SlideShare ist ein Scribd-Unternehmen logo
1 von 3
Downloaden Sie, um offline zu lesen
KEMENTERIAN KESEHATAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PENGENDALIAN PENYAKIT
DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN
KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS III TERNATE
PROVINSI MALUKU UTARA
Kompleks Pelabuhan Ahmad Yani - Ternate 97712
Telp (0921) 3121464 - (0921) 3110145 - (0921) 3110146 - (0921) 3124858 Fax (0921) 3121464 Email : kkp_ternate@yahoo.co.id
SURAT KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS III TERNATE
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NOMOR : HK.02.04/VII.48.1/1/2015
TENTANG
PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA (APBN)
SATUAN KERJA KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS III TERNATE
TAHUN ANGGARAN 2015
KEPALA KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS III TERNATE
Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
perlu ditetapkan Pejabat Pengelola Anggaran ;
b. Bahwa telah diterbitkannya DIPA Satker Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III
Ternate Tahun Anggaran 2015 ;
c. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a dan b perlu menetapkan
Pejabat Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Satuan Kerja Kantor
Kesehatan Pelabuhan Kelas III Ternate Tahun Anggaran 2015 dengan Keputusan
Kepala Kantor.
Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan
Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5063) ;
5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 259) ;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4614) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja
dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5178) ;
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4214), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan
Presiden Nomor 53 Tahun 2010;
9. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor
72 Tahun 2012;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi
dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat ;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK.05/2008 tentang Tata Cara
Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara
Kementerian Negara/ Lembaga/Kantor/Satuan Kerja ;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas
Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Tidak Tetap ;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara
Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara ;
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144 / Menkes / Per / VIII / 2010 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan ;
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 356/Menkes/Per/IV/2008 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan, sebagaimana yang telah
diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2348/Menkes/Per/IX/2011 ;
16. Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER-66/PB/2005 tentang Mekanisme
Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER-
11/PB/2011.
Memperhatikan : Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 472/Menkes/SK/XII/2013 tentang
Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Kementerian Kesehatan.
MEMUTUSKAN
Menetapkan :
KESATU : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS III TERNATE
TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA NEGARA (APBN) SATUAN KERJA KANTOR KESEHATAN PELABUHAN
KELAS III TERNATE TAHUN ANGGARAN 2015.
KEDUA : Menunjuk nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Pejabat
Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada Satuan Kerja Kantor
Kesehatan Pelabuhan Kelas III Ternate Tahun Anggaran 2015 yang selanjutnya
disebut Pejabat Pengelola Anggaran ;
KETIGA : Pejabat Pengelola Anggaran sebagimana dimaksud pada diktum kedua keputusan
ini wajib menyampaikan laporan dan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kepada Kuasa Pengguna
Anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;
KEEMPAT : Pejabat Pengelola Anggaran sebagaimana dimaksud pada diktum kedua Keputusan
ini bertanggungjawab kepada Kuasa Pengguna Anggaran Kantor Kesehatan
Pelabuhan Kelas III Ternate.
KELIMA : Keputusan ini berlaku untuk Tahun Anggaran 2015 dengan ketentuan apabila
terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di Ternate
Pada tanggal 2 Januari 2015
Kepala Kantor,
SUHARTO, SKM, M. Kes
NIP 196311111986031046
Keputusan ini disampaikan kepada :
1. Inspektur Jenderal Kementerian Kesehatan
2. Direktur Jenderal PP dan PL Kementerian Kesehatan
3. Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharan Provinsi Maluku Utara
4. Kepala KPPN Ternate
5. Yang bersangkutan
Lampiran
Keputusan Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Ternate
Nomor : HK.02.04/VII.48.1/1/2015
Tanggal : 2 Januari 2015
Pejabat Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)
Satuan Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Ternate
Tahun Anggaran 2015
No Nama / NIP Jabatan
Jabatan
Dalam Keputusan Ini
1. Syarif Masrib, SKM
NIP 196203011983031003
Kepala Sub Bagian Tata Usaha Pejabat Pembuat Komitmen
2. Rusni A. Rahman, SE
NIP 196503231987032021
Fungsional Umum Pejabat Penguji dan
Penandatangan SPM
3. Sahrudin Sillehu, SKM
NIP 197506031999031010
Fungsional Umum Bendahara Pengeluaran
4. Fihir Daud, Amd.Kep
NIP 198602202010121007
Fungsional Umum Bendahara Penerimaan
Di tetapkan di Ternate
Pada tanggal 2 Januari 2015
Kepala Kantor,
SUHARTO, SKM, M. Kes
NIP 196311111986031046

Weitere ähnliche Inhalte

Was ist angesagt?

Rencana Anggaran dan Belanja (RAB) Pilkades Panjalu Tahun 2013
Rencana Anggaran dan Belanja (RAB) Pilkades Panjalu Tahun 2013Rencana Anggaran dan Belanja (RAB) Pilkades Panjalu Tahun 2013
Rencana Anggaran dan Belanja (RAB) Pilkades Panjalu Tahun 2013Aji Sahdi Sutisna
 
SK Tim Kegiatan Diklat Barjas 2015
SK Tim Kegiatan Diklat Barjas 2015SK Tim Kegiatan Diklat Barjas 2015
SK Tim Kegiatan Diklat Barjas 2015Dani Setiawan
 
TELAAHAN STAF UNTUK SELEKSI TERBUKA PENGISIAN JABATAN ASN
TELAAHAN STAF UNTUK SELEKSI TERBUKA PENGISIAN JABATAN ASNTELAAHAN STAF UNTUK SELEKSI TERBUKA PENGISIAN JABATAN ASN
TELAAHAN STAF UNTUK SELEKSI TERBUKA PENGISIAN JABATAN ASNNOPIAN ANDUSTI, S.E.,M.T
 
Proposal permohonan perlengkapan olahraga karang taruna bhakti mandiri
Proposal permohonan perlengkapan olahraga karang taruna bhakti mandiriProposal permohonan perlengkapan olahraga karang taruna bhakti mandiri
Proposal permohonan perlengkapan olahraga karang taruna bhakti mandiriNie Andini
 
Surat rekom pemberhentian
Surat rekom pemberhentianSurat rekom pemberhentian
Surat rekom pemberhentianpemdessinga
 
Contoh Sk hut RI ke 68 Dsa Banjar Suri Kecamatan Sidomulyo
Contoh Sk hut RI ke 68 Dsa Banjar Suri Kecamatan SidomulyoContoh Sk hut RI ke 68 Dsa Banjar Suri Kecamatan Sidomulyo
Contoh Sk hut RI ke 68 Dsa Banjar Suri Kecamatan SidomulyoSukardi Juniardi
 
FORM LEARNING JOURNAL.docx
FORM LEARNING JOURNAL.docxFORM LEARNING JOURNAL.docx
FORM LEARNING JOURNAL.docxMAHMUN SYARIF
 
Surat-penarikan-kendaraan-dinas
 Surat-penarikan-kendaraan-dinas Surat-penarikan-kendaraan-dinas
Surat-penarikan-kendaraan-dinaszivaaba19
 
Anjab pranata komputer
Anjab pranata komputerAnjab pranata komputer
Anjab pranata komputerAdhy Nosho
 
Tata CAra Pembuatan Surat Keputusan
Tata CAra Pembuatan Surat KeputusanTata CAra Pembuatan Surat Keputusan
Tata CAra Pembuatan Surat KeputusanFre Marhaban
 
Matriks laporan pelaksanaan kegiatan
Matriks laporan pelaksanaan kegiatanMatriks laporan pelaksanaan kegiatan
Matriks laporan pelaksanaan kegiatankwarcabkotagorontalo
 
Tugas & wewenang pejabat pembuat komitmen
Tugas & wewenang pejabat pembuat komitmenTugas & wewenang pejabat pembuat komitmen
Tugas & wewenang pejabat pembuat komitmenhanifpurwanto
 

Was ist angesagt? (20)

Berita acara rt
Berita acara rtBerita acara rt
Berita acara rt
 
Rencana Anggaran dan Belanja (RAB) Pilkades Panjalu Tahun 2013
Rencana Anggaran dan Belanja (RAB) Pilkades Panjalu Tahun 2013Rencana Anggaran dan Belanja (RAB) Pilkades Panjalu Tahun 2013
Rencana Anggaran dan Belanja (RAB) Pilkades Panjalu Tahun 2013
 
Format sppd
Format sppdFormat sppd
Format sppd
 
Permohonan dana ke alumni
Permohonan dana ke alumniPermohonan dana ke alumni
Permohonan dana ke alumni
 
Blanko izin-belajar
Blanko izin-belajarBlanko izin-belajar
Blanko izin-belajar
 
SK Tim Kegiatan Diklat Barjas 2015
SK Tim Kegiatan Diklat Barjas 2015SK Tim Kegiatan Diklat Barjas 2015
SK Tim Kegiatan Diklat Barjas 2015
 
Uraian tugas penyesuaian
Uraian tugas penyesuaianUraian tugas penyesuaian
Uraian tugas penyesuaian
 
TELAAHAN STAF UNTUK SELEKSI TERBUKA PENGISIAN JABATAN ASN
TELAAHAN STAF UNTUK SELEKSI TERBUKA PENGISIAN JABATAN ASNTELAAHAN STAF UNTUK SELEKSI TERBUKA PENGISIAN JABATAN ASN
TELAAHAN STAF UNTUK SELEKSI TERBUKA PENGISIAN JABATAN ASN
 
Proposal permohonan perlengkapan olahraga karang taruna bhakti mandiri
Proposal permohonan perlengkapan olahraga karang taruna bhakti mandiriProposal permohonan perlengkapan olahraga karang taruna bhakti mandiri
Proposal permohonan perlengkapan olahraga karang taruna bhakti mandiri
 
Surat rekom pemberhentian
Surat rekom pemberhentianSurat rekom pemberhentian
Surat rekom pemberhentian
 
4. tabel program kerja
4. tabel program kerja4. tabel program kerja
4. tabel program kerja
 
Contoh Sk hut RI ke 68 Dsa Banjar Suri Kecamatan Sidomulyo
Contoh Sk hut RI ke 68 Dsa Banjar Suri Kecamatan SidomulyoContoh Sk hut RI ke 68 Dsa Banjar Suri Kecamatan Sidomulyo
Contoh Sk hut RI ke 68 Dsa Banjar Suri Kecamatan Sidomulyo
 
NOTA DINAS PANSEL SELEKSI TERBUKA JPT
NOTA DINAS PANSEL SELEKSI  TERBUKA JPTNOTA DINAS PANSEL SELEKSI  TERBUKA JPT
NOTA DINAS PANSEL SELEKSI TERBUKA JPT
 
FORM PEMILIHAN KETUA RT
FORM PEMILIHAN KETUA RTFORM PEMILIHAN KETUA RT
FORM PEMILIHAN KETUA RT
 
FORM LEARNING JOURNAL.docx
FORM LEARNING JOURNAL.docxFORM LEARNING JOURNAL.docx
FORM LEARNING JOURNAL.docx
 
Surat-penarikan-kendaraan-dinas
 Surat-penarikan-kendaraan-dinas Surat-penarikan-kendaraan-dinas
Surat-penarikan-kendaraan-dinas
 
Anjab pranata komputer
Anjab pranata komputerAnjab pranata komputer
Anjab pranata komputer
 
Tata CAra Pembuatan Surat Keputusan
Tata CAra Pembuatan Surat KeputusanTata CAra Pembuatan Surat Keputusan
Tata CAra Pembuatan Surat Keputusan
 
Matriks laporan pelaksanaan kegiatan
Matriks laporan pelaksanaan kegiatanMatriks laporan pelaksanaan kegiatan
Matriks laporan pelaksanaan kegiatan
 
Tugas & wewenang pejabat pembuat komitmen
Tugas & wewenang pejabat pembuat komitmenTugas & wewenang pejabat pembuat komitmen
Tugas & wewenang pejabat pembuat komitmen
 

Ähnlich wie Sk Pengelola Anggaran

Laporan Keuangan Kementerian Kesehatan TA. 2015
Laporan  Keuangan Kementerian Kesehatan TA. 2015Laporan  Keuangan Kementerian Kesehatan TA. 2015
Laporan Keuangan Kementerian Kesehatan TA. 2015Ditjen P2P Kemenkes
 
Permenkes No. 84 Tahun 2014 Tentang DAK 2015
Permenkes No. 84 Tahun 2014 Tentang DAK 2015Permenkes No. 84 Tahun 2014 Tentang DAK 2015
Permenkes No. 84 Tahun 2014 Tentang DAK 2015Sainal Edi Kamal
 
Pmk no. 84 ttg juknis dana alokasi khusus bidkes ta 2015
Pmk no. 84 ttg juknis dana alokasi khusus bidkes ta 2015Pmk no. 84 ttg juknis dana alokasi khusus bidkes ta 2015
Pmk no. 84 ttg juknis dana alokasi khusus bidkes ta 2015Ulfah Hanum
 
Permen no.77 th_2015
Permen no.77 th_2015Permen no.77 th_2015
Permen no.77 th_2015umi salma
 
Perdirjen 19 2008 tentang pengenaan sanksi rekon
Perdirjen 19 2008 tentang pengenaan sanksi rekonPerdirjen 19 2008 tentang pengenaan sanksi rekon
Perdirjen 19 2008 tentang pengenaan sanksi rekonrumputeki
 
Perdirjen 19 2008 tentang pengenaan sanksi rekon
Perdirjen 19 2008 tentang pengenaan sanksi rekonPerdirjen 19 2008 tentang pengenaan sanksi rekon
Perdirjen 19 2008 tentang pengenaan sanksi rekonRidwan Usman
 
Jukops DAK Fisik BKKBN 2022 - PT. DUMEDPOWER INDONESIA
Jukops DAK Fisik BKKBN 2022 - PT. DUMEDPOWER INDONESIAJukops DAK Fisik BKKBN 2022 - PT. DUMEDPOWER INDONESIA
Jukops DAK Fisik BKKBN 2022 - PT. DUMEDPOWER INDONESIAPenyalur Alat Kesehatan
 
PERATURAN INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN NOMOR...
PERATURAN INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN NOMOR...PERATURAN INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN NOMOR...
PERATURAN INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN NOMOR...ItjenKLHK
 
Mou penatausahaan keuangan 2015
Mou penatausahaan keuangan 2015Mou penatausahaan keuangan 2015
Mou penatausahaan keuangan 2015Dani Setiawan
 
Se mendagri no. 900 tahun 2014
Se mendagri no. 900 tahun 2014Se mendagri no. 900 tahun 2014
Se mendagri no. 900 tahun 2014IdnJournal
 
SE No. HK.02.02-III-22586-2021 ttg Pengelolaan Hibah Satu DIPA Pada Kantor Pu...
SE No. HK.02.02-III-22586-2021 ttg Pengelolaan Hibah Satu DIPA Pada Kantor Pu...SE No. HK.02.02-III-22586-2021 ttg Pengelolaan Hibah Satu DIPA Pada Kantor Pu...
SE No. HK.02.02-III-22586-2021 ttg Pengelolaan Hibah Satu DIPA Pada Kantor Pu...irwan294453
 
SAP PP No 71 Tahun 2010
SAP PP No 71 Tahun 2010SAP PP No 71 Tahun 2010
SAP PP No 71 Tahun 2010desak arsani
 
Lusiarti-LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2015 (Audited).pdf
Lusiarti-LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2015 (Audited).pdfLusiarti-LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2015 (Audited).pdf
Lusiarti-LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2015 (Audited).pdfilusiDigulSelatan
 
Permen PU Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Akuntabilita...
Permen PU Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Akuntabilita...Permen PU Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Akuntabilita...
Permen PU Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Akuntabilita...Penataan Ruang
 
Pertemuan evaluasi pelaksanaan jkn kis tk nasional 2015 rs new
Pertemuan evaluasi pelaksanaan jkn kis tk nasional   2015 rs newPertemuan evaluasi pelaksanaan jkn kis tk nasional   2015 rs new
Pertemuan evaluasi pelaksanaan jkn kis tk nasional 2015 rs newsablon plastik
 
Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah
Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi PemerintahPeraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah
Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi PemerintahPenataan Ruang
 

Ähnlich wie Sk Pengelola Anggaran (20)

Laporan Keuangan Kementerian Kesehatan TA. 2015
Laporan  Keuangan Kementerian Kesehatan TA. 2015Laporan  Keuangan Kementerian Kesehatan TA. 2015
Laporan Keuangan Kementerian Kesehatan TA. 2015
 
Perdirjen lat full
Perdirjen lat fullPerdirjen lat full
Perdirjen lat full
 
Permenkes No. 84 Tahun 2014 Tentang DAK 2015
Permenkes No. 84 Tahun 2014 Tentang DAK 2015Permenkes No. 84 Tahun 2014 Tentang DAK 2015
Permenkes No. 84 Tahun 2014 Tentang DAK 2015
 
Pmk no. 84 ttg juknis dana alokasi khusus bidkes ta 2015
Pmk no. 84 ttg juknis dana alokasi khusus bidkes ta 2015Pmk no. 84 ttg juknis dana alokasi khusus bidkes ta 2015
Pmk no. 84 ttg juknis dana alokasi khusus bidkes ta 2015
 
Permen no.77 th_2015
Permen no.77 th_2015Permen no.77 th_2015
Permen no.77 th_2015
 
Perdirjen 19 2008 tentang pengenaan sanksi rekon
Perdirjen 19 2008 tentang pengenaan sanksi rekonPerdirjen 19 2008 tentang pengenaan sanksi rekon
Perdirjen 19 2008 tentang pengenaan sanksi rekon
 
Perdirjen 19 2008 tentang pengenaan sanksi rekon
Perdirjen 19 2008 tentang pengenaan sanksi rekonPerdirjen 19 2008 tentang pengenaan sanksi rekon
Perdirjen 19 2008 tentang pengenaan sanksi rekon
 
Jukops DAK Fisik BKKBN 2022 - PT. DUMEDPOWER INDONESIA
Jukops DAK Fisik BKKBN 2022 - PT. DUMEDPOWER INDONESIAJukops DAK Fisik BKKBN 2022 - PT. DUMEDPOWER INDONESIA
Jukops DAK Fisik BKKBN 2022 - PT. DUMEDPOWER INDONESIA
 
PERATURAN INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN NOMOR...
PERATURAN INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN NOMOR...PERATURAN INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN NOMOR...
PERATURAN INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN NOMOR...
 
Jukops DAK BKKBN 2022
Jukops DAK BKKBN 2022Jukops DAK BKKBN 2022
Jukops DAK BKKBN 2022
 
Mou penatausahaan keuangan 2015
Mou penatausahaan keuangan 2015Mou penatausahaan keuangan 2015
Mou penatausahaan keuangan 2015
 
Se mendagri no. 900 tahun 2014
Se mendagri no. 900 tahun 2014Se mendagri no. 900 tahun 2014
Se mendagri no. 900 tahun 2014
 
Kepmen no. 488
Kepmen no. 488Kepmen no. 488
Kepmen no. 488
 
SE No. HK.02.02-III-22586-2021 ttg Pengelolaan Hibah Satu DIPA Pada Kantor Pu...
SE No. HK.02.02-III-22586-2021 ttg Pengelolaan Hibah Satu DIPA Pada Kantor Pu...SE No. HK.02.02-III-22586-2021 ttg Pengelolaan Hibah Satu DIPA Pada Kantor Pu...
SE No. HK.02.02-III-22586-2021 ttg Pengelolaan Hibah Satu DIPA Pada Kantor Pu...
 
SAP PP No 71 Tahun 2010
SAP PP No 71 Tahun 2010SAP PP No 71 Tahun 2010
SAP PP No 71 Tahun 2010
 
Lusiarti-LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2015 (Audited).pdf
Lusiarti-LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2015 (Audited).pdfLusiarti-LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2015 (Audited).pdf
Lusiarti-LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2015 (Audited).pdf
 
4. Standar Pelayanan Minimum.pdf
4. Standar Pelayanan Minimum.pdf4. Standar Pelayanan Minimum.pdf
4. Standar Pelayanan Minimum.pdf
 
Permen PU Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Akuntabilita...
Permen PU Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Akuntabilita...Permen PU Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Akuntabilita...
Permen PU Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Akuntabilita...
 
Pertemuan evaluasi pelaksanaan jkn kis tk nasional 2015 rs new
Pertemuan evaluasi pelaksanaan jkn kis tk nasional   2015 rs newPertemuan evaluasi pelaksanaan jkn kis tk nasional   2015 rs new
Pertemuan evaluasi pelaksanaan jkn kis tk nasional 2015 rs new
 
Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah
Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi PemerintahPeraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah
Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah
 

Sk Pengelola Anggaran

  • 1. KEMENTERIAN KESEHATAN RI DIREKTORAT JENDERAL PENGENDALIAN PENYAKIT DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS III TERNATE PROVINSI MALUKU UTARA Kompleks Pelabuhan Ahmad Yani - Ternate 97712 Telp (0921) 3121464 - (0921) 3110145 - (0921) 3110146 - (0921) 3124858 Fax (0921) 3121464 Email : kkp_ternate@yahoo.co.id SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS III TERNATE SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN NOMOR : HK.02.04/VII.48.1/1/2015 TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA (APBN) SATUAN KERJA KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS III TERNATE TAHUN ANGGARAN 2015 KEPALA KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS III TERNATE Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara perlu ditetapkan Pejabat Pengelola Anggaran ; b. Bahwa telah diterbitkannya DIPA Satker Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Ternate Tahun Anggaran 2015 ; c. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a dan b perlu menetapkan Pejabat Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Satuan Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Ternate Tahun Anggaran 2015 dengan Keputusan Kepala Kantor. Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ; 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ; 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ; 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) ; 5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 259) ; 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614) ; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5178) ; 8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4214), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010; 9. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012; 10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat ; 11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK.05/2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Kementerian Negara/ Lembaga/Kantor/Satuan Kerja ; 12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Tidak Tetap ; 13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
  • 2. 14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144 / Menkes / Per / VIII / 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan ; 15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 356/Menkes/Per/IV/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan, sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2348/Menkes/Per/IX/2011 ; 16. Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER-66/PB/2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER- 11/PB/2011. Memperhatikan : Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 472/Menkes/SK/XII/2013 tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Kementerian Kesehatan. MEMUTUSKAN Menetapkan : KESATU : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS III TERNATE TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA (APBN) SATUAN KERJA KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS III TERNATE TAHUN ANGGARAN 2015. KEDUA : Menunjuk nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Pejabat Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada Satuan Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Ternate Tahun Anggaran 2015 yang selanjutnya disebut Pejabat Pengelola Anggaran ; KETIGA : Pejabat Pengelola Anggaran sebagimana dimaksud pada diktum kedua keputusan ini wajib menyampaikan laporan dan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kepada Kuasa Pengguna Anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ; KEEMPAT : Pejabat Pengelola Anggaran sebagaimana dimaksud pada diktum kedua Keputusan ini bertanggungjawab kepada Kuasa Pengguna Anggaran Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Ternate. KELIMA : Keputusan ini berlaku untuk Tahun Anggaran 2015 dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Ternate Pada tanggal 2 Januari 2015 Kepala Kantor, SUHARTO, SKM, M. Kes NIP 196311111986031046 Keputusan ini disampaikan kepada : 1. Inspektur Jenderal Kementerian Kesehatan 2. Direktur Jenderal PP dan PL Kementerian Kesehatan 3. Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharan Provinsi Maluku Utara 4. Kepala KPPN Ternate 5. Yang bersangkutan
  • 3. Lampiran Keputusan Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Ternate Nomor : HK.02.04/VII.48.1/1/2015 Tanggal : 2 Januari 2015 Pejabat Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Satuan Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Ternate Tahun Anggaran 2015 No Nama / NIP Jabatan Jabatan Dalam Keputusan Ini 1. Syarif Masrib, SKM NIP 196203011983031003 Kepala Sub Bagian Tata Usaha Pejabat Pembuat Komitmen 2. Rusni A. Rahman, SE NIP 196503231987032021 Fungsional Umum Pejabat Penguji dan Penandatangan SPM 3. Sahrudin Sillehu, SKM NIP 197506031999031010 Fungsional Umum Bendahara Pengeluaran 4. Fihir Daud, Amd.Kep NIP 198602202010121007 Fungsional Umum Bendahara Penerimaan Di tetapkan di Ternate Pada tanggal 2 Januari 2015 Kepala Kantor, SUHARTO, SKM, M. Kes NIP 196311111986031046