Penyusunan RKA

2. Jl. Sultan Mansyur 386 RT.05 RW.02 Bukit
Lama Palembang

7. OUTLINE BAHANAJAR
PENYUSUNAN RKA PELAYANAN PUBLIK
PRAKTEK
PENYUSUNAN RKA
V
IV
III
I
II
PENYUSUNAN
RKA
1. Pentingnya Penyusunan RKA
2. Mekanisme Penyusunan RKA
3. Format/Bentuk RKA
KONSEP
RENCANA KERJA
ANGGARAN
Pengertian dan Istilah
PENDAHULUAN
1. Latar Belakang
2. Tujuan dan Manfaat
LANDASAN HUKUM
Peraturan
Perundang-Undangan
Pembuatan RKA APBN
dan APBD

8. LATAR BELAKANG
SISTEMATIKAPENYAJIAN
PENGERTIAN DAN ISTILAH
DASAR HUKUM
PENYUSUNAN RENCANA KERJA
DAN ANGGARAN
PRAKTEK PENYUSUNAN RKA

9. LATAR BELAKANG PENYUSUNAN RKA
01 PENGANGGARAN
01 DOKUMEN
Rencana Kerja dan Anggaran
Kementerian
Negara/Lembaga (RKA-K/L-
SKPD) merupakan dokumen
penganggaran yang wajib
disusun oleh Menteri/
Pimpinan Lembaga /Kepala
SKPD selaku Pengguna
Anggaran atas Bagian
Anggaran yang dikuasainya
02 RANCANGAN
APBD/APBN
Penyusunan RKA-K/L-
SKPD merupakan
bagian dari penyusunan
Rancangan Anggaran
Pendapatan dan Belanja
Negara (RAPBN) dan
Daerah (APBD) yang
dilakukan setiap tahun
03 PAGU
ANGGARAN
Penyusunan RKA-K/L-SKPD
dilakukan berdasarkan Pagu
Anggaran K/L –SKPD yang
ditetapkan oleh Menteri
Keuangan /Gubernur. Pagu
Anggaran K/L-SKPD
disampaikan oleh Menteri
Keuangan/Gubernur kepada
setiap K/L.-SKPD

10.  Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) adalah RPJMN merupakan penjabaran dari visi, misi dan
program Presiden yang penyusunannya berpedoman pada RPJPN, yang memuat strategi pembangunan Nasional, kebijakan
umum, program Kementerian/Lembaga dan lintas Kementerian/Lembaga, kewilayahan dan lintas kewilayahan, serta
kerangka ekonomi makro yang mencangkup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal
dalam rencana kerja yang berupa kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif
 Rencana Strategis (Renstra) adalah dokumen perencanaan K/L untuk periode 5 (lima) tahun, yang memuat tujuan, sasaran,
program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan
Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap K/L, yang disusun berpedoman kepada RPJMN dan bersifat
indikatif
 Rencana Kerja Pemerintah (RKP) adalah rencana pembangunan tahunan nasional, yang memuat prioritas pembangunan
nasional, rancangan kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah
kebijakan fiskal, serta program kementerian/lembaga, lintas kementerian/lembaga kewilayahan dalam bentuk kerangka
regulasi dan pendanaan yang bersifat indikatif. RKP merupakan pedoman bagi penyusunan APBN
 Rencana Kerja Anggaran (RKA) adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana
belanja program dan kegiatan SKPD dan K/L serta rencana pembiayaan serta prakiraan maju untuk tahun berikutnya
 Kebijakan Umum Anggaran (KUA) adalah dokumen yang disampaikan oleh Eksekutif kepada Legislatif untuk dibahas dan
disepakati, yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk
periode 1 (satu) tahun
 Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) adalah dokumen yang disampaikan oleh Eksekutif kepada Legislatif untuk
dibahas dan disepakati, yang merupakan rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan
kepada K/L untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-K/L
 APBN, adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan
pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat
PENGERTIAN dan ISTILAH APBN

11.  Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima)
tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah, yang berisi penjabaran dari visi, misi,
dan program Kepala Daerah terpilih
 Rencana Strategis (Renstra) adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah (SKPD) untuk periode 5 (lima) tahun, yang
memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib
dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap SKPD, yang disusun berpedoman kepada
RPJMD dan bersifat indikatif
 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang
merupakan penjabaran dari RPJMD dan ditetapkan melalui Peraturan Gubernur. RKPD disusun untuk menjamin keterkaitan
dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.
 Rencana Kerja (Renja) adalah perencanaan yang disusun oleh Perangkat Daerah (SKPD) dengan berpedoman pada RKPD dan
untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator
kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap SKPD, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat
Daerah dan RKPD
 Kebijakan Umum APBD (KUA) adalah dokumen yang disampaikan oleh Eksekutif kepada Legislatif untuk dibahas dan
disepakati, yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk
periode 1 (satu) tahun
 Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) adalah dokumen yang disampaikan oleh Eksekutif kepada Legislatif untuk
dibahas dan disepakati, yang merupakan rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan
kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD
 Rencana Kerja dan Anggaran SKPD (RKA-SKPD) adalah dokumen perencanaan dan pengangggaran yang berisi rencana
pendapatan dan rencana belanja program dan kegiatan SKPD sebagai dasar penyusunan APBD
 APBD, adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah
PENGERTIAN dan ISTILAH APBD

12. • Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 31 ayat (4), dan Pasal 33 ayat (1), ayat (2), ayat (3),
dan ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
• Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
• Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
• Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2OI4 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
• Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
• Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 Penyusunan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;
• Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran
Pembangunan Nasional;
• Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan KeuanganDaerah;
• Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
• Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan RakyatDaerah;
• Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
• Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi RPJPD dan RPJMD, Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD;
DASAR HUKUM APBN danAPBD

13. Jangka
Waktu
DOKUMENPERENCANAAN
Pemerintah
Pusat
Pemerintah
Daerah

14. PENDEKATAN
POLITIK
Pemilihan
Presiden/Kepala
Daerah menghasilkan
rencana
pembangunan hasil
proses politik,
khususnya penjabaran
visi dan misi dalam
RPJMN/RPJMD
PROSES
TEKNOKRATIS
Menggunakan
metode dan
kerangka berpikir
ilmiah oleh
lembaga atau
satuan kerja yang
secara fungsional
bertugas untuk
itu
PARTISIPATIF
Dilaksanakan
dengan melibatkan
seluruh
stakeholders antara
lain melalui
MUSRENBANG
PROSES
TOP DOWN dan
BOTTOM-UP
Dilaksanakan
menurut
jenjang
pemerintahan
PROSESPERENCANAAN

15.  bahwa setiap kegiatan Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Daerah harus didahului dengan perencanaan yang baik, dan
dalam pelaksanaan kegiatan tersebut terdapat anggaran yang
dibutuhkan;
 bahwa kegiatan yang kita lakukan ini, diikuti dengan anggaran
yang semuanya inline dengan tujuan Pembangunan Nasional
dan Pembangunan Daerah;
 bahwa anggaran yang disusun harus mengacu kepada
Program Prioritas Nasional, Program Prioritas Kementerian/
Lembaga, RPJMD, Kegiatan Strategis Daerah dan Program
Prioritas Perangkat Daerah.
PENTINGNYA PENYUSUNAN RENCANA KERJA danANGGARAN

16. Urusan
Organisasi
1.05 Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat 10501000
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (0.09.05.00.0000.000)
1.05.01 Program Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
1.05.01.018 Pengawasan Pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor
Masyarakat Januari-Desember
Provinsi DKI Jakarta APBD
Program
Kegiatan
Sasaran
Waktu Pelaksanaan
Lokasi Kegiatan
Sumber Dana
lndikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
lndikator
I Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja
I
Capaian Program I
I
Masukan
I
Dana yang dibutuhkan
491,695,120
Rupiah
Keluaran JJumlah titik lokasi pengamanan 10 Titik
I
Hasil
]I I I
Rincian Anggaran Belanja Langsung
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Rincian Perhitungan
Kode Rekening Uraian Jumlah
Volume I Satuan
I Harga
I PPN
5 Belanja Daerah 491,695,120
5.2 Belanja Langsung 491,695,120
5.2.2 Belanja Barang DanJasa 338,400,000
5.2.2.11 Belanja Makanan Dan Minuman 338,400,000
5.2.2.11.04 Belanja Makanan Dan Minuman Peserta/petugas/panitia 338,400,000
Makan Rapat/Bimbingan Teknis/dan atau Kegiatan Sejenis
150 Orang x 4 Kegiatan x 12 Bulan I Orang/kali I
47ooo 1 0 338,400,000
5.2.3 Belanja Modal 153,295,120
5.2.3.04 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Tidak Bermotor 153,295,120
5.2.3.04.04 Belanja Modal Pengadaan Sepeda 153,295,120
Sepeda
40 Unit I Buah I 34839801 13935920 153,295,120
Grand Total 491,695,120
Jakarta, 04- 01 -2019
Rencana Penarikan Dana Per Triwulan Disahkan di :JAKARTA
: 104/DPA/2018
31 Desember
. 2018
Rp. 237.895.120,00
Rp. 84.600.000,00
Nomor
Tanggal
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan Ill
Triwulan IV
Mengesahkan :
Total Rp. 491.695.120,00
ttd ..
Yani Wahyu Purwoko AP.M.Si
H. Edi Sumantri, SE,M.Si
NIP 196409191984011001
P
Rp. DOKU84M.6E0N0.000,00
PELAKSA
Rp. NAA8N4.600.000,00
ANGGAR
AN
SATUAN
KERJA
PERANGK AT
DAERAH
SKPD
NOMKORaDlPAa-tuan Polisi Pamong FPraja
O
R
M
U
L
N M V - I
R
D
P
Pembina Tk. I(IVA/b)
197302241993111-001
S
K
5
1. 11 oo 11 11 o1 11 11
Pejabat Pengelo0la Keuaongan D01aeraha 5 2
CONTOH FORMAT RENCANA KERJA ANGGARAN
APBN APBD

22. Forward
Estimate
Alokasi Anggaran --
Pagu Anggaran + penyesuaian* + Inisiatif Baru
* Penyesuaian terhadap perkembangan asumsi makro dan/atau kebijakan
Baseline New Initiative Review Baseline
ReviewBaseline NewInitiative
Penyesuaian ReviewBaseline
New Initiative
Penyesuaian
Hasil
Pembahasan
DPR
Pagu
Anggaran
Pagu
Indikatif
Pagu Indikatif --
Reviu KPJM + pengusulan Inisiatif Baru
Pagu Anggaran --
Pagu Indikatif + penyesuaian angka dasar* + Inisiatif Baru
Alokasi
Anggaran
3
proses utama dalam
penyusunan
anggaran K/L
PROSES PENYUSUNAN ANGGARANK/L

24. Reviu dan penelitian RKA dilakukan melalui
verifikasi atas kelengkapan dan kebenaran
dokumen yang dipersyaratkan serta
kepatuhan dalam penerapan kaidah-kaidah
perencanaan dan penganggaran
4
Reviu RKA oleh APIP (Aparat
Pengendalian Internal Pemerintah)
Penyusunan RKA
sebagai Masukan
Penyusunan APBN/D
Penelitian RKA-
K/L
1
3
2
Proses perencanaan dan
penganggaran, dilaksanakan sesuai
ketentuan yang berlaku dengan
tahapan yang meliputi : Penyusunan
Renja; Penyusunan RKA;
Penyusunan rancangan daftar isian
pelaksanaan anggaran (DIPA)/DPA
Penyusunan RKA
penyusunan RKA diawali dengan penetapan
arah kebijakan dan prioritas pembangunan
pada awal tahun (T-1) berdasarkan hasil
evaluasi kebijakan yang sedang dijalankan
Sebelum disampaikan ke Kementerian
Keuangan/Kementerian Dalam Negeri,
Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian
Negara/Lembaga-Perangkat Daerah (RKA-
K/L-PD) harus dilakukan penelitian oleh
Bappenas/Bappeda, untuk selanjutnya
direviu oleh Aparat Pengawasan Intern
Pemerintah Kementerian Negara/Lembaga-
Perangkat Daerah (APIP K/L-PD)
MEKANISMEPENYUSUNANRENCANAKERJAANGGARAN

25. Hal-hal yang perlu menjadi perhatian
RKA
-K/L
2.
HARUS DIALOKASIKAN
1. Pembayaran gaji dan tunkin serta operasional dan pemeliharaan kantor.
Pemeliharaan Barang Milik Negara/Daerah (BMN/D) merujuk pada hasil
penelahaan RK BMN/D dan SIMAK BMN / e-Aset;
2. Dalam rangka tusi satker/OPD;
3. Dana pendamping utk kegiatan pinjaman dan hibah luarnegeri;
4. Kegiatan lanjutan yang bersifat tahun jamak;
5. Mendukung pro-Prioritas Nasional (PN) / Kegiatan StrategisDaerah (KSD);
6. Sesuai peraturan perundang-undangan
DIBATASI
1. Penyelenggaraan rapat,rapat dinas,seminar, pertemuan lokakarya dst. Lakukan
untuk kegiatan yang sangat penting dan sederhana;
2. Pembangunan gedung baru dengan pengecualian yang bersifat layanan publik
3. Pengadaan kendaraan bermotor; mengutamakan produk dalam negeri

26. PRAKTEK
PenyusunanRKA PELAYANANPUBLIK?

27. Siklus APBD
merupakan masa atau periode waktu pengelolaan
keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran
terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31
Desember. terdiri dari:
1. Perencanaan APBD;
2. Pelaksanaan APBD
3. Penatausahaan APBD;
4. Pertanggungjawaban APBD;
5. Pemeriksaan APBD

28. KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 29 TAHUN 2002
TENTANG PEDOMAN PENGURUSAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN
PENGAWASAN KEUANGAN DAERAH SERTA TATA CARA PENYUSUNAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH, PELAKSANAAN TATA
USAHA KEUANGAN DAERAH DAN PENYUSUNAN PERHITUNGAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
Tahun anggaran waktu itu dimalai tanggl 1 April s.d 31 Maret
Dan struktur anggaran juga masih menganut berimbang dan dinamis
Barulah dengan dikeluarkannya Permendagri 13 tahun 2006 stuktur
anggaran menjadi surplus dan defisit angaran

29. PENDAPATAN DAERAH
1. Pendapatan Asli Daerah
a. Pajak Daerah
b. Retribusi Daerah
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang
dipisahkan
d. Lain-lain PAD yang Sah
2. Pendapatan Transfer
a. Transfer Pemerintah Pusat
1) Dana Perimbangan
a) Dana Transfer Umum
(1) DBH (Pajak, SDA)
(2) DAU
b) Dana Transfer Khusus
(1) DAK Fisik
(2) DAK Non Fisik
2) Dana Insentif Daerah
3) Dana Otonomi Khusus
4) Dana Keistimewaan
5) Dana Desa
b. Transfer Antar Daerah
1) Pendapatan Bagi Hasil
2) Bantuan Keuangan
3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
a. Hibah
b. Dana Darurat
c. Lain-lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
PENDAPATAN DAERAH
1. Pendapatan Asli Daerah
a. Pajak Daerah
b. Retribusi Daerah
c Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah
yang dipisahkan
d. Lain-lain PAD yang Sah
2. Dana Perimbangan
a. Dana Bagi Hasil
b. Dana Alokasi Umum
c. Dana Alokasi Khusus
3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
a. Hibah
b. Dana Darurat
c. Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi kepada
Kabupaten/Kota
d. Dana Penyesuan dan Otsus
e.
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Daerah Lainnya

30. Kesehatan fiskal Pengelolaan Keuangan Daerah
Kesejahteraan
Pelayanan dasar publik bidang pendidikan
Pelayanan dasar publik bidang kesehatan
Pelayanan dasar publik bidang infrastruktur
Kemudahan berusaha
Penyelenggaraan pemerintahan
perencanaan
SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Inovasi Pelayanan Publik
Pengelolaan Sampah
DID Pada 2020, pemerintah menganggarkan Rp 15 triliun, naik 50
persen dibandingkan tahun lalu, yakni Rp 10 T

31. PENDAPATAN
DAERAH
 Perda Pajak/Retribusi berpedoman pada UU
No. 28/2009 dan PP No. 97/2012 ttg
Retribusi Lalu Lintas dan Perpanjangan Izin
Mempekerjakan Orang Asing
 Penetapan target pajak/retribusi daerah
didasarkan potensi dan perkiraan
pertumbuhan ekonomi di Daerah
 Larangan bagi Pemda yang melakukan pungutan yang
meyebabkan ekonomi biaya tinggi, menghambat lalu-
lintas barang/jasa dan ekspor/impor [program strategis
nasional]
 Mengoptimalkan pemanfataan BMD dalam
bentuk sewa, BGS/BSG, Kerjasama
Pemanfaatan [KSP] dan Kerjasama Penyediaan
Infrastruktur [KSPI]
 DAU, DAK, DBH-SDA, DID dan Dana Desa yang
diangggarkan sesuai yang ditetapkan dalam
Perpres ttg Rincian APBN TA 2020 atau informasi
resmi yang dipublikasikan dalam portal Kemenkeu
 Pendapatan Hibah Dana BOS untuk Satuan
Pendidikan Negeri di Kabupaten/Kota dianggarkan
pada SKPKD
1
2
3
4
5
6

32. BELANJA DAERAH
1. Belanja Tidak Langsung
a. Belanja Pegawai
b. Belanja Bunga
c. Belanja Subsidi
d. Belanja Hibah
e. Belanja Sosial
f. Belanja Bagi Hasil
g Belanja Bantuan Keuangan
h. Belanja Tidak Terduga
2. Belanja Langsung
a. Belanja Pegawai
b. Belanja Barang dan Jasa
c. Belanja Modal
BELANJA DAERAH
1. Belanja Operasi
a. Belanja Pegawai
b. Belanja Barang dan Jasa
c. Belanja Bunga
d. Belanja Subsidi
e. Belanja Hibah
f. Belanja Bantuan Sosial
2. Belanja Modal
a. Belanja Tanah
b. Belanja Peralatan dan Mesin
c. Belanja Bangunan dan Gedung
d. Belanja Jalan
e. Belanja Aset Tetap Lainnya
3. Belanja Tidak Terduga
4. Belanja Transfer
a. Belanja Bagi Hasil
b. Belanja Bantuan Keuangan

33. BELANJA
DAERAH  Harus mendukung prioritas pembangunan nasional,
karena itu APBD harus lebih fokus terhadap
kegiatan produktif, memiliki manfaat peningkatan
kualitas SDM, pelayanan publik, dan pertumbuhan
ekonomi daerah
 Diprioritaskan untuk mendanai
urusan pemerintahan wajib terkait
pelayanan dasar yang ditetapkan
dengan SPM
 Penganggaran belanja hibah dan bansos mempedomani
Perkada yang mengatur tata cara penganggaran,
pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban
dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi hibah dan
bantuan sosial
 Penganggaran tambahan penghasilan
kepada pegawai ASN memperhatikan
kemampuan keuangan daerah dan
memperoleh persetujuan DPRD
 Pemerintah kabupaten/kota menganggarkan belanja
bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada
pemerintah desa paling sedikit 10% (sepuluh persen)
dari rencana pendapatan pajak daerah dan retribusi
daerah kabupaten/kota pada TA 2020
 Penganggaran belanja tidak terduga dilakukan secara
rasional dengan mempertimbangkan realisasi TA 2019
dan kemungkinan adanya kegiatan-kegiatan yang
sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, di luar kendali
dan pengaruh pemerintah daerah, serta amanat
peraturan perundang-undangan
2
1
4
3
6
5

34. PEMBIAYAAN
1. Penerimaan Pembiayaan
a. SiLPA
b. Pencairan Dana Cadangan
c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang
Dipisahkan
d. Penerimaan Pinjaman Daerah
e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman
Daerah
f. Penerimaan Piutang Daerah
2. Pengeluaran Pembiayaan
a. Pembentukan Dana Cadangan
b.
Penanaman Modal (Investasi)
Pemerintah Daerah
c. Pembayaran Pokok Utang
d. Pemberian Pinjaman Daerah
PEMBIAYAAN
1. Penerimaan Pembiayaan
a. SiLPA
b. Pencairan Dana Cadangan
c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang
Dipisahkan
d. Penerimaan Pinjaman Daerah
e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman
Daerah
f. Penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan
2. Pengeluaran Pembiayaan
a.
Pembayaran Cicilan Pokok
Utang yang Jatuh Tempo
b. Penyertaan Modal Daerah
c. Pembentukan Dana Cadangan
d. Pemberian Pinjaman Daerah
e. Pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan

35. PEMBIAYAAN
DAERAH
 Pemerintah Daerah dapat melakukan
pinjaman daerah berdasarkan PP No. 56/
2018 tentang Pinjaman Daerah
 Penetapan anggaran penerimaan pembiayaan
yang bersumber dari pencairan dana cadangan,
waktu pencairan dan besarannya sesuai Perda
tentang pembentukandana cadangan
 Pemda dapat menyediakan alokasi anggaran guna
pelaksanaan kebijakan pemerintah untuk
menyalurkan KUR sesuai Permenko Bidang Ekonomi
No 11/ 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit
Usaha Rakyat.
 Pemda harus menyusun analisis investasi
sebelum melakukan investasi mempedomani
Permendagri No. 52/2012 tentang Pedoman
Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah
 Dalam rangka pemberdayaan masyarakat,
Pemerintah Daerah dapat menganggarkan
investasi jangka panjang non permanen dalam
bentuk dana bergulir
 Pemda dapat membentuk dana cadangan yang
diprioritaskan untuk mendanai kebutuhan pembangunan
prasarana dan sarana daerah yang tidak dapat
dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran, serta dapat
digunakan untuk mendanai kebutuhan lainnya sesuai
peraturan perundang-undangan
2
1
4
3
6
5

36. 36

37. A.Pendapatan Asli Daerah:
1. Hasil Pajak Daerah
2. Hasil Retribusi Derah
3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
4. Lain-lain PAD yang sah
B.Dana Perimbangan :
1. Dana Bagi Hasil
2. Dana Alokasi Umum
3. Dana Alokasi Khusus
C.Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah :
1. Dana Darurat dari Pemerintah
2. Hibah
3. Bantuan Keuangan
4. Bagi hasil dari Provinsi
STRUKTUR PENDAPATAN

38. STRUKTUR BELANJA
A. Belanja Administrasi Umum
- Belanja Pegawai/Personalia
- Belanja Barang dan Jasa
- Belanja Perjalanan Dinas
- Belanja Pemeliharaan
B. Belanja Operasi dan Pemeliharaan
- Belanja Pegawai/Personalia
- Belanja Barang dan Jasa
- Belanja Perjalanan Dinas
- Belanja Pemeliharaan
C. Belanja Modal
1. Aparatur Daerah

39. A. Belanja Administrasi Umum
- Belanja Pegawai/Personalia
- Belanja Barang dan Jasa
- Belanja Perjalanan Dinas
- Belanja Pemeliharaan
B. Belanja Operasi dan Pemeliharaan
- Belanja Pegawai/Personalia
- Belanja Barang dan Jasa
- Belanja Perjalanan Dinas
- Belanja Pemeliharaan
C. Belanja Modal
2. Pelayanan Publik
3. Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan
4. Belanja Tidak Terduga

40. STRUKTUR PEMBIAYAAN
1.Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu
2.Transfer dari Rekening Dana Cadangan
3.Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan
4.Penerimaan Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah
5.Penerimaan Piutang Daerah
A.Penerimaan Pembiayaan:
B.Pengeluaran Pembiayaan:
1.Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo
2.Pembelian kembali obligasi daerah
3.Penyertaan modal (investasi) daerah
4.Pemberian piutang daerah
5.Transfer ke rekening dana cadangan

42. PKD
PP 12/2019
PP 12/2019
QANUN
PENGANTI
PERMENDAGRI
13/2006
UU 23/2014
UU 17/2003
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH
Perbub /Perwal Pedoman
Pengelolaan Keuda (sisdur)
UU 23/2014 &
Perubahannya
UU 1/2004
UU 15/2004
PP 71/2010
PERDA Pokok2 PKD
Menunggu Pengganti
Permen 13/2006
Pasal 330- UU 23/2014
“Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan,
pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan,
pengawasan dan pertanggungjawaban
keuangan Daerah diatur dengan peraturan
pemerintah”

43. Perencanaan dan penganggaran APBD Tahun Anggaran 2020 yang telah dilakukan
prosesnya sebelum Peraturan Menteri ini mulai belaku, tetap menggunakan struktur
perencanaan dan penganggaran APBD sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun
Anggaran 2019

44. PERSETUJUAN BERSAMA
ALUR PEMBENTUKAN PERDA
Perencanaan
Disusun untuk jangka 1
tahun
Pengundangan
Diundangkan dalam Lembaran Daerah oleh
Sekda
Pembahasan
Melalui Tingkatan Pembicaraan
Bersama
Penyusunan
Berpedoman pd Peraturan
Perundang-undangan
Khusus untuk Raperda : RPJP, RPJMD, APBD, Perubahan APBD, Pertanggung
Jawaban Pelaksanaan APBD, Pajak Daerah, Retribusi Daerah & Tata Ruang
yang disetujui Bersama Bupati/Walikota dalam Rapat Paripurna dapat
diundangkan setelah di evaluasi Gubernur
Penetapan
Bupati/Walikota ttd Perda setelah dapat
Register dari Gubernur

45. PEMBAHASAN RANPERDA
PEMBICARAAN TINGKAT I
PEMANDANGAN
UMUM FRAKSI
PENJELASAN
BUPATI/WALIKOT
A DLM
PARIPURNA
TENTANG ISI
RAPERDA
TANGGAPAN
BUPATI/WALIKOT
A ATAS
PEMANDANGAN
UMUM FRAKSI
PEMBAHASAN DALAM
KOMISI, PANSUS DENGAN
BUPATI/WALIKOTA ATAU
PEJABAT YANG DITUNJUK
• Dilakukan oleh DPRD bersama Bupati/Walikota untuk mendapat Persetujuan Bersama
• Pembahasan bersama dilakukan melalui Tingkat Pembicaraan
• Inisiatif Bupati/Walikota, Pembicaraan Tingkat I

46. PEMBICARAAN TINGKAT II
BILA TIDAK ADA
KESEPAKATAN
DILAKUKAN VOTING
PENDAPAT AKHIR
BUPATI/WALI
KOTA
Bila tidak
memperoleh
persetujuan
bersama, tidak
boleh diaju kan lagi
dalam persidangan
masa itu.
1 2 3 4
PENGAMBILAN
KEPUTUSAN
DALAM RAPAT
PARIPURNA
• Pengambilan Keputusan dalam Rapat Paripurna
1. Laporan Pimp Komisi/Gab Komisi/Pimp Pansus ttg proses pembahasan.
2. Pendapat Fraksi/Kata Akhir Fraksi.
3. Hasil pembahasan ; dan
4. Permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh Pimp. Rapat.

47. PERTANGGUNG JAWABAN BUPATI/WALIKOTA
Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014
BUPATI/
WALIKOTA
PEMERINTAH PUSAT
MASYARAKAT
PENGAWASAN DPRD
Keterangan : LPPD = Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
LKPJ = Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban
RINGKASAN LPPD
(Pasal 72)
LKPJ KEPADA DPRD
(Pasal 69 & Pasal 71)
LPPD
(Pasal 69 & Pasal 70)

48. LKPJ BUPATI/WALIKOTA
(Pasal 71 UU No 23 Tahun 2014)
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan
oleh Pemerintah Daerah.
LKPJ memuat hasil
kepada DPRD yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun
paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
Bupati/Walikota menyampaikan LKPJ
dibahas oleh DPRD untuk rekomendasi per-baikan
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
LKPJ kepada DPRD

49. BILA BUPATI/WALIKOTA
TIDAK MENYAMPAIKAN LKPJ
Dalam hal Bupati/Walikota tidak melaksanakan kewajiban
menyampaikan LKPJ, DPRD dapat menggunakan hak interpelasi
kepada Bupati/ Walikota.
Apabila penjelasan Bupati/Walikota terhadap penggunaan
hak interpelasi tidak diterima, DPRD melaporkan
Bupati/Walikota kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah
Pusat.
Berdasarkan laporan dari DPRD , Gubernur se-bagai wakil
Pemerintah Pusat, memberikan sanksi teguran tertulis kepada
Bupati/Walikota.

50. KERJA SAMA DAERAH
Pasal 363 UU No 23 Tahun 2014
1
Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, Daerah dapat
mengadakan kerja sama yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan
efektifitas pelayanan publik serta saling menguntungkan.
2
Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan
oleh Daerah dengan :
a. Daerah lain;
b. Pihak ketiga; dan/atau
c. Lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri sesuai dengan ketentuan
peraturan perundangan
3
Kerja sama dengan Daerah lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf a dikategorikan menjadi kerja sama wajib dan kerja sama
sukarela.

51. Penyediaan layanan
publik yang lebih efisien
jika dikelola bersama
Yang memiliki
externalitas lintas
daerah
• Kerja Sama Wajib adalah kerja sama antar daerah yang berbatasan dalam
penyelenggaraan Urusan Pemerintahan :
MELIPUTI KERJA SAMA:
Penyediaan Air Bersih
Transportasi
Daerah Aliran Sungai
Infrasturktur
Pariwisata
Tata Ruang
KERJA SAMA WAJIB

52. KRITERIA
• Antar Daerah Berbatasan
• Memiliki ekster-nalitas
lintas daerah
• Penyediaan layan-an publik
lebih efisien jika dikelola
bersama
LINGKUP
• Antar Daerah Prov berbatasan
• Antar Daerah Kab/Kota dan
Kab/Kota berbatasan dari prov
berbeda
• Antar Daerah Kab/Kota
berbatasan dalam wilayahnya
SANKSI JIKA TIDAK DILAKSANAKAN
PEMERINTAH PUSAT AMBIL ALIH
(Pembiayaan oleh APBD masing2 daerah )
GUBERNUR SBG WPD AMBIL ALIH
(Pembiayaan oleh APBD masing2 daerah)
• Antar Daerah Prov berbatasan
• Antar Daerah Kab/Kota dan Kab/Kota berbatasan dari prov
berbeda
• Antar Prov dan Kab/Kota dalam wilayahnya
• Antar Daerah Kab/kota dari Provinsi dalam wilayahnya
KERJA SAMA WAJIB
CONTOH OBJEK
• Kesehatan
• Pendidikan
• Sosial
• Ketenteraman dan ketertiban umum
• Lingkungan hidup
• Persampahan
• Kebakaran
• Pekerjaan umum
• Penanggulangan bencana

53. CONTOH OBJEK
• Kesehatan
• Pendidikan
• Sosial
• Ketenteraman dan
ketertiban umum
• Lingkungan hidup
• Persamapahan
• Kebakaran
• Pekerjaan umum
• Penanggulangan
bencana
KRITERIA
• Antar Daerah
Berbatasan
• Antar Daerah Tidak
Berbatasan
• Dipandang lebih efektif
dan efisien jika
dilaksankan dg bekerja
sama
• Didahului dengan
pemetaan urusan
pemerintahan
LINGKUP
• Antar Daerah Prov
berbatasan atau tidak
berbatasan
• Antar Daerah Kab/Kota dan
Kab/Kota berbatasan atau
tidak berbatasan dari prov
berbeda
• Antar Prov dan Kab/Kota
berbatasan atau tidak
berbatasan dalam
wilayahnya
KERJA SAMA SUKARELA

54. CAKUPAN KERJA SAMA PIHAK KETIGA
Kerja Sama dalam Penyediaan Pelayanan Publik
Kerja Sama dalam pengelolaan aset untuk
meningkatkan nilai tambah yg memberikan
pendapatan bagi daerah
Kerja Sama Investasi
Kerja Sama lainnya yang tidak ber- tentangan
dengan ketentuan per-aturan perundang-
undangan

55. 55
KDH DPRD
PENYELENGGARAAN URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH
• PIMPINAN DPRD
• BADAN MUSYAWARAH
• KOMISI
• BADAN ANGGARAN
• BAPEM PERDA
• BADAN KEHORMATAN
• PANSUS
SEKRETARIAT DPRD
• SEKRETARIAT DAERAH
• INSPEKTORAT
• DINAS
• BADAN
• KECAMATAN

56. 56
RPJPD
RPJMD
RKPD
APBD
KUA/PPAS • PIMPINAN DPRD
• BAMUS
• KOMISI
• BANGGAR
• BAPEM PERDA
• BADAN KEHORMATAN
• PANSUS
PROGRAM
KEGIATAN
KDH
DPRD
• SEKRETARIAT
DAERAH
• INSPKTORAT
• DINAS
• BADAN
• KECAMATAN
URUSAN
SETWAN

57. RPJPD
RPJMD
RKPD
APBD
KUA/PPAS
DPRD
PENGAWASAN OLEH DPRD
DINAS
BADAN
1. BAPPEDA
2. BPKAD
3. BKPSDM
1. SETDA
2. Inspektorat
3. Sekwan
4. Pendidikan;
5. Kesehatan;
6. Kominfo;
7. Ketahanan Pangan
8. Koperasi, UKM, dan
Tenaga Kerja
9. Pariwisata
10.Perdagangan
11.Pertanian
12.PUPR
13.Sosial
14.Dukcapil
15.DPMD3A
16.DPMPSP
17.DPPKB
18.PERKIM
KDH
57
KOMISI A/1
KOMISI B/2
KOMISI C/3
KOMISI 4/5
Setwan

58. Perencanan dan
Penganggaran
Belanja Hibah dan
Bansos
Perizinan,
Pajak dan
Retribusi
Pengadaan
Barang dan Jasa
Jual Beli
Jabatan
Belanja
Perjalanan Dinas
1
2
3
4
5
6
AREA
RAWAN KORUPSI
Pemerintah Daerah
TjahjoKumolo,SH.

59. MASYARAKAT
SEJAHTERA
1. PUSAT (K/L) DENGAN KEBIJAKAN
SERTA APBN/POTENSI LAINNYA
3. SWASTA DENGAN SEGALA
POTENSINYA
4. AKADEMISI/
MASYARAKAT DENGAN
SEGALA POTENSINYA;
2. PEMDA DENGAN
KEOTONOMIANNYA, OPD,
APBD/ POTENSI LAINNYA
PELAKU PEMBANGUNAN

60. Sesuai Pasal 258 UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Daerah melaksanakan pembangunan
untuk peningkatan dan pemerataan:
1. Pendapatan masyarakat;
2. Kesempatan kerja;
3. Lapangan berusaha;
4. Akses dan kualitas pelayanan publik; dan
5. Daya saing Daerah.
Merupakan perwujudan dari pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang telah diserahkan ke Daerah sebagai
bagian integral dari pembangunan nasional
Pembangunan Daerah :
PEMBANGUNAN DAERAH
(Pasal 258 UU NO. 23 Tahun 2014)

61. URUSAN PEMERINTAHAN
KONKUREN
ABSOLUT
1. POLITIK LUAR NEGERI
2. PERTAHANAN
3. KEAMANAN
4. YUSTISI
5. MONETER & FISKAL
6. AGAMA
PILIHAN
(8)
WAJIB
(24)
Dibagi
berdasarkan
kriteria Eksternalitas,
Akuntabilitas dan Efisiensi
URUSAN PEMERINTAHAN
UMUM
YAN DASAR (6) NON YAN DASAR (18)
S P M N S P K
1. PENDIDIKAN
2. KESEHATAN
3. PU DAN PR
4. PERUMAHAN RAKYAT DAN KAW
PERMUKIMAN
5. TRAMTIBUM & LINMAS
6. SOSIAL
Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana
pembangunan Daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem
perencanaan pembangunan nasional.
PASAL 260
UU 23/2014

62. Wajib Pelayanan Dasar
6 URUSAN:
1. Pendidikan
2. Kesehatan
3. Pekerjaan umum dan penataan
ruang
4. Perumahan Rakyat dan
Kawasan Permukiman
5. Ketenteraman, Ketertiban
Umum, dan Pelindungan
Masyarakat
6. Sosial
Wajib Non Pelayanan Dasar
18 URUSAN:
1. Tenaga kerja
2. Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak
3. Pangan
4. Pertanahan
5. Lingkungan hidup
6. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
7. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
9. Perhubungan
10. Komunikasi & Informatika
11. Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
12. Penanaman modal
13. Kepemudaan dan Olah Raga
14. Statistik
15. Persandian
16. Kebudayaan
17. Perpustakaan
18. Kearsipan
Pilihan
8 URUSAN:
1. Kelautan dan perikanan
2. Pariwisata
3. Pertanian
4. Kehutanan
5. Energi dan Sumber Daya Mineral
6. Perdagangan
7. Perindustrian; dan
8. Transmigrasi.
URUSAN PEMERINTAHAN KONKUREN
KEWENANGAN DAERAH
(Pasal 11 UU 23 Tahun 2014)
24 Wajib

63. Urusan Pemerintahan Umum
63
1. Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka
memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan UUD 1945, pelestarian Bhinneka
Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan NKRI
2. Pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa.
3. Pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan
lainnya guna mewujudkan stabilitas kemanan lokal, regional, dan nasional.
4. Penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Koordinasi pelaksanaan tugas antarinstansi pemerintahan yang ada di wilayah daerah
provinsi dan daerah kabupaten/kota untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul
dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan,
keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman daerah sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila.
7. Pelaksanaan semua urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah
dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal.

64. UU 17/2003 UU 1/2004 UU 15/2004
UU 25/2004 UU 33/2004
PP PP PP
PERMENDAGRI 13/2006
Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah
PP 58/2005:
Pengelolaan Keuda
(Omnibus Regulation)
UU 32/2004
DASAR HUKUM
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Pasal 182 & Pasal 194 UU
32/2004
Pasal 69 & Pasal 86 UU
33/2004
Pasal 155 PP 58 /2005
Perda Pokok-Pokok ttg
Pengelolaan Keu Daerah
Perkada ttg Sistem
& Prosedur Pengelolaan Keuda
Pasal 330 Permendagri 13/2006
Kandungan lokal berdasarkan
kesepakatan bersama yg tidak
bertentangan dng peraturan perUUan
SE ttg Pedoman Penyusunan
RKA - SKPD
1
Pasal 151 Ayat 1 PP 58/2005
Permendagri 59/2007 Permendagri
21/2011
UU 23/2014
REVISI
REVISI
REVISI
Pasal 330- UU 23/2014
“Ketentuan lebih lanjut mengenai
penyusunan, pelaksanaan,
penatausahaan, pelaporan,
pengawasan dan
pertanggungjawaban keuangan
Daerah diatur dengan peraturan
pemerintah”
REVISI
Pembangunan Daerah merupakan
perwujudan dari pelaksanaan Urusan
Pemerintahan yang telah diserahkan ke
Daerah sebagai bagian integral dari
pembangunan nasional
Pasal 258 UU 23/2014

65. DASAR HUKUM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN
UU No. 25/2004 UU No. 32/2004
PP No. 8/2008
Permendagri No.
54/2010
UU No. 17/2003 UU No. 1/2004 UU No. 33/2004
PP No. 58/2005
Permendagri No.
13/2006
Permendagri No.
59/2007
PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN TERPADU
PERENCANAAN PENGANGGARAN
Permendagri No.
21/2011
PMDN 86/17
UU 23/2014
PP No. 12/2019

66. SIKLUS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Perencanaan Pelaksanaan Penatausahaan Pertgjwban Pemeriksaan
RPJMD RKPD
KUA PPAS
Nota
Kesepakatan
Pedoman
Penyusunan
RKA-SKPD o/ KDH
RKA-SKPD
RAPBD
Evaluasi Raperda APBD
oleh Gubernur/
Mendagri
Rancangan
DPA-SKPD
DPA-SKPD
Verifikasi
Laporan Realisasi
Semester Pertama
prognosis
R P-APBD
Penatausahaan
Belanja
• Penerbitan SPM-UP, SPM-GU, SPM-TU
dan SPM-LS oleh Kepala SKPD
• Penerbitan SP2D oleh PPKD
Penatausahaan
Pendapatan
Kekayaan dan
Kewajiban daerah
• Kas Umum
• Piutang
• Investasi
• Barang
• Dana Cadangan
• Utang
Akuntansi
Keuangan Daerah
Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah
• LRA , LPSAL
• LO, Neraca, LPE
• Lap. Arus Kas
• CaLK
Laporan Keuangan diperiksa oleh
BPK
Raperda PJ Pel APBD
Perda APBD
• Bendahara penerimaan wajib
menyetor penerimaannya ke rekening
kas umum daerah selambat-lambatnya
1 hari kerja
Penatausahaan
Pembiayaan
• Dilakukan oleh PPKD
Pelaksanaan APBD
Pendapatan
Belanja
Pembiayaan
Disusun dan disajikan
Sesuai SAP
Persetujuan Bersama
(KDH + DPRD)
Evaluasi o/
Gubernur/MDN 15 hari
7 hari penyesuaian o/
Pemda
Perda PJ Pel APBD
Evaluasi
R P-APBD
Oleh
Gbrnr/MDN
Perda P-APBD
setelah 3 hari
PEDUM APBD
o/ MDN

67. • Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
• Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL)
• Laporan Operasional (LO)
• Laporan Perubahan Ekuitas
• Neraca
• Laporan Arus Kas
• Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

68. PENETAPAN
Perda APBD oleh
Bupati/Walikota
11
04
RKPD
disusun oleh
Bupati/Walikota
RENJA SKPD disusun
masing-masing SKPD
03
RENSTRA SKPD disusun
masing-masing SKPD
02
RAPERDA APBD
dibahas Bupati/
Walikota & DPRD
08
RKA-SKPD
disusun masing-masing
SKPD
07 06
PPAS (Prioritas Plafon Anggaran
Sementara)
dibahas Bupati/
Walikota & DPRD
05
KUA
(Kebijakan Umum APBD)
dibahas Bupati/
Walikota & DPRD
01
RPJMD 5 Tahun Disusun
Bupati/Walikota Terlantik
Berdasarkan Visi & Misi Pencalonan
10
PENYEMPURNAAN
Raperda APBD dibahas
Bupati/Walikota & DPRD
ALUR PENYUSUNAN
HINGGA PERTANGGUNG JAWABAN PERDA APBD
DPA-SKPD
disusun masing-masing
SKPD
12
EVALUASI
Raperda APBD
Oleh Gubernur
09

69. 16
RAPERDA APBD
PERUBAHAN dibahas
Bupati/
Walikota & DPRD
69
ALUR PENYUSUNAN
HINGGA PERTANGGUNG JAWABAN PERDA APBD
15
PPASP (Prioritas Plafon Anggaran
Sementara)
Perubahan dibahas
Bupati/Walikota & DPRD
PENETAPAN
Perda APBD Perubahan
oleh Bupati/Walikota
19
DPA-SKPD
disusun masing-masing
SKPD
20
RAPERDA PERTANGGUNG JAWABAN APBD
dibahas Bupati/Walikota & DPRD
22
21
LHP BPK - RI disampaikan
kepada DPRD
EVALUASI RAPERDA
PERTANGGUNGJAWABAN APBD Oleh
Gubernur
23
PENYEMPURNAAN
Raperda Pertanggung jawaban APBD
Dibahas Bupati/Walikota & DPRD
24
PENETAPAN
Perda Pertanggung Jawaban APBD oleh
Bupati/Walikota
25
KUPA (Kebijakan Umum
Perubahan APBD)
dibahas Bupati/
Walikota & DPRD
14
13
LAPORAN REALISASI
Smt 1 & Prognosis Smt 2 dibahas
Bupati/
Walikota & DPRD
PENYEMPURNAAN
Raperda APBD Perubahan -
dibahas
Bupati/Walikota & DPRD
18
EVALUASI
Raperda Perubahan APBD
Oleh Gubernur
17

70. RPJM Daerah
RPJP Daerah RKP Daerah
Renstra SKPD Renja - SKPD
RAPBD
RKA - SKPD
APBD
Rincian APBD
Pedoman
Pedoman
Dijabarkan
Pedoman
Pedoman
Diacu
UU 25 /2004 SISTIM PERENCANAAN PEMBANGUNAN
NASIONAL
UU 17/2003 KEUANGAN NEGARA
KUA PPAS
Pedoman
BAPPEDA TAPD PPKD
PROSES PLANNING & BUDGETTING

71. c
PROGRAM
PEMBANGUNAN
DAERAH
PROGRAM
PEMBANGUNAN
DAERAH
PROGRAM
PEMBANGUNAN
DAERAH
PROGRAM
PEMBANGUNAN
DAERAH
PROGRAM
PEMBANGUNAN
DAERAH
THN 1 THN 2 THN 3 THN 4 THN 5
RKPD
TA 3
RPJMD – TUJUAN DAN SASARAN
KUA PPAS
PERDA APBD
PERKADA
PENJABARAN APBD
PERDA
P-APBD
PERKADA
PENJABARAN P-
APBD
LKPJ
LKPD
LPPD
ILPPD
KETERKAITAN DOKUMEN PERENCANAAN – PENGANGGARAN
DAN PERTANGGUNGJAWABAN
1
2
5
6
LAP SEMESTER
PROGNOSIS 6
BLNN
3
7
DPRD
DPRD
DPRD
DPRD
DPRD
DPRD
DPRD
DILAKUKAN PENILAIAN TERHADAP
KONSISTENSI PERENCANAAN –
PENGANGGARAN DAN PELAKSANAAN
DPRD
4

72. BUPATI/
WALIKOTA
GUBERNUR
KORBINWAS
KORBINWAS
Sebagian Urusan
Koordinasi, Pembinaan, Pengawasan
NASIONAL
LOKAL
Psl 17 UUD 1945
Pemegang
Kekuasaan Pemerintahan
PSL 4 (1) UUD 1945
HUBUNGAN KEKUASAAN
PEMERINTAHAN PUSAT DAN DAERAH
The Ultimate Responsibility Lies
Upon The President
REGIONAL WAKIL PEMERINTAH
PUSAT
DPRD PROV
DPRD KAB/KOTA
Unsur Penyelenggara Unsur Penyelenggara
Unsur Penyelenggara Unsur Penyelenggara
Kementerian/LPNK
Tanggung jawab utama ada pada Presiden
PRESIDEN

73. KLASIFIKASI URUSAN PEMERINTAHAN
ABSOLUT
1. PERTAHANAN
2. KEAMANAN
3. AGAMA
4. YUSTISI
5. POLITIK LUAR
NEGERI
6. MONETER & FISKAL
URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
KONKUREN
PILIHAN
WAJIB
PELAYANAN
DASAR
NON PELAYAN-AN
DASAR
S P M
PRINSIP
- Dapat dilaksanakan sendiri
- Dapat didekonsentrasikan kpd instansi
vertikal/Gub sbg wakil Pemerintah Pusat
- TIdak dpt ditugas pembantu-ankan kepd
daerah otonom, karena tIidak ada
perangkat daerah yang melaksanakan
- Dibiayai dari APBN
- Pembentukan instansi vertikal di daerah
tidak memerlukan persetujuan Gubernur
seba-gai Wakil Pemerintah Pusat.
PRINSIP :
- Urusan konkuren yg menjadi kewenangan daerah :
- ASAS PELAKSANAAN:
Urusan Pemerintahan menjadi kewenang-an daerah
dilaksanakan berdasarkan asas otonomi
- ANGGARAN: APBD
- HAK DAERAH :
Mengatur & mengurus urusan yang sudah diserahkan kpd
daerah sesuai dgn aspirasi masyarakat setempat & kondisi
daerah dalam prinsip NKRI dengan berpedoman pada
NSPK
PRINSIP:
- Urusan Pemerintahan yang me-rupakan
kewenangan Presiden sebagai kepala
pemerintahan yang pelaksanaannya di daerah
dilaksana kan oleh Gubernur, Bupati/Walikota di
wilayahnya.
- ANGGARAN: dibiayai dari APBN.
- PELAKSANA :
Di daerah dilaksanakan o/ Gubernur, Bupati dan
Walikota sebagai wakil pemerintah pusat dibantu
oleh instansi vertikal.
Camat melaksanakan pelimpahan urusan
pemerintahan umum yang dilaksankan
Bupati/Walikota di tingkat kecamatan
- PERTANGGUNGJAWABAN
Gubernur bertanggung jawab kpd Presiden
melalui Mendagri & Bupati/Walikota betanggung
jawab kpd Mendagri melalui Gubernur sbg Wakil
Pemerintah Pusat.

74. 74
1. PERTAHANAN
2. KEAMANAN
3. AGAMA
4. YUSTISI
5. POLITIK LUAR NEGERI
6. MONETER & FISKAL
S P M N S P K
1. PENDIDIKAN
2. KESEHATAN
3. PU & PENATA RUANG
4. PERUMAHAN RAKYAT &
KAWASAN PEMUKIMAN
5. TRAMTIBUM & LINMAS
6. SOSIAL
PILIHAN (8)
WAJIB (24)
YAN DASAR (6) NON YAN DASAR (18)
URUSAN PEMERINTAHAN
KONKUREN
ABSOLUT URUSAN PEMERINTAHAN
UMUM
Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun
rencana pembangunan Daerah sebagai satu kesatuan
dalam sistem pe-rencanaan Pembangunan Nasional.
Pasal 260 UU 23/2014
Dibagi
berdasarkan
Kriteria
Eksternalitas,
Akuntabilitas &
Efisiensi

75. 75
URUSAN PEMERINTAHAN KONKUREN
Kewenangan Daerah
18 Urusan Wajib
1. Tenaga Kerja
2. Pemberdayaan Perempuan & Pelindungan Anak
3. Pangan
4. Pertanahan
5. Lingkungan Hidup
6. Administrasi Kependudukan & Pencatatan Sipil
7. Pemberdayaan Masyarakat & Desa
8. Pengendalian Penduduk & Keluarga Berencana
9. Perhubungan
10. Komunikasi & Informatika
11. Koperasi, Usaha Kecil, & Menengah
12. Penanaman Modal
13. Kepemudaan & Olah Raga
14. Statistik
15. Persandian
16. Kebudayaan
17. Perpustakaan
18. Kearsipan
Non Dasar
6 Urusan Wajib
1. Pendidikan
2. Kesehatan
3. Pekerjaan umum & Penataan
Ruang
4. Perumahan Rakyat &
Kawasan Permukiman
5. Ketenteraman, Tibum &
Linmas
6. Sosial
Dasar
8 Urusan Pilihan
1. Kelautan & Perikanan
2. Pariwisata
3. Pertanian
4. Kehutanan
5. Energi & Sumber Daya Mineral
6. Perdagangan
7. Perindustrian; &
8. Transmigrasi.
Pilihan

76. BELANJA LANGSUNG
BELANJA YANGDIPENGARUHI SECARA LANGSUNG OLEH ADANYA
PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD YG KONTRIBUSINYA
TERHADAP PENCAPAIAN PRESTASI KERJA DAPAT DIUKUR
BELANJA TIDAK LANGSUNG
BELANJA YANG TIDAK DIPENGARUHI SECARA LANGSUNG
OLEH ADA TIDAKNYA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD YG
KONTRIBUSINYA THD PRESTASI KERJA SULIT
DIUKUR

77. JENIS BELANJA
 Belanja pegawai, digunakan untuk menganggarkan belanja
penghasilan pimpinan dan anggota DPRD, gaji pokok dan tunjangan
kepala daerah dan wakil kepala daerah serta gaji pokok dan tunjangan
pegawai negeri sipil, tambahan penghasilan, serta honor atas
pelaksanaankegiatan.

78. 
Belanja barang dan jasa, digunakan untuk
menganggarkanbelanjabarangyangnilai manfaatnya
 Belanja
kurangdari12(duabelas)bulandan/ataupemakaian jasadalam
melaksanakanprogramdan kegiatan.
modal, digunakan untuk menganggarkan
belanja yang digunakan untuk pengeluaran yang
dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset
tetapberwujudyangmempunyai nilai manfaatnyalebih dari12 (duabelas)
bulan. Honorarium panitia dalam rangka pengadaan dan administrasi
pembelian/pembangunan untuk memperoleh aset dianggarkan dalam
belanjapegawai.
Lanjutan……..

79. NO JENIS KEGIATAN
1 Pelaksanaan Musrenbangda Tahunan dalam Rangka Penyusunan RKPD
2 Penyusunan Kebijakan Umum APBD
WAKTU
s/d Maret Periode Maret
s.d Medio
Juni
Medio Juni
Periode Medio Juni s.d
Minggu I Oktober
Minggu I Oktober
Mg I – IV November
3 Penyampaian Kebijakan Umum APBD kpd DPRD
4 Pembahasan Kebijakan Umum APBD, PPAS dgn DPRD
5 Penyusunan RKA SKPD
6 Pembahasan RKA SKPD dgn DPRD
7 Penyampaian dan Evaluasi RKA SKPD oleh Tim Anggaran Eksekutif Daerah
8 Penyusunan Raperda APBD & Raper KDH ttg Penjabaran APBD & Dok. Pendukung
9 Penyebarluasan Raperda ttg APBD kpd masyarakat
10 Pengajuan Raperda tentang APBD kpd DPRD disertai Penjelasan & Dok. Pendukung
11 Pembahasan Raperda APBD & persetujuan bersama DPRD
12 Penyusunan Raper KDH ttg Penjabaran APBD dan Rancangan DPA SKPD
13 Penyampaian Raperda APBD & Raper KDH ttg Penjabaran APBD u/ dievaluasi
14 Evaluasi Raperda APBD dan Raper KDH tentang Penjabaran APBD
15 Penyempurnaan hasil evaluasi
16 Pengesahan Raperda APBD
(3 hari)
(15 hari)
(7 hari) Minggu IV
Desember
JADWAL PENGANGGARAN

80. TAHAPAN PENYUSUNAN ANGGARAN
Tahapan perencanaan dan penganggaran sudah dilaksanakan menurut
ketentuan yang berlaku yaitu :
- RKPD
- KUA/PPAS
- SE PEDOMAN PENYUSUNAN RKA
- RKA-SKPD/RKA-PPKD
- RAPBD
- DPA-SKPD

81. Dokumen yang digunakan untuk penyusunan rencana kerja dan
anggaran SKPD yang antara lain memuat rencana program dan
kegiatan serta anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan
serta prakiraan maju untuk tahun berikutnya
adalah

82. berdasarkan
Pedoman
Penyusunan
RKA-SKPD
Kepala
SKPD
menyusun RKA-
SKPD memuat rencana pendapatan, belanja
untuk masing-masing program dan
kegiatan menurut fungsi untuk tahun
yang direncanakan, dirinci sampai
dengan rincian objek pendapatan,
belanja, dan pembiayaan, serta prakiraan
maju untuk tahun berikutnya
dokumen perencanaan dan
penganggaran yang berisi program dan
kegiatan SKPD serta anggaran yang
diperlukan untuk melaksanakannya
1. Kerangka pengeluaran jangka
menengah daerah
2. Penganggaran terpadu
3. Penganggaran berdasarkan prestasi
kerja
Pendekatan penyusunan

83. SURATEDARAN KEPALA DAERAH
Tentang
PedomanPenyusunanRKA-SKPD/RKAPPKD
(PermendagriNomor 59/2007, Pasal 89)
SE Memuat hal-hal sebagai berikut
a.prioritas pembangunan daerah dan program/
kegiatan yang terkait;
b.alokasi plafon anggaran sementara untuk setiap
program/kegiatan SKPD;
c.batas waktu penyampaian RKA-SKPD kepada PPKD;
d.dokumen sebagai lampiran surat edaran meliputi
KUA, PPAS, analisis standar belanja dan standar
satuan harga.

84. Penyusunan RKA-SKPD dengan pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah dilaksanakan
dengan menyusun prakiraan maju yang berisi perkiraan kebutuhan anggaran untuk program dan
kegiatan yang direncanakan dalam tahun anggaran berikutnya dari tahun anggaran yang
direncanakan dan merupakan implikasi kebutuhan dana untuk pelaksanaan program dan kegiatan
tersebut pada tahun berikutnya.
Penyusunan RKA-SKPD dengan pendekatan penganggaran terpadu dilakukan dengan
mengintegrasikan seluruh proses perencanaan dan penganggaran di lingkungan SKPD untuk
menghasilkan dokumen rencana kerja dan anggaran.
Penyusunan RKA-SKPD dengan pendekatan prestasi kerja dilakukan dengan memperhatikan
keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran dan hasil yang diharapkan dari kegiatan dan
program termasuk efisiensi dalam pencapaian keluaran dan hasil tersebut.

85. Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah
(RKA SKPD)
Kode Nama Formulir
RKA SKPD
Ringkasan Anggaran Pendapatan, Belanja dan
Pembiayaan Satuan Kerja Perangkat Daerah
RKA SKPD 1
RKA SKPD 2.1
RKA SKPD 2.2
RKA SKPD
2.2.1
RKA SKPD 3.1
RKA SKPD 3.2
Rincian Anggaran Pendapatan Satuan Kerja Perangkat
Daerah
Rincian Anggaran Belanja Tidak Langsung Satuan Kerja Perangkat
Daerah
Rekapitulasi Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan
Program dan Kegiatan
Rincian Anggaran Belanja Langsung Per Kegiatan Satuan Kerja
Perangkat Daerah
Rincian Penerimaan Pembiayaan Daerah
Rincian Pengeluaran Pembiayaan Daerah

86. sasaran yang hendak
dicapai
fungsi
program
kegiatan
anggaran utk mencapai
sasaran tersebut
rencana penarikan dana
tiap satuan kerja
pendapatan yang
diperkirakan
Rancangan DPA-SKPD
merinci:
Dokumen yang memuat pendapatan dan
belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai
dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran
Dokumen Pelaksanaan
Dokumen Pelaksanaan
APBD SKPD

87. FORMULIR DPA SKPD
KODE NAMA FORMULIR
DPA-SKPD
Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan, Belanja dan
Pembiayaan Satuan Kerja Perangkat Daerah
DPA-SKPD 1
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Satuan Kerja
Perangkat Daerah
DPA-SKPD 2.1
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Tidak Langsung
Satuan Kerja Perangkat Daerah
DPA-SKPD 2.2 Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
menurut Program dan Kegiatan
DPA-SKPD 2.2.1
DPA-SKPD 3.1
DPA-SKPD 3.2
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung menurut
Program dan per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Penerimaan Pembiayaan
Daerah
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pengeluaran Pembiayaan
Daerah

88. PPKD
(Pejabat Pengelola Keuangan Daerah)
Kepala SKPD
(Satuan Kerja Perangkat Daerah)
Tim Anggaran
Pemerintah Daerah
Pemberitahuan untuk menyusun &
menyampaikan Rancangan DPA-
SKPD
Paling lambat 3 hari kerja setelah
APBD ditetapkan
Paling lambat 6 hari kerja setelah
Pemberitahuan
Rancangan
DPA-SKPD
Verifikasi Verifikasi
Paling lambat 15 hari kerja sejak
ditetapkan peraturan Kepala
Daerah tentang penjabaran APBD
DPA-
SKPD
DPA-
SKPD
1
2
3
4
Disahkan
5 Diserahkan
Paling lambat 7 hari kerja sejak tanggal
disahkan
Digunakan sebagai dasar pelaksanaan
anggaran
6

89. Kepala SKPD/SKPKD
(Satuan Kerja Perangkat Daerah)
Tim Anggaran
Pemerintah Daerah
PPKD
(Pejabat Pengelola Keuangan Daerah)
RKA-SKPD/
RKA-PPKD
Disampaikan
RKA-
SKPD/RKA-
PPKD
RKA-
SKPD/
PPKD
Dibahas
● kebijakan umum APBD
● prioritas dan plafon anggaran
sementara
● prakiraan maju yang telah disetujui
tahun anggaran sebelumnya
● dokumen perencanaan lainnya
● capaian kinerja
● indikator kinerja
● analisis standar belanja
● standar satuan harga
● standar pelayanan minimal
penelaahan
kesesuaian
dengan
Raperda
tentang
APBD
Nota
Keuangan
Rancangan
APBD
dokumen
pendukung
RKA-SKPD/PPKD
yang telah ditelaah

90. Raperda tentang
APBD
Penjelasan
Dokumen
Pendukung
Kepala
Daerah DPRD
menyampaikan
kepada
minggu pertama
Oktober tahun
sebelumnya
dibahas dalam rangka memperoleh persetujuan bersama
Menitikberatkan pada kesesuaian antara KUA serta PPAS dengan program dan kegiatan
yang diusulkan dalam Raperda tentang APBD

91. Rancangan Peraturan
Daerah tentang APBD
Rancangan
Peraturan Kepala Daerah tentang
penjabaran RAPBD
Peraturan Daerah tentang APBD Peraturan Kepala Daerah tentang
penjabaran RAPBD
Kepala Daerah
menetapkan
yang telah dievaluasi
menjadi
Provinsi Kabupaten/Kota
Mendagri Gubernur
Disampaikan
selambat- lambatnya
7 hari kerja setelah
ditetapkan
selambat-lambatnya 31 Desember

92. TITIK KRITIS
Ketidak selarasan RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD, RKPD
dengan APBD
SIKLUS
Perencanaan
Penganggara
n
Pelaksanaan/
perbendaharaa
n
Penatausahaan/
akuntansi/pelapora
n
a. Belum diterapkannya Analisis Standar Belanja (ASB) dan standar harga satuan untuk
mengukur kewajaran pengalokasian dana dalam menghasilkan output tertentu untuk
mencapai Standar Pelayanan Minimal
b. Ketidakjelasan indikator kinerja output dan outcome, tidak didukung dokumen perencanaan
c. Kesalahan penganggaran
d. Perhitungan anggaran tidak cermat, sehingga selisih tender membengkak.
e. Jadwal penganggaran tidak ditaati
f. Keterlambatan pelaksanaan kegiatan, sehingga rendah penyerapan
g. Keraguan aparat dalam memulai kegiatan akibat perencanaan tidak matang
h. Banyaknya revisi/pergeseran anggaran
i. Penjadwalan kegiatan tidak tepat
j. Kelemahan penguasaan akuntansi double entry
k. Rekonsiliasi kas daerah dengan Kuasa BUD tidak teratur
l. Rekonsiliasi data BMD tidak dilakukan
m. Pengolahan data belum berbasis IT
n. Keterlambatan penyampaian LKPD
Pemeriksaan
Pertanggungjawaba
n
Reviu dan pemeriksaan Inspektorat tidak
optimal Keterlambatan jadwal
pertanggungjawaban

93. HAL-HAL YANG HARUS MENJADI PERHATIAN
• DALAM PENYUSUNAN RKA/RKA-P DAN
DPA/DPPA SKPD :
• Honorarium dibatasi dengan pertimbangan bahwa keberadaan PNSD dan Non
PNSD dalam kegiatan benar-benar memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap
efektifitas pelaksanaan kegiatan dengan memperhatikan pemberian TP-PNSD dan
pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
• Susunan kepanitiaan sosialisasi harus dibatasi untuk orang yang benar-
benar terlibat langsung dalam kegiatan tersebut.
• Pemberian honorarium tim teknis khusus diperuntukan bagi kegiatan
yang memiliki output yang jelas dan tidak dapat diberikan secara rutin per
bulan.

94. Kebijakan penganggaran Barang dan Jasa :
o Pemberian jasa narasumber/tenaga ahli dalam kegiatan
dianggarkan pada jenis Belanja Barang dan Jasa.
o Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat hanya
diperkenankan dalam rangka pemberian hadiah pada kegiatan yang
bersifat perlombaan atau penghargaan atas suatu prestasi.
o Belanja pada Jasa Pendukung Kegiatan hanya untuk JASA kepada
pihak ketiga yang tidak dapat benar-benar diperkirakan;

95. 
Tahap penganggaran belanja modal pembangunan yang bersifat fisik
untuk belanja konsultan perencanaan dan pengawasan harus menjadi
satu kesatuan dki dalam mata anggaran belanja modal dimaksud

Jika Belanja Konsultan Perencanaan dan Pengawasan tidak diikuti
dengan Belanja Modal Fisik Pembangunan (DED/FS), maka
dianggarkan pada kelompok belanja barang dan jasa;
 Dalam rangka memenuhi kaidah-kaidah pengelolaan keuangan
daerah, pertanggungjawaban atas komponen perjalanan dinas khusus
dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang
mengatur mengenai perjalanan dinas dalam dan luar negeri bagi
pejabat negara, pegawai negeri dan pegawai tidak tetap.

96. 96