2. Tantangan Eksternal
• Media kerap mencampuradukkan/
menggeneralisir citra pribadi dengan citra
kelembagaan DPR.
• Pemberitaan tentang DPR cenderung negatif.
• Persepsi negatif media massa dan masyarakat
yang terlanjur melekat pada DPR.
3. Tantangan Internal
• DPR RI sebagai lembaga politik memiliki karakteristik
yang berbeda dengan lembaga negara lainnya.
• Setiap anggota DPR RI berhak mengeluarkan pendapat,
sehingga menyebabkan sumber informasi yang
beragam.
• Belum terbangunnya arus informasi internal DPR RI
yang secara sistematis.
• Belum adanya strategi pengelolaan kehumasan yang
sistematis, terintegrasi dan terkoordinasi.
• Belum optimalnya dukungan kehumasan yang
dilakukan Setjen DPR RI.
4. DASAR HUKUM PENGOLAAN HUMAS DI DPR
• UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
• UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran
• Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik
• UU Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi
Publik
• Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah,
dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
• Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 tentang Organisasi
Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
• Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009
tentang Tata Tertib.
• Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010
tentang Keterbukaan Informasi Publik Di Dewan Perwakilan Rakyat Republik
Indonesia
• Rencana Strategis Dewan Perwakilan Rakyat republik Indonesia 2010 – 2014
5. ARAH PENGOLAAN HUMAS DI DPR
Mewujudkan sistem kehumasan yang terintegrasi
secara kelembagaan.
Menciptakan komunikasi dua arah yang efektif
dan efisien dalam rangka pencitraan Dewan.
Menginformasikan kinerja DPR RI kepada
masyarakat.
Meningkatkan penyampaian informasi kehumasan
DPR RI yang terintegrasi.
Meningkatkan hubungan yang harmonis dengan
media massa.
6. STRATEGI PENGELOLAAN KEHUMASAN DPR
mengumpulan data dari semua Alat Kelengkapan
Dewan termasuk memanfaatkan Riset Kehumasan
perencanaan kehumasan baik program-program
kehumasan jangka pendek, menengah, dan
panjang
pengorganisasian pengelolaan kehumasan dengan
membentuk Tim Kehumasan DPR RI
pelaksanaan kegiatan kehumasan terpadu.
evaluasi kegiatan kehumasan.
7. IDENTIFIKASI OBJEK KEHUMASAN DPR
Eksternal Publik
• Media Massa
• Mahasiswa dan Pelajar
• Lembaga Swadaya Masyarakat
• Pemerintah dan Lembaga Negara
• Pemerintahan Daerah
• Masyarakat Umum
Internal Publik
• Internal publik pengelolaan kehumasan di DPR RI
terdiri dari Alat Kelengkapan dan Sekretariat Jenderal
DPR RI.
9. HUBUNGAN TATA KERJA
PENGELOLAAN KEHUMASAN DPR
• Pimpinan DPR RI mempunyai tugas:
– Mengkoordinasikan pengelolaan kehumasan
antar Alat Kelengkapan DPR RI dan Tim
Kehumasan DPR RI serta dukungan kehumasan
dari Sekretariat Jenderal DPR RI.
– Menjadi juru bicara DPR RI
10. HUBUNGAN TATA KERJA
PENGELOLAAN KEHUMASAN DPR
• Alat Kelengkapan DPR RI
– Alat Kelengkapan DPR melakukan koordinasi
dengan Tim Kehumasan DPR RI tentang
pelaksanaan tugas dan fungsi Alat-Alat
Kelengkapan DPR RI.
– Pimpinan Alat Kelengkapan DPR RI menyampaikan
informasi berkaitan dengan hasil-hasil
pelaksanaan tugas Alat Kelengkapan DPR RI
11. HUBUNGAN TATA KERJA
PENGELOLAAN KEHUMASAN DPR
• Badan Urusan Rumah Tangga DPR RI mempunyai
tugas membantu Pimpinan dalam:
– Menyusun dan menetapkan arah kebijakan umum
pengelolaan kehumasan yang meliputi arah, strategi,
kebijakan umum, dan anggaran.
– Menyusun Pedoman Umum Pengelolaan Kehumasan.
– Menetapkan Tim Kehumasan DPR RI.
– Mengkoordinasikan kegiatan kehumasan bersama
AKD dan Setjen DPR RI.
– Mengevaluasi pelaksanaan pengelolaan kehumasan
dan Tim Kehumasan
12. HUBUNGAN TATA KERJA
PENGELOLAAN KEHUMASAN DPR
• Sekretariat Jenderal DPR RI
– Membantu menyusun Pedoman Umum Pengelolaan
Kehumasan.
– Mengajukan perencanaan kegiatan-kegiatan yang
berhubungan dengan pelaksanaan tugas kehumasan dan
Tim kehumasan.
– Membantu menyusun SOP Kehumasan.
– Melaksanakan pengelolaan dukungan kehumasan.
– Membentuk Tim Kehumasan DPR RI.
– Mengawasi pelaksanaan tugas Tim Kehumasan dan
dukungan kehumasan DPR RI
– Menyampaikan pelaksanaan pengelolaan kehumasan
kepada Badan Urusan Rumah Tangga DPR RI.
13. TIM KEHUMASAN
Susunan keanggotaan Tim Kehumasan terdiri dari:
• Setjen DPR RI
• Pakar
• Konsultan Kehumasan
Tim Kehumasan dipimpin oleh Kepala Biro Humas
dan Pemberitaan yang dalam pelaksanaan tugas
dan fungsinya di dukung oleh seluruh unit kerja
pada Sekretariat Jenderal DPR RI.
14. TUGAS TIM KEHUMASAN
• Tim Kehumasan menyusun perencanaan kegiatan setiap awal tahun sidang dan setiap awal
masa persidangan.
• Tim Kehumasan melaksanakan kegiatan pengelolaan kehumasan yang meliputi:
• Melakukan identifikasi dan menganalisa isi media massa yang terkait dengan pelaksanaan
tugas dan fungsi Dewan
• Melakukan identifikasi dan menganalisa opini publik yang terkait dengan pelaksanaan
tugas dan fungsi Dewan
• Melakukan identifikasi dan menganalisa informasi yang berasal dari pelaksanaan tugas dan
fungsi AKD yang perlu disampaikan oleh Juru Bicara DPR RI atau oleh Pimpinan AKD
• Melakukan kegiatan kehumasan yang bersifat antisipatif dan/atau reaktif
• Menyusun materi informasi (konten) yang terkait dengan :
– Materi informasi (konten) yang akan disampaikan oleh Juru Bicara DPR RI
atau Pimpinan Alat Kelengkapan Dewan
– Materi informasi (konten) yang akan dipergunakan sebagai hak jawab DPR
RI di media massa.
– Manajemen isu (konten) yang akan disampaikan Juru Bicara DPR RI atau
Pimpinan AKD.
• Melakukan pemilihan media massa yang akan dipergunakan sebagai media penyampaian
informasi.
15. WEWENANG TIM KEHUMASAN
• Melakukan koordinasi dengan Juru Bicara DPR RI dan Pimpinan AKD
mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi AKD yang akan
dikomunikasikan kepada media massa dan masyarakat.
• menilai framming media massa dan opini publik yang terkait
dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan
• Menyusun strategi komunikasi dua arah dengan masyarakat.
• Menyusun strategi optimalisasi hubungan interdependensi DPR RI
dengan media massa dalam mensosialisasikan pelaksanaan tugas
dan fungsi DPR RI.
• Melakukan koordinasi dengan Setjen DPR RI dalam rangka
pengelolaan kehumasan DPR RI
• Apabila sudah diberi mandat dari Juru Bicara DPR RI atau Pimpinan
Alat Kelengkapan Dewan, maka Tim Kehumasan dapat
menyampaikan informasi mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi
DPR RI kepada media massa dan masyarakat.
16. BENTUK KEGIATAN TIM KEHUMASAN
• Antisipatif (preventif)
– Menyebutkan ringkasan/topik masalah yang akan diberitakan
– Menyebutkan prediksi nada (tone) berita
– Menyertakan dasar hukum yang terkait dengan masalah dalam berita
– Melakukan framming media dari yang paling positif sampai yang paling negatif
– Analisa penyajian informasi berisi urutan-urutan penyampaian informasi mengenai kegiatan atau
hasil kerja DPR RI, data atau fakta yang akan disampaikan oleh Juru Bicara DPR atau Pimpinan
AKD
– Selambat-lambatnya analisa penyajian informasi sudah disampaikan kepada Juru Bicara DPR atau
Pimpinan AKD pada pukul 11.00.
– Dukungan Kehumasan Setjen DPR RI dibawah koordinasi Bagian Pemberitaan mengkoordinir
jumpa pers dan atau wawancara Juru Bicara DPR atau Pimpinan AKD dengan Media Massa.
• Reaktif
• Dilakukan terhadap hasil audit media yang bernada (tone) negatif
• Menyebutkan ringkasan/topik berita
• Menyertakan dasar hukum yang terkait dengan masalah dalam berita
• Melakukan framming media dari yang paling positif sampai yang paling negatif
• Analisa penyajian informasi, berisi urutan-urutan penyampaian informasi mengenai jawaban
atau klarifikasi yang akan dilakukan oleh Juru Bicara DPR atau Pimpinan AKD
• Analisa penyajian informasi disampaikan kepada Juru Bicara DPR atau Pimpinan AKD
secepatnya untuk merespons pemberitaan yang dapat menimbulkan citra negatif.
• Dukungan Kehumasan Setjen DPR RI dibawah koordinasi Bagian Pemberitaan mengkoordinir
jumpa pers dan atau wawancara Juru Bicara DPR atau Pimpinan AKD dengan Media Massa.
17. KEGIATAN KEHUMASAN
• Penerimaan dan Penanganan Delegasi Masyarakat
• Penerangan Masyarakat
• E-PR/Website DPR
• Kegiatan Pemberitaan
• Media Release
• Penerbitan Majalah Parlementaria
• Penerbitan Bulettin Parlementaria
• Publikasi Foto
• Siaran TV Parlemen
• Media Conference
• Hubungan dengan Media Massa
18. PROGRAM DUKUNGAN KEHUMASAN
• Melakukan analisa berita.
• Program kampanye kehumasan kepada masyarakat melalui kegiatan penerangan mengenai peran dan
fungsi DPR RI kepada masyarakat baik di dalam maupun di luar gedung DPR melalui kunjungan ke
sekolah-sekolah, universitas, karang taruna, LSM, maupun kelompok masyarakat lainnya.
• Pembuatan advertorial di berbagai media cetak dan elektronik.
• Pembuatan program talk show melalui media audio visual (pandang dengar) serta media audio.
• Pembuatan Public Service Anouncement (PSA/iklan layanan masyarakat) melalui media elektronik
maupun media cetak.
• Melakukan sosialisasi kinerja DPR kepada masyarakat melalui kerjasama dengan kalangan media.
• Memaksimalkan press realease peliputan kegiatan DPR-RI.
• Menyelenggarakan siaran langsung kegiatan DPR melalui TV Parlemen di gedung DPR dan TV streaming
melalui situs www.dpr.go.id .
• Penyebarluasan informasi tentang kedewanan dan aktifitasnya serta penyebarluasan RUU dari DPR-RI
melalui internet (www.dpr.go.id).
• Mengelola dan mengkoordinir wartawan yang bertugas di DPR.
• Mengurus dan mengatur konferensi pers.
• Bekerjasama dengan wartawan DPR RI dalam penyelenggaraan diskusi parlemen (Dialektika
Demokrasi).
• Membangun hubungan baik dan memfasilitasi hubungan AKD dengan kalangan pers.
19. EVALUASI DAN MONITORING
• Melakukan pemantauan atas keseluruhan
pelaksanaan pengelolaan kehumasan DPR RI.
• Melakukan kajian dan menyusun strategi dan
kebijakan pengelolaan kehumasan.
• Mengevaluasi efektivitas penggunaan media
yang terkait pengelolaan kehumasan.
