun.
“Kesuksesan BPUM ini karena adanya dukungan
penuh seluruh rakyat Indonesia, pemerintah daerah, dan
berbagai kementerian/lembaga terkait,” tutur Teten.
Teten berharap dapat terus bersinergi dalam
pelaksanaan seluruh rangkaian program PEN, seperti
yang selama ini sudah terjalin sinergis dengan
Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Sekretaris Kabinet
(Setkab), Kementerian Pertahanan (Kementan),
Kementerian Hukum dan HAM (KemenkumHAM), Satgas
PEN, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), OJK,
Kemenkoperekonomian, BPKP, dan Dukcapil.
Dana Hibah
Presiden Joko Widodo secara khusus mengharapkan
Banpres Produktif ini dapat menambah skema insentif
bagi usaha mikro dan kecil yang sebelumnya telah
diberikan oleh pemerintah.
“Pemerintah telah meluncurkan dalam empat bulan
ini berbagai skema insentif untuk usaha mikro dan
kecil. Mulai dari subsidi bunga, insentif pajak untuk
UMKM juga sudah, kredit modal kerja yang baru sudah,
penempatan dana di perbankan untuk usaha-usaha
mikro, kecil, dan menengah juga sudah,” ujar Presiden.
“Oleh sebab itu, hari ini kita tambah lagi untuk para
pelaku usaha mikro, kecil, yaitu yang namanya Banpres
Produktif, yaitu untuk tambahan modal kerja bagi usaha
mikro dan kecil,” imbuhnya.
Kepala Negara menegaskan bahwa Banpres
Produktif ini bukan merupakan pinjaman atau kredit,
melainkan hibah.
“Kita harapkan nanti di akhir Agustus akan dibagi
kepada 4,5 juta usaha mikro dan kecil. Akhir September
9,1 juta dan setelah itu 12 juta. Jadi totalnya nanti 12
juta usaha mikro dan kecil yang akan diberikan Banpres
Produktif ini, sebesar Rp2,4 juta,” jelasnya.
Untuk penyalurannya, Presiden menjelaskan bahwa
dana bantuan akan langsung ditransfer kepada rekening
para pelaku usaha langsung, tanpa melalui pihak lain.
Ia pun meminta para pelaku usaha baik yang hadir
langsung di Istana Negara maupun yang mengikuti
secara virtual untuk mengecek rekening tabungannya.
“Nanti tolong dicek ke rekening masing-masing
sudah tertransfer belum hari ini, atau paling lambat
besok dilihat. Setelah itu nanti dilihat lagi. Yang belum
dapat nanti secara bertahap akan masuk ke rekening-
rekening bapak ibu pelaku usaha mikro kecil, yaitu
sejumlah totalnya yang diberi nanti 12 juta usaha mikro
kecil,” ungkapnya.
Dengan diluncurkannya Banpres Produktif ini,
Presiden berharap bisa menjadi tambahan modal bagi
para pelaku usaha mikro dan kecil. Ia berpesan kepada
para penerima bantuan untuk memanfaatkan bantuan
tersebut dengan sebaik-baiknya, serta mengingatkan
pentingnya menjaga protokol kesehatan saat berdagang.
“Saya ingin titip betul agar Banpres Produktif ini
dipakai sebaik-baiknya dalam membantu usaha bapak
ibu sekalian. Jangan dipakai untuk hal-hal yang tidak
bermanfaat, yang konsumtif, tetapi dipakai untuk hal-hal
yang produktif,” katanya.
15Agustus 2020

16. UMKM Penopang
Kelangsungan
Wisata Danau Toba
16
#SiapBersamaKUMKM

17. B
elum ke Danau Toba namanya jika
belum menikmati lezatnya kuliner lokal
masyarakatnya. Lalu melengkapi kunjungan
dengan sekeranjang buah tangan dan
suvenir khas dari Parapat yang ada di tepian danau
vulkanik terbesar di dunia itu.
Faktanya, destinasi super prioritas Danau Toba di
Sumatera Utara selama ini ditopang oleh para pelaku
UMKM yang memungkinkan sektor pariwisata bergerak
dengan laju di wilayah itu.
Di kota kecil Parapat yang terletak tepat di tepi
Danau Toba tepatnya di Kecamatan Girsang Sipangan
Bolon, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, salah
satu sentra UMKM berkembang dan banyak menjadi
jujukan wisatawan.
Kota ini menjadi salah satu akses utama menuju
Danau Toba atau Pulau Samosir dan berada sekitar
48 km dari Kota Pemantangsiantar. Karena menjadi
penghubung menuju Pulau Samosir, maka wajar Parapat
menjadi salah satu kota yang ramai dikunjungi oleh turis
baik lokal ataupun asing.
Sayangnya, saat pandemi melanda, kunjungan
wisatawan pun menurun tajam sehingga kinerja
pariwisata di wilayah itu pun kian lesu. BPS mencatat
pada triwulan II tahun 2020, sektor akomodasi dan
makanan minuman (kuliner) yang banyak digeluti para
pelaku UMKM di daerah tujuan wisata tumbuh minus
22,31% bahkan seluruh subsektor pariwisata mengalami
kontraksi.
Meski begitu pemerintah menegaskan tetap akan
melanjutkan proyek lima destinasi wisata super prioritas
termasuk Danau Toba meski tengah ada pandemi
Covid-19. Lima destinasi wisata super yakni Danau Toba
(Sumatera Utara), Borobudur (Jawa Tengah), Mandalika
(NTB), Labuan Bajo (NTT) dan Likupang (Sulawesi Utara).
Harapannya, destinasi super prioritas ini justru yang akan
dengan cepat pulih terlebih dulu dan bisa membantu
pemulihan ekonomi saat situasi pandemi Covid-19.
17Agustus 2020

18. Untuk itu lanjut Menteri Teten, dalam rangka
percepatan pemulihan ekonomi nasional, pihaknya
menggelar pelatihan pariwisata yang diharapkan dapat
memberikan dampak positif terhadap perekonomian di
daerah penyangga destinasi wisata Danau Toba, meliputi
Kabupaten Simalungun, Kabupaten Toba, Kabupaten
Samosir, dan Kabupaten Pematang Siantar.
“Diharapkan sektor pariwisata kembali aktif, termasuk
pemasok kebutuhan hotel bergairah kembali, seperti
hasil pertanian, peternakan, perikanan, dan amenitas,“
kata Teten.
Senada disampaikan Deputi Bidang Pengembangan
SDM Kementerian Koperasi dan UKM Arif Rahman
Hakim yang menambahkan pentingnya pelatihan bagi
UMKM di suatu destinasi wisata. Untuk itu pihaknya
menggelar
Pelatihan Terpadu Dalam Rangka Mendukung
Program Percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)
dengan Tema “KUMKM Eksis dan Mampu Beradaptasi
Pada Masa Pandemi dan New Normal COVID-19”.
“Kegiatan ini merupakan sinergi antara Kementerian
Koperasi dan UKM dengan Pemerintah Provinsi
Sumatera Utara, Pemerintah Daerah Kabupaten
Simalungun, Pemerintah Kota Pematangsiantar,
Pemerintah Daerah Kabupaten Toba, serta Pemerintah
Daerah Kabupaten Samosir,” katanya.
Pelatihan Peningkatan Kapasitas dan Kualitas SDM
KUMKM di Daerah Penyangga Destinasi Super Prioritas
Danau Toba digelar dalam 18 angkatan, yang merupakan
jumlah pelaksanaan kegiatan terbanyak, sepanjang
pelatihan-pelatihan yang telah dilaksanakan.
Menurut Arif, kawasan Danau Toba menjadi salah
satu wilayah pariwisata yang terdampak paling parah
atas pandemi COVID-19. Di wilayah itu aktivitas
pariwisata terpuruk, hotel semua tutup, sehingga banyak
karyawan dirumahkan, begitu juga pemasok terhenti,
sehingga perekonomian menjadi tidak bergerak karena
tidak adanya aktivitas pariwisata.
“Dengan pelatihan pariwisata ini diharapkan akan
mampu menggerakkan perekonomian di daerah
penyangga Danau Toba,” kata Arif.
Dari pelatihan ini diharapkan keterampilan dan
keahlian UMKM dalam membuat suvenir khas Toba
seperti cenderamata motif lukisan Batak (gorga), masker
dari kain jumputan, kain ulos, kerajinan tangan, t-shirt
Toba, dan batik motif Toba semakin berkualitas dan
berdaya saing tinggi.
Arif juga berharap para pelaku UMKM di wilayah
itu semakin inovatif sehingga masyarakat sekitar juga
meningkat jiwa wirausahanya. Dengan begitu maka
potensi wisata Danau Toba semakin dapat dioptimalkan.
“Pelatihan ini juga untuk sekaligus meningkatkan
profesionalisme pengelola koperasi di kawasan Danau
Toba,” katanya.
Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki
mengatakan pihaknya siap mendukung pengembangan
UMKM sebagai penopang destinasi wisata super
prioritas Danau Toba.
“Presiden telah menginstruksikan agar menyiapkan
lima produk wisata yang banyak melibatkan UMKM,
salah satunya adalah homestay, dan di Parapat ini
homestay sangat potensial untuk dikembangkan
sebagai bagian dari destinasi wisata Danau Toba,” ujar
Teten Masduki, dalam kunjungan kerjanya di Parapat
Kabupaten Simalungun, Sumut, Selasa (25/8).
Teten memaparkan, selain homestay, produk wisata
lain yang disiapkan adalah kuliner, oleh-oleh, wisata
alam, dan pasokan untuk kebutuhan keempat produk
wisata itu.
Teten sempat melakukan dialog dan berkomunikasi
secara langsung dengan pelaku UMKM di Parapat
dalam upaya rencana pengembangan yang lebih baik.
“Pendekatan pasar dari UMKM sudah cukup bagus,
market cenderung menyasar menengah ke bawah,
sehingga harga produk UMKM seperti suvenir, restoran
atau cafe juga menyesuaikan sesuai yang bisa terjangkau
oleh pasar atau segmen wisatawan yang berkunjung,”
katanya.
Ia menyarankan agar ke depan masyarakat di sekitar
Parapat bisa menyediakan satu atau dua kamar di
tempat tinggalnya sebagai homestay. Dengan begitu,
masyarakat juga bisa menikmati dampak positif dari
perkembangan pariwisata khususnya di Danau Toba.
“Saya juga menyarankan agar mereka para pemilik
homestay untuk berkoperasi sehingga pendampingan
dan pembinaan dari pemerintah akan lebih mudah,”
ujarnya.
Namun ia menyadari untuk bisa menjadikan satu
tempat sebagai destinasi wisata yang maju, juga
diperlukan kerja sama antara pemerintah pusat dengan
pemerintah daerah (Pemda).
“Oleh karena itu kami mengajak seluruh pihak untuk
bekerja sama. Di Parapat ini menurut saya keterlibatan
Pemda sangat diperlukan terkait bagaimana penataan
UMKM, tempat kuliner, arus lalu lintas, dan sebagainya
sehingga wilayah ini bisa menjadi destinasi wisata yang
menarik,” kata Teten.
Berkurang Drastis
Selama pandemi, UMKM di wilayah Parapat sebagai
salah satu penopang destinasi wisata Danau Toba
mengalami penurunan performa.
“Misalnya pedagang suvenir di Danau Toba, akibat
pandemi ini pendapatan mereka berkurang cukup
drastis, dan yang mereka butuhkan saat ini, pelatihan
dan pendampingan untuk pengembangan produk
karena produk yang dijual sebagian besar justru berasal
dari Pulau Jawa,” kata Teten.
18

19. 19Agustus 2020

20. Teknologi untuk Membantu
Perempuan Pengusaha
P
eran perempuan dalam memajukan
perekonomian Indonesia tak bisa dipandang
sebelah mata. Usaha Menengah, Kecil dan
Mikro (UMKM) yang dijalankan oleh para
perempuan Indonesia yang berkontribusi terhadap
ekspor lebih dari 5%. Dan sekitar 64,5% UMKM di Tanah
Air dikelola oleh perempuan.
Hal ini menandakan bahwa peran perempuan cukup
besar terhadap perekonomian Indonesia. Walau begitu,
hambatan mereka di dunia UMKM juga tidak sedikit.
Kondisi inilah yang memicu lahirnya sejumlah inovator
muda yang tergerak mengatasi hambatan yang dialami
perempuan pelaku UMKM di Indonesia.
Di antara para inovator itu adalah Andrew Darmadi,
CEO & Co-Founder Halosis dan Asri Wijayanti, Founder
Jahitin.com. Halosis adalah startup e-commerce yang
dilengkapi fitur asisten jualan (chatbot), sehingga para
penjual online terbantu dan dapat menaikkan penjualan
mereka. Halosis bisa digunakan di banyak platform,
seperti Instagram, Facebook, LINE, dan lain-lain.
Sementara platform Jahitin membantu para penjahit
lokal dalam hal mempermudah akses mereka mencari
calon pelanggan. Para pelanggan juga dimudahkan
dalam mencari penjahit yang sesuai selera mereka.
Minimnya jumlah perempuan pelaku UMKM yang
melek teknologi jadi keprihatinan tersendiri bagi Andrew.
Awalnya, Andrew fokus membantu para penjual online
di sosial media, yang kebanyakan pelakunya kaum
perempuan.
Mereka terdiri dari orang-orang yang mencari
penghasilan tambahan, hingga para ibu rumah tangga
ingin meningkatkan taraf hidup keluarga. Dari situlah,
ungkap Andrew, muncul ide untuk membantu mereka
agar dapat menjalankan usahanya secara lebih efisien.
Andrew menuturkan tentang salah satu pengguna
Halosis yang berjualan busana Muslim di Instagram dan
WhatsApp (WA). Si Ibu ini disibukkan dengan urusan
merespons pelanggan dari pagi hingga malam hari.
Pelanggannya rata-rata menanyakan hal yang sama,
mulai dari harga dan model baju, soal diskon, metode
pengiriman, hingga ekspedisi yang digunakan.
“Setelah menjawab pertanyaan-pertanyaan itu, si Ibu
harus merekap semua data. Siapa yang order, siapa yang
sudah transfer pembayaran, dan lain-lain. Proses ini saja
memakan waktu dua hingga tiga hari,” beber Andrew.
Saking sibuknya mengurus order, si Ibu sampai tidak
sempat mengurus anak dan pekerjaan rumah tangganya.
“Dengan bantuan asisten virtual dan otomatisasi Halosis,
kami memudahkan si Ibu untuk mengurus bahkan
menganalisis aktivitas usahanya,” sambung Andrew.
“Dengan begitu, si Ibu bisa fokus mengembangkan
usaha dan meningkatkan kualitas produknya, bahkan
melakukan digital marketing.”
Salah satu tantangan yang dihadapi Andrew adalah
menghadapi ibu-ibu yang betul-betul belum melek
teknologi. Mereka hanya bisa menggunakan telepon
genggam biasa untuk telepon dan berkirim pesan.
Mendekati mereka, kata dia, harus menggunakan bahasa
yang sesuai dengan pemahaman mereka.
Andrew menjelaskan fungsi Halosis dan meyakinkan
20
#SiapBersamaKUMKM

21. ibu-ibu itu bahwa aplikasi ini dapat membantu
meningkatkan taraf kehidupan mereka. “Memang butuh
usaha agak keras untuk menyadarkan mereka,” ujar
Andrew.
Andrew yakin, dengan bantuan teknologi, masalah
yang terjadi selama ini bisa diatasi lebih efisien dan
optimal. Startup yang ia dirikan pada 2017 ini diharapkan
bisa mendukung UMKM untuk membangun hubungan
dengan konsumen.
Sebagai perusahaan rintisan bidang teknologi
kecerdasan buatan, Halosis hadir menyediakan asisten
virtual berupa chatbot untuk menerima dan mencatat
pesanan, sekaligus manajemen stok pesanan bagi pelaku
UMKM.
Majukan Penjahit
Di lain pihak lewat Jahitin.com, Founder Jahitin.
com Asri Wijayanti mengatakan kini telah membantu
meningkatkan pendapatan dan memudahkan para
penjahit dalam meraih pelanggan. Sekitar 200
penjahit telah bergabung dalam startup Jahitin.
com, yang didirikan Asri pada 2016 tersebut. Situs ini
menghubungkan penjahit rumahan dengan pelanggan
yang membutuhkan jasa menjahit busana.
Bermula dari keresahannya saat mengetahui
para penjahit konvensional sering dibayar murah,
Asri tergerak membantu para pelaku UMKM yang
sebagian besar perempuan. Menurut Asri, animo kaum
perempuan yang mau belajar sesuatu yang baru itu
lebih banyak ketimbang laki-laki.
Tanpa menafikan pentingnya peran lelaki, Asri
menegaskan bahwa kesadaran perempuan untuk
meningkatkan kualitas hidup sangat tinggi. “Hal ini mereka
lakukan agar dapat menjamin anak-anak mereka bisa
mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi,” ungkapnya.
Terdapat tiga layanan di Jahitin. Pertama, Jahitin
Academy yang berbentuk pelatihan di rumah-rumah.
Para peserta pelatihan ini diharapkan dapat membuat
produk yang sesuai dengan materi yang mereka
dapatkan selama pelatihan.
Kedua, Online Service atau layanan daring yang
memudahkan penjahit bertemu pelanggan. “Yang sering
terjadi selama ini, pelanggan susah ketemu penjahit.
Sebaliknya penjahit juga susah ketemu pelanggan,” tutur
Asri.
Ketiga, Driving Store yang berperan untuk
memangkas harga jual produk di daerah-daerah
tertinggal karena mahalnya harga bahan atau kain.
Jahitin memudahkan akses para penjahit terhadap alat-
alat jahit dan bahan-bahannya via online. Walau ongkos
kirim terbilang mahal, namun Asri menyebut para
penjahit masih bisa menutupi biaya produksi.
Selain itu, Asri juga mengungkapkan, ada dua bentuk
klien atau pengguna Jahitin. Pertama adalah user atau
pelanggan yang memesan jahitan. Mereka ini juga
kebanyakan perempuan, meskipun yang dipesan adalah
busana laki-laki. Kedua, benficiary atau para penjahit.
“Kami ingin menghapus kesan bahwa teknologi itu terlalu
tinggi untuk dijangkau perempuan. Nyatanya kaum
perempuan juga bisa akrab dengan teknologi,” tegasnya.
Pahlawan Digital
Halosis dan Jahitin merupakan dua di antara
sejumlah inovator yang menjadi inovator rujukan dalam
program Pahlawan Digital UMKM yang digagas oleh Staf
Khusus Presiden, Putri Tanjung, bersama Kementerian
Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM). Pahlawan
Digital UMKM adalah program yang hadir untuk
memberi apresiasi kepada para inovator digital UMKM
dan menjaring inovator muda lain yang berkontribusi
dalam membantu UMKM.
Salah satu target pencapaian dari program ini
untuk mengumpulkan 10 pemenang terbaik yang akan
menjadi mitra Kemenkop dan UKM untuk melaksanakan
digitalisasi UMKM. Selain itu, program ini juga membuka
peluang agar para inovator digital yang telah terkurasi,
bisa dipertemukan dengan modal ventura. Dengan
begitu, mereka akan mendapatkan investasi untuk
memperbesar skala usahanya dan membantu lebih
banyak lagi UMKM terdigitalisasi.
Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki,
mengapresiasi ide Putri yang menggagas digelarnya
Pahlawan Digital UMKM ini. Menurutnya, dari kaum
muda seperti Putri kerap muncul ide-ide yang luar biasa,
termasuk ide Pahlawan Digital. Bagi Teten, program
ini sangat penting bagi pelaku UMKM. “Karenanya,
kita membutuhkan inovator-inovator muda yang bisa
membantu UMKM dapat berjualan langsung di market
place digital,” ujar Teten.
Di lain pihak, Putri menyadari pentingnya peran
inovator-inovator muda dalam memberdayakan UMKM
di masa mendatang. Ia juga yakin pasti banyak inovator-
inovator muda di luar sana yang sangat luar biasa.
“Mereka punya ide cemerlang untuk membantu UMKM.
Kenapa kita tidak mencari lebih banyak lagi inovator-
inovator muda untuk membantu lebih banyak lagi
UMKM,” kata Putri.
Anak muda di mata Putri, berperan penting dan
dapat berkontribusi dalam pembangunan. Mereka punya
semangat yang luar biasa. Karenanya, ia mengajak para
inovator muda tersebut untuk bergabung dalam Pahlawan
Digital UMKM. Perkembangan info terkait Pahlawan Digital
UMKM bisa dipantau di Instagram @pahlawandigitalumkm
@kemenkopukm dan @putri_tanjung.
“Program ini bukan hanya soal memenangkan
kompetisi, tapi tentang bagaimana agar inovasi mereka
berkembang dan dapat menjangkau lebih banyak laki
pelaku UMKM,” tegas Putri.
21Agustus 2020

22. w w w . k e m e n k o p u k m . g o . i d
Menteri Koperasi dan UKM Teten
Masduki bersama Direktur Utama
Smesco Indonesia Leonard Theosabrata
dan Kepala Sekolah Ekspor Handito
Joewono melaunching e-brochure
produk KUKM dan Sekolah Ekspor di
Smesco Indonesia. Jakarta (19/08).
Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki,
menghadiri Rapat Koordinasi Tingkat
Menteri (RKTM) 2020 yang diselanggarakan
oleh Kemenko Perekonomian sekaligus
memamparkan program Kementerian
Koperasi dan UKM dalam Menghadapi
Pandemi Covid-19 di Bali (21/08).
Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki
menerima Pakaian Adat Simalungun
Sumatera Utara, pada saat penyerahan
program strategis Kementerian Koperasi
dan UKM dan sekaligus secara simbolis
memberikan Banpres Produktif kepada
masyarakat Kab Simalungun, dalam rangka
peningkatan kapasitas SDM Koperasi dan
UMKM di daerah penyangga destinasi wisata
super prioritas Danau Toba (26/8).
Galeri Foto