Ringkasan dokumen tersebut adalah: Dokumen tersebut membahas prinsip kewarganegaraan dalam hukum perdata internasional Indonesia dan pemaknaan kebendaan dalam perkawinan. Secara khusus, dibahas mengenai asas-asas kewarganegaraan, pewarganegaraan, akibat pewarganegaraan, perkawinan campuran, dan asas-asas hukum perdata internasional terkait status benda.

1. PRINSIP KEWARGANEGARAAN DALAM HPI INDONESIA, &
PEMAKNAAN KEBENDAAN DALAM PERKAWINAN
OLEH :
WILLYBRODUS N. BATA
ANDRIANO POILEMA - ANDREAS ROMARIO DOPO
NIKODEMUS SABUNA - JANUARSE DJAMI RIWU

2. PEMAKNAAN PRINSIP KEWARGANEGARAAN
DALAM HPI INDONESIA
ASAS KEWARGANEGARAAN
MENURUT HPI INDONESIA
UU No. 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Indonesia
Asas Ius Soli
Adalah asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang
berdasarkan negara tempat kelahiran. Bagi negara indonesia
penentuan yang diber lakukan terbatas bagi anak-anak sesuai dengan
ketentuan yang diatur dalam undang-undang tersebut.

3. ASAS KEWARGANEGARAAN
MENURUT HPI INDONESIA
UU No. 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Indonesia
Asas Ius Sanguinis
Adalah penenuan kewarganegaraan berdasarkan keturunan atau
pertalian darah. Artinya penentuan kewarganegaraan seseorang
berdasarkan kewarganegaraan orang tuanya, bukan berdasarkan
negara tempat tinggalnya.
Asas Kewarganegaraan Tunggal
Adalah asas yang menentukan satu kewarganegaraan bagi setiap
orang.

4. ASAS KEWARGANEGARAAN
MENURUT HPI INDONESIA
UU No. 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Indonesia
Asas Kewaganegaraan Ganda Terbatas
Adalah asas menentukan kewarganegaraan ganda bagi anak-anak
sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini.
Undang-undang ini pada dasarnya tidak mengenal kewarganegaraan
ganda (bipatr ide) ataupun tanpa kewarganegaraan (apatride).
Kewarganegaraan ganda yang diber ikan kepada anak dalam
undangundang ini merupakan suatu pengecualian.

5. PEWARGANEGARAAN (NATURALISASI)
UU No. 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Indonesia
Negara Republik Indonesia memberi kesempatan kepada orang asing
(bukan warga negara) untuk menjadi warga negara. Dalam hal
permohonan kewarganegaraan atau naturalisasi
Naturalisasi Biasa
Naturlisasi Istimewa (Luar Biasa)

6. Setiap orang yang bukan WNI diperlakukan seperti orang asing.
Kehilangan kewarganegaraan RI bagi suami atau istri yang terikat
perkawinan sah tidak menyebabkan kehilangan status
kewarganegaraan itu.
Anak yang belum berumur 18 tahun dan belum kawin yang
mempunyai hubungan hukum kekeluargaan dengan ayahnya
sebelum ayah itu memperoleh kewarganegaraan RI turut
memperoleh kewarganegaraan RI.
AKIBAT PEWARGANEGARAAN
Pewarganegaraan membawa akibat hukum pasangan kawin
campuran dan anakanaknya yang menjadi warga negara karena
pewarganegaraan

7. AKIBAT PEWARGANEGARAAN
Pewarganegaraan membawa akibat hukum pasangan kawin
campuran dan anakanaknya yang menjadi warga negara karena
pewarganegaraan
Seorang anak yang lahir dari perkawinan WNA dan WNI tanpa
memandang kedudukan hukukm ayahnya baik sah maupun tidak
sebelum usia 18 tahun memiliki kewarganegaran ganda. Setelah
18 tahun diharuskan memilih kewaranegaraan.
Anak yang lahir di wilayah negara RI yang saat lahir tidak jelas
kedudukan orang tuanya atau tidak diketahui orang tuanya
merupakan kewarganegaraan RI.
Anak dibawah usia 5 tahun telah ditetapkan secara sah sebagai
anak WNA berdasarkan pengadilan, tetap diakui sebagai WNI.

8. PEMAKNAAN KEBENDAAN DALAM
PERKAWINAN BERDASARKAN HPI
ASAS-ASAS HUKUM PERDATA
INTERNASIONAL DALAM PERKAWINAN
Pasal 1 UU 1/1974 tentang Perkawinan, perkawinan di definisikan
sebagai :
“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan
seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk
keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan
Ketuhanan Yang Maha Esa.”

9. ASAS-ASAS HUKUM PERDATA
INTERNASIONAL DALAM PERKAWINAN
Ikatan semacam itu berlansung antara pria dan wanita yang
masing-masing tunduk pada sistem hukum nasional yang berbeda
tentunya memunculkan persoalna-persoalan HPI dalam bidang
hukum keluarga yang meliputi
masalah validitas perkawinan,
kekuasaan orang tua,
status anak, dan
juga masalah megenai kebendaan atau harta ketika
perkawinan itu berakhir.

10. ASAS-ASAS HUKUM PERDATA
INTERNASIONAL DALAM PERKAWINAN
Dalam HPI persoalan pokoknya adalah sistem hukum manakah
yang harus diberlakukan terhadap persoalan-persoalan di atas

11. PENGERTIAN PERKAWINAN CAMPURAN
Secara teoritis dalam HPI dikenal dua pandangan utama yang
berusuaha membatasi pengertian “perkawinan campuran
Perkawinan yang berlangsung antara pihak yang berbeda
domicile-nya sehingga terhadap masing-masing pihak berlaku
kaidah hukum yang berbeda.
Pernikahan antara pihak yang berbeda kewarganegaraanya.

12. AKIBAT PERKAWINAN CAMPURAN
Beberapa asas yang berkembang dalam HPI tentang akibat
perkawinan adalah bahwa akibat perkwanina tunduk pada
Sistem hukum tempat perkawinan diresmikan
Sistem hukum dari tempat suami-istri bersama-sama menjadi
warga negara setelah perkawinan
Sistem hukum dari tempat suami istri berkediaman tetap
bersama setelah perkawinan atau tempat suami-istri ber-
domicile setelah perkawinan

13. ASAS-ASAS HUKUM PERDATA
INTERNASIONAL HUKUM BENDA
Kesulitan selalu timbul apabila pembahasan tentang benda dan
hak-hak kebendaan dalam HPI sehubungan dengan benda tetap
(imoveables), benda bergerka (movable) dan benda tak berwujud
(intangibles) karena setiap sistem hukum menetepkan kriteria
serta klarifikasi tentang benda yang berbeda-beda
pertanyaan yang penting dalam HPI adalah berdasarkan
hukum amana klarifikasi jenis benda itu harus dilakukan.
Dalam kaitan ini, teori HPI mengenal dua asa utama yang
menetapkan bahwa klarifikasi semana itu harus dilakukan
berdasarakan :
Hukum dari tempat gugatan atas benda itu
diajukan (lex fori)
Hukum dari tempat benda berada/terletak (lex
situs)

14. STATUS BENDA TETAP
Asas umum yang diterima dalam HPI menetapkan
bahwa status banda tetap ditetapkan berdasarkan lex
situs atau hukum dari tempat benda berada/terletak.
Asas ini juga dimuat dalam pasal 17 Algemene
Bepalingen van wetgeving voor Indonesie.

15. STATUS BENDA BERGERAK
Beberapa asas HPI yang menyangkut penentuan status
benda bergerak, anatara lain, menetapkan berdasarkan
Hukum dari tempat pemegang hak atas benda tersebut
berkewarganegaraan
Hukum dari tempat pemegang hak atas benda tersebut
Hukum dari tempat benda terletak

16. STATUS BENDA BERGERAK
Benda yang dikategorikan ke dalam “benda tidak berwujud”
biasnay meliputi utang piutang, hak milik perindustrian,
atau hak milik intelektual. Asas HPI yang relevan dengan
usaha penentuan status benda tak berwujud, di antaranya,
menetapkan bahwa yang diberlakukan adalah sistem dari
tempat
Kreditur atau pemegang hak atas benda itu
berkewarganegaraan
Gugatan atas benda itu diajukan
Pembuat perjanjian utang piutang (khusus untuk
perjanjian utang piutang)
Yang sitem hukumnya dipilih oleh para pihak dalam
perjanjian yang menyangkut benda-benda

17. TERIMAKASIH