SlideShare a Scribd company logo
1 of 8
Download to read offline
BUPATI KUBU RAYA
KEPUTUSAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 5 oz I BAPPE,DAI 2077
TENTANG
TIM KOORDINASI, KELOMPOK KERJA DAN SEKRETARIAT PERCtrPATAN
PENCAPAIAI{ SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS
KABUPATEN KUBU RAYA
Menimbang
Mengingat
Menetapkan
KESATU
BUPATI KUBU RAYA,
a. bahw-a Millenium Development Goals (MDGs) telah
berakhir pada tahun 2015, dan dilanjutkan dengan
Sustainable Deveiopment Goals (SDG's) yang dimulai
Tahun 2A16 dan berakhir pada tahun 2O30;
b. bahwa untuk dapat dilaksanakan secara efektif dan
tepat sasaran tercapainya tujuan dan target
Sustainable Development Goals (SDGs) di Kabupaten
Kubu Raya, maka perlu dibentuk Tim Koordinasi,
Kelompok Kerja dan Sekretariat Bersama percepatan
Pencapaian SDG's;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Koordinasi,
Kelompok Kerja dan Sekretariat Percepatan pencapaian
Sustairrable Development Goals Kabupaten Kubu Raya;
1. tlndang-Undang Nomor 35 Tahun 2OOT tentang
Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di provinsi
Kalimantan Barat (l,embaran Negara Repubiik
Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 10 1 , Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4TStl;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
*
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OL4 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5567)
sebagimana teiah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 201S tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2Z
Tahun 2Ot4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 82,
'I'amhahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
56791;
MEMUTUSKAN:
Tim Koordinasi, Kelompok Kerja dan Sekretariat Percepatan
Pencapaian Trjuan Sustainable Development Goals (SDGs)
Kabtrpaten Kubu Raya dengan susunan Tim sebagaimana
tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran trII
trZan: t}r to^- :-:
KEDUA : Tim Koordinasi, Keiompok Kerja am S.t@
Pencapaian sustainable Development Goals 1sbc,s;sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, mempunyai
tugas dan fungsi sebagai berikut:
a. Tim Koordinasi percepatan
Development Goals (SDG,s):
KETIGA
T-rjuan Sustainable
1. mengkoordinasikan pelaksanaan tercapainya
sasaran, target dan indikator pelaksanaan tujuan
Sustainable Development Goals (SDG,s) ;
2. melakukan koordinasi dan fasiiitasi dengan
Perangkat Daerah daram rangka mengefektiffan
pencapaian tujuan sustainable Development Goals;
b. Kelompok Kerja percepatan Tuan sustainable
Development Goals (SDG,s):
L. memfasilitasi dan mengkoordinasikan program dan
kegiatan yang ada pad.a perangkat Daerah untuk
menunjang percepatan tujuan pencapaian
sustainable development goals ;
2. memfasilitasi dan membantu pelaksanaan program
kegiatan yang sumber pembiaya"rrry. "a;i
3. memfasilitasi dan membangun kerjasama dengan
dunia usaha dalam pelaksanaan CSR: "
4 " rnembenkan saran, masukan dan pertimbangan yang
berkaitan _dengan upaya percepatan tuJuan
pencapaian SDG,s;
5. memfasilitasi dan menyiapkan data, informasi untuk
penyusunan rencana aksi daerah sDG's dan evaluasi
pencapaian SDG,s; dan
6. melaksanakan tugas lai,nya yang berkaitan dengan
upaya percepatan pencapaian tujuan SDG,s.
c. sekretariat Percepatan Tujuan sustainable
Development Goals (SDG,s):
1. memberikan dukungan teknis dan administrasi
dalam menyiapkan data, informasi untuk
pen).usunan rencana aksi daerah SDG's dan evaluasi
pencapaian SDG's;
2. melaksanakan tugas lainnya yang berkaitan dengan
upaya percepatan pencapaian tujuan SDG,s.
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan
dengan ketentuarr:
a- biaya akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan
pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Kubu,Baya dan pendapatan Lainnya yang
Sah sesuai ketentuan yang berlaku;
b. apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam
penetapan Keputusan ini akan dilakukan perbaikan
sebagaimana mestinya.
di Sungai Raya
lB AEuslus 2017
LAMPIRAN I
KEPUTUSA}.I BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 56L IBAPPE,DAI2017
TENTANG
TIIVI KOORDINASI, KELOMPOK KERJA DAN
SEKRSI'ARIAT PERCEPATAN PENCAPAIAN
SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS
KABUPATEN KUBU RAYA
SUSUNAN TIM KOORDINASI, KELOMPOK KERJA PERCEPATAN
PENCAPAIAN SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDG,s)
KABUPATEN KUBU RAYA
NO JABATAN KBDUDUKAN DALAM TIM
f1) QI (3)
1. Bupati Kubu Raya Pclindung
2. Wakil Bupati Kubu Raya Pengarah
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Kubu
Raya
Pengarah
4. Kepala Bappeda Kabupaten Kubu
Raya
Ketua
5. Sekretaris Bappeda Kabupaten Kubu
Raya
Sekretaris
6. Kepala Dinas Pemberdayaan
Perempuan, Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana Kabupaten Kubu Rava
Anggota
7. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang Kabupaten Kubu
Raya
Anggota
8. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro,
Perdagangan dan Perindustrian
Kabupaten Kubu Raya
Anggota
9. Kepala Dinas Ketahanan P,angan,
Perkebunan dan Peternakan
Kabupaten Kubu Rava
Anggota
10. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten
Kubu Rava
Anggota
11. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten
Kubu Raya
Anggota
LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 5o2 IBAPPEDA/ 2Ot7
TENTANG
TIM KOORDINASI, KELOMPOK KERJA DAN
SEKRETARIAT PERCEPATAN PENCAPAIAN
SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS
KABUPATEN KUBU RAYA
SUSUNAN KELOMPO K KER.JA PERCEPATAN PENCAPAIAN
SUSTAINABLE DEVEI,OPMENT GOALS (SDG'S)
KABUPATET.i KUBU RAYA
NO JABATAN
KEDUDUKAN DALAM
KELOMPOK KERJA
f1) (21 (3)
A. Kelompok Kerja Percepatan Trjuan Sustainable Development Goals
(SDG's) Kemiskinan.
1. Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa Kabupaten Kubu
Raya
Ketua
2. Kepala Bidang Sosial dan Budaya
Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah Kabupaten Kubu Raya
Sekretaris
3. Kepala llidang Kelembagaan,
Pemberdayaan Masyarakat dan.
Kerjasama Desa Kepala Dinas Sosial
dan Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa Kabupaten Kubu Raya
Anggota
4. Direktur Yayasan Swadaya Dian
Khatulistiwa
Angota
5. Species Oflicer Landseascape Kubu
WWF (Dewi Puspita Sari)
Anggota
6. Pelayanan Sosial Dasar (Nursiah) Anggota
B. Kelompok Kerja Percepatan Trjuan Sustainable Development Goals
(SDG's) Pendidikan.
1. Kepala Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kabupaten Kubu Raya
Ketua
2. Kepala Subbid Kesejahteraa"n Ralryat
Bappeda Kabupaten K.ubu Raya
Sekretaris
3. Kepala Bidang Pernbinaan Sekolah
Dasar Dinas Pendidikan Kabupaten
Kubu Rava
Anggota
4. Program Manager Good Governance
Gemawan (Encep Endan)
Anggota
5. Direktur Eksekutif Lembaga
Pengkajian dan Studi Arus Informasi
Regional (LPS-AIR)
Angota
6. Ketua Serikat Pekka Kabupaten Kubu
Baya-
Angota
7. Fasilitator Keuangan GSC Kabupaten
Kubu Raya (Lilis Wivina)
Anggota
8. Direktur Pusat Pengembangall Sumber Angota
C. Kelompok Kgrja Percepatan fuju
(SDG's) Kesehatan.
1.
lXepata
I Kubu Raya
Ketua
2. Kepala Subbid Kependudukan,
Pemerintahan dan Pariwisata Bappeda
Kabupaten Kubu Raya
Sekretaris
al
o. Kepala Bidang Pencegahan dan
Pengendalian Penyakit Dinas
Kesehatan Kabupaten Kubu Rava
Anggota
4. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan
Dinas Kesehatan Kabupaten Kubu
Raya
Anggota
5. Ketua Serikat Perempuan Basis
Khatulistiwa (SPBK)
Anggota
6. Area Development Program Manager
Wahana Visi Indonesia (patar Romulo
Purba)
Anggota
7. Direktur dan Manager proerarn
YLBH PIK Pontianak.
Anggota
8. Sekretaris Wilayah Jari Borneo Barat Anggota
U RAYA,
,o*rr** ril
KEPUTUSAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR tuL IBAPPE,DAI2OLT
TENTANG
TIM KOORDINASI, KELOMPOK KERJA DAN
SEKRETARIAT PERCEPATAN PENCAPAIAN
SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS
KABUPATEN KUBU RAYA
SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT TIM KELOMPOK KERJA
PERCEPATAN PENCAPAIAN SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDG,s)
KABUPATEN KUBU RAYA
s" {
i'A;.i ,-.r,
'1:* ., ,"
NO JABATAN KEDUDUKAN DALAM
SEKRETARIAT
(1)
@__ (3)
1. Sekretaris Bappeda Kabupaten Kubu Rava Ketua
2. Kepala Bidang Sosial dan Budaya Badan
Perencanaan Pernbangunan Daerah
Wakil Ketua
3. Kepala Subbid Kesejahteraan Ralryat Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah
Sekretaris
4. Kepala Bidang Fisik dan Prasarana Badan
Perencanaan Pernbangunan Daerah
Anggota
5. Kepala Bidang Ekonomi Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah
Anggota
6. Kepala Bidang Pengendalian Penelitian dan
Pengembangan Badan Perencanaan
Pembanzunan Daerah
Anggota
7. Kepala Subbid Pemerintahan dan Pariwisata
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Anggota
8. Staf Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah (Fitriyandi Ractsyi, SP, MM)
Anggota
9. Staf Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah (Masrivati)
Anggota
10. Staf Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah (Ade Dwi Setiawati,SE)
Anggota
11. Staf Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah (Advenaldes Butar Butar, ST)
Anggota
72. Staf Badan Ferencanaan Pembangunan
Daerah (Nurul Huda Ummiya.tun,S.IP'l
Anggota
13. Staf Badan Perencanaan Pembangr-lnan
Daerah (Ferdiansyah,SE)
Anggota
RAYA,
DEI(LIIRASI
SUSTAINABLE DEVELOPMEI{T GOALS (SDG's}
KAMI, PARA PEMANGKU KEPENTINGAN PEMBANGUNAN DI
KABUPATEN KUBU RAYA MENYADARI BAHWA PEMBANGUNAN
BUKAN SEMATA DITANDAI DENGAN BANGUNAN YANG MEGAH,
JALAN YANG MULUS ATAU KENDARAAN YANG MEWAH.
PEMBA.NGUNAN SEJATINYA UNTUK MEMENUHI HAK
WARGANYA, MEMBANGUN SUMBER DAYA MANUSIA YANG
BERKUALITAS SERTA PERTUMBUHAN EKONOMI YANG MERATA,
INKLUSIF DAN PENUH SEMANGAT.
PEMBANGUNAN JUGA MEMPERHATIKAN KELESTAzuAN FUNGSI
LINGKUNGAN I{IDUP DAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM
YANG LESTARI.
UNTUK ITU KITA SEMUA, BERTEKAD UNTUK MENJADIKAN
KEMISKINAN, KEBODOHAN, DAN SEGALA PENYAKIT ADALAH
MUSUH KITA BERSAMA.
MUSUH YANG HARUS KITA HAPUSKAN DARI BUMI KUBU RAYA
INI, SEBAGAI TANTANGAN YANG TIDAK MUDAH DAN TAK AKAN
TERCAPAI.
KECUALI KITA BERGAITDENGAIT TAI{GAIY, MELANGI(AH
BERSAMA MEWUJUDKAN KUBU RAYA YANG MAJU, HARMONIS,
BERBUDAYA DAN MEIVIILIKI DAYA SAING,
SEHINGGA O'TAI( ADA SEORAITG PUN YAITG TERTINGGAL DEMI
TERCAPAII{YA TUJUAIII PEMBAITGUNAI{ BERKELANJI'TAN"
ITIARI KITA BERSUARA LAI{TAIIG BERSAMA : 63KUBU RAYA, NO
ONE LEFT BEHIND'.
SUNGAI RAYA, 10 MEI 2017
PERWAKILAN PESERTA WORSKHOP DEKLARSI SDG'S
TNSTANST/UNSUR
YULIS SUWARNI DINAS
PtrNDID
dT.BERLI HAMDANI"GS,
MPPM
DINAS
KESEHATAN
Ir. HASRUL, M.Si
M. .JAINI, S.Sos, M.Si CAMAT SUNGAI..
AMBAWANG .:
YUDITH. E.VITRANILLA, SH
MARCELL. D. LODO, SH,
BBA
JARI INDONESIA
BCRNtrO BARAT
YAYASAN
SWADAYA DIAN
KHATULISTIWA
BU RAYA
v
't

More Related Content

What's hot

Laporan kegiatan rakor readsi desember 2019
Laporan kegiatan rakor readsi desember  2019Laporan kegiatan rakor readsi desember  2019
Laporan kegiatan rakor readsi desember 2019Arman Ibsal
 
Penyusunan RKPD
Penyusunan RKPDPenyusunan RKPD
Penyusunan RKPD93220872
 
Pengurus Mabiran & Kwaran
Pengurus Mabiran & KwaranPengurus Mabiran & Kwaran
Pengurus Mabiran & Kwarandinda60
 
Sk narasumber 2018
Sk narasumber 2018Sk narasumber 2018
Sk narasumber 2018aim38
 
Sekelumit tentang Renstra OPD menurut Permendagri 86/2017
Sekelumit tentang Renstra OPD menurut Permendagri 86/2017Sekelumit tentang Renstra OPD menurut Permendagri 86/2017
Sekelumit tentang Renstra OPD menurut Permendagri 86/2017Rusman R. Manik
 
Soal tertulis Ujian Perangkat Desa
Soal tertulis Ujian Perangkat DesaSoal tertulis Ujian Perangkat Desa
Soal tertulis Ujian Perangkat DesaStrobillus Found
 
Penyusunan RPJMDes dan RKPDes
Penyusunan RPJMDes dan RKPDesPenyusunan RPJMDes dan RKPDes
Penyusunan RPJMDes dan RKPDesEka Saputra
 
19. alur pembuatan peraturan desa
19. alur pembuatan peraturan desa19. alur pembuatan peraturan desa
19. alur pembuatan peraturan desakeuangandesa
 
Berita acara mus. dusun
Berita acara mus. dusunBerita acara mus. dusun
Berita acara mus. dusungalaxytoto
 
Bab 6 arahan pemanfaatan ruang
Bab 6 arahan pemanfaatan ruangBab 6 arahan pemanfaatan ruang
Bab 6 arahan pemanfaatan ruangDeki Zulkarnain
 
PROPOSAL PROYEK PERUBAHAN. Penataan Arsip Terpadu
PROPOSAL PROYEK PERUBAHAN. Penataan Arsip TerpaduPROPOSAL PROYEK PERUBAHAN. Penataan Arsip Terpadu
PROPOSAL PROYEK PERUBAHAN. Penataan Arsip TerpaduSujud Marwoto
 
Contoh Laporan kinerja tenaga ahli DPRD
Contoh Laporan kinerja tenaga ahli DPRD Contoh Laporan kinerja tenaga ahli DPRD
Contoh Laporan kinerja tenaga ahli DPRD OzawaYukio
 
SK Tim Kegiatan Diklat Barjas 2015
SK Tim Kegiatan Diklat Barjas 2015SK Tim Kegiatan Diklat Barjas 2015
SK Tim Kegiatan Diklat Barjas 2015Dani Setiawan
 
29 sept, sambutan bupati penerimaan kaji banding tp pkk lamandau
29 sept, sambutan bupati penerimaan kaji banding tp pkk lamandau29 sept, sambutan bupati penerimaan kaji banding tp pkk lamandau
29 sept, sambutan bupati penerimaan kaji banding tp pkk lamandauShintaDevi11
 

What's hot (20)

Laporan kegiatan rakor readsi desember 2019
Laporan kegiatan rakor readsi desember  2019Laporan kegiatan rakor readsi desember  2019
Laporan kegiatan rakor readsi desember 2019
 
Penyusunan RKPD
Penyusunan RKPDPenyusunan RKPD
Penyusunan RKPD
 
Pengurus Mabiran & Kwaran
Pengurus Mabiran & KwaranPengurus Mabiran & Kwaran
Pengurus Mabiran & Kwaran
 
Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa
Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas DesaPedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa
Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa
 
1. smart asn
1. smart asn1. smart asn
1. smart asn
 
Anjab sekretaris
Anjab sekretarisAnjab sekretaris
Anjab sekretaris
 
Sk narasumber 2018
Sk narasumber 2018Sk narasumber 2018
Sk narasumber 2018
 
Sekelumit tentang Renstra OPD menurut Permendagri 86/2017
Sekelumit tentang Renstra OPD menurut Permendagri 86/2017Sekelumit tentang Renstra OPD menurut Permendagri 86/2017
Sekelumit tentang Renstra OPD menurut Permendagri 86/2017
 
Soal tertulis Ujian Perangkat Desa
Soal tertulis Ujian Perangkat DesaSoal tertulis Ujian Perangkat Desa
Soal tertulis Ujian Perangkat Desa
 
Pembentukan panitia pkk 2
Pembentukan panitia pkk 2Pembentukan panitia pkk 2
Pembentukan panitia pkk 2
 
Penyusunan RPJMDes dan RKPDes
Penyusunan RPJMDes dan RKPDesPenyusunan RPJMDes dan RKPDes
Penyusunan RPJMDes dan RKPDes
 
19. alur pembuatan peraturan desa
19. alur pembuatan peraturan desa19. alur pembuatan peraturan desa
19. alur pembuatan peraturan desa
 
Berita acara mus. dusun
Berita acara mus. dusunBerita acara mus. dusun
Berita acara mus. dusun
 
Bab 6 arahan pemanfaatan ruang
Bab 6 arahan pemanfaatan ruangBab 6 arahan pemanfaatan ruang
Bab 6 arahan pemanfaatan ruang
 
PROPOSAL PROYEK PERUBAHAN. Penataan Arsip Terpadu
PROPOSAL PROYEK PERUBAHAN. Penataan Arsip TerpaduPROPOSAL PROYEK PERUBAHAN. Penataan Arsip Terpadu
PROPOSAL PROYEK PERUBAHAN. Penataan Arsip Terpadu
 
Laporan tahunan pkk
Laporan tahunan pkkLaporan tahunan pkk
Laporan tahunan pkk
 
Contoh Laporan kinerja tenaga ahli DPRD
Contoh Laporan kinerja tenaga ahli DPRD Contoh Laporan kinerja tenaga ahli DPRD
Contoh Laporan kinerja tenaga ahli DPRD
 
SK Tim Kegiatan Diklat Barjas 2015
SK Tim Kegiatan Diklat Barjas 2015SK Tim Kegiatan Diklat Barjas 2015
SK Tim Kegiatan Diklat Barjas 2015
 
Pedoman penyusunan dan penelahaan Rencana Strategis kementerian dan lembaga
Pedoman penyusunan dan penelahaan Rencana Strategis kementerian dan lembagaPedoman penyusunan dan penelahaan Rencana Strategis kementerian dan lembaga
Pedoman penyusunan dan penelahaan Rencana Strategis kementerian dan lembaga
 
29 sept, sambutan bupati penerimaan kaji banding tp pkk lamandau
29 sept, sambutan bupati penerimaan kaji banding tp pkk lamandau29 sept, sambutan bupati penerimaan kaji banding tp pkk lamandau
29 sept, sambutan bupati penerimaan kaji banding tp pkk lamandau
 

Similar to SDG KUBU RAYA

Ir.-Yerry-Yanuar-MM-Jawa-Barat-Menyongsong-SDGs.ppt
Ir.-Yerry-Yanuar-MM-Jawa-Barat-Menyongsong-SDGs.pptIr.-Yerry-Yanuar-MM-Jawa-Barat-Menyongsong-SDGs.ppt
Ir.-Yerry-Yanuar-MM-Jawa-Barat-Menyongsong-SDGs.pptOmOecoep1
 
Ir. yerry-yanuar-jawa-barat-menyongsong-sdgs
Ir. yerry-yanuar-jawa-barat-menyongsong-sdgsIr. yerry-yanuar-jawa-barat-menyongsong-sdgs
Ir. yerry-yanuar-jawa-barat-menyongsong-sdgsmuzakir tombolotutu
 
[02] MATERI PAPARAN BAPAK ARIFIN KEMENTERIAN DALAM NEGERI.pdf.pptx
[02] MATERI PAPARAN BAPAK ARIFIN KEMENTERIAN DALAM NEGERI.pdf.pptx[02] MATERI PAPARAN BAPAK ARIFIN KEMENTERIAN DALAM NEGERI.pdf.pptx
[02] MATERI PAPARAN BAPAK ARIFIN KEMENTERIAN DALAM NEGERI.pdf.pptxhakim922189
 
ALUR PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RPJMDesA1.pptx
ALUR PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RPJMDesA1.pptxALUR PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RPJMDesA1.pptx
ALUR PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RPJMDesA1.pptxerisugiartoeri
 
Cheklist pengawasan Dana Desa oleh Bhabinkamtibmas Polri
Cheklist pengawasan Dana Desa oleh Bhabinkamtibmas PolriCheklist pengawasan Dana Desa oleh Bhabinkamtibmas Polri
Cheklist pengawasan Dana Desa oleh Bhabinkamtibmas PolriAndy Susanto
 
Perencanaan Pembangunan Desa
Perencanaan Pembangunan DesaPerencanaan Pembangunan Desa
Perencanaan Pembangunan DesaSiti Sahati
 
LAPORAN KETERANGAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA (LKPPD) TAHUN 2022
LAPORAN KETERANGAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA (LKPPD) TAHUN 2022LAPORAN KETERANGAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA (LKPPD) TAHUN 2022
LAPORAN KETERANGAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA (LKPPD) TAHUN 2022Pemdes Wonoyoso
 
PEDOMAN PENYUSUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA.pptx
PEDOMAN PENYUSUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA.pptxPEDOMAN PENYUSUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA.pptx
PEDOMAN PENYUSUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA.pptxBPPMDDTT Makassar
 
permendesa21tahun2020tentangpup3md-220812035718-d97bd8ae (1).pdf
permendesa21tahun2020tentangpup3md-220812035718-d97bd8ae (1).pdfpermendesa21tahun2020tentangpup3md-220812035718-d97bd8ae (1).pdf
permendesa21tahun2020tentangpup3md-220812035718-d97bd8ae (1).pdfTriSetyanto4
 
PERMENDESA 21 TAHUN 2020 TENTANG PU P3MD.pptx
PERMENDESA 21 TAHUN 2020 TENTANG PU P3MD.pptxPERMENDESA 21 TAHUN 2020 TENTANG PU P3MD.pptx
PERMENDESA 21 TAHUN 2020 TENTANG PU P3MD.pptxEka Saputra
 
TUPOKSI BPD 2.pptx
TUPOKSI BPD 2.pptxTUPOKSI BPD 2.pptx
TUPOKSI BPD 2.pptxHaetamiHA
 
850458dd313e8e72bca6ea31c0995d1b_Materi Provinsi Perencanaan dan Implementasi...
850458dd313e8e72bca6ea31c0995d1b_Materi Provinsi Perencanaan dan Implementasi...850458dd313e8e72bca6ea31c0995d1b_Materi Provinsi Perencanaan dan Implementasi...
850458dd313e8e72bca6ea31c0995d1b_Materi Provinsi Perencanaan dan Implementasi...KhoirulAnam59486
 
Teknis Penyusunan RPJMDesa.pptx
Teknis Penyusunan RPJMDesa.pptxTeknis Penyusunan RPJMDesa.pptx
Teknis Penyusunan RPJMDesa.pptxRenandaAndari1
 
INFORMASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA (IPPD) TAHUN 2022
INFORMASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA (IPPD) TAHUN 2022INFORMASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA (IPPD) TAHUN 2022
INFORMASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA (IPPD) TAHUN 2022Pemdes Wonoyoso
 
SK rkp des 2013
SK rkp des 2013SK rkp des 2013
SK rkp des 2013Jusa Erza
 
01. RPJM Desa.ppsx
01. RPJM Desa.ppsx01. RPJM Desa.ppsx
01. RPJM Desa.ppsxZayGawoh
 
Kepmen desapdtt nomor 83 tahun 2017
Kepmen desapdtt nomor 83 tahun 2017 Kepmen desapdtt nomor 83 tahun 2017
Kepmen desapdtt nomor 83 tahun 2017 Eka Saputra
 

Similar to SDG KUBU RAYA (20)

Ir.-Yerry-Yanuar-MM-Jawa-Barat-Menyongsong-SDGs.ppt
Ir.-Yerry-Yanuar-MM-Jawa-Barat-Menyongsong-SDGs.pptIr.-Yerry-Yanuar-MM-Jawa-Barat-Menyongsong-SDGs.ppt
Ir.-Yerry-Yanuar-MM-Jawa-Barat-Menyongsong-SDGs.ppt
 
Ir. yerry-yanuar-jawa-barat-menyongsong-sdgs
Ir. yerry-yanuar-jawa-barat-menyongsong-sdgsIr. yerry-yanuar-jawa-barat-menyongsong-sdgs
Ir. yerry-yanuar-jawa-barat-menyongsong-sdgs
 
Surat keputusan kepala desa
Surat keputusan kepala desaSurat keputusan kepala desa
Surat keputusan kepala desa
 
Surat keputusan kepala desa
Surat keputusan kepala desaSurat keputusan kepala desa
Surat keputusan kepala desa
 
[02] MATERI PAPARAN BAPAK ARIFIN KEMENTERIAN DALAM NEGERI.pdf.pptx
[02] MATERI PAPARAN BAPAK ARIFIN KEMENTERIAN DALAM NEGERI.pdf.pptx[02] MATERI PAPARAN BAPAK ARIFIN KEMENTERIAN DALAM NEGERI.pdf.pptx
[02] MATERI PAPARAN BAPAK ARIFIN KEMENTERIAN DALAM NEGERI.pdf.pptx
 
ALUR PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RPJMDesA1.pptx
ALUR PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RPJMDesA1.pptxALUR PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RPJMDesA1.pptx
ALUR PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RPJMDesA1.pptx
 
Cheklist pengawasan Dana Desa oleh Bhabinkamtibmas Polri
Cheklist pengawasan Dana Desa oleh Bhabinkamtibmas PolriCheklist pengawasan Dana Desa oleh Bhabinkamtibmas Polri
Cheklist pengawasan Dana Desa oleh Bhabinkamtibmas Polri
 
Perencanaan Pembangunan Desa
Perencanaan Pembangunan DesaPerencanaan Pembangunan Desa
Perencanaan Pembangunan Desa
 
LAPORAN KETERANGAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA (LKPPD) TAHUN 2022
LAPORAN KETERANGAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA (LKPPD) TAHUN 2022LAPORAN KETERANGAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA (LKPPD) TAHUN 2022
LAPORAN KETERANGAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA (LKPPD) TAHUN 2022
 
PEDOMAN PENYUSUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA.pptx
PEDOMAN PENYUSUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA.pptxPEDOMAN PENYUSUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA.pptx
PEDOMAN PENYUSUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA.pptx
 
permendesa21tahun2020tentangpup3md-220812035718-d97bd8ae (1).pdf
permendesa21tahun2020tentangpup3md-220812035718-d97bd8ae (1).pdfpermendesa21tahun2020tentangpup3md-220812035718-d97bd8ae (1).pdf
permendesa21tahun2020tentangpup3md-220812035718-d97bd8ae (1).pdf
 
PERMENDESA 21 TAHUN 2020 TENTANG PU P3MD.pptx
PERMENDESA 21 TAHUN 2020 TENTANG PU P3MD.pptxPERMENDESA 21 TAHUN 2020 TENTANG PU P3MD.pptx
PERMENDESA 21 TAHUN 2020 TENTANG PU P3MD.pptx
 
TUPOKSI BPD 2.pptx
TUPOKSI BPD 2.pptxTUPOKSI BPD 2.pptx
TUPOKSI BPD 2.pptx
 
850458dd313e8e72bca6ea31c0995d1b_Materi Provinsi Perencanaan dan Implementasi...
850458dd313e8e72bca6ea31c0995d1b_Materi Provinsi Perencanaan dan Implementasi...850458dd313e8e72bca6ea31c0995d1b_Materi Provinsi Perencanaan dan Implementasi...
850458dd313e8e72bca6ea31c0995d1b_Materi Provinsi Perencanaan dan Implementasi...
 
Teknis Penyusunan RPJMDesa.pptx
Teknis Penyusunan RPJMDesa.pptxTeknis Penyusunan RPJMDesa.pptx
Teknis Penyusunan RPJMDesa.pptx
 
Kerangka acuan kerja
Kerangka acuan kerjaKerangka acuan kerja
Kerangka acuan kerja
 
INFORMASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA (IPPD) TAHUN 2022
INFORMASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA (IPPD) TAHUN 2022INFORMASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA (IPPD) TAHUN 2022
INFORMASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA (IPPD) TAHUN 2022
 
SK rkp des 2013
SK rkp des 2013SK rkp des 2013
SK rkp des 2013
 
01. RPJM Desa.ppsx
01. RPJM Desa.ppsx01. RPJM Desa.ppsx
01. RPJM Desa.ppsx
 
Kepmen desapdtt nomor 83 tahun 2017
Kepmen desapdtt nomor 83 tahun 2017 Kepmen desapdtt nomor 83 tahun 2017
Kepmen desapdtt nomor 83 tahun 2017
 

More from JARI Indonesia Borneo Barat

Policy brief : terobosan kebijakan kehutanan dalam RPJMD Provinsi Kalbar 2019...
Policy brief : terobosan kebijakan kehutanan dalam RPJMD Provinsi Kalbar 2019...Policy brief : terobosan kebijakan kehutanan dalam RPJMD Provinsi Kalbar 2019...
Policy brief : terobosan kebijakan kehutanan dalam RPJMD Provinsi Kalbar 2019...JARI Indonesia Borneo Barat
 
PP 45 2017 Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan ...
PP 45 2017 Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan ...PP 45 2017 Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan ...
PP 45 2017 Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan ...JARI Indonesia Borneo Barat
 
Buku "Mengukur Keterbukaan Badan Publik Sektor TKHL Di Kalimantan Barat
Buku "Mengukur Keterbukaan Badan Publik Sektor TKHL Di Kalimantan BaratBuku "Mengukur Keterbukaan Badan Publik Sektor TKHL Di Kalimantan Barat
Buku "Mengukur Keterbukaan Badan Publik Sektor TKHL Di Kalimantan BaratJARI Indonesia Borneo Barat
 
Permendagri nomor 1 tahun 2016 tentang pengelolaan aset desa
Permendagri nomor 1 tahun 2016  tentang pengelolaan aset desa Permendagri nomor 1 tahun 2016  tentang pengelolaan aset desa
Permendagri nomor 1 tahun 2016 tentang pengelolaan aset desa JARI Indonesia Borneo Barat
 
Permendagri nomor 114 th 2014 pedoman pembangunan desa
Permendagri nomor 114 th 2014 pedoman pembangunan desaPermendagri nomor 114 th 2014 pedoman pembangunan desa
Permendagri nomor 114 th 2014 pedoman pembangunan desaJARI Indonesia Borneo Barat
 
Permendagri no 113 thn 2014 pengelolaan keuangan desa
Permendagri no 113 thn  2014 pengelolaan keuangan desaPermendagri no 113 thn  2014 pengelolaan keuangan desa
Permendagri no 113 thn 2014 pengelolaan keuangan desaJARI Indonesia Borneo Barat
 
Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 Pemilihan Kepala Desa
Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 Pemilihan Kepala DesaPermendagri Nomor 112 Tahun 2014 Pemilihan Kepala Desa
Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 Pemilihan Kepala DesaJARI Indonesia Borneo Barat
 
Permendagri No 111 Tahun 2014 Pedoman Teknis Peraturan Desa
Permendagri No 111 Tahun 2014 Pedoman Teknis Peraturan DesaPermendagri No 111 Tahun 2014 Pedoman Teknis Peraturan Desa
Permendagri No 111 Tahun 2014 Pedoman Teknis Peraturan DesaJARI Indonesia Borneo Barat
 
Peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2014 tentang pelaksanaan undang undang desa
Peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2014 tentang pelaksanaan undang undang desaPeraturan pemerintah nomor 43 tahun 2014 tentang pelaksanaan undang undang desa
Peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2014 tentang pelaksanaan undang undang desaJARI Indonesia Borneo Barat
 
PENJELASAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR ... TAHUN 2013 TENTANG...
PENJELASAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR ... TAHUN 2013 TENTANG...PENJELASAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR ... TAHUN 2013 TENTANG...
PENJELASAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR ... TAHUN 2013 TENTANG...JARI Indonesia Borneo Barat
 
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 37 TAHUN 2014 TENTANG...
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 37 TAHUN 2014 TENTANG...PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 37 TAHUN 2014 TENTANG...
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 37 TAHUN 2014 TENTANG...JARI Indonesia Borneo Barat
 
Peraturan Pemerintah No 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari A...
Peraturan Pemerintah No 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari A...Peraturan Pemerintah No 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari A...
Peraturan Pemerintah No 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari A...JARI Indonesia Borneo Barat
 
Peraturan Menteri dalam negeri nomor 76 tahun 2012
Peraturan Menteri dalam negeri nomor 76 tahun 2012Peraturan Menteri dalam negeri nomor 76 tahun 2012
Peraturan Menteri dalam negeri nomor 76 tahun 2012JARI Indonesia Borneo Barat
 
Peraturan Menteri dalam negeri nomor 27 tahun 2006
Peraturan Menteri dalam negeri nomor 27 tahun 2006Peraturan Menteri dalam negeri nomor 27 tahun 2006
Peraturan Menteri dalam negeri nomor 27 tahun 2006JARI Indonesia Borneo Barat
 
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan transmigrasi Nomor...
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan transmigrasi Nomor...Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan transmigrasi Nomor...
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan transmigrasi Nomor...JARI Indonesia Borneo Barat
 
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan transmigrasi Nomor...
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan transmigrasi Nomor...Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan transmigrasi Nomor...
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan transmigrasi Nomor...JARI Indonesia Borneo Barat
 
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan transmigrasi Nomor...
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan transmigrasi Nomor...Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan transmigrasi Nomor...
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan transmigrasi Nomor...JARI Indonesia Borneo Barat
 

More from JARI Indonesia Borneo Barat (20)

Policy brief : terobosan kebijakan kehutanan dalam RPJMD Provinsi Kalbar 2019...
Policy brief : terobosan kebijakan kehutanan dalam RPJMD Provinsi Kalbar 2019...Policy brief : terobosan kebijakan kehutanan dalam RPJMD Provinsi Kalbar 2019...
Policy brief : terobosan kebijakan kehutanan dalam RPJMD Provinsi Kalbar 2019...
 
PP 45 2017 Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan ...
PP 45 2017 Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan ...PP 45 2017 Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan ...
PP 45 2017 Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan ...
 
Buku "Mengukur Keterbukaan Badan Publik Sektor TKHL Di Kalimantan Barat
Buku "Mengukur Keterbukaan Badan Publik Sektor TKHL Di Kalimantan BaratBuku "Mengukur Keterbukaan Badan Publik Sektor TKHL Di Kalimantan Barat
Buku "Mengukur Keterbukaan Badan Publik Sektor TKHL Di Kalimantan Barat
 
Permendagri nomor 1 tahun 2016 tentang pengelolaan aset desa
Permendagri nomor 1 tahun 2016  tentang pengelolaan aset desa Permendagri nomor 1 tahun 2016  tentang pengelolaan aset desa
Permendagri nomor 1 tahun 2016 tentang pengelolaan aset desa
 
Permendagri nomor 114 th 2014 pedoman pembangunan desa
Permendagri nomor 114 th 2014 pedoman pembangunan desaPermendagri nomor 114 th 2014 pedoman pembangunan desa
Permendagri nomor 114 th 2014 pedoman pembangunan desa
 
Permendagri no 113 thn 2014 pengelolaan keuangan desa
Permendagri no 113 thn  2014 pengelolaan keuangan desaPermendagri no 113 thn  2014 pengelolaan keuangan desa
Permendagri no 113 thn 2014 pengelolaan keuangan desa
 
Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 Pemilihan Kepala Desa
Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 Pemilihan Kepala DesaPermendagri Nomor 112 Tahun 2014 Pemilihan Kepala Desa
Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 Pemilihan Kepala Desa
 
Permendagri No 111 Tahun 2014 Pedoman Teknis Peraturan Desa
Permendagri No 111 Tahun 2014 Pedoman Teknis Peraturan DesaPermendagri No 111 Tahun 2014 Pedoman Teknis Peraturan Desa
Permendagri No 111 Tahun 2014 Pedoman Teknis Peraturan Desa
 
Peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2014 tentang pelaksanaan undang undang desa
Peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2014 tentang pelaksanaan undang undang desaPeraturan pemerintah nomor 43 tahun 2014 tentang pelaksanaan undang undang desa
Peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2014 tentang pelaksanaan undang undang desa
 
Buku tanya jawab dana desa untuk membangun Desa
Buku tanya jawab dana desa untuk membangun DesaBuku tanya jawab dana desa untuk membangun Desa
Buku tanya jawab dana desa untuk membangun Desa
 
Kajian regulasi harmonisasi uu desa
Kajian regulasi harmonisasi uu desaKajian regulasi harmonisasi uu desa
Kajian regulasi harmonisasi uu desa
 
PENJELASAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR ... TAHUN 2013 TENTANG...
PENJELASAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR ... TAHUN 2013 TENTANG...PENJELASAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR ... TAHUN 2013 TENTANG...
PENJELASAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR ... TAHUN 2013 TENTANG...
 
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 37 TAHUN 2014 TENTANG...
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 37 TAHUN 2014 TENTANG...PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 37 TAHUN 2014 TENTANG...
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 37 TAHUN 2014 TENTANG...
 
Peraturan Pemerintah No 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari A...
Peraturan Pemerintah No 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari A...Peraturan Pemerintah No 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari A...
Peraturan Pemerintah No 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari A...
 
UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang DesaUU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
 
Peraturan Menteri dalam negeri nomor 76 tahun 2012
Peraturan Menteri dalam negeri nomor 76 tahun 2012Peraturan Menteri dalam negeri nomor 76 tahun 2012
Peraturan Menteri dalam negeri nomor 76 tahun 2012
 
Peraturan Menteri dalam negeri nomor 27 tahun 2006
Peraturan Menteri dalam negeri nomor 27 tahun 2006Peraturan Menteri dalam negeri nomor 27 tahun 2006
Peraturan Menteri dalam negeri nomor 27 tahun 2006
 
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan transmigrasi Nomor...
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan transmigrasi Nomor...Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan transmigrasi Nomor...
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan transmigrasi Nomor...
 
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan transmigrasi Nomor...
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan transmigrasi Nomor...Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan transmigrasi Nomor...
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan transmigrasi Nomor...
 
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan transmigrasi Nomor...
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan transmigrasi Nomor...Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan transmigrasi Nomor...
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan transmigrasi Nomor...
 

Recently uploaded

PENGUMUMAN SAYEMBARA MASKOT DAN JINGLE PILKADA DKI JAKARTA.pdf
PENGUMUMAN SAYEMBARA MASKOT DAN JINGLE PILKADA DKI JAKARTA.pdfPENGUMUMAN SAYEMBARA MASKOT DAN JINGLE PILKADA DKI JAKARTA.pdf
PENGUMUMAN SAYEMBARA MASKOT DAN JINGLE PILKADA DKI JAKARTA.pdfCI kumparan
 
SNI 5015 2019 estimasi sumerdaya dan cadangan batubara
SNI 5015 2019 estimasi sumerdaya dan cadangan batubaraSNI 5015 2019 estimasi sumerdaya dan cadangan batubara
SNI 5015 2019 estimasi sumerdaya dan cadangan batubarazannialzur
 
Materi negara dan konstitusi materi.pptx
Materi negara dan konstitusi materi.pptxMateri negara dan konstitusi materi.pptx
Materi negara dan konstitusi materi.pptxAchmadHidayaht
 
Pemahaman Mahasiswa Gen Z di Tentang Hubungan Timbal Balik Pemerintah dan Rakyat
Pemahaman Mahasiswa Gen Z di Tentang Hubungan Timbal Balik Pemerintah dan RakyatPemahaman Mahasiswa Gen Z di Tentang Hubungan Timbal Balik Pemerintah dan Rakyat
Pemahaman Mahasiswa Gen Z di Tentang Hubungan Timbal Balik Pemerintah dan Rakyatzidantalfayaed
 
hukum Anti korupsi & Pencucian uang studi kasus AKIL MOCHTAR_Kelompok 3.pptx
hukum Anti korupsi & Pencucian uang studi kasus AKIL MOCHTAR_Kelompok 3.pptxhukum Anti korupsi & Pencucian uang studi kasus AKIL MOCHTAR_Kelompok 3.pptx
hukum Anti korupsi & Pencucian uang studi kasus AKIL MOCHTAR_Kelompok 3.pptxmaxandrew9
 
20230812 - DSLA - Perbandingan KUHP Lama dan Baru.pptx
20230812 - DSLA - Perbandingan KUHP Lama dan Baru.pptx20230812 - DSLA - Perbandingan KUHP Lama dan Baru.pptx
20230812 - DSLA - Perbandingan KUHP Lama dan Baru.pptxahmadrievzqy
 

Recently uploaded (6)

PENGUMUMAN SAYEMBARA MASKOT DAN JINGLE PILKADA DKI JAKARTA.pdf
PENGUMUMAN SAYEMBARA MASKOT DAN JINGLE PILKADA DKI JAKARTA.pdfPENGUMUMAN SAYEMBARA MASKOT DAN JINGLE PILKADA DKI JAKARTA.pdf
PENGUMUMAN SAYEMBARA MASKOT DAN JINGLE PILKADA DKI JAKARTA.pdf
 
SNI 5015 2019 estimasi sumerdaya dan cadangan batubara
SNI 5015 2019 estimasi sumerdaya dan cadangan batubaraSNI 5015 2019 estimasi sumerdaya dan cadangan batubara
SNI 5015 2019 estimasi sumerdaya dan cadangan batubara
 
Materi negara dan konstitusi materi.pptx
Materi negara dan konstitusi materi.pptxMateri negara dan konstitusi materi.pptx
Materi negara dan konstitusi materi.pptx
 
Pemahaman Mahasiswa Gen Z di Tentang Hubungan Timbal Balik Pemerintah dan Rakyat
Pemahaman Mahasiswa Gen Z di Tentang Hubungan Timbal Balik Pemerintah dan RakyatPemahaman Mahasiswa Gen Z di Tentang Hubungan Timbal Balik Pemerintah dan Rakyat
Pemahaman Mahasiswa Gen Z di Tentang Hubungan Timbal Balik Pemerintah dan Rakyat
 
hukum Anti korupsi & Pencucian uang studi kasus AKIL MOCHTAR_Kelompok 3.pptx
hukum Anti korupsi & Pencucian uang studi kasus AKIL MOCHTAR_Kelompok 3.pptxhukum Anti korupsi & Pencucian uang studi kasus AKIL MOCHTAR_Kelompok 3.pptx
hukum Anti korupsi & Pencucian uang studi kasus AKIL MOCHTAR_Kelompok 3.pptx
 
20230812 - DSLA - Perbandingan KUHP Lama dan Baru.pptx
20230812 - DSLA - Perbandingan KUHP Lama dan Baru.pptx20230812 - DSLA - Perbandingan KUHP Lama dan Baru.pptx
20230812 - DSLA - Perbandingan KUHP Lama dan Baru.pptx
 

SDG KUBU RAYA

  • 1. BUPATI KUBU RAYA KEPUTUSAN BUPATI KUBU RAYA NOMOR 5 oz I BAPPE,DAI 2077 TENTANG TIM KOORDINASI, KELOMPOK KERJA DAN SEKRETARIAT PERCtrPATAN PENCAPAIAI{ SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS KABUPATEN KUBU RAYA Menimbang Mengingat Menetapkan KESATU BUPATI KUBU RAYA, a. bahw-a Millenium Development Goals (MDGs) telah berakhir pada tahun 2015, dan dilanjutkan dengan Sustainable Deveiopment Goals (SDG's) yang dimulai Tahun 2A16 dan berakhir pada tahun 2O30; b. bahwa untuk dapat dilaksanakan secara efektif dan tepat sasaran tercapainya tujuan dan target Sustainable Development Goals (SDGs) di Kabupaten Kubu Raya, maka perlu dibentuk Tim Koordinasi, Kelompok Kerja dan Sekretariat Bersama percepatan Pencapaian SDG's; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Koordinasi, Kelompok Kerja dan Sekretariat Percepatan pencapaian Sustairrable Development Goals Kabupaten Kubu Raya; 1. tlndang-Undang Nomor 35 Tahun 2OOT tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di provinsi Kalimantan Barat (l,embaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 10 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4TStl; 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang * Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OL4 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5567) sebagimana teiah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 201S tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2Z Tahun 2Ot4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 82, 'I'amhahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56791; MEMUTUSKAN: Tim Koordinasi, Kelompok Kerja dan Sekretariat Percepatan Pencapaian Trjuan Sustainable Development Goals (SDGs) Kabtrpaten Kubu Raya dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran trII trZan: t}r to^- :-:
  • 2. KEDUA : Tim Koordinasi, Keiompok Kerja am S.t@ Pencapaian sustainable Development Goals 1sbc,s;sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut: a. Tim Koordinasi percepatan Development Goals (SDG,s): KETIGA T-rjuan Sustainable 1. mengkoordinasikan pelaksanaan tercapainya sasaran, target dan indikator pelaksanaan tujuan Sustainable Development Goals (SDG,s) ; 2. melakukan koordinasi dan fasiiitasi dengan Perangkat Daerah daram rangka mengefektiffan pencapaian tujuan sustainable Development Goals; b. Kelompok Kerja percepatan Tuan sustainable Development Goals (SDG,s): L. memfasilitasi dan mengkoordinasikan program dan kegiatan yang ada pad.a perangkat Daerah untuk menunjang percepatan tujuan pencapaian sustainable development goals ; 2. memfasilitasi dan membantu pelaksanaan program kegiatan yang sumber pembiaya"rrry. "a;i 3. memfasilitasi dan membangun kerjasama dengan dunia usaha dalam pelaksanaan CSR: " 4 " rnembenkan saran, masukan dan pertimbangan yang berkaitan _dengan upaya percepatan tuJuan pencapaian SDG,s; 5. memfasilitasi dan menyiapkan data, informasi untuk penyusunan rencana aksi daerah sDG's dan evaluasi pencapaian SDG,s; dan 6. melaksanakan tugas lai,nya yang berkaitan dengan upaya percepatan pencapaian tujuan SDG,s. c. sekretariat Percepatan Tujuan sustainable Development Goals (SDG,s): 1. memberikan dukungan teknis dan administrasi dalam menyiapkan data, informasi untuk pen).usunan rencana aksi daerah SDG's dan evaluasi pencapaian SDG's; 2. melaksanakan tugas lainnya yang berkaitan dengan upaya percepatan pencapaian tujuan SDG,s. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuarr: a- biaya akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kubu,Baya dan pendapatan Lainnya yang Sah sesuai ketentuan yang berlaku; b. apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya. di Sungai Raya lB AEuslus 2017
  • 3. LAMPIRAN I KEPUTUSA}.I BUPATI KUBU RAYA NOMOR 56L IBAPPE,DAI2017 TENTANG TIIVI KOORDINASI, KELOMPOK KERJA DAN SEKRSI'ARIAT PERCEPATAN PENCAPAIAN SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS KABUPATEN KUBU RAYA SUSUNAN TIM KOORDINASI, KELOMPOK KERJA PERCEPATAN PENCAPAIAN SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDG,s) KABUPATEN KUBU RAYA NO JABATAN KBDUDUKAN DALAM TIM f1) QI (3) 1. Bupati Kubu Raya Pclindung 2. Wakil Bupati Kubu Raya Pengarah 3. Sekretaris Daerah Kabupaten Kubu Raya Pengarah 4. Kepala Bappeda Kabupaten Kubu Raya Ketua 5. Sekretaris Bappeda Kabupaten Kubu Raya Sekretaris 6. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kubu Rava Anggota 7. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kubu Raya Anggota 8. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kubu Raya Anggota 9. Kepala Dinas Ketahanan P,angan, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Kubu Rava Anggota 10. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Kubu Rava Anggota 11. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Kubu Raya Anggota
  • 4. LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI KUBU RAYA NOMOR 5o2 IBAPPEDA/ 2Ot7 TENTANG TIM KOORDINASI, KELOMPOK KERJA DAN SEKRETARIAT PERCEPATAN PENCAPAIAN SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS KABUPATEN KUBU RAYA SUSUNAN KELOMPO K KER.JA PERCEPATAN PENCAPAIAN SUSTAINABLE DEVEI,OPMENT GOALS (SDG'S) KABUPATET.i KUBU RAYA NO JABATAN KEDUDUKAN DALAM KELOMPOK KERJA f1) (21 (3) A. Kelompok Kerja Percepatan Trjuan Sustainable Development Goals (SDG's) Kemiskinan. 1. Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kubu Raya Ketua 2. Kepala Bidang Sosial dan Budaya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kubu Raya Sekretaris 3. Kepala llidang Kelembagaan, Pemberdayaan Masyarakat dan. Kerjasama Desa Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kubu Raya Anggota 4. Direktur Yayasan Swadaya Dian Khatulistiwa Angota 5. Species Oflicer Landseascape Kubu WWF (Dewi Puspita Sari) Anggota 6. Pelayanan Sosial Dasar (Nursiah) Anggota B. Kelompok Kerja Percepatan Trjuan Sustainable Development Goals (SDG's) Pendidikan. 1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kubu Raya Ketua 2. Kepala Subbid Kesejahteraa"n Ralryat Bappeda Kabupaten K.ubu Raya Sekretaris 3. Kepala Bidang Pernbinaan Sekolah Dasar Dinas Pendidikan Kabupaten Kubu Rava Anggota 4. Program Manager Good Governance Gemawan (Encep Endan) Anggota 5. Direktur Eksekutif Lembaga Pengkajian dan Studi Arus Informasi Regional (LPS-AIR) Angota 6. Ketua Serikat Pekka Kabupaten Kubu Baya- Angota 7. Fasilitator Keuangan GSC Kabupaten Kubu Raya (Lilis Wivina) Anggota 8. Direktur Pusat Pengembangall Sumber Angota
  • 5. C. Kelompok Kgrja Percepatan fuju (SDG's) Kesehatan. 1. lXepata I Kubu Raya Ketua 2. Kepala Subbid Kependudukan, Pemerintahan dan Pariwisata Bappeda Kabupaten Kubu Raya Sekretaris al o. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Kubu Rava Anggota 4. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Kubu Raya Anggota 5. Ketua Serikat Perempuan Basis Khatulistiwa (SPBK) Anggota 6. Area Development Program Manager Wahana Visi Indonesia (patar Romulo Purba) Anggota 7. Direktur dan Manager proerarn YLBH PIK Pontianak. Anggota 8. Sekretaris Wilayah Jari Borneo Barat Anggota U RAYA,
  • 6. ,o*rr** ril KEPUTUSAN BUPATI KUBU RAYA NOMOR tuL IBAPPE,DAI2OLT TENTANG TIM KOORDINASI, KELOMPOK KERJA DAN SEKRETARIAT PERCEPATAN PENCAPAIAN SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS KABUPATEN KUBU RAYA SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT TIM KELOMPOK KERJA PERCEPATAN PENCAPAIAN SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDG,s) KABUPATEN KUBU RAYA s" { i'A;.i ,-.r, '1:* ., ," NO JABATAN KEDUDUKAN DALAM SEKRETARIAT (1) @__ (3) 1. Sekretaris Bappeda Kabupaten Kubu Rava Ketua 2. Kepala Bidang Sosial dan Budaya Badan Perencanaan Pernbangunan Daerah Wakil Ketua 3. Kepala Subbid Kesejahteraan Ralryat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Sekretaris 4. Kepala Bidang Fisik dan Prasarana Badan Perencanaan Pernbangunan Daerah Anggota 5. Kepala Bidang Ekonomi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Anggota 6. Kepala Bidang Pengendalian Penelitian dan Pengembangan Badan Perencanaan Pembanzunan Daerah Anggota 7. Kepala Subbid Pemerintahan dan Pariwisata Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Anggota 8. Staf Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Fitriyandi Ractsyi, SP, MM) Anggota 9. Staf Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Masrivati) Anggota 10. Staf Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Ade Dwi Setiawati,SE) Anggota 11. Staf Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Advenaldes Butar Butar, ST) Anggota 72. Staf Badan Ferencanaan Pembangunan Daerah (Nurul Huda Ummiya.tun,S.IP'l Anggota 13. Staf Badan Perencanaan Pembangr-lnan Daerah (Ferdiansyah,SE) Anggota RAYA,
  • 7. DEI(LIIRASI SUSTAINABLE DEVELOPMEI{T GOALS (SDG's} KAMI, PARA PEMANGKU KEPENTINGAN PEMBANGUNAN DI KABUPATEN KUBU RAYA MENYADARI BAHWA PEMBANGUNAN BUKAN SEMATA DITANDAI DENGAN BANGUNAN YANG MEGAH, JALAN YANG MULUS ATAU KENDARAAN YANG MEWAH. PEMBA.NGUNAN SEJATINYA UNTUK MEMENUHI HAK WARGANYA, MEMBANGUN SUMBER DAYA MANUSIA YANG BERKUALITAS SERTA PERTUMBUHAN EKONOMI YANG MERATA, INKLUSIF DAN PENUH SEMANGAT. PEMBANGUNAN JUGA MEMPERHATIKAN KELESTAzuAN FUNGSI LINGKUNGAN I{IDUP DAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM YANG LESTARI. UNTUK ITU KITA SEMUA, BERTEKAD UNTUK MENJADIKAN KEMISKINAN, KEBODOHAN, DAN SEGALA PENYAKIT ADALAH MUSUH KITA BERSAMA. MUSUH YANG HARUS KITA HAPUSKAN DARI BUMI KUBU RAYA INI, SEBAGAI TANTANGAN YANG TIDAK MUDAH DAN TAK AKAN TERCAPAI. KECUALI KITA BERGAITDENGAIT TAI{GAIY, MELANGI(AH BERSAMA MEWUJUDKAN KUBU RAYA YANG MAJU, HARMONIS, BERBUDAYA DAN MEIVIILIKI DAYA SAING, SEHINGGA O'TAI( ADA SEORAITG PUN YAITG TERTINGGAL DEMI TERCAPAII{YA TUJUAIII PEMBAITGUNAI{ BERKELANJI'TAN" ITIARI KITA BERSUARA LAI{TAIIG BERSAMA : 63KUBU RAYA, NO ONE LEFT BEHIND'. SUNGAI RAYA, 10 MEI 2017
  • 8. PERWAKILAN PESERTA WORSKHOP DEKLARSI SDG'S TNSTANST/UNSUR YULIS SUWARNI DINAS PtrNDID dT.BERLI HAMDANI"GS, MPPM DINAS KESEHATAN Ir. HASRUL, M.Si M. .JAINI, S.Sos, M.Si CAMAT SUNGAI.. AMBAWANG .: YUDITH. E.VITRANILLA, SH MARCELL. D. LODO, SH, BBA JARI INDONESIA BCRNtrO BARAT YAYASAN SWADAYA DIAN KHATULISTIWA BU RAYA v 't