Aplikasi Landseye dikembangkan untuk memetakan bidang tanah secara cepat dan mudah dengan menggabungkan citra satelit dan data kantor pertanahan. Aplikasi ini dapat membantu penyusunan RDTR dan mengendalikan perubahan penggunaan tanah. Landseye juga berpotensi meningkatkan pajak bumi dan bangunan serta mencegah sengketa pertanahan.

1. Kepala Kantor Pertanahan Kab. Donggala
Disampaikan pada :
Sosialisasi Integrasi Penyelenggaraan Penataan Ruang dengan Pertanahan
Tanggal 27 Mei 2016

2.  UUD RI Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6);
 UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok
Agraria (UUPA)
 UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
 PP No. 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Nasional;
 PP No. 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaran Penataan
Ruang ;
 PP No. 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran
Masyarakat dlm Penataan Ruang;
 PP No. 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah.

3. Memahami RDTR
(Rencana Detail Tata Ruang)
Amanah PP No. 15 Tahun 2010 Pasal 59
Disusun pada wilayah kawasan perkotaan
atau kawasan strategis kabupaten/kota
Disusun pada kawasan yang direncanakan
menjadi kawasan perkotaan.
Melindungi Fungsi Ruang

4.  Kawasan Perdagangan dan Jasa Koridor Jl. Moh. Hatta,
Jl. Juanda dan Jl. Veteran
 Kawasan Perdagangan dan Jasa Pasar Bambaru dan
Pasar Masomba

5.  Pemindahan aktifitas pemerintahan Kab. Donggala dari
Kota Palu ke Kec. Banawa sejak tahun 2000
mengakibatkan meningkatnya penggunaan tanah
terutama untuk kawasan perkantoran perdagangan,
permukiman, dan pariwisata di Kelurahan Ganti, Boya,
Boneoge, Labuan Bajo, Gunung Bale, Tanjung Batu,
Kabonga Besar dan Kabonga Kecil.
 Pembahasan Penyusunan RDTR baru dimulai
pertengahan tahun 2014 dan unit LPSE di pertengahan
tahun 2015

6.  Neraca Penatagunaan Tanah (NPGT) menyajikan informasi mengenai
dinamika perubahan penggunaan tanah, kesesuaian penggunaan tanah
terhadap RTR, dan ketersediaan serta kebutuhan tanah sebagai arahan
progran strategis pertanahan (reforma agraria, pendaftaran positif dan
pengadaan tanah untuk kepentingan umum) dlm rangka menunjang
pembangunan dan menjadi referensi dlm menerbitkan perizinan
pemanfaatan ruang.
 Dengan terbitnya RDTR Kecamatan skala 1 : 5.000 yg menjadi acuan dlm
perizinan pemanfaatan ruang, maka perlu disusun neraca penatagunaan
tanah kecamatan dgn skala yg sama. Penyusunan NPGT Kecamatan dpt
menjadi bahan evaluasi pemanfaatan ruang kecamatan dan dpt menjadi
acuan dlm pelayanan administrasi pertanahan terutama dlm rangka
penerbitan pertimbangan teknis pertanahan. Selain NPGT kecamatan jg
dpt menjadi bahan pertimbangan dlm penentuan program-program
pertanahan.

7.  Data Wilayah Administrasi
 Data fisiografis
 Data kependudukan
 Data ekonomi dan keuangan
 Data ketersediaan sarana dan prasarana
 Data peruntukan ruang
 Data penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan tanah
 Peta satelit resolusi tinggi
 Peta rupa bumi dan peta tematik
 Jenis dan intensitas kegiatan

8.  Data Wilayah Administrasi
 Data peruntukan ruang
 Data penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan
tanah
 Peta satelit resolusi tinggi
 Peta rupa bumi dan peta tematik
Data yang kaitannya dengan Pemetaan dapat
dikomparansi antara BIG, ATR/BPN, Pemda setempat dan
sumber lain

9. Wilayah
Administrasi
Peruntukan
Ruang
Peta Tematik
& Rupa Bumi
Citra Satelit
Resolusi
Tinggi
IP4T
Gabungan Data
dari BIG, ATR/BPN,
PEMDA dan Sumber lain

10.  Untuk memenuhi kebutuhan data dalam penyusunan
RDTR, maka diperlukan pemanfaatan Ilmu Teknologi
yang sudah berkembang saat ini.
 Anggaran yang terbatas, maka mau tidak mau kita
menggunakan IT yang telah ada yang dikembangkan
sesuai dengan kebutuhan.

11.  MEMANFAATKAN IT YANG TELAH ADA
1. Menggunakan Aplikasi dari Garmin
2. Memanfaatkan Google Earth sebagai penyedia Peta
Citra Satelit resolusi rendah
3. Memanfaatkan SAS Planet untuk penyediaan citra
satelit dari berbagai vendor penyedia peta
4. Memanfaatkan Peta hasil Foto Udara

12.  PENGADAAN SARANA PEMETAAN
1. Pengadaan Citra Satelit resolusi tinggi GeoEYE-1
2. Pengadaan Drone (pesawat tanpa awak) dengan
kualitas pemetaan foto udara yang baik dan lebih
detail.

13. KEKURANGAN :
 harga mahal ($16/km2),
 tanggal perekaman data tergantung dari arsip citra satelit dan akan lebih
mahal bilamana dikehendaki perekaman kondisi terkini,
 dinamika pembangunan akan membuat fakta lapang dengan peta tidak
akan sesuai.
 Dalam jangka waktu tertentu, citra satelit akan ketinggalan sehingga perlu
pengadaan citra baru dengan perekaman terkini
KELEBIHAN
 Mudah mendapatkan (tergantung anggaran yang disediakan)
 Pengolahan data dilakukan pihak ketiga sehingga peta yang diberikan
sudah siap pakai
 Hasil band dari citra satelit dapat diinterpretasi untuk jangka panjang dan
peta tematik yang bervariasi

14. KEKURANGAN
 Memerlukan sumberdaya setempat untuk pengoperasian Drone dan
Pengolahan Datanya
 Untuk mendapatkan koreksi geometrik diperlukan pengambilan Ground
Control Point (GCP)
 Membutuhkan alokasi biaya & waktu pengambilan foto udara dan
pengolahan datanya.
 Tergantung pada faktor angin dan cuaca
KELEBIHAN
 Harga lebih murah, 1 drone dan perangkat pengolah datanya ± Rp. 80jt (=
370 km2 citra satelit GeoEYE-1 = luas Kota Palu)
 Perekaman data dapat disesuaikan
 Resolusi foto udara lebih tinggi karena pemotretan pada ketinggian ± 100
meter dpt (dibawah atmosfer) sehingga gambar lebih detail

15.  Dari 4 ragam yang telah disampaikan sebelumnya, saya
hanya fokus pada PEMANFAATAN APLIKASI DARI
GARMIN
 Dengan mengembangkan Aplikasi dari Garmin,
akhirnya digunakan dengan mudah sebagai Aplikasi
Basis Data Pemetaan.
 Di Kantor Pertanahan Kab. Donggala Pengembangan
Aplikasi Garmin Sebagai INOVASI diberi nama
INOVASI “LANDSEYE”

17.  Landseye adalah Aplikasi Pemetaan dengan
menggabungkan fitur yang terdapat pada
Aplikasi Garmin, add-on BIS (Birdseye Imagery
Satellite) dan GPS Garmin Handhell
 Mengapa kami menyebutnya LANDSEYE…?
Karena tanpa BIS pada Garmin, tanah-tanah
(LAND) sulit untuk diidentifikasi.

18.  LANDSEYE adalah Aplikasi Pemetaan Online yang memiliki fitur Cloud Storage Data
(CSD) sebesar 150 megabyte. Artinya semua data (point, garis dan keterangan)
tersimpan secara ONLINE. Akan tetapi Cloud hanya digunakan sebagai Pertukaran Data.
 CSD sebesar 150mb mampu menampung :
- 170.000 titik informasi, atau
- 967.500 km panjang garis, atau
- 1.682.000 km2 luas bidang tanah.
 Dalam mengakses data di Desa/Kelurahan, maka kedua Kantor ini (Kantor
Desa/Kelurahan dan Kantor Pertanahan) harus memiliki Jaringan INTERNET. Jika tidak
memiliki INTERNET, copy data dapat dilakukan langsung via USB
 Pertukaran Data di LANDSEYE menggunakan LOGIN. Agar tiap desa/kelurahan tidak
tertukar/bercampur datanya, maka tiap desa/kelurahan dibuatkan ID dan Password
 Saat ini sudah 5 Kantah yang mendapatkan Aplikasi LANDSEYE, hal yang dipertanyakan
adalah mengenai KEAMANAN DATABASE. Agar database aman, maka kita tidak perlu
menyimpan data di CLOUD, setelah kita mengcopy data yang ada di Cloud, maka Cloud
kembali dikosongkan.

19.  Aplikasi LANDSEYE sangat mudah digunakan karena hanya merupakan
Aplikasi Basis Data.
 Basis Data yang dimaksud adalah, POINT (menandai bidang tanah dan
memasukkan informasi yang diinginkan) POLYGON (memberi batas
bidang-bidang tanah yang dikuasai secara perseorangan,
BUMN/BUMD, tanah aset pemerintah, fasilitas umum, fasilitas sosial,
dll.
 Jadi hanya POINT dan POLYGON (2 perintah saja yang diakses melalui
Pointer Mouse)
 Akan tetapi Basis data yang dimasukkan pada Landseye, dapat pula
digunakan sebagai sarana informasi pemetaan Desa/Kelurahan
meskipun tanpa diolah

20.  Bilamana LANDSEYE di Desa/Kelurahan dapat berkomunikasi online
dengan Kantor Pertanahan, Kepala Desa/Lurah dapat menandai
suatu bidang tanah kemudian meminta Informasi atas tanah
tersebut
 Informasi yang dapat diperoleh antara lain : status kepemilikan,
nomor sertipikat, riwayat perolehan, dll (sesuai komitmen antar
pimpinan)
 Dengan LANDSEYE, aparat desa/kelurahan dapat memetakan :
- Tempat-tempat penting di Desa/Kelurahan
- Bidang-bidang tanah kepemilikan penduduknya
- Bidang-bidang tanah dengan status Sengketa
- Bidang-bidang tanah sebagai Aset Pemerintah Daerah
- Cadangan bidang-bidang tanah belum diolah, dll

21.  Peran serta desa/kelurahan dalam pemetaan maka jumlah bidang
tanah dapat diketahui (semua bidang tanah terpetakan)
 Dengan diketahuinya jumlah bidang tanah, dikolaborasikan dengan
data Pajak dan Pertanahan, maka dapat pula diketahui bidang tanah
yang belum memiliki NJOP dan yang telah memiliki Sertipikat.
 Sebagai basis data untuk penyusunan RDTR
 Dapat diinventarisasi jenis penguasaan, pemilikan, pemanfaatan dan
penggunaan tanah setiap Desa/Kelurahan
 Mengetahui sejak dini adanya tanah-tanah Sengketa di Desa/Kelurahan
dan meminimalisir kemungkinan munculnya sengketa pertanahan yang
baru

22. AKAN DIKETAHUI JUMLAH BIDANG TANAH
• Bidang tanah Bersertipikat akan disediakan oleh Kantor Pertanahan
• Bidang tanah belum bersertipikat di digitasi oleh Desa / Kelurahan
PENINGKATAN PAD DARI PBB
• Pajak akan ditarik sesuai dengan luasan masing-masing bidang tanah
• Semua bidang tanah akan dapat dikenakan PBB
BASIS DATA PENYUSUNAN RDTR
• Menyediakan Informasi status kepemilikan Bidang-bidang tanah
• Mengendalikan Pemanfaatan dan Perubahan Penggunaan Tanah
INVENTARISASI DATA P4T
Penggunaan, Penguasaan, Pemilikan dan Pemanfaatan
Tanah
MEMINIMALISIR SENGKETA PERTANAHAN
Memetakan Bidang Tanah bersengketa dan Histori
Kepemilikan Tanah

23.  Hasil Pemetaan dengan Landseye, selain sebagai bahan
penyusunan RDTR juga dapat digunakan sebagai pengendali
pemanfaatan tanah.
 Pengendalian Perubahan Penggunaan Tanah sedini mungkin
dapat diantisipasi karena diawasi lebih awal langsung oleh
aparat Desa/Kelurahan
 Overlay Peta Bidang Tanah bersertipikat, Peta Pola Tata Ruang
dan Peta Kehutanan + Hasil Digitasi Bidang Tanah di
Desa/Kelurahan dapat mendukung pelaksanaan RDTR

24. Kelurahan Ganti
Kel. Kabonga Kecil
Kelurahan Maleni
Kel. Gunung Bale
Landseye membantu menata Batas Antar Desa/Kelurahan dari Batas
Sementara yang telah disisipkan ke aplikasi

25. APL Menurut SK 869/2014
Hutan Produksi SK.869/2014
Landseye dapat mencegah penerbitan Surat-Surat Tanah yang dibuat di
Desa/Kelurahan termasuk Penerbitan Sertipikat pada area Kehutanan

26. Pemetaan Bidang-Bidang Tanah lebih cepat dan mudah dikenali karena
Overlay Citra Satelit serta informatif
Batas Biru menandakan bidang tanah
Telah bersertipikat.
Informasi yang dimasukkan sesuai
dengan kebutuhan
Batas Putih menandakan hasil digitasi Desa/
Kelurahan

28. Kantor Pertanahan Donggala
mengembangkan Inovasi LANDSEYE
untuk percepatan Pemetaan Bidang
Tanah (Sertipikat/non-Sertipikat)
Dengan Memaduserasikan Peta Rencana
Pola Ruang, Peta Kehutanan dan RDTR,
Pemberian Hak Atas Tanah dan
Perubahan Penggunaan Tanah dapat
dikendalikan.

29.  Tidak menutup kemungkinan, jika Aplikasi disambut baik
oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, maka akan
dilakukan Pengembangan Aplikasi.
 Yakni Sosialisasi Pengembangan Aplikasi dengan
Pengolahan Data hasil Survey dan Pengolahan Database
Peta Landseye
 Pada akhirnya Database Pemetaan ini dapat pula
dimanfaatkan dalam Perhitungan Luas Bidang Tanah yang
real dalam penarikan Pajak Bumi dan Bangunan
 DANA DESA senilai 1 Milyar, optimis tidak akan sia-sia jika
dimanfaatkan sebagian di LANDSEYE yang berkelanjutan