SlideShare ist ein Scribd-Unternehmen logo
1 von 4
Downloaden Sie, um offline zu lesen
PUSAT HUKUM DAN HUMAS SJDI HUKUM
KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
DENGAN
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
Nomor : 3-SKB-BPN RI-2007
No. Pol. : B/576/III/2007
TENTANG
PENANGANAN MASALAH PERTANAHAN
Pada hari ini Rabu tanggal Empat belas bulan Maret tahun Dua Ribu Tujuh, yang
bertanda tangan di bawah ini :
1. JOYO WINOTO, Ph.D, selaku KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan
Pertanahan Nasional Republik Indonesia (BPN RI) berkedudukan di Jl.
Sisingamangaraja No. 2 Jakarta Selatan, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. JENDERAL POLISI Drs. SUTANTO, selaku KEPALA KEPOLISIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kepolisian
Negara Republik Indonesia (POLRI), berkedudukan di Jl. Trunojoyo No. 3 Kebayoran
Baru, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.
Bahwa PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut
PARA PIHAK, menerangkan hal-hal sebagai berikut :
1. bahwa PIHAK PERTAMA adalah Lembaga Pemerintah yang melaksanakan tugas di
bidang pertanahan secara nasional, regional dan sektoral.
2. bahwa PIHAK KEDUA adalah Institusi yang bertanggung jawab dalam memelihara
keamanan, ketertiban masyarakat, penegakan hukum, memberikan perlindungan,
pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.
Dengan memperhatikan ketentuan :
1. Undang-undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
(Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor
2043).
2. Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara
Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3209).
3. Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Repulik Indonesia
(Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4168).
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2002 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia.
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 10 Tahun 2006 tentang Badan
Pertanahan Nasional.
BAB I
TUJUAN
Pasal 1
Kesepakatan Bersama ini bertujuan :
PUSAT HUKUM DAN HUMAS SJDI HUKUM
(1) Menyamakan persepsi dalam rangka menjabarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku khususnya berkaitan dengan penganganan kasus
pertanahan yang berindikasi tindak pidana.
(2) Mengembangkan komunikasi dua arah dan peningkatan koordinasi dalam
menangani kasus pertanahan yang berindikasi tindak pidana.
(3) Menyelesaikan sampai tuntas masalah pertanahan yang merupakan tindak pidana
sesuai dengan kewenangan di bidang tugas masing-masing.
BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2
Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama meliputi :
(1) Bidang Pembinaan; dan
(2) Bidang Operasional.
BAB III
PELAKSANAAN
Bagian Kesatu
Bidang Pembinaan
Pasal 3
(1) PARA PIHAK dalam rangka mendalami pengetahuan dan pemahaman bidang
pertanahan dan Kepolisian, dapat mengikutsertakan personelnya dalam kegiatan
pendidikan dan pelatihan, temu wicara, seminar, maupun kegiatan ilmiah lainnya.
(2) PARA PIHAK menyiapkan tenaga pengajar atau pembicara dalam kegiatan
pendidikan, pelatihan, temu wicara, maupun kegiatan ilmiah lainnya.
Pasal 4
(1) PIHAK PERTAMA dalam rangka pengembangan sistem pengamanan swakarsa,
PIHAK KEDUA menyiapkan tenaga pelatih profesional.
(2) Pengembangan Sistem pengamanan swakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) PIHAK KEDUA mengadakan pendidikan dan pelatihan.
Bagian Kedua
Bidang Operasional
Pasal 5
(1) PARA PIHAK mendahulukan tindakan persuasif, preventif dan represif dalam
rangka mengangani kasus-kasus yang merugikan atau mengganggu pelaksanaan
tugas di bidang pertanahan.
(2) PARA PIHAK melakukan koordinasi dan tukar menukar informasi tentang terjadinya
tindak pidana di bidang pertanahan.
(3) Sebelum terbentuknya Undang-Undang Pertanahan yang menjadi landasan hukum
Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) BPN RI, penanganan tindak pidana di bidang
pertanahan dilakukan oleh PIHAK KEDUA bersama PIHAK PERTAMA.
(4) Penyelesaian Sertipikasi tanah-tanah yang merupakan asset PIHAK KEDUA.
Pasal 6
(1) PIHAK KEDUA melakukan koordinasi dengan PIHAK PERTAMA dan mengambil
tindakan antisipasi pengamanan, apabila diperoleh informasi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 5.
(2) PIHAK KEDUA mengambil tindakan hukum terhadap pihak tertentu yang diduga
melakukan tindak pidana yang merugikan atau menggangu pelaksanaan tugas di
bidang pertanahan, baik berdasarkan laporan PIHAK PERTAMA dan atau
berdasarkan informasi yang diperoleh PIHAK KEDUA.
(3) PIHAK PERTAMA membantu PIHAK KEDUA dalam rangka melakukan proses
penyidikan tindak pidana pertanahan.
PUSAT HUKUM DAN HUMAS SJDI HUKUM
Pasal 7
(1) Penyidikan oleh PIHAK KEDUA yang memerlukan penyitaan barang-barang bukti
berupa dokumen pertanahan, dilakukan koordinasi dengan PIHAK PERTAMA.
(2) Apabila di dalam suatu proses penyidikan tindak pidana bidang pertanahan
diperlukan keterangan saksi/ahli dari PIHAK PERTAMA, maka pemanggilan
disampaikan kepada yang bersangkutan, melalui :
a. Kepala BPN di tingkat Pusat.
b. Kepala Kanwil BPN Provinsi dan atau Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota
di tingkat Daerah.
(3) Pemanggilan disampaikan kepada yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf a dan b, dapat menunjuk staf yang membidangi dan atau menguasai
permasalahannya atau apabila diperlukan dapat memberikan keterangan secara
tertulis.
(4) Permintaan keterangan untuk kepentingan sebagaimana tersebut di atas dilakukan
dengan memperhatikan penggunaan waktu yang sebaik-baiknya.
Pasal 8
(1) Pelaksanaan sebagaimana di maksud dalam Pasal 5 ayat (3) selanjutnya akan
ditindaklanjuti dengan pembentukan Tim Ad Hoc BPN RI-POLRI ditingkat pusat,
Provinsi, Kabupaten/Kota/ Kotamadya yang akan diatur dengan ketentuan lebih lanjut
oleh Kepala BPN RI.
(2) Untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam Kesepakatan Bersama ini dibentuk
Forum Konsultasi dan Komunikasi Pertanahan di tingkat Pusat dan Daerah.
BAB IV
DUKUNGAN PELAKSANAAN
Pasal 9
Dukungan pelaksanaan dapat berupa bantuan personel, sarana, prasarana, dan fasilitas.
BAB V
PEMBIAYAAN
Pasal 10
Segala biaya yang timbul dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini di bebankan kepada
anggaran PARA PIHAK secara proporsional.
BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN
Bagian Kesatu
Jangka Waktu
Pasal 11
(1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak
tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan
berdasarkan evaluasi PARA PIHAK.
(2) Apabila Kesepakatan Bersama ini diperpanjang maka atas persetujuan para pihak
dilakukan koordinasi selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku
berakhir.
(3) Kesepakatan Bersama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana
dimaksud pada huruf (1) dengan ketentuan pihak yang mengakhiri memberitahukan
maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan
sebelum diakhirinya.
Bagian Kedua
Penyelesaian Perbedaan Pendapat
PUSAT HUKUM DAN HUMAS SJDI HUKUM
Pasal 12
Dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini PARA PIHAK senantiasa berupaya
memelihara hubungan baik dengan cara musyawarah untuk mufakat.
Bagian Ketiga
Perubahan (Addendum)
Pasal 13
Hal-hal lain yang dianggap perlu dan belum di atur dalam Kesepakatan Bersama akan diatur
kemudian dalam Kesepakatan tambahan (addendum) yang merupakan bagian yang tak
terpisahkan dari Kesepakatan ini.
BAB VII
PENUTUP
Pasal 14
(1) Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal,
bulan dan tahun tersebut di atas dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai yang
cukup dengan kekuatan hukum yang sama dipegang oleh PARA PIHAK.
(2) Dengan ditandatanganinya Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) maka Kesepakatan Bersama Antara Badan Pertanahan Nasional Republik
Indonesia Dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : 1/SKB/BPN/2003,
No. Pol. : B/1115/V/2003 dinyatakan tidak berlaku.
PIHAK KEDUA
KEPALA KEPOLISIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
Drs. SUTANTO
JENDERAL POLISI
PIHAK PERTAMA
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
JOYO WINOTO, Ph.D.

Weitere ähnliche Inhalte

Ähnlich wie PERATURAN-LAIN-NOMOR-3-TAHUN-2007.pdf

Makalah Pendaftaran Tanah_PPT FH UII_Dosen Pengampu Ricco Survival Yubaidi (7...
Makalah Pendaftaran Tanah_PPT FH UII_Dosen Pengampu Ricco Survival Yubaidi (7...Makalah Pendaftaran Tanah_PPT FH UII_Dosen Pengampu Ricco Survival Yubaidi (7...
Makalah Pendaftaran Tanah_PPT FH UII_Dosen Pengampu Ricco Survival Yubaidi (7...224100501
 
Hbl, dyana anggraini, hapzi ali, tindak pidana pencucian uang, universitas me...
Hbl, dyana anggraini, hapzi ali, tindak pidana pencucian uang, universitas me...Hbl, dyana anggraini, hapzi ali, tindak pidana pencucian uang, universitas me...
Hbl, dyana anggraini, hapzi ali, tindak pidana pencucian uang, universitas me...Dyana Anggraini
 
Hbl 6, dyana anggraini, hapzi ali, tindak pidana pencucian uang, universitas ...
Hbl 6, dyana anggraini, hapzi ali, tindak pidana pencucian uang, universitas ...Hbl 6, dyana anggraini, hapzi ali, tindak pidana pencucian uang, universitas ...
Hbl 6, dyana anggraini, hapzi ali, tindak pidana pencucian uang, universitas ...Dyana Anggraini
 
(Sindonews.com) Opini hukum-politik 23 juni 2016-19 agustus 2016
(Sindonews.com) Opini hukum-politik 23 juni 2016-19 agustus 2016(Sindonews.com) Opini hukum-politik 23 juni 2016-19 agustus 2016
(Sindonews.com) Opini hukum-politik 23 juni 2016-19 agustus 2016ekho109
 
Contoh Kegiatan Good Governence Fenti Anita Sari
Contoh Kegiatan Good Governence Fenti Anita SariContoh Kegiatan Good Governence Fenti Anita Sari
Contoh Kegiatan Good Governence Fenti Anita SariFenti Anita Sari
 
DATUN (1).ppt
DATUN (1).pptDATUN (1).ppt
DATUN (1).pptNoth5
 
Makalah Pendaftaran Tanah_PPT FH UII_Dosen Pengampu Ricco Survival Yubaidi (2...
Makalah Pendaftaran Tanah_PPT FH UII_Dosen Pengampu Ricco Survival Yubaidi (2...Makalah Pendaftaran Tanah_PPT FH UII_Dosen Pengampu Ricco Survival Yubaidi (2...
Makalah Pendaftaran Tanah_PPT FH UII_Dosen Pengampu Ricco Survival Yubaidi (2...224100501
 
Perpu 01 1950
Perpu 01 1950Perpu 01 1950
Perpu 01 1950aus1787
 
Perpu 01 1950
Perpu 01 1950Perpu 01 1950
Perpu 01 1950izaupdate
 
Tugas hbl forum dan quiz minggu 6
Tugas hbl forum dan quiz minggu 6Tugas hbl forum dan quiz minggu 6
Tugas hbl forum dan quiz minggu 6rifaaa_092
 
Permen PU No.13 Tahun 2009 tentang Penyidik PNS Penataan Ruang
Permen PU No.13 Tahun 2009 tentang Penyidik PNS Penataan RuangPermen PU No.13 Tahun 2009 tentang Penyidik PNS Penataan Ruang
Permen PU No.13 Tahun 2009 tentang Penyidik PNS Penataan RuangPenataan Ruang
 
Uu no 8 th 2014 ttg perjanjian ant ri dan republik korea ttg bantuan hukum ti...
Uu no 8 th 2014 ttg perjanjian ant ri dan republik korea ttg bantuan hukum ti...Uu no 8 th 2014 ttg perjanjian ant ri dan republik korea ttg bantuan hukum ti...
Uu no 8 th 2014 ttg perjanjian ant ri dan republik korea ttg bantuan hukum ti...Winarto Winartoap
 
20160919_fgd_pertahanan_polri.pdf
20160919_fgd_pertahanan_polri.pdf20160919_fgd_pertahanan_polri.pdf
20160919_fgd_pertahanan_polri.pdfAsepKurniawan80
 
Hbl6, agung pangestu, hapzi ali, modul hbl, tindak pidana pencucian uang
Hbl6, agung pangestu, hapzi ali, modul hbl, tindak pidana pencucian uangHbl6, agung pangestu, hapzi ali, modul hbl, tindak pidana pencucian uang
Hbl6, agung pangestu, hapzi ali, modul hbl, tindak pidana pencucian uangAgungAgungPangestu
 
HBL6. Muhammad Rizal Ramadhan hapzi ali, modul hbl, tindak pidana pencucian u...
HBL6. Muhammad Rizal Ramadhan hapzi ali, modul hbl, tindak pidana pencucian u...HBL6. Muhammad Rizal Ramadhan hapzi ali, modul hbl, tindak pidana pencucian u...
HBL6. Muhammad Rizal Ramadhan hapzi ali, modul hbl, tindak pidana pencucian u...Muhammad Ramadhan
 

Ähnlich wie PERATURAN-LAIN-NOMOR-3-TAHUN-2007.pdf (20)

Makalah Pendaftaran Tanah_PPT FH UII_Dosen Pengampu Ricco Survival Yubaidi (7...
Makalah Pendaftaran Tanah_PPT FH UII_Dosen Pengampu Ricco Survival Yubaidi (7...Makalah Pendaftaran Tanah_PPT FH UII_Dosen Pengampu Ricco Survival Yubaidi (7...
Makalah Pendaftaran Tanah_PPT FH UII_Dosen Pengampu Ricco Survival Yubaidi (7...
 
Presentation1.pptx
Presentation1.pptxPresentation1.pptx
Presentation1.pptx
 
Hbl, dyana anggraini, hapzi ali, tindak pidana pencucian uang, universitas me...
Hbl, dyana anggraini, hapzi ali, tindak pidana pencucian uang, universitas me...Hbl, dyana anggraini, hapzi ali, tindak pidana pencucian uang, universitas me...
Hbl, dyana anggraini, hapzi ali, tindak pidana pencucian uang, universitas me...
 
Hbl 6, dyana anggraini, hapzi ali, tindak pidana pencucian uang, universitas ...
Hbl 6, dyana anggraini, hapzi ali, tindak pidana pencucian uang, universitas ...Hbl 6, dyana anggraini, hapzi ali, tindak pidana pencucian uang, universitas ...
Hbl 6, dyana anggraini, hapzi ali, tindak pidana pencucian uang, universitas ...
 
(Sindonews.com) Opini hukum-politik 23 juni 2016-19 agustus 2016
(Sindonews.com) Opini hukum-politik 23 juni 2016-19 agustus 2016(Sindonews.com) Opini hukum-politik 23 juni 2016-19 agustus 2016
(Sindonews.com) Opini hukum-politik 23 juni 2016-19 agustus 2016
 
Contoh Kegiatan Good Governence Fenti Anita Sari
Contoh Kegiatan Good Governence Fenti Anita SariContoh Kegiatan Good Governence Fenti Anita Sari
Contoh Kegiatan Good Governence Fenti Anita Sari
 
DATUN (1).ppt
DATUN (1).pptDATUN (1).ppt
DATUN (1).ppt
 
99 perpres no_87_2016
99 perpres no_87_201699 perpres no_87_2016
99 perpres no_87_2016
 
Makalah Pendaftaran Tanah_PPT FH UII_Dosen Pengampu Ricco Survival Yubaidi (2...
Makalah Pendaftaran Tanah_PPT FH UII_Dosen Pengampu Ricco Survival Yubaidi (2...Makalah Pendaftaran Tanah_PPT FH UII_Dosen Pengampu Ricco Survival Yubaidi (2...
Makalah Pendaftaran Tanah_PPT FH UII_Dosen Pengampu Ricco Survival Yubaidi (2...
 
Kerangka Hukum keterbukaan Kontrak Migas dan Minerba di indonesia
Kerangka Hukum keterbukaan Kontrak Migas dan Minerba di indonesiaKerangka Hukum keterbukaan Kontrak Migas dan Minerba di indonesia
Kerangka Hukum keterbukaan Kontrak Migas dan Minerba di indonesia
 
Uu 01 2001
Uu 01 2001Uu 01 2001
Uu 01 2001
 
Perpu 01 1950
Perpu 01 1950Perpu 01 1950
Perpu 01 1950
 
Perpu 01 1950
Perpu 01 1950Perpu 01 1950
Perpu 01 1950
 
Tugas hbl forum dan quiz minggu 6
Tugas hbl forum dan quiz minggu 6Tugas hbl forum dan quiz minggu 6
Tugas hbl forum dan quiz minggu 6
 
Permen PU No.13 Tahun 2009 tentang Penyidik PNS Penataan Ruang
Permen PU No.13 Tahun 2009 tentang Penyidik PNS Penataan RuangPermen PU No.13 Tahun 2009 tentang Penyidik PNS Penataan Ruang
Permen PU No.13 Tahun 2009 tentang Penyidik PNS Penataan Ruang
 
Uu no 8 th 2014 ttg perjanjian ant ri dan republik korea ttg bantuan hukum ti...
Uu no 8 th 2014 ttg perjanjian ant ri dan republik korea ttg bantuan hukum ti...Uu no 8 th 2014 ttg perjanjian ant ri dan republik korea ttg bantuan hukum ti...
Uu no 8 th 2014 ttg perjanjian ant ri dan republik korea ttg bantuan hukum ti...
 
20160919_fgd_pertahanan_polri.pdf
20160919_fgd_pertahanan_polri.pdf20160919_fgd_pertahanan_polri.pdf
20160919_fgd_pertahanan_polri.pdf
 
Dicky armunanto
Dicky armunantoDicky armunanto
Dicky armunanto
 
Hbl6, agung pangestu, hapzi ali, modul hbl, tindak pidana pencucian uang
Hbl6, agung pangestu, hapzi ali, modul hbl, tindak pidana pencucian uangHbl6, agung pangestu, hapzi ali, modul hbl, tindak pidana pencucian uang
Hbl6, agung pangestu, hapzi ali, modul hbl, tindak pidana pencucian uang
 
HBL6. Muhammad Rizal Ramadhan hapzi ali, modul hbl, tindak pidana pencucian u...
HBL6. Muhammad Rizal Ramadhan hapzi ali, modul hbl, tindak pidana pencucian u...HBL6. Muhammad Rizal Ramadhan hapzi ali, modul hbl, tindak pidana pencucian u...
HBL6. Muhammad Rizal Ramadhan hapzi ali, modul hbl, tindak pidana pencucian u...
 

PERATURAN-LAIN-NOMOR-3-TAHUN-2007.pdf

  • 1. PUSAT HUKUM DAN HUMAS SJDI HUKUM KESEPAKATAN BERSAMA ANTARA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA DENGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA Nomor : 3-SKB-BPN RI-2007 No. Pol. : B/576/III/2007 TENTANG PENANGANAN MASALAH PERTANAHAN Pada hari ini Rabu tanggal Empat belas bulan Maret tahun Dua Ribu Tujuh, yang bertanda tangan di bawah ini : 1. JOYO WINOTO, Ph.D, selaku KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (BPN RI) berkedudukan di Jl. Sisingamangaraja No. 2 Jakarta Selatan, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA. 2. JENDERAL POLISI Drs. SUTANTO, selaku KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI), berkedudukan di Jl. Trunojoyo No. 3 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA. Bahwa PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, menerangkan hal-hal sebagai berikut : 1. bahwa PIHAK PERTAMA adalah Lembaga Pemerintah yang melaksanakan tugas di bidang pertanahan secara nasional, regional dan sektoral. 2. bahwa PIHAK KEDUA adalah Institusi yang bertanggung jawab dalam memelihara keamanan, ketertiban masyarakat, penegakan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Dengan memperhatikan ketentuan : 1. Undang-undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043). 2. Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209). 3. Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Repulik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4168). 4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia. 5. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional. BAB I TUJUAN Pasal 1 Kesepakatan Bersama ini bertujuan :
  • 2. PUSAT HUKUM DAN HUMAS SJDI HUKUM (1) Menyamakan persepsi dalam rangka menjabarkan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku khususnya berkaitan dengan penganganan kasus pertanahan yang berindikasi tindak pidana. (2) Mengembangkan komunikasi dua arah dan peningkatan koordinasi dalam menangani kasus pertanahan yang berindikasi tindak pidana. (3) Menyelesaikan sampai tuntas masalah pertanahan yang merupakan tindak pidana sesuai dengan kewenangan di bidang tugas masing-masing. BAB II RUANG LINGKUP Pasal 2 Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama meliputi : (1) Bidang Pembinaan; dan (2) Bidang Operasional. BAB III PELAKSANAAN Bagian Kesatu Bidang Pembinaan Pasal 3 (1) PARA PIHAK dalam rangka mendalami pengetahuan dan pemahaman bidang pertanahan dan Kepolisian, dapat mengikutsertakan personelnya dalam kegiatan pendidikan dan pelatihan, temu wicara, seminar, maupun kegiatan ilmiah lainnya. (2) PARA PIHAK menyiapkan tenaga pengajar atau pembicara dalam kegiatan pendidikan, pelatihan, temu wicara, maupun kegiatan ilmiah lainnya. Pasal 4 (1) PIHAK PERTAMA dalam rangka pengembangan sistem pengamanan swakarsa, PIHAK KEDUA menyiapkan tenaga pelatih profesional. (2) Pengembangan Sistem pengamanan swakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PIHAK KEDUA mengadakan pendidikan dan pelatihan. Bagian Kedua Bidang Operasional Pasal 5 (1) PARA PIHAK mendahulukan tindakan persuasif, preventif dan represif dalam rangka mengangani kasus-kasus yang merugikan atau mengganggu pelaksanaan tugas di bidang pertanahan. (2) PARA PIHAK melakukan koordinasi dan tukar menukar informasi tentang terjadinya tindak pidana di bidang pertanahan. (3) Sebelum terbentuknya Undang-Undang Pertanahan yang menjadi landasan hukum Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) BPN RI, penanganan tindak pidana di bidang pertanahan dilakukan oleh PIHAK KEDUA bersama PIHAK PERTAMA. (4) Penyelesaian Sertipikasi tanah-tanah yang merupakan asset PIHAK KEDUA. Pasal 6 (1) PIHAK KEDUA melakukan koordinasi dengan PIHAK PERTAMA dan mengambil tindakan antisipasi pengamanan, apabila diperoleh informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5. (2) PIHAK KEDUA mengambil tindakan hukum terhadap pihak tertentu yang diduga melakukan tindak pidana yang merugikan atau menggangu pelaksanaan tugas di bidang pertanahan, baik berdasarkan laporan PIHAK PERTAMA dan atau berdasarkan informasi yang diperoleh PIHAK KEDUA. (3) PIHAK PERTAMA membantu PIHAK KEDUA dalam rangka melakukan proses penyidikan tindak pidana pertanahan.
  • 3. PUSAT HUKUM DAN HUMAS SJDI HUKUM Pasal 7 (1) Penyidikan oleh PIHAK KEDUA yang memerlukan penyitaan barang-barang bukti berupa dokumen pertanahan, dilakukan koordinasi dengan PIHAK PERTAMA. (2) Apabila di dalam suatu proses penyidikan tindak pidana bidang pertanahan diperlukan keterangan saksi/ahli dari PIHAK PERTAMA, maka pemanggilan disampaikan kepada yang bersangkutan, melalui : a. Kepala BPN di tingkat Pusat. b. Kepala Kanwil BPN Provinsi dan atau Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota di tingkat Daerah. (3) Pemanggilan disampaikan kepada yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan b, dapat menunjuk staf yang membidangi dan atau menguasai permasalahannya atau apabila diperlukan dapat memberikan keterangan secara tertulis. (4) Permintaan keterangan untuk kepentingan sebagaimana tersebut di atas dilakukan dengan memperhatikan penggunaan waktu yang sebaik-baiknya. Pasal 8 (1) Pelaksanaan sebagaimana di maksud dalam Pasal 5 ayat (3) selanjutnya akan ditindaklanjuti dengan pembentukan Tim Ad Hoc BPN RI-POLRI ditingkat pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota/ Kotamadya yang akan diatur dengan ketentuan lebih lanjut oleh Kepala BPN RI. (2) Untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam Kesepakatan Bersama ini dibentuk Forum Konsultasi dan Komunikasi Pertanahan di tingkat Pusat dan Daerah. BAB IV DUKUNGAN PELAKSANAAN Pasal 9 Dukungan pelaksanaan dapat berupa bantuan personel, sarana, prasarana, dan fasilitas. BAB V PEMBIAYAAN Pasal 10 Segala biaya yang timbul dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini di bebankan kepada anggaran PARA PIHAK secara proporsional. BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN Bagian Kesatu Jangka Waktu Pasal 11 (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan evaluasi PARA PIHAK. (2) Apabila Kesepakatan Bersama ini diperpanjang maka atas persetujuan para pihak dilakukan koordinasi selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku berakhir. (3) Kesepakatan Bersama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf (1) dengan ketentuan pihak yang mengakhiri memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum diakhirinya. Bagian Kedua Penyelesaian Perbedaan Pendapat
  • 4. PUSAT HUKUM DAN HUMAS SJDI HUKUM Pasal 12 Dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini PARA PIHAK senantiasa berupaya memelihara hubungan baik dengan cara musyawarah untuk mufakat. Bagian Ketiga Perubahan (Addendum) Pasal 13 Hal-hal lain yang dianggap perlu dan belum di atur dalam Kesepakatan Bersama akan diatur kemudian dalam Kesepakatan tambahan (addendum) yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Kesepakatan ini. BAB VII PENUTUP Pasal 14 (1) Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut di atas dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai yang cukup dengan kekuatan hukum yang sama dipegang oleh PARA PIHAK. (2) Dengan ditandatanganinya Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka Kesepakatan Bersama Antara Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : 1/SKB/BPN/2003, No. Pol. : B/1115/V/2003 dinyatakan tidak berlaku. PIHAK KEDUA KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA Drs. SUTANTO JENDERAL POLISI PIHAK PERTAMA KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA JOYO WINOTO, Ph.D.