1. MAKALAH INDIVIDUMAKALAH
HUBUNGAN INTERNASIONAL
DOSEN PENGAMPU
dr. BUDIMA PURBA.M.AP
DISUSUN OLEH
AYU SYAFITRI
NPM. 170901038
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITK
UNIVERSITAS DHARMAWANGSA
MEDAN
T.A 2021

2. BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Dalam suatu negara tidak dapat berdiri sendiri. Seperti halnya individu
sebagai makhluk sosial. Negara tentunya akan memerlukan negara atau
komponen yang lain. Bahkan ada pula negara yang memiliki keterkaitan serta
ketergantungan dalam aspek ekonomi, sosial, dan politik. Jika adanya keterkaitan
antar negara dengan negara lain tersebut tentunya ada sebuah hubungan yang
baik. Salah satunya merupakan negara kita sendiri yaitu negara indonesia dengan
negara-negara lain. Dinamakan masyarakat global, ditandai adanya saling
ketergantungan antar bangsa, adanya persaingan yang ketat dalam suatu
kompetisi dan dunia cenderung berkembang kearah perebutan pengaruh antar
bangsa, baik lingkup regional, ataupun lingkup global.
Namun pada kenyataanya masih banyak hubungan yang bertentangan antara
negara satu dengan yang lain. Yang mengakibatkan terjadinya konflik dan
terusiknya perdamaian dunia. Konflik biasanya dipicu dengan adanya masalah
dalam hal sosial, ekonomi, politik, agama maupun kebudayaan. Terjadinya
konflik akibat adanya keserakahan, kurang saling menghargai dan mengerti
antara satu dengan yang lain. Dari masalah di atas dalam makalah ini akan
membahas mengenai apa yang dimaksud dengan perdamaian dunia itu sendiri,
cara mewujudkan perdamaian dunia serta partisipasi indonesia dalam perdamaian
dunia.
B. Rumusan Masalah
Dari uaraian pemaparan latar belakang maka permasalahan yang diangkat
dalam penulisan makalah ini yaitu :
1. Bagaimana peran Indonesia dalam hubungan internasional

3. 2. Apa arti pentingnya hubungan internasional
C. Tujuan
Tujuan dari penulisan makalah ini yaitu:
1. Untuk mengetahui arti hubungan internasional
2. Untuk mengetahui bagaimana peran Indonesia dalam hubungan internasional
3. Mengetahui arti pentingnya hubungan internasional

4. BAB I
PEMBAHASAN
A. Pengertian Hubungan Internasional
Arti hubungan internasional secara umum adalah kerjasama antar negara, yaitu
unit politik yang didefinisikan secara global untuk menyelesaikan berbagai masalah.
Menurut Undang-undang Nomor 37 Tahun 1999, hubungan internasional adalah
kegiatan yang menyangkut aspek regional dan internasional yang dilakukan oleh
pemerintah di tingkat pusat dan internasional yang dilakukan oleh pemerintah pusat
dan daerah, lembaga negara, badan usaha, organisasi politik, organisasi masyarakat,
Lembaga Swadaya Masyrakat(LSM) atau warga negara.
Istilah hubungan internasional mengandung makna yang beragam. Terdapat
beberapa definisi hubungan internasional yang dikemukakan oleh para ahli menurut
Dra. Suwarni; (2008: 93-94) dan Henny Hendrastuti; (2011: 125), di antaranya:
1. Charles A. Mc Clelland
Hubungan internasional adalah studi tentang keadaan-keadaan relevan yang
mengelilingi interaksi.
2. Warsito Sunaryo
Hubungan internasional merupakan studi tentang interaksi antara jenis
kesatuan-kesatuan sosial tertentu, termasuk studi tentang keadaan relevan
yang mengelilingi interaksi. Adapun yang dimaksud dengan kesatuan-
kesatuan sosial tertentu, bisa diartikan sebagai negara, bangsa, maupun
organisasi Negara sepanjang hubungan bersifat internsaional.
3. Mohtar Mas’oed
Hubungan internasional adalah hubungan yang melibatkan bangsa-bangsa
yang masing-masing berdaulat sehingga diperlukan sebuah mekanisme
yang kompleks dan melibatkan banyak negara.

5. Dari beberapa definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa hubungan
internasional dipandang sebagai sebuah disiplin ilmu yang mencakup aspek yang
sangat luas dan kompleks. Hal tersebut karena hubungan internasional menyangkut
semua aspek kehidupan sosial umat manusia, dalam arti semua tingkah laku manusia
yang melintasi batas-batas negara.
B. Pentingnya Hubungan Internasional
Menurut Retno Listyarti; (2008: 100), hubungan internasional dianggap penting
dalam rangka untuk menumbuhkan saling pengertian antarbangsa, mempererat
hubungan persahabatan dan persaudaraan antarbangsa, saling mencukupi kebutuhan
masing-masing bangsa yang bekerja sama, memenuhi rasa keadilan dan
kesejahteraan, membina dan menegakkan perdamaian dan ketertiban dunia. Suatu
negara yang tidak mau mengadakan hubungan internasional dengan negara lain akan
terkucilkan dalam pergaulan dunia. Akibatnya, negara tersebut akan mengalami
kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.
Pembangunan hubungan internasional bangsa Indonesia ditujukan untuk
meningkatkan persahabatan dan kerja sama bilateral, regional dan multilateral
melalui berbagai macam forum sesuai dengan kepentingan dan kemampuan nasional.
Selain itu, bagi Bangsa Indonesia, hubungan internasional diarahkan untuk:
1) Membentuk suatu negara Republik Indonesia yang berbentuk negara
kesatuan dan negara kebangsaan yang demokratis.
2) Membentuk suatu masyarakat yang adil dan makmur secara material
ataupun spiritual dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3) Membentuk suatu persahabatan yang baik antara Republik Indonesia dan
semua negara di dunia, terutama dengan negara-negara Afrika dan Asia atas
dasar kerja sama membentuk satu dunia baru yang bersih dari imperialisme
dan kolonialisme menuju perdamaian dunia yang sempurna.
4) Mempertahankan kemerdekaan bangsa dan menjaga keselamatan negara.

6. 5) Memperoleh barang-barang yang diperlukan dari luar untuk memperbesar
kemakmuran rakyat, apabila barang-barang itu tidak atau belum dihasilkan
sendiri.
6) Meningkatkan perdamaian internasional karena hanya dalam keadaan
damai, Indonesia dapat membangun dan memperoleh syarat-syarat yang
diperlukan untuk memperbesar kemakmuran rakyat.
7) Meningkatkan persaudaraan segala bangsa sebagai pelaksanaan cita-cita
yang tersimpul dalam Pancasila, dasar dan filsafat negara kita.
8) Menciptakan kesepahaman dan koordinasi yang lebih terarah untuk
bekerjasama dengan lembaga-lembaga mitra secara bilateral, regional dan
internasional dalam meningkatkan saling pengertian dalam upaya menjaga
keamanan kawasan, integrasi wilayah dan pengamanan kekayaan sumber
daya alam nasional.
9) Memantapan kerjasama internasional di bidang ekonomi, perdagangan,
sosial dan budaya serta bagi pencapaian tujuan pembangunan sosial
ekonomi yang disepakati secara internasional termasuk Millenium
Development Goals (MDGs).
10) Dapat menambah fasilitas untuk memperluas jaringan dan peningkatan
pemanfaatan Sister City antara kota-kota dan propinsi di Indonesia dengan
kota-kota dan propinsi atau distrik di mancanegara yang sudah berkembang
dan maju.
11) Meningkatkan upaya penanggulangan kejahatan lintas batas negara seperti
terorisme, pencucian uang, kejahatan narkotika, penyelundupan dan
perdagangan manusia melalui kerjasama bilateral, regional dan multilateral
yang dilakukan secara inklusif, demokratis dan sejalan dengan prinisp-
prinsip hukum internasional.

7. 12) Membuka lapangan kerja yang memang dibutuhkan untuk mengurangi
pengangguran yang terus meningkat dewasa ini.
Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa untuk mencapai tujuan
yang diharapkan dari pelaksanaan hubungan internasional, Bangsa Indonesia harus
senantiasa meningkatkan kualitas kerja sama internasional yang dibangun dengan
negara lain. Untuk mencapai hal tersebut, Bangsa Indonesia harus mampu
meningkatkan kualitas dan kinerja aparatur luar negeri agar mampu melakukan
diplomasi yang pro-aktif dalam segala bidang untuk membangun citra positif
Indonesia di dunia internasional. Selain itu, juga harus mampu memberikan
perlindungan dan pembelaan terhadap warga negara dan kepentingan Indonesia, serta
memanfaatkan setiap peluang bagi kepentingan nasional.
Dalam menjalankan politik luar negeri yang bebas aktif ini bangsa Indonesia
menjalin pergaulan dan kerjasama antar bangsa, dipimpin oleh presiden sebagai
kepala negara.Dalam melakukan kerjasama dan hubungan internasional ini presiden
dibantu oleh departemen luar negeri yang dipimpin seorang menteri luar negeri, para
duta dan konsul yang diangkat presiden untuk negara-negara lain serta duta-duta dan
konsul-konsul negara lain yang diterima oleh presiden. Hak mengangkat duta dan
konsul ini sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 13 dipegang oleh
presiden dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
Dalam menerima duta dan konsul negara lain, presiden juga harus meminta
persetujuan dari kepala negara asal duta dan konsul tersebut dalam bentuk Surat
Kepercayaan (lettre de credance).
C. Perjanjian Internasional yang Dilakukan Indonesia
Secara umum, pengertian perjanjian internasional adalah suatu perjanjian atau
kesepakatan yang dibuat berdasarkan hukum internasional dengan beberapa pihak
yang berupa negara atau hukum internasional. Dasar hukum bagi perjanjian
internasional yaitu pasal 138 ayat 1 program Mahkama Internasional yang berbunyi

8. “Perjanjian internasional, baik yang bersifat umum maupun yang bersifat khusus
mengandung ketentuan-ketentuan hukum yang diakui secara tegas oleh negara-
negara yang bersangkutan”. Disini ditegaskan bahwa negara-negara yang terlibat
perjanjian internasional harus menjunjung tinggi dan menaati ketentuan-ketentuan
yang tercantum di dalamnya. Oleh karena itu, dalam perjanjian internasional berlaku
asas Pacta Sunt Servada, artinya janji itu mengikat semua pihak dan harus
dilaksanakan dengan itikad baik.
Perjanjian internasional dibagi atas beberapa kategori atau bagian seperti
jumlah peserta, berdasarkan sifatnya, berdasarkan isinya, berdasarkan prosesi
tahapan pembentukannya, dan berdasarkan subjek. Pembahasan perjanjian
internasional adalah sebagai berikut.
1) Perjanjian Internasional Berdasarkan Jumlah Peserta
a) Perjanjian Bilateral. Pengertian perjanjian bilateral adalah perjanjian yang
dilakukan oleh dua pihak subjek hukum internasional (negara, takhta suci,
kelompok pembebasan, dan organisasi internasional). Contoh perjanjian
bilateral: Perjanjian bilateral di Indonesia dan India di bidang pertahanan
dan ekonomi pada tahun 2011, perjanjian bilateral Indonesia dan Vietnam
dibidang kebudayaan dan hukum pada tahun 2011.
b) Perjanjian Multilateral. Pengertian perjanjian multilateral adalah
perjanjian yang dilakukan oleh lebih dari dua pihak. Contoh perjanjian
multilateral: Konvensi wina 1969 yang dilakukan oleh dua negara atau
lebih untuk mengadakan akibat-akibat tertentu.
2) Perjanjian Internasional Berdasarkan Sifatnya atau Fungsinya
a) Treaty Contract.Pengertian treaty contract adalah perjanjian yang hanya
mengikat pihak-pihak yang melakukan atau mengadakan perjanjian.
Contoh perjanjian treaty contract: Perjanjian antara Indonesia dan
Republik Rakyat Cina mengenai dwi kewarganegaraan tahun 1955,

9. perjanjian batas wilayah, pemberantasan, penyelundupan, dan
sebagainya.
b) Law Making Treaty. Pengertian law making treaty adalah perjanjian yang
akibat-akibatnya menjadi dasar ketentuan atau kaidah hukum
internasional. Contoh perjanjian law making treaty: Konvensi Jenewa
1949 tentang perlindungan bagi korban perang, konvensi wina (1961)
tentang hubungan diplomatik, konvensi tentang hukum laut tahun 1958.
3) Perjanjian Internasional Berdasarkan Isinya
a) Politik.Perjanjian internasional dalam segi politik adalah perjanjian yang
mengenai politik. Contohnya: Fakta pertahanan dan perdamaian
seperti North Atlantic Treaty Organization (NATO), Australia, New
Zealand, United States treaty (ANZUS), dan Southeast Asia Treaty
Organization (SEATO).
b) Ekonomi.Perjanjian internasional dalam segi ekonomi adalah perjanjian
mengenai ekonomi. Contohnya: Bantuan perekonomian dan perdagangan
c) Hukum.Perjanjian internasional dalam segi hukum adalah perjanjian yang
mengenai hukum. Contohnya: Status kewarganegaraan
d) Kesehatan.Perjanjian internasional dalam segi kesehatan adalah perjanjian
yang mengenai kesehatan. Contohnya: Karantina dan penanggulangan
pada wabah penyakit.
4) Perjanjian Internasional Berdasarkan Prosesi Tahapan Pembentukannya
a) Perjanjian Bersifat Penting.Perjanjian bersifat penting adalah perjanjian
yang dibuat dengan melalui proses perundingan, penandatanganan, dan
ratifikasi.
b) Perjanjian Bersifat Sederhana. Perjanjian bersifat sederhana adalah
perjanjian yang dibuat dengan melalui dua tahap yaitu: perundingan dan
penandatanganan.

10. 5) Perjanjian Internasional Berdasarkan Subjeknya
a) Perjanjian antar banyak Negara yang merupakan sumber subjek hukum
internasional.
b) Perjanjian antar negara dan subjek hukum lainnya. Contohnya: Organisasi
internasional tahta suci (vatikan) dengan organisasi MEE.
c) Perjanjian antar sesama subjek hukum internasional selain dari negara
yaitu perjanjian yang dilakukan antar organisasi-organisasi internasional
lainnya. Contohnya:The Association of Southeast Asian Nations
(ASEAN) dan Multistates Essay Examination (MEE).
D. Kedudukan Perwakilan Diplomatik Indonesia
Semakin dalam hubungan antar kedua negara, semakin banyak pengiriman
perwakilan diplomatik serta semakin beragam tingkatan status pejabat diplomatik
yang dikirim ke negara itu. Kepentingan suatu negara meliputi berbagai bidang,
seperti politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Perwakilan
diplomatik adalah perwakilan resmi suatu negara, baik politisi maupun nonpolitisi,
dalam membina hubungan antara negara yang satu dengan negara lain. Perwakilan
Republik Indonesia di luar negeri dapat berupa Kedutaan Besar Republik Indonesia
(KBRI), Konsulat Jenderal Republik Indonesia (Konjen RI), Konsulat RI, Perutusan
Tetap RI pada PBB, maupun Perwakilan RI tertentu yang bersifat sementara.
Perwakilan Indonesia di luar negeri terdiri atas:
1. Perwakilan diplomatik, kegiatannya mencakup semua kepentingan negara RI
dan wilayah kerjanya meliputi seluruh wilayah negara penerima atau yang
bidang kegiatannya meliputi bidang kegiatan suatu organisasi internasional.
Tugas pokok perwakilan diplomatik Indonesia adalah:
a. Menyelenggarakan hubungan dengan Negara lain atau hubungan kepala
Negara dengan pemerintah asing (membawa suara resmi negaranya),

11. b. Mengadakan perundingan masalah-masalah yang dihadapi kedua negara
itu dan berusaha untuk menyelesaikannya,
c. Mengurus kepentingan negara serta warga negaranya di negara lain,
d. Memberikan keterangan tentang kondisi dan perkembangan negara
penerima sesuai dengan undang-undang dan melaporkan kepada
pemerintah negarapengirim,
e. Apabila dianggap perlu, dapat bertindak sebagai tempat pencatatan sipil,
pemberian pos-pos, dan sebagainya.
Seorang yang diberi tugas sebagai perwakilan diplomatik suatu negara
biasanya disebut seorang diplomat. Perwakilan diplomatik mempunyai
tingkatan-tingkatan sebagai berikut:
1. Duta besar berkuasa penuh, yaitu perwakilan diplomatik yang
mempunyai kekuasaan penuh dan luar biasa. Menurut Wijono
Projodikoro, ada tiga tugas yang harus diemban oleh Duta Besar yaitu:
a) Melaksanakan Perundingan (negotiation);
b) Meneropong keadaan (observation);
c) Memberi perlindungan (protection);
2. Duta, adalah wakil diplomatik yang pangkatnya lebih rendah dari duta
besar. Dalam menyelesaikan segala persoalan kedua negara, duta
diharuskan berkonsultasi dengan pemerintahnya.
3. Menteri Residen, adalah perwakilan diplomatik yang dianggap bukan
wakil pribadi kepala negara dan hanya mengurus urusan negara. Menteri
residen tidak berhak mengadakan pertemuan dengan kepala Negara
dimana dia bertugas.
4. Kuasa Usaha, adalah perwakilan diplomatik yang tidak diperbantukan
kepada kepala negara, melainkan kepada menteri luar negeri.

12. 5. Atase-atase, adalah pejabat pembantu Duta Besar Berkuasa Penuh. Atase
terdiri dari Ptase Pertahanan, yang dijabat oleh seorang perwira militer
dan Atase Teknis (pendidikan, perdagangan, perindustrian dan lain-lain),
yang dijabat oleh seorang pegawai negeri.
2. Perwakilan konsuler, dalam bidang politik, hubungan diplomatik suatu negara
diwakili oleh kedutaan besar. Dalam bidang non-politik, hubungan
diplomatik suatu negara diwakili oleh perwakilan konsuler (korps konsuler).
Tugas-tugas perwakilan konsuler mencakup bidang-bidang berikut ini:
1) Bidang ekonomi, yaitu menciptkan tata ekonomi dunia beru dengan
menggalakkan komoditas ekspor nonmigas, promosi perdagangan,
mengawasi pelayanan, pelaksanaan perjanjian perdagangan dan lain-lain.
2) Bidang kebudayaan dan ilmu pengetahuan, yaitu meaksanakan pertukaran
kebudayaan dan pelajar.
3) Bidang-bidang lain seperti, memberikan paspor dan visa perjalanan,
bertindak sebagai notaris dan pencatat sipil, bertindak sebagai subjek
hokum dalam raktik dan prosedur pengadilan.
E. Kerja Sama Internasional
Menurut Henny Hendrastuti; (2011: 125-127), kerja sama internasional
merupakan perwujudan dari hubungan antarbangsa yang berpijak pada kepentingan
nasional. Kepentingan nasional berkaitan dengan tujuan nasional dalam kurun waktu
tertentu yang berisi sasaran-sasaran nyata yang harus diwujudkan. Keberhasilan
mewujudkan tujuan nasional dapat menjamin kelangsungan hidup bangsa.
Kerja sama yang telah dilakukan oleh bangsa Indonesia, baik yang sifatnya
regionalmaupun internasional, tentunya akan memberikan dampak bagi
perekonomian Indonesia. Berikut ini dampak dari kerja sama ekonomi antarnegara:
3. Dampak positif
1) Meningkatkan Keuangan Negara.

13. 2) Membantu Meningkatkan Daya Saing Ekonomi.
3) Meningkatkan Investasi.
4) Memperkuat Posisi Perdagangan
4. Dampak negatif
1) Ketergantungan dengan Negara Lain.
2) Intervensi Asing Terhadap Kebijakan Ekonomi Indonesia.
3) Masuknya Tenaga Asing ke Indonesia
4) Mendorong Masyarakat Hidup Konsumtif

14. BAB III
P E N U T U P
A. Kesimpulan
Hubungan internasional merupakan suatu hubungan antar bangsa, baik antara negara
dengan negara, antara negara dengan individu/badan hukum, antara warga negara yang satu
dan warga negara yang lain. Dan merupakan kerjasama antar bangsa di dunia yang didasari
atas sikap saling menghormati dan saling menguntungkan serta bisa berdampak positif dan
negatif bagi negara tersebut.
Negara Indonesia perlu mengadakan hubungan internasional karena selain negara
Indonesia tidak dapat berdiri sendiri tanpa bantuan negara lain yaitu untuk meningkatkan
persahabatan dan kerjasama bilateral, regional, dan multilateral melalui berbagai macam
forum sesuai dengan kepentingan dan kemampuan nasional.
Hubungan internasional bertujuan untuk:
1. Memacu pertumbuhan ekonomi setiap negara.
2. Menciptakan sikap saling pengertian antarbangsa dalam membina dan menegakkan
perdamaian dunia.
3. Menciptakan keadilan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyatnya.
B. Saran
Kami berharap agar para pembaca dapat mengetahui tentang hubungan
internasional yang dilakukan Indonesia. Sehingga dapat meningkatkan rasa sadar
para pembaca untuk meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas
namun tetap berpegang pada nilai-nilai rohaniah. Sehingga kita tidak hanya
menjadi manusia yang berilmu namun juga beriman dan berakhlak mulia.

15. DAFTAR PUSTAKA
(http://hedisasrawan.blogspot.co.id/2014/01/pengertian-hubungan-
internasional.html)
(https://wayansuyadnya.wordpress.com/1-1-hubungan-internasional-pengertian-pola-
arti-penting-dan-sarananya/
(http://www.artikelsiana.com/2015/02/macam-macam-perjanjian-internasional.html)
(https://wayansuyadnya.wordpress.com/1-1-hubungan-internasional-pengertian-pola-
arti-penting-dan-sarananya/)