Ringkasan dokumen tersebut adalah: (1) Dokumen tersebut membahas kebijakan sanitasi Indonesia dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019 yang mencakup akses universal untuk seluruh warga negara dan kebutuhan investasi hingga 2019 sebesar Rp307 triliun; (2) Diperlukan penambahan akses air limbah untuk 120 juta jiwa dan penambahan layanan persampahan sebesar 50% di perkotaan; (3) Kualitas

1. Program PPSP dan Kebijakan
Pembangunan Sanitasi Indonesia
Direktur Permukiman dan Perumahan Bappenas
Maret 2014

2. Kebijakan sanitasi pada RPJMN 2015-2019
• Universal access. Akses untuk setiap warga negara
– 85%: Standar pelayanan minimum
– 15%: Fasilitas dasar/life-line
• Fase perencanaan menuju fase implementasi
– SSK (446 kab/kota); MPS (337 kab/kota)

3. Kebutuhan Investasi hingga 2019
Air Limbah Persampahan Drainase
Nasional
APBN
APBD (Kab/Kota dan Provinsi)
Pengguna/Komunitas
2%
14%
3%
81%
Onsite System CBS
Medium Decentalized CentralizedKebutuhan investasi 2015-2019
 Rp 307 Trilyun
 Porsi pemerintah pusat:
Rp149 T (48,5%)
 Porsi investasi air limbah:
Rp240 T (81% )

4. Ilustrasi: Kebutuhan peningkatan akses air limbah
Diperlukan penambahan akses untuk 120 juta jiwa

5. Illustrasi: Penambahan 50% layanan
persampahan di perkotaan

6. Posisi dan peran Fasilitator
Advokator
Katalis
Netral
Memberdayakan
• Mengawal proses
penyusunan dokumen
perencanaan
• Menjaga kualitas dokumen
sesuai standar
• Mendorong
pemutakhiran/pelaporan
pembangunan sanitasi ke
dalam Nawasis

7. Proses: Penyelesaian Dokumen di Kab/Kota
Tingkat penyelesaian dokumen cenderung rendah untuk dokumen MPS (NAWASIS)

8. Kualitas: Penilaian Kualitas Dokumen oleh Provinsi
Nilai dokumen SSK tergolong rendah dibanding nilai BPS dan MPS (NAWASIS)

9. Penjaminan Kualitas
• Fokus pada substansi  bukan sekadar memantau
kemajuan/progres penyusunan dokumen
• Mendorong investasi daerah yang lebih berani 
pembangunan infrastruktur berskala kawasan atau kota
• Memberi perhatian pada Readiness Criteria untuk
pembangunan infrastruktur menengah dan besar

10. • Salah satu instrumen dalam penyusunan kebijakan sanitasi
• Sarana “marketing” ke pihak ketiga
• Monev pembangunan sanitasi
Komitmen kabupaten/daerah untuk memanfaatkan Nawasis
perlu ditingkatkan  perhatian khusus pada Modul Investasi
“Pemutakhiran data di Nawasis masih rendah  Dari 173 kab/kota yang
melaksanakan implementasi, hanya 45 kab/kota saja yang mengisi
Modul Investasi.”
Pelaporan: Manfaat Nawasis

11. Kualitas Fasilitator: Penilaian Kinerja fasilitator
provinsi dan kab/kota 2013 (kapasitas dan output)
• Jumlah fasilitator: 300
• Nilai Rata-rata: 2,98
• Nilai Terendah: 0,5
• Nilai Tertinggi: 2,98
Quality Assessment oleh PPLP

12. Selesai