SELEKTA

Harian Umum
Media Indonesia
@ MIdotcom

Pemasangan Iklan &
Customer Service: 021 5821303
No Bebas Pulsa: 08001990990
e-mail: cs@mediaindonesia.com
Rp2.900/eks (di luar P. Jawa Rp3.100/eks)
Rp67.000/bulan (di luar P.Jawa + ongkos kirim)

KAMIS, 20 FEBRUARI 2014 / NO. 11994 / TAHUN XLV / 28 HALAMAN

Jakarta Rentan Perubahan Iklim

Realistis Memilih Jurusan

Siasat Pabrikan Berganti Haluan

Kondisi Bangkok kurang lebih sama dengan Jakarta,
tetapi kota itu dapat mengatasi banjir dengan
pembangunan sesuai kondisi lahan dan regulasi tegas.

Memilih jurusan yang tepat harus dipertimbangkan dengan matang.
Pemilihan jurusan tidak boleh hanya karena tekanan dari orangtua.
Apalagi, calon mahasiswa hanya ikut-ikutan tren.

Target pasar kendaraan komersial dialihkan dari
sektor tambang yang lesu ke sektor infrastruktur,
properti, dan kargo.

Selekta, Hlm 2

Pendidikan, Hlm 10

Fokus Otomotif, Hlm 22-23

Hentikan
Penggembosan KPK
Posisi Aziz
Syamsuddin sebagai
Ketua Panja RUU
KUHAP dan KUHP
dipersoalkan karena
namanya pernah
disebut dalam kasus
korupsi.
RAJA EBEN LUBIS

P

EMBAHASAN Rancangan Undang-Undang
Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum
Acara Pidana (RUU KUHAP)
dan RUU Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
(KUHP) terus digugat. Jika
pembahasannya dipaksakan,
Komisi Pemberantasan Korupsi siap melawan.
RUU KUHAP dan KUHP yang
diserahkan pemerintah pada
Maret 2013 untuk dibahas di
DPR dinilai mengandung banyak poin yang melemahkan
upaya pemberantasan korupsi dan menggembosi KPK.
Ambil contoh, penyelidikan
akan dihilang kan, padahal
penyelidikan amat penting
bagi KPK yang tidak mengenal
penghentian penyidikan.
Ada pula pasal tentang penyuapan yang tidak masuk di
delik korupsi, tetapi masuk pidana jabatan. Belum lagi masa
penahanan di tahap penyidikan sangat singkat, hanya lima
hari (lihat grafik).
KPK pun, kemarin, mengirimkan surat kepada Presiden
Susilo Bambang Yudhoyono
dan DPR untuk meminta penundaan pembahasan kedua
RUU itu. “Jika dibahas, KPK
meminta delik korupsi yang
merupakan kejahatan luar
biasa tetap diatur dalam UU
sendiri (bukan dalam KUHAP).
KPK juga meminta pembahasan RUU KUHAP yang merupakan pidana formil dibahas
setelah RUU KUHP materiil
selesai agar tidak tumpang-tindih,” kata Ketua KPK Abraham
Samad di Gedung KPK.
Ia berharap pemerintah menarik draf RUU KUHAP dan

Kirimkan tanggapan Anda atas
berita ini melalui e-mail:
interupsi@mediaindonesia.com
Facebook:
Harian Umum Media Indonesia
Twitter: @MIdotcom
Tanggapan Anda bisa diakses di
metrotvnews.com

KUHP dari DPR. ‘’Jika tidak
mengacuhkan, berarti pemerintah dan DPR tidak punya
good will terhadap pemberantasan korupsi. KPK punya langkah strategis dan konkret untuk
menghadapi segala bentuk
pelemahan dari mana pun.’’
Dalam suratnya, KPK mengakui RUU ialah keniscayaan.
Namun, mereka juga menilai
pemerintah dan DPR cenderung memaksakan. Pasalnya,
masa kerja DPR saat ini tinggal

100 hari kerja efektif.
KPK juga merasa ada yang
aneh karena tidak pernah
dilibatkan sejak RUU KUHAP
dan KUHP masuk Program
Legislasi Nasional 2012 hingga
dibahas.
Pakar hukum pidana Universitas Trisakti Abdul Fickar
Hadjar mengingatkan pembahasan RUU KUHAP dan KUHP
yang berisi lebih dari 1.000
pasal perlu keseriusan. “Ini
kok main-main. Sepertinya
ada penumpang gelap yang
mau buru-buru disahkan.’’
Di lain sisi, ketua tim ahli
RUU KUHP Muladi menuding KPK telah melampaui
kewenangan dengan mengirim surat ke Presiden dan
DPR agar revisi UU KUHAP
dan KUHP ditunda. “Cara ini
seperti tidak menghormati

lembaga tinggi negara,” cetusnya seusai rapat Panja RUU
KUHP di kompleks parlemen,
kemarin.
Ia menyerahkan keinginan
KPK itu kepada pemerintah
dan DPR. Sikap yang sama
dikemukakan anggota Komisi
III dari Fraksi PAN, Taslim
Chaniago, Bambang Soesatyo (Golkar), dan Nasir Jamil
(PKS). Adapun Ahmad Yani
(PPP) tetap ngotot agar pembahasan diteruskan.

Posisi Aziz
Pembahasan RUU KUHAP
dan KUHP juga dipersoalkan
lantaran keberadaan Aziz
Syamsuddin sebagai ketua
panja RUU itu. Sebabnya,
Wakil Ketua Komisi III dari
Partai Golkar tersebut pernah
disebut dalam kasus korupsi

pengadaan simulator uji kendaraan di Korlantas Polri dan
proyek pembangunan kawasan pengembangan dan pembinaan terpadu sumber daya
manusia kejaksaan di Ceger,
Jakarta Timur.
“Status hukum Aziz penting
dilihat, apakah ada atau tidak
konflik kepentingan dalam
proses pembahasan RUU itu,’’
ujar Direktur Advokasi YLBHI
Bahrain, dalam suratnya yang
dikirimkan ke KPK, kemarin.
Abraham memastikan
pihaknya terus mendalami
kasus tersebut. ‘‘Orang yang
melebihi Aziz saja kita periksa.
Jadi, kita tunggu saja perkembangan penyidikan,’’ tandasnya. (Wta/*/Nov/X-8)

raja_eben
@mediaindonesia.com

Ancaman Banjir Lahar Kelud Diprediksi Berlangsung Lama
BADAN Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) meramalkan potensi kejadian material lahar sisa erupsi di puncak
Gunung Kelud yang terbawa
air hujan masih akan berlangsung lama.
Untuk mencegah korban
jiwa, warga sekitar harus
diberi pemahaman bahwa bila
terjadi hujan di puncak Kelud,
aktivitas mereka di sepanjang sungai yang berhulu di
gunung tersebut harus segera
dihentikan.
“Tidak ada yang tahu pasti
potensi lahar hujan Kelud
akan berlangsung sampai
berapa lama,” ujar Kepala
Pusat Data, Informasi, dan
Humas BNPB Sutopo Purwo
Nugroho, kemarin.
Sutopo mencontohkan kejadian erupsi Gunung Merapi
pada 2010. Akibat erupsi, di
puncak Merapi masih tersisa
140 juta meter kubik lahar
vulkanis. Setiap hujan tiba,

MI/IMMANUEL ANTONIUS

TERTIMBUN BANJIR LAHAR: Paeran, 63, mengecek sawahnya yang hancur akibat banjir lahar erupsi
Gunung Kelud di Desa Batan, Badas, Kediri, Jawa Timur, kemarin. Banjir lahar pada Selasa (18/2) sore
tersebut menyebabkan sekitar 100 hektare sawah rusak parah.
sedikit demi sedikit lahar tersebut terbawa air hujan menuruni lereng gunung. “Sekarang
sudah lebih dari tiga tahun,
diperkirakan masih terdapat
60 juta meter kubik material
lahar di Merapi,” tandas dia.

Adapun di Kelud, sambungnya, diperkirakan masih ada
50 juta meter kubik lahar.
Karena hujan yang turun
kemarin tidak terlalu deras,
walhasil jumlah material lahar yang tersisa dari gunung

tersebut masih banyak. Pasalnya, baru sebagian kecil saja
dari total volume lahar yang
terbawa air hujan.
P ra k i ra w a n B a d a n M e teorologi, Klimatologi, dan
Geofisika (BMKG) Juanda Tau-

fik Hermawan juga meminta
masyarakat di sekitar Gunung
Kelud tetap mewaspadai ancaman banjir lahar susulan.
Pasalnya, pada Februari ini
curah hujan di kawasan itu
diprediksi tetap tinggi.
Menurut Kepala BNPB Syamsul Maarif, pemerintah masih
menetapkan status awas Kelud
setelah muncul banjir lahar
dingin pada Selasa (18/2).
“Namun, bencana Gunung
Kelud ini masih belum bisa
dikatakan bencana nasional,
melainkan masih sebatas bencana provinsi.”
Kepala Pusat Penelitian
Geoteknologi LIPI Haryadi
Permana mengatakan erupsi
yang saat ini terjadi pada
Gunung Kelud tidak akan menular kepada gunung lainnya.
Sebelumnya, akibat banjir
lahar, 600 warga lima dusun di
Desa Pandansari, Kecamatan
Ngantang, Malang, dilaporkan
terisolasi. (Tlc/Vei/HS/FL/X-6)

Akhiri Aksi
Amputasi KPK
PEMBAHASAN revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
(KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
(KUHAP) kian jauh panggang dari api, bahkan makin jauh
dari semangat menegakkan keadilan. Selain penuh pasal
polemik, waktu pembahasan yang tersisa di DPR juga sangat
tidak mencukupi. Hingga akhir masa sidang IV atau 10 Juli
2014, waktu kerja DPR kurang dari 100 hari. Kecuali negara ini
ingin menghasilkan kitab undang-undang yang penuh cacat,
maka pembahasan sudah semestinya dibatalkan.
Desakan serupa kemarin disampaikan Komisi Pemberantasan Korupsi kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono
dan DPR. Melalui surat, KPK meminta pembahasan kedua
rancangan undang-undang tersebut ditunda. Permintaan KPK
sangat masuk akal. KUHP baru yang diajukan Kementerian
Hukum dan HAM kepada DPR jauh lebih tambun daripada
KUHP lama. Draf itu memuat 766 pasal atau bertambah 197
pasal dari yang lama.
RUU KUHP ini juga harus lebih dahulu dibahas sebelum pembahasan RUU KUHAP. Pembahasan yang bersamaan
sangat tidak diinginkan dan
Bukannya memperkuat
membahayakan karena daaturan yang telah ada,
pat menyebabkan tumpangtindih, bahkan saling mengpemerintah dan DPR
ingkari undang-undang.
justru menyediakan celah
Selain itu, materi isi RUU
untuk koruptor. Apalagi,
KUHAP tidak kalah berkedua RUU tersebut tidak
masalah. Setidaknya ada 12
memasukkan korupsi dalam isu dalam RUU itu yang berpotensi melemahkan KPK.
nomenklatur kejahatan
Salah satu yang menonjol
luar biasa.
ialah soal penyadapan. Selain harus dengan seizin haSilakan tanggapi
kim, kegiatan penyadapan
Editorial ini melalui:
juga dapat dibatalkan oleh
www.metrotvnews.com
hakim. Padahal, selama ini
telah terbukti banyak kasus
korupsi bisa diungkap lewat penyadapan.
Bukan hanya pada tahap penyidikan, upaya pelemahan
pemberantasan korupsi juga tampak dalam penuntutan. RUU
KUHAP mengatur bahwa terhadap putusan bebas tidak dapat
diajukan kasasi kepada Mahkamah Agung. Putusan MA pun
tidak boleh lebih berat daripada putusan pengadilan tinggi.
Pasal-pasal itu jelas menggerogoti penegakan hukum. Bukannya memperkuat aturan yang telah ada, pemerintah dan DPR
justru menyediakan celah untuk koruptor. Apalagi, kedua
RUU tersebut tidak memasukkan korupsi dalam nomenklatur
kejahatan luar biasa.
RUU cacat semacam itu sulit diharapkan dapat dibenahi
tanpa kerja maksimal DPR. Harapan tersebut makin di awangawang jika melihat ruang rapat di Senayan sekarang ini.
Jelang pemilu, para anggota dewan makin malas hadir. Dalam
rapat paripurna kemarin, dari 560 anggota dewan, hanya 226
orang yang hadir.
Dengan kinerja yang menurun, DPR semestinya menyetujui
permintaan KPK. Ketimbang nanti tidak serius membahas
RUU lalu diam-diam menyediakan karpet merah untuk koruptor, akan jauh lebih baik jika DPR tidak membahas kedua
RUU itu sama sekali.
Bahkan keputusan pembatalan pembahasan revisi KUHP
dan KUHAP mungkin dapat menjadi satu-satunya ketiadaan
kerja DPR yang akan dipuji rakyat. Dengan langkah tersebut,
sesungguhnya DPR akan menepis kecurigaan akan komitmen
pada pemberantasan korupsi. Pasalnya, hingga kini ada 65 anggota dewan yang diproses hukum terkait dengan korupsi.
Penghentian pembahasan RUU semestinya didukung Presiden. Sebagai orang yang pernah berjanji akan berada di garda
terdepan pemberantasan korupsi, penghentian pembahasan
akan menjadi warisan berharga.

Air Liur dan Depresi
AIR liur ternyata bisa menjadi
objek untuk mengidentifikasi depresi, terutama
di kalangan remaja. Hal
itu terungkap dari hasil penelitian Universitas
Cambridge, Inggris, yang
dipimpin Joe Herbert berdasarkan pengamatan
yang melibatkan lebih 1.800
remaja usia 12-19 tahun.
Dalam penelitiannya, Herbert
EBET
dan kawan-kawan mengambil
sampel air liur para remaja tersebut dan mengamati tingkat depresi mereka. Setelah itu, mereka membandingkan
tingkat kortisol yang terdapat dalam air liur dengan laporan
tingkat depresi.
Hasilnya remaja dengan tingkat kortisol tinggi dan depresi
rendah ternyata memiliki risiko 14 kali depresi klinis ketimbang mereka yang tingkatnya ringan.
Berdasarkan penelitian sebelumnya diketahui bahwa satu
dari enam orang menderita depresi klinis dan sebagian besar
penderita mengalaminya sebelum berusia 24 tahun.
“(Hasil penelitian) ini perkembangan baru untuk mengetahui penyakit mental,” kata Herbert menjelaskan penelitian
yang dipublikasi lewat jurnal Proceedings of the National
Academies of Science baru-baru ini. (Global News/Kid/X-8)

SELEKTA

2

KAMIS, 20 FEBRUARI 2014

Jakarta
Rentan
Perubahan
Iklim
Kondisi Bangkok kurang lebih sama
dengan Jakarta, tetapi kota itu dapat
mengatasi banjir dengan pembangunan
sesuai kondisi lahan dan regulasi tegas.
VERA ERWATY ISMAINY

D

I antara kota-kota di
Asia Tenggara, Kota
Jakarta paling rentan terkena dampak
perubahan iklim. Dampak
yang sangat dirasakan, antara
lain terjadinya peningkatan
temperatur, curah hujan, dan
naiknya permukaan air laut.
“Akibat naiknya permukaan
air laut, tanah di Jakarta turun
5 cm setiap tahunnya. Daerah
pesisir lebih parah, yakni 12
cm per tahunnya,” kata Peneliti Lembaga Ilmu Penelitian
Indonesia (LIPI) Deny Hidayati, pada seminar dampak perubahan iklim di Asia Tenggara
di Jakarta kemarin.
Naiknya permukaan air itu,
tambahnya, disebabkan gencarnya pembangunan besarbesaran di kawasan pesisir,
seperti lapangan golf, permukiman, hingga hotel, dan kawasan reklamasi.
Selain itu, lanjut Deny, konstruksi bangunan di daerah
tangkapan air dan perilaku
masyarakat juga ikut menyebabkan turunnya permukaan
tanah.
“Jakarta Utara ialah daerah paling rentan di Jakarta
terkena dampak perubahan

iklim, dan menempati peringkat kedua dalam hal kenaikan
permukaan air laut,” ujarnya
lagi.
Pembicara lain dalam seminar yang diselenggarakan LIPI
itu, peneliti senior Geoteknologi LIPI Jan Sopaheluwakan menambahkan, banjir
besar yang melanda Jakarta
terus-menerus menunjukkan
Jakarta harus beradaptasi
dengan kondisi yang ada.
“Tidak cukup hanya
upaya mitigasi, upaya
adap tasi diharapkan
mampu meminimalkan
efek kerugian akibat
banjir dan juga untuk
menyiapkan masyarakat
dalam menghadapi bencana tahunan tersebut,”
kata Jan.
Menurutnya, Jakarta sesung guhnya belum sepadat
Singapura. Akan tetapi, jika
tidak disediakan banyak ruang
biru di utara dan ruang hijau
di selatan, Jakarta akan terus
menerus dilanda hujan.
Pendapat senada juga disampaikan peneliti senior Geoteknologi LIPI lainnya, Robert
Delinom. Ia menyebut kenaikan permukaan air laut di Jakarta memperparah dampak
perubahan iklim.

Kondisi Jakarta mirip kotakota lain di Asia Tenggara, seperti Hanoi dan Bangkok.
“Perbedaannya adalah penanganan banjir di kota-kota
itu jauh lebih maju. Saat ini penanganan banjir paling bagus
di Tokyo. Kita ketinggalan 30
tahun, dan baru setara Manila.

Dengan Bangkok saja kita tertinggal 5 tahun,” jelas Robert.

Kerja sama
Dalam menangani banjir,
lanjut Robert, pemerintah tidak
bisa melakukannya secara terpisah. Kerja sama serentak dan
simultan sangat dibutuhkan.

Menurutnya, masalah air tidak bisa dibatasi, karena kalau
menyangkut iklim, kerja sama
harus tanpa batas.
Kondisi Bangkok kurang
lebih sama dengan Jakarta.
Namun, lanjut Robert, Bangkok dapat mengatasi banjir
dengan pembangunan sesuai

kondisi lahan, regulasi yang
tegas, dan kesadaran masyarakat lebih baik.
“Indonesia tertinggal dalam
regulasi. Di Bangkok semuanya
sudah jelas. Jika orang ambil air
tanah, ya harus bayar. Di pantai
juga ada aturan pengambilan
airnya,” jelasnya.

Target Menekan Kemiskinan bakal Meleset
Lebak Terima Alkes
tidak Sesuai Spesifikasi
BARU memasuki akhir bulan kedua
2014, pemerintah sudah memprediksi
target tingkat kemiskinan untuk periode terakhir pemerintahan Presiden
Susilo Bambang Yudhoyono tidak
akan sesuai target.
Di hadapan anggota Badan Anggaran DPR, kemarin, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Bappenas Armida S Alisjahbana memaparkan, jika pertumbuhan
ekonomi diasumsikan 6%, sedangkan
inflasi 5,5%, inflasi orang miskin (poverty basket inflation) akan mencapai
6,5%-7%. Dengan demikian, tingkat

kemiskinan akan berkisar 10,54%10,77% dari total populasi Indonesia.
Sebaliknya, jika asumsi yang digunakan ialah pertumbuhan ekonomi
pada titik deviasi terendah sebesar
5,8%, tingkat kemiskinan bisa lebih
tinggi lagi, yakni 10,58%-10,75% dari
keseluruhan populasi.
Target pemerintah dalam UU APBN
2014 tingkat kemiskinan bisa mencapai 9%-10,5% saja. Target itu sendiri
sudah dibuat sedikit lebih tinggi daripada target awal dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
(RPJMN), yakni 8%-10%.

Armida menjelaskan, tingkat
kemiskinan sulit masuk target karena
basis penurunannya di 2013 tinggi.
Jumlah orang miskin di 2013 bertambah karena pemerintah mengeluarkan kebijakan kenaikan harga
BBM bersubsidi dan inflasi meroket
ke 8,38% sepanjang tahun.
“Poverty basket inflation 2013 antara 10%-11%, lebih tinggi dari yang
diperkirakan semula sehingga memengaruhi tingkat kemiskinan,” ujar
Armida.
Memburuknya gambaran kemiskinan di tahun lalu juga dipengaruhi

Hadir dalam seminar itu peneliti dalam dan luar negeri.
Kepala LIPI Lukman Hakim
mengatakan saat ini di Asia
Tenggara banyak terjadi banjir,
badai topan, tanah longsor, serta
letusan gunung berapi. (X-7)

vera@mediaindonesia.com

profil pasar tenaga kerja Indonesia
yang memburuk tahun lalu. Data Bappenas memperlihatkan di 2012 pertumbuhan kesempatan kerja negatif.
Akibatnya, tingkat pengangguran
terbuka (TPT) dalam survei Agustus
tahun lalu hanya 6,25%.
Melesetnya target tingkat kemiskinan itu, menurut anggota Banggar
dari Fraksi Gerindra Sadar Subagyo,
karena pertumbuhan perekonomian
belum menciptakan lapangan pekerjaan. “Miskin karena yang menganggur masih banyak,” kata Sadar saat
dihubungi, kemarin. (Ghe/*/X-9)

MI/M IRFAN

DIPERIKSA KPK SEBAGAI SAKSI: Bupati Lebak Iti Octavia Jayabaya
sebelum menjalani pemeriksaan sebagai saksi untuk tersangka
Atut Chosiyah, Ketua nonaktif DPP Partai Golkar, di Gedung KPK,
Jakarta, kemarin.
DUGAAN adanya praktik korupsi proyek pengadaan alat
kesehatan di Provinsi Banten
kian kentara. Penegasan tersebut diungkapkan oleh Bupati Lebak, Banten, Iti Octavia
Jayabaya, seusai dimintai keterangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, kemarin.
Salah satu indikasi praktik
haram tersebut ialah ketidaksesuaian antara spesifikasi
yang tercantum dalam kontrak
dan alat kesehatan yang ada.
“Saat sidak, kami menemukan
beberapa alat kesehatan yang
dialokasikan langsung dari
provinsi, spesifikasinya tidak
sesuai, dan itu banyak yang kita
tolak. Seperti di Rumah Sakit
Umum Adjidarmo,” kata Iti.
Ia menuturkan selama 2013
terdapat proyek alat kesehatan
bernilai Rp3 miliar. Namun, barang dan spesifikasi yang ada
tidak sesuai dengan kebutuhan.
Iti diminitai keterangan sebagai
saksi dalam kasus dugaan suap
sengketa pemilu kada Kabupten
Lebak dengan tersangka Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah.
Iti menjelaskan bahwa ia ditanya penyidik apakah kenal
dengan Atut dan mengetahui
adanya praktik suap dalam

sengketa pemilu kada Lebak di
Mahkamah Konstitusi.
Dalam beberapa kesempatan,
Atut yang juga Ketua nonaktif
DPP Partai Golkar itu membantah terlibat penyuapan. Melalui
tim kuasa hukumnya, Atut juga
menyangkal adanya penggelembungan proyek pengadaan
alat kesehatan di Banten.
Atut terimbas kasus Lebak
setelah sang adik, Tubagus
Chaeri Wardana alias Wawan,
ditangkap KPK pada 2 Oktober
2013 yang kini menjadi tersangka kasus suap yang melibatkan mantan Ketua MK Akil
Mochtar.
Pemilu kada Lebak yang digelar 31 Agustus 2013 dimenangi
pasangan Iti Octavia JayabayaAde Sumardi yang didukung
koalisi Partai Demokrat, PDIP,
Hanura, Gerindra, PPP, PKS,
dan PPNU. Mereka mendulang
62,37% suara, mengungguli pasangan Amir Hamzah-Kasmin
yang diusung Partai Golkar
dengan perolehan 34,69%.
Amir-Kasmin lalu menggugat
ke MK. Pasangan itu menuding Iti menang akibat intervensi dari Mulyadi Jayabaya,
ayah Iti, Bupati Lebak saat itu.
(EB/X-2)

1 Kilometer Lebih Karangan Bunga untuk Pasangan Aman

B

ELASAN kali Rosid bolak-balik
mengangkut karangan bunga
ucapan selamat menggunakan
sepeda motor.
Karyawan toko bunga di kawasan
Jl Sisingamangaraja, Pekanbaru, ini
sejak Selasa (18/2) sore mendapat tugas tambahan mengantar karangan
bunga ucapan selamat ke Gelanggang Remaja Pekanbaru.
Di gedung itulah pasangan Anas
Maamun-Arsyadjuliandi Rachman
(Aman) dilantik menjadi Gubernur
dan Wakil Gubernur Riau, kemarin.
“Ini pesanan bapak-bapak pejabat,” kata Rosid sambil menyeka
peluh di keningnya.
Tidak hanya Rosid. Pengantar
bunga lain pun berdatangan silih
berganti sehingga karangan bunga
ucapan selamat atas pelantikan
pasangan Aman mengular sepanjang 1,5 kilometer, mulai dari Jl
Sudirman, di depan Gedung DPRD
Riau, hingga ke simpang tiga menuju
Bandara Sultan Syarif Kasim II.
Siapa pejabat yang dimaksud
Rosid? Ya, seluruh bupati dan wali
kota di Provinsi Riau. Salah satunya,
Bupati Kepulauan Meranti Irwan
Nasir dan wakilnya, Masrul Kasmy,
memajang karangan bunga oranye
persis di depan Gedung Guru, sekitar
500 meter dari Gelanggang Remaja.
Tidak terkecuali para kepala dinas
di lingkungan Pemprov Riau. Demikian pula halnya para pengusaha

MI/BAGUS HIMAWAN

UCAPAN SELAMAT: Karangan bunga ucapan selamat atas pelantikan pasangan Anas Maamun-Arsyadjuliandi Rachman sebagai
Gubernur dan Wakil Gubernur Riau periode 2014-2019 dipasang di pinggir Jalan Sudirman, Pekanbaru, Riau, kemarin.
pusat perbelanjaan, mal, hotel, dan
perbankan. Mereka seakan berlomba memesan karangan bunga
ucapan selamat atas pelantikan
pemimpin baru Provinsi Riau periode 2014-2019.
Kondisi ini menggelitik Menteri
Dalam Negeri Gamawan Fauzi untuk
mengungkapkan penilaiannya.
“Saya sudah melantik 28 gubernur, baru kali ini melihat karangan
bunga di kanan-kiri jalan sepanjang
lebih dari 1 km,” kata Gamawan,
disambut tepuk tangan undangan.

Jajaran ratusan karangan bunga
tersebut, lanjut mantan Gubernur
Sumatra Barat itu, mencerminkan
dukungan masyarakat terhadap gubernur dan wakil gubernur baru.
Apalagi, pasangan Aman yang
disokong Golkar meraup lebih dari
60% suara dalam pemilu kada Riau.
“Mohon kepercayaan hingga 60%
ini menjadi motivasi untuk memakmurkan masyarakat Riau,” ujar
Gamawan.
Menteri juga mengingatkan pasangan Aman untuk bersinergi dan

harmonis dalam memimpin Riau.
“Jangan sampai gubernur dan
wagub pecah kongsi di tengah jalan.
Rakyat nanti yang pusing,” ungkap
Gamawan seraya mengucapkan salam
dari Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakri untuk pasangan Aman.
Pasangan Aman memang harus
bekerja keras memakmurkan rakyat
Riau. Deretan panjang karangan
bunga ucapan selamat seyogianya
tidak membuat pasangan Aman
melambung ke awang-awang. (Bagus
Himawan/X-3)

HUKUM


3

Peradilan
Korupsi
Majal
KEHADIRAN TERUS
MENURUN: Bangku
anggota dewan
kosong ketika rapat
dengar pendapat
ketenagakerjaan di
Komisi IX DPR, kompleks
parlemen, Senayan,
Jakarta, kemarin. Tingkat
kehadiran anggota
dewan semakin menurun
seiring dekatnya
pergelaran Pemilihan
Umum Legislatif pada 9
April 2014.
ANTARA/AGUNG RAJASA

Komisi III DPR Bentuk Tim Pakar
Dalam menyeleksi calon hakim konstitusi,
DPR hendaknya memilih pribadi yang
paham konstitusi, bukan politikus.
ASTRI NOVARIA

K

OMISI III DPR RI
membentuk tim
pakar untuk membantu melakukan
uji kelayakan dan uji kepatutan terhadap calon hakim
konstitusi menggantikan
Harjono yang akan pensiun
dan Akil Mochtar yang tertangkap tangan oleh Komisi
Pemberantasan Korupsi akibat kasus suap pemilu kada.
Hal itu disampaikan anggota dewan seusai melakukan rapat internal Komisi III
di Gedung DPR RI, Jakarta,
kemarin.

Anggota Komisi III Taslim
Chaniago (F-PAN) membenarkan adanya tim pakar
untuk bersama-sama Komisi
III menyeleksi calon hakim
konstitusi. Kata Taslim, dalam rapat internal tersebut
disepakati pula bahwa tim
pakar terdiri dari belasan
orang. Namun, mengenai
nama-namanya, Taslim masih enggan membeberkannya kepada wartawan. Yang
jelas, menurutnya, mereka
terdiri dari berbagai macam
latar belakang, antara lain
akademisi dan negarawan
yang mampu memberikan
penilaian utuh kepada setiap

calon hakim konstitusi.
Taslim menegaskan, meskipun nanti proses seleksi
mengikutsertakan tim pakar, yang bertanggung jawab
terhadap hasil seleksi ialah
Komisi III DPR RI.
“Komisi III akan tetap berada di sana bersama tim
pakar itu. Tim ini nantinya
memberikan rekomendasi
kepada Komisi III, siapa
saja yang layak masuk dan
sebagainya. Itu akan memberikan arahan yang bagus
untuk kita dalam menentukan sikap politik. Saya kira
semua tanggung jawab ada
di Komisi III,” ulasnya.
Taslim membantah keberadaan tim pakar sebagai
tameng Komisi III agar tidak
disalahkan dalam menentukan hakim konstitusi jika su-

MI/ADAM DWI

HASIL PENELITIAN ICW: Pengamat politik dari CSIS J Kristiadi (tengah) bersama peneliti dari
Indonesia Corruption Watch (ICW) Donal Fariz dan dosen Fakultas Hukum Universitas Andalas
Shinta Agustina (kanan) memaparkan kajian tentang gratifikasi, kerugian negara, dan KKN saat
pemaparan hasil penelitian ICW, di Jakarta, kemarin.

Amendemen UUD Salah Arah
HASIL amendemen UUD sebanyak empat kali yang dilakukan DPR RI dinilai salah arah
dan bertentangan dengan
tujuan pendirian Negara Kesatuan Republik Indonesia
yang digagas pendiri bangsa
ini. Penilaian tentang hasil
amendemen UUD yang kontraproduktif tersebut disimpulkan oleh ormas Gerakan
Pemantapan Pancasila (GPP)
dan disampaikan dalam kesempatan seminar bertema
Kaji ulang perubahan UUD
1945 di Jakarta, kemarin.
“Indonesia sekarang di
ambang kehancuran,” ujar
Pembina GPP Try Sutrisno.
Saat memberikan sambutan
dalam acara itu, Try menjelaskan, selain UUD, Pancasila
sebagai dasar dan ideologi
negara juga sudah diganti
dengan paham liberalisme.
Kondisi itu, menurut mantan wapres era Orba itu,

mengancam keutuhan NKRI,
yang merupakan nagara
kepulauan, dan terdiri dari
berbagai suku bangsa, adat,
budaya, dan agama.
Acara yang dihadiri berbagai elemen masyarakat itu
menghadirkan narasumber,
antara lain Guru Besar UI Sri
Edi Swasono, Guru Besar IKIP
Singaraja Bali Ketut Rinjin
serta Hary Tjan Silalahi, salah seorang tokoh di CSIS.
Sri Edi mengatakan Indonesia didirikan atas dasar
kebersamaan melalui permusyawaratan. Sebagai perwujudannya, lahirlah Majelis
Perwakilan Rakyat yang terdiri perwakilan suku, agama,
dan daerah dari seluruh
Indonesia. “Seharusnya demokrasi di Indonesia adalah
demokrasi rakyat, melalui
gotong royong. Bukan demokrasi individual dan liberal.
Amendemen UUD tahun 2002

merupakan UUD bunuh diri,
karena telah membunuh roh
Indonesia,” ujarnya. Para
founding fathers, imbuhnya,
tidak pernah memikirkan
Indonesia menjadi negara
sekuler atau agamais, karena mereka menyadari
keberagaman Indonesia.
Senada, Ketut Rinjin mengaku prihatin dengan kondisi
bangsa Indonesia saat ini.
“Kita harus kembali kepada
ideologi Indonesia, bukan
menjadi negara kapitalis,
individualis, dan liberalis,”
tegasnya.
Ia meminta, beberapa
pasal dan ayat di UUD 1945
pascadiamendemen kembali
dihidupkan. Di antaranya,
Pasal 1 ayat 2, Pasal 2, Pasal
3, Pasal 6 ayat 2, dan Pasal 18
UUD 1945, karena penghapusan pasal tersebut ia anggap
mencederai keutuhan NKRI.
(*/P-2)

atu saat bermasalah, seperti
pada kasus Akil Mochtar.
Saat ditanya terkait calon
hakim konstitusi yang berlatar belakang politikus,
Taslim berpendapat hal itu
merupakan hak warga negara untuk mencalonkan
diri. “Menurut saya, hal
itu merupakan hak warga
negara. Tidak boleh dikotomi antara politkus dan
nonpolitikus yang penting
ada syaratnya. Untuk menandakan dia terpilih atau
tidak bisa dilihat apakah
dia sosok negarawan atau
tidak, berkemampuan di bidang konstitusi atau tidak,”
tegasnya.
Adapun nama-nama yang
sempat disebut-sebut masuk
tim pakar, antara lain Ahmad Syafi’i Maarif, Hasyim

Muzadi, Jimly Asshiddiqie,
Pataniari (pakar hukum),
dan Ahmad Syarifuddin
Natabaya (pakar hukum tata
negara)

Menahan diri
Berkaitan dengan langkah
Komisi III DPR dalam proses
pemilihan hakim konstitusi,
Ketua DPP Partai NasDem
Taufik Basari meminta DPR
menunjukkan sikap kenegarawanan. Ia mengakui
pascapembatalan Perppu
Penyelamatan MK, DPR kembali berhak menyeleksi hakim konstitusi.
“Tidak selayaknya anggota
DPR menggunakan kesempatan tersebut dengan mencalonkan diri sebagai hakim
konstitusi. MK membutuhkan hakim yang mampu

mengembalikan nama baik
dan menjaga muruahnya
dengan menunjukkan sikap
kenegarawanannya,” ujar
Taufik, kemarin.
Secara terpisah, mantan
Ke t u a U m u m P i m p i n a n
Pusat Muhammadiyah Ahmad Syafi’i Maarif menilai
adanya keinginan anggota
parpol menjadi hakim konstitusi sangat tidak pantas.
“Seharusnya mereka terlebih dahulu keluar dari partai dan minimal lima tahun
tidak berpartai,” katanya.
Bahkan dengan tegas
Syafi’i mengatakan bila ia
masuk tim pakar bentukan
Komisi III, ia akan menolak
calon hakim konstitusi dari
partai politik. (Gnr/*/P-2)

astri@mediaindonesia.com

PENEGAKAN hukum di Indonesia
dinilai masih menghadapi masalah
disparitas pemindanaan. Disparitas, yang berarti ketidaksetaraan
hukuman antara kejahatan serupa
dalam situasi serupa pula, itu memunculkan ketidakadilan dalam
penerapan vonis terhadap pelaku
kejahatan terutama pada tindak kejahatan korupsi.
Menurut peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Tama S Langkun
dalam kesempatan diskusi bertema
Disparitas putusan pengadilan dalam
tindak pidana korupsi, di Jakarta, akibat disparitas tersebut, kejaksaan dan
Komisi Pemberantas Korupsi belum
optimal menggunakan pasal-pasal
pada UU Tipikor dalam mengadili
pelaku korupsi.
Tama menjelaskan, penyebab
disparitas ialah sistem hukum yang
masih belum jelas termasuk UU yang
mengaturnya. Selain itu, tidak ada
pedoman bersama terkait independensi hakim. Hal itu bisa berdampak
adanya gap dari produk hukum dan
institusinya.
Namun, menurut Hakim Agung
Surya Jaya, disparitas pemidanaan
merupakan tindakan yang tidak
diharamkan. Alasannya, meski berpijak pada aturan dan UU, hakim tidak bisa memutuskan tanpa melihat
peran, tangugung jawab serta akibat
dari sebuah subjek perkara.
“Tidak mungkin perakara diputus
sama ketika peran, tanggung jawab,
dan akibatnya berbeda. Yang bisa terjadi disparitas jika putusan itu sama.
Jika dituntut sama semua kasus, justru itu tidak adil,” jelasnya.
Namun, dia mengakui, pemberian
vonis sebuah perkara yang berpijak
pada undang-undang kerap menimbulkan persoalan hukum yang baru
bahkan kebingungan serta masalah tersendiri bagi hakim. Misal,
penjatuhan pidana dengan sistem
penjara minimal hingga maksimal
20 tahun membuat hakim mungkin
tidak berkeadilan dalam memutuskan. (Ami/P-2)

INDONESIA MEMILIH

4


Partai NasDem
Rapatkan Barisan
PARTAI NasDem menunjukkan
keseriusan sebagai partai baru
peserta pemilu dengan terus
melakukan perbaikan-kinerja
internal partai.
Sekjen DPP Partai NasDem
Patrice Rio Capella saat dihubungi, kemarin, mengatakan, untuk meningkatkan
kualitas kerja internal partai,
partainya dalam waktu dekat
akan mengadakan rapat pimpinan nasional (rapimnas)
yang dikemas melalui rangkaian kegiatan Apel Siaga Perubahan.
“Kami sedang melakukan
persiapan untuk 22 Februari,
yakni rapim DPW (dewan pimpinan wilayah) se-Indonesia,”
kata Patrice.
Ia menambahkan, rapimnas
diadakan untuk mengevaluasi
kinerja internal partai perihal
sejauh mana persiapan dan
kesiapan tiap daerah untuk
menghadapi Pemilu 9 April
nanti.
Saat dihubungi di kesempatan berbeda, Ketua DPP
Partai NasDem Taufik Basari
mengatakan partainya mengadakan rapimnas untuk
mengecek persiapan terakhir

Partai NasDem dalam menghadapi pemilu.
“Kita melakukan konsolidasi
internal karena sudah semakin mendekati pemilu. Tentu
kesolidan partai dan mesin
partai harus bisa dipastikan,”
kata Taufik.
Ia menuturkan Partai NasDem optimistis mampu meraih
posisi tiga besar dalam perolehan suara mendatang. Sebagai
partai baru, NasDem terus
memperbaiki struktur organisasi dan kualitas kader partai.
Kegiatan internal partai melalui rapimnas yang kemudian
dilanjutkan dengan kegiatan
Apel Siaga Perubahan untuk
melantik dewan pimpinan
ranting se-Indonesia adalah
upaya kerja keras partai.
“Sejauh ini kita cukup optimistis dengan struktur yang
ada. Kita berhasil menyusun
struktur hingga tingkat kelurahan dan desa, mesin yang
dianggap sangat efektif untuk
mendongkrak suara Partai
NasDem. Bagaimanapun partai yang berhasil dinilai melalui mesin partainya yang
bekerja dengan baik,” pungkasnya. (*/P-1)

ANTARA/WIDODO S JUSUF

40% DARI KARDUS: Petugas merapikan tumpukan bilik suara yang terbuat dari kardus di Kantor Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, kemarin. Sebanyak 40%
kebutuhan bilik dan kotak suara untuk Pemilu 2014 di Provinsi DKI Jakarta terbuat dari kardus karena kotak suara dari aluminium banyak yang rusak dan hilang.

Curi Start Kampanye, Caleg Dilaporkan
CALON anggota legislatif (caleg) DPR asal Partai Demokrat
dari daerah pemilihan (dapil)
NTT 2, Anita Yakoba Gah,
dilaporkan ke polisi oleh
Badan Pengawas Pemilu
(Bawaslu) setempat karena
diduga melakukan tindak
pidana pemilu.
Juru bicara Bawaslu NTT
Yemris Fointuna, di Kupang,
kemarin, mengatakan Anita
dilaporkan ke Polda NTT pada
Selasa (18/2) malam.
“Caleg Demokrat Anita Yakoba Gah sudah melakukan
kampanye dalam bentuk iklan
yang memenuhi unsur pidana
karena kampanye dilakukan

di luar jadwal kampanye. Karena itu, kami laporkan dia ke
polisi,” ujarnya.
Menurutnya, berdasarkan
jadwal kampanye yang dikeluarkan Komisi Pemilihan
Umum (KPU), kampanye baru
bisa dilaksanakan pada 16
Maret-5 April 2014. Akan
tetapi, Anita, menurut dia, telah memajang iklan di berbagai ruas jalan di Kota Kupang
dan di media massa lokal.
Menurut Yemris, Bawaslu
telah mengundang Anita Gah
untuk memberikan klarifikasi
terkait dengan pelanggaran
kampanye itu. Akan tetapi, dua
kali undangan yang dikirim ke

Anita tidak dipenuhi.
“Dia (Anita) tidak mengindahkan undangan klarifikasi
dari Bawaslu,” kata dia.
Laporan ke polisi tersebut
setelah Bawaslu bersama
Penegakan Hukum Terpadu
telah mengkaji dugaan itu dan
menemukan adanya unsur
pidana dalam kasus tersebut.
Yemris mengaku juga telah
mengundang sejumlah calon
anggota DPR dan DPD daerah
pemilihan Nusa Tenggara
Timur untuk dimintai penjelasan soal kampanye mereka
di media massa yang mendahului jadwal kampanye.
Para calon anggota DPR itu

yaitu Setya Novanto (Partai
Golkar), Fari Francis (Partai
Gerindra), Jefry Riwu Koreh
(Partai Demokrat)), dan Anita
Gah (Partai Demokrat). “Untuk anggota DPD telah kita undang Abraham Paul Lyanto,”
ujar Yemris.
Dia mengimbau para caleg
lain agar bisa menaati sejumlah agenda dan jadwal
kampanye sehingga tidak melakukan pelanggaran.
“Ini demi pendidikan politik
yang benar kepada masyarakat serta kelancaran tahapan
pelaksanaan hajatan nasional
bernama pemilu ini,” ujarnya.
(PO/P-1)

Pemohon Gugat Kewenangan Blokir Menkeu
MAHKAMAH Konstitusi (MK)
kembali menggelar uji materi
terhadap UU No 17/2003 tentang Keuangan Negara dan UU
No 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara.
Aturan di dua UU itu digugat Anton Ali Abbas dan Aan
Eko Widiarto setelah Menteri
Keuangan memblokir anggaran Kementerian Pertahanan
sebesar Rp678 miliar pada
2012 lalu.
“Menurut UU No 17/2003,
Menteri Keuangan berfungsi
sebagai bendahara negara.
Jadi begitu APBN disahkan, tugas bendahara untuk mencairkan anggaran, bukan memblokirnya,” kata Muhammad
Husaini, ahli yang dihadirkan
penggugat, di sidang lanjutan,
kemarin.
Dosen Fakultas Ekonomi
dan Bisnis Universitas Brawijaya, Malang, itu menuturkan tugas Menteri Keuangan
ialah membuat anggaran bagi
kementerian dan lembagalembaga lainnya.
Jika anggaran telah disetujui
DPR, penggunaan anggaran
tersebut harus benar-benar
dilaksanakan dan menjadi
tanggung jawab lembaga dan
kementerian untuk menjalankan program dan anggaran mereka.
“Jadi jika APBN sudah disetujui, penggunaan anggaran
tersebut harus mejadi tanggung jawab untuk dilaksanakan programnya. Kalau
anggarannya diblokir, bagaimana kementerian dapat
mempertanggungjawabkannya,” ungkap Husaini.
Sementara itu, ahli yang
dihadirkan pemerintah, Phili-

ANTARA/WAHYU PUTRO A

UJI UU KEUANGAN NEGARA: Ketua Mahkamah Konstitusi Hamdan Zoelva (tengah) didampingi hakim
konstitusi Harjono (kanan) dan Arief Hidayat memimpin sidang Pengujian UU No 17/2001 tentang
Keuangan Negara dan UU No 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara di Jakarta, kemarin.
pus M Hadjon, ahli hukum
administrasi negara dari Universitas Airlangga Surabaya,
mengatakan kedudukan hukum penggugat diragukan
dalam gugatan tersebut.
“Berdasarkan ketentuan
Pasal 51 ayat 1 UU No 8/2011
tentang MK, apakah ada hak
dan kewenangan konstitusional pemohon yang dirugikan?
Saya menganalisis bahwa dari
perkara ini, pemohon hanya
menjelaskan sebagai warga
negara Indonesia. Dari sini
jelas tidak ada kewenangan
pemohon yang dirugikan. Sebab kewenangan itu berkaitan
dengan jabat an. Jadi tidak
ada kewenangan jika tanpa
jabatan,” ujar Hadjon.
Hadjon juga mempertanyakan materi dan substansi
gugatan tersebut. Ia menilai
para penggugat tidak tepat
memperkarakan masalah

pemblokiran anggaran tersebut ke MK karena masalah
pemblokiran anggaran diatur
oleh peraturan Menteri Keuangan.
“Jika aturan yang digugat
setingkat peraturan menteri,
bukan di MK tempatnya, melainkan di Mahkamah Agung.
Inti permasalahan uji materi
ialah masalah pemblokiran
anggar an, itu ada di peraturan menteri, bukan UU,”
paparnya.
Sepakat dengan Hadjon,
ahli dari pemerintah lainnya
yang dihadirkan ialah mantan
hakim konstitusi Maruarar
Siahaan. Ia mempertanyakan
legal standing penggugat.
“Harus terukur kerugian
yang dirasakan penggugat,
di situ untuk menakar legal standing penggugat,”
ujarnya.
Maruarar mengimbuhkan,

uji materi yang diajukan oleh
pemohon tidak ada hubungan
sebab-akibat dari kedua UU
yang diuji tersebut.
“Tidak tampak kerugian
dari hak konstitusional yang
disebut mempunyai sebabakibat dalam UU Keuangan
dan UU Perbendaharaan Negara,” papar Maruarar.
Demikian pula menurut pakar hukum tata negara Refly
Harun yang juga menjadi ahli
dari pemerintah. Dalam persidangan itu, ia mengatakan
pemohon tidak mempunyai
kerugian konstitusional yang
nyata baik aktual maupun
potensial.
“Menurut ahli, permohonan
uji materi UU ini seharusnya
dilakukan kementerian atau
lembaga yang merasa dirugikan dengan ketentuan a quo,”
papar Refly dalam persidangan. (AI/P-1)

Politisi tidak Tahu
Asa Konstituen
Maraknya politisi
instan memunculkan
hubungan komunikasi
searah antara wakil
rakyat dengan
konstituennya.
ABDUS SYUKUR

R

E P R E S E N TA S I s e orang anggota dewan perwakilan
rakyat (DPR) sebagai
wakil rakyat dinilai akan tetap
menjadi perdebatan. Pasalnya,
anggota DPR sering kali justru bingung atau tidak mau
tahu tentang keinginan yang
dikehendaki dari rakyat yang
diwakilinya.
Alhasil, berdasarkan penelitian Centre for Strategic and
lnternational Studies (CSIS),
hal itu akan berimbas pada
sikap apatis masyarakat dan
mengakibatkan partisipasi masyarakat terus menurun dalam
pemilihan umum (pemilu).
“Berdasarkan hasil penelitian, sering kali muncul
ketidaksinkronan antara keinginan pemilih dan apa yang
dilakukan politisi. Politisi
terpilih bahkan justru sering takut bertemu dengan
konstituennya yang transak-

sional karena bakal selalu
ditagih pengajuan proposal,”
ujar peneliti CSIS Philips J
Vermonte, saat memaparkan
hasil penelitiannya di Jakarta,
kemarin.
Sejak November 2013 hingga awal Februari 2014, CSIS
menggelar penelitian untuk
mengukur hubungan antara
politisi dan konstituennya.
Untuk mendapatkan hasil
kualitatif, penelitian dilakukan
dengan metode shadowing,
yakni mengikuti kegiatan anggota DPR di DKI Jakarta dan
wawancara dengan konstituen
di luar negeri, yakni di Taiwan
dan Hong Kong.
Adapun untuk hasil kuantitatif, penelitian menggunakan
metode jajak pendapat dengan
menanyakan 1.200 responden
di 33 provinsi dan 60 kabupaten di Indonesia. Jajak pendapat menggunakan metode
multirandom sampling dengan
margin of error 2,83%.
Selain itu, sambung Philips,
juga ditemukan hubungan
antara anggota DPR dan konstituen yang bersifat satu
arah. Anggota DPR dengan
mudah menemui konstituennya, sedangkan masyarakat
sangat sulit untuk menemui
wakilnya di DPR.
“DPR, jika hendak bertemu
dengan konstituennya, diatur

dulu oleh orang-orang dekatnya. Tapi sebaliknya, masyarakat tidak punya akses dan
tidak tahu bagaimana cara
menemui anggota DPR yang
sudah dipilih,” tekan Philips.

Masyarakat jenuh
Arief Wibowo, Ketua Badan
Pemenang Pemilu (Bappilu)
PDIP, membenarkan hasil penelitian CSIS itu yang sudah
menjadi realitas saat ini. Maka
itu, anggota DPR dan caleg
dituntut untuk menumbuhkan
semangat partisipasi rakyat
melalui kerja konkret.

Anggota DPR dengan
mudah menemui
konstituennya, sedangkan
masyarakat sangat sulit
untuk menemui wakilnya
di DPR.
“Anggota dewan harus dapat menumbuhkan kesadaran
berpolitik warga bahwa itu
untuk kepentingan negara.
Tentu saja harus dibarengi dengan semangat anggota dewan
atau caleg dengan mewujudkannya dalam bentuk program atau kerja konkret. Ini
supaya rakyat dapat kembali
bersemangat dan menunjukkan partisipasi politiknya,”
ungkapnya saat dihubungi,
kemarin.
Menurut Arief, masyarakat
saat ini sudah terlalu jenuh dengan masalah politik. Padahal,
era saat ini berbeda dengan
era sebelumnya saat masyarakat takut untuk menggunakan
hak politik dengan bebas.
“Masyarakat akan menilai
anggota dewannya, apakah
mampu menyalurkan kepentingan rakyat atau tidak.
Jika merasa kepentingannya
ter abaikan, otomatis mereka enggan berpolitik,” ujar
Arief.
Untuk mengatasi kejenuhan
masyarakat itu, sambungnya, juga diperlukan perubahan sistem dalam pemilihan umum di Indonesia, di
antaranya dengan menggelar
pemilu serentak. (P-1)

abdus
@mediaindonesia.com

PLATFORM PARTAI


1 Partai NasDem
ADA problem yang cukup serius dalam hal penanggulangan bencana. Penanganan bencana sering terlambat atau berat karena ada beberapa hal. Pertama,
yang sering diributkan ialah apakah itu bencana
lokal atau nasional. Buat orang daerah, hal seperti
itu menyakitkan. Yang benar, itu ialah bencana dan
yang menderita rakyat Indonesia. Padahal, itu pengertian administrasi dan program semata. Kedua, ada
kelemahan administratif dalam mengelola bencana.
Sebetulnya, di era terbuka saat ini, sering media yang
selalu tahu duluan tentang kondisi di lapangan, sedangkan aparat belum bergerak. Seharusnya kalau
ada bencana alam, yang harus tahu duluan ialah
aparat. Artinya, bila bencana terjadi di desa, harusnya
ada pernyataan administratif secara berjenjang ke
atas. Ketiga, ini soal paradigma anggaran. Masalahnya,
anggarannya ada di mana? On call budget harus jelas
untuk bencana setiap daerah. Jangan ditaruh di Jakarta saja, susah mencapai daerah. Selain itu, masalah
rekonstruksi sering kali diabaikan dan masih lemah.
Harusnya dilakukan 1-2 tahun. Dengan bencana alam
yang bertubi-tubi, kalau pemerintah tidak sistematis
mengelolanya, bisa gawat. (Wta/P-3)

5 Partai Golkar

9 PPP

7 Partai Demokrat

SEBAGAI institusi yang berada di garda terdepan
dalam penanggulangan bencana, BNPB harus fokus
dan konsentrasi untuk penanganan secara cepat
dan sistematis. Untuk itu, lembaga itu perlu dilengkapi dengan infrastruktur yang kuat dan memadai,
SDM yang andal, dan anggaran yang selalu siap
dan berkecukupan. Hingga saat ini kinerja BNPB
sudah cukup baik, tetapi harus ditingkatkan lagi di
semua aspek. Sudah disadari semua pihak bahwa
Indonesia merupakan kawasan ring of fire, daerah
potensial bencana. Potensi bencana di negara ini
pun beraneka ragam, dari gempa bumi, tsunami,
erupsi gunung berapi, tanah longsor, dan banjir.
Maka itu, keberadaan badan negara yang khusus
menangani bencana itu merupakan suatu keharusan. Badan itu harus selalu berada pada kondisi
siaga dan penuh kesempatan untuk menangani
bencana dan akibat-akibatnya. Pihaknya menilai
dalam konteks inilah keberadaan BNPB merupakan
keniscayaan mutlak. (Nov/P-3)

KEBIJAKAN tentang penanggulangan bencana
yang selama ini dijalankan Badan Nasional
Penanggulangan Bencana (BNPB) harus dirumuskan kembali. Langkah itu penting mengingat Indonesia merupakan negeri yang rentan
terhadap bencana. Perlu ada tindakan secara
berkala dan berkesinambungan untuk mengaudit kinerja BNPB. Misalnya, apakah evakuasi
korban dan penanganan pengungsi selama ini
sudah terurus dengan baik atau belum. Pada
prinsipnya kami mendukung penguatan BNPB
dan lebih tangkas dalam penanggulangan
bencana tanpa terjerat birokrasi. Pemerintah
sejauh ini telah memberikan perhatian yang
sungguh-sungguh terhadap BNPB karena pemerintah sadar bahwa negeri ini sangat rentan
terhadap bencana. Tapi, penanggulangan
bencana tidak hanya menjadi tanggung jawab
BNPB tetapi menjadi tanggung jawab seluruh
lapisan masyarakat. (Nov/P-3)

Hajriyanto Y Thohari

Ramadhan Pohan

Ketua DPP Golkar

BNPB secara kelembagaan memang sudah cukup memadai
karena keberadaannya difasilitasi UU. Artinya, lembaga itu
dianggap sangat penting bagi bangsa ini. Di setiap daerah juga
ada badan penanggulangan bencana daerah (BPBD) yang harus
mendapat perhatian, terutama dalam hal peningkatan kinerja
aparatur BPBD. Misalnya, terkait sumber daya manusia, sarana,
dan prasarana yang memadai untuk menunjang kerja BPBD. Hal
ini penting mengingat potensi bencana alam dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan, baik secara nasional maupun
di setiap daerah. Misalnya, banjir yang kini menjadi peristiwa
tetap tahunan di beberapa daerah seperti Jakarta. Kalau ada
penguatan kelembagaan, konsekuensi peningkatan prasarana
tentu ialah adanya peningkatan anggaran. (Nov/P-3)

Wasekjen DPP Partai Demokrat

Arwani Thomafi
Ketua DPP PPP

10 PARTAI HANURA

Siti Nurbaya Bakar
Ketua DPP Partai NasDem

2 PKB

5

Menyadarkan Warga
di Negeri Rawan Bencana

SECARA umum, kinerja BNPB masih jauh dari memuaskan, masih jauh dari harapan. Kerja mereka
dalam penanggulangan bencana cenderung lambat
dan lelet, masih kalah bila dibandingkan dengan
Palang Merah Indonesia. Itu bisa dilihat dari banyak
kasus bencana seperti banjir di Jakarta, tsunami Mentawai, ataupun bencana Gunung Sinabung. Untuk
bencana-bencana besar dan masif aja lelet, apalagi
bencana-bencana di daerah yang skalanya lebih
kecil, pasti jauh lebih tidak tertangani. Di dapil saya
(Pemalang, Pekalongan, dan Batang, Jawa Tengah),
kehadiran BNPB tidak dirasakan sama sekali oleh masyarakat korban. Respons mereka sering terlambat
dalam penanganan bencana. Sistem koordinasinya
juga kurang bagus sehingga kebutuhan mendesak
korban tidak bisa ditangani secara optimal. Padahal,
lembaga itu kan dibentuk untuk memaksimalkan
penanggulangan bencana dari pemerintah. BNPB
itu tangan negara untuk merespons secara cepat
dan tepat masalah-masalah bencana. Anggarannya
juga dari negara, DPR ikut memutuskan. Namun,
kinerjanya benar-benar tak memuaskan. Di luar itu,
BNPB boleh dibilang tidak punya terobosan yang
bisa diandalkan dalam penanggulangan bencana.
Banyak saya kira yang harus dibenahi, mulai dari
soal kepemimpinan yang harus didorong akan makin
responsif hingga sistem kerja dan koordinasi agar
bisa menjawab kebutuhan dan tuntutan masyarakat
korban. (Wta/P-3)

SIMULASI PENYELAMATAN: Petugas membantu warga masuk ke mobil saat simulasi penyelamatan yang digelar

Muhammad Hanif Dhakiri

BENCANA yang melanda berbagai wilayah di Indonesia secara
bertubi-tubi membuat BNPB bekerja ekstra keras. Kondisi BNPB
saat ini dengan personel dan anggaran terbatas tentu sangat menyulitkan BNPB dapat melaksanakan tugasnya secara menyeluruh. Agar ke depan BNPB bisa bekerja lebih optimal, tentu perlu
ada penambahan personel dan anggaran sehingga diharapkan
mereka dapat bekerja lebih tangkas dan menjangkau semua
wilayah secara cepat dan tepat sasaran. Oleh karena itu, komitmen penyelenggaraan tentang penanggulangan bencana harus
konkret, bukan sekedar wacana. Wacana sudah pasti tidak akan
menyelesaikan masalah bencana di Tanah Air. (Wta/P-3)

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) di Sleman, Yogyakarta. Simulasi yang diikuti relawan, TNI,
Polri, dan masyarakat itu untuk meningkatkan kesiapan warga yang tinggal di daerah rawan bencana.

Wasekjen DPP PKB

3 PKS
BNPB secara institusi kuat karena posisinya sudah
ada UU. Selain itu, BNPB bisa mengusulkan kepada presiden untuk dibuatkan keppres sebagai
payung hukum penanganan bencana. tapi, itu
semua jangan sampai dadakan ketika menghadapi
bencana. Selain itu, dana maupun sumber daya
harus terkonsolidasi. Misalnya, bencana erupsi
Gunung Kelud yang berdampak langsung ke tiga
kabupaten di Jatim, yakni Kediri, Malang, dan Blitar. Terkait penanganannya pun harus terintegrasi,
tidak sendiri-sendiri. Segera BNPB punya SOP atau
standar untuk konsolidasi. Jangan sampai tentara
sendiri yang tangani bencana. Jadi, sekali ada bencana, yang komando adalah BNPB. Dari situ akses
budget juga mengikuti. Mengenai anggaran juga
jangan dibebankan di pusat seluruhnya. BNPB harus melakukan MoU dengan berbagai kepentingan
yang terkait seperti Polri, kampus, dan perusahaan
BUMN untuk membuat jaringan. Jangan sampai ketika bencana datang, aksi cepat tanggap dalam mengurusi kebutuhan para korban seperti makanan
dan air bersih tidak terkoordiansi, masing-masing
berjalan sendiri-sendiri. Dalam kondisi seperti
ini, komando sangat menentukan. Kalau tidak ada
komando, bukannya menolong orang, malah menimbulkan konflik kepentingan. (Nov/P-3)

Saleh Husin
Ketua DPP Partai Hanura

14 PBB
MEKANISME kedaruratan harus dimiliki BNPB, yakni prosedur
baku dalam penanggulangan bencana. Tak hanya itu, personel
yang dimiliki BNPB masih sangat minim. Ia juga menilai sarana
yang digunakan untuk penanggulangan bencana juga belum sepenuhnya memadai. Dengan cara yang biasa, penanggulangan
bencana tidak akan efektif. Maka itu, perlu modernisasi peralatan yang menjadi kebutuhan BNPB. Kecepatan untuk mobilitas
penanggulangan perlu ditingkatkan karena bencana tidak hanya
terjadi pada satu titik, tetapi masif di berbagai daerah dengan
tingkat ancaman dan tingkat kesulitan yang berbeda-beda.
(Nov/P-3)

BM Wibowo
Sekjen DPP PBB
ANTARA/SIGID KURNIAWAN

I

NDONESIA merupakan negara kepulauan
terbesar di dunia yang terletak di daerah
khatulistiwa dengan kondisi topografi
yang bervariasi, yakni daratan, perbukitan,
pegunungan, dan hamparan perairan. Negeri
ini tergolong rawan terhadap bencana
hidrometeorologi seperti angin topan, banjir,
tanah longsor, kekeringan, letusan gunung api,
dan kebakaran lahan.
Dengan kondisi yang demikian, Indonesia
sering disebut sebagai negara ‘supermarket’
bencana. Semua potensi bencana ada di
belahan negeri ini.
Karena itulah, pemerintah membentuk
Badan Nasional Penanggulangan Bencana
(BNPB) berdasarkan Peraturan Presiden
Nomor 8 Tahun 2008. Tugas lembaga itu ialah
membantu presiden dalam mengoordinasikan
perencanaan dan pelaksanaan kegiatan
penanganan bencana serta kedaruratan secara
terpadu. Juga melaksanakan penanganan
bencana dan kedaruratan mulai sebelum,
pada saat, dan setelah bencana yang meliputi
pencegahan, kesiapsiagaan, penanganan
darurat, dan pemulihan.
Pertanyaannya kemudian, bagaimana
meningkatkan kesadaran masyarakat untuk
meminimalisasi jumlah korban saat bencana
melanda?
Menurut Ketua Badan Nasional
Penanggulangan Bencana (BNPB) Syamsul
Maarif, masyarakat sebenarnya sudah sadar

bahwa mereka hidup di daerah rawan bencana.
Bahkan, mereka pun sudah mempunyai
pengetahuan tentang menyelamatkan diri
begitu bencana terjadi. “Namun, kesadaran
dan pengetahuan itu ternyata jarang
diimplementasikan begitu bencana alam
terjadi,” katanya di Jakarta, kemarin.
Menurut Syamsul, persoalan tersebut lebih
disebabkan belum adanya kesadaran atau
budaya akan pentingnya menjaga keselamatan,
baik diri sendiri maupun orang lain.
Ia mencontohkan, korban meninggal di
sejumlah lokasi disebabkan ketidakpatuhan
terhadap aturan maupun peringatan yang
dibuat. “Lihat saja kasus Gunung Sinabung
yang korbannya meninggal karena menerobos
zona bahaya. Atau masih banyak masyarakat
yang berusaha menonton peristiwa bencana
dari dekat. Padahal, itu bukan tontonan,”
keluhnya.
Ia berharap pemerintah sebagai pemegang
otoritas berani mengambil tindakan tegas
terhadap masyarakat yang menerobos
atau melanggar zona bahaya. “Masyarakat
kenyataannya harus dipaksa patuh agar tidak
melanggar aturan. Artinya, penegakan hukum
harus jalan,” tegasnya.
Berkenaan dengan itu pula, Media Indonesia
mencoba menggali pandangan 12 partai politik
peserta Pemilu 2014 tentang eksistensi, peran,
dan tantangan BNPB di masa depan. (Che/Wta/
Nov/P-3)

Mardani Ali Sera
Ketua DPP PKS

6 Partai Gerindra

8 PAN

PENGUATAN institusi BNPB sangat diperlukan
karena sumber daya manusia yang ada masih
tergolong lemah, ditambah lagi dengan tidak berfungsinya BPBD di daerah dalam mengatasi bencana. Dukungan anggaran yang minim membuat
lembaga itu tidak bisa berbuat banyak. Seharusnya menggunakan pola asuransi bencana. Untuk
penguatan SDM, harus dilatih secara profesional.
Misalnya, bisa dengan membangun kerja sama
terpadu dengan Palang Merah Indonesia. Anggaran, menurut saya, sudah cukup. Faktor kecepatan
bergerak dan memobilisasi kekuatan di daerah
bencana yang belum maksimal, dan itu mutlak
untuk diperkuat. (Wta/P-3)

SESUAI namanya, BNPB perlu menyiapkan diri
secara baik untuk mencegah dan menghadapi bencana, mengingat tren bencana di Indonesia setiap
tahun terus meningkat. Kita berharap BNPB tidak
sekadar menyampaikan laporan rutin tahunan,
tetapi juga meningkatkan kinerja dalam pencegahan bencana. Catatan dari 2001 hingga saat ini,
sudah ada sekitar 2.000 bencana yang terjadi di
Indonesia. Pola kehidupan manusia juga memberi
beban, yakni banyak mengeluarkan hajatan lebih
banyak yang sifatnya merusak alam. Untuk itu,
penting bagi BNPB untuk meningkatkan kinerja
sekaligus gotong royong seperti menanam pohon,
yang tidak hanya bermanfaat untuk menyerap air
saat banjir, tetapi juga untuk penghijauan. Intinya
dalam menghadapi bencana, kita jangan hanya
aktif saat bencana terjadi melainkan harus melakukan langkah-langkah antisipatif. Karena, tindakan
pencegahan jauh lebih baik. (Nov/P-3)

SAYA kira jujur harus kita katakan BNPB selama ini
sudah bekerja cukup baik. PAN mengapresiasi dan
mendukung kerja tanggap darurat yang dilakukan
BNPB. Meski begitu, tentu masyarakat menginginkan
kinerjanya bisa ditingkatkan agar dapat mengatasi
kondisi darurat sejak awal terjadi bencana. Beberapa
hal pokok yang harus diperjuangkan ialah anggaran
BNPB harus ditambah mengingat perubahan iklim
yang ekstrem akan berpotensi meningkatkan frekuensi dan sebaran bencana alam lebih banyak lagi,
tidak bisa hanya mengandalkan dana APBD yang
kecil untuk penanggulangan bencana. Selain itu,
perlu meningkatkan kualitas sumber daya manusia
agar memiliki kemampuan profesional. Di samping
itu juga perlu kerja sama dengan pemerintah daerah
dalam penanggulangan bencana, termasuk meningkatkan kerja sama dengan lembaga-lembaga internasional dan negara-negara lain yang dapat membantu
peningkatan kinerja BNPB. (Wta/P-3)

Tjahjo Kumolo

Suhardi

Viva Yoga Mauladi

Sekjen DPP PDIP

Ketua Umum DPP Partai Gerindra

Ketua DPP PAN

4 PDIP

15 PKPI
BERBICARA tentang BNPB tidak lepas dari masalah pembenahan
lembaga itu. Pertama yang harus dibenahi ialah pengorganisasian di daerah-daerah, terutama daerah-daerah langganan
bencana. Kedua, kecepatan bertindak. Jangan sampai orang atau
korban yang akan kita tolong seharusnya bisa selamat, tetapi akhirnya meninggal karena kita terlambat memberikan bantuan.
Contohnya, waktu tsunami di Aceh pada 2004. Hari kedua baru
sibuk mencari jenazah yang berceceran di mana-mana. Mestinya,
hari pertama sudah sibuk. Oleh karena itu, BNPB harus punya
pasukan khusus, melakukan kerja sama dengan PMI. Di semua
daerah teritorial ada pasukan infanteri (kodam). Menurut saya,
satu peleton diambil, disiapkan khusus menangani bencana, harus dilatih dengan baik. Misalnya, ada helikopter yang siap. Ini
penting untuk bencana seperti banjir bandang. Kadang di titik
itu susah, medannya sudah kocar-kacir. Helikopter bisa terbang
di ketinggian 25-30 meter. Pasukan diturunkan dengan tali. Yang
turun paling dulu tim advance (pendahulu) untuk mengetahui
kondisi di bawah. Kemudian komunikasi dengan tim advance
untuk mengetahui kondisi di bawah. Kemudian, komunikasi
dengan Organisasi Amatir Radio Indonesia (Orari), organisasi
resmi cadangan komunikasi nasional. Saat dia turun, PMI akan
memberi laporan ke PMI pusat apa-apa saja yang diperlukan.
Itu bisa diantisipasi. BNPB harus menjamin ketepatan bertindak
untuk sampai ke lokasi secepatnya. Di tempat-tempat yang diprediksi ada bencana juga harus disiapkan peralatan pengungsian
yang lengkap. (Wta/P-3)

Sutiyoso
Ketua Umum DPP PKPI

OPINI

6


Pemilu 2014 dan Kualitas
Tata Kelola Parpol
Bawono Kumoro
Peneliti Politik The Habibie Center

D

ALAM waktu kurang
dari dua bulan ke
depan bangsa Indonesia akan menggelar hajatan besar Pemilu
2014. Selain menjadi momen
transformasi kepemimpinan
nasional pascasatu dasawarsa
kepemimpinan Presiden Susilo
Bambang Yudhoyono (SBY), pemilu kali ini juga diharapkan
dapat melahirkan perbaikan
dan peningkatan kualitas kehidupan demokrasi di Indonesia.
Namun, harapan mulia itu
bukan hal mudah untuk diwujudkan mengingat eksistensi
partai politik (parpol) sebagai
salah satu pilar penting kehidupan demokrasi di Indonesia
saat ini justru tengah menuai
badai kritik publik. Hal itu disebabkan parpol memiliki sejumlah problem akut organisasi, yaitu persoalan tata kelola sebagai
institusi penting penopang
kehidupan demokrasi.
Gerakan reformasi 1998 telah
melahirkan keterbukaan dan
kebebasan untuk mendirikan
parpol. Namun, keterbukaan
politik dan kebebasan mendirikan parpol ternyata tidak
diiringi peningkatan kualitas
tata kelolanya. Tidak mengherankan jika kemudian publik
memandang parpol sebagai salah satu institusi politik paling
tidak dapat dipercaya. Hasil
survei Indikator Politik Indonesia pertengahan tahun lalu menunjukkan kepercayaan publik
terhadap parpol hanya 31%.

Tidak dapat dimungkiri kualitas tata kelola parpol masih
terbilang sangat rendah. Hal itu
dapat dilihat dari belum teraktualisasikannya empat dimensi
institusionalisasi parpol. Parpol
dapat dikatakan telah terinstitusionalisasi dengan baik bila
memiliki ketangguhan, daya
tahan, mampu menghadapi
krisis, dan menyuguhkan pemerintahan alternatif dapat
dipercaya rakyat (Netherlands
Institute for Multiparty Democracy, 2004: 12)
Sementara itu, menurut Scott
Mainwaring, ada empat dimensi institusionalisasi parpol.
Pertama, di dalam partai yang
telah mengalami institusionalisasi terdapat pola kompetisi politik yang stabil. Tidak
ada dominasi personal dari
seorang elite politik. Kedua,
di dalam sistem yang telah
mengalami institusionalisasi
parpol miliki akar kuat di
masyarakat. Ketiga, adanya pengakuan dari
elite dan warga negara
bahwa parpol ialah hal
mendasar dan penting
bagi kehidupan demokrasi. Keempat, di
dalam sistem yang
telah mengalami
ins titusionalisasi parpol memiliki struktur internal,
prosedur, dan rutinitas jelas
(Mainwaring, 1998: 67-81).

kualitas institusionalisasi parpol di Indonesia. Ciri pertama
dari belum kuatnya institusionalisasi parpol ialah dominasi
personal dari seorang elite politik. Dominasi personal seorang
tokoh melanda hampir seluruh
parpol. Partai Demokrat sangat
bergantung terhadap tuah dan
petunjuk SBY selaku pendiri
partai. Partai Demokrasi
Indonesia Perjuangan
(PDIP) memiliki
ketergantungan
tinggi terhadap
Megawati Soekarnoputri.
Pengaruh
sosok

Dosen Program Studi Magister Ilmu Komunikasi PPs
Universitas Budi Luhur

PARTISIPASI OPINI

konflik sosial di Jakarta? Penulis sudah melakukan pengujian
pemberitaan dari beberapa
laman dengan berbantuan
gawai sistem alat pencari. Hasil
temuan mendapatkan sekitar
842.000 berita, dan setelah melalui proses pemilahan maka
pemberitaan yang terpilih
ada 40 berita. Hasilnya cukup
mengejutkan, bahwa semua
berita serentak menggunakan
pengungsi korban banjir sebagai objek komodifikasi berita

alur pemberitaan awalnya
mengarah pada kondisi banjir,
kemudian menggelontor pada
minimnya sarana dan prasarana sampai pada kesigapan
akan menghadapi bencana
dan keseriusan pemerintah
dalam mengatasi hal tersebut.
Kesegeraan pers mengangkat
faktor penyebab sedemikian
menarik, seperti drainase yang
rusak, normalisasi bantaran
kali, sampah yang menumpuk,
sampai pada koordinasi dengan
daerah resapan dan satelit Jakarta diangkat habis-habisan.
Pemberitaan bergelombang
dan mengarah pada satu titik
terang penyelesaian, yakni isu
sodetan Kali Ciliwung dengan
Cisadane yang berakhir tidak terwujud karena hanya
akan memindahkan banjir
ke daerah lain dari Jakarta
(Detik.com). Di sini terlihat
pemberitaan seperti lesu (istilahnya ‘mati angin’) dan sudah
seperti diketahui bahwa tidak
ada ‘titik terang penyelesaian’
dalam penanganan banjir di
Jakarta.
Jelas arah berita berubah,
pers sudah tidak menganggap
menarik isu tersebut, dan sudah selesai masalah dengan
pemerintah yang dianggap sudah berusaha, tetapi tidak berhasil. Kembali lagi pemberitaan
mengarah kepada pengungsi
yang semua dalam posisi positif
pro dan membela, tiba-tiba

Dengan merujuk empat dimensi itu, mari kita perhatikan

Ilham Prisgunanto

M

lih dalam Pemilu Legislatif
2014 mengonfirmasikan hal
tersebut. Melalui survei itu
terungkap 64% pemilih merasa
tidak memiliki kedekatan dengan parpol tertentu.
Ideologi parpol di Indonesia
yang cenderung tidak jelas juga
menjadi sebab dari ketiadaan
ikatan kuat terhadap parpol di
tingkat akar rumput. Hampir
tidak ada perbedaan menonjol
dalam hal garis ideologi antara satu parpol dan parpol
lain. Akibat hal tersebut, pemilih terlampau mudah untuk
berpindah-pindah pilihan dalam setiap pemilu sesuai
dengan dinamika sosial
politik saat itu.
Dari Pemilu
Legislatif 1999
hingga Pem ilu Legislatif
2004, PDIP
mengalami
penurunan

Dominasi personal

Potensi Konflik
dan Konstruksi Berita
UNGKINKAH di
Jakarta terjadi
konflik sosial?
Pertanyaan itu
pernah digaungkan dan seorang guru besar dari Universitas Indonesia menyatakan
tidak mungkin terjadi. Alasannya, pemahaman makna kebersamaan bagi orang Jakarta
saat ini sangat ‘cair’. Jakarta
adalah ‘kampung besar’ yang
dianggap sebagai representasi
pemindahan konsep kampung
dalam perspektif kaum urban
pada konteks modern. Artinya,
orang Jakarta adalah orang
‘udik’ yang menerjemahkan
metropolitan dalam konteks
makna mereka sendiri-sendiri
berdasarkan asal kedaerahan
yang mereka miliki sebagai
keturunan generasi kedua.
Pemaknaan yang sama itulah
yang menjadi klausul penting
dasar pemikiran bahwa sulit
terjadi konflik sosial terjadi

Prabowo Subianto sangat kuat
mewarnai setiap derap langkah
Partai Gerindra.
Ketiadaan ikatan kuat di tingkat akar rumput merupakan
ciri kedua dari belum kuatnya
institusionalisasi parpol. Hal
itu pun juga dapat dengan mudah kita temukan dalam diri
partai-partai politik di Indonesia. Hasil survei PolTracking Institute
tentang Kecenderungan sikap dan
perilaku pemi-

di Jakarta karena adanya semangat kebersamaan tinggal
di Ibu Kota dari kaum urban.
Sesuai seleksi alam, akhirnya
kaum-kaum urban inilah yang
bisa menetap dan tersaring
dalam strata sosial ekonomi dalam gerak kehidupan masyarakat. Penduduk asli yang ‘kolot’
dan tidak mau berbaur dengan
kaum urban akan terhempas,
tersingkir.

Banjir dan jurang pemisah
Banjir adalah sebuah fenomena rutin di Jakarta, bahkan diklaim sebagai bencana
musiman yang pasti terjadi.
Sikap pesimistis Jakarta bebas
banjir sudah ‘lekat’ erat di kepala warga Jakarta, seolah-olah
klaim Jakarta tidak bisa bebas
banjir sudah pasti. Pers dengan
sigap mengambil alih posisi sebagai ‘penyelisik’ dan pencari
tahu akar permasalahan penyebab banjir yang ada. Sesuai

dengan insting jurnalistik, mereka bekerja secepat kilat dan
mencari kemungkinan berita
yang bisa dijual dan dicuatkan
ke publik dengan dasar publik
berhak tahu. Maka digelarlah
peliputan pada satu titik yang
dianggap sebagai sentral yang
bisa digali dan dikomodifikasi
dengan menempelkan nilai
berita (news value). Pilihan
jatuh pada Kampung Pulo di
Jakarta Timur, daerah bantaran kali yang bersebelahan
langsung dengan Ciliwung.
Pilihan kedua ialah Bendungan
Katulampa di Bogor.
Berita pers membuat semua
mata dan telinga diarahkan untuk memperhatikan titik-titik
peliputan tersebut, dan semakin membenarkan (reinforce)
bahwa bahaya banjir bukanlah
‘isapan jempol’ belaka. Media
massa menunjukkan fungsi
pengawasan sosial sesungguhnya, sedemikianlah pendapat
Lasswell yang seolah-olah terbukti. Satu yang menjadi problem besar ialah ke mana arah
pemberitaan bencana banjir
ini, apa hubungannya dengan

Konstruksi yang terbangun
dalam pemberitaan
bencana banjir akhirnya
menggambarkan bahwa
pengungsi banjir ialah pihak
yang perlu disalahkan,
karena memang mereka
membuang sampah
sembarangan.
mereka. Artinya, bahwa korban
banjir dalam artian pengungsi
banjir diliput ‘habis-habisan’
untuk diperah dalam upaya
menarik simpati dan pandangan publik (Universitas Budi
Luhur, 2014).
Kesedihan dan air mata dijual dalam upaya membuat
publik iba dan larut dalam
kemalangan para pengungsi
korban banjir. Memang diakui

perolehan suara 15,5%. Partai
Demokrat dari 0% langsung
melejit menjadi 7%. Demikian
pula dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dari 1% menjadi
sekitar 7%. Lalu dari Pemilu
Legislatif 2004 hingga Pemilu
Legislatif 2009, Partai Golkar
mengalami penurunan suara
sekitar 8%. Tidak jauh berbeda
Partai Kebangkitan Bangsa
(PKB) juga mengalami penurunan suara sekitar 5,5% dan
PDIP turun 4,5%. Sebaliknya,
Partai Demokrat melesat naik
sebesar 14%.
Ciri ketiga institusionalisasi
parpol berupa adanya pengakuan dari elite dan warga
negara bahwa parpol merupakan hal penting dan mendasar
bagi kehidupan demokrasi.
Dalam konteks politik Indonesia mutakhir hal itu mulai
terlihat rapuh. Di masa-masa
awal reformasi publik sangat
menaruh ekspektasi tinggi terhadap parpol sebagai harapan
bagi perubahan kehidupan berbangsa dan bernegara menuju
arah lebih baik, tapi kini publik
justru merasa sangat kecewa
terhadap kinerja parpol.
Tingkat partisipasi pemilih
yang terus mengalami penurunan dalam setiap pelaksanaan pemilu pada 1999-2009
merupakan cerminan dari
hal tersebut. Tingkat partisipasi pada Pemilu 1999 sebesar
92,6%. Tingkat partisipasi itu
kemudian turun pada Pemilu
2004 menjadi 84,1%. Lalu kembali mengalami penurunan
pada Pemilu 2009 menjadi
70,9%.
Di samping itu, hasil survei
Indikator Politik Indonesia
bahwa kepercayaan publik
terhadap parpol hanya sebesar
31% juga dapat dilihat sebagai
gambaran akumulasi rasa kecewa publik terhadap kinerja
partai-partai politik. Alih-alih
menjadi harapan bagi perubahan kehidupan berbangsa
dan bernegara, parpol kini
justru lebih menjadi sumber
masalah akibat perilaku korup
sejumlah elite dan kader-kader
mereka.

Kisruh internal

menjadi membenci, bahkan
dianggap sebagai pihak yang
mau enaknya sendiri saja. Pemberitaan cenderung membuat
pengungsi seperti pengemis
dan mengiba-iba dalam kasus
bencana ini seperti dalam opini
Haryanto (Kompas 28/1).
Konstruksi yang terbangun
akhirnya menggambarkan
bahwa pengungsi ialah pihak
yang perlu disalahkan, karena memang mereka membuang sampah sembarangan,
merusak ekosistem, dan yang
membuat lebar kali menjadi
menyempit. Sekarang silakan
menikmati ulah yang sudah
dilakukan. Sedemikianlah konstruksi pemberitaan yang ada
dari hasil temuan pemantauan
analisis isi media massa dengan
menggunakan model Klaus
Krippendorff (2013:34).

publik. Dalam pemahaman ini
jelas bahwa akan terbangun
kebencian kepada pengungsi
yang lekat dan laten dalam
benak setiap orang. Pemberitaan dengan kemampuan agenda medianya akan memaksa
orang mengingat hal ini dan
mengonstruksi dalam benak
mereka sendiri akan sesuatu
yang ada digambarkan dalam
benaknya (McComb, 1994).
Di sinilah letak bahayanya
dan penulis dapat meyakinkan
kemungkinan potensi konflik
yang bakal terjadi di Jakarta
adalah benak-benak orang
yang dikultivasi (diterpa berulang-ulang) tentang gambaran buruk pengungsi banjir
yang secara implisit dibesarbesarkan oleh pemberitaan.
Apalagi kondisi ini makin dibenarkan oleh beberapa pihak
yang menyayangkan sikap dan
‘kekerdilan’ diri dari pengungsi
banjir. Ketika gambaran itu
ditampilkan berulang-ulang,
publik akan membenarkan dan
mereka akan mengambil sikap
akan kondisi sedemikian. Ketika nanti terjadi konflik besar
menyoal pengungsi korban
banjir, penulis katakan bahwa
semua itu salah pemberitaan
yang tidak tegas memosisikan
diri sebagai jurnalis muckrakers yang mau berjibaku demi
nama kebenaran dan keadilan
dalam perut yang lapar dan
pesakitan.

Konflik sosial
Ketika pemberitaan semua
mengonstruksi sedemikian terhadap pengungsi, yang terjadi
ialah klaim kebencian dan menafikan keberadaan pengungsi
banjir karena klaim penyebab
bencana tersebut. Klaim ini
tidak akan berhenti di situ
saja, tetapi lebih berkembang
dan akan menyoroti pada efek
pascapemberitaan yang kerap
orang tidak pahami. Pemberitaan akan menghantam alam
kognitif dan melekat pada daya
ingat (memori) yang ada pada

Ciri keempat institusionalisasi
parpol berupa kejelasan struktur
internal, prosedur, dan rutinitas
parpol belum tampak jelas di
Indonesia. Organisasi internal
parpol belum dapat dikatakan
baik mengingat cukup banyak
terdapat kasus perselisihan
internal yang kemudian berujung pada pemisahan kubu dan
pembentukan parpol baru.
Partai politik yang seharusnya menjadi institusi utama
bagi pembangunan dan pematangan pengembangan demokrasi sering kali mengalami
konflik internal sebagai akibat
tidak berjalannya mekanisme
demokrasi di internal setiap
parpol. Parpol di Indonesia belum memiliki tradisi kuat untuk
menjalankan organisasi secara
rasional dan demokratis.
Pemaparan itu menunjukkan parpol di Indonesia belum
mengalami institusionalisasi
secara baik. Diperlukan perbaikan-perbaikan mendasar
untuk mencapai hal tersebut. Dalam konteks itu, hemat
penulis, penyempurnaan secara terus-menerus terhadap
paket Undang-Undang Partai
Politik menjadi penting untuk
dilakukan. Di masa mendatang
harus ada UU Parpol yang dapat
‘memaksa’ parpol untuk memperbaiki berbagai kelemahan
struktural mereka selama ini.
UU Parpol harus secara jelas,
terang, dan eksplisit mengenai
sanksi menguraikan sanksisanksi yang akan dikenakan
kepada parpol apabila tidak
menjalankan amanat UU. Dengan demikian, ada tekanan
kuat kepada parpol untuk serius memperbaiki kelemahankelemahan struktural mereka.
Selain itu, UU Parpol harus
memiliki kesesuaian dengan
sistem pemerintahan, sistem
pemilu, sistem perwakilan, dan
sistem kepartaian berlaku. Jika
dua hal itu dapat diakomodasi
UU Parpol di masa mendatang,
harapan untuk memiliki parpol
dengan kapasitas institusionalisasi mumpuni tidak lagi
sekadar mimpi.

Kirimkan ke email: opini@mediaindonesia.com atau opinimi@yahoo.com atau fax: (021) 5812105, (Maksimal 6.000 karakter tanpa spasi. Sertakan nama, alamat lengkap, nomor telepon, foto kopi KTP, nomor rekening, dan NPWP)

Pendiri: Drs. H. Teuku Yousli Syah MSi (Alm)
Direktur Utama: Lestari Moerdijat
Direktur Pemberitaan/Penanggung Jawab: Usman Kansong
Dewan Redaksi Media Group: Saur M. Hutabarat (Ketua),
Bambang Eka Wijaya, Djadjat Sudradjat, Elman Saragih, Laurens Tato, Lestari Moerdijat, Rahni Lowhur Schad, Suryopratomo, Toeti P. Adhitama, Usman Kansong
Redaktur Senior: Elman Saragih, Gaudensius Suhardi, Laurens Tato
Kepala Divisi Pemberitaan: Abdul Kohar
Kepala Divisi Content Enrichment: Teguh Nirwahyudi
Kepala Divisi Artistik & Foto: Hariyanto
Asisten Kepala Divisi Pemberitaan: Ade Alawi, Haryo Prasetyo, Jaka Budisantosa, Ono Sarwono, Rosmery C. Sihombing,
Tjahyo Utomo
Kepala Sekretariat Redaksi: Sadyo Kristiarto

Redaktur: Agus Mulyawan, Ahmad Punto, Anton Kustedja, Aries
Wijaksena, Cri Qanon Ria Dewi, Denny Parsaulian Sinaga, Eko Rahmawanto, Eko Suprihatno, Hapsoro Poetro, Ida Farida, Iis Zatnika,
Irana Shalindra, Jerome E. Wirawan, M. Soleh, Mathias S. Brahmana,
Mirza Andreas, Patna Budi Utami, Santhy M. Sibarani, Soelistijono,
Sitria Hamid, Wendy Mehari Utami, Widhoroso, Windy Dyah Indriantari
Staf Redaksi: Adam Dwi Putra, Agung Wibowo, Ahmad Maulana,
Akhmad Mustain, Anata Syah Fitri, Anshar Dwi Wibowo, Arief Hulwan Muzayyin, Asep Toha, Asni Harismi, Bintang Krisanti, Cornelius Eko, Daniel Wesly Rudolf, Deri Dahuri, Dian Palupi, Dika Dania
Kardi, Dinny Mutiah, Dwi Tupani Gunarwati, Emir Chairullah, Eni
Kartinah, Fardiansah Noor, Gayatri Suroyo, Ghani Nurcahyadi, Gino
F. Hadi, Hafizd Mukti Ahmad, Heni Rahayu, Heryadi, Hillarius U.
Gani, Iwan Kurniawan, Jajang Sumantri, Jonggi Pangihutan M, Mohamad Irfan, Muhamad Fauzi, Nurulia Juwita, Panca Syurkani, Permana Pandega Jaya, Raja Suhud V.H.M, Ramdani, Rommy Pujianto,
Rudy Polycarpus, Sabam Sinaga, Selamat Saragih, Sidik Pramono,
Siswantini Suryandari, Siska Nurifah, Sugeng Sumariyadi, Sulaiman
Basri, Sumaryanto, Susanto, Syarief Oebaidillah, Thalatie Yani, Usman Iskandar, Zubaedah Hanum
Biro Redaksi: Dede Susianti (Bogor) Eriez M. Rizal (Bandung);
Kisar Rajagukguk (Depok); Firman Saragih (Karawang); Sumantri
Handoyo (Tangerang); Yusuf Riaman (NTB); Baharman (Palem-

bang); Parulian Manulang (Padang); Haryanto (Semarang); Widjajadi (Solo); Faishol Taselan (Surabaya)
METROTVNEWS.COM
News: Khudori
Redaksi: Agus Triwibowo, Asnawi Khaddaf, Basuki Eka P, Deni
Fauzan, Edwin Tirani, Henri Salomo, Irvan Sihombing, Laila B, Rizky
Yanuardi, Sjaichul, Wily Haryono, Wisnu AS, Retno Hemawati,
Nurtjahyadi, Afwan A, Andrie, Donny Andhika, Fario Untung, Prita
Daneswari, Rita Ayuningtyas, Torie Natallova
DIVISI TABLOID, MAJALAH, DAN BUKU (PUBLISHING)
Kepala Divisi: Budiana Indrastuti
Asisten Kepala Divisi: Mochamad Anwar Surahman, Victor JP
Nababan
Redaktur: Agus Wahyu Kristianto, Lintang Rowe, Sri Purwandhari
CONTENT ENRICHMENT
Periset: Heru Prasetyo (Redaktur), Desi Yasmini S, Gurit Adi Suryo
Bahasa: Dony Tjiptonugroho (Redaktur), Aam Firdaus, Adang
Iskandar, Henry Bachtiar, Ni Nyoman Dwi Astarini, Riko Alfonso,
Suprianto
ARTISTIK
Asisten Kepala Divisi: Rio Okto Waas
Redaktur: Annette Natalia, Donatus Ola Pereda, Gatot Purnomo,

Marjuki, Prayogi, Ruddy Pata Areadi
Staf Redaksi: Ali Firdaus, Ami Luhur, Ananto Prabowo, Andi
Nursandi, Bayu Aditya Ramadhani, Bayu Wicaksono, Briyan Bodo
Hendro, Budi Setyo Widodo, Catherine Siahaan, Dedy, Dharma
Soleh, Endang Mawardi, Fredy Wijaya, Gugun Permana, Hari Syahriar, Haris Imron Armani, Haryadi, Marionsandez G, M. Rusli, Muhamad
Nasir, Muhamad Yunus, Nana Sutisna, Novi Hernando, Nurkania
Ismono, Putra Adji, Rugadi Tjahjono, Seno Aditya, Tutik Sunarsih,
Warta Santosi
Olah Foto: Saut Budiman Marpaung, Sutarman
PENGEMBANGAN BISNIS
Kepala Divisi Marketing Communication: Fitriana Saiful Bachri
Kepala Divisi Special Project & Partnership: Andreas Sujiyono
Kepala Divisi Iklan: Gustaf Bernhard R
Asisten Kepala Divisi Iklan: Wendy Rizanto
Perwakilan Bandung: Aji Sukaryo (022) 4210500; Surabaya:
Tri Febrianto (031) 5667359; Yogyakarta: Andi Yudhanto (0274)
523167.
Telepon/Fax Layanan Pembaca: (021) 5821303, Telepon/
Fax Iklan: (021) 5812107, 5812113, Telepon Sirkulasi: (021)
5812095, Telepon Distribusi: (021) 5812077, Telepon Percetakan: (021) 5812086, Harga Langganan: Rp67.000 per bulan
(Jabodetabek), di luar P. Jawa + ongkos kirim, No. Rekening Bank:

a.n. PT Citra Media Nusa Purnama Bank Mandiri - Cab. Taman
Kebon Jeruk: 117-009-500-9098; BCA - Cab. Sudirman: 035306-5014, Diterbitkan oleh: PT Citra Media Nusa Purnama,
Jakarta, Alamat Redaksi/Tata Usaha/Iklan/Sirkulasi:
Kompleks Delta Kedoya, Jl. Pilar Raya Kav. A-D, Kedoya Selatan,
Kebon Jeruk, Jakarta Barat - 11520, Telepon: (021) 5812088
(Hunting), Fax: (021) 5812105 (Redaksi) e-mail: redaksi@
mediaindonesia.com, Percetakan: Media Indonesia, Jakarta,
ISSN: 0215-4935, Website: www.mediaindonesia.com,
DALAM MELAKSANAKAN TUGAS JURNALISTIK, WARTAWAN MEDIA INDONESIA DILENGKAPI KARTU PERS
DAN TIDAK DIPERKENANKAN MENERIMA ATAU MEMINTA IMBALAN DENGAN ALASAN APA PUN

megapolitan

kamis, 20 februari 2014

7

JAKARTA TIMUR

PENERTIBAN
PEDAGANG MONAS:

MI/ANGGA YUNIAR

Petugas Satpol PP
menertibkan para
pedagang yang
berjualan di dalam
taman Monumen
Nasional, Jakarta,
kemarin. Razia
gabungan yang
melibatkan unsur
Polri, TNI, Satpol
PP, dan keamanan
Monas itu bertujuan
memberantas preman
dan PKL liar yang
berjualan di kawasan
tersebut.

Mobil Roger Danuarta
Kerap Parkir di Kayu Putih
MOBIL Roger Danuarta, tersangka kasus penyalahgunaan
narkotika, kerap terlihat parkir
di Jalan Kayu Putih Tengah,
Pulo Gadung, Jakarta Timur,
atau lokasi ditemukannya artis
itu dalam kondisi pingsan dengan jarum suntik tertancap di
tangan, Minggu (16/2) malam.
Demikian penuturan sejumlah saksi yang tinggal di Jalan
Kayu Putih Tengah. Namun, informasi itu belum bisa dipastikan apakah Roger sengaja menepikan mobil Mercedez-Benz
B 368 RY miliknya sekadar
untuk mengonsumsi narkoba
atau membeli narkoba.

PEMPROV DKI

Pemprov Merasa Ditipu Investor Monorel

P

E M E R I N TA H P r o vinsi (Pemprov)
DKI Jakarta merasa tertipu karena
m e m e n uhi ke in g in an P T
Jakarta Monorel meresmik a n p r oy e k t ra n s p o r t a s i
monorel. Padahal, proyek
itu hingga kini mangkrak.
Ground breaking pembangunan transportasi light rail
transit (LRT) yang berlangsung pada 16 Oktober 2013
itu diresmikan Gubernur
Joko Widodo. Menurut Wakil
Gubernur DKI Jakarta Basuki
Tjahaja Purnama, perilaku PT
Jakarta Monorel (JM) membuat Pemerintah Provinsi
(Pemprov) DKI terasa konyol

di hadapan masyarakat.
“Kenapa pakai acara peresmian kayak gitu? Itu mah
tipu-menipu. Kita jadi kelihat
an konyol,” kata Wagub yang
akrab disapa Ahok di Balai
Kota DKI, kemarin.
Ia menilai ground breaking
sebagai tanda pembangunan
transportasi LRT dapat dilanjutkan merupakan topeng PT
JM agar citra mereka di mata
masyarakat dan Pemprov DKI
bagus.
Kenyataannya, lanjut Ahok,
PT JM selalu mengelak saat
ditanya mengenai tiga dokumen penting yang harus diselesaikan perusahaan sebagai
syarat pembangunan proyek.

PT JM beralasan, untuk memperoleh dokumen, harus melalui pertemuan dengan banyak pihak.
“Saya tidak tahu apakah
ground breaking itu untuk
mempermainkan Pemprov
DKI atau tidak. Namun, memang alasannya macammacam. Mau ketemu ini, mau
ketemu itu. Kami akan memanggil PT JM untuk minta
kejelasan. Kalau hanya ground
breaking, gue juga sanggup,”
ujarnya.

Belum bayar

Sejak ground breaking
proyek monorel dilakukan,
hingga saat ini belum ada

kemajuan yang dikerjakan PT
JM sebagai pengembang dan
investor transportasi massal
itu. Bahkan, hingga kini perusahaan yang saham dominannya dimiliki Ortus Holdings
itu belum membayar 90 tiang
pancang yang mangkrak di sepanjang Jalan HR Rasuna Said
dan jalur hijau Senayan.
Ketika hal itu dikonfirmasikan kepada Gubernur Joko
Widodo atau Jokowi, ia membenarkan. Menurutnya, tiang
pancang yang mangkrak sejak
2007 oleh PT JM belum dibayar kepada PT Adhi Karya
senilai Rp193,662 miliar. Pembangunan fisik monorel tidak
dapat dilanjutkan jika PT JM

tidak segera membayarnya.
“Pembangunan fisik monorel
terganjal banyak hal. Selain
terganjal tiga dokumen yang
belum diserahkan PT JM, salah satunya lagi tiang juga belum dibayar,” kata Jokowi.
Padahal, lanjut Gubernur,
putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No 296/
Pdt.G/2012/PN JKT Selatan
tanggal 11 September 2012
menyatakan PT Adhi Karya
sebagai pemegang hak atas
90 fondasi monorel itu. “Saya
harap PT JM segera menyelesaikan permasalahan ini.
Segera membayarkan utang
ke p a d a P T Ad h i K a r y a , ”
ujarnya. (Ssr/J-4)

“Saksi di sana (warga) mengaku tidak asing dengan mobil
itu. Sering berhenti di TKP
(tempat kejadian perkara).
Kami masih mendalami informasi ttu,” kata Kabid Humas
Polda Metro Jaya Komisaris
Besar Rikwanto, kemarin.
Menurutnya, Roger mengaku mendapat pasokan barang
haram itu dari seorang berinisial M. Namun, belum ada penjelasan dari tersangka tentang
lokasi pembelian narkoba. Saat
Roger pingsan, polisi menemukan barang bukti berupa 1,50
gram heroin dan 15,70 gram
ganja kering. (GG/J-4)

DPD RI

RUU Megapolitan Perlu
Kajian Lebih Mendalam
RENCANA pembentukan Undang-Undang Megapolitan
terus menuai pro-kontra. Salah
satu suara sumbang diutarakan
perwakilan dari Kementerian
Dalam Negeri yang menyatakan UU Megapolitan masih harus dikaji lebih mendalam agar
tidak membentur otonomi
dan kewenangan daerah yang
sudah ada. “Jadi bukannya
saya tidak setuju, melainkan
ini perlu kajian mendalam karena sebelumnya sudah ada
pembagian wewenang,” ujar
Direktur Fasilitasi Penataan
Ruang dan Lingkungan Hidup
Kemendagri Edi Sugiharto,

seusai acara diskusi dengan
Komite 1 DPD RI tentang Urgensi Pembentukan UU Megapolitan di Gedung DPD RI
Jakarta, Rabu (19/2).
Pengamat perkotaan, Yayat
Supriyatna, yang merupakan anggota tim ahli RUU
Me apolitan di acara itu meg
ngatakan UU Megapolitan
dapat menjadi terobosan buat
mempertemukan kepentingan
setiap daerah. “Intinya, UU ini
tidak mereduksi kewenangan
yang ada di pusat atau daerah,
tapi bagaimana mempertemukan kepentingan yang ada,”
ujarnya. (*/J-2)

DKI JAKARTA

Bus Trans-Jakarta masih Telat Datang
KEDATANGAN bus TransJakarta di setiap halte masih
lambat. Calon penumpang
angkutan umum itu harus
menunggu kedatangan bus
rata-rata 15 menit, atau jauh
dari target Gubernur DKI Joko
Widodo, yakni 5-7 menit.
Berdasarkan pantauan
pada Rabu (19/2), akibat bus
terlambat datang, terjadi
antrean panjang calon penumpang di beberapa halte

pada rute Harmoni-Lebak
Bulus ataupun HarmoniPulo Gadung. Antrean lebih
panjang terjadi pada saat jam
berangkat dan pulang kerja.
Para penumpang pun harus
menunggu kedatangan bus
sekitar 20 sampai 25 menit.
Salah seorang calon penumpang tujuan Pulo Gadung, Nita, 20, mengatakan
telah menunggu lebih dari 10
menit, tapi bus tidak kunjung

datang. “Kalau jam kerja,
antrean sudah dipastikan
panjang, tapi kalau hari libur,
atau hari kerja pada siang
hari, penumpang Trans-Jakarta enggak begitu banyak,”
ujarnya saat ditemui di halte
Harmoni.
Sebaliknya, kedatangan
bus Trans-Jakarta di halte
sepanjang jalur Blok M-Kota
lebih cepat, yakni rata-rata 5
menit sekali. (*/J-4)

Jakarta Utara

Buron Interpol China Ditangkap
NATIONAL Central Bureau
(NCB) Interpol China dan
Kepolisian Indonesia menangkap WN China bernama
Huang Zhang Bao, buron kasus penipuan perbankan dan
pencucian uang yang kabur
ke Indonesia.
Huang ditangkap atas kerja
sama NCB Interpol China dan
Polda Metro Jaya. Ia dibekuk
di kediamannya di Apartemen Regata, Tower Monte-

carlo, Pantai Mutiara, Jakarta
Utara, Selasa (18/2) malam.
Selain Huang, istri dan dua
putranya juga dibawa polisi.
Dari pemeriksaan, Huang
dan keluarga sudah memiliki
KTP rangkap dengan domisili
DKI Jakarta dan Banten. Keluarga Huang sengaja mengganti nama ke penamaan
Indonesia. “Huang telah divonis seumur hidup atas kejahatannya dengan kerugian

US$7,9 juta atau Rp80 miliar.
Polda Metro Jaya hanya membantu penangkapan,” ujar
Kabid Humas Polda Metro
Jaya Kombes Rikwanto, Rabu
(19/2).
Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya
Kombes Heru Pranoto menambahkan, Huang memanfaatkan paspor kakaknya
untuk terbang ke Indonesia.
(GG/J-2)

lintas berita

AQJ Mangkir dari Sidang
Kecelakan Maut

Tanggul Ditinggikan
guna Atasi Banjir Rob

SIDANG perdana AQJ, putra musikus Ahmad
Dhani, yang sedianya digelar di Pengadilan
Negeri Jakarta Timur, kemarin, ditunda karena AQJ tidak hadir tanpa alasan. Sidang
yang dijadwalkan berlangsung pukul 09.00
WIB itu ditunda oleh ketua majelis hakim
Petriyanti hingga 25 Februari mendatang.
Jaksa Ibnu Suud mengatakan AQJ tidak
hadir tanpa memberikan informasi. “Sidang
(akhirnya) ditunda. Pukul 11.15 WIB hakim
ketuk palu. Belum ada informasi ke kita mengapa (AQJ) tidak datang,” kata Ibnu. Padahal,
surat panggilan sudah disampaikan kepada
AQJ dan diterima oleh salah seorang penghuni
rumah Ahmad Dhani di Pondok Indah.
Dul menjadi tersangka kecelakaan lalu
lintas di Tol Jagorawi pada 8 September 2013.
Mobil B 80 SAL yang dikemudikannya menabrak pembatas jalan dan melintas ke jalur
berlawanan hingga terjadi tabrakan yang
menewaskan tujuh orang. (AF/J-4)

TANGGUL laut yang berada di RT 20/17, Kelurahan/Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara,
akan ditinggikan menjadi 4,8 meter untuk
mengantisipasi banjir akibat air laut pasang
atau rob dan penurunan permukaan tanah.
Tanggul sepanjang 100 meter itu juga akan
diperlebar menjadi 10 meter.
“Penurunan muka tanah di Penjaringan
memang yang tertinggi (terparah) di Jakarta,
mencapai 10 sentimeter per tahun. Makanya
ada peninggian tanggul, selain juga untuk
antisipasi rob,” kata Kepala Bidang Prasana,
Sarana Kota dan Lingkungan Hidup Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta Nursyam Daud saat meninjau
lokasi pembangunan tanggul, kemarin.
Pembangunan akan dimulai setelah pembangunan tanggul sepanjang 100 meter oleh
Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane dilanjutkan oleh Pemprov DKI Jakarta.
(SW/J-4)

PENGUMUMAN
Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1-2/PUU-XII/2014, menyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang beserta lampirannya tidak mempunyai
kekuatan hukum mengikat.
Selanjutnya, ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang
Mahkamah Konstitusi, berlaku kembali sebagaimana sebelum diubah oleh Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
Menjadi Undang-Undang.
Berdasarkan hal tersebut, DPR RI membatalkan rekruitmen pemilihan calon Panel Ahli dan akan memilih serta
menetapkan 2 (dua) orang Hakim Konstitusi. Untuk memenuhi asas keterbukaan dan pertanggungjawaban publik, Dewan
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mendaftarkan
diri melalui Komisi III DPR RI guna mengikuti seleksi Calon Hakim Konstitusi. Pelaksanaan pendaftaran seleksi Calon Hakim
Konstitusi dilaksanakan berdasarkan ketentuan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagai berikut :
(1) Hakim konstitusi harus memenuhi syarat sebagai berikut:
a. memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela;
b. adil; dan
c. negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan.
(2) Untuk dapat diangkat menjadi hakim konstitusi, selain harus memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
seorang calon hakim konstitusi harus memenuhi syarat:
a. warga negara Indonesia;
b. berijazah doktor dengan dasar sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum;
c. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia;
d. berusia paling rendah 47 (empat puluh tujuh) tahun dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun pada saat
pengangkatan;
e. mampu secara jasmani dan rohani dalam menjalankan tugas dan kewajiban;
f. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
g. tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan; dan
h. mempunyai pengalaman kerja di bidang hukum paling sedikit 15 (lima belas) tahun dan/atau pernah menjadi pejabat
negara.
(3) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) calon hakim konstitusi juga harus memenuhi
kelengkapan administrasi dengan menyerahkan:
a. surat pernyataan kesediaan untuk menjadi hakim konstitusi;
b. daftar riwayat hidup;
c. menyerahkan fotokopi ijazah yang telah dilegalisasi dengan menunjukkan ijazah asli;
d. laporan daftar harta kekayaan serta sumber penghasilan calon yang disertai dengan dokumen pendukung yang sah dan
telah mendapat pengesahan dari lembaga yang berwenang; dan
e. nomor pokok wajib pajak (NPWP).
Kepada masyarakat luas yang ingin mendaftarkan diri sebagai calon Hakim Konstitusi, dapat menyampaikan persyaratan
sebagaimana tersebut diatas kepada Sekretariat Komisi III DPR-RI, Gedung Nusantara II Paripurna, Jalan Jend. Gatot Subroto,
Jakarta – 10270. Telp. (021) 5715.566 / 5715.559 / 5715.569, selambat-lambatnya hari Senin, tanggal 24 Februari 2014 pukul
16.00 WIB.
Jakarta, Februari 2014
PIMPINAN KOMISI III DPR RI,
DR. PIETER C ZULKIFLI SIMABOEA, MH (KETUA)
DR. M. AZIZ SYAMSUDDIN, SH (WAKIL KETUA)
DRS. AL MUZZAMMIL YUSUF, M.SI (WAKIL KETUA)
IR. TJATUR SAPTO EDY, MT (WAKIL KETUA)

KAMIS,
20 FEBRUARI 2014

GENG MOTOR

9

Warga Pondok Gede
Resah akibat SMS
Polisi menangkap 11
anggota geng motor yang
berulah di kawasan Pondok
Gede, Kota Bekasi. Mereka
sengaja berbuat onar untuk
menunjukkan eksistensi.
GOLDA EKSA

S

EBUAH pesan berantai beredar
sejak Selasa (18/2) malam. Isinya
imbauan agar warga di kawasan Jalan Raya Hankam Pondok
Gede, Kampung Sawah, Ganceng, Ujung
Aspal, Kranggan, Kecapi, dan Kali Sari
waspada.
Pasalnya, ada sebuah geng motor misterius yang membabi buta membacok dan
menyiram warga dengan air keras. Komplotan itu sudah sepekan beraksi mulai
pukul 20.00 hingga 05.00 WIB. Sedikitnya
sudah jatuh 50 korban atas aksi keji geng
motor yang beranggotakan 70 orang itu.
Sang pengirim pesan pun mengabarkan bahwa kelompok tersebut menyerang sebuah bengkel yang menyebabkan
anak pemiliknya dalam keadaan koma
dan dirawat di RS Jatisampurna.
Widodo, 38, pemilik bengkel sepeda
motor Dodo Motor Cycle (DMC), yang
disebut sebagai korban keganasan geng
motor, membantah bahwa dirinya menjadi korban.
Namun, ia menyebut nama Yono, yang
merupakan asisten mekanik di bengkelnya, menjadi korban tindakan brutal
komplotan yang menamakan diri mereka
Geng Anak Merdeka Kalisari (Amerika).
Akibat penyerangan itu, lanjut Dodo,
Yono menderita luka bacokan di punggung dan tangan kanan. Yono pun harus
menjalani perawatan di RS Polri. “Luka
bacokan sedalam 10 cm. Saat ini, kondisinya mulai membaik,” ujar Dodo.

Waspada
Atas beredarnya pesan itu, Ramses,
seorang warga Pondok Gede, mengatakan ia dan tetangganya menjadi siaga.
Mereka tidak mau anggota geng motor
beraksi di lingkungan mereka. “Ada
juga ormas-ormas seperti FBR, Pemuda
Pancasila, dan FPI ikut berjaga,” kata
Ramses, kemarin.
Dalam menanggapi hal itu, Kabid
Humas Polda Metro Jaya Kombes Rikwanto membenarkan adanya kejadian
ulah geng motor di kawasan itu. “Tapi
tidak sebanyak itu korbannya,” kata

Rikwanto.
Rikwanto mengatakan, Minggu (16/2)
sekitar pukul 01.30 WIB, ada dua orang
yang menjadi korban pengeroyokan dan
pemerasan oleh beberapa orang anggota
geng motor, yang berusia 17-24 tahun,
di Warnet D’Cornet, Jl Raya Pasar Kecapi
RT 01/04, Jatiwarna, Pondok Melati, Kota
Bekasi.
Bukan hanya membuat keributan,
para pelaku juga membacok punggung
pengunjung warnet. Seusai itu, mereka
menghentikan pengendara motor dan
merampas motor dengan cara mencipratkan air keras ke pengendara motor.

“Senin (17/2) kami telah menangkap
11 orang yang diduga pelaku. Dari hasil
pemeriksaan berkembang bahwa pelakunya adalah kelompok geng motor Tangki
dari Cipayung, Jaktim,” ujar Rikwanto.
Hasil penyelidikan menyebutkan geng
motor Tangki sengaja mencari gara-gara
dengan geng Amerika dengan tujuan menunjukkan eksistensi.
Para pelaku, lanjut Rikwanto, akan
dijerat Pasal 351 tentang Penganiayaan,
Pasal 368 tentang Perampasan, dan Pasal
365 tentang Perampokan. (*/J-1)

golda@mediaindonesia.com

Sudah Eksis sejak 1980-an
KEBERADAAN geng motor di Jakarta
ternyata bukan fenomena baru. Menurut penelusuran Media Indonesia, ada
dua geng motor dengan sepak terjang
cukup menakutkan pada kurun waktu
1990-an.
Geng pertama ialah Young Generation
atau Y-Gen. Geng itu memiliki slogan
don’t make us angry.
Geng itu sudah dikenal sebagai kelompok begal sepeda motor. Mereka
biasanya beraksi sekitar pukul 24.00
WIB dengan berkonvoi dengan ratusan sepeda motor yang dimulai dari
markas mereka di kawasan Tanjung
Priok, Jakarta Utara. Dari sana mereka
berkeliling ke Sunter, Kemayoran,

Senayan, Kuningan, Menteng, dan Jalan
Pramuka.
Nama Y-Gen kembali terdengar saat
Joshua Reynaldo Radja Gah, keponakan
pemimpin geng itu, Riwu Rayhahu, menjadi tersangka dalam kasus pembunuhan
anggota staf khusus Panglima Kawasan
Barat TNI Angkatan Laut, Kelasi Satu
Arifin Sirih, pada akhir Maret 2012.
Reynaldo bersama anggota Y-Gen lainnya dituduh mengeroyok anggota TNI-AL
itu hingga tewas.
Aksi tersebut membangkitkan teror
di kawasan Kemayoran dan sekitarnya
oleh geng motor berambut cepak. Mereka secara membabi buta menganiaya
sampai membunuh pemuda-pemuda

yang nongkrong di kawasan itu.
Geng motor legendaris lainnya ialah
Pasukan Cina Kota (Pacinko). Geng motor yang anggotanya kebanyakan anak
keturunan Tionghoa itu didirikan Johny
Indo pada era 1970-1980-an.
Pada masa jayanya, geng tersebut selalu berkonvoi dengan ratusan sepeda
motor dan mengganggu pengguna jalan
lainnya. Mereka kadang menutup jalan
untuk mengadakan balapan liar di antara anggota.
Pacinko itu kemudian melahirkan
geng-geng motor lain, seperti Gabungan
Anak Muda Berprestasi (Gamshi), Mangga Besar Anak Ibliz (MGZT), Hanoman,
Aligator, dan Green Eagle. (Ars/J-2)

Kelompok itu tidak Terbentuk Instan
KOMUNITAS pengendara motor atau geng motor selalu
mendapat bekal pembelajaran tentang aksi kejahatan.
Tujuan penerapan metode
itu ialah menunjukan eksistensi di mata kelompok motor
lainnya. Fenomena semacam
ini tidak hanya terjadi di kota
besar. Umumnya, kelompok
dibentuk sekumpulan anak
muda sesama penggemar
motor dan secara perlahan
mengalami penyimpangan
hingga ke ranah hukum.
Menurut Kriminolog Universitas Indonesia Josias Simon, kejahatan komunitas
itu tidak berlaku menyeluruh.
Hanya beberapa kelompok
yang nekat berbuat onar dan
bahkan sadis. “Sebetulnya
sejak dulu fenomena ini sudah ada. Komunitas ini juga
beragam penggemarnya, mulai dari yang hanya beranggotakan anak muda maupun
orang tua,” katanya.

MI/RAMDANI

BALAP LIAR: Puluhan remaja berkumpul di arena balap liar di
Cipinang, Jakarta, beberapa waktu lalu. Geng motor di Jakarta
biasanya berkumpul di satu titik, diawali dengan balapan liar.
Namun, terang Josias, tidak sedikit kelompok pecinta
sepeda motor yang pamornya
tenggelam dan dipandang
sebelah mata oleh komunitas
besar lainnya. Apabila ingin
mengembalikan jati diri, anggota komunitas itu harus

mampu membuat skenario
tertentu. Sehingga mereka
melancarkan aksi kejahatan
atau bertindak anarkistis, sebagai solusi ampuh.
Fakta itulah yang kemudian
memunculkan kontroversi.
Mereka tidak menyadari aksi

kekerasan di jalan raya demi
menggapai sebuah jati diri
ialah semu dan malah menimbulkan teror dan ketegangan
di masyarakat. “Pada akhirnya, kelompok-kelompok
penggemar motor itu berani
merampok dan membunuh.
Mereka bahkan tidak peka
akan alasan utama membentuk kelompok.”
Untuk mencegah terulangnya aksi serupa, lanjut Josias,
diperlukan peran dari penegak
hukum, pemerintah daerah,
dan komunitas pecinta motor
profesional. Mengenai kasus
serupa lainnya yang pernah
terjadi di Jakarta Utara, Jawa
Barat, dan Sulawesi, itu menjadi kewenangan polisi untuk
me nindak dan menelusuri
siapa aktor di balik kejahatan
itu. “Mereka berani berbuat
kejahatan karena pasti ada
beking. Inilah tugas polisi
melacaknya,” tandasnya.
(GG/J-2)

PENDIDIKAN

10

Realistis Memilih

Jurusan
Kebanyakan kasus salah jurusan disebabkan orangtua
memaksakan kehendak kepada anak mereka.
CHRISTIAN DIOR

K

ESUKSESAN seseorang di bangku kuliah
sangat erat kaitannya dengan ketepatan
memilih jurusan. Alih-alih menikmati
suasana kampus dan mata kuliah yang
diajarkan, mahasiswa bisa jadi malah depresi
lantaran jurusan yang ia pilih tidak sesuai dengan bakat dan minat. Kuliah pun terbengkalai
di tengah jalan.
Karena itu, memilih jurusan yang tepat harus
dipertimbangkan dengan matang. Pemilihan jurusan
tidak boleh hanya karena tekanan dari orangtua
saja. Apalagi, calon mahasiswa hanya ikut-ikutan
tren pilihan jurusan favorit yang sedang berkembang.
“Semua harus berperan dalam membantu mengarahkan anak memilih jurusan. Sekolah lewat guru
BK (bimbingan dan konseling), orangtua, dan anak
itu sendiri. Supaya si anak tidak menyesal pas kuliah
nanti,” ujar pengamat pendidikan Ina Liem, saat
dihubungi di Jakarta, kemarin.
Menurut Ina, setidaknya ada empat hal yang perlu
dipertimbangkan dalam memilih jurusan. Pertama,
pentingnya memiliki tujuan. Sedari awal, calon
mahasiswa harus menetapkan tujuan dia ketika
lulus nanti. Apakah ingin mendapat gaji besar atau
hanya puas dengan gaji seadanya, tapi pekerjaannya
aman.
“Kalau tujuannya untuk mencapai posisi puncak,
misalnya menjadi direktur di sebuah perusahaan,
enggak sesuai kalau dia ngambil jurusannya IT. Orang IT itu kan biasanya di balik layar. Ketika kerja
nanti dia pasti enggak nikmatin,” jelas Ina.
Faktor kedua, lanjut Ina, ialah pengenalan diri.
Dari 9 jenis kecerdasan yang teridentiﬁkasi saat ini,
calon mahasiswa harus mengenali kecerdasan jenis
apa yang paling kuat ia miliki. Sembilan kecerdasan
itu, yakni kecerdasan linguistik, matematis-logis,
visual-spasial, kinestetik-jasmani, musikal, interpersonal, intrapersonal, naturalis, dan kecerdasan
eksistensial.
“Pada dasarnya setiap orang itu cerdas, hanya
jenis kecerdasannya berbeda. Nah, itu yang perlu
diketahui setiap anak. Bisa dibantu lewat tes
psikologi,” ujar penulis buku Kreatif Memilih Jurusan
itu.
Ketiga, terkait dengan persoalan persepsi. Ina
menjelaskan, banyak calon mahasiswa yang salah
mempersepsikan potensi lapangan kerja pada jurusan-jurusan tertentu. “Ada yang nggak mau milih
jurusan matematika karena dipikir kerjanya hanya
jadi guru. Padahal industri yang butuh lulusan jurusan itu banyak. Gajinya juga besar,” jelas Ina.
Keempat, faktor kurangnya informasi. Menurut
Ina, orangtua atau guru BK di sekolah kerap tidak
tepat mengarahkan calon mahasiswa dalam memilih
jurusan karena tidak memiliki informasi yang cukup. “Dalam hal ini, guru BK juga punya andil besar.

Jangan hanya mengurusi karier di sekolah, tapi ingat juga ada
anak-anak yang harus diperhatikan masa depannya,” imbuhnya.
Ina mengungkapkan, kasus salah jurusan merupakan hal
yang lazim dialami mahasiswa di Indonesia. Mengutip sebuah
survei pada 2009 lalu, Ina mengatakan, jumlah mahasiswa
yang salah jurusan di Indonesia mencapai sekitar 70%.
“Saya lakukan survei sederhana juga seperti itu. Ketika
saya tanya lima mahasiswa, tiga di antaranya mengaku salah
ambil jurusan. Ini karena kamus profesi itu umumnya tidak
berubah,” ujarnya.
Yang dimaksud kamus profesi, lanjut Ina, ialah kepercayaan
bahwa profesi-profesi tertentu--semisal dokter, pengacara,
dan akuntan--lebih menguntungkan dan ‘aman’ ketimbang
profesi lainnya. Walhasil, selama 20 tahun terakhir, ragam
jurusan favorit baik di PTN maupun PTS relatif tidak
berubah.
“Yang dipakai itu kamus profesi zamannya orangtua. Padahal sekarang kan persaingan itu sudah
semakin ketat. Pada 2015 nanti misalnya, sudah
ada 870 dokter dari negaranegara ASEAN yang ngantre
masuk Indonesia. Bahayanya,
profesi-profesi lain juga akan
menyusul,” terangnya.

Kehendak orangtua
Agar tidak salah ambil jurusan,
psikolog Yayasan Kita dan Buah
Hati, Perwitasari Mulyaningsih
mengungkapkan, kebanyakan
kasus salah jurusan disebabkan orangtua memaksakan kehendak kepada
anak. Dampak negatifnya,
para mahasiswa tidak menjalani kuliah dengan baik
dan potensi kecerdasan
sejati yang dimiliki mereka menjadi tersia-sia.
“Yang pasti tidak ada
motivasi menjalani kuliah,” jelasnya.
Jika pun ingin mengarahkan anaknya ke profesi
tertentu, orangtua dapat menumbuhkan hasrat semacam
itu sedini mungkin. Misalnya,
dengan mengajari seluk-beluk soal
profesi tertentu atau mengarahkan si
anak ke hobi tertentu.
Untuk itu praktisi pendidikan
Hasahatan Manulang menyatakan,
sudah bukan zamannya lagi orangtua
memaksakan kehendak mereka terhadap anak-anak. Sebab tidak semua
jurusan favorit yang ada perguruan
tinggi sesuai dengan minat dan bakat calon mahasiswa. (S-1)

dior@mediaindonesia.com


SELEKTA

Recommended

Recommended

More Related Content

What's hot

What's hot (18)

Similar to SELEKTA

Similar to SELEKTA (20)

More from hastapurnama

More from hastapurnama (20)

Recently uploaded

Recently uploaded (20)

SELEKTA