Dokumen tersebut membahas tentang perbedaan antara filsafat hukum dan teori hukum, pengertian filsafat hukum, bagian-bagian filsafat, aliran-aliran hukum seperti hukum alam, positivisme hukum, mazhab sejarah, dan konsep-konsep sosiologi hukum.

1. TEORI HUKUM PEMBANGUNAN FILSAFAT HUKUM
Dosen: Prof. Dr. Lili Rasjidi, S.H., L.LM., S.Sos. Pengertian Filsafat Hukum
Prof. Dr. Otje Salman, S.H., M.H. 1. Filsafat hukum merupakan ilmu (kegiatan berpikir) Plato dan Aristoteles.
Miranda Risang Ayu, S.H., L.LM., Ph.D. 2. Filsafat hukum merupakan bagian dari filsafat yang objeknya khusus hukum 
Gustav Radbruch dan Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja.
PENDAHULUAN 3. Filsafat hukum merupakan filsafat khusus Zeverbergen.
4. Filsafat hukum merupakan filsafat terapan Zoachim Friedrich.
Perbedaan Antara Filsafat Hukum dan Teori Hukum 5. Filsafat hukum merupakan filsafat praktis ahli hukum dari Amerika Serikat.
6. Filsafat hukum merupakan filsafat teoritis Bellefroid
Filsafat Hukum Teori Hukum
Mengacu pada induk filsafat tertentu Tidak mengacu pada filsafat tertentu Menurut Aristoteles, bagian-bagian filsafat terdiri dari:
Hasil karya para filsuf Hasil karya para ahli hukum
1) Logika: pengertian-pengertian hukum.
Tingkat abstrak tinggi Bersifat operasional
2) Teoritis (kosmologi), yang meliputi ilmu pengetahuan alam, matematika, dan
Contoh: Contoh:
Teori Soediman Kartohadiprodjo Teori Mochtar Kusumaatmadja metafisika.
3) Praktis (etika), yang diatur: norma agama, norma kesopanan, norma kesusilaaan,
Derajat Ilmu Hukum norma hukum, norma politik dan ekonomi.
Filsafat Hukum  induk dari segala ilmu hukum Etika: tingkah laku manusia yang baik dan buruk.
 4) Poetika (aestetika), yang meliputi kesenian, keindahan.
Teori Hukum  applicable science
 Filsafat hukum menyangkut hal-hal sebagai berikut:
Ilmu Hukum 1. Masalah-masalah hukum mengenai:
1) Tujuan hukum, yang meliputi ketertiban guna mencapai keadilan (Roscoe Pound),
Menurut Prof. Dr. Lili Rasjidi, jenjang filsafat ilmu adalah sebagai berikut: kepastian hukum (Positivisme), kedamaian atau keserasian antara ketertiban
Grand Theory  Teori Payung dengan ketentraman (Soerjono Soekanto), kebahagiaan (Jeremy Bentham), alat
pembaharu masyarakat (Rocoe Pound)

2) Mengapa orang menaati hukum, yaitu karena hukum berasal dari Tuhan (teori
Middle Range Theory  Teori Pendukung
Teokrasi), Teori Perjanjian Masyarakat (Hugo de Groot, Thomas Hobbes, Jonhn

Locke, J.J. Rousseau), Teori Kedaulatan Negara (Hans Kelsen), Teori Kedaulatan
Applied Theory  Teori Terapan
Hukum (Prof. Mr. H. Krabbe).
3) Mengapa negara berhak menghukum, antara lain seperti dikemukakan oleh
Friedrich Julius Stahl (Teori Kedaulatan Tuhan), Hans Kelsen (Teori Kedaulatan
Negara).
Catatan Kuliah – Kardoman Tumangger (110110060381) Page 1

2. 4) Hubungan hukum dengan kekuasaan (Mochtar Kusumaatmadja) 3. Aliran-aliran hukum
5) Pembinaan hukum (Mochtar Kusumaatmadja) a. Aliran Hukum Alam
Konsepsinya bahwa hukum berlaku universal dan abadi. Dibagi menjadi dua
2. Hakikat hukum, yaitu keberadaan hukum dilihat dari: bagian yaitu filsafat alam (Plato, Aristoteles, Hugo de Groot) dan filsafat
1) Asal mula hukum (Teori Imperativ), yang didukung oleh teori-teori: ketuhanan (Thomas Aquino). Plato seorang idealis sedangkan muridnya
a) Teokrasi yaitu hukum adalah perintah Tuhan (Thomas Aquinas) Aristoteles seorang realis.
b) Kedaulatan negara yaitu hukum berasal dari negara (Hans Kelsen, Paul Thomas Aquinas dikenal dengan pendapatnya membagi hukum (lex) dalam 4
Laband, George Jellinek) golongan yaitu lex aeterna (rasio Tuhan yang tidak dapat ditangkap
c) Perjanjian masyarakat yaitu hukum bersumber dari perjanjian masyarakat manusia=hukum abadi), lex divina (rasio Tuhan yang dapat ditangkap
(contract social) dikemukakan oleh Hobbes, John Locke, dan Rousseau. mansusia=hukum abadi), lex naturalis (hukum alam) lex positivis (hukum yang
Hobbes dengan teorinya homo homini lupus bellum omnium contra omnes, dibuat manusia sebagai hukum yang berlaku).
yang melahirkan pactum unionis dan pactum subjektionis. Hugo de Groot mensekularisasi hukum alam, yaitu bahwa hukum alam
John Locke, teorinya dikenal dengan pactum unionis dan pactum subjektionis merupakan produk dari rasio manusia. Grotius menulis De Jure Belli ac Pacis
dan konstruksinya monarki konstitusional. (Hukum Perang dan Damai) dan Mare Liberaum (laut bebas).
Rousseau, teorinya hanya mengenal pactum unionis dengan konstruksi
demokrasi mutlak. b. Aliran Positivisme Hukum
d) Kedaulatan hukum yaitu hukum bersumber dari kesadaran hukum masyarakat Konsepsinya bahwa hukum merupakan perintah penguasa yang berdaulat (John
(Hans Krabbe) Austin) dan merupakan kehendak daripada negara (Hans Kelsen). Dipengaruhi
2) Kenyataan-kenyataan sosial yang mendalam (Teori Indikatif), yang didukung oleh oleh filsafat positive dari August Comte, hukum bertujuan mewujudkan kepastian
Carl von Savigny sebagai pelopor Mashab Sejarah, yaitu yang dikenal dengan hukum.
istilah Volkgeist, yaitu kebiasaan Jerman yang beraneka ragam dan berlaku John Austin, beranggapan bahwa hukum berisi perintah, kewajiban, kedaulatan,
sebagai pencerminan jiwa bangsa. dan sanksi. Dalam teorinya (analitical jurisprudence), bahwa dikenal dua bentuk
Selain itu dikenal juga living law yang dikemukakan oleh Eugen Erlich dan Roscoe hukum, yaitu positive law (undang-undang) dan positive morality (hukum
Pound. Dikenal hukum kebiasaan (modern) atau hukum adat (tradisional karena kebiasaan). Jadi logika hukum adalah UU, hukum kebiasaan akan diakui bila
magis religius (Holleman) dan komunal (Bushar Muhammad). Pendukung dikukuhkan menjadi UU oleh pejabat berwenang.
pendapat Savigny adalah Leon Duguit tentang solidaritas sosial. Hans Kelsen, dikenal dengn empat teorinya yaitu teori hukum murni (pure theory
3) Tujuan hukum (Teori Optatif) of law), penegakan hukum (rule of law), hierarkis hukum (stufen bau des recht),
a) Keadilan, yang didukung teori Hukum Alam. Tokoh Aristoteles dan Thomas dualis (hukum dalam arti bentuknya= hukum formal dan hukum dalam arti
Aquinas. isinya= hukum material).
b) Kepastian hukum, yang didukung oleh teori Positivisme Hukum
c) Kebahagiaan, yang didukung oleh Teori Utility dari Jeremy Bentham c. Mazhab Sejarah
d) Kegunaan, yang didukung oleh Teori Pragmatic Legal Realism. Dipelopori oleh Carl von Savigny dan Gustav Hugo yang dipengaruhi oleh Filsafat
Sejarah. Pandangan von Savigny berpangkal pada bahwa didunia ini terdapat
Catatan Kuliah – Kardoman Tumangger (110110060381) Page 2

3. bermacam-macam bangsa yang tiap-tiap bangsa tersebut mempunyai suatu h. Aliran Utility
Volkgeist – jiwa rakyat. Oleh karena itu tidak masuk akal jika hukum yang berlaku Konsep hukumnya yaitu bahwa hukum harus memberikan kebahagiaan yang
universal dan pada semua waktu. Hukum sangat bergantung atau bersumber sebesar-besarnya bagi sebanyak-banyaknya orang. Dipleopori Jeremy Bentham
pada jiwa rakyat tadi. (utilitarianisme individual), Rudolf van Jhering (utilitarianisme sosial) dan John
Stuart Mill.
d. Sociological Jurisprudence Aliran ini dipengaruhi oleh Filsafat Yunani Kuno (Alpetius dan Beccaria) yaitu
Konsep hukumnya bahwa hukum yang dibuat agar memperhatikan hukum yang kebahagiaan individu dan kebahagiaan masyarakat.
hidup dalam masyarakat (living law). Dipelopori oleh Eugen Erlich, dikembangkan
oleh Roscoe Pound. Mendapat pengaruh dari Filsafat Positif Sosiologis dari i. Mazhab Unpad
Auguste Comte. Lahir di Unpad pada tahun 1976, pencetusnya Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja
dengan konsep hukumnya yaitu hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat
e. Pragmatic Legal Realism sebagai modifikasi dari konsep Roscoe Pound.
Konsep hukumnya bahwa hukum dapat berperan sebagai alat pembaharuan Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja memberikan definisi hukum:
masyarakat (law as a tool of social engineering). Pendasar mazhab ini yaitu John  Dalam Bab II: Pembinaan Hukum dalam Rangka Pembangunan Nasional
Chipman, Gray, Oliver Wendell Holmes, Karl Llewllyn, Jerome Frank, dan lain-lain. (1973), dikemukakan bahwa hukum tidak hanya meliputi asas dan kaidah yang
mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, melainkan juga termasuk
f. Antrophological Jurisprudence lembaga dan proses dalam mewujudkan berlakunya kaidah itu dalam
Dipelopori Northtrop dalam karangannya “Cultural Values”, bahwa hukum kenyataan di masyarakat.
mencerminkan nilai sosial budaya, dan Mac Dougall dalam “Values Systems” a. Bahwa kata asas dan kaidah menggambarkan hukum sebagai gejala
bahwa hukum mengandung sistem nilai. Disamping itu ada juga Ruth Bennedict normatif, sedangkan kata lembaga dan proses menggambarkan hukum
mengenai budaya hukum yaitu merasa malu melanggar hukum dan merasa sebagai gejala sosial.
bersalah melanggar hukum. b. Kata asas menggambarkan bahwa Penulis memperhatikan pandangan
aliran hukum alam, karena asas itu ada kaitannya dengan nilai-nilai moral
g. Marxis Jurisprudence tertinggi, yaitu keadilan.
Dipelop[ori oleh Karl Marx, bahwa hukum harus memberikan perlindungan Sedangkan kata kaidah menggambarkan bahwa Penulis memperhatikan
kepada golongan proletar (golongan ekonomi lemah). Pandangan ini kemudian pengaruh aliran Positivisme Hukum, karena kata kaidah mempunyai sifat
dikembangkan dengan adanya Neo Marxisme: normatif.
1. Marxixme Ortodoks (Lenin) Kata lembaga menggambarkan bahwa Penulis memperhatikan pandangan
2. Revisionisme (Bernstein) Mazhab Sejarah, karena yang dimaksud disini adalah lembaga hukum adat.
3. Neo Marxisme (Gramsci, Lukachs, Bloch, Garandy). Kata proses menggambarkan bahwa Penulis memperhatikan pandangan
4. Frankfurt Scule (Horkheimer) Pragmatic Legal Realism (Roscoe Pound) karena yang dimaksud proses
5. New Left (Mercuse) disini adalah proses terbentuknya putusan hakim pengadilan.
Catatan Kuliah – Kardoman Tumangger (110110060381) Page 3

4. Kata lembaga dan proses mencerminkan bahwa Penulis memperhatikan KONSEP-KONSEP SOSIOLOGI HUKUM
pandangan Sociological Jurisprudence, karena kata lembaga dan proses
merupakan cerminan living law, yaitu sumber hukum tertulis dan tidak  Sosiologi Hukum adalah ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara hukum
tertulis yang hidup (formil). dengan aspek-aspek sosial lainnya secara empiris analitis sedangkan Antropologi
Kata kaidah yang mewujudkan berlakunya kaidah itu dalam kenyataan Hukum adalah ilmu yang mempelajari pola-pola sengketa dan bagaimana
menggambarkan bahwa bentuk hukumnya harus undang-undang. penyelesaiannya di dalam masyarakat sederhana dan modern.
 Dalam Bab IV: Hukum, Masyarakat dan Pembangunan Hukum Nasional  Hukum sebagai sarana social control
(1976), dikemukakan bahwa hukum adalah keseluruhan kaidah dan asas yang Masyarakat mengawasi apakah pelaksanaan hukum ditegakkan dalam kenyataan,
mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat termasuk lembaga dan menjamin kepastian hukum (Hans Kelsen “The Pure of Law Theory), hukum harus
proses di dalam mewujudkan hukum itu dalam kenyataan. murni yuridis untuk menjamin kepastian hukum.
a. Kata kaidah dan asas merupakan kaidah (hukum) yang kemudian ditarik  Hukum sebagai sarana social engineering
menjadi asas, jadi pasti ada kaitannya dengan yurisprudensi. Konsep Roscoe Pound dimodifikasi oleh Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja, “tool”
b. Kata hukum dalam kata mewujudkan hukum itu dalam kenyataan menjadi “sarana” dimaksudkan untuk mengubah suasana masyarakat agraris
menggambarkan pengertian yang lebih luas, yaitu sumber hukum tidak menjadi masyarakat industri (GBHN 1978). Contohnya UU No. 1 Tahun 1974 tentang
tertulis dan sumber hukum tertulis. pengaturan batas minimal usia perkawinan (Pasal 17).
Dalam GBHN 1993, masyarakat industri menuju masyarakat informasi (cocok dengan
SEJARAH TEORI HUKUM PEMBANGUNAN konsep Roscoe Pound).
Dalam “Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional”
 Sebelum 1976 lahir suatu konsepsi hukum yang dikemukakan oleh Prof. Dr. Mochtar disebutkan ciri-ciri masyarakat modern, yaitu:
Kusumaatmadja, sebagai jawaban terhadap permintaan Bappenas yaitu suatu  Kejujuran (honesty);
konsepsi hukum yang mendukung pembangunan. Dalam bukunya “Pembinaan  Efisiensi (efficient);
Hukum dalam Rangka Pembangunan Nasional” Penerbit Bina Cipta (1972) halaman  Bertepat waktu (punctuability);
11 disebutkan bahwa “hukum tidak hanya meliputi asas dan kaidah yang mengatur  Keteraturan (orderliness);
kehidupan manusia dalam masyarakat, melainkan juga termasuk lembaga dan  Kerajinan (diligence);
proses dalam mewujudkan berlakunya kaidah itu dalam kenyataan di masyarakat.”  Sifat hemat (thrifty);
 Kemudian dalam bukunya “Hukum, Masyarakat & Pembangunan Nasional”, halaman  Rasional dalam pikiran dan mengambil keputusan;
15 disebutkan bahwa “hukum adalah keseluruhan kaidah dan asas yang mengatur  Kemampuan untuk menangguhkan konsumsi.
kehidupan manusia dalam masyarakat termasuk lembaga dan proses di dalam  Wibawa hukum, menurut Notohamidjojo
mewujudkan hukum itu dalam kenyataan.”  Norma hukum tidak boleh bertentangan dengan norma sosial lainnya
 Konsep dari Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja, dituangkan dalam:
 Norma hukum sesuai dengan norma kesusilaan, agama, kesopanan
 GBHN 1973 : hukum tidak boleh menghambat proses modernisasi
 Penegak hukum memberi contoh
 GBHN 1978 : hukum sebagai sarana pembangunan
 Memperhatikan kesadaran hukum masyarakat
 GBHN 1993 : hukum sebagai sarana rekayasa masyarakat
Catatan Kuliah – Kardoman Tumangger (110110060381) Page 4

5.  Ciri-ciri Sistem Hukum Modern, menurut Marc Galanter: HAK DAN KEWAJIBAN
 rasional - hierarki peradilan
 kodifikasi - mudah dirubah HAK
 universal - dipegang oleh orang2 berpengalaman  Salmond, (1) kepentingan yang diakui dan dilindungi hukum, (2) hak berhubungan
 transaksional - dipegang oleh lembaga negara dengan subjek dan objek tertentu, (3) hak mengharuskan subjek pemegan hak untuk
 birokrasi - adanya spesialisasi melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan;
 trias politica Kepentingan lahir dari kebutuhan dasar. Kepentingan harus dilindungi karena setiap
 Efektivitas Hukum, hukum yang efektif adalah hukum yang ditegakkan sesuai tujuan. orang memilikinya.
Efektivitas hukum menurut Prof. Dr. Soerjono Soekanto, yaitu:  Allen dan Jhering, (1) kekuasaan berdasarkan atau dilindungi hukum, (2) hak
 Dilihat dari hukumnya memungkinkan seseorang melaksanakan kepentingannya
 Dilihat dari penegak hukumnya  Holland, hak adalah kemampuan seseorang untuk mempengaruhi perbuatan atau
 Dilihat dari fasilitasnya tindakan seseorang tanpa menggunakan wewenang, tetapi dengan mendasarkan
pada paksaan masyarakat yang terorganisasi.
 Dilihat dari kesadaran hukum
 Dilihat dari budaya hukum Hak dalam Arti Sempit
 Hukum sebagai gejala normatif dan gejala sosial  Hak dalam arti sempit berkonsekuensi kewajiban dari pemegang hak
Hukum sebagai gejala normatif diartikan bahwa bentuk hukum yang dikehendaki  Kewajiban timbul dari pertemuan suatu hak dengan hak lainnya
adalah perundang-undangan, sedangkan hukum sebagai gejala sosial berarti faktor-
faktor non-yuridis. Hak dalam Arti Luas
Gejala sosial adalah gejala yang gejala yang berkaitan dengan kebutuha pokok  Kebebasan
manusia (primary needs), yaitu epoleksosbudhankamnas, agama, hukum. Ekonomi  Kebebasan dalam pengertian ini dapat juga diistilahkan sebagai lisensi atau
(kemakmuran), politik (kekuasaan), sosial (kedudukan), budaya – materiil (agama previlese
dan spritual), formil (sandang, pangan, papan), hukum (kebutuhan pokoknya yaitu  Contoh (Sarkar): “saya memiliki hak (kebebasan) untuk melakukan sesuatu sesuai
tujuan hukum). keinginan saya
 Pembinaan Hukum perlu memperhatikan pembedaan antara hukum yang bersifat  Kekuasaan
sensitif dan hukum yang bersifat netral. Hukum yang bersifat sensitif adalah hukum  Kekuasaan adalah kemampuan yang dimiliki seseorang, atas dasar hukum, untuk
yang menyangkut bidang-bidang budaya dan keyakinan masyarakat seperti hukum mengubah hak-hak, kewajiban-kewajiban, pertanggungjawaban atau hubungan-
keluarga, hukum perkawinan, hukum harta perkawinan, dan hukum waris. Hukum hubungan hukum lainnya menurut kehendaknya.
yang bersifat netral yaitu semua hukum (yang bukan bersifat sensitif), termasuk yang  Kekuasaan terdiri dari kekuasaan yang bersifat privat dan kekuasaan yang bersifat
berkaitan dengan hukum internasional. publik.
 Kekebalan
 Kekebalan adalah luputnya seseorang dari kekuasaan atas dasar hukum yang
dimiliki orang atau pihak lain.
Catatan Kuliah – Kardoman Tumangger (110110060381) Page 5

6.  Demi seseorang yang kebal, kekuasaan pihak lain jadi terkurangi, khusus hanya  Jus in rem: hak mengenai suatu benda
terhadap orang yang kebal itu. Jus in personam: hak mengenai seseorang
 Contoh: hak seorang bangsawan untuk diadili hanya oleh bangsawan lain di Jus ad rem: terhadap hak mengenai suatu benda atau seseorang.
Inggris, bermakna kekebalan dari peradilan kriminal biasa.  Hak Pokok: hak utama yang bersifat pokok
Hak Tambahan: hak yang ditambahkan pada hak pokok
KESALAHAN  Hak primer: (a) hak yang eksis untuk menciptakan ruang pada pemegang hak, (b) hak
 A.K. Sarkar, (1) perbuatan yang bertentangan dengan hak dan keadilan, (2) terdiri yang tidak bersumber dari kesalahan, (c) hak yang bisa dibedakan dari hak yang
dari kesalahan moran dan kesalahan hukum. bersanksi.
Kesalahan Moral adalah kesalahan alamiah atau bertentangan dengan hak atas  Legal Rights: (a) a right created or recognized by law, (b) a right historically
keadilan alam atau bertentangan dengan nilai-nilai dalam masyarakat (common recognized by common law courts.
sense).  Equity: (a) fairness, evenhanded dealing, (b) the body of principles constituting what
Kesalahan hukum adalah perbuatan yang dinilai oleh pihak yang berwenang, sesuai is fair and right based on natural law, (c) the option of principles of justice to correct
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. or supplement the law as applied in a particular.
HAK YURIDIS KEWAJIBAN
 Hak Sempurna: (a) hak yang sempurna ditandai oleh pemenuhan kewajiban yang  Perbuatan yang harus dilakukan
sempurna, (b) kewajiban yang sempurna adalah kewajiban yang diatur dan dapat  Perbuatan yang jika tidak dilakukan atau dilakukan secara bertentangan adalah
dipaksakan oleh hukum. kesalahan
Hak Tidak Sempurna: yang dikenal dan diatur oleh hukum tapi tidak dapat  Kewajiban terdiri dari kewajiban moral dan kewajiban hukum
dipaksakan.  Hak yang tidak dipenuhi menimbulkan kerugian diri sendiri, sedangkan kewajiban
yang tidak dipenuhi menimbulkan kerugian pihak lain.
 Hak Positif: (a) merupakan hak untuk melakukan sesuatu, (b) membuat pihak lain
memiliki kewajiban positif yakni kewajiban untuk melakukan perbuatan positif atas HAK MILIK
nama pemegang hakl positif tersebut.  Hak untuk memiliki suatu benda
Hak Negatif: hak untuk menilai diri untuk tidak berbuat sesuatu yang potensial  Hak untuk menggunakan atau menikmati benda yang ada padanya sekehendak
merugikan pemegang hak. hatinya
 Hak in Rem: (a) hak konkrit, (b) hak yang menimbulkan kewajiban pada orang2  Hak untuk memakai, mengasingkan, membinasakan
disekitarnya, (c) hak yang eksis dalam konteks masyarakat umum.  Hak yang tidak memiliki batas waktu
Contoh: “hak saya untuk mengelola tanah milik saya dengan leluasa.”  Hak sisa
Hak in personam: (a) hak konkrit, (b) hak personal yang menimbulkan kewajiban
personal, (c) kepentingan yang dilindungi terhadap seseorang tertentu. Charles Conway
Contoh: “hak atas uang sewa atas tanah yang disewakan kepada orang lain.” “Ownership (dominium) and possession are concept of develop systems of law, early
law does not distinguish between them. Roman Law made a clear distinction between
Catatan Kuliah – Kardoman Tumangger (110110060381) Page 6

7. dominium at the absolute right to a thing and possession at it’s physical control or Teori Hukum yang Dikenal dalam Negara Indonesia:
1
detention” 1. Pembukaan UUD 1945
Ownership: turun temurun  Alinea I : perikeadilan mengarah pada konsepsi ideal dari tujuan masyarakat
Possession: sementara Indonesia, secara prinsip adalah upaya upaya untuk menemukan keadilan yang
mutlak; serta merupakan manifestasi upaya manusia yang merindukan adanya
Objek Hak Milik hukum yang lebih tinggi dari hukum positif, yaitu Hukum Alam.
 Objek material  Alinea II : adil dan makmur secara yuridis hal ini tentu saja menunjuk pada
 Objek immaterial, yaitu kepentingan-kepentingan yang dilindungi oleh hukum, seberapa besar kemampuan hukum untuk dapat memberikan kemanfaatan pada
contoh HAKI masyarakat, sejalan dengan konsep Aliran Utility.
 Objek manusia (budak).  Alinea III : aliran Ketuhanan bahwa masyarakat Indonesia merupakan
masyarakat yang begitu kental dengan nilai-nilai ketuhanan, sesuai dengan konsep
HAK BERSAMA (COMMON HERITAGE) dari Thomas Aquinas, yaitu Hukum Ketuhanan.
 Hak bersama harus diatur oleh hukum supaya tidak ada konflik/pertentangan  Alinea IV : Pancasila sebagai filsafat bangsa yang terdiri dari lima sila. Pancasila
 Ada 2 jenis, yaitu: secara subtansial merupakan konsep yang luhur dan murni; luhur karena
1. Common Ownership mencerminkan nilai-nilai bangsa yang diwariskan turun-temurun dan abstrak,
Jika seseorang pemilik meninggal, haknya akan langsung beralih kepada ahli murni karena kedalaman subtansi yang menyangkut beberapa aspek pokok, baik
warisnya. agamis, ekonomi, ketahanan, sosial dan budaya yang memiliki corak partikular.
2. Joint Ownership
2
Jika seseorang pemilik meninggal, hak itu akan berpindah kepada pemilik lainnya 2. Definisi Hukum dari Mochtar Kusumaatmadja
yang masih hidup berdasarkan ketentuan yang berlaku. Penjelasan lebih lanjut lihat hlm. 3-4 sebelumnya yang membahas mengenai Mazhab
Unpad.
HAK MILIK SEMPURNA DAN TIDAK SEMPURNA
 Hak milik sempurna, yaitu hak milik yang bersifat independen 3. Dalam Perundang-undangan
 Hak milik tidak sempurna, yaitu hak pemilikan yang tergantung kepada kondisi-kondisi Pasal 1 ayat (1) KUHP Aliran Positivisme
tertentu, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pasal 1338 KUHPdt Aliran Hukum Alam
Contoh asuransi jiwa (asuransi akan diperoleh apabila pemiliknya meninggal dunia). Pasal 28 UU No. 4 Tahun 2004 Sosiological Jurisprudence
Beda Hak Milik dan Hak Menguasai
 Hak milik bersifat permanen, sedangkan hak menguasai bersifat sementara
 Hak milik dilandasi oleh ketentuan hukum tertentu, sedangkan hak menguasai
dilandasi oleh terdapatnya hubungan pemegang hak dan benda yang dikuasai.
 Hak milik adalah konsep hukum sedangkan hak menguasai adalah konsep hukum, pra
1
Otje Salman, Teori Hukum – Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali, Refika Aditama, Bandung,
hlm. 155-159
hukum, maupun non-hukum. 2
Mochtar Kusumaatmadja, Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan, Alumni, Bandung, 2006, hlm. v-viii
Catatan Kuliah – Kardoman Tumangger (110110060381) Page 7