Dokumen tersebut merangkum tentang rencana mitigasi bencana yang disusun oleh Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Samosir. Dokumen tersebut menjelaskan definisi bencana dan mitigasi bencana, serta langkah-langkah yang perlu dilakukan seperti identifikasi daerah rawan bencana, penelitian dampak bencana, dan pembentukan kelompok tanggap darurat di desa.

1. PENYUSUNAN MANAJEMEN
RENCANA MITIGASI BENCANA
O L E H :
H E L M U T T O D O T U A S I M A M O R A , M . S I
B A D A N L I N G K U N G A N H I D U P , P E N E L I T I A N
D A N P E N G E M B A N G A N K A B U P A T E N S A M O S I R
P R O V I N S I S U M A T E R A U T A R A
Sebuah inspirasi untuk menuangkan ragam informasi ilmiah tentang Manajemen Mitigasi Bencana,
dikutip dari media online yang disusun ke dalam tulisan. Dimana Penulis berdomisili di kawasan dataran
vulkanik Toba, sehingga sangat ada hubungannya untuk mengenal dan memahami dengan topik yang
dimaksud.
Tulisan ini sebagai referensi pribadi dan Semoga bermanfaat.

2. DEFINISI BENCANA
Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa
yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan
penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh
faktor alam dan/atau faktor non alam maupun
faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya
korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan,
kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

3. PENANGGULANGAN BENCANA
DALAM SITUASI TIDAK TERJADI BENCANA
1. Perencanaan penanggulangan bencana.
2. Pengurangan risiko bencana.
3. Pencegahan.
4. Pemaduan dalam perencanaan pembangunan.
5. Persyaratan analisis risiko bencana.
6. Pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang.
7. Persyaratan standar teknis penanggulangan
bencana

4. PENYEBAB BENCANA ALAM
Bencana alam seakan tidak henti-hentinya menimpa
Indonesia, sehingga sudah tidak asing lagi bagi kita jika
mendengar terjadinya peristiwa gempa bumi, tsunami,
letusan gunung berapi, banjir, kekeringan, longsor, dan
lain-lain.
Wilayah Indonesia, termasuk daerah rawan terjadinya
bencana, terutama bencana alam geologi, yang
disebabkan karena posisi Indonesia yang terletak pada
pertemuan 3 (tiga) lempeng tektonik di dunia yaitu:
Lempeng Australia di selatan, Lempeng Euro-Asia di
bagian barat dan Lempeng Samudra Pasifik di bagian
timur, yang dapat menunjang terjadinya sejumlah
bencana,

5.  Berdasarkan posisinya tersebut, maka hampir di seluruh
Indonesia kecuali daerah Kalimantan yang relatif stabil,
kejadian bencana akan sangat mungkin terjadi setiap
saat dan sangat sukar diperkirakan kapan dan dimana
persisnya bencana tersebut akan terjadi.
 Pulau Sumatera terutama Sumatera Utara khususnya
Pulau Samosir termasuk daerah rawan terjadinya
bencana seperti halnya daerah lain di Indonesia,karena
di wilayah ini selain kondisi geologinya menunjang
terjadinya sejumlah bencana, juga banyak terdapat
gunung berapi yang masih aktif.

6. GAMBAR 1. WILAYAH GEMPA INDONESIA

7. PERTANYAAN DASAR FENOMENA
MITIGASI BENCANA
 Peristiwa bencana tersebut tidak mungkin dihindari, tetapi yang dapat
kita dilakukan adalah memperkecil terjadinya korban jiwa, harta
maupun lingkungan. Banyaknya korban jiwa maupun harta benda
dalam peristiwa bencana yang selama ini terjadi, lebih sering
disebabkan kurangnya kesadaran dan pemahaman pemerintah
maupun masyarakat terhadap potensi kerentanan bencana serta upaya
mitigasinya.
Mengamati fenomena-fenomena di atas, pertanyaan mendasar yang
muncul adalah :
1. apakah kita yang hidup di wilayah rawan bencana alam harus selalu
mendapatkan kerugian yang besar, dalam hal korban jiwa maupun
harta benda, dalam setiap kejadian bencana?
2. Apakah pembangunan yang ada justru makin memperparah dampak
bencana akibat tidak diperhatikannya kaidah-kaidah kebencanaan
dalam pelaksanaan pembangunan?

8.  Pembangunan semestinya bukanlah proses modernisasi
saja tetapi harus juga memperhatikan peningkatan
kualitas hidup dari berbagai aspek seperti ekonomi,
sosial dan lingkungan yang harus dijalankan dalam
pelaksanaan pembangunan secara seimbang,
diantaranya dengan memperhatikan kaidah-kaidah
kebencanaan dalam pelaksanaan pembangunan.
 Bagi kita yang hidup di daerah rawan bencana, sudah
seharusnya memiliki kebijakan, strategi,perencanaan
atau program-program yang dilakukan sebagai upaya
meningkatkan kewaspadaan menghadapi bencana.

9. MITIGASI BENCANA
 Mitigasi Bencana
 Kegiatan-kegiatan pada tahap pra bencana erat kaitannya dengan istilah
mitigasi bencana yang merupakan upaya untuk meminimalkan dampak
yang ditimbulkan oleh bencana.
 Mitigasi bencana mencakup antara lain :
1. perencanaan dan
2. pelaksanaan tindakan-tindakan untuk mengurangi resiko-resiko dampak
dari suatu bencana yang dilakukan sebelum bencana itu terjadi, termasuk
kesiapan dan tindakan-tindakan pengurangan resiko jangka panjang.
Upaya mitigasi dapat dilakukan dalam bentuk mitigasi struktur dengan
memperkuat bangunan dan infrastruktur yang berpotensi terkena
bencana, seperti membuat kode bangunan, desain rekayasa, dan konstruksi
untuk menahan serta memperkokoh struktur ataupunmembangun struktur
bangunan penahan longsor, penahan dinding pantai, dan lain-lain. Selain itu
upaya mitigasi juga dapat dilakukan dalam bentuk non struktural,
diantaranya seperti menghindari wilayah bencana dengan cara
membangun menjauhi lokasi bencana yang dapat diketahui melalui
perencanaan tata ruang dan wilayah serta dengan memberdayakan
masyarakat dan pemerintah daerah.

10. TEORI MITIGASI BENCANA
YANG EFEKTIF
 Mitigasi Bencana yang Efektif
Mitigasi bencana yang efektif harus memiliki tiga unsur utama, yaitu
penilaian bahaya, peringatan dan persiapan.
1. Penilaian bahaya (hazard assestment); diperlukan untuk
mengidentifikasi populasi dan aset yang terancam, serta tingkat
ancaman. Penilaian ini memerlukan pengetahuan tentang karakteristik
sumber bencana, probabilitas kejadian bencana, serta data kejadian
bencana di masa lalu. Tahapan ini menghasilkan Peta Potensi Bencana
yang sangat penting untuk merancang kedua unsur mitigasi lainnya;

11. 2. Peringatan (warning); diperlukan untuk memberi
peringatan kepada masyarakat tentang bencana yang
akan mengancam (seperti bahaya tsunami yang
diakibatkan oleh gempa bumi, aliran lahar akibat letusan
gunung berapi, tanah longsor, banjir bandang, dsb).
Sistem peringatan didasarkan pada data bencana yang
terjadi sebagai peringatan dini serta menggunakan
berbagai saluran komunikasi untuk memberikan pesan
kepada pihak yang berwenang maupun masyarakat.
Peringatan
 Peringatan terhadap bencana yang akan mengancam
harus dapat dilakukan secara cepat, tepat dan dipercaya.

12. 3. Persiapan (preparedness). Kegiatan kategori ini tergantung kepada
unsur mitigasi sebelumnya (penilaian bahaya dan peringatan), yang
membutuhkan pengetahuan tentang daerah yang kemungkinan
terkena bencana dan pengetahuan tentang sistem peringatan untuk
mengetahui kapan harus melakukan evakuasi dan kapan saatnya
kembali ketika situasi telah aman.
Tingkat kepedulian masyarakat dan pemerintah daerah dan
pemahamannya sangat penting pada tahapan ini untuk dapat
menentukan langkah-langkah yang diperlukan untuk mengurangi
dampak akibat bencana.
Selain itu jenis persiapan lainnya adalah perencanaan tata ruang yang
menempatkan lokasi fasilitas umum dan fasilitas sosial di luar zona
bahaya bencana (mitigasi non struktur), serta usaha-usaha keteknikan
untuk membangun struktur yang aman terhadap bencana dan
melindungi struktur akan bencana (mitigasi struktur).

13. HAL-HAL PRINSIP
DALAM MITIGASI BENCANA
Hal yang perlu dipersiapkan, diperhatikan dan dilakukan bersama-sama
oleh pemerintahan, swasta maupun masyarakat dalam mitigasi
bencana, antara lain:
1. Kebijakan yang mengatur tentang pengelolaan kebencanaan atau
mendukung usaha preventif kebencanaan seperti kebijakan tataguna
tanah agar tidak membangun di lokasi yang rawan bencana;
2. Kelembagaan pemerintah yang menangani kebencanaan, yang
kegiatannya mulai dari :
a. identifikasi daerah rawan bencana,
b. penghitungan perkiraan dampak yang ditimbulkan oleh bencana,
perencanaan penanggulangan bencana, hingga penyelenggaraan
kegiatan-kegiatan yang sifatnya preventif kebencanaan;

14. HAL-HAL PRINSIP
DALAM MITIGASI BENCANA
3. Indentifikasi lembaga-lembaga yang muncul dari
inisiatif masyarakat yang sifatnya menangani
kebencanaan, agar dapat terwujud koordinasi kerja
yang baik;
4. Pelaksanaan program atau tindakan ril dari
pemerintah yang merupakan pelaksanaan dari
kebijakan yang ada, yang bersifat preventif
kebencanaan;
5. Meningkatkan pengetahuan pada masyarakat
tentang ciri-ciri alam setempat yang memberikan
indikasi akan adanya ancaman bencana.

15. YANG HARUS DIBUTUHKAN DAN
MENDESAK UNTUK DILAKSANAKAN
Penyusunan :
1. Kebijakan Mitigasi Bencana yang mengatur tentang
pengelolaan kebencanaan atau mendukung usaha preventif
kebencanaan seperti kebijakan tataguna tanah agar tidak
membangun di lokasi yang rawan bencana;
2. Identifikasi daerah rawan bencana;
Penelitian dan Diskusi :
1. Penelitian berkaitan dengan penghitungan perkiraan
dampak yang ditimbulkan oleh bencana;
2. Penelitian tentang perencanaan penanggulangan bencana,
hingga penyelenggaraan kegiatan-kegiatan yang sifatnya
preventif kebencanaan;
3. Pembentukan Siaga Tangguh Desa;

16. YANG HARUS DIBUTUHKAN DAN
MENDESAK UNTUK DILAKSANAKAN
4. Pelaksanaan teknis melalui Diskusi Ilmiah yang dihadiri
oleh : Bupati, DPRD Kab. Samosir dan SKPD terkait
bersama dengan tim Tenaga Ahli Geoteknologi tentang
Kebijakan Mitigasi untuk mengkaji yang bersifat preventif
kebencanaan;
5. Pembuatan Peta Potensi/Rawan Bencana;
6. Pengadaan Alat Bantu modern di dalam Identifikasi
Peringatan Dini dengan sensitivitas tinggi, antara lain :
kebakaran hutan yang terjadi secara alami karena kemarau
panjang, gempa bumi, aliran lahar akibat letusan gunung
berapi, tanah longsor, banjir bandang, dsb yang dipasang
dalam bentuk fisik ditempatkan di setiap lokasi Rawan
Bencana.
7. Anggaran Kegiatan dibebankan pada APBD Kabupaten
Samosir.

17. HORAS !!! HORAS !!! HORAS !!!