SlideShare ist ein Scribd-Unternehmen logo

Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 9 Tahun 2017 ADD

•
•
JARI Indonesia Borneo Barat
JARI Indonesia Borneo Barat

Pemerintah mengumumkan paket stimulus ekonomi baru untuk menyelamatkan bisnis dan pekerjaan. Stimulus ini meliputi insentif pajak, bantuan langsung untuk UMKM, serta subsidi upah bagi perusahaan yang menahan PHK. Langkah ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan kembali dan menekan angka pengangguran.

Recht
1 von 15
Downloaden Sie, um offline zu lesen
Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 9 Tahun 2017 ADD
Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 9 Tahun 2017 ADD
Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 9 Tahun 2017 ADD
Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 9 Tahun 2017 ADD
Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 9 Tahun 2017 ADD
Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 9 Tahun 2017 ADD
Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 9 Tahun 2017 ADD
Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 9 Tahun 2017 ADD
Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 9 Tahun 2017 ADD
Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 9 Tahun 2017 ADD
Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 9 Tahun 2017 ADD
Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 9 Tahun 2017 ADD
Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 9 Tahun 2017 ADD
Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 9 Tahun 2017 ADD
Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 9 Tahun 2017 ADD

Empfohlen

Policy brief : terobosan kebijakan kehutanan dalam RPJMD Provinsi Kalbar 2019...
Policy brief : terobosan kebijakan kehutanan dalam RPJMD Provinsi Kalbar 2019...Policy brief : terobosan kebijakan kehutanan dalam RPJMD Provinsi Kalbar 2019...
Policy brief : terobosan kebijakan kehutanan dalam RPJMD Provinsi Kalbar 2019...JARI Indonesia Borneo Barat
 
PP 45 2017 Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan ...
PP 45 2017 Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan ...PP 45 2017 Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan ...
PP 45 2017 Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan ...JARI Indonesia Borneo Barat
 
Keputusan Bupati Kubu Raya No 502/BAPPEDA/2017 Tentang Tim Koordinasi, Kelomp...
Keputusan Bupati Kubu Raya No 502/BAPPEDA/2017 Tentang Tim Koordinasi, Kelomp...Keputusan Bupati Kubu Raya No 502/BAPPEDA/2017 Tentang Tim Koordinasi, Kelomp...
Keputusan Bupati Kubu Raya No 502/BAPPEDA/2017 Tentang Tim Koordinasi, Kelomp...JARI Indonesia Borneo Barat
 
Buku "Mengukur Keterbukaan Badan Publik Sektor TKHL Di Kalimantan Barat
Buku "Mengukur Keterbukaan Badan Publik Sektor TKHL Di Kalimantan BaratBuku "Mengukur Keterbukaan Badan Publik Sektor TKHL Di Kalimantan Barat
Buku "Mengukur Keterbukaan Badan Publik Sektor TKHL Di Kalimantan BaratJARI Indonesia Borneo Barat
 
Permendagri nomor 1 tahun 2016 tentang pengelolaan aset desa
Permendagri nomor 1 tahun 2016 tentang pengelolaan aset desa Permendagri nomor 1 tahun 2016 tentang pengelolaan aset desa
Permendagri nomor 1 tahun 2016 tentang pengelolaan aset desa JARI Indonesia Borneo Barat
 
Permendagri nomor 114 th 2014 pedoman pembangunan desa
Permendagri nomor 114 th 2014 pedoman pembangunan desaPermendagri nomor 114 th 2014 pedoman pembangunan desa
Permendagri nomor 114 th 2014 pedoman pembangunan desaJARI Indonesia Borneo Barat
 
Permendagri no 113 thn 2014 pengelolaan keuangan desa
Permendagri no 113 thn 2014 pengelolaan keuangan desaPermendagri no 113 thn 2014 pengelolaan keuangan desa
Permendagri no 113 thn 2014 pengelolaan keuangan desaJARI Indonesia Borneo Barat
 
Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 Pemilihan Kepala Desa
Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 Pemilihan Kepala DesaPermendagri Nomor 112 Tahun 2014 Pemilihan Kepala Desa
Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 Pemilihan Kepala DesaJARI Indonesia Borneo Barat
 

Empfohlen

Policy brief : terobosan kebijakan kehutanan dalam RPJMD Provinsi Kalbar 2019...
Policy brief : terobosan kebijakan kehutanan dalam RPJMD Provinsi Kalbar 2019...Policy brief : terobosan kebijakan kehutanan dalam RPJMD Provinsi Kalbar 2019...
Policy brief : terobosan kebijakan kehutanan dalam RPJMD Provinsi Kalbar 2019...JARI Indonesia Borneo Barat
 
PP 45 2017 Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan ...
PP 45 2017 Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan ...PP 45 2017 Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan ...
PP 45 2017 Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan ...JARI Indonesia Borneo Barat
 
Keputusan Bupati Kubu Raya No 502/BAPPEDA/2017 Tentang Tim Koordinasi, Kelomp...
Keputusan Bupati Kubu Raya No 502/BAPPEDA/2017 Tentang Tim Koordinasi, Kelomp...Keputusan Bupati Kubu Raya No 502/BAPPEDA/2017 Tentang Tim Koordinasi, Kelomp...
Keputusan Bupati Kubu Raya No 502/BAPPEDA/2017 Tentang Tim Koordinasi, Kelomp...JARI Indonesia Borneo Barat
 
Buku "Mengukur Keterbukaan Badan Publik Sektor TKHL Di Kalimantan Barat
Buku "Mengukur Keterbukaan Badan Publik Sektor TKHL Di Kalimantan BaratBuku "Mengukur Keterbukaan Badan Publik Sektor TKHL Di Kalimantan Barat
Buku "Mengukur Keterbukaan Badan Publik Sektor TKHL Di Kalimantan BaratJARI Indonesia Borneo Barat
 
Permendagri nomor 1 tahun 2016 tentang pengelolaan aset desa
Permendagri nomor 1 tahun 2016 tentang pengelolaan aset desa Permendagri nomor 1 tahun 2016 tentang pengelolaan aset desa
Permendagri nomor 1 tahun 2016 tentang pengelolaan aset desa JARI Indonesia Borneo Barat
 
Permendagri nomor 114 th 2014 pedoman pembangunan desa
Permendagri nomor 114 th 2014 pedoman pembangunan desaPermendagri nomor 114 th 2014 pedoman pembangunan desa
Permendagri nomor 114 th 2014 pedoman pembangunan desaJARI Indonesia Borneo Barat
 
Permendagri no 113 thn 2014 pengelolaan keuangan desa
Permendagri no 113 thn 2014 pengelolaan keuangan desaPermendagri no 113 thn 2014 pengelolaan keuangan desa
Permendagri no 113 thn 2014 pengelolaan keuangan desaJARI Indonesia Borneo Barat
 
Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 Pemilihan Kepala Desa
Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 Pemilihan Kepala DesaPermendagri Nomor 112 Tahun 2014 Pemilihan Kepala Desa
Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 Pemilihan Kepala DesaJARI Indonesia Borneo Barat
 
Permendagri No 111 Tahun 2014 Pedoman Teknis Peraturan Desa
Permendagri No 111 Tahun 2014 Pedoman Teknis Peraturan DesaPermendagri No 111 Tahun 2014 Pedoman Teknis Peraturan Desa
Permendagri No 111 Tahun 2014 Pedoman Teknis Peraturan DesaJARI Indonesia Borneo Barat
 
Peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2014 tentang pelaksanaan undang undang desa
Peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2014 tentang pelaksanaan undang undang desaPeraturan pemerintah nomor 43 tahun 2014 tentang pelaksanaan undang undang desa
Peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2014 tentang pelaksanaan undang undang desaJARI Indonesia Borneo Barat
 
Buku tanya jawab dana desa untuk membangun Desa
Buku tanya jawab dana desa untuk membangun DesaBuku tanya jawab dana desa untuk membangun Desa
Buku tanya jawab dana desa untuk membangun DesaJARI Indonesia Borneo Barat
 
Kajian regulasi harmonisasi uu desa
Kajian regulasi harmonisasi uu desaKajian regulasi harmonisasi uu desa
Kajian regulasi harmonisasi uu desaJARI Indonesia Borneo Barat
 
PENJELASAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR ... TAHUN 2013 TENTANG...
PENJELASAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR ... TAHUN 2013 TENTANG...PENJELASAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR ... TAHUN 2013 TENTANG...
PENJELASAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR ... TAHUN 2013 TENTANG...JARI Indonesia Borneo Barat
 
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 37 TAHUN 2014 TENTANG...
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 37 TAHUN 2014 TENTANG...PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 37 TAHUN 2014 TENTANG...
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 37 TAHUN 2014 TENTANG...JARI Indonesia Borneo Barat
 
Peraturan Pemerintah No 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari A...
Peraturan Pemerintah No 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari A...Peraturan Pemerintah No 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari A...
Peraturan Pemerintah No 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari A...JARI Indonesia Borneo Barat
 
UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang DesaUU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang DesaJARI Indonesia Borneo Barat
 
Peraturan Menteri dalam negeri nomor 76 tahun 2012
Peraturan Menteri dalam negeri nomor 76 tahun 2012Peraturan Menteri dalam negeri nomor 76 tahun 2012
Peraturan Menteri dalam negeri nomor 76 tahun 2012JARI Indonesia Borneo Barat
 
Peraturan Menteri dalam negeri nomor 27 tahun 2006
Peraturan Menteri dalam negeri nomor 27 tahun 2006Peraturan Menteri dalam negeri nomor 27 tahun 2006
Peraturan Menteri dalam negeri nomor 27 tahun 2006JARI Indonesia Borneo Barat
 
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan transmigrasi Nomor...
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan transmigrasi Nomor...Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan transmigrasi Nomor...
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan transmigrasi Nomor...JARI Indonesia Borneo Barat
 
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan transmigrasi Nomor...
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan transmigrasi Nomor...Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan transmigrasi Nomor...
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan transmigrasi Nomor...JARI Indonesia Borneo Barat
 
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan transmigrasi Nomor...
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan transmigrasi Nomor...Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan transmigrasi Nomor...
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan transmigrasi Nomor...JARI Indonesia Borneo Barat
 
PP no. 22 tahun 2015
PP no. 22 tahun 2015 PP no. 22 tahun 2015
PP no. 22 tahun 2015 JARI Indonesia Borneo Barat
 
PP nomor 47 tahun 2015 perubahan atas peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2014
PP nomor 47 tahun 2015 perubahan atas peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2014PP nomor 47 tahun 2015 perubahan atas peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2014
PP nomor 47 tahun 2015 perubahan atas peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2014JARI Indonesia Borneo Barat
 
Peraturan Menteri Nomor 4 Tahun 2017
Peraturan Menteri Nomor 4 Tahun 2017Peraturan Menteri Nomor 4 Tahun 2017
Peraturan Menteri Nomor 4 Tahun 2017JARI Indonesia Borneo Barat
 
Peraturan Menteri Nomor 22 Tahun 2016 tentang prioritas pengelolaan Dana Desa...
Peraturan Menteri Nomor 22 Tahun 2016 tentang prioritas pengelolaan Dana Desa...Peraturan Menteri Nomor 22 Tahun 2016 tentang prioritas pengelolaan Dana Desa...
Peraturan Menteri Nomor 22 Tahun 2016 tentang prioritas pengelolaan Dana Desa...JARI Indonesia Borneo Barat
 
Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 10 Tahun 2017
Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 10 Tahun 2017 Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 10 Tahun 2017
Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 10 Tahun 2017 JARI Indonesia Borneo Barat
 
Peraturan Bupati No 8 tahun 2017 tentang Dana Desa
Peraturan Bupati No 8 tahun 2017 tentang Dana DesaPeraturan Bupati No 8 tahun 2017 tentang Dana Desa
Peraturan Bupati No 8 tahun 2017 tentang Dana DesaJARI Indonesia Borneo Barat
 
DAFTAR USULAN PROGRAM 6 DESA KABUPATEN KUBURAYA
DAFTAR USULAN PROGRAM 6 DESA KABUPATEN KUBURAYADAFTAR USULAN PROGRAM 6 DESA KABUPATEN KUBURAYA
DAFTAR USULAN PROGRAM 6 DESA KABUPATEN KUBURAYAJARI Indonesia Borneo Barat
 
pdf-makalah-manusia-nilai-moral-hukum.docx
pdf-makalah-manusia-nilai-moral-hukum.docxpdf-makalah-manusia-nilai-moral-hukum.docx
pdf-makalah-manusia-nilai-moral-hukum.docxINTANAMALINURAWALIA
 
2. MACAM MACAM KORBAN.ppt Materi Kuliah Hukum Viktimologi
2. MACAM MACAM KORBAN.ppt Materi Kuliah Hukum Viktimologi2. MACAM MACAM KORBAN.ppt Materi Kuliah Hukum Viktimologi
2. MACAM MACAM KORBAN.ppt Materi Kuliah Hukum ViktimologiSaktaPrwt
 

Weitere ähnliche Inhalte

Mehr von JARI Indonesia Borneo Barat

Permendagri No 111 Tahun 2014 Pedoman Teknis Peraturan Desa
Permendagri No 111 Tahun 2014 Pedoman Teknis Peraturan DesaPermendagri No 111 Tahun 2014 Pedoman Teknis Peraturan Desa
Permendagri No 111 Tahun 2014 Pedoman Teknis Peraturan DesaJARI Indonesia Borneo Barat
 
Peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2014 tentang pelaksanaan undang undang desa
Peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2014 tentang pelaksanaan undang undang desaPeraturan pemerintah nomor 43 tahun 2014 tentang pelaksanaan undang undang desa
Peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2014 tentang pelaksanaan undang undang desaJARI Indonesia Borneo Barat
 
PENJELASAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR ... TAHUN 2013 TENTANG...
PENJELASAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR ... TAHUN 2013 TENTANG...PENJELASAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR ... TAHUN 2013 TENTANG...
PENJELASAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR ... TAHUN 2013 TENTANG...JARI Indonesia Borneo Barat
 
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 37 TAHUN 2014 TENTANG...
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 37 TAHUN 2014 TENTANG...PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 37 TAHUN 2014 TENTANG...
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 37 TAHUN 2014 TENTANG...JARI Indonesia Borneo Barat
 
Peraturan Pemerintah No 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari A...
Peraturan Pemerintah No 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari A...Peraturan Pemerintah No 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari A...
Peraturan Pemerintah No 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari A...JARI Indonesia Borneo Barat
 
Peraturan Menteri dalam negeri nomor 76 tahun 2012
Peraturan Menteri dalam negeri nomor 76 tahun 2012Peraturan Menteri dalam negeri nomor 76 tahun 2012
Peraturan Menteri dalam negeri nomor 76 tahun 2012JARI Indonesia Borneo Barat
 
Peraturan Menteri dalam negeri nomor 27 tahun 2006
Peraturan Menteri dalam negeri nomor 27 tahun 2006Peraturan Menteri dalam negeri nomor 27 tahun 2006
Peraturan Menteri dalam negeri nomor 27 tahun 2006JARI Indonesia Borneo Barat
 
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan transmigrasi Nomor...
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan transmigrasi Nomor...Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan transmigrasi Nomor...
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan transmigrasi Nomor...JARI Indonesia Borneo Barat
 
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan transmigrasi Nomor...
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan transmigrasi Nomor...Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan transmigrasi Nomor...
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan transmigrasi Nomor...JARI Indonesia Borneo Barat
 
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan transmigrasi Nomor...
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan transmigrasi Nomor...Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan transmigrasi Nomor...
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan transmigrasi Nomor...JARI Indonesia Borneo Barat
 
PP nomor 47 tahun 2015 perubahan atas peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2014
PP nomor 47 tahun 2015 perubahan atas peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2014PP nomor 47 tahun 2015 perubahan atas peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2014
PP nomor 47 tahun 2015 perubahan atas peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2014JARI Indonesia Borneo Barat
 
Peraturan Menteri Nomor 22 Tahun 2016 tentang prioritas pengelolaan Dana Desa...
Peraturan Menteri Nomor 22 Tahun 2016 tentang prioritas pengelolaan Dana Desa...Peraturan Menteri Nomor 22 Tahun 2016 tentang prioritas pengelolaan Dana Desa...
Peraturan Menteri Nomor 22 Tahun 2016 tentang prioritas pengelolaan Dana Desa...JARI Indonesia Borneo Barat
 
Peraturan Bupati No 8 tahun 2017 tentang Dana Desa
Peraturan Bupati No 8 tahun 2017 tentang Dana DesaPeraturan Bupati No 8 tahun 2017 tentang Dana Desa
Peraturan Bupati No 8 tahun 2017 tentang Dana DesaJARI Indonesia Borneo Barat
 

Mehr von JARI Indonesia Borneo Barat (20)

Permendagri No 111 Tahun 2014 Pedoman Teknis Peraturan Desa
Permendagri No 111 Tahun 2014 Pedoman Teknis Peraturan DesaPermendagri No 111 Tahun 2014 Pedoman Teknis Peraturan Desa
Permendagri No 111 Tahun 2014 Pedoman Teknis Peraturan Desa
 
Peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2014 tentang pelaksanaan undang undang desa
Peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2014 tentang pelaksanaan undang undang desaPeraturan pemerintah nomor 43 tahun 2014 tentang pelaksanaan undang undang desa
Peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2014 tentang pelaksanaan undang undang desa
 
Buku tanya jawab dana desa untuk membangun Desa
Buku tanya jawab dana desa untuk membangun DesaBuku tanya jawab dana desa untuk membangun Desa
Buku tanya jawab dana desa untuk membangun Desa
 
Kajian regulasi harmonisasi uu desa
Kajian regulasi harmonisasi uu desaKajian regulasi harmonisasi uu desa
Kajian regulasi harmonisasi uu desa
 
PENJELASAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR ... TAHUN 2013 TENTANG...
PENJELASAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR ... TAHUN 2013 TENTANG...PENJELASAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR ... TAHUN 2013 TENTANG...
PENJELASAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR ... TAHUN 2013 TENTANG...
 
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 37 TAHUN 2014 TENTANG...
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 37 TAHUN 2014 TENTANG...PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 37 TAHUN 2014 TENTANG...
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 37 TAHUN 2014 TENTANG...
 
Peraturan Pemerintah No 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari A...
Peraturan Pemerintah No 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari A...Peraturan Pemerintah No 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari A...
Peraturan Pemerintah No 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari A...
 
UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang DesaUU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
 
Peraturan Menteri dalam negeri nomor 76 tahun 2012
Peraturan Menteri dalam negeri nomor 76 tahun 2012Peraturan Menteri dalam negeri nomor 76 tahun 2012
Peraturan Menteri dalam negeri nomor 76 tahun 2012
 
Peraturan Menteri dalam negeri nomor 27 tahun 2006
Peraturan Menteri dalam negeri nomor 27 tahun 2006Peraturan Menteri dalam negeri nomor 27 tahun 2006
Peraturan Menteri dalam negeri nomor 27 tahun 2006
 
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan transmigrasi Nomor...
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan transmigrasi Nomor...Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan transmigrasi Nomor...
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan transmigrasi Nomor...
 
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan transmigrasi Nomor...
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan transmigrasi Nomor...Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan transmigrasi Nomor...
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan transmigrasi Nomor...
 
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan transmigrasi Nomor...
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan transmigrasi Nomor...Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan transmigrasi Nomor...
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan transmigrasi Nomor...
 
PP no. 22 tahun 2015
PP no. 22 tahun 2015 PP no. 22 tahun 2015
PP no. 22 tahun 2015
 
PP nomor 47 tahun 2015 perubahan atas peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2014
PP nomor 47 tahun 2015 perubahan atas peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2014PP nomor 47 tahun 2015 perubahan atas peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2014
PP nomor 47 tahun 2015 perubahan atas peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2014
 
Peraturan Menteri Nomor 4 Tahun 2017
Peraturan Menteri Nomor 4 Tahun 2017Peraturan Menteri Nomor 4 Tahun 2017
Peraturan Menteri Nomor 4 Tahun 2017
 
Peraturan Menteri Nomor 22 Tahun 2016 tentang prioritas pengelolaan Dana Desa...
Peraturan Menteri Nomor 22 Tahun 2016 tentang prioritas pengelolaan Dana Desa...Peraturan Menteri Nomor 22 Tahun 2016 tentang prioritas pengelolaan Dana Desa...
Peraturan Menteri Nomor 22 Tahun 2016 tentang prioritas pengelolaan Dana Desa...
 
Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 10 Tahun 2017
Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 10 Tahun 2017 Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 10 Tahun 2017
Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 10 Tahun 2017
 
Peraturan Bupati No 8 tahun 2017 tentang Dana Desa
Peraturan Bupati No 8 tahun 2017 tentang Dana DesaPeraturan Bupati No 8 tahun 2017 tentang Dana Desa
Peraturan Bupati No 8 tahun 2017 tentang Dana Desa
 
DAFTAR USULAN PROGRAM 6 DESA KABUPATEN KUBURAYA
DAFTAR USULAN PROGRAM 6 DESA KABUPATEN KUBURAYADAFTAR USULAN PROGRAM 6 DESA KABUPATEN KUBURAYA
DAFTAR USULAN PROGRAM 6 DESA KABUPATEN KUBURAYA
 

Kürzlich hochgeladen

pdf-makalah-manusia-nilai-moral-hukum.docx
pdf-makalah-manusia-nilai-moral-hukum.docxpdf-makalah-manusia-nilai-moral-hukum.docx
pdf-makalah-manusia-nilai-moral-hukum.docxINTANAMALINURAWALIA
 
2. MACAM MACAM KORBAN.ppt Materi Kuliah Hukum Viktimologi
2. MACAM MACAM KORBAN.ppt Materi Kuliah Hukum Viktimologi2. MACAM MACAM KORBAN.ppt Materi Kuliah Hukum Viktimologi
2. MACAM MACAM KORBAN.ppt Materi Kuliah Hukum ViktimologiSaktaPrwt
 
materi hukum bisnis hukum persaingan usaha
materi hukum bisnis hukum persaingan usahamateri hukum bisnis hukum persaingan usaha
materi hukum bisnis hukum persaingan usahayunitahatmayantihafi
 
1. TTT - AKKP (Pindaan 2022) dan AKJ (Pemansuhan 2022) (1A) (1).pptx
1. TTT - AKKP (Pindaan 2022) dan AKJ (Pemansuhan 2022) (1A) (1).pptx1. TTT - AKKP (Pindaan 2022) dan AKJ (Pemansuhan 2022) (1A) (1).pptx
1. TTT - AKKP (Pindaan 2022) dan AKJ (Pemansuhan 2022) (1A) (1).pptxmohamadhafiz651
 
HAK PATEN yang merupakan salah satu bagian dari HAKI
HAK PATEN yang merupakan salah satu bagian dari HAKIHAK PATEN yang merupakan salah satu bagian dari HAKI
HAK PATEN yang merupakan salah satu bagian dari HAKIdillaayuna
 
BUKU FAKTA SEJARAH :Pangeran Heru Arianataredja (keturunan Sultan Sepuh III S...
BUKU FAKTA SEJARAH :Pangeran Heru Arianataredja (keturunan Sultan Sepuh III S...BUKU FAKTA SEJARAH :Pangeran Heru Arianataredja (keturunan Sultan Sepuh III S...
BUKU FAKTA SEJARAH :Pangeran Heru Arianataredja (keturunan Sultan Sepuh III S...Indra Wardhana
 
PENANGANAN PELANGGARAN PEMILU TAHUN 2024.pptx
PENANGANAN PELANGGARAN PEMILU TAHUN 2024.pptxPENANGANAN PELANGGARAN PEMILU TAHUN 2024.pptx
PENANGANAN PELANGGARAN PEMILU TAHUN 2024.pptxmuhammadarsyad77
 
UU-HKPD-Bahan-Sosialisasi-UU-No-1-tahun-2022-HKPD.pdf
UU-HKPD-Bahan-Sosialisasi-UU-No-1-tahun-2022-HKPD.pdfUU-HKPD-Bahan-Sosialisasi-UU-No-1-tahun-2022-HKPD.pdf
UU-HKPD-Bahan-Sosialisasi-UU-No-1-tahun-2022-HKPD.pdfSumardi Arahbani
 
interpretasi literal and purposive .pptx
interpretasi literal and purposive .pptxinterpretasi literal and purposive .pptx
interpretasi literal and purposive .pptxekahariansyah96
 
BENTUK NEGARA ,BENTUK PEMERINTAHAN DAN SISTEM PEMERINTAHAN
BENTUK NEGARA ,BENTUK PEMERINTAHAN DAN SISTEM PEMERINTAHANBENTUK NEGARA ,BENTUK PEMERINTAHAN DAN SISTEM PEMERINTAHAN
BENTUK NEGARA ,BENTUK PEMERINTAHAN DAN SISTEM PEMERINTAHANharri34
 

Kürzlich hochgeladen (10)

pdf-makalah-manusia-nilai-moral-hukum.docx
pdf-makalah-manusia-nilai-moral-hukum.docxpdf-makalah-manusia-nilai-moral-hukum.docx
pdf-makalah-manusia-nilai-moral-hukum.docx
 
2. MACAM MACAM KORBAN.ppt Materi Kuliah Hukum Viktimologi
2. MACAM MACAM KORBAN.ppt Materi Kuliah Hukum Viktimologi2. MACAM MACAM KORBAN.ppt Materi Kuliah Hukum Viktimologi
2. MACAM MACAM KORBAN.ppt Materi Kuliah Hukum Viktimologi
 
materi hukum bisnis hukum persaingan usaha
materi hukum bisnis hukum persaingan usahamateri hukum bisnis hukum persaingan usaha
materi hukum bisnis hukum persaingan usaha
 
1. TTT - AKKP (Pindaan 2022) dan AKJ (Pemansuhan 2022) (1A) (1).pptx
1. TTT - AKKP (Pindaan 2022) dan AKJ (Pemansuhan 2022) (1A) (1).pptx1. TTT - AKKP (Pindaan 2022) dan AKJ (Pemansuhan 2022) (1A) (1).pptx
1. TTT - AKKP (Pindaan 2022) dan AKJ (Pemansuhan 2022) (1A) (1).pptx
 
HAK PATEN yang merupakan salah satu bagian dari HAKI
HAK PATEN yang merupakan salah satu bagian dari HAKIHAK PATEN yang merupakan salah satu bagian dari HAKI
HAK PATEN yang merupakan salah satu bagian dari HAKI
 
BUKU FAKTA SEJARAH :Pangeran Heru Arianataredja (keturunan Sultan Sepuh III S...
BUKU FAKTA SEJARAH :Pangeran Heru Arianataredja (keturunan Sultan Sepuh III S...BUKU FAKTA SEJARAH :Pangeran Heru Arianataredja (keturunan Sultan Sepuh III S...
BUKU FAKTA SEJARAH :Pangeran Heru Arianataredja (keturunan Sultan Sepuh III S...
 
PENANGANAN PELANGGARAN PEMILU TAHUN 2024.pptx
PENANGANAN PELANGGARAN PEMILU TAHUN 2024.pptxPENANGANAN PELANGGARAN PEMILU TAHUN 2024.pptx
PENANGANAN PELANGGARAN PEMILU TAHUN 2024.pptx
 
UU-HKPD-Bahan-Sosialisasi-UU-No-1-tahun-2022-HKPD.pdf
UU-HKPD-Bahan-Sosialisasi-UU-No-1-tahun-2022-HKPD.pdfUU-HKPD-Bahan-Sosialisasi-UU-No-1-tahun-2022-HKPD.pdf
UU-HKPD-Bahan-Sosialisasi-UU-No-1-tahun-2022-HKPD.pdf
 
interpretasi literal and purposive .pptx
interpretasi literal and purposive .pptxinterpretasi literal and purposive .pptx
interpretasi literal and purposive .pptx
 
BENTUK NEGARA ,BENTUK PEMERINTAHAN DAN SISTEM PEMERINTAHAN
BENTUK NEGARA ,BENTUK PEMERINTAHAN DAN SISTEM PEMERINTAHANBENTUK NEGARA ,BENTUK PEMERINTAHAN DAN SISTEM PEMERINTAHAN
BENTUK NEGARA ,BENTUK PEMERINTAHAN DAN SISTEM PEMERINTAHAN