1. BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Saat ini, teknologi memegang peranan yang sangat penting dalam
kehidupan sehari-hari. Hampir semua bidang kehidupan telah menggunakan
teknologi yang maju, baik teknologi yang berasal dari dalam negeri maupun
teknologi yang berasal dari luar negeri. Dengan kemajuan teknologi tersebut,
banyak orang yang menghasilkan invensi, baik yang berupa pemecahan dari
suatu masalah maupun pengembangan atau penyempurnaan dari suatu produk
yang telah ada sebelumnya. Invensi atau ide dari pemikiran seseorang
tersebut memerlukan perlindungan dari orang-orang yang kurang
bertanggung jawab. Perlindungan yang dimaksud dalam kaitannya dengan
penggunaan teknologi ini dikenal dengan nama hak paten. Paten adalah hak
eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada Inventor atas hasil Invensinya di
bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri
Invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk
melaksanakannya.
Menyadari akan pentingnya paten, saat ini telah terdapat terdapat
beberapa perjanjian internasional yang mengatur tentang hukum paten.
Antara lain, WTO Perjanjian TRIPs yang diikuti hampir semua negara.
Pemberian hak paten bersifat teritorial, yaitu, mengikat hanya dalam lokasi
tertentu. Dengan demikian, untuk mendapatkan perlindungan paten di
beberapa negara atau wilayah, seseorang harus mengajukan aplikasi paten di
masing-masing negara atau wilayah tersebut. Untuk wilayah Eropa, seseorang
dapat mengajukan satu aplikasi paten ke Kantor Paten Eropa, yang jika
sukses, sang pengaju aplikasi akan mendapatkan multiple paten (hingga 36
paten, masing-masing untuk setiap negara di Eropa), bukannya satu paten
yang berlaku di seluruh wilayah Eropa.
1

2. Selain penting untuk dilindungi, paten merupakan hak kebendaan
yang dapat dialihkan baik seluruh maupun sebagian karena; pewarisan; hibah;
wasiat; perjanjiian tertulis atau, sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan
perundang-undangan. serta mempunyai nilai ekonomi yang tinggi, sehingga
dapat dialihkan melalui lisensi. Lisensi merupakan pemberian izin yang
bersifat komersial, dalam arti memberikan hak dan kewenangan untuk
memanfaatkan hak atas paten yang dilindungi secara ekonomis dengan
pemberian ijin yang dituangkan dalam perjanjian tertulis.
Perjanjian yang dibuat antara pemilik dan penerima lisensi adakalanya
mengandung larangan yang dapat merugikan penerima lisensi, sehingga
secara tidak langsung negara juga turut dirugikan dengan adanya perjanjian
yang tidak imbang. Dengan demikian peran pemerintah dalam mengawasi
dan mengontrol sangat diperlukan sehingga perjanjian lisensi mempunyai
aspek keseimbangan antara hak dan kewajiban antara pemberi dan penerima
lisensi
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, beberapa permasalahan
pokok yang telah penulis rumuskan, antara lain sebagai berikut :
1. Apakah yang dimaksud dengan hak paten dan apakah dasar hukumnya ?
2. Apa sajakah yang dapat dipatenkan ?
3. Bagaimanakah pengalihan hak paten melalui kontrak lisensi ?
C. Tujuan Penelitian
Berdasarkan perumusan masalah yang telah dinyatakan sebelumnya,
maka untuk mengarahkan suatu penelitian diperlukan adanya tujuan dari
suatu penelitian.
2

3. Dalam rencana penulisan ini, tujuan obyektif dan subyektif adalah
sebagai berikut :
1. Tujuan Obyektif
a. Untuk mengetahui yang dimaksud dengan hak paten dan dasar hukum
mengenai hak paten.
b. Untuk mengetahui subjek yang dapat dipatenkan.
c. Untuk mengetahui substansi dan/atau hal-hal mengenai pengalihan hak
paten melalui kontrak lisensi.
2. Tujuan Subyektif
a. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan bagi peneliti di bidang
ilmu hukum baik teori maupun praktek khususnya dalam hukum atas
kekayaan intelektual dalam hal paten.
b. Untuk memenuhi tugas UKD 3 mata kuliah Hukum Kekayaan
Intelektual , kelas E Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret
Surakarta
c. Menerapkan ilmu dan teori- teori hukum yang telah peneliti peroleh
agar dapat memberi manfaat bagi peneliti sendiri khususnya dan
masyarakat pada umumnya.
D. Manfaat Penelitian
Adapun manfaat yang diharapkan dari rencana penulisan ini antara lain:
a. Hasil penulisan ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu
pengetahuan di bidang ilmu hukum pada umumnya serta mengenai hukum
atas kekayaan intelektual khususnya.
b. Hasil penulisan ini diharapkan dapat memperkaya referensi dan literatur
dalam dunia kepustakaan tentang hukum atas kekayaan intelektual.
c. Hasil penulisan ini dapat dipakai sebagai acuan terhadap penelitian-
penilitian sejenis untuk tahap berikutnya.
3

4. BAB II
PEMBAHASAN
A. Hak Paten dan Dasar Hukumnya
Kata paten berasal dari bahasa Inggris patent, yang pada awalnya
berasal dari kata patere yang berarti membuka diri atau ditujukan untuk
pemeriksaan publik, dan juga berasal dari istilah letters patent, yaitu surat
keputusan yang dikeluarkan kerajaan yang memberikan hak eksklusif kepada
individu dan pelaku bisnis tertentu. Dari definisi kata paten itu sendiri, konsep
paten mendorong inventor untuk membuka pengetahuan demi kemajuan
masyarakat dan sebagai gantinya, inventor mendapat hak eksklusif selama
periode tertentu. Mengingat pemberian paten tidak mengatur siapa yang harus
melakukan invensi yang dipatenkan, sistem paten tidak dianggap sebagai hak
monopoli.
WIPO memberikan definisi paten sebagai berikut: A patent is the right
granted to an inventor by a State, or by a regional office acting for several
States, which allows the inventor to exclude anyone else from commercially
exploiting his invention for a limited period, generally 20 years.
Di Indonesia sendiri definisi paten tercantum dalam Pasal 1 ayat (1)
Undang-undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten, yang menyatakan
bahwa Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada Investor
atas hasil Investasinya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu
melaksanakan sendiri Investasinya tersebut atau memberikan persetujuannya
kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Invensi merupakan ide dari
inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang
spesifik di bidang teknologi yang dapat berupa produk/proses atau
penyempurnaan dan pengembangan dari produk/proses. Sedangkan inventor
adalah orang baik secara sendiri maupun bersama dengan orang lain
4

5. melaksanakan ide yang dituangkan ke dalam kegiatan yang menghasilkan
invensi.
Selanjutnya Budi Santoso menjelaskan bahwa yang dimaksud invensi
disini adalah penemuan dalam kategori invention bukan dalam kategori
discovery. Invention adalah to create something new, artinya menciptakan
sesuatu yang baru, dari dulu tidak ada menjadi ada, walaupun baru disini
termasuk didalamnya hasil modifikasi. Sedangkan discovery sering diartikan
sebagai to find something new, menemukan sesuatu yang baru, sebenarnya
sudah ada bendanya kemudian baru ditemukan sehingga seolah-olah sesuatu
yang baru, tetapi sebenarnya tidak ada ciptaan baru yang dibuat, misalnya
menemukan virus (virus sudah ada), menemukan benda ruang angkasa,
terjadinya hujan, kehidupan mamalia di laut
Dasar hukum mengenai hak paten diatur dalam Undang-Undang
Nomor 14 Tahun 2001 mengenai Paten, dalam Undang-Undang tersebut
dicantumkan mengenai segala hal yang berkaitan dengan hak paten,
diantaranya ialah mengenai syarat paten, jangka waktu berlakunya paten, hak
dan kewajiban inventor sebagai penemu invensi, tata cara permohonan hak
paten, pengumuman dan pemeriksaan substansif. Dengan adanya undang-
undang ini maka diharapkan akan ada perlindungan terhadap karya intelektual
dari putra dan putri indonesia.
Sebelumnya, hak paten dirumuskan pada tahun 1955 dalam
Rancangan Undang-undang (RUU) Paten. Menyadari akan semakin
pentingnya peran paten dalam pembangunan, pemerintah kembali membuat
RUU Paten pada tahun 1965. Sama halnya dengan RUU Paten terdahulu,
RUU ini pun tidak sampai melahirkan sebuah undang-undang yang sangat
dinantikan oleh peneliti di Indonesia. Upaya untuk membuat sebuah Undang-
undang Paten kembali dirintis oleh pemerintah pada tahun 1984 dan
ditindaklanjuti dengan membuat tim khusus melalui Keppres Nomor 34
Tahun 1986 yang bertugas membuat Undang-undang Paten yang lebih
moderen dan sistematis. Usaha tersebut membuahkan hasil pada awal tahun
1989 ketika pemerintah mengajukan RUU Paten ke DPR.
5

6. Pada akhir tahun 1989, RUU Paten tersebut berhasil disahkan menjadi
Undang-undang Nomor 6 Tahun 1989 yang diberlakukan secara efektif pada
tahun 1991 . Seiring dengan kemajuan ekonomi dan perkembangan teknologi,
usaha untuk menghadirkan Undang-undang Paten yang moderen dan sesuai
dengan kondisi perdagangan terus dilakukan oleh pemerintah. Terutama sejak
Indonesia meratifikasi persetujuan pembentukan WTO beserta dengan
perjanjian internasional yang terkait di dalamnya, salah satunya adalah
perjanjian TRIPs, usaha untuk menyempurnakan isi hukum paten merupakan
hal yang tidak terelakan.
Upaya yang dilakukan oleh pemerintah adalah dengan
mengamandemen beberapa ketentuan yang terdapat di dalam Undang-undang
Paten Tahun 1989 melalui Undang-undang Nomor 13 Tahun 1997.
Selanjutnya keinginan dari pemerintah untuk menyesuaikan keseluruhan
peraturan di bidang HaKI dengan ketentuan yang terdapat dalam perjanjian
TRIPs menjadi faktor pendorong diamandemennya Undang-undang Nomor
13 Tahun 1997 Tentang Paten menjadi Undang-undang Nomor 14 Tahun
2001 melalui banyak sekali penyempurnaan, penambahan, dan penghapusan
yang dibuat dengan tujuan untuk memberikan perlindungan yang memadai
terhadap paten
B. Subjek yang dapat dipatenkan
Secara umum, terdapat tiga kategori mengenai subjek yang dapat
dipatenkan: proses, mesin, dan barang yang diproduksi dan digunakan. Proses
mencakup algoritma, metode bisnis, sebagian besar perangkat lunak
(software), teknik medis, teknik olahraga dan semacamnya. Mesin mencakup
alat dan aparatus. Sedangkan, untuk barang yang diproduksi mencakup
perangkat mekanik, perangkat elektronik dan komposisi materi seperti kimia,
obat-obatan, DNA ( deoxyribonucleic acid ), RNA ( ribonucleic acid ), dan
sebagainya.
6

7. Kebenaran matematika, termasuk yang tidak dapat dipatenkan.
Software yang menerapkan algoritma juga tidak dapat dipatenkan kecuali
terdapat aplikasi praktis (di Amerika Serikat) atau efek teknikalnya (di
Eropa).
Saat ini, masalah paten perangkat lunak (dan juga metode bisnis)
masih merupakan subjek yang sangat kontroversial. Amerika Serikat dalam
beberapa kasus hukum di sana, mengijinkan paten untuk software dan metode
bisnis, sementara di Eropa, software dianggap tidak bisa dipatenkan, meski
beberapa invensi yang menggunakan software masih tetap dapat dipatenkan.
Paten yang berhubungan dengan zat alamiah (misalnya zat yang
ditemukan di hutan rimba) dan juga obat-obatan, teknik penanganan medis
dan juga sekuens genetik, termasuk juga subjek yang kontroversial. Di
berbagai negara, terdapat perbedaan dalam menangani subjek yang berkaitan
dengan hal ini. Misalnya, di Amerika Serikat, metode bedah dapat
dipatenkan, namun hak paten ini mendapat pertentangan dalam prakteknya.
Mengingat sesuai prinsip sumpah Hipokrates (Hippocratic Oath), dokter
wajib membagi pengalaman dan keahliannya secara bebas kepada koleganya.
Sehingga pada tahun 1994, The American Medical Association (AMA)
House of Delegates mengajukan nota keberatan terhadap aplikasi paten ini.
Di Indonesia, syarat hasil temuan yang akan dipatenkan adalah baru
(belum pernah diungkapkan sebelumnya), mengandung langkah inventif
(tidak dapat diduga sebelumnya), dan dapat diterapkan dalam industri. Jangka
waktu perlindungan untuk paten biasa adalah 20 tahun, sementara paten
sederhana adalah 10 tahun. Paten tidak dapat diperpanjang. Untuk
memastikan teknologi yang diteliti belum dipatenkan oleh pihak lain dan
layak dipatenkan, dapat dilakukan penelusuran dokumen paten. Ada beberapa
kasus khusus penemuan yang tidak diperkenankan mendapat perlindungan
paten, yaitu proses atau produk yang pelaksanaannya bertentangan dengan
undang-undang, moralitas agama, ketertiban umum atau kesusilaan, metode
pemeriksaan, perawatan, pengobatan dan/atau pembedahan yang diterapkan
terhadap manusia dan/atau hewan, serta teori dan metode di bidang
7

8. matematika dan ilmu pengetahuan, yakni semua makhluk hidup, kecuali jasad
renik, dan proses biologis penting untuk produksi tanaman atau hewan,
kecuali proses non-biologis atau proses mikro-biologis.
Sedangkan, hal-hal yang tidak dapat dipatenkan adalah Penemuan
tentang proses atau hasil produksi yang pengumuman dan penggunaan atau
pelaksanaannya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku, ketertiban umum atau kesusilaan, dan juga penemuan tentang metode
pemeriksaan, perawatan, pengobatan dan pembedahan yang diterapkan
terhadap manusia dan hewan, tetapi tidak menjangkau produk apapun yang
digunakan atau berkaitan dengan metode tersebut.
C. Pengalihan Hak Paten melalui kontrak lisensi
Paten adalah merupakan sesuatu yang tidak berwujud yang diakui
oleh seluruh bangsa-bangsa di dunia, sebagai sesuatu yang diakui dan dianut
paten dapat dialihkan kepada orang lain, dengan melalui
pewarisan,hibah,wasiat,dan perjanjian. Pengalihan paten dapat dilakukan
terhadap perseorangan maupun terhadap badan hukum, namun pengalihan ini
wajib untuk didaftarkan di Direktorat Jenderal dan dicatat dalam Daftar
Umum Paten sehingga pengalihan sah dan tidak batal demi hukum.
Pengalihan yang paling sering dilakukan mengingat aspek ekonomisnya
adalah melalui perjanjian yang dapat berbentuk perjanjian lisensi (kontrak
lisensi).
Kontrak lisensi yaitu kontrak yang diadakan antara pemilik teknologi
(licensor) dengan penerima teknologi (licencee) dimana licensor menerima
imbalan (royalty), dalam jangka waktu tertentu memberikan izin kepada
licencee untuk menggunakan hak kekayaan intelektualnya yang dilindungi
yaitu hak paten. Perjanjian ini merupakan bukti pemberian ijin pemegang
paten terhadap pihak lain untuk membuat, menggunakan, mengimpor,
menjual, menyewakan, menyerahkan, menyediakan untuk dijual atau
disewakan atau diserahkan hasil produk paten.
8

9. Perjanjian lisensi dapat berbentuk lisensi eksklusif maupun non
eksklusif : lisensi eksklusif yaitu si pemegang paten menyetujui untuk tidak
memberikan lisensi-lisensi lain kepada orang lain, selain dari si pemegang
lisensi, jadi hanya memberikan izin kepada 1 (satu) pihak saja, sedangkan
lisensi eksklusif bisa dilisensikan lagi kepada beberapa pihak
Selain itu dikenal pula adanya lisensi wajib yang pelaksanaannya
didasarkan pada keputusan Dirjen HKI (Pasal 74 Undang-undang No 14
tahun 2001). Selanjutnya Pasal 75 menentukan bahwa setiap pihak dapat
mengajukan lisensi wajib kepada Dirjen HKI untuk melaksanakan paten yang
bersangkutan setelah lewat jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan sejak
tanggal pemberian paten dengan membayar biaya dengan alasan bahwa paten
tersebut tidak dilaksanakan atau tidak dilaksanakan sepenuhnya di Indonesia
oleh pemeang paten, kecuali jika pelaksanaan paten merugikan masyarakat,
maka pengajuan lisensi wajib dapat dilaksanakan setiap saat.
Pengalihan Paten harus disertai dokumen asli Paten berikut hak lain
yang berkaitan dengan Paten itu. Segala bentuk pengalihan Paten wajib
dicatat dan diumumkan dengan dikenai biaya. Pengalihan Paten yang tidak
sesuai dengan ketentuan Pasal ini tidak sah dan batal demi hukum.
Syarat dan tata cara pencatatan pengalihan Paten diatur lebih lanjut
dengan Keputusan Presiden. Kecuali dalam hal pewarisan, hak sebagai
pemakai terdahulu tidak dapat dialihkan. Pengalihan hak wajib dicatat dan
diumumkan dengan dikenai biaya. Pengalihan hak tidak menghapus hak
Inventor untuk tetap dicantumkan nama dan identitasnya dalam Paten yang
bersangkutan. Syarat Pengalihan Hak Paten berdasarkan Peraturan Presiden
(Perpres) Nomor 37 Tahun 2010 tentang Syarat dan Tata Cara Pencatatan
Pengalihan Paten (Berlaku sejak 7 Juni 2010) , yaitu:
a. Paten yang beralih atau dialihkan wajb dicatatkan pada Direktorat Jenderal
Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM.
b. Permohonan pencatatan pengalihan paten dapat diajukan oleh pemohon
atau kuasanya. Jika pemohon tidak bertempat tinggal; atau tidak
9

10. berkedudukan tetap di wilayah Negara Republik Indonesia, permohonan
pencatatan pengalihan paten harus diajukan melalui kuasanya di Indonesia.
c. Permohonan pencatatan pengalihan paten memuat nomor dan judul paten;
tanggal, bulan, dan tahun permohonan; nama dana alamat lengkap
pemohon; nama dan alamat lengkap pemegang paten; dan nama dan
alamat lengkap kuasa bila permohonan diajukan melalui kuasa.
d. Pencatatan pengalihan paten harus memenuhi sejumlah syarat. Yakni,
telah membayar biaya permohonan pencatatan pengalihan paten; telah
membayar biaya tahunan atas paten untuk tahun yang sedang berjalan; dan
kelengkapan dokumen permohoan pencatatan pengalihan paten.
Dijelaskan pula bahwa terhitung 7 Juni 2010, permohonan pencatatan
pengalihan paten yang diterima sebelum ditetapkannya Perpres ini, wajib
menyesuaikan dengan Perpres ini.
e. Jika permohonan belum sesuai dengan persyaratan dalam Perpres ini,
dalam jangka waktu paling lama 60 hari sejak Perpres ini ditetapkan,
Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual memberitahukan
kepada pemohon untuk melengkapi persyaratan dimaksud paling lama 90 hari
sejak tanggal pemberitahuan dari Direktorat Jenderal Hak Kekayaan
Intelektual. Permohonan Lisensi wajib hanya dapat dilakukan jika paten yang
diberikan perlindungan tersebut tidak dilaksanakan atau dilaksanakan tidak
sepenuhnya di Indonesia oleh Pemegang Paten atau dilaksanakan dalam
bentuk dan dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat. Ini berarti
permohonan lisensi wajib jug dapat diajukan meskipun Paten telah
dilaksanakan di Indonesia oleh Pemegang Paten atau Pemegang Lisensi Paten
tersebut, selama hal yang tersebut terdahulu dipenuhi.
Jika Direktorat Jenderal Hak atas Kekayaan Intelektual berpendapat
bahwa jangka waktu 36 bulan yang disyaratkan belum cukup bagi Pemegang
Paten untuk melaksanakanya secara komersial di Indonesia atau wilayah yang
lebih luas secara geografis, maka Direktorat Jenderal HKI dapat menunda
keputusan pemberian lisensi wajib tersebut atau menolak permohonan lisensi
wajib tersebut untuk sementara waktu.
10

11. BAB III
PENUTUP
A.Kesimpulan
Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada
Investor atas hasil Investasinya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu
tertentu melaksanakan sendiri Investasinya tersebut atau memberikan
persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Invensi merupakan
ide dari inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah
yang spesifik di bidang teknologi yang dapat berupa produk/proses atau
penyempurnaan dan pengembangan dari produk/proses.
Dasar hukum mengenai hak paten diatur dalam Undang-Undang
Nomor 14 Tahun 2001 mengenai Paten, dalam Undang-Undang tersebut
dicantumkan mengenai segala hal yang berkaitan dengan hak paten,
diantaranya ialah mengenai syarat paten, jangka waktu berlakunya paten, hak
dan kewajiban inventor sebagai penemu invensi, tata cara permohonan hak
paten, pengumuman dan pemeriksaan substansif. Dengan adanya undang-
undang ini maka diharapkan akan ada perlindungan terhadap karya intelektual
dari putra dan putri indonesia. Sebelumnya, hak paten dirumuskan pada tahun
1955 dalam Rancangan Undang-undang (RUU) Paten.
Secara umum, terdapat tiga kategori mengenai subjek yang dapat
dipatenkan: proses, mesin, dan barang yang diproduksi dan digunakan. Proses
mencakup algoritma, metode bisnis, sebagian besar perangkat lunak
(software), teknik medis, teknik olahraga dan semacamnya. Mesin mencakup
alat dan aparatus. Sedangkan, untuk barang yang diproduksi mencakup
perangkat mekanik, perangkat elektronik dan komposisi materi seperti kimia,
obat-obatan, DNA ( deoxyribonucleic acid ), RNA ( ribonucleic acid ), dan
sebagainya.
11

12. Paten dapat dialihkan kepada orang lain, dengan melalui
pewarisan,hibah,wasiat,dan perjanjian. Pengalihan paten dapat dilakukan
terhadap perseorangan maupun terhadap badan hukum, namun pengalihan ini
wajib untuk didaftarkan di Direktorat Jenderal dan dicatat dalam Daftar
Umum Paten sehingga pengalihan sah dan tidak batal demi hukum.
Pengalihan yang paling sering dilakukan mengingat aspek ekonomisnya
adalah melalui perjanjian yang dapat berbentuk perjanjian lisensi (kontrak
lisensi).
Kontrak lisensi yaitu kontrak yang diadakan antara pemilik teknologi
(licensor) dengan penerima teknologi (licencee) dimana licensor menerima
imbalan (royalty), dalam jangka waktu tertentu memberikan izin kepada
licencee untuk menggunakan hak kekayaan intelektualnya yang dilindungi
yaitu hak paten.
Syarat Pengalihan Hak Paten berdasarkan Peraturan Presiden
(Perpres) Nomor 37 Tahun 2010 tentang Syarat dan Tata Cara Pencatatan
Pengalihan Paten (Berlaku sejak 7 Juni 2010). Direktorat Jenderal Hak
Kekayaan Intelektual memberitahukan kepada pemohon untuk melengkapi
persyaratan dimaksud paling lama 90 hari sejak tanggal pemberitahuan dari
Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Permohonan Lisensi wajib
hanya dapat dilakukan jika paten yang diberikan perlindungan tersebut tidak
dilaksanakan atau dilaksanakan tidak sepenuhnya di Indonesia oleh
Pemegang Paten atau dilaksanakan dalam bentuk dan dengan cara yang
merugikan kepentingan masyarakat.
B.Saran-saran
1. dalam rangka melindungi pemegang paten, kebijakan dari pemerintah dan
tindakan tegas dari pemerintah bagi pelanggaran paten sangat diperlukan.
2. disarankan kepada pihak pemohon pengalihan hak paten melalui lisensi
untuk melakukan perjanjian tersebut di hadapan notaris.
12