2. LINGKUP PENGAWASAN
PENGAWASAN
Seluruh proses penilaian terhadap
obyek dan atau kegiatan tertentu
yang bertujuan untuk memastikan
apakah tugas dan fungsi obyek dan
atau kegiatan tersebut telah
dilaksanakan sesuai dengan
ketetapan yang berlaku.
3. JENIS PENGAWASAN
1. Pengawasan Melekat (Waskat)
2. Pengawasan Fungsional (Wasnal)
3. Pengawasan Legislatif (Wasleg)
4. Pengawasan Masyarakat
(Wasmas)
4. Jenis pengawasan
Pengawasan melekat
Serangkaian kegiatan yang bersifat
pengendalian terus menerus yang
dilakukan oleh atasan langsung
terhadap bawahannya secara
preventif atau represif agar
pelaksanaan tugas bawahan berjalan
efisien dan efektif sesuai dengan
rencana kegiatan dan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
(Inpres No. 1 Tahun
1989)
5. Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah (SPIP) (PP 60/2008)
Sistem Pengendalian Intern (SPI) adalah
proses yang
integral pada tindakan dan kegiatan yang
dilakukan
secara terus menerus oleh pimpinan dan
seluruh
pegawai untuk memberikan keyakinan
memadai
atas tercapainya tujuan organisasi melalui
kegiatan
yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan
6. Pengertian SPIP
Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah, yang
selanjutnya disingkat SPIP, adalah Sistem
Pengendalian Intern yang
diselenggarakan secara
menyeluruh di lingkungan pemerintah
pusat dan
pemerintah daerah.
7. Unsur SPIP
1. Lingkungan Pengendalian
2. Penilaian risiko
3. Kegiatan Pengendalian
4. Informasi dan komunikasi
5. Pemantauan pengendalian
8. Lingkungan Pengendalian
Merupakan fondasi dari unsur lain
Sets the tone of the organization.
Meliputi:
Penegakan integritas dan nilai etika
Komitmen terhadap kompetensi
Kepemimpinan yang kondusif
Struktur organisasi yang sesuai kebutuhan
Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yg tepat
Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat
tentang SDM
Pewujudan peran APIP yang efektif
Hubungan kerja yang baik dengan instansi pemerintah
terkait
9. Penilaian risiko
Menekankan bahwa analisis risiko bukan
hanya semata-mata suatu proses
teori, melainkan merupakan hal kritis
bagi kesuksesan organisasi secara
menyeluruh
Setiap organisasi akan menghadapi:
Risiko dari faktor eksternal
Risiko dari faktor internal
Risiko lainnya - Kegiatan khusus
Penilaian risiko adalah proses
identifikasi dan analisis dari faktor-
faktor risiko yang relevan untuk
mencapai tujuan organisasi
10. Kegiatan pengendalian
Kebijakan dan prosedur yang dapat
membantu meyakini terlaksananya tujuan
manajemen
Membantu meyakini bahwa tindakan-
tindakan yang diperlukan telah dilakukan
pada risiko-risiko yang terindentifikasi
Kegiatan pengendalian terimplementasi
pada seluruh tingkat dan fungsi organisasi
Kegiatan pengendalian mencakup tindakan
seperti: persetujuan, otorisasi, rekonsiliasi
dan pemisahan fungsi
11. Informasi dan komunikasi
Informasi yang relevan harus
diidentifikasi, diperoleh dan
dikomunikasikan dalam bentuk dan
cakupan waktu yang memampukan
pimpinan dan staf organisasi melaksanakan
tanggung jawabnya
Sistem information menghasilan pelaporan
yang memuat hal-hal yang bersifat
operasional, keuangan dan kepatuhan –
informasi terkait yang memungkinkan
untuk menjalankan dan mengendalikan
organisasi
Komunikasi yang efektif harus berjalan
dalam pengertian yang luas, mengalir ke
bawah, naik ke atas, dan menyilang
12. Pemantauan pengendalian
Sistem pengendalian intern perlu dipantau
Kegiatan pemantauan sejak lama telah
menjadi fungsi dari auditor internal yang
melakukan reviu guna menilai ditaatinya
ketentuan dan prosedur
Pemantauan dapat dilaksanakan melalui:
Pemantauan Berkelanjutan;
Evaluasi terpisah; dan
Tindak lanjut rekomendasi
13. Jenis pengawasan
Pengawasan Fungsional (Wasnal)
Dilakukan Unit/satker yang memiliki
fungsi melakukan pengawasan.
-Internal (BPKP, Irjen,Inspektorat
Propinsi, Kabupaten/Kota)
-Eksternal : BPKP
14. Pengawasan Intern
Pengawasan Intern adalah seluruh proses
kegiatan
audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan
kegiatan
pengawasan lain terhadap penyelenggaraan
tugas
dan fungsi organisasi dalam rangka
memberikan
keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah
dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang
telah
15. Jenis pengawasan
Pengawasan Legislatif (Wasleg)
Pengawasan yang dilakukan oleh
lembaga legislatif – pengawasan
politik
Pengawasan Masyarakat (Wasmas)
Pengawasan yang dilakukan oleh
masyarakat – individu, kelembagaan
(LSM)
16. Mekanisme Pengawasan terhadap
pengelolaan keuangan
Dasar hukum :
1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
2. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara.
3. PP 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah.
4. Permendagri 13 Tahun 2006 sttd Permendagri No. 21
Tahun 2011
ttg Perubahan Kedua Permendagri No. 13 Tahun
2006 ttg
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
5.Permendagri No. 55 Tahun 2008 ttg Tata Cara
Penatausahaan Dan Penyusunan Laporan
Pertanggungjawaban Bendahara Serta
Penyampaiannya.
6.Perbup No. 3a Tahun 2010 ttg Tata Cara
17. Dasar hukum
7. Permendikbud tentang BOS/DAK
(51/2011, 76/2012, 56/2011 dan 57/2011, 74/2013)
8. Peraturan Bupati tentang Juknis Pelaksanaan APBD
9. Peraturan2 terkait perpajakan
- UU No. 6/1983 sttd UU No 16/2009 ttg KUP
- UU No. 8/1983 sttd UU No. 42/2009 ttg PPN Barang dan
Jasa dan PPn BM
- UU No 7/1983 sttd UU No. 36/2008 ttg PPh
Pengelolaan sarpras :
1. Permendagri No. 17 Tahun 2007 tentang Pedoman
Teknis Pengelolaan BMD
2. Perbup No. 1 Tahun 2008 tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan BMD