Dokumen tersebut membahas tentang kebijakan umum pemerintah di bidang koperasi dan UKM. Terdapat pembagian urusan pemerintahan bidang koperasi dan UKM antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Dokumen ini juga menjelaskan landasan hukum di bidang perkoperasian dan UMKM serta perkembangan koperasi di Indonesia.

1. KEMENTERIAN KOPERASI
DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA
KEBIJAKAN UMUM PEMERINTAH DALAM URUSAN
PEMERINTAHAN
DI BIDANG KOPERASI DAN UKM

2. OUTLINE
Pembagian Urusan
Pemerintahan di
Bidang Koperasi dan
UKM
Perizinan Usaha
Koperasi dan Nomor
Izin Berusaha (NIB)
Pemeriksaan dan
Pengawasan Koperasi

3. 3. PP No. 4 Tahun 1994 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi
1. UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian
LANDASAN HUKUM PERKOPERASIAN
4. PP No. 17 Tahun 1994 tentang Pembubaran Koperasi Oleh Pemerintah
10. Permen Koperasi dan UKM No. 11 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi;
11. Permen Koperasi dan UKM No. 09 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan dan Pembinaan Perkoperasian;
5. PP No. 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi
8. Permen Koperasi dan UKM No. 15 Tahun 2015 tentang Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi Jo. Permen Koperasi dan UKM No. 02 Tahun 2017 tentang
Perubahan Atas Permen Koperasi dan UKM No. 15 Tahun 2015 tentang Usaha Simpan Pinjam ;
2. UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lampiran Huruf Q);
6. PP No. 33 Tahun 1998 tentang Modal Penyertaan pada Koperasi
12. Permen Koperasi dan UKM No. 11 Tahun 2018 tentang Perizinan Usaha Simpan Pinjam Koperasi Jo. Permen Koperasi dan UKM No.05 Tahun 2019
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri No.11 Tahun 2018 tentang Perizinan Usaha Simpan Pinjam Koperasi ;
7. PP No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
9. Permen Koperasi dan UKM No. 17 tahun 2015 tentang Pengawasan Koperasi;

4. LANDASAN HUKUM UMKM
1. Undang-Undang No 20/2008 tentang UMKM
2. PP No 17/2013 ttg Pelaksanaan Undang-Undang No 20/2008 tentang UMKM
5. Nota Kesepahaman antara Menteri Dalam Negeri, Menteri Koperasi dan UKM, Kementerian Perdagangan No 503/555/SJ, No
03/KB/M.KUKM/I/2015, No 72/M-Dag/MoU/I/2015 tentang Pembinaan Pemberian Usaha Mikro dan Kecil di Daerah
7. SE Mendagri No 518/7485/SJ tanggal 15 Dese 2014 perihal Pemberian izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK) di Kecamatan
6. Perjanjian Kerjasam Dirjen Bina Pembangunan Daerah dan Dirjend Dlam Negeri dan Dirut PT. BRI(Persero), Tbk dan Ketua Asosiasi (Asippindo)
No 193/276/VV/Bangda, No 01/PKS/DEP.6/I/2015, No 01/PDN/PKS/1/2015, No B.71-DIR/PRG/01/2015, No 01/Assipindo/I/2015 Ttg Pelaksanaan
Nota Kesepahaman Pembinaan Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil di Daerah
8. SE Menkop dan UKM No 15/M.KUKM/I/2015Tanggal 22 Januari 2015 perihal PendampinganUsaha Mikro kecil (IUMK) di Kecamatan/Kelurahan
4. Permendagri No 83/2014 tentang Pedoman pemberian Izin UMK
3. Perpres No 98/2014 tentang Perizinan Untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah

5. U RU SAN PEMERIN TAHAN
KONKURENABSOLUT
1. PERTAHANAN
2. KEAMANAN
3. AGAMA
4. YUSTISI
5. POLITIK LUAR
NEGERI
6. MONETER &
FISKAL
PILIHAN
(8)
WAJIB
(24)
Dibagi berdasarkan
kriteria Eksternalitas,
Akuntabilitas dan
Efisiensi
URUSAN
PEMERINTAHAN
UMUM
YAN DASAR
(6)
NON YAN DASAR
(18)
S P M
N S P K
5
1. PENDIDIKAN
2. KESEHATAN
3. PU DAN PR
4. PERUMAHAN RAKYAT
DAN KAW
PERMUKIMAN
5. TRAMTIBUM &
LINMAS
6. SOSIAL Dilaksanakan secara bertahap dengan mempertimbangkan kapasitas kuangan
daerah, sumber daya personil, dan ketersediaan sarana dan prasarana.
KEMENTERIAN KOPERASI
DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA

6. URUSAN P EMERINTAHAN WAJIB YANG DI SERAHKAN
PELAYANAN
DASAR
1. Pendidikan
2. Kesehatan
3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
5. Ketentraman, Ketertiban Umum, perlindungan
masyarakat
6. Sosial
KEMENTERIAN KOPERASI
DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA

7. TIDAK
BERKAITAN
DENGAN
PELAYANAN
DASAR
U R U S A N P E M E R I N T A H A N W A J I B Y A N G D I S E R A H K A N
1. Tenaga Kerja
2. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
3. Pangan
4. Pertanahan
5. Lingkungan hidup
6. Admininstrasi kependudukan dan catatan sipil
7. Pemberdayaan masyarakat dan desa
8. Pengendalian penduduk dan keluarga berencana
9. Perhubungan
10.Komunikasi dan informatika
11.KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
12.Penanaman Modal
13.Kepemudaan dan Olah raga
14.Statistik
15.Persandian
16.Kebudayaan
17.Perpustakaan, dan
18.Kearsipan.
KEMENTERIAN KOPERASI
DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA

8. 8
Q. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
NO SUB URUSAN PEMERINTAH PUSAT DAERAH PROVINSI DAERAH
KABUPATEN/KOTA
1 2 3 4 5
1. Badan Hukum Koperasi a. Pengesahan akta
pendirian, perubahan
anggaran dasar koperasi,
dan pembubaran
koperasi.
b. Pengumuman badan
hukum koperasi di Berita
Negara Republik
Indonesia.
2. Izin Usaha Simpan
Pinjam
a. Penerbitan izin usaha
simpan pinjam untuk
koperasi dengan wilayah
keanggotaan lintas
Daerah provinsi.
b. Penerbitan izin
pembukaan kantor
a. Penerbitan izin usaha
simpan pinjam untuk
koperasi dengan wilayah
keanggotaan lintas
Daerah kabupaten/kota
dalam 1 (satu) Daerah
provinsi.
a. Penerbitan izin usaha
simpan pinjam untuk
koperasi dengan
wilayah keanggotaan
dalam Daerah
kabupaten/kota.
b. Penerbitan izin
UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014

9. 9
NO SUB URUSAN PEMERINTAH PUSAT DAERAH PROVINSI DAERAH
KABUPATEN/KOTA
1 2 3 4 5
cabang, cabang
pembantu dan kantor kas
koperasi simpan pinjam
untuk koperasi dengan
wilayah keanggotaan
lintas Daerah provinsi.
b. Penerbitan izin
pembukaan kantor
cabang, cabang pembantu
dan kantor kas koperasi
simpan pinjam untuk
koperasi dengan wilayah
keanggotaan lintas
Daerah kabupaten/kota
dalam 1 (satu) Daerah
provinsi.
pembukaan kantor
cabang, cabang
pembantu dan kantor
kas koperasi simpan
pinjam untuk
koperasi dengan
wilayah keanggotaan
dalam Daerah
kabupaten/kota.
3. Pengawasan dan
pemeriksaan
a. Pemeriksaan dan
pengawasan koperasi
yang wilayah
keanggotaannya lintas
Daerah provinsi.
b. Pemeriksaan dan
pengawasan koperasi
simpan pinjam/unit
simpan pinjam koperasi
a. Pemeriksaan dan
pengawasan koperasi
yang wilayah
keanggotaannya
lintas Daerah
kabupaten/kota dalam
1 (satu) Daerah provinsi.
b. Pemeriksaan dan
pengawasan koperasi
a. Pemeriksaan dan
pengawasan koperasi
yang wilayah
keanggotaan dalam
Daerah kabupaten/kota.
b. Pemeriksaan dan
pengawasan koperasi
simpan pinjam/unit
simpan pinjam koperasi

10. 10
NO SUB URUSAN PEMERINTAH PUSAT DAERAH PROVINSI DAERAH
KABUPATEN/KOTA
1 2 3 4 5
yang wilayah
keanggotaannya lintas
Daerah provinsi.
simpan pinjam/unit
simpan pinjam koperasi
yang wilayah
keanggotaannya lintas
Daerah kabupaten/kota
dalam 1 (satu) Daerah
provinsi.
yang wilayah
keanggotaan dalam
Daerah kabupaten/kota.
4. Penilaian Kesehatan
KSP/USP Koperasi
Penilaian kesehatan koperasi
simpan pinjam/unit simpan
pinjam koperasi yang
wilayah keanggotaannya
lintas Daerah provinsi.
Penilaian kesehatan koperasi
simpan pinjam/unit simpan
pinjam koperasi yang wilayah
keanggotaannya lintas Daerah
kabupaten/kota dalam
1 (satu) Daerah provinsi.
Penilaian kesehatan koperasi
simpan pinjam/unit simpan
pinjam koperasi yang
wilayah keanggotaan
dalam Daerah
kabupaten/kota.
5. Pendidikan dan Latihan
Perkoperasian
Pendidikan dan latihan
perkoperasian bagi koperasi
yang wilayah
keanggotaannya lintas
Daerah provinsi.
Pendidikan dan latihan
perkoperasian bagi koperasi
yang wilayah lintas Daerah
kabupaten/kota dalam
1 (satu) Daerah provinsi.
Pendidikan dan latihan
perkoperasian bagi koperasi
yang wilayah keanggotaan
dalam Daerah
kabupaten/kota.

11. 11
SUB URUSAN PEMERINTAH PUSAT DAERAH PROVINSI DAERAH
KABUPATEN/KOTA
1 2 3 4 5
6. Pemberdayaan dan
Perlindungan Koperasi
Pemberdayaan dan
perlindungan koperasi yang
keanggotaannya lintas
Daerah provinsi.
Pemberdayaan dan
perlindungan koperasi yang
keanggotaannya lintas Daerah
kabupaten/kota dalam
1 (satu) Daerah provinsi.
Pemberdayaan dan
perlindungan koperasi yang
keanggotaannya dalam
Daerah kabupaten/kota.
7. Pemberdayaan Usaha
Menengah,Usaha Kecil,
dan Usaha Mikro
(UMKM)
Pemberdayaan usaha
menengah dilakukan melalui
pendataan, kemitraan,
kemudahan perijinan,
penguatan kelembagaan dan
koordinasi dengan para
pemangku kepentingan.
Pemberdayaan usaha kecil
yang dilakukan melalui
pendataan, kemitraan,
kemudahan perijinan,
penguatan kelembagaan dan
koordinasi dengan para
pemangku kepentingan.
Pemberdayaan usaha mikro
yang dilakukan melalui
pendataan, kemitraan,
kemudahan perijinan,
penguatan kelembagaan dan
koordinasi dengan para
pemangku kepentingan.
8. Pengembangan UMKM Pengembangan usaha
menengah dengan orientasi
peningkatan skala usaha
menjadi usaha besar.
Pengembangan usaha kecil
dengan orientasi peningkatan
skala usaha menjadi usaha
menengah.
Pengembangan usaha mikro
dengan orientasi
peningkatan skala usaha
menjadi usaha kecil.

12. PERKEMBANGAN
KOPERASI

13. POTRET KOPERASI INDONESIA
Jumlah Tenaga Kerja
Koperasi: 614.997 Orang
Jumlah Anggota Koperasi:
22.463.738 Orang
PDB Koperasi sebesar 5,1%
terhadap PDB Nasional
Kontribusi Koperasi dalam perekonomian sangat
signifikan, dari 123.048 Unit Koperasi berkontribusi pada:
3.187 Unit (2,59%)
6.389 Unit (5,19%)
113. 472 Unit (92,22%)
WILAYAH
KEANGGOTAAN
Nasional
Provinsi
Kabupaten/Kota
2
KEMENTERIAN KOPERASI
DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA
• KOPERASI PRODUSEN : 5.973 UNIT 1.436 UNIT
• KOPERASI SIMPAN PINJAM : 72.793 UNIT 22.451 UNIT
• KOPERASI PEMASARAN : 3.254 UNIT 553 UNIT
• KOPERASI JASA : 24.593 UNIT 3.504 UNIT
• KOPERASI KONSUMEN : 16.435 UNIT 7.817 UNIT
KOPERASI AKTIF
(NIK)
KOPERASI AKTIF
(SERTIFIKAT NIK)
BERDASARKAN JENIS KOPERASI:
• PERTANIAN, PERKEBUNAN DAN PERIKANAN : 11.700 UNIT 3.421 UNIT
• INDUSTRI PENGOLAHAN : 674 UNIT 202 UNIT
• PENGADAAN AIR, PENGOLAHAN SAMPAH,
LIMBAH DAN DAUR ULANG : 45 UNIT 13 UNIT
• KONTRUKSI DAN BANGUNAN : 76 UNIT 31 UNIT
• PERDAGANGAN BESAR DAN ECERAN -
REPARASI KENDARAAN : 1.631 UNIT 620 UNIT
• PENYEDIAAN AKOMODASI DAN
MAKAN-MINUM : 12.718 UNIT 1.129 UNIT
• INFORMASI DAN KOMUNIKASI : 1.090 UNIT 30 UNIT
• JASA KEUANGAN DAN ASURANSI : 57.263 UNIT 28.474 UNIT
• PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN : 189 UNIT 33 UNIT
• JASA PENDIDIKAN : 54 UNIT 21 UNIT
• PENGADAAN LISTRIK DAN GAS : 80 UNIT 39 UNIT
• JASA PERUSAHAAN : 294 UNIT 170 UNIT
• JASA KESEHATAN DAN KEGIATAN SOSIAL : 39 UNIT 17 UNIT
• TRANSPORTASI DAN PERGUDANGAN : 710 UNIT 254 UNIT
• ADMINISTRASI PEMERINTAHAN,
PERTAHANANDAN JAMINAN SOSIAL : 17 UNIT 11 UNIT
• JASA LAINNYA : 36.450 UNIT 1.290 UNIT
• REAL ESTATE (PEMUKIMAN) : 18 UNIT 6 UNIT
KOPERASI AKTIF
(NIK)
KOPERASI AKTIF
(SERTIFIKAT NIK)
BERDASARKAN SEKTOR KOPERASI:
Sumber : Kementerian Koperasi dan UKM, Desember 2019
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
------ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
123.048
UNIT
TOTAL
KOPERASI
35.761
UNIT
TOTAL KOPERASI
SERTIFIKAT NIK

14. Syariah
3.905 unit
23,76%
Konvensional
12.530 unit
76,24%
PRODUSEN
24.593 unit
19,99%
Ada USP
13.209 unit
10,73%
Tidak Ada USP
11.384 unit
9,25%
PEMASARAN
3.254 unit
2,64%
Ada USP
1.748 unit
1,42%
Tidak Ada USP
1.506 unit
1,22%
KONSUMEN
72.793 unit
59,16%
Ada USP
39.098 unit
31,77%
Tidak Ada USP
33.695 unit
27,38%
JASA
5.973 unit
4,85%
Ada USP
3.208 unit
2,61%
Tidak Ada USP
2.765 unit
2,25%
Sumber: Database Kementerian Koperasi dan UKM yang diolah berdasarkan data ODS per 31 Desember 2019
JUMLAH KOPERASI
123.048 unit KSP
16.435 unit
13,36%
NON KSP
106.613 unit
86,64%
TOTAL USP
57.263 unit
46,54 %
TOTAL KSP
16.435 unit
13,36%
TOTAL KSP & USP
73.698 unit
59,90%
Kondisi Existing Koperasi

15. PERIZINAN
USAHA KOPERASI

16. JENIS KOPERASI (Pasal 16 UU
25/1992)
KOPERASI SIMPAN PINJAM
04
03 KOPERASI KONSUMEN
KOPERASI PEMASARAN02
01
05
KOPERASI PRODUSEN
KOPERASI JASA

17. The Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia
17
NEW REGIME
OSS didukung oleh :
• AHU Online
• DUKCAPIL
• INSW
• KEMENAKER
• Dll
A PERIZINAN
BERUSAHA
Pemerintah Republik
Indonesia
Pusat/Daerah
• BKPM (PTSP Pusat) –
SPIPISE
• Provinsi/Kab/Kota
(DPMPTSP) –
SPIPISE + SISTEM DAERAH
OSS
Sumber: Kantor Kemenko Perekonomian, 2018

18. PENGESAHAN
KOPERASI IZIN USAHA SIMPAN PINJAM

19. The Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia
19
3.
BPJS KES & NAKERNPWP RPTKA
FASILITAS FISKAL I Z I N USAHA (SIUP)
AKSES KEPABEANAN
API
TDP
KOPERASI HARUS MEMPEROLEH NOMOR INDUK
BERUSAHA (NIB)
19
Nomor Induk Berusaha (NIB) adalah identitas Pelaku Usaha dalam
rangka pelaksanaan kegiatan berusaha sesuai bidang usahanya. NIB
wajib dimiliki pelaku usaha yang ingin mengurus perizinan berusaha
• Login pada Sistem OSS
menggunakan User- ID dan
Password.
• Mengisi data-data yang
diperlukan, seperti : data
perusahaan, pemegang saham,
kepemilikan modal, nilai
investasi, rencana penggunaan
tenaga kerja, rencana
permintaan fasilitas perpajakan
dan kepabeanan.
Catatan:
Khusus untuk BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan, nomor kepesertaan yang diperoleh hanya
akan diaktifkan menjadi Sertifikat Kepesertaan BPJS setelah dilakukan pembayaran premi bulan pertama
berdasarkan pemberitahuan virtual account dari BPJS kepada pelaku usaha.
Pelaku usaha akan menerima
notifikasi dari OSS untuk
mengubah jenis bidang
usahanya, jika bidang investasi
yang diinput tidak memenuhi
ketentuan Daftar Negatif
Investasi (DNI).
• Sistem OSS menerbitkan Nomor
Induk Berusaha (NIB) untuk
pelaku usaha.
• Pelaku usaha dapat memperoleh
dokumen pendaftaran lainnya
bersamaan dengan penerbitan
NIB (jika diperlukan).
Sumber: Kantor Kemenko Perekonomian, 2018

20. The Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia
20
IZIN USAHA SESUAI SEKTOR USAHA KOPERASI
Izin Usaha adalah izin yang diperlukan
sebelum memulai kegiatan usaha.
• Izin usaha otomatis diterbitkan setelah
pelaku usaha menyatakan komitmen
penyelesaian izin prasyaratnya, yaitu izin
lokasi, izin lingkungan, izin bangunan, atau
persyaratan izin usaha lainnya (jika
dipersyaratkan).
• Setelah mendapatkan izin usaha, pelaku
usaha dapat melakukan kegiatan persiapan
usaha sebagaimana diatur dalam Pasal 38,
PP 24 tahun 2018.
Pelaku usaha menerima notifikasi dari OSS
bahwa izin usaha telah diaktivasi setelah
pemenuhan komitmen atas izin lokasi, izin
lingkungan dan Izin Mendirikan Bangunan serta
Sertifikat Laik Fungsi, dan persyaratan izin
usaha lainya, termasuk pembayaran.
Sumber: Kantor Kemenko Perekonomian, 2018

21. Copyright © 2017 Indonesia Investment Coordinating Board. All rights reserved.
21
www.oss.go.id
PERIZINANYANG DITERBITKAN
21

22. PENGAWASAN
KOPERASI

23. Dasar Hukum
1. UU No 37Tahun 2004 tentang
Penundaan Kewajiban Pembayaran
Utang dan Kepailitan
2. Permenkop No 17Tahun 2015
tentang Pengawasan Koperasi
3. Permenkop No 6Tahun 2017 tentang
Penerapan Prinsip Mengenali
Pengguna Jasa Bagi Koperasi Simpan
Pinjam
PENGAWASAN KOPERASI DAN
PERTANGGUNGJAWABANNYA

24. • melihat
performan
ce
(kinerja)
koperasi
• Memotret
kondisi koperasi
baik secara
kualitatif
maupun
kuantitatif yang
menggambarka
n keseluruhan
eksistensi
koperasi
•implement
asi jati diri
dan prinsip
koperasi
• memperhi
tungkan
potensi
risiko
Pemeriksaan
kepatuhan
Pemeriksaan
kelembagaan
Pemeriksaan
usaha simpan
pinjam
Penilaian
kesehatan
koperasi
(Penkes)
P
E
N
G
A
W
A
S
A
N

25. P
E
N
G
A
W
A
S
A
N
pembubaran KSP
atau KSPPS
pencabutan izin
usaha simpan
pinjam
pembekuan
sementara izin usaha
simpan pinjam
mengusulkan
pemberhentian
sementara terhadap
Pengurus dan/atau
Pengelola
teguran tertulis
pertama dan kedua
SANKSI
ADMINISTRATIF
SANKSI PIDANA
PENGGELAPAN
TINDAK PIDANA
PERBANKAN
TINDAK
PENCUCIAN
UANG

26. P
E
N
G
A
W
A
S
A
N
REGULATOR
BANK NON BANK KOPERASI
Penghimpunan Dana dari public/masyarakat dan keterkaitan antar Lembaga
keuangan tersebut, perlu ada pengelolaan risk appetite, regulasi dan pengawasan
dengan tujuan untuk menjaga Lembaga keuangan, system keuangan dan
pengguna jasa keuangan dari berbagai factor resiko dengan tetap memberi ruang
yang cukup dalam inovasi.

27. Progress penanganan KSP bermasalah
27
KSP HANSON1 KSP Indosurya Cipta2 3
Kasus Pemblokiran Aplikasi
50 Koperasi oleh OJK
1. Tidak melaksanakan Rapat
Anggota Tahunan (RAT) Tahun
Buku 2018.
2. Koperasi tidak
menyampaikan laporan berkala
dan tahunan kepada
Kementerian Koperasi dan UKM.
3. Koperasi dalam melakukan
penyaluran dana tidak diberikan
kepada anggota, tetapi
disalurkan kepada beberapa
Perusahaan Hanson Group dan
pihak yang terafiliasi.
4. Saat ini masih dalam proses
penanganan oleh Bareskrim
Mabes Polri.
1. Pengurus dan Pengawas
ditunjuk langsung oleh
Manajemen (Hendri Surya).
2. RAT 2019 belum dilaksanakan
3. Calon Anggota tidak segera di
jadikan Anggota.
4. Likuiditas tidak terjaga.
5. Fungsi Pengurus dan
Pengawas tidak berjalan.
6. Bareskrim sedang
menindaklanjuti laporan PPATK.
7. Dalam proses PKPU oleh
Pengadilan Jakarta Pusat
Setelah dilakukan Koordinasi dan
Klarifikasi dengan Satgas
Waspada Investasi – OJK, 36
Koperasi sudah
dinormalisasi/rehabilitasi karena
tidak terbukti menjalankan
praktek illegal sebagaimana
yang diduga oleh OJK (pinjaman
online kepada non anggota), 9
Koperasi tidak berbadan hukum
(Koperasi Fiktif), 3 Koperasi
masih dalam Proses review dan
1 Koperasi di blokir karna
terbukti melakukan pelanggaran
terhadap ketentuan peraturan
perundang-undangan.

28. TERIMA KASIH
@KemenkopUKM KemenkopUKMKemenkopUKM @KemenkopUKM
28