1. PeranBPDdalamPerencanaan
PembangunandiDesa

2. Kedudukan BPD dalam Pemerintahan Desa
Berdasarkan UU Desa dan Permendagri No. 110/2016, BPD bukan unsur pemerintahan desa tetapi memiliki fungsi pemerintahan. Setiap aspirasi
atau aduan warga desa dapat diserap dan dikelola oleh BPD untuk disalurkan atau ditindaklanjuti bersama pemerintah desa melalui musyawarah
desa yang diselenggarakan oleh BPD. Ini artinya, kedudukan BPD sangat strategis karena sejajar dengan pemerintah desa.BPD merupakan badan
permusyawaratan ditingkat desa yang turut membahas dan menyepakati berbagai kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.
RPJMDesa
RKPDesa
APBDesa
Musyawarah
Desa
Masyarakat
Pemerintah
Desa
BPD
1. Kebijakan Pemkab/Pemkot
2. RPJMD
3. Program/Proyek masuk desa
yang terpadu secara nasional,
provinsi, dan kab/kota
1. Kondisi obyektif desa
2. Sumber Daya Desa
3. Aspirasi Masyarakat
- Peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar
- Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan
lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber
daya lokal yang tersedia
- Pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif
- Pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna
untuk kemajuan ekonomi
- Peningkatan kualitas ketertiban dan ketentraman
masyarakat desa berdasarkan kebutuhan masyarakat desa

3. (Pasal 55 UU 6 th 2014 / Pasal 31 Permendagri 110 th 2016)
FUNGSI DAN TUGAS BPD
membahas dan
menyepakati Rancangan
Peraturan Desa bersama
Kepala Desa
menampung dan
menyalurkan aspirasi
masyarakat Desa
melakukan pengawasan
kinerja Kepala Desa
1. menggali, menampung, mengelola, dan
menyalurkan aspirasi masyarakat;
2. menyelenggarakan musyawarah BPD;
3. menyelenggarakan musyawarah Desa;
4. membentuk panitia pemilihan Kepala Desa;
5. menyelenggarakan musyawarah Desa khusus
untuk Pilkades antarwaktu;
6. membahas dan menyepakati rancangan
Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
7. melaksanakan pengawasan terhadap kinerja
Kepala Desa;
8. melakukan evaluasi laporan keterangan
penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
9. menciptakan hubungan kerja yang harmonis
dengan Pemerintah Desa dan lembaga Desa
lainnya; dan
10. melaksanakan tugas lain yang diatur dalam
ketentuan
FUNGSI
TUGAS
(Pasal 32 Permendagri 110 th 2016)

4. HAK
1 Mengawasi penyelenggaraan
Pemerintahan Desa
2 Menyatakan pendapat
3 Mendapatkan biaya
operasional
KEWAJIBAN
1 Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, UUD 1945
2 Melaksanakan kehidupan berdemokrasi yang berkeadilan
3 Mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi/ kelompok
4 Menghormati nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat Desa
5 Menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja
6 Mengawal aspirasi masyarakat
WEWENANG
1 mengadakan pertemuan dengan masyarakat untuk mendapatkan aspirasi
2 menyampaikan aspirasi masyarakat kepada Pemerintah Desa
3 mengajukan rancangan Peraturan Desa yang menjadi kewenangannya
4 melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja Kepala Desa
5 meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa
6 menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa,
pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa
7 mengawal aspirasi masyarakat
8 menyusun peraturan tata tertib BPD
9 menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Bupati/Wali kota melalui Camat
10 menyusun dan menyampaikan usulan rencana biaya operasional BPD
11 mengelola biaya operasional BPD
12 mengusulkan pembentukan Forum Komunikasi Antar Kelembagaan Desa kepada Kepala Desa
13 melakukan kunjungan kepada masyarakat
HAK,
KEWAJIBAN,
DAN
WEWENANG
BPD

5. 1. Keberadaan BPD masih sebatas pelengkap (BPD cenderung menyepakati begitu saja RAPBDesa tanpa
pembahasan secara internal BPD untuk kemudian memberikan catatan);
2. BPD masih lemah dalam menampung aspirasi masyarakat, buktinya warga langsung menyampaikan
aspirasi kepada Kepala Desa melalui kepala dusun;
3. BPD belum mengembangkan mekanisme serap aspirasi dan pengaduan warga;
4. BPD belum memiliki ruang/kantor khusus BPD;
5. BPD belum maksimal melakukan pengawasan terhadap kepala Desa karena BPD belum memahami Tata
Kelola Pemerintahan Desa terkhusus pada mekanisme Perencanaan Pembangunan Desa, Pengelolaan
Keuangan Desa & Pelaksanaan APBDes, dan Penyusunan Produk Hukum Desa;
6. Minimnya dukungan Pemerintah Daerah terhadap BPD (Termasuk Kekosongan Regulasi tentang BPD di
Daerah);
7. Rendahnya tingkat pendidikan BPD (sebagian besar daerah);
8. Minimnya Pelatihan atau Peningkatan Kapasitas untuk BPD (sebagian besar daerah);
9. Minimnya Pendapatan dan Dana Operasional BPD (sebagian besar daerah);
10. Struktur BPD masih beragam (tidak sesuai Permendagri no 110 tahun 2016);
11. BPD belum menyusun Rencana Kerja (sebagian besar daerah);
12. BPD belum optimal melakukan fungsi legislasi, serap aspirasi dan pengawasan;
13. BPD tidak membuat dokumentasi dan administrasi atas kinerja BPD serta tidak membuat laporan
kinerja;
PERMASALAHAN BPD YANG PADA UMUMNYA TERJADI DI
DAERAH

7. Perencanaan yang tidak
dibangun dengan kesamaan
persepsi akan menghasilkan
ketidaksinambungan dan
perbedaan hasil akhir

8. PROSES KEGIATAN PENYUSUNAN RPJMDESA
1. Pembentukan Tim
Penyusun
2. Penyelarasan Arah
Kebijakan
Pembangunan
Kab/Kota
3. Pengkajian
Keadaan Desa
4. Penyusunan
Rencana
Pembangunan Desa
melalui Musyawarah
Desa
5. Penyusunan
Rancangan RPJM
Desa
6. Pembahasan
Rancangan RPJM
Desa
7. Penetapan RPJM
Desa
BPD
BPD

9. PROSES KEGIATAN PENYUSUNAN RKPDESA
1. Penyusunan Rencana
Pembangunan Desa
melalui Musyawarah
Desa
2. Pembentukan Tim
Penyusun
3. Pencermatan Pagu
Indikatif Desa dan
Penyelarasan
Program/Kegiatan
Masuk ke Desa
4. Pencermatan Ulang
RPJM Desa
5. Penyusunan
Rancangan RKP Desa
6. Penyelenggaraan
Musyawarah
Perencanaan
Pembangunan Desa
7. Penetapan RKP Desa
BPD
BPD

10. 1. menggali aspirasi masyarakat
2. menampung aspirasi masyarakat
3. mengelola aspirasi masyarakat
4. menyalurkan aspirasi masyarakat
5. menyelenggarakan Musyawarah BPD
6. menyelenggarakan Musdes
7. membahas dan menyepakati rancangan Perdes bersama Kepala Desa
TUGAS BPD TERKAlT PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA

11. MUSYAWARAH DESA
MUSYAWARAH ANTARA BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA, PEMERINTAH DESA, DAN UNSUR
MASYARAKAT YANG DISELENGGARAKAN OLEH BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA UNTUK MENYEPAKATI HAL YANG BERSIFAT
STRATEGIS.
PASAL 54
UU NO 6 TAHUN 2014
TENTANG DESA
PASAL 80
PP TAHUN 2014
TENTANG PELAKSANAAN
UU NO 6/2014
PERMENDES 2 TAHUN 2015
TENTANG PEDOMAN TATA TERTIB
DAN MEKANISME PENGAMBILAN
KEPUTUSAN MUSDES

12.  Penataan Desa
 Perencanaan Desa
 Kerja Sama Desa
 Rencana Investasi Yang Masuk Ke Desa
 Pembentukan Bumdesa
 Penambahan Dan Pelepasan Aset Desa
 Kejadian Luar Biasa.
HAL-HAL STRATEGIS YANG DIBAHAS DALAM MUSDES

13. 1. Pastikan bahwa program/kegiatan yang diusulkan dalam rancangan Perdes adalah
kewenangan desa
2. Pastikan bahwa program/kegiatan yang diusulkan dalam rancangan Perdes menunjang
visi dan misi kepala desa
3. Pastikan bahwa program/kegiatan yang diusulkan dalam rancangan Perdes adalah
program/kegiatan RKPDes
4. Pastikan bahwa program/kegiatan yang diusulkan dalam rancangan Perdes tidak
bertentangan dengan peraturan perundangan dan Perdes lainnya
5. Pastikan bahwa program/kegiatan yang diusulkan dalam rancangan Perdes tidak
bertentangan dengan kepentingan umum
6. Pastikan bahwa hasil (output) program/kegiatan yang diusulkan dalam rancangan
Perdes sebanyak-banyaknya untuk kepentingan masyarakat (dapat dinikmati oleh
masyarakat)
Beberapa Acuan dalam Pembahasan Rancangan Perdes
APBDes

14. TERIMA KASIH
Desa Tangguh
Indonesia Tumbuh