SlideShare ist ein Scribd-Unternehmen logo
1 von 32
Downloaden Sie, um offline zu lesen
Lingkup & Pengaturan Operasional
Hukum Ketenagakerjaan
By.
Ugun Guntari, SH.
Lingkup Hukum Ketenagakerjaan
Pre-Employment
During Employment
Post Employment
Masa Sebelum Bekerja
(Pre-Employment)
Penempatan Tenaga Kerja
Pengadaan Tenaga Kerja
Pengaturan Lowongan Kerja
Pengerahan dan Penempatan Tenaga Kerja
Landasan Hukum Operasional
UU No. 13 Th. 2003 Ttg Ketenakerjaan
UU No. 39 Th. 2004 Ttg Penempatan dan
Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di LN
Kepres No. 4 Th. 1980 Wajib Lapor Lowongan
Pekerjaan
Permen Muda Perburuhan No. 11 Th. 1959 Ttg
Antar Kerja Antar Daerah (AKAD)
Permen Tenaga Kerja No. 4 Th. 1970 Ttg
Pengerahan Tenaga Kerja
Permen Tenaga Kerja No. Per-02/Men/1994 Ttg
Antar Kerja Antar Negara (AKAN)
Kepmen Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. Kep228/Men/2003 Ttg Tata Cara Pengesahan
Penggunaan Tenaga Kerja Asing
Kepmen Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. Kep20/Men/2003 Ttg Tata Cara Memperoleh Izin
Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing
Masa Selama Bekerja
(During Employment)
Mengatur hubungan kerja berlangsung
Melindungi Tenaga Kerja
Kesejahteraan Tenaga Kerja
Keselamatan Tenaga Kerja
Jaminan Sosial Tenaga Kerja
Landasan Hukum Operasional
UU No. 13 Th. 2003
UU No. 1 Th. 1970 Ttg Keselamatan
Tenaga Kerja
UU No. 7 Th. 1981 Ttg Wajib Lapor
Ketenagakerjaan di Perusahaan
UU No. 3 Th. 1992 Ttg Jamsostek
UU No. 21 Th. 2000 Ttg SP / SB
UU No. 2 Th. 2004 Ttg Penyelesaian
Perselisihan Hub. Industrial
UU No. 39 Th. 2004
PP No. 8 Th. 1981 Ttg Perlindungan Upah
Kepemen TK dan Transmigrasi No. Kep224/Men/2003 Ttg Kewajiban Pengusaha
Mempekerjakan Pekerja/Buruh Perempuan
antara Pkl. 23.00 s/d 07.00
Kepemen TK dan Transmigrasi No. Kep231/Men/2003 Ttg Tata Cara Penangguhan
Pelaksanaan Upah Minimum
Kepemen TK dan Transmigrasi No. Kep232/Men/2003 Ttg Akibat Hukum Mogok Kerja
Tidak Sah
Kepemen TK dan Transmigrasi No. Kep48/Men/IV/2004 Ttg Tata Cara Pembuatan dan
Pengesahan Per. Perusahaan serta Pembuatan dan
Pendaftaran PKB
Kepemen TK dan Transmigrasi No. Kep67/Men/IV/2004 Ttg Pelaksanaan Program
Jamsostek Bagi Tenaga Kerja Asing
Kepemen TK dan Transmigrasi No. Kep68/Men/IV/2004 Ttg Pencegahan dan
Penanggulangan HIV/AIDS di Tempat Kerja
Kepemen TK dan Transmigrasi No. Kep100/Men/VI/2004 Ketentuan Pelaksanaan PKWT
Kepemen TK dan Transmigrasi No. Kep102/Men/VI/2004 Ttg Waktu Kerja Lembur
dan Upah Kerja Lembur
Peraturan Menteri TK No. Per-01/Me/1999
Ttg Upah Minimum Jo. Kepemen TK dan
Transmigrasi No. Kep-226/Men/2000 Ttg
Perubahan
Masa Setelah Bekerja
(Post Employment)
Jaminan Hari Tua
Pensiun
Tunjangan Kematian
Pesangon
Landasan Hukum Operasional
UU No. 13 Th. 2003
UU No. 2 Th. 2004
UU No. 3 Th. 1992
UU No. 11 Th. 1992 Ttg Dana Pensiun
PP No. 76 Th. 1992 Ttg Dana Pensiun
Pemberi Kerja
Penempatan Tenaga Kerja
Penempatan Tenaga Kerja
Landasan Hukum
Pasal 31
UU No. 13 Th. 2003

Tidak boleh ada prilaku
Diskriminasi dalam bentuk
apapun
Penempatan Tenaga Kerja...?!!!
Pelayanan kegiatan untuk mempertemukan
pihak pekerja dengan pemberi kerja agar
perkerja dapat memperoleh pekerjaan yg
sesuai dengan bakat, minat dan
kemampuannya  Pemerintah/
Perusahaan  Izin dari Menteri
(Permen Tenker No. 4 Th. 1970 Psl 2
ayat (1))
Asas-asas...
Terbuka  Pemberian informasi kepada pencari kerja
secara jelas  Melindungi Pekerja,
Menghindari perselisihan
Bebas  Bebas memilih jenis pekerjaan  Tidak ada
Pemaksaan
Objektif  Pemberi kerja menawarkan pekerjaan yang
cocok kepada pencari kerja  Memperhatikan
kepentingan umum bukan
kepentingan tertentu
Adil dan Setara Tanpa Diskriminasi  Penempatan
berdasarkan kemampuan  tidak berdasarkan atas ras,
jenis kelamin dll.
Pengerahan Tenaga Kerja
Pengertian
Permen Tenaga Kerja No. 4 Tahun 1970

Tiap perbuatan yg dilakukan dengan
tujuan supaya orang mengadakan
perjanjian kerja untuk dipekerjakan,
baik didalam maupun diluar Indonesia,
atau pelbagai bidang kegiatan ekonomi
atau bagi seniman/olahragawan atau
tenaga ilmiah
Sasaran....?
Pasal 32 UU No. 13 Tahun 2003
Menempatkan tenaga kerja pada jabatan
yang sesuai dengan keahlian, keterampilan,
bakat, minat, dan kemampuan dengan
memperhatikan harkat, martabat, hak asasi
dan perlindungan hukum
Ruang Lingkup Penempatan
Psl. 1 huruf d Kepmen TK No.203/Men/1999
Penempatan Di Dalam Negeri  AKAL, AKAD,
dan Penempatan Tenaga Kerja Asing
Antar Kerja  Proses kegiatan penempatan TK :
- Info. Psr. Kerja
- Pendaft. Pencari Kerja
- Pendaft. Lowongan pekerjaan
- Bimb & Penyuluhan Jab, penempatan
- Tindak lanjut penempatan
Penempatan TK Di Luar Negeri
UU No. 39 Th. 2004 Ttg Penempatan &
Perlindungan TK di LN
Mengirim TK ke Luar Negeri (TKI, TKW)
AKAL / AKAD ....?
AKAL :
Antar kerja antar kantor Departemen TK
dalam satu wilayah kerja Kantor
Departemen TK (Kepmen TK No. 203)
AKAD :
Antar kerja antar kantor wilayah
Departemen TK dalam wilayah RI
AKAN....?!!!
AKAN : (UU No. 39 Th. 2004)
Mekanisme pengerahan TKI ke LN untuk
melakukan kegiatan ekonomi, sosial dan
budaya dlm jangka waktu tertentu
berdasarkan perjanjian kerja.
Manfaat AKAN
Perluasan TK ke LN
Mempererat hubungan antar negara
Peningkatan pengalaman kerja dan alih
teknologi
Meningkatkan kesejahteraan TK dan
keluarganya
Meningkatkan pendapatan negara (devisa)
Penempatan TK Asing
Pengertian TKA : WNA pemegang visa
dengan maksud bekerja di wilayah
Indonesia (UU No. 13 Th. 2003)
Budiono : TKA : Tiap org bukan WNI yg
mampu melakukan pekerjaan, baik didalam
maupun diluar hubungan kerja, guna
menghasilkan jasa atau barang untuk
memenuhi kebutuhan masyarakat.
Prinsip2 Penempatan TKA
Setiap pemberi kerja yg memperkejakan TA
wajib memiliki izin tertulis dr Menteri at.
Pejabat yg ditunjuk (Psl. 42 ayat (1) )
Pemberi kerja orang perseorangan dilarang
mempekrjakan TKA (Psl. 42 ayat (2))
TKA dapat dipekerjakan hanya dlm hub
kerja utk jab tertentu dan waktu tertentu
(Psl 42 ayat (4) )
Lanjutan....
TKA yg masa kerjanya habis tdk dpt
diperpanjang, dapat digantikan oleh TKA
lainnya ( Psl. 42 ayat (6) )
Pemberi kerja yg menggunakan TKA harus
memiliki rencana penggunaan TKA yg
disahkan oleh Menteri at Pjb yg ditunjuk
(Psl. 43 ayat (1) )
Lanjutan...
Pemberi kerja TKA wajib mentati ketentuan
mengenai jabatan dan standar kompetensi
yg berlaku (Psl. 44 ayat (1) )
Standar kompetensi : kualifikasi yg harus
dimiliki oleh TKA : Pengetahuan, keahlian,
keterampilan dan pemahaman budaya
Indonesia
Lanjutan...
Pemberi kerja TKA wajib :(Psl. 45 ayat (1))
1. Menunjuk TKI sbg pendamping
2. Melaksanakan Diklat bagi TKI pendamping
Ketentuan tsb di atas tidak berlaku bagi
TKA yg menduduki direksi/komisaris
(Psl.45 ayat (2) )
TKA dilaang menduduki personalia
dan/atau jab2 tertentu (Psl.46 ayat (1) )
Lanjutan...
Pemberi kerja TKA wajib membayar kompesasi
atas setiap TKA yg dipekerjakan (Psl. 47 ayat (1) )
1. Kewajiban membayar kompesasi tdk berlaku bagi
instansi pemerintah, perwakilan TKA, Badan2
Internas, lembaga sosial, lembaga keagamaan, dan
jab2 tertentu di lembaga pendidikan. (Psl. 47 ayat
(2) )
2. Lembaga2 tertentu diatur odgn Kepmen (Psl. 47
ayat (3) )
3. Besarnya kompesasi diatur dgn PP (Psl. 47 ayat
(4) )
Lanjutan...
Pemberi kerja wajib memulangkan TKA ke
negara asalnya setelah hubungan kerja
berakhir (Psl. 48)
Lanjutan...
Rencana Penggunaan TKA memuat
keterangan :
1. Alasan menggunakan TKA
2. Jabatan TKA dalam Perusahaan
3. Jangka waktu penggunaan TKA
4. Penunjukan TK WNI sebagai
pendamping TKA
(Psl. 43 ayat (2) )

Weitere ähnliche Inhalte

Was ist angesagt?

Hukum perdata internasional - Menentukan titik taut dalam hukum perdata inter...
Hukum perdata internasional - Menentukan titik taut dalam hukum perdata inter...Hukum perdata internasional - Menentukan titik taut dalam hukum perdata inter...
Hukum perdata internasional - Menentukan titik taut dalam hukum perdata inter...Idik Saeful Bahri
 
Hukum perdata internasional - Status personal dalam hukum perdata internasion...
Hukum perdata internasional - Status personal dalam hukum perdata internasion...Hukum perdata internasional - Status personal dalam hukum perdata internasion...
Hukum perdata internasional - Status personal dalam hukum perdata internasion...Idik Saeful Bahri
 
Kejahatan Terhadap Harta Benda (Hukum Pidana)
Kejahatan Terhadap Harta Benda (Hukum Pidana)Kejahatan Terhadap Harta Benda (Hukum Pidana)
Kejahatan Terhadap Harta Benda (Hukum Pidana)Ayu Sulastri
 
Hukum Antar Tata Hukum
Hukum Antar Tata HukumHukum Antar Tata Hukum
Hukum Antar Tata HukumAji Wasesa
 
Contoh surat gugatan hukum acara perdata
Contoh surat gugatan hukum acara perdataContoh surat gugatan hukum acara perdata
Contoh surat gugatan hukum acara perdatasuiggetsu
 
Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang h...
Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang h...Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang h...
Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang h...Idik Saeful Bahri
 
Hukum perdata internasional - Kualifikasi dalam hukum perdata internasional (...
Hukum perdata internasional - Kualifikasi dalam hukum perdata internasional (...Hukum perdata internasional - Kualifikasi dalam hukum perdata internasional (...
Hukum perdata internasional - Kualifikasi dalam hukum perdata internasional (...Idik Saeful Bahri
 
Kumpulan soal hukum
Kumpulan soal hukumKumpulan soal hukum
Kumpulan soal hukumsyophi
 
Tugas Suksesi Negara dan Kapasitas Internasional Fenti Anita Sari
Tugas Suksesi Negara dan Kapasitas Internasional  Fenti Anita SariTugas Suksesi Negara dan Kapasitas Internasional  Fenti Anita Sari
Tugas Suksesi Negara dan Kapasitas Internasional Fenti Anita SariFenti Anita Sari
 
Matakuliah ketenagakerjaan
Matakuliah ketenagakerjaanMatakuliah ketenagakerjaan
Matakuliah ketenagakerjaanBagoes Prasetya
 
Hkm ketenagakerjaan
Hkm ketenagakerjaanHkm ketenagakerjaan
Hkm ketenagakerjaanBenny Benny
 
Hukum perdata internasional - Instrumen hukum nasional mengenai hukum perdata...
Hukum perdata internasional - Instrumen hukum nasional mengenai hukum perdata...Hukum perdata internasional - Instrumen hukum nasional mengenai hukum perdata...
Hukum perdata internasional - Instrumen hukum nasional mengenai hukum perdata...Idik Saeful Bahri
 
Eksepsi dalam Hukum Acara Pidana (Idik Saeful Bahri)
Eksepsi dalam Hukum Acara Pidana (Idik Saeful Bahri)Eksepsi dalam Hukum Acara Pidana (Idik Saeful Bahri)
Eksepsi dalam Hukum Acara Pidana (Idik Saeful Bahri)Idik Saeful Bahri
 
Hukum Perjanjian Tukar Menukar
Hukum Perjanjian Tukar MenukarHukum Perjanjian Tukar Menukar
Hukum Perjanjian Tukar MenukarEvi Rohmatul Aini
 

Was ist angesagt? (20)

Hukum perburuhan dan ketenagakerjaan
Hukum perburuhan dan ketenagakerjaanHukum perburuhan dan ketenagakerjaan
Hukum perburuhan dan ketenagakerjaan
 
Hukum perdata internasional - Menentukan titik taut dalam hukum perdata inter...
Hukum perdata internasional - Menentukan titik taut dalam hukum perdata inter...Hukum perdata internasional - Menentukan titik taut dalam hukum perdata inter...
Hukum perdata internasional - Menentukan titik taut dalam hukum perdata inter...
 
Hukum perdata internasional - Status personal dalam hukum perdata internasion...
Hukum perdata internasional - Status personal dalam hukum perdata internasion...Hukum perdata internasional - Status personal dalam hukum perdata internasion...
Hukum perdata internasional - Status personal dalam hukum perdata internasion...
 
Kejahatan Terhadap Harta Benda (Hukum Pidana)
Kejahatan Terhadap Harta Benda (Hukum Pidana)Kejahatan Terhadap Harta Benda (Hukum Pidana)
Kejahatan Terhadap Harta Benda (Hukum Pidana)
 
Hukum Antar Tata Hukum
Hukum Antar Tata HukumHukum Antar Tata Hukum
Hukum Antar Tata Hukum
 
Contoh surat gugatan hukum acara perdata
Contoh surat gugatan hukum acara perdataContoh surat gugatan hukum acara perdata
Contoh surat gugatan hukum acara perdata
 
hukum Adat
hukum Adathukum Adat
hukum Adat
 
Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang h...
Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang h...Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang h...
Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang h...
 
Hukum perdata internasional - Kualifikasi dalam hukum perdata internasional (...
Hukum perdata internasional - Kualifikasi dalam hukum perdata internasional (...Hukum perdata internasional - Kualifikasi dalam hukum perdata internasional (...
Hukum perdata internasional - Kualifikasi dalam hukum perdata internasional (...
 
Kumpulan soal hukum
Kumpulan soal hukumKumpulan soal hukum
Kumpulan soal hukum
 
Tahap penyusunan kontrak
Tahap penyusunan kontrakTahap penyusunan kontrak
Tahap penyusunan kontrak
 
Tugas Suksesi Negara dan Kapasitas Internasional Fenti Anita Sari
Tugas Suksesi Negara dan Kapasitas Internasional  Fenti Anita SariTugas Suksesi Negara dan Kapasitas Internasional  Fenti Anita Sari
Tugas Suksesi Negara dan Kapasitas Internasional Fenti Anita Sari
 
HUKUM ACARA PERADILAN TATA USAHA NEGARA
HUKUM ACARA PERADILAN TATA USAHA NEGARAHUKUM ACARA PERADILAN TATA USAHA NEGARA
HUKUM ACARA PERADILAN TATA USAHA NEGARA
 
Matakuliah ketenagakerjaan
Matakuliah ketenagakerjaanMatakuliah ketenagakerjaan
Matakuliah ketenagakerjaan
 
Hkm ketenagakerjaan
Hkm ketenagakerjaanHkm ketenagakerjaan
Hkm ketenagakerjaan
 
Hukum perdata internasional - Instrumen hukum nasional mengenai hukum perdata...
Hukum perdata internasional - Instrumen hukum nasional mengenai hukum perdata...Hukum perdata internasional - Instrumen hukum nasional mengenai hukum perdata...
Hukum perdata internasional - Instrumen hukum nasional mengenai hukum perdata...
 
Hukum Perdata
Hukum Perdata Hukum Perdata
Hukum Perdata
 
Hukum agraria nasional pert ke 2
Hukum agraria nasional pert ke 2Hukum agraria nasional pert ke 2
Hukum agraria nasional pert ke 2
 
Eksepsi dalam Hukum Acara Pidana (Idik Saeful Bahri)
Eksepsi dalam Hukum Acara Pidana (Idik Saeful Bahri)Eksepsi dalam Hukum Acara Pidana (Idik Saeful Bahri)
Eksepsi dalam Hukum Acara Pidana (Idik Saeful Bahri)
 
Hukum Perjanjian Tukar Menukar
Hukum Perjanjian Tukar MenukarHukum Perjanjian Tukar Menukar
Hukum Perjanjian Tukar Menukar
 

Andere mochten auch

Istilah-Istilah dan Ruang lingkup hukum perburuhan
Istilah-Istilah dan Ruang lingkup hukum perburuhanIstilah-Istilah dan Ruang lingkup hukum perburuhan
Istilah-Istilah dan Ruang lingkup hukum perburuhanRizki Gumilar
 
Sejarah, pengertian dan lingkup perburuhan
Sejarah, pengertian dan lingkup perburuhanSejarah, pengertian dan lingkup perburuhan
Sejarah, pengertian dan lingkup perburuhanRizki Gumilar
 
Resume Hukum Ketenagakerjaan - Perjanjian Kerja Bersama
Resume Hukum Ketenagakerjaan - Perjanjian Kerja BersamaResume Hukum Ketenagakerjaan - Perjanjian Kerja Bersama
Resume Hukum Ketenagakerjaan - Perjanjian Kerja BersamaRachardy Andriyanto
 
Cut Zurnali - Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan Penerapan Hak-Hak Pekerja/Buruh
Cut Zurnali - Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan Penerapan Hak-Hak Pekerja/BuruhCut Zurnali - Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan Penerapan Hak-Hak Pekerja/Buruh
Cut Zurnali - Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan Penerapan Hak-Hak Pekerja/Buruhcutzurnali
 
20130607 arecs web_forecast_video_summer_wind
20130607 arecs web_forecast_video_summer_wind20130607 arecs web_forecast_video_summer_wind
20130607 arecs web_forecast_video_summer_windgtarabanoff
 
20130606 arecs web_forecast_video_winter_sun
20130606 arecs web_forecast_video_winter_sun20130606 arecs web_forecast_video_winter_sun
20130606 arecs web_forecast_video_winter_sungtarabanoff
 
Three weeks friendship^^)final
Three weeks friendship^^)finalThree weeks friendship^^)final
Three weeks friendship^^)finalLovHe ZHaiyra
 
Inbox Zero is Not a Unicorn - Here's How to Get There
Inbox Zero is Not a Unicorn - Here's How to Get ThereInbox Zero is Not a Unicorn - Here's How to Get There
Inbox Zero is Not a Unicorn - Here's How to Get ThereShawn Collins
 
Bilişim etiği ve öğretimi
Bilişim etiği ve öğretimiBilişim etiği ve öğretimi
Bilişim etiği ve öğretimiKaan Cingi
 
紙飛機的製作與技巧
紙飛機的製作與技巧紙飛機的製作與技巧
紙飛機的製作與技巧Holmes Lin
 

Andere mochten auch (12)

Istilah-Istilah dan Ruang lingkup hukum perburuhan
Istilah-Istilah dan Ruang lingkup hukum perburuhanIstilah-Istilah dan Ruang lingkup hukum perburuhan
Istilah-Istilah dan Ruang lingkup hukum perburuhan
 
Sejarah, pengertian dan lingkup perburuhan
Sejarah, pengertian dan lingkup perburuhanSejarah, pengertian dan lingkup perburuhan
Sejarah, pengertian dan lingkup perburuhan
 
Resume Hukum Ketenagakerjaan - Perjanjian Kerja Bersama
Resume Hukum Ketenagakerjaan - Perjanjian Kerja BersamaResume Hukum Ketenagakerjaan - Perjanjian Kerja Bersama
Resume Hukum Ketenagakerjaan - Perjanjian Kerja Bersama
 
Cut Zurnali - Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan Penerapan Hak-Hak Pekerja/Buruh
Cut Zurnali - Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan Penerapan Hak-Hak Pekerja/BuruhCut Zurnali - Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan Penerapan Hak-Hak Pekerja/Buruh
Cut Zurnali - Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan Penerapan Hak-Hak Pekerja/Buruh
 
20130607 arecs web_forecast_video_summer_wind
20130607 arecs web_forecast_video_summer_wind20130607 arecs web_forecast_video_summer_wind
20130607 arecs web_forecast_video_summer_wind
 
Literator April 2008
Literator April 2008Literator April 2008
Literator April 2008
 
20130606 arecs web_forecast_video_winter_sun
20130606 arecs web_forecast_video_winter_sun20130606 arecs web_forecast_video_winter_sun
20130606 arecs web_forecast_video_winter_sun
 
Three weeks friendship^^)final
Three weeks friendship^^)finalThree weeks friendship^^)final
Three weeks friendship^^)final
 
öLçme sunu
öLçme sunuöLçme sunu
öLçme sunu
 
Inbox Zero is Not a Unicorn - Here's How to Get There
Inbox Zero is Not a Unicorn - Here's How to Get ThereInbox Zero is Not a Unicorn - Here's How to Get There
Inbox Zero is Not a Unicorn - Here's How to Get There
 
Bilişim etiği ve öğretimi
Bilişim etiği ve öğretimiBilişim etiği ve öğretimi
Bilişim etiği ve öğretimi
 
紙飛機的製作與技巧
紙飛機的製作與技巧紙飛機的製作與技巧
紙飛機的製作與技巧
 

Ähnlich wie Lingkup Dan Pengaturan Operasional Hukum Ketenagakerjaan

Penempatan tki
Penempatan tkiPenempatan tki
Penempatan tki12717605
 
MATERI TKA juli 2022.pptx
MATERI TKA juli 2022.pptxMATERI TKA juli 2022.pptx
MATERI TKA juli 2022.pptxrekkyprasetio1
 
2. PENGGUNAAN TENAGA KERJA.2023 jULI.pdf
2. PENGGUNAAN TENAGA KERJA.2023 jULI.pdf2. PENGGUNAAN TENAGA KERJA.2023 jULI.pdf
2. PENGGUNAAN TENAGA KERJA.2023 jULI.pdfTonny993005
 
PP No. 34 Tahun 2021 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing
PP No. 34 Tahun 2021 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja AsingPP No. 34 Tahun 2021 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing
PP No. 34 Tahun 2021 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja AsingImam Prastio
 
undang-undang-ketenagakerjaan16dec2017.pptx
undang-undang-ketenagakerjaan16dec2017.pptxundang-undang-ketenagakerjaan16dec2017.pptx
undang-undang-ketenagakerjaan16dec2017.pptxFeriEfendi3
 
Hubungan industrial kelompok 9
Hubungan industrial kelompok 9Hubungan industrial kelompok 9
Hubungan industrial kelompok 9Farah Abidah
 
SOP-50.-Pelayanan-Antar-Kerja-Antar-Daerah-dan-Antar-Kerja-Lokal.pdf
SOP-50.-Pelayanan-Antar-Kerja-Antar-Daerah-dan-Antar-Kerja-Lokal.pdfSOP-50.-Pelayanan-Antar-Kerja-Antar-Daerah-dan-Antar-Kerja-Lokal.pdf
SOP-50.-Pelayanan-Antar-Kerja-Antar-Daerah-dan-Antar-Kerja-Lokal.pdfGrupBUnida2020
 
6. pengerahan dan penempatan tenaga kerja
6. pengerahan dan penempatan tenaga kerja6. pengerahan dan penempatan tenaga kerja
6. pengerahan dan penempatan tenaga kerjaGindha Wayka
 
Perlindungan Pekerja Rumah Tangga dalam Tinjauan Sistem Hukum Indonesia
Perlindungan Pekerja Rumah Tangga dalam Tinjauan Sistem Hukum IndonesiaPerlindungan Pekerja Rumah Tangga dalam Tinjauan Sistem Hukum Indonesia
Perlindungan Pekerja Rumah Tangga dalam Tinjauan Sistem Hukum IndonesiaRudi Wijaya
 
Perpu 02 Tahun 2022 Kluster Ketenagakerjaan - Kilaskerja.com
Perpu 02 Tahun 2022 Kluster Ketenagakerjaan - Kilaskerja.comPerpu 02 Tahun 2022 Kluster Ketenagakerjaan - Kilaskerja.com
Perpu 02 Tahun 2022 Kluster Ketenagakerjaan - Kilaskerja.comRendi Adetia Sapoetra
 
2. Aspek Hukum K3.pdf
2. Aspek Hukum K3.pdf2. Aspek Hukum K3.pdf
2. Aspek Hukum K3.pdfalexpramuja
 
UU_No_1_Tahun_1970_2_ppt.ppt
UU_No_1_Tahun_1970_2_ppt.pptUU_No_1_Tahun_1970_2_ppt.ppt
UU_No_1_Tahun_1970_2_ppt.pptDonnerYusuf
 
UU_No_1_Tahun_1970_2_ppt.ppt
UU_No_1_Tahun_1970_2_ppt.pptUU_No_1_Tahun_1970_2_ppt.ppt
UU_No_1_Tahun_1970_2_ppt.pptLutfi419753
 
UU_No_1_Tahun_1970_2_ppt.ppt
UU_No_1_Tahun_1970_2_ppt.pptUU_No_1_Tahun_1970_2_ppt.ppt
UU_No_1_Tahun_1970_2_ppt.pptLutfi419753
 
01. Update Kebijakan & Peraturan Perundangan K3(2).ppt
01. Update Kebijakan & Peraturan Perundangan K3(2).ppt01. Update Kebijakan & Peraturan Perundangan K3(2).ppt
01. Update Kebijakan & Peraturan Perundangan K3(2).pptdrGames3
 

Ähnlich wie Lingkup Dan Pengaturan Operasional Hukum Ketenagakerjaan (20)

Penempatan tki
Penempatan tkiPenempatan tki
Penempatan tki
 
MATERI TKA juli 2022.pptx
MATERI TKA juli 2022.pptxMATERI TKA juli 2022.pptx
MATERI TKA juli 2022.pptx
 
2. PENGGUNAAN TENAGA KERJA.2023 jULI.pdf
2. PENGGUNAAN TENAGA KERJA.2023 jULI.pdf2. PENGGUNAAN TENAGA KERJA.2023 jULI.pdf
2. PENGGUNAAN TENAGA KERJA.2023 jULI.pdf
 
PP No. 34 Tahun 2021 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing
PP No. 34 Tahun 2021 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja AsingPP No. 34 Tahun 2021 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing
PP No. 34 Tahun 2021 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing
 
Bab i
Bab iBab i
Bab i
 
undang-undang-ketenagakerjaan16dec2017.pptx
undang-undang-ketenagakerjaan16dec2017.pptxundang-undang-ketenagakerjaan16dec2017.pptx
undang-undang-ketenagakerjaan16dec2017.pptx
 
Hubungan industrial kelompok 9
Hubungan industrial kelompok 9Hubungan industrial kelompok 9
Hubungan industrial kelompok 9
 
SOP-50.-Pelayanan-Antar-Kerja-Antar-Daerah-dan-Antar-Kerja-Lokal.pdf
SOP-50.-Pelayanan-Antar-Kerja-Antar-Daerah-dan-Antar-Kerja-Lokal.pdfSOP-50.-Pelayanan-Antar-Kerja-Antar-Daerah-dan-Antar-Kerja-Lokal.pdf
SOP-50.-Pelayanan-Antar-Kerja-Antar-Daerah-dan-Antar-Kerja-Lokal.pdf
 
6. pengerahan dan penempatan tenaga kerja
6. pengerahan dan penempatan tenaga kerja6. pengerahan dan penempatan tenaga kerja
6. pengerahan dan penempatan tenaga kerja
 
6515-19854-1-SM.pdf
6515-19854-1-SM.pdf6515-19854-1-SM.pdf
6515-19854-1-SM.pdf
 
UU no. 1 tahun 1970
UU no. 1 tahun 1970UU no. 1 tahun 1970
UU no. 1 tahun 1970
 
Uu k3 ind
Uu k3 indUu k3 ind
Uu k3 ind
 
Perlindungan Pekerja Rumah Tangga dalam Tinjauan Sistem Hukum Indonesia
Perlindungan Pekerja Rumah Tangga dalam Tinjauan Sistem Hukum IndonesiaPerlindungan Pekerja Rumah Tangga dalam Tinjauan Sistem Hukum Indonesia
Perlindungan Pekerja Rumah Tangga dalam Tinjauan Sistem Hukum Indonesia
 
Perpu 02 Tahun 2022 Kluster Ketenagakerjaan - Kilaskerja.com
Perpu 02 Tahun 2022 Kluster Ketenagakerjaan - Kilaskerja.comPerpu 02 Tahun 2022 Kluster Ketenagakerjaan - Kilaskerja.com
Perpu 02 Tahun 2022 Kluster Ketenagakerjaan - Kilaskerja.com
 
2. Aspek Hukum K3.pdf
2. Aspek Hukum K3.pdf2. Aspek Hukum K3.pdf
2. Aspek Hukum K3.pdf
 
UU_No_1_Tahun_1970_2_ppt.ppt
UU_No_1_Tahun_1970_2_ppt.pptUU_No_1_Tahun_1970_2_ppt.ppt
UU_No_1_Tahun_1970_2_ppt.ppt
 
UU_No_1_Tahun_1970_2_ppt.ppt
UU_No_1_Tahun_1970_2_ppt.pptUU_No_1_Tahun_1970_2_ppt.ppt
UU_No_1_Tahun_1970_2_ppt.ppt
 
UU_No_1_Tahun_1970_2_ppt.ppt
UU_No_1_Tahun_1970_2_ppt.pptUU_No_1_Tahun_1970_2_ppt.ppt
UU_No_1_Tahun_1970_2_ppt.ppt
 
Ketenagakerjaan
Ketenagakerjaan Ketenagakerjaan
Ketenagakerjaan
 
01. Update Kebijakan & Peraturan Perundangan K3(2).ppt
01. Update Kebijakan & Peraturan Perundangan K3(2).ppt01. Update Kebijakan & Peraturan Perundangan K3(2).ppt
01. Update Kebijakan & Peraturan Perundangan K3(2).ppt
 

Mehr von Rizki Gumilar

Hukum perikatan powerpoint1
Hukum perikatan powerpoint1Hukum perikatan powerpoint1
Hukum perikatan powerpoint1Rizki Gumilar
 
Teori Anomie jika dihubungkan dengan Kejahatan Bunuh Diri
Teori Anomie jika dihubungkan dengan Kejahatan Bunuh Diri Teori Anomie jika dihubungkan dengan Kejahatan Bunuh Diri
Teori Anomie jika dihubungkan dengan Kejahatan Bunuh Diri Rizki Gumilar
 
Transgender menurut pandangan hukum islam
Transgender menurut pandangan hukum islamTransgender menurut pandangan hukum islam
Transgender menurut pandangan hukum islamRizki Gumilar
 
Hukum Perburuhan “hubungan kerja dan hubungan industrial”
Hukum Perburuhan “hubungan kerjadan hubungan industrial”Hukum Perburuhan “hubungan kerjadan hubungan industrial”
Hukum Perburuhan “hubungan kerja dan hubungan industrial”Rizki Gumilar
 
Slide Ruang terbuka hijau kab. Garut
Slide Ruang terbuka hijau kab. GarutSlide Ruang terbuka hijau kab. Garut
Slide Ruang terbuka hijau kab. GarutRizki Gumilar
 
Peranan Otonomi Daerah
Peranan Otonomi Daerah Peranan Otonomi Daerah
Peranan Otonomi Daerah Rizki Gumilar
 
Hak WNA Terhadap Penguasaan Tanah di Indonesia
Hak WNA Terhadap Penguasaan Tanah di IndonesiaHak WNA Terhadap Penguasaan Tanah di Indonesia
Hak WNA Terhadap Penguasaan Tanah di IndonesiaRizki Gumilar
 
Cultural universal pada masyarakat yogyakarta
Cultural universal pada masyarakat yogyakartaCultural universal pada masyarakat yogyakarta
Cultural universal pada masyarakat yogyakartaRizki Gumilar
 
Analisis penempatan ruang tempat pembuangan akhir (tpa)
Analisis penempatan ruang tempat pembuangan akhir (tpa)Analisis penempatan ruang tempat pembuangan akhir (tpa)
Analisis penempatan ruang tempat pembuangan akhir (tpa)Rizki Gumilar
 
Pengakuan hukum internasional
Pengakuan hukum internasionalPengakuan hukum internasional
Pengakuan hukum internasionalRizki Gumilar
 
Ham kekerasan terhadap perempuan
Ham kekerasan terhadap perempuanHam kekerasan terhadap perempuan
Ham kekerasan terhadap perempuanRizki Gumilar
 
Poligami menurut hukum islam dan hukum positif
Poligami menurut hukum islam dan hukum positifPoligami menurut hukum islam dan hukum positif
Poligami menurut hukum islam dan hukum positifRizki Gumilar
 

Mehr von Rizki Gumilar (16)

Hukum perikatan powerpoint1
Hukum perikatan powerpoint1Hukum perikatan powerpoint1
Hukum perikatan powerpoint1
 
Teori Anomie jika dihubungkan dengan Kejahatan Bunuh Diri
Teori Anomie jika dihubungkan dengan Kejahatan Bunuh Diri Teori Anomie jika dihubungkan dengan Kejahatan Bunuh Diri
Teori Anomie jika dihubungkan dengan Kejahatan Bunuh Diri
 
Transgender menurut pandangan hukum islam
Transgender menurut pandangan hukum islamTransgender menurut pandangan hukum islam
Transgender menurut pandangan hukum islam
 
Hukum Perburuhan “hubungan kerja dan hubungan industrial”
Hukum Perburuhan “hubungan kerjadan hubungan industrial”Hukum Perburuhan “hubungan kerjadan hubungan industrial”
Hukum Perburuhan “hubungan kerja dan hubungan industrial”
 
Slide Ruang terbuka hijau kab. Garut
Slide Ruang terbuka hijau kab. GarutSlide Ruang terbuka hijau kab. Garut
Slide Ruang terbuka hijau kab. Garut
 
Peranan Otonomi Daerah
Peranan Otonomi Daerah Peranan Otonomi Daerah
Peranan Otonomi Daerah
 
Presentation kps
Presentation kpsPresentation kps
Presentation kps
 
Hak WNA Terhadap Penguasaan Tanah di Indonesia
Hak WNA Terhadap Penguasaan Tanah di IndonesiaHak WNA Terhadap Penguasaan Tanah di Indonesia
Hak WNA Terhadap Penguasaan Tanah di Indonesia
 
Cultural universal pada masyarakat yogyakarta
Cultural universal pada masyarakat yogyakartaCultural universal pada masyarakat yogyakarta
Cultural universal pada masyarakat yogyakarta
 
Analisis penempatan ruang tempat pembuangan akhir (tpa)
Analisis penempatan ruang tempat pembuangan akhir (tpa)Analisis penempatan ruang tempat pembuangan akhir (tpa)
Analisis penempatan ruang tempat pembuangan akhir (tpa)
 
Pengakuan hukum internasional
Pengakuan hukum internasionalPengakuan hukum internasional
Pengakuan hukum internasional
 
Hukum humaniter
Hukum humaniterHukum humaniter
Hukum humaniter
 
Ham kekerasan terhadap perempuan
Ham kekerasan terhadap perempuanHam kekerasan terhadap perempuan
Ham kekerasan terhadap perempuan
 
Poligami menurut hukum islam dan hukum positif
Poligami menurut hukum islam dan hukum positifPoligami menurut hukum islam dan hukum positif
Poligami menurut hukum islam dan hukum positif
 
Hk.pidana
Hk.pidanaHk.pidana
Hk.pidana
 
Hukum internasional
Hukum internasionalHukum internasional
Hukum internasional
 

Kürzlich hochgeladen

Paparan Model Kompetensi Kepala Sekolah.pptx
Paparan Model Kompetensi Kepala Sekolah.pptxPaparan Model Kompetensi Kepala Sekolah.pptx
Paparan Model Kompetensi Kepala Sekolah.pptxagunk4
 
Dinamika atmosfer dan Dampaknya terhadap kehidupan.pptx
Dinamika atmosfer dan Dampaknya terhadap kehidupan.pptxDinamika atmosfer dan Dampaknya terhadap kehidupan.pptx
Dinamika atmosfer dan Dampaknya terhadap kehidupan.pptxFritzPieterMichaelNa
 
Implementasi Model pembelajaran STEAM Holistik-Integratif Berbasis Digital Me...
Implementasi Model pembelajaran STEAM Holistik-Integratif Berbasis Digital Me...Implementasi Model pembelajaran STEAM Holistik-Integratif Berbasis Digital Me...
Implementasi Model pembelajaran STEAM Holistik-Integratif Berbasis Digital Me...Shoffan shoffa
 
KISI-KISI DAN KARTU SOAL INFORMATIKA PAKET A.docx
KISI-KISI DAN KARTU SOAL INFORMATIKA PAKET A.docxKISI-KISI DAN KARTU SOAL INFORMATIKA PAKET A.docx
KISI-KISI DAN KARTU SOAL INFORMATIKA PAKET A.docxrulimustiyawan37
 
KELOMPOK 2 PUTARAN 2 Mata kuliah Agama Islam
KELOMPOK 2 PUTARAN 2 Mata kuliah Agama IslamKELOMPOK 2 PUTARAN 2 Mata kuliah Agama Islam
KELOMPOK 2 PUTARAN 2 Mata kuliah Agama IslamabdulhamidalyFKIP
 
Paket Substansi_Pengelolaan Kinerja Guru dan KS [19 Dec].pptx
Paket Substansi_Pengelolaan Kinerja Guru dan KS [19 Dec].pptxPaket Substansi_Pengelolaan Kinerja Guru dan KS [19 Dec].pptx
Paket Substansi_Pengelolaan Kinerja Guru dan KS [19 Dec].pptxDarmiahDarmiah
 
contoh DOKUMEN AKSI NYATA DALAM HAL PENERAPAN COACHING KEPADA PESERTA DIDIK
contoh DOKUMEN AKSI NYATA DALAM HAL PENERAPAN COACHING KEPADA PESERTA DIDIKcontoh DOKUMEN AKSI NYATA DALAM HAL PENERAPAN COACHING KEPADA PESERTA DIDIK
contoh DOKUMEN AKSI NYATA DALAM HAL PENERAPAN COACHING KEPADA PESERTA DIDIKTaufik241763
 
slaid penerangan UPUonline 2024 UPU 2024
slaid penerangan UPUonline  2024 UPU 2024slaid penerangan UPUonline  2024 UPU 2024
slaid penerangan UPUonline 2024 UPU 2024ssuser82320b
 
DOKUMEN PENJAJARAN_KSSR MATEMATIK TAHAP 1_EDISI 3.pdf
DOKUMEN PENJAJARAN_KSSR MATEMATIK TAHAP 1_EDISI 3.pdfDOKUMEN PENJAJARAN_KSSR MATEMATIK TAHAP 1_EDISI 3.pdf
DOKUMEN PENJAJARAN_KSSR MATEMATIK TAHAP 1_EDISI 3.pdfssuserb45274
 
Jalur Rempah Pada Masa Hindu Buddha.pptx
Jalur Rempah Pada Masa Hindu Buddha.pptxJalur Rempah Pada Masa Hindu Buddha.pptx
Jalur Rempah Pada Masa Hindu Buddha.pptxPutriSoniaAyu
 
Aminullah Assagaf_Regresi Lengkap 19_8 Nov 2023_Inc. Data panel & Perbandinga...
Aminullah Assagaf_Regresi Lengkap 19_8 Nov 2023_Inc. Data panel & Perbandinga...Aminullah Assagaf_Regresi Lengkap 19_8 Nov 2023_Inc. Data panel & Perbandinga...
Aminullah Assagaf_Regresi Lengkap 19_8 Nov 2023_Inc. Data panel & Perbandinga...Aminullah Assagaf
 
K1_pengantar komunikasi pendidikan (1).pdf
K1_pengantar komunikasi pendidikan (1).pdfK1_pengantar komunikasi pendidikan (1).pdf
K1_pengantar komunikasi pendidikan (1).pdfbayuputra151203
 
Tanqihul Qoul Bab 14 - Keutamaan Ibadah Fardhu.pptx
Tanqihul Qoul Bab 14  - Keutamaan Ibadah Fardhu.pptxTanqihul Qoul Bab 14  - Keutamaan Ibadah Fardhu.pptx
Tanqihul Qoul Bab 14 - Keutamaan Ibadah Fardhu.pptxMMuminSholih
 
Aksi Nyata Guru Penggerak Modul 3.3. Program Berdampak Positif pada Murid
Aksi Nyata Guru Penggerak Modul 3.3. Program Berdampak Positif pada MuridAksi Nyata Guru Penggerak Modul 3.3. Program Berdampak Positif pada Murid
Aksi Nyata Guru Penggerak Modul 3.3. Program Berdampak Positif pada MuridDonyAndriSetiawan
 
Sasaran dan Pengembangan Sikap Profesional Guru.pptx
Sasaran dan Pengembangan Sikap Profesional Guru.pptxSasaran dan Pengembangan Sikap Profesional Guru.pptx
Sasaran dan Pengembangan Sikap Profesional Guru.pptxFidelaNiam
 
power point mengenai akhlak remaja: menghindari tawuran
power point mengenai akhlak remaja: menghindari tawuranpower point mengenai akhlak remaja: menghindari tawuran
power point mengenai akhlak remaja: menghindari tawuranapriandanu
 
Nasab Nabi Muhammad SAW. dari Nabi Ibrahimpptx
Nasab Nabi Muhammad SAW. dari Nabi IbrahimpptxNasab Nabi Muhammad SAW. dari Nabi Ibrahimpptx
Nasab Nabi Muhammad SAW. dari Nabi IbrahimpptxSuGito15
 

Kürzlich hochgeladen (20)

Paparan Model Kompetensi Kepala Sekolah.pptx
Paparan Model Kompetensi Kepala Sekolah.pptxPaparan Model Kompetensi Kepala Sekolah.pptx
Paparan Model Kompetensi Kepala Sekolah.pptx
 
Dinamika atmosfer dan Dampaknya terhadap kehidupan.pptx
Dinamika atmosfer dan Dampaknya terhadap kehidupan.pptxDinamika atmosfer dan Dampaknya terhadap kehidupan.pptx
Dinamika atmosfer dan Dampaknya terhadap kehidupan.pptx
 
Implementasi Model pembelajaran STEAM Holistik-Integratif Berbasis Digital Me...
Implementasi Model pembelajaran STEAM Holistik-Integratif Berbasis Digital Me...Implementasi Model pembelajaran STEAM Holistik-Integratif Berbasis Digital Me...
Implementasi Model pembelajaran STEAM Holistik-Integratif Berbasis Digital Me...
 
KISI-KISI DAN KARTU SOAL INFORMATIKA PAKET A.docx
KISI-KISI DAN KARTU SOAL INFORMATIKA PAKET A.docxKISI-KISI DAN KARTU SOAL INFORMATIKA PAKET A.docx
KISI-KISI DAN KARTU SOAL INFORMATIKA PAKET A.docx
 
KELOMPOK 2 PUTARAN 2 Mata kuliah Agama Islam
KELOMPOK 2 PUTARAN 2 Mata kuliah Agama IslamKELOMPOK 2 PUTARAN 2 Mata kuliah Agama Islam
KELOMPOK 2 PUTARAN 2 Mata kuliah Agama Islam
 
Persiapandalam Negosiasi dan Loby .pptx
Persiapandalam  Negosiasi dan Loby .pptxPersiapandalam  Negosiasi dan Loby .pptx
Persiapandalam Negosiasi dan Loby .pptx
 
Paket Substansi_Pengelolaan Kinerja Guru dan KS [19 Dec].pptx
Paket Substansi_Pengelolaan Kinerja Guru dan KS [19 Dec].pptxPaket Substansi_Pengelolaan Kinerja Guru dan KS [19 Dec].pptx
Paket Substansi_Pengelolaan Kinerja Guru dan KS [19 Dec].pptx
 
contoh DOKUMEN AKSI NYATA DALAM HAL PENERAPAN COACHING KEPADA PESERTA DIDIK
contoh DOKUMEN AKSI NYATA DALAM HAL PENERAPAN COACHING KEPADA PESERTA DIDIKcontoh DOKUMEN AKSI NYATA DALAM HAL PENERAPAN COACHING KEPADA PESERTA DIDIK
contoh DOKUMEN AKSI NYATA DALAM HAL PENERAPAN COACHING KEPADA PESERTA DIDIK
 
ELEMEN KOMPOL (PESAN BAHASA POLITIK).pptx
ELEMEN KOMPOL (PESAN BAHASA POLITIK).pptxELEMEN KOMPOL (PESAN BAHASA POLITIK).pptx
ELEMEN KOMPOL (PESAN BAHASA POLITIK).pptx
 
slaid penerangan UPUonline 2024 UPU 2024
slaid penerangan UPUonline  2024 UPU 2024slaid penerangan UPUonline  2024 UPU 2024
slaid penerangan UPUonline 2024 UPU 2024
 
DOKUMEN PENJAJARAN_KSSR MATEMATIK TAHAP 1_EDISI 3.pdf
DOKUMEN PENJAJARAN_KSSR MATEMATIK TAHAP 1_EDISI 3.pdfDOKUMEN PENJAJARAN_KSSR MATEMATIK TAHAP 1_EDISI 3.pdf
DOKUMEN PENJAJARAN_KSSR MATEMATIK TAHAP 1_EDISI 3.pdf
 
KOMUNIKATOR POLITIK ( AKTOR POLITIK).pptx
KOMUNIKATOR POLITIK ( AKTOR POLITIK).pptxKOMUNIKATOR POLITIK ( AKTOR POLITIK).pptx
KOMUNIKATOR POLITIK ( AKTOR POLITIK).pptx
 
Jalur Rempah Pada Masa Hindu Buddha.pptx
Jalur Rempah Pada Masa Hindu Buddha.pptxJalur Rempah Pada Masa Hindu Buddha.pptx
Jalur Rempah Pada Masa Hindu Buddha.pptx
 
Aminullah Assagaf_Regresi Lengkap 19_8 Nov 2023_Inc. Data panel & Perbandinga...
Aminullah Assagaf_Regresi Lengkap 19_8 Nov 2023_Inc. Data panel & Perbandinga...Aminullah Assagaf_Regresi Lengkap 19_8 Nov 2023_Inc. Data panel & Perbandinga...
Aminullah Assagaf_Regresi Lengkap 19_8 Nov 2023_Inc. Data panel & Perbandinga...
 
K1_pengantar komunikasi pendidikan (1).pdf
K1_pengantar komunikasi pendidikan (1).pdfK1_pengantar komunikasi pendidikan (1).pdf
K1_pengantar komunikasi pendidikan (1).pdf
 
Tanqihul Qoul Bab 14 - Keutamaan Ibadah Fardhu.pptx
Tanqihul Qoul Bab 14  - Keutamaan Ibadah Fardhu.pptxTanqihul Qoul Bab 14  - Keutamaan Ibadah Fardhu.pptx
Tanqihul Qoul Bab 14 - Keutamaan Ibadah Fardhu.pptx
 
Aksi Nyata Guru Penggerak Modul 3.3. Program Berdampak Positif pada Murid
Aksi Nyata Guru Penggerak Modul 3.3. Program Berdampak Positif pada MuridAksi Nyata Guru Penggerak Modul 3.3. Program Berdampak Positif pada Murid
Aksi Nyata Guru Penggerak Modul 3.3. Program Berdampak Positif pada Murid
 
Sasaran dan Pengembangan Sikap Profesional Guru.pptx
Sasaran dan Pengembangan Sikap Profesional Guru.pptxSasaran dan Pengembangan Sikap Profesional Guru.pptx
Sasaran dan Pengembangan Sikap Profesional Guru.pptx
 
power point mengenai akhlak remaja: menghindari tawuran
power point mengenai akhlak remaja: menghindari tawuranpower point mengenai akhlak remaja: menghindari tawuran
power point mengenai akhlak remaja: menghindari tawuran
 
Nasab Nabi Muhammad SAW. dari Nabi Ibrahimpptx
Nasab Nabi Muhammad SAW. dari Nabi IbrahimpptxNasab Nabi Muhammad SAW. dari Nabi Ibrahimpptx
Nasab Nabi Muhammad SAW. dari Nabi Ibrahimpptx
 

Lingkup Dan Pengaturan Operasional Hukum Ketenagakerjaan

  • 1. Lingkup & Pengaturan Operasional Hukum Ketenagakerjaan By. Ugun Guntari, SH.
  • 3. Masa Sebelum Bekerja (Pre-Employment) Penempatan Tenaga Kerja Pengadaan Tenaga Kerja Pengaturan Lowongan Kerja Pengerahan dan Penempatan Tenaga Kerja
  • 4. Landasan Hukum Operasional UU No. 13 Th. 2003 Ttg Ketenakerjaan UU No. 39 Th. 2004 Ttg Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di LN Kepres No. 4 Th. 1980 Wajib Lapor Lowongan Pekerjaan Permen Muda Perburuhan No. 11 Th. 1959 Ttg Antar Kerja Antar Daerah (AKAD) Permen Tenaga Kerja No. 4 Th. 1970 Ttg Pengerahan Tenaga Kerja
  • 5. Permen Tenaga Kerja No. Per-02/Men/1994 Ttg Antar Kerja Antar Negara (AKAN) Kepmen Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. Kep228/Men/2003 Ttg Tata Cara Pengesahan Penggunaan Tenaga Kerja Asing Kepmen Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. Kep20/Men/2003 Ttg Tata Cara Memperoleh Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing
  • 6. Masa Selama Bekerja (During Employment) Mengatur hubungan kerja berlangsung Melindungi Tenaga Kerja Kesejahteraan Tenaga Kerja Keselamatan Tenaga Kerja Jaminan Sosial Tenaga Kerja
  • 7. Landasan Hukum Operasional UU No. 13 Th. 2003 UU No. 1 Th. 1970 Ttg Keselamatan Tenaga Kerja UU No. 7 Th. 1981 Ttg Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan UU No. 3 Th. 1992 Ttg Jamsostek UU No. 21 Th. 2000 Ttg SP / SB
  • 8. UU No. 2 Th. 2004 Ttg Penyelesaian Perselisihan Hub. Industrial UU No. 39 Th. 2004 PP No. 8 Th. 1981 Ttg Perlindungan Upah Kepemen TK dan Transmigrasi No. Kep224/Men/2003 Ttg Kewajiban Pengusaha Mempekerjakan Pekerja/Buruh Perempuan antara Pkl. 23.00 s/d 07.00
  • 9. Kepemen TK dan Transmigrasi No. Kep231/Men/2003 Ttg Tata Cara Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum Kepemen TK dan Transmigrasi No. Kep232/Men/2003 Ttg Akibat Hukum Mogok Kerja Tidak Sah Kepemen TK dan Transmigrasi No. Kep48/Men/IV/2004 Ttg Tata Cara Pembuatan dan Pengesahan Per. Perusahaan serta Pembuatan dan Pendaftaran PKB
  • 10. Kepemen TK dan Transmigrasi No. Kep67/Men/IV/2004 Ttg Pelaksanaan Program Jamsostek Bagi Tenaga Kerja Asing Kepemen TK dan Transmigrasi No. Kep68/Men/IV/2004 Ttg Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS di Tempat Kerja Kepemen TK dan Transmigrasi No. Kep100/Men/VI/2004 Ketentuan Pelaksanaan PKWT
  • 11. Kepemen TK dan Transmigrasi No. Kep102/Men/VI/2004 Ttg Waktu Kerja Lembur dan Upah Kerja Lembur Peraturan Menteri TK No. Per-01/Me/1999 Ttg Upah Minimum Jo. Kepemen TK dan Transmigrasi No. Kep-226/Men/2000 Ttg Perubahan
  • 12. Masa Setelah Bekerja (Post Employment) Jaminan Hari Tua Pensiun Tunjangan Kematian Pesangon
  • 13. Landasan Hukum Operasional UU No. 13 Th. 2003 UU No. 2 Th. 2004 UU No. 3 Th. 1992 UU No. 11 Th. 1992 Ttg Dana Pensiun PP No. 76 Th. 1992 Ttg Dana Pensiun Pemberi Kerja
  • 15. Penempatan Tenaga Kerja Landasan Hukum Pasal 31 UU No. 13 Th. 2003 Tidak boleh ada prilaku Diskriminasi dalam bentuk apapun
  • 16. Penempatan Tenaga Kerja...?!!! Pelayanan kegiatan untuk mempertemukan pihak pekerja dengan pemberi kerja agar perkerja dapat memperoleh pekerjaan yg sesuai dengan bakat, minat dan kemampuannya  Pemerintah/ Perusahaan  Izin dari Menteri (Permen Tenker No. 4 Th. 1970 Psl 2 ayat (1))
  • 17. Asas-asas... Terbuka  Pemberian informasi kepada pencari kerja secara jelas  Melindungi Pekerja, Menghindari perselisihan Bebas  Bebas memilih jenis pekerjaan  Tidak ada Pemaksaan Objektif  Pemberi kerja menawarkan pekerjaan yang cocok kepada pencari kerja  Memperhatikan kepentingan umum bukan kepentingan tertentu Adil dan Setara Tanpa Diskriminasi  Penempatan berdasarkan kemampuan  tidak berdasarkan atas ras, jenis kelamin dll.
  • 18. Pengerahan Tenaga Kerja Pengertian Permen Tenaga Kerja No. 4 Tahun 1970 Tiap perbuatan yg dilakukan dengan tujuan supaya orang mengadakan perjanjian kerja untuk dipekerjakan, baik didalam maupun diluar Indonesia, atau pelbagai bidang kegiatan ekonomi atau bagi seniman/olahragawan atau tenaga ilmiah
  • 19. Sasaran....? Pasal 32 UU No. 13 Tahun 2003 Menempatkan tenaga kerja pada jabatan yang sesuai dengan keahlian, keterampilan, bakat, minat, dan kemampuan dengan memperhatikan harkat, martabat, hak asasi dan perlindungan hukum
  • 20. Ruang Lingkup Penempatan Psl. 1 huruf d Kepmen TK No.203/Men/1999 Penempatan Di Dalam Negeri  AKAL, AKAD, dan Penempatan Tenaga Kerja Asing Antar Kerja  Proses kegiatan penempatan TK : - Info. Psr. Kerja - Pendaft. Pencari Kerja - Pendaft. Lowongan pekerjaan - Bimb & Penyuluhan Jab, penempatan - Tindak lanjut penempatan
  • 21. Penempatan TK Di Luar Negeri UU No. 39 Th. 2004 Ttg Penempatan & Perlindungan TK di LN Mengirim TK ke Luar Negeri (TKI, TKW)
  • 22. AKAL / AKAD ....? AKAL : Antar kerja antar kantor Departemen TK dalam satu wilayah kerja Kantor Departemen TK (Kepmen TK No. 203) AKAD : Antar kerja antar kantor wilayah Departemen TK dalam wilayah RI
  • 23. AKAN....?!!! AKAN : (UU No. 39 Th. 2004) Mekanisme pengerahan TKI ke LN untuk melakukan kegiatan ekonomi, sosial dan budaya dlm jangka waktu tertentu berdasarkan perjanjian kerja.
  • 24. Manfaat AKAN Perluasan TK ke LN Mempererat hubungan antar negara Peningkatan pengalaman kerja dan alih teknologi Meningkatkan kesejahteraan TK dan keluarganya Meningkatkan pendapatan negara (devisa)
  • 25. Penempatan TK Asing Pengertian TKA : WNA pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia (UU No. 13 Th. 2003) Budiono : TKA : Tiap org bukan WNI yg mampu melakukan pekerjaan, baik didalam maupun diluar hubungan kerja, guna menghasilkan jasa atau barang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
  • 26. Prinsip2 Penempatan TKA Setiap pemberi kerja yg memperkejakan TA wajib memiliki izin tertulis dr Menteri at. Pejabat yg ditunjuk (Psl. 42 ayat (1) ) Pemberi kerja orang perseorangan dilarang mempekrjakan TKA (Psl. 42 ayat (2)) TKA dapat dipekerjakan hanya dlm hub kerja utk jab tertentu dan waktu tertentu (Psl 42 ayat (4) )
  • 27. Lanjutan.... TKA yg masa kerjanya habis tdk dpt diperpanjang, dapat digantikan oleh TKA lainnya ( Psl. 42 ayat (6) ) Pemberi kerja yg menggunakan TKA harus memiliki rencana penggunaan TKA yg disahkan oleh Menteri at Pjb yg ditunjuk (Psl. 43 ayat (1) )
  • 28. Lanjutan... Pemberi kerja TKA wajib mentati ketentuan mengenai jabatan dan standar kompetensi yg berlaku (Psl. 44 ayat (1) ) Standar kompetensi : kualifikasi yg harus dimiliki oleh TKA : Pengetahuan, keahlian, keterampilan dan pemahaman budaya Indonesia
  • 29. Lanjutan... Pemberi kerja TKA wajib :(Psl. 45 ayat (1)) 1. Menunjuk TKI sbg pendamping 2. Melaksanakan Diklat bagi TKI pendamping Ketentuan tsb di atas tidak berlaku bagi TKA yg menduduki direksi/komisaris (Psl.45 ayat (2) ) TKA dilaang menduduki personalia dan/atau jab2 tertentu (Psl.46 ayat (1) )
  • 30. Lanjutan... Pemberi kerja TKA wajib membayar kompesasi atas setiap TKA yg dipekerjakan (Psl. 47 ayat (1) ) 1. Kewajiban membayar kompesasi tdk berlaku bagi instansi pemerintah, perwakilan TKA, Badan2 Internas, lembaga sosial, lembaga keagamaan, dan jab2 tertentu di lembaga pendidikan. (Psl. 47 ayat (2) ) 2. Lembaga2 tertentu diatur odgn Kepmen (Psl. 47 ayat (3) ) 3. Besarnya kompesasi diatur dgn PP (Psl. 47 ayat (4) )
  • 31. Lanjutan... Pemberi kerja wajib memulangkan TKA ke negara asalnya setelah hubungan kerja berakhir (Psl. 48)
  • 32. Lanjutan... Rencana Penggunaan TKA memuat keterangan : 1. Alasan menggunakan TKA 2. Jabatan TKA dalam Perusahaan 3. Jangka waktu penggunaan TKA 4. Penunjukan TK WNI sebagai pendamping TKA (Psl. 43 ayat (2) )

Hinweis der Redaktion

  1. {}