Surat Keputusan Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Ternate menunjuk pejabat pengelola anggaran untuk tahun anggaran 2015, yang terdiri dari kepala sub bagian tata usaha sebagai pejabat pembuat komitmen, fungsional umum sebagai pejabat penguji dan penandatangan SPM, dan dua orang fungsional umum sebagai bendahara pengeluaran dan penerimaan.
Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah
Sk Pengelola Anggaran
1. KEMENTERIAN KESEHATAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PENGENDALIAN PENYAKIT
DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN
KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS III TERNATE
PROVINSI MALUKU UTARA
Kompleks Pelabuhan Ahmad Yani - Ternate 97712
Telp (0921) 3121464 - (0921) 3110145 - (0921) 3110146 - (0921) 3124858 Fax (0921) 3121464 Email : kkp_ternate@yahoo.co.id
SURAT KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS III TERNATE
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NOMOR : HK.02.04/VII.48.1/1/2015
TENTANG
PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA (APBN)
SATUAN KERJA KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS III TERNATE
TAHUN ANGGARAN 2015
KEPALA KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS III TERNATE
Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
perlu ditetapkan Pejabat Pengelola Anggaran ;
b. Bahwa telah diterbitkannya DIPA Satker Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III
Ternate Tahun Anggaran 2015 ;
c. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a dan b perlu menetapkan
Pejabat Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Satuan Kerja Kantor
Kesehatan Pelabuhan Kelas III Ternate Tahun Anggaran 2015 dengan Keputusan
Kepala Kantor.
Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan
Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5063) ;
5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 259) ;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4614) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja
dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5178) ;
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4214), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan
Presiden Nomor 53 Tahun 2010;
9. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor
72 Tahun 2012;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi
dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat ;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK.05/2008 tentang Tata Cara
Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara
Kementerian Negara/ Lembaga/Kantor/Satuan Kerja ;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas
Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Tidak Tetap ;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara
Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara ;
2. 14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144 / Menkes / Per / VIII / 2010 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan ;
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 356/Menkes/Per/IV/2008 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan, sebagaimana yang telah
diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2348/Menkes/Per/IX/2011 ;
16. Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER-66/PB/2005 tentang Mekanisme
Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER-
11/PB/2011.
Memperhatikan : Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 472/Menkes/SK/XII/2013 tentang
Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Kementerian Kesehatan.
MEMUTUSKAN
Menetapkan :
KESATU : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS III TERNATE
TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA NEGARA (APBN) SATUAN KERJA KANTOR KESEHATAN PELABUHAN
KELAS III TERNATE TAHUN ANGGARAN 2015.
KEDUA : Menunjuk nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Pejabat
Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada Satuan Kerja Kantor
Kesehatan Pelabuhan Kelas III Ternate Tahun Anggaran 2015 yang selanjutnya
disebut Pejabat Pengelola Anggaran ;
KETIGA : Pejabat Pengelola Anggaran sebagimana dimaksud pada diktum kedua keputusan
ini wajib menyampaikan laporan dan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kepada Kuasa Pengguna
Anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;
KEEMPAT : Pejabat Pengelola Anggaran sebagaimana dimaksud pada diktum kedua Keputusan
ini bertanggungjawab kepada Kuasa Pengguna Anggaran Kantor Kesehatan
Pelabuhan Kelas III Ternate.
KELIMA : Keputusan ini berlaku untuk Tahun Anggaran 2015 dengan ketentuan apabila
terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di Ternate
Pada tanggal 2 Januari 2015
Kepala Kantor,
SUHARTO, SKM, M. Kes
NIP 196311111986031046
Keputusan ini disampaikan kepada :
1. Inspektur Jenderal Kementerian Kesehatan
2. Direktur Jenderal PP dan PL Kementerian Kesehatan
3. Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharan Provinsi Maluku Utara
4. Kepala KPPN Ternate
5. Yang bersangkutan
3. Lampiran
Keputusan Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Ternate
Nomor : HK.02.04/VII.48.1/1/2015
Tanggal : 2 Januari 2015
Pejabat Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)
Satuan Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Ternate
Tahun Anggaran 2015
No Nama / NIP Jabatan
Jabatan
Dalam Keputusan Ini
1. Syarif Masrib, SKM
NIP 196203011983031003
Kepala Sub Bagian Tata Usaha Pejabat Pembuat Komitmen
2. Rusni A. Rahman, SE
NIP 196503231987032021
Fungsional Umum Pejabat Penguji dan
Penandatangan SPM
3. Sahrudin Sillehu, SKM
NIP 197506031999031010
Fungsional Umum Bendahara Pengeluaran
4. Fihir Daud, Amd.Kep
NIP 198602202010121007
Fungsional Umum Bendahara Penerimaan
Di tetapkan di Ternate
Pada tanggal 2 Januari 2015
Kepala Kantor,
SUHARTO, SKM, M. Kes
NIP 196311111986031046