Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Selaku Ketua Komite Kebijakan Percapatan Penyediaan Infrastruktur No. PER-04/M,EKON/06/2006 tentang Tata Cara Evaluasi Proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur yang Membutuhkan Dukungan Pemerintah

1. MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA
SALINAN
PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
SELAKU KETUA KOMITE KEBIJAKAN PERCEP ATAU
PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR
NOMOR :PER-04/M.EKON/06/2006
TENTANG
TATA CARA EVALUASI PROYEK KERJASAMA PEMERINTAH DENGAN
BADAN USAHA DALAM PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR YANG
MEMBUTUHKAN DUKUNGAN PEMERINTAH
MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN SELAKU KETUA
KOMITE KEBIJAKAN PERCEPATAN PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR,
Menimbang : a. bahwa dalam rangka percepatan penyediaan infrastruktur,
apabila diperlukan Pemerintah dapat memberikan dukungan
terhadap proyek penyediaan infrastruktur yang
dikerjasamakan dengan badan usaha;
b. bahwa agar dukungan Pemerintah diberikan secara tepat
guna dan tepat sasaran, serta untuk menjalankan prinsip
kehati-hatian dan tata kepemerintahan yang baik (good
governance), perlu ditetapkan tata cara evaluasi proyek
kerjasama Pemerintah dan badan usaha yang membutuhkan
dukungan Pemerintah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Selaku Ketua
Komite Kebijakan Percepatan Penyediaan Infrastruktur
tentang Tata Cara Evaluasi Proyek Kerjasama Pemerintah
Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur Yang
Membutuhkan Dukungan Pemerintah;
Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang
Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan O~ganisasi dan Tata
Kerja Kementerian Negara Republik Indonesir sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 62Tahun
2005;
2. Peraturan Presiden Nonior 10 Tahun 2005 tentang Unit
Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara
Republik Indonesia, sebagaimana diubah terakhir dengan
Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2005;
3. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2005 tentang Komite
Kebijakan Percepatan Penyediaan Infrastruktur;

2. 4. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 tentang
Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam
Penyediaan Infrastruktur;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun
2004, sebagaimana telah berubah dengan Keputusan
Presiden Republik Indonesia Nomor 8/M Tahun 2005;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 20/P Tahun
2005;
7. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
selaku Ketua Komite Kebijakan Percepatan Penyediaan
Infrastruktur Nomor PER-01/M.EKON/05/2006 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Komite Kebijakan Percepatan
Penyediaan Infrastruktur;
8. Peraturan Menteri Koordihator Bidang Perekonomian
Selaku Ketua Komite Kebijakan Percepatan Penyediaan
Infrastruktur Nomor: PER-03/M.EKON/06/2006 tentang Tata
Cara Dan Kriteria Penyusunan Daftar Prioritas Proyek
Infrastruktur Kerjasasama Pemerintah Dan Badan Usaha;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 38/PMK01/2006 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Pengendalian Dan Pengelolaan
Risiko Atas Penyediaan Infrastruktur;
10.Keputusan Menteri Keuangan Nomor 518/KMK01/2005 tentang
Pembentukan Komite Pengelolaan Risiko Atas Penyediaan
Infrastruktur;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN SELAKU
KETUA KOMITE KEBIJAKAN PERCEPATAN PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR
TENTANG TATA CARA EVALUASI PROYEK KERJASAMA PEMERINTAH
DENGAN BADAN USAHA DALAM PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR YANG
MEMBUTUHKAN DUKUNGAN PEMERINTAH.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian ini yang
dimaksud dengan:
1. Pemerintah adalah Pemerintah Negara Republik Indonesia.
2. MenterijKepala Lembaga adalah pimpinan kementerian/lembaga yang
ruang lingkup, tugas dan tanggung jawabnya meliputi sektor
infrastruktur sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 67
Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam
Penyediaan Infrastruktur.

3. 3. Komite Kebijakan Percepatan Penyediaan Infrastruktur, yang
selanjutnya disebut Komite, adalah komite yang dibentuk dan memiliki
susunan keanggotaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden
Nomor 42 Tahun 2005 tentang Komite Kebijakan Percepatan Penyediaan
Infrastruktur.
4. Sekretariat Komite adalah unsur pembantu Ketua Komite yang berada di
bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Komite sebagaimana dimaksud
dalam Peraturan Menteri Kooridinator Bidang Perekonomian selaku
Ketua Komite Kebijakan Percepatan Penyediaan Infrastruktur Nomor
PER-01/M.EKON/05/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komite
Kebijakan Percepatan Penyediaan Infrastruktur.
5. Unit Pusat Pengembangan Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (Public
Private Partnership/PPP), yang selanjutnya disebut Unit Pusat
Pengembangan PPP adalah organ Komite sebagaimana dimaksud dalam
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua
Komite Kebijakan Percepatan Penyediaan Infrastruktur Nomor PER-
Ol/M.EKON/05/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komite Kebijakan
Percepatan Penyediaan Infrastruktur.
6. Badan Usaha adalah badan usaha swasta yang berbentuk perseroan
terbatas, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah
(BUMD), dan Koperasi.
7. Proyek Kerjasama adalah Penyediaan Infrastruktur yang dilakukan
mela1ui Perjanjian Kerjasama atau pemberian Izin Pengusahaan antara
Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah dengan Badan Usaha.
8. Penyediaan Infrastruktur adalah kegiatan yang meliputi pekerjaan
konstruksi untuk membangun atau meningkatkan kemampuan infrastruktur
danl atau kegiatan pengelolaan infrastruktur dan/ atau pemeliharaan
infrastruktur dalam rangka meningkatkan kemanfaatan infrastruktur.
9. Perjanjian Kerjasama adalah kesepakatan tertulis untuk Penyediaan
Infrastruktur antara Menteri/Kepala Lembaga dengan Badan Usaha yang
ditetapkan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005
tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan
Infrastruktur.
10.Dukungan Pemerintah adalah dukungan yang diberikan oleh
Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah kepada Badan Usaha dalam rangka
pelaksanaan Proyek Kerjasama berdasarkan Perjanjian Kerjasama.
BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP
Pasal 2
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian ini dimaksudkan
sebagai:
a. pedoman bagi Menteri/Kepala Lembaga dalam mengajukan usulan Proyek
Kerjasama yang membutuhkan Dukungan Pemerintah kepada Komite;

4. b. pedoman bagi organisasi Komite dalam melakukan evaluasi terhadap
usulan Proyek Kerjasama yang membutuhkan Dukungan Pemerintah untuk
diteruskan kepada Menteri Keuangan.
Pasal 3
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian ini ditujukan untuk
mendukung percepatan Penyediaan Infrastruktur sehingga dapat
meningkatkan pertumbuhan perekonomian nasional.
Pasal4
(1) Dukungan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 10
merupakan dukungan dalam bentuk kompensasi finansial dan/ atau
kompensasi dalam bentuk lain yang diberikan oleh Pemerintah kepada
Badan Usaha melalui skema pembagian risiko dalam rangka pelaksanaan
Proyek Kerjasama.
(2) Jenis risiko dan bentuk Dukungan Pemerintah adalah sebagaimana
dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 38/PMK.0l/2006
tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengendalian Dan Pengelolaan Risiko
Atas Penyediaan Infrastruktur.
BAB III
PRINSIP PEMBERIAN DUKUNGAN PEMERINTAH
DAN KRITERIA EVALUASI
Bagian Pertama
Prinsip Pemberian Dukungan Pemerintah
Pasal 5
Dukungan Pemerintah diberikan berdasarkan prinsip sebagai berikut:
a. Dukungan Pemerintah diberikan kepada Proyek Kerjasama yang secara
ekonomi dan finansial layak;
b. Dukungan Pemerintah perlu ditekan serendah mungkin, dengan terlebih
dahulu dilakukan upaya pengendalian dan pengelolaan risiko terhadap
Proyek Kerjasama yang diusulkan untuk memperoleh Dukungan
Pemerintah; dan
c. pemberian Dukungan Pemerintah dilakukan secara transparan.
Bagian Kedua
Kriteria Evaluasi
Pasal 6
Proyek Kerjasama yang diusulkan untuk mendapatkan Dukungan Pemerintah
dievaluasi berdasarkan kriteria sebagai berikut:
a. kesiapan aspek hukum, dimana Proyek Kerjasama yang diusulkan telah
sesuai dengan hukum Republik Indonesia;
b. kesesuaian dengan rencana pembangunan jangka menengah nasional;

5. c. kesesuaian dengan rencana strategis sektor;
d. kompetitif, dimana Proyek Kerjasama yang diusulkan menarik bagi
Badan Usaha sehingga akan terjadi kompetisi pada proses pelelangan;
e. ketersediaan lahan, dimana lahan untuk pelaksanaan Proyek Kerjasama
telah tersedia, atau dalam hal lahan yang dipadukan belum tersedia
atas nama Pemerintah, telah ada dokumen resmi yang diterbitkan oleh
Pemerintah yang memuat rencana terperinci atas pengadaan lahan,
berikut antisipasi atau tindakan yang akan dilakukan dalam proses
pengadaan lahan;
f. kesiapan konsep proyek, dimana struktur Proyek Kerjasama yang
diajukan sesuai untuk dikerjasamakan dengan Badan Usaha;
g. kesesuaian dengan Rencana Tata Ruang Wilayah, dimana Proyek
Kerjasama telah sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah baik yang
disusun di tingkat daerah maupun nasional;
h. kesiapan pengendalian dampak lingkungan, dimana usulan Proyek
Kerjasama telah dilengkapi dengan analisis mengenai dampak
lingkungan;
i. kejelasan bentuk kerjasama, dimana usulan Proyek Kerjasama telah
dilengkapi dengan usulan mengenai bentuk kerjasama dengan pola
pembiayaan yang jelas;
j. kelengkapan dokumen lelang, dimana usulan Proyek Kerjasama telah
dilengkapi dengan dokumen lelang yang mencakup informasi yang
dibutuhkan oleh Badan Usaha, termasuk di dalamnya rancangan
Perjanjian Kerjasama;
k. kemanfaatan dan kelayakan biaya ekonomi dan sosial, dimana usulan
Proyek Kerjasama dapat memberikan manfaat, dan layak dari segi biaya
ekonomi dan sosial sebagaimana dibuktikan dengan analisis yang
terperinci mengenai manfaat dan biaya ekonomi dan sosial, yang
mencakup analisis mengenai penangulangan masalah kesempatan kerja,
peran dalam pengurangan kemiskinan, pengaruh terhadap tingkat
produktifitas, peran dalam pengurangan kesenjangan antar daerah, dan
pertumbuhan ekonomi secara makro;
l. kejelasan penanggulangan risiko, dimana risiko yang timbul dari
pelaksanaan Proyek Kerjasama telah dianalisis secara terperinci dari
segi alokasi risiko, taksiran besarnya risiko secara kuantitatif dan
langkah-Iangkah yang perlu diambil untuk meminimalkan tingkat
risiko;
m. kejelasan mengenai bentuk dan besarnya Dukungan Pemerintah yang
dimintakan; dan
n. kelayakan proyek, dimana Proyek Kerjasama telah dinyatakan layak
dari segi teknis dan finansial (kualitas proyek) berdasarkan hasil
studi kelayakan.
BAB IV

6. TATA CARA EVALUASI PROYEK KERJASAMA
YANG MEMBUTUHKAN DUK~JNGAN PEMERINTAH
Pasal 7
Evaluasi Proyek KerjasalIla yang membutuhkan Dukungan Pemerintah
dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut:
a. pengajuan usulan Proyek Kerjasama oleh l4enterijKepala Lembaga;
b. evaluasi kelayakan dan penetapan prioritasi Proyek Kerjasama oleh
Komite; dan
c. pengajuan rekomendasi oleh Komite kepada Menteri Keuangan.
Bagian Pertama
Pengajuan Usulan Proyek Kerjasama
Pasal 8
(1)MenterijKepala Lembaga mengajukan usulan Proyek Kerjasama yang
membutuhkan Dukungan Pemerintah kepada Menteri Keuangan melalui
Komite.
(2)Usulan Proyek Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan
sebelum proyek tersebut ditawarkan kepada Badan Usaha.
Pasal 9
Usulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 wajib dilengkapi dengan
dokumen sebagai berikut:
a. studi kelayakan;
b. dokumen lelang, yang paling sedikit memuat;
1) rencana bentuk kerja sama;
2) rencana pembiayaan Proyek Kerjasama dan sumber dananya;
3) rencana penawaran kerjasama, yang mencakup jadwal, proses, dan
cara penilaian;
4) analisis risiko yang memuat alokasi risiko dan upaya mitigasi;
c. dokumen yang memuat uraian terperinci mengenai usulan atas Dukungan
Pemerintah, disertai dengan analisis mengenai tindakan preventif
yang perlu dilakukan dalam rangka mengurangi timbulnya kewajiban
keuangan Pemerintah (contingent liabilities) sebagai dampak
pelaksanaan Perjanjian Kerjasama; dan
d. dokumen hasil konsultasi publik.
Bagian Kedua
Evaluasi Proyek Kerjasama
Pasal 10
(1)Komite melalui Sekretariat Komite memeriksa kelengkapan dokumen
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

7. (2)Dalam hal dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum lengkap,
Komite dapat meminta tambahan dokumen kepada MenterijKepala Lembaga.
(3)Dalam hal dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lengkap,
Sekretariat Komite meneruskan kepada Unit Pusat Pengembangan PPP
untuk dievaluasi.
Pasal 11
(1)Unit Pusat Pengembangan PPP melakukat evaluasi terhadap kelayakan
usulan yang telah memenuhi kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 10 ayat (3).
(2)Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan
kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
(3)Dalam melakukan evaluasi, Unit Pusat Pengembangan PPP melalui
Sekretariat Komite dapat meminta dokumen dan/ atau keterangan lain
yang diperlukan
kepada menteri/ Kepala Lembaga.
Pasal 12
(1)Unit Pusat Pengembangan PPP melakukan evaluasi untuk menentukan
prioritas Proyek Kerjasama yang layak memperoleh Dukungan
Pemerintah.
(2)Dalam menetapkan urutan piroritas, Unit Pusat Pengembangan PPP
mempertimbangkan:
a. analisis manfaat, biaya ekonomi dan sosial;
b. harmonisasi dan/ atau integrasi antar sector; dan
c. besaran Dukungan Pemerintah yang dimintakan.
Pasal 13
(1)Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan
Pasal 12, Unit Pusat Pengembangan PPP menyampaian rekomendasi kepada
Komite.
(2)Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi daftar Proyek
Kerjasama yang layak mendapatkan Dukungan Pemerintah berdasarkan
urutan prioritas.
Bagian Ketiga
Usulan Proyek Kerjasama Yang Dapat Memperoleh
Dukungan Pemerintah
Pasal 14
(1)Berdasarkan rekomendasi Unit Pusat Pengembangan PPP, Komite
menetapkan Proyek Kerjasama yang layak memperoleh Dukungan
Pemerintah berdasarkan urutan prioritas.
(2)Usulan Proyek Kerjasama dianggap layak memperoleh Dukungan
Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada
Menteri Keuangan untuk dievaluasi lebih lanjut.

8. (3)Daftar urutan prioritas Proyek Kerjasama yang dianggap layak
memperoleh Dukungan Pemerintah dapat diketahui publik.
(4)Usulan Proyek Kerjasama yang dianggap tidak layak memperoleh
Dukungan Pemerintah dikembalikan kepada Menteri/Kepala Lembaga
disertai alasan-alasannya.
BAB V
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 15
Sebelum terbentuknya Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pusat
Pengembangan PPP, Sekretariat Komite melaksanakan fungsi Unit Pusat
Pengembangan PPP.
BAB VI
KETENTUANPENUTUP
Pasal 16
Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Juni 2006
MENTERI KOORDINATOR BIDANG
PEREKONOMIAN
SELAKU KETUA KOMITE KEBIJAKAN
PERCEPATAN PENYEDIAAN
INFRASTRUKTUR
ttd.
BOEDIONO