SlideShare a Scribd company logo
1 of 21
Pendidikan Kewarganegaraan
HAKIKAT NEGARA X
Ditulis oleh KKN PPL
Hakikat Negara
Bentuk Negara
Fungsi Dan
tujuan Negara
Semangat
Kebangsaan
PENGERTIAN NEGARA
Kata Negara berasal dari: state (Inggris), staat (Belanda dan
Jerman), etat (Perancis), statum (Latin), yang berarti keadaan yang
tegak dan tetap.
 Negara adalah organisasi kekuasaan tertinggi dalam suatu
wialyah yang di dalamnya ada rakyat, wilayah yang permanen, dan
pemerintah yang berdaulat.
a. Pertumbuhan Primer dan Sekunder
PRIMER :
( suku)
(kerajaan)
(negara )
( nasional/demokrasi)
Pada umumnya ada 3 (tiga) pendekatan dalam mempelajari
terjadinya negara, yaitu
• melalui proses pertumbuhan primer dan sekunder
• secara teoritis
• secara faktual
1.suku
Kehidupan manusia diawali dan sebuah keluarga, kemudian berkembang
luas menjadi kelompok-kelompok masyarakat hukum tertentu (suku). Sebagai
pimpinan, kepala suku bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan kehidupan
bersama..
2. Kerajaan
Masyarakat yang paling sederhana tadi Menjadi masyarakat
yang lebih maju yaitu kerajaan. kelompok kelompok individu yang
bergabung telah memiliki kesadaran akan hak milik atas tanah dan
menimbulkan penguasa penguasa.
3. Negara Nasional
Pada awalnya negara nasional diperintah oleh raja yang absolut dan
tersentralisasi. Semua rakyat dipaksa mematuhi kehendak dan perintah raja.
Hanya ada satu identitas kebangsaan.
4. Negara Demokrasi
Rakyat yang semakin lama memiliki kesadaran kebangsaan kemudian
tidak ingin diperintah oleh raja yang absolut. Ada keinginan rakyat untuk
mengendalikan pemerintahan dan memilih pemimpinnya sendiri yang dianggap
dapat mewujudkan aspirasi mereka. Fase ini lebih dikenal dengan “kedaulatan
rakyat”, yang pada akhirnya mendorong lahirnya negara demokrasi.
Lahirnya negara baru yang yang dalam pertumbuhanya di hubungkan
dengan negarayang sebelumnya sudah ada. Munclnya ngara tersebut berkaitan
dengan pengakuan de facto dan de jure.
Terbentuknya negara secara sekunder
Contoh: lahirnya negara Indonesia melalui proses panjang yang mencapai
klimaksnya pada tanggal 17 Agustus 1945. Lahimya negara Indonesia otomatis
mengakhiri pemerintahan Nederlands Indie (Hindia Belanda) di Indonesia, dan
negara lain kemudian mengakuinya baik secara de facto maupun secara de jure.
b.Pendekatan Teoritis
Pendekatan teoritis pertumbuhan negara adalah pendekatan yang
berdasarkan pada pendapatpendapat para ahli yang masuk akal dan
berbagai hasil penelitian.
c. Pendekatan faktual
Pendekatan faktual adalah pendekatan yang didasarkan pada
kenyataan-kenyataan yang benar-benar terjadi, yang diungkap dalam
sejarah (kenyataan historis).
Bentuk – Bentuk Kenegaraan
1. Negara Kesatuan
Adalah suatu negara yang merdeka yang berdaulat, hanya ada satu pemerintah (pusat)
yang mengatur seluruh daerah . Benuk negara kesatuan adalah
1. Negara kesatuan dengan sistem Sentralisasi ( semua diatur oleh pemerintah pusat)
2. Negara kesatuan dengan sistem desentralisasi ( otonomi daerah )
2. Negara serikat
adalah suatu negara yang mrupakan gabungan dari beberapa negara bagian dari
negar seriakt tersebut . Artinya negara yang merdeka , berdiri sendri, namun
mengabungkan diri kebagian suatu negar serikat sehinga menjadi negar bagian yang
melepaskan sebagian kekeuasaannya kepada negara seriakat tersebut.
3. Negara Dominion
adalah suatu negara jajahan ( inggris) yang telah merdka dan
berdaulat, termasuk mengurus politik kedalam dan keluar negeri dan mengakui
raja inggris sebagai rajanya sebagai lambang persatuan mereka.
Negara tersebut adalah :
Australia , Kanada , Malaysia dll.
4. Negara protektorat
adalah suatu negara yang berada dibawah perlindungan. Biasanya
padaurusan hubungan luar negri dan pertahanan.
Di bagi menjadi 2 :
kolonial : urusan hubungan luar negri, pertahanan ,dan sebagian besar
urusan pertahanan dalam negri yang penting diserahkan kepada negar a
pelindung.
internasional : yang protektoratnya meruapakan subyek hukum
internasional. Ex : albania di lindungi Italia, zanzibar di lindungi Inggris
5. Negara Uni
Dua atau lebih negara yang masing – masing merdeka , dan berdaulat
tetapi mempunyai satu kepala negara yang sama .
Uni Riil : negara negara tersebut mempunyai alt kelengkapan dan mengurus
kepentingan bersama sesuai kesepakatan yang telah di tentukan . Belanda –
luxemburg. ( 1890 )
Uni personil : hanya kepala negara yagn sama sedangkan kepentinnga dan alat
kelengkapan negara berbeda . Ausrtia – hongaria ( 1918 )
Uni Sui generis : bentuk negara ini tidak mempunyai alat kelengkapan dan kepala
negara bersama.
Hasil kmb tahun 1949 ( uni indonesia belanda ) namun di bubar kan pada 21 april
1956.
6. Mandat dan trust
bentuk negara tersebut diatur oleh dewan perwakilan PBB.
negara mandat : negara yang bekas jajahan yang kalah perang pada perang
dunia ke II, kemudian diatur oleh pemerintah perwalian denga komisi
mandat PBB.sedangkan negara – negara yang pemerintahannya diawasi
dwan perwakilan PBB disebut TRUST.
FUNGSI DAN TUJUAN NEGARA
Fungsi negara pada dasarnya hanya dua, yaitu sebagai berikut:
a. Melaksanakan ketertiban (law and order)
Untuk mencapai tujuan bersama dan mencegah bentrokan-bentrokan
dalam masyarakat, negara harus melaksanakan ketertiban. Negara bertindak
sebagai stabilisator.
b. Menghendaki kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.
fungsi negara dianggap dianggap penting. Setiap negara mencoba
meningkatkan dan memperluas taraf kehidupan ekonomi masyarakat .
c. Pertahanan
Menjaga kemungkinan serangan dari luar . Dengan cara
memfasilitasi angkatan perang yang lengkap beserta peralatan pertahanannya.
d. Menegakkan Keadilan
Keadilan Dimata Hukum .
Menurut E. Mirriam , Lima fungsi Negara yang sesuai dengan keadaan negara
Indonesia
1. Keamanan
2. Ketertiban
3. Keadilan
4. Kesejahteraan umum
5. Kebebasan
Tugas pemerintah dalam Mengurus Rumah tangga negara meliputi :
a. Fungsi reguler ( pemerintah menjalankan fungsinya berkaitan berkaitan
dengan pelaksanaan tugas yang mempunyai akibat langsung yang dirasakan
landsung oleh masyarakat. Meliputi :
1. poliitical state ( pemeliharaan ketenangan dan ketertiban dan pertahanan )
2. diplomatik ( menjalankan kerukunan dan persahabatan dengan negara lain )
3. sumber Hukum ( pemerintah bertintak adil, terhadap warga negaranya )
4. administratif ( kekuatan berada di tngan rakyat, Demokrasi )
b. Fungsi Agent Of Development ( perkembangan )
1. fungsi stabilisator
a. Stabilitas Politik ( menetapkan situasi politik yang nyaman )
b. Stabilitas ekonomi ( menciptakan perekonomian yang stabil )
c. Stabilisasi sosial budaya ( menghillangkan kebiasaan – kebiasaan di masa lalu
yang dapat menghambat pembangunan )
Tujuan Negara
Beberapa teori tujuan negara:
Teori Individualisme
Teori individualisme berpendapat bahwa negara tidak boleh campur
tangan dalam urusan pribadi, ekonomi, dan agama bagi warga negaranya.
Tujuan dibentuknya negara hanyalah berfungsi untuk menjaga keamanan
dan ketertiban individu serta menjamin kebebasan seluas-luasnya dalam
memperjuangkan kehidupannya.
Teori fasisme
Menurut paham fasis, negara bukan ciptaan rakyat melainkan ciptaan
Orang kuat, bila orang kuat sudah membentuk organisasi maka negara wajib
menggembleng dan mengisi jiwa rakyat secara totaliter, dan nasionalisme
Teori Sosialisme
Teori Integralistik
Teori sosialisme berpendapat bahwa negara mempunyai hak
campur tangan dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat. Hal mi
dilakukan agar tujuan negara dapat tercapai. Tujuan negara sosialis adalah
memberikan kebahagiaan yang sebesar-besarnya dan merata bagi setiap
anggota masyarakat.
. Paham integralistik ingin menggabungkan kemauan rakyat
dengan penguasa (negara). Paham integralistik beranggapan bahwa negara
didirikan bukan hanya untuk kepentingan perorangan atau golongan
tertentu saja, tetapi juga untuk kepentingan seluruh masyarakat negara
yang bersangkutan.
…..memajukan kesejahteraan umum,
mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut
melaksanakan ketertiban dunia yang
berdasarkan kemerdekaan, perdamaian
abadi dan keadilan sosial, ………
Tujuan Negara Republik Indonesia
Tercantum dalam pembukaan UUD 1945 alinea ke 4
Ajaran Untuk
Mencintai
bangsa dan
negara .
Semangat Kebangsaan
Nasionalisme
Dalam Arti Sempit
Perasaan cinta terhadap bangsanya secara berlebih
– lebihan sehinga memandang rendah bangsa dan
suku bangsa lainnya.
Ex : fasisime ( diktator , otoritas penguasa ) hitler
Dalam Arti Luas
Perasaan cinta dan bangga terhadap tanah air dan
bangsanya , tanpa memandang rendah bangsa dan
negara lain . Lebih mengutamakan persatuan dan
kesatuan kepentingan dan keselamatan bangsa dan
negaranya demi menjalin hubungan kerja sama .
Patriotisme
adalah semangat dan jiwa yang di miliki oleh seseorang untuk berkorban
atau rela berkorban demi nama suatu bangsa atau negara .
a. Dilingkungan keluarga
peran orang tua di dalam keluarga sangatlah penting . Pendididkan orang tua
sangat membantu perkembangan anak sejak dari lahir hingga dewasa.
ex : membayar pajak tepat waktu, kerja bakti di lingkungan masyarakat .
b. Di lingkungan sekolah
keteladan dapat di beriakan oleh pengurus osis atau pengurus kelas
ex : melakukan sumbangan uang untuk membantu teman yang kena musibah
c. Di lingkungan instansi pemerintahan atau swastaketeladanan seorang
pemimpin ,.
ex : memprakarsai aksi donor darah , baksos dll
d. Pewarisan
bagian dari pewarisan : kerja keras, suka menabung , ulet, tekun dll.diharkan
dengan nilai tersebut terbentuk karakter dan membentuk kepribadian
diri.misal kujungan ke mueseum , berjiwa kreatif dll
e. Pelaksanaan kewajiban
melaksanakan kewajiban sebagai warga negara .
ex : membayar pajak , dll
Hakikat Negara

More Related Content

What's hot

Makalah PKN tentang ketahanan Nasional di Indonesia
Makalah PKN tentang ketahanan Nasional di IndonesiaMakalah PKN tentang ketahanan Nasional di Indonesia
Makalah PKN tentang ketahanan Nasional di IndonesiaDesi Rahmawati
 
Struktur politik dan budaya politik
Struktur politik dan budaya politikStruktur politik dan budaya politik
Struktur politik dan budaya politikbedhess
 
7 unsur kebudayaan universal menurut koentjaraningrat
7 unsur kebudayaan universal menurut koentjaraningrat7 unsur kebudayaan universal menurut koentjaraningrat
7 unsur kebudayaan universal menurut koentjaraningratsuryadi man ic
 
Politik dan Strategi Nasional
Politik dan Strategi NasionalPolitik dan Strategi Nasional
Politik dan Strategi NasionalGian Angelo
 
Rule Of Law dan Hak Asasi Manusia
Rule Of Law dan Hak Asasi ManusiaRule Of Law dan Hak Asasi Manusia
Rule Of Law dan Hak Asasi ManusiaRapiika
 
Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi
Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan TinggiPendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi
Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan TinggiAhmad Dahlan University
 
Geopolitik dan Wawasan Nusantara
Geopolitik dan Wawasan NusantaraGeopolitik dan Wawasan Nusantara
Geopolitik dan Wawasan NusantaraSuci Agustina
 
Administrasi Negara &Public Policy
Administrasi Negara &Public Policy Administrasi Negara &Public Policy
Administrasi Negara &Public Policy Kasmiah Ali
 
Kelompok kepentingan
Kelompok kepentinganKelompok kepentingan
Kelompok kepentinganReni Kurniati
 
Hak dan kewajiban warga negara indonesia
Hak dan kewajiban warga negara indonesia Hak dan kewajiban warga negara indonesia
Hak dan kewajiban warga negara indonesia Rosita Muliawati
 
Politik dan Strategi Nasional (Kewarganegaraan)
Politik dan Strategi Nasional (Kewarganegaraan)Politik dan Strategi Nasional (Kewarganegaraan)
Politik dan Strategi Nasional (Kewarganegaraan)Vallen Hoven
 
Power point konstitusi
Power point  konstitusiPower point  konstitusi
Power point konstitusibyunbella
 
Bentuk negara : sistem pemerintahan polybios
Bentuk negara : sistem pemerintahan polybiosBentuk negara : sistem pemerintahan polybios
Bentuk negara : sistem pemerintahan polybiosAmphie Yuurisman
 
Makalah hukum administrasi negara
Makalah hukum administrasi negaraMakalah hukum administrasi negara
Makalah hukum administrasi negaraNina Ruspina
 

What's hot (20)

Makalah PKN tentang ketahanan Nasional di Indonesia
Makalah PKN tentang ketahanan Nasional di IndonesiaMakalah PKN tentang ketahanan Nasional di Indonesia
Makalah PKN tentang ketahanan Nasional di Indonesia
 
Struktur politik dan budaya politik
Struktur politik dan budaya politikStruktur politik dan budaya politik
Struktur politik dan budaya politik
 
Identitas Nasional Indonesia
Identitas Nasional IndonesiaIdentitas Nasional Indonesia
Identitas Nasional Indonesia
 
7 unsur kebudayaan universal menurut koentjaraningrat
7 unsur kebudayaan universal menurut koentjaraningrat7 unsur kebudayaan universal menurut koentjaraningrat
7 unsur kebudayaan universal menurut koentjaraningrat
 
Geopolitik ppt
Geopolitik pptGeopolitik ppt
Geopolitik ppt
 
Politik dan Strategi Nasional
Politik dan Strategi NasionalPolitik dan Strategi Nasional
Politik dan Strategi Nasional
 
Rule Of Law dan Hak Asasi Manusia
Rule Of Law dan Hak Asasi ManusiaRule Of Law dan Hak Asasi Manusia
Rule Of Law dan Hak Asasi Manusia
 
Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi
Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan TinggiPendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi
Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi
 
Sistem konstitusi
Sistem konstitusiSistem konstitusi
Sistem konstitusi
 
Geopolitik dan Wawasan Nusantara
Geopolitik dan Wawasan NusantaraGeopolitik dan Wawasan Nusantara
Geopolitik dan Wawasan Nusantara
 
Administrasi Negara &Public Policy
Administrasi Negara &Public Policy Administrasi Negara &Public Policy
Administrasi Negara &Public Policy
 
Kelompok 8 geostrategi
Kelompok 8   geostrategiKelompok 8   geostrategi
Kelompok 8 geostrategi
 
Kelompok kepentingan
Kelompok kepentinganKelompok kepentingan
Kelompok kepentingan
 
Hak dan kewajiban warga negara indonesia
Hak dan kewajiban warga negara indonesia Hak dan kewajiban warga negara indonesia
Hak dan kewajiban warga negara indonesia
 
Politik dan Strategi Nasional (Kewarganegaraan)
Politik dan Strategi Nasional (Kewarganegaraan)Politik dan Strategi Nasional (Kewarganegaraan)
Politik dan Strategi Nasional (Kewarganegaraan)
 
Power point konstitusi
Power point  konstitusiPower point  konstitusi
Power point konstitusi
 
Bentuk negara : sistem pemerintahan polybios
Bentuk negara : sistem pemerintahan polybiosBentuk negara : sistem pemerintahan polybios
Bentuk negara : sistem pemerintahan polybios
 
Hukum Konstitusi
Hukum KonstitusiHukum Konstitusi
Hukum Konstitusi
 
Makalah hukum administrasi negara
Makalah hukum administrasi negaraMakalah hukum administrasi negara
Makalah hukum administrasi negara
 
Materi Sistem Politik Indonesia
Materi Sistem Politik IndonesiaMateri Sistem Politik Indonesia
Materi Sistem Politik Indonesia
 

Viewers also liked

Hakikat bangsa dan negara kesatuan republik indonesia
Hakikat bangsa dan negara kesatuan republik indonesiaHakikat bangsa dan negara kesatuan republik indonesia
Hakikat bangsa dan negara kesatuan republik indonesiaXAMPRED
 
BAB 1 Hakikat Bangsa dan Negara
BAB 1 Hakikat Bangsa dan NegaraBAB 1 Hakikat Bangsa dan Negara
BAB 1 Hakikat Bangsa dan NegaraRiska Wikant
 
Hakikat bangsa dan negara, bangsa dan negara
Hakikat bangsa dan negara, bangsa dan negaraHakikat bangsa dan negara, bangsa dan negara
Hakikat bangsa dan negara, bangsa dan negararcvaganza
 
Presentasi PKn kelas 9 bab upaya bela negara
Presentasi PKn kelas 9 bab upaya bela negaraPresentasi PKn kelas 9 bab upaya bela negara
Presentasi PKn kelas 9 bab upaya bela negaraHusien Armansyah
 
Bab i kelas x hakikat bangsa dan negara
Bab i kelas x hakikat bangsa dan negaraBab i kelas x hakikat bangsa dan negara
Bab i kelas x hakikat bangsa dan negaraHendrastuti Retno
 
Hakikat berbangsa dan bernegara
Hakikat berbangsa dan bernegaraHakikat berbangsa dan bernegara
Hakikat berbangsa dan bernegaraGhina Maudy
 
Pancasila sebagai konteks ketatanegaraan
Pancasila sebagai konteks ketatanegaraanPancasila sebagai konteks ketatanegaraan
Pancasila sebagai konteks ketatanegaraanElla Feby
 
Pancasila dalam konteks ketatanegaraan Indonesia
Pancasila dalam konteks ketatanegaraan IndonesiaPancasila dalam konteks ketatanegaraan Indonesia
Pancasila dalam konteks ketatanegaraan Indonesiarezekysholikhah
 
PKn Bab 1 bangsa dan negara
PKn Bab 1 bangsa dan negaraPKn Bab 1 bangsa dan negara
PKn Bab 1 bangsa dan negaraAbyan Juang
 
Kedudukan warga negara di Indonesia
Kedudukan warga negara di IndonesiaKedudukan warga negara di Indonesia
Kedudukan warga negara di IndonesiaNurullkk
 
Pancasila dalam konteks ketatanegaraan republik indonesia
Pancasila dalam konteks ketatanegaraan republik indonesiaPancasila dalam konteks ketatanegaraan republik indonesia
Pancasila dalam konteks ketatanegaraan republik indonesia07051994
 
Warga Negara Indonesia
Warga Negara IndonesiaWarga Negara Indonesia
Warga Negara Indonesianova147
 
KELAS X SMA BAB II SISTEM HUKUM DAN PERADILAN NASIONAL
KELAS X SMA BAB II SISTEM HUKUM DAN PERADILAN NASIONALKELAS X SMA BAB II SISTEM HUKUM DAN PERADILAN NASIONAL
KELAS X SMA BAB II SISTEM HUKUM DAN PERADILAN NASIONALUniversitas PGRI Yogyakarta
 
Kedudukan warga negara dan penduduk Indonesia
Kedudukan warga negara dan penduduk IndonesiaKedudukan warga negara dan penduduk Indonesia
Kedudukan warga negara dan penduduk IndonesiaFaza Fuadina
 
Bab iii hak asasi manusia
Bab iii hak asasi manusiaBab iii hak asasi manusia
Bab iii hak asasi manusiaNovii Kanadia
 

Viewers also liked (20)

Teori Tentang Sifat Hakekat Negara
Teori Tentang Sifat Hakekat NegaraTeori Tentang Sifat Hakekat Negara
Teori Tentang Sifat Hakekat Negara
 
Hakikat bangsa dan negara kesatuan republik indonesia
Hakikat bangsa dan negara kesatuan republik indonesiaHakikat bangsa dan negara kesatuan republik indonesia
Hakikat bangsa dan negara kesatuan republik indonesia
 
Hakikat Bangsa dan Negara
Hakikat Bangsa dan NegaraHakikat Bangsa dan Negara
Hakikat Bangsa dan Negara
 
BAB 1 Hakikat Bangsa dan Negara
BAB 1 Hakikat Bangsa dan NegaraBAB 1 Hakikat Bangsa dan Negara
BAB 1 Hakikat Bangsa dan Negara
 
Presentasi pkn
Presentasi pknPresentasi pkn
Presentasi pkn
 
Hakikat bangsa dan negara, bangsa dan negara
Hakikat bangsa dan negara, bangsa dan negaraHakikat bangsa dan negara, bangsa dan negara
Hakikat bangsa dan negara, bangsa dan negara
 
Presentasi PKn kelas 9 bab upaya bela negara
Presentasi PKn kelas 9 bab upaya bela negaraPresentasi PKn kelas 9 bab upaya bela negara
Presentasi PKn kelas 9 bab upaya bela negara
 
Bab i kelas x hakikat bangsa dan negara
Bab i kelas x hakikat bangsa dan negaraBab i kelas x hakikat bangsa dan negara
Bab i kelas x hakikat bangsa dan negara
 
Ppt kewarganegaraan
Ppt kewarganegaraanPpt kewarganegaraan
Ppt kewarganegaraan
 
Hakekat bangsa dan_negara_kd1
Hakekat bangsa dan_negara_kd1Hakekat bangsa dan_negara_kd1
Hakekat bangsa dan_negara_kd1
 
Hakikat berbangsa dan bernegara
Hakikat berbangsa dan bernegaraHakikat berbangsa dan bernegara
Hakikat berbangsa dan bernegara
 
Pancasila sebagai konteks ketatanegaraan
Pancasila sebagai konteks ketatanegaraanPancasila sebagai konteks ketatanegaraan
Pancasila sebagai konteks ketatanegaraan
 
Pancasila dalam konteks ketatanegaraan Indonesia
Pancasila dalam konteks ketatanegaraan IndonesiaPancasila dalam konteks ketatanegaraan Indonesia
Pancasila dalam konteks ketatanegaraan Indonesia
 
PKn Bab 1 bangsa dan negara
PKn Bab 1 bangsa dan negaraPKn Bab 1 bangsa dan negara
PKn Bab 1 bangsa dan negara
 
Kedudukan warga negara di Indonesia
Kedudukan warga negara di IndonesiaKedudukan warga negara di Indonesia
Kedudukan warga negara di Indonesia
 
Pancasila dalam konteks ketatanegaraan republik indonesia
Pancasila dalam konteks ketatanegaraan republik indonesiaPancasila dalam konteks ketatanegaraan republik indonesia
Pancasila dalam konteks ketatanegaraan republik indonesia
 
Warga Negara Indonesia
Warga Negara IndonesiaWarga Negara Indonesia
Warga Negara Indonesia
 
KELAS X SMA BAB II SISTEM HUKUM DAN PERADILAN NASIONAL
KELAS X SMA BAB II SISTEM HUKUM DAN PERADILAN NASIONALKELAS X SMA BAB II SISTEM HUKUM DAN PERADILAN NASIONAL
KELAS X SMA BAB II SISTEM HUKUM DAN PERADILAN NASIONAL
 
Kedudukan warga negara dan penduduk Indonesia
Kedudukan warga negara dan penduduk IndonesiaKedudukan warga negara dan penduduk Indonesia
Kedudukan warga negara dan penduduk Indonesia
 
Bab iii hak asasi manusia
Bab iii hak asasi manusiaBab iii hak asasi manusia
Bab iii hak asasi manusia
 

Similar to Hakikat Negara

Pemerintahan negara kesatuan republik indonesia
Pemerintahan negara kesatuan republik indonesiaPemerintahan negara kesatuan republik indonesia
Pemerintahan negara kesatuan republik indonesiaBonadea Visakha
 
Pengertian fungsi dan tujuan negara kesatuan republik
Pengertian fungsi dan tujuan negara kesatuan republikPengertian fungsi dan tujuan negara kesatuan republik
Pengertian fungsi dan tujuan negara kesatuan republikrizalbari
 
wawasan kebangsaan dalam kerangka NKRI
wawasan kebangsaan dalam kerangka NKRIwawasan kebangsaan dalam kerangka NKRI
wawasan kebangsaan dalam kerangka NKRIDeni Wahyu
 
Bab i materi pengantar pendidikan kewarganegaraan
Bab i  materi pengantar pendidikan kewarganegaraanBab i  materi pengantar pendidikan kewarganegaraan
Bab i materi pengantar pendidikan kewarganegaraanArdhiYahya1
 
Pengantar pendidikan kewarganegaraan
Pengantar  pendidikan kewarganegaraanPengantar  pendidikan kewarganegaraan
Pengantar pendidikan kewarganegaraanbayuandella
 
Hakikat bangsa dan negara kesatuan republik indonesia
Hakikat bangsa dan negara kesatuan republik indonesiaHakikat bangsa dan negara kesatuan republik indonesia
Hakikat bangsa dan negara kesatuan republik indonesiavikyyunanda
 
Perjuangan bangsa indonesia
Perjuangan bangsa indonesiaPerjuangan bangsa indonesia
Perjuangan bangsa indonesiaAriezer Canasta
 
Ringkasan materi pkn x
Ringkasan materi pkn xRingkasan materi pkn x
Ringkasan materi pkn xTita Ruby
 
Tugas pendidikan kewarganegaraan
Tugas pendidikan kewarganegaraanTugas pendidikan kewarganegaraan
Tugas pendidikan kewarganegaraanIndriani Ilyas
 
Pengantar pendidikan kewarganegaraan
Pengantar pendidikan kewarganegaraanPengantar pendidikan kewarganegaraan
Pengantar pendidikan kewarganegaraanAtikadewilestari
 
Pengantar pendidikan kewarganegaraan
Pengantar pendidikan kewarganegaraanPengantar pendidikan kewarganegaraan
Pengantar pendidikan kewarganegaraandianrafika
 
Pendidikan kewarganegaraan negara
Pendidikan kewarganegaraan   negaraPendidikan kewarganegaraan   negara
Pendidikan kewarganegaraan negaraliananofita15
 
kewarga_negaraan
kewarga_negaraankewarga_negaraan
kewarga_negaraanfebastream
 

Similar to Hakikat Negara (20)

Nkri
NkriNkri
Nkri
 
Pemerintahan negara kesatuan republik indonesia
Pemerintahan negara kesatuan republik indonesiaPemerintahan negara kesatuan republik indonesia
Pemerintahan negara kesatuan republik indonesia
 
Pengertian fungsi dan tujuan negara kesatuan republik
Pengertian fungsi dan tujuan negara kesatuan republikPengertian fungsi dan tujuan negara kesatuan republik
Pengertian fungsi dan tujuan negara kesatuan republik
 
wawasan kebangsaan dalam kerangka NKRI
wawasan kebangsaan dalam kerangka NKRIwawasan kebangsaan dalam kerangka NKRI
wawasan kebangsaan dalam kerangka NKRI
 
Bab i materi pengantar pendidikan kewarganegaraan
Bab i  materi pengantar pendidikan kewarganegaraanBab i  materi pengantar pendidikan kewarganegaraan
Bab i materi pengantar pendidikan kewarganegaraan
 
Pengantar pendidikan kewarganegaraan
Pengantar  pendidikan kewarganegaraanPengantar  pendidikan kewarganegaraan
Pengantar pendidikan kewarganegaraan
 
Materi 7
Materi  7Materi  7
Materi 7
 
Hakikat bangsa dan negara kesatuan republik indonesia
Hakikat bangsa dan negara kesatuan republik indonesiaHakikat bangsa dan negara kesatuan republik indonesia
Hakikat bangsa dan negara kesatuan republik indonesia
 
Perjuangan bangsa indonesia
Perjuangan bangsa indonesiaPerjuangan bangsa indonesia
Perjuangan bangsa indonesia
 
Ringkasan materi pkn x
Ringkasan materi pkn xRingkasan materi pkn x
Ringkasan materi pkn x
 
Tugas pendidikan kewarganegaraan
Tugas pendidikan kewarganegaraanTugas pendidikan kewarganegaraan
Tugas pendidikan kewarganegaraan
 
Pengantar pendidikan kewarganegaraan
Pengantar pendidikan kewarganegaraanPengantar pendidikan kewarganegaraan
Pengantar pendidikan kewarganegaraan
 
Pengantar pendidikan kewarganegaraan
Pengantar pendidikan kewarganegaraanPengantar pendidikan kewarganegaraan
Pengantar pendidikan kewarganegaraan
 
Pendidikan kewarganegaraan negara
Pendidikan kewarganegaraan   negaraPendidikan kewarganegaraan   negara
Pendidikan kewarganegaraan negara
 
Sistem Ketatanegaraan
Sistem KetatanegaraanSistem Ketatanegaraan
Sistem Ketatanegaraan
 
Konsepsi negara
Konsepsi negaraKonsepsi negara
Konsepsi negara
 
kewarga_negaraan
kewarga_negaraankewarga_negaraan
kewarga_negaraan
 
Problematika negara bangsa
Problematika negara bangsaProblematika negara bangsa
Problematika negara bangsa
 
Wasbang nkri
Wasbang nkriWasbang nkri
Wasbang nkri
 
Softskill ppt
Softskill pptSoftskill ppt
Softskill ppt
 

Recently uploaded

Pengenalan Figma, Figma Indtroduction, Figma
Pengenalan Figma, Figma Indtroduction, FigmaPengenalan Figma, Figma Indtroduction, Figma
Pengenalan Figma, Figma Indtroduction, FigmaAndreRangga1
 
OPTIMALISASI KOMUNITAS BELAJAR DI SEKOLAH.pptx
OPTIMALISASI KOMUNITAS BELAJAR DI SEKOLAH.pptxOPTIMALISASI KOMUNITAS BELAJAR DI SEKOLAH.pptx
OPTIMALISASI KOMUNITAS BELAJAR DI SEKOLAH.pptxDedeRosza
 
BAB 5 KERJASAMA DALAM BERBAGAI BIDANG KEHIDUPAN.pptx
BAB 5 KERJASAMA DALAM BERBAGAI BIDANG KEHIDUPAN.pptxBAB 5 KERJASAMA DALAM BERBAGAI BIDANG KEHIDUPAN.pptx
BAB 5 KERJASAMA DALAM BERBAGAI BIDANG KEHIDUPAN.pptxJuliBriana2
 
MODUL PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdfAndiCoc
 
HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA ppkn i.ppt
HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA ppkn i.pptHAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA ppkn i.ppt
HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA ppkn i.pptnabilafarahdiba95
 
SOAL PUBLIC SPEAKING UNTUK PEMULA PG & ESSAY
SOAL PUBLIC SPEAKING UNTUK PEMULA PG & ESSAYSOAL PUBLIC SPEAKING UNTUK PEMULA PG & ESSAY
SOAL PUBLIC SPEAKING UNTUK PEMULA PG & ESSAYNovitaDewi98
 
DAFTAR PPPK GURU KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2024
DAFTAR PPPK GURU KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2024DAFTAR PPPK GURU KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2024
DAFTAR PPPK GURU KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2024RoseMia3
 
Kenakalan Remaja (Penggunaan Narkoba).ppt
Kenakalan Remaja (Penggunaan Narkoba).pptKenakalan Remaja (Penggunaan Narkoba).ppt
Kenakalan Remaja (Penggunaan Narkoba).pptnovibernadina
 
PPT MODUL 6 DAN 7 PDGK4105 KELOMPOK.pptx
PPT MODUL 6 DAN 7 PDGK4105 KELOMPOK.pptxPPT MODUL 6 DAN 7 PDGK4105 KELOMPOK.pptx
PPT MODUL 6 DAN 7 PDGK4105 KELOMPOK.pptxriscacriswanda
 
Program Kerja Public Relations - Perencanaan
Program Kerja Public Relations - PerencanaanProgram Kerja Public Relations - Perencanaan
Program Kerja Public Relations - PerencanaanAdePutraTunggali
 
MODUL AJAR IPAS KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA
MODUL AJAR IPAS KELAS 6 KURIKULUM MERDEKAMODUL AJAR IPAS KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA
MODUL AJAR IPAS KELAS 6 KURIKULUM MERDEKAAndiCoc
 
Modul Ajar Bahasa Inggris - HOME SWEET HOME (Chapter 3) - Fase D.pdf
Modul Ajar Bahasa Inggris - HOME SWEET HOME (Chapter 3) - Fase D.pdfModul Ajar Bahasa Inggris - HOME SWEET HOME (Chapter 3) - Fase D.pdf
Modul Ajar Bahasa Inggris - HOME SWEET HOME (Chapter 3) - Fase D.pdfKartiniIndasari
 
E-modul Materi Ekosistem untuk kelas X SMA
E-modul Materi Ekosistem untuk kelas X SMAE-modul Materi Ekosistem untuk kelas X SMA
E-modul Materi Ekosistem untuk kelas X SMAAmmar Ahmad
 
Membaca dengan Metode Fonik - Membuat Rancangan Pembelajaran dengan Metode Fo...
Membaca dengan Metode Fonik - Membuat Rancangan Pembelajaran dengan Metode Fo...Membaca dengan Metode Fonik - Membuat Rancangan Pembelajaran dengan Metode Fo...
Membaca dengan Metode Fonik - Membuat Rancangan Pembelajaran dengan Metode Fo...MuhammadSyamsuryadiS
 
Kanvas BAGJA prakarsa perubahan Ahyar.pdf
Kanvas BAGJA prakarsa perubahan Ahyar.pdfKanvas BAGJA prakarsa perubahan Ahyar.pdf
Kanvas BAGJA prakarsa perubahan Ahyar.pdfAkhyar33
 
Memperkasakan Dialog Prestasi Sekolah.pptx
Memperkasakan Dialog Prestasi Sekolah.pptxMemperkasakan Dialog Prestasi Sekolah.pptx
Memperkasakan Dialog Prestasi Sekolah.pptxsalmnor
 
Aksi Nyata PMM Topik Refleksi Diri (1).pdf
Aksi Nyata PMM Topik Refleksi Diri (1).pdfAksi Nyata PMM Topik Refleksi Diri (1).pdf
Aksi Nyata PMM Topik Refleksi Diri (1).pdfEniNuraeni29
 
AKSI NYATA Numerasi Meningkatkan Kompetensi Murid_compressed (1) (1).pptx
AKSI NYATA  Numerasi  Meningkatkan Kompetensi Murid_compressed (1) (1).pptxAKSI NYATA  Numerasi  Meningkatkan Kompetensi Murid_compressed (1) (1).pptx
AKSI NYATA Numerasi Meningkatkan Kompetensi Murid_compressed (1) (1).pptxnursariheldaseptiana
 
Modul Projek Bangunlah Jiwa dan Raganya - Damai Belajar Bersama - Fase C.pptx
Modul Projek Bangunlah Jiwa dan Raganya - Damai Belajar Bersama - Fase C.pptxModul Projek Bangunlah Jiwa dan Raganya - Damai Belajar Bersama - Fase C.pptx
Modul Projek Bangunlah Jiwa dan Raganya - Damai Belajar Bersama - Fase C.pptxRIMA685626
 
Pendidikan-Bahasa-Indonesia-di-SD MODUL 3 .pptx
Pendidikan-Bahasa-Indonesia-di-SD MODUL 3 .pptxPendidikan-Bahasa-Indonesia-di-SD MODUL 3 .pptx
Pendidikan-Bahasa-Indonesia-di-SD MODUL 3 .pptxdeskaputriani1
 

Recently uploaded (20)

Pengenalan Figma, Figma Indtroduction, Figma
Pengenalan Figma, Figma Indtroduction, FigmaPengenalan Figma, Figma Indtroduction, Figma
Pengenalan Figma, Figma Indtroduction, Figma
 
OPTIMALISASI KOMUNITAS BELAJAR DI SEKOLAH.pptx
OPTIMALISASI KOMUNITAS BELAJAR DI SEKOLAH.pptxOPTIMALISASI KOMUNITAS BELAJAR DI SEKOLAH.pptx
OPTIMALISASI KOMUNITAS BELAJAR DI SEKOLAH.pptx
 
BAB 5 KERJASAMA DALAM BERBAGAI BIDANG KEHIDUPAN.pptx
BAB 5 KERJASAMA DALAM BERBAGAI BIDANG KEHIDUPAN.pptxBAB 5 KERJASAMA DALAM BERBAGAI BIDANG KEHIDUPAN.pptx
BAB 5 KERJASAMA DALAM BERBAGAI BIDANG KEHIDUPAN.pptx
 
MODUL PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
 
HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA ppkn i.ppt
HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA ppkn i.pptHAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA ppkn i.ppt
HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA ppkn i.ppt
 
SOAL PUBLIC SPEAKING UNTUK PEMULA PG & ESSAY
SOAL PUBLIC SPEAKING UNTUK PEMULA PG & ESSAYSOAL PUBLIC SPEAKING UNTUK PEMULA PG & ESSAY
SOAL PUBLIC SPEAKING UNTUK PEMULA PG & ESSAY
 
DAFTAR PPPK GURU KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2024
DAFTAR PPPK GURU KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2024DAFTAR PPPK GURU KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2024
DAFTAR PPPK GURU KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2024
 
Kenakalan Remaja (Penggunaan Narkoba).ppt
Kenakalan Remaja (Penggunaan Narkoba).pptKenakalan Remaja (Penggunaan Narkoba).ppt
Kenakalan Remaja (Penggunaan Narkoba).ppt
 
PPT MODUL 6 DAN 7 PDGK4105 KELOMPOK.pptx
PPT MODUL 6 DAN 7 PDGK4105 KELOMPOK.pptxPPT MODUL 6 DAN 7 PDGK4105 KELOMPOK.pptx
PPT MODUL 6 DAN 7 PDGK4105 KELOMPOK.pptx
 
Program Kerja Public Relations - Perencanaan
Program Kerja Public Relations - PerencanaanProgram Kerja Public Relations - Perencanaan
Program Kerja Public Relations - Perencanaan
 
MODUL AJAR IPAS KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA
MODUL AJAR IPAS KELAS 6 KURIKULUM MERDEKAMODUL AJAR IPAS KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA
MODUL AJAR IPAS KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA
 
Modul Ajar Bahasa Inggris - HOME SWEET HOME (Chapter 3) - Fase D.pdf
Modul Ajar Bahasa Inggris - HOME SWEET HOME (Chapter 3) - Fase D.pdfModul Ajar Bahasa Inggris - HOME SWEET HOME (Chapter 3) - Fase D.pdf
Modul Ajar Bahasa Inggris - HOME SWEET HOME (Chapter 3) - Fase D.pdf
 
E-modul Materi Ekosistem untuk kelas X SMA
E-modul Materi Ekosistem untuk kelas X SMAE-modul Materi Ekosistem untuk kelas X SMA
E-modul Materi Ekosistem untuk kelas X SMA
 
Membaca dengan Metode Fonik - Membuat Rancangan Pembelajaran dengan Metode Fo...
Membaca dengan Metode Fonik - Membuat Rancangan Pembelajaran dengan Metode Fo...Membaca dengan Metode Fonik - Membuat Rancangan Pembelajaran dengan Metode Fo...
Membaca dengan Metode Fonik - Membuat Rancangan Pembelajaran dengan Metode Fo...
 
Kanvas BAGJA prakarsa perubahan Ahyar.pdf
Kanvas BAGJA prakarsa perubahan Ahyar.pdfKanvas BAGJA prakarsa perubahan Ahyar.pdf
Kanvas BAGJA prakarsa perubahan Ahyar.pdf
 
Memperkasakan Dialog Prestasi Sekolah.pptx
Memperkasakan Dialog Prestasi Sekolah.pptxMemperkasakan Dialog Prestasi Sekolah.pptx
Memperkasakan Dialog Prestasi Sekolah.pptx
 
Aksi Nyata PMM Topik Refleksi Diri (1).pdf
Aksi Nyata PMM Topik Refleksi Diri (1).pdfAksi Nyata PMM Topik Refleksi Diri (1).pdf
Aksi Nyata PMM Topik Refleksi Diri (1).pdf
 
AKSI NYATA Numerasi Meningkatkan Kompetensi Murid_compressed (1) (1).pptx
AKSI NYATA  Numerasi  Meningkatkan Kompetensi Murid_compressed (1) (1).pptxAKSI NYATA  Numerasi  Meningkatkan Kompetensi Murid_compressed (1) (1).pptx
AKSI NYATA Numerasi Meningkatkan Kompetensi Murid_compressed (1) (1).pptx
 
Modul Projek Bangunlah Jiwa dan Raganya - Damai Belajar Bersama - Fase C.pptx
Modul Projek Bangunlah Jiwa dan Raganya - Damai Belajar Bersama - Fase C.pptxModul Projek Bangunlah Jiwa dan Raganya - Damai Belajar Bersama - Fase C.pptx
Modul Projek Bangunlah Jiwa dan Raganya - Damai Belajar Bersama - Fase C.pptx
 
Pendidikan-Bahasa-Indonesia-di-SD MODUL 3 .pptx
Pendidikan-Bahasa-Indonesia-di-SD MODUL 3 .pptxPendidikan-Bahasa-Indonesia-di-SD MODUL 3 .pptx
Pendidikan-Bahasa-Indonesia-di-SD MODUL 3 .pptx
 

Hakikat Negara

  • 2. Hakikat Negara Bentuk Negara Fungsi Dan tujuan Negara Semangat Kebangsaan
  • 3. PENGERTIAN NEGARA Kata Negara berasal dari: state (Inggris), staat (Belanda dan Jerman), etat (Perancis), statum (Latin), yang berarti keadaan yang tegak dan tetap.  Negara adalah organisasi kekuasaan tertinggi dalam suatu wialyah yang di dalamnya ada rakyat, wilayah yang permanen, dan pemerintah yang berdaulat.
  • 4. a. Pertumbuhan Primer dan Sekunder PRIMER : ( suku) (kerajaan) (negara ) ( nasional/demokrasi) Pada umumnya ada 3 (tiga) pendekatan dalam mempelajari terjadinya negara, yaitu • melalui proses pertumbuhan primer dan sekunder • secara teoritis • secara faktual
  • 5. 1.suku Kehidupan manusia diawali dan sebuah keluarga, kemudian berkembang luas menjadi kelompok-kelompok masyarakat hukum tertentu (suku). Sebagai pimpinan, kepala suku bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan kehidupan bersama.. 2. Kerajaan Masyarakat yang paling sederhana tadi Menjadi masyarakat yang lebih maju yaitu kerajaan. kelompok kelompok individu yang bergabung telah memiliki kesadaran akan hak milik atas tanah dan menimbulkan penguasa penguasa.
  • 6. 3. Negara Nasional Pada awalnya negara nasional diperintah oleh raja yang absolut dan tersentralisasi. Semua rakyat dipaksa mematuhi kehendak dan perintah raja. Hanya ada satu identitas kebangsaan. 4. Negara Demokrasi Rakyat yang semakin lama memiliki kesadaran kebangsaan kemudian tidak ingin diperintah oleh raja yang absolut. Ada keinginan rakyat untuk mengendalikan pemerintahan dan memilih pemimpinnya sendiri yang dianggap dapat mewujudkan aspirasi mereka. Fase ini lebih dikenal dengan “kedaulatan rakyat”, yang pada akhirnya mendorong lahirnya negara demokrasi.
  • 7. Lahirnya negara baru yang yang dalam pertumbuhanya di hubungkan dengan negarayang sebelumnya sudah ada. Munclnya ngara tersebut berkaitan dengan pengakuan de facto dan de jure. Terbentuknya negara secara sekunder Contoh: lahirnya negara Indonesia melalui proses panjang yang mencapai klimaksnya pada tanggal 17 Agustus 1945. Lahimya negara Indonesia otomatis mengakhiri pemerintahan Nederlands Indie (Hindia Belanda) di Indonesia, dan negara lain kemudian mengakuinya baik secara de facto maupun secara de jure.
  • 8. b.Pendekatan Teoritis Pendekatan teoritis pertumbuhan negara adalah pendekatan yang berdasarkan pada pendapatpendapat para ahli yang masuk akal dan berbagai hasil penelitian. c. Pendekatan faktual Pendekatan faktual adalah pendekatan yang didasarkan pada kenyataan-kenyataan yang benar-benar terjadi, yang diungkap dalam sejarah (kenyataan historis).
  • 9. Bentuk – Bentuk Kenegaraan 1. Negara Kesatuan Adalah suatu negara yang merdeka yang berdaulat, hanya ada satu pemerintah (pusat) yang mengatur seluruh daerah . Benuk negara kesatuan adalah 1. Negara kesatuan dengan sistem Sentralisasi ( semua diatur oleh pemerintah pusat) 2. Negara kesatuan dengan sistem desentralisasi ( otonomi daerah ) 2. Negara serikat adalah suatu negara yang mrupakan gabungan dari beberapa negara bagian dari negar seriakt tersebut . Artinya negara yang merdeka , berdiri sendri, namun mengabungkan diri kebagian suatu negar serikat sehinga menjadi negar bagian yang melepaskan sebagian kekeuasaannya kepada negara seriakat tersebut.
  • 10. 3. Negara Dominion adalah suatu negara jajahan ( inggris) yang telah merdka dan berdaulat, termasuk mengurus politik kedalam dan keluar negeri dan mengakui raja inggris sebagai rajanya sebagai lambang persatuan mereka. Negara tersebut adalah : Australia , Kanada , Malaysia dll. 4. Negara protektorat adalah suatu negara yang berada dibawah perlindungan. Biasanya padaurusan hubungan luar negri dan pertahanan. Di bagi menjadi 2 : kolonial : urusan hubungan luar negri, pertahanan ,dan sebagian besar urusan pertahanan dalam negri yang penting diserahkan kepada negar a pelindung. internasional : yang protektoratnya meruapakan subyek hukum internasional. Ex : albania di lindungi Italia, zanzibar di lindungi Inggris
  • 11. 5. Negara Uni Dua atau lebih negara yang masing – masing merdeka , dan berdaulat tetapi mempunyai satu kepala negara yang sama . Uni Riil : negara negara tersebut mempunyai alt kelengkapan dan mengurus kepentingan bersama sesuai kesepakatan yang telah di tentukan . Belanda – luxemburg. ( 1890 ) Uni personil : hanya kepala negara yagn sama sedangkan kepentinnga dan alat kelengkapan negara berbeda . Ausrtia – hongaria ( 1918 ) Uni Sui generis : bentuk negara ini tidak mempunyai alat kelengkapan dan kepala negara bersama. Hasil kmb tahun 1949 ( uni indonesia belanda ) namun di bubar kan pada 21 april 1956. 6. Mandat dan trust bentuk negara tersebut diatur oleh dewan perwakilan PBB. negara mandat : negara yang bekas jajahan yang kalah perang pada perang dunia ke II, kemudian diatur oleh pemerintah perwalian denga komisi mandat PBB.sedangkan negara – negara yang pemerintahannya diawasi dwan perwakilan PBB disebut TRUST.
  • 12. FUNGSI DAN TUJUAN NEGARA Fungsi negara pada dasarnya hanya dua, yaitu sebagai berikut: a. Melaksanakan ketertiban (law and order) Untuk mencapai tujuan bersama dan mencegah bentrokan-bentrokan dalam masyarakat, negara harus melaksanakan ketertiban. Negara bertindak sebagai stabilisator. b. Menghendaki kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. fungsi negara dianggap dianggap penting. Setiap negara mencoba meningkatkan dan memperluas taraf kehidupan ekonomi masyarakat . c. Pertahanan Menjaga kemungkinan serangan dari luar . Dengan cara memfasilitasi angkatan perang yang lengkap beserta peralatan pertahanannya. d. Menegakkan Keadilan Keadilan Dimata Hukum .
  • 13. Menurut E. Mirriam , Lima fungsi Negara yang sesuai dengan keadaan negara Indonesia 1. Keamanan 2. Ketertiban 3. Keadilan 4. Kesejahteraan umum 5. Kebebasan Tugas pemerintah dalam Mengurus Rumah tangga negara meliputi : a. Fungsi reguler ( pemerintah menjalankan fungsinya berkaitan berkaitan dengan pelaksanaan tugas yang mempunyai akibat langsung yang dirasakan landsung oleh masyarakat. Meliputi : 1. poliitical state ( pemeliharaan ketenangan dan ketertiban dan pertahanan ) 2. diplomatik ( menjalankan kerukunan dan persahabatan dengan negara lain ) 3. sumber Hukum ( pemerintah bertintak adil, terhadap warga negaranya ) 4. administratif ( kekuatan berada di tngan rakyat, Demokrasi )
  • 14. b. Fungsi Agent Of Development ( perkembangan ) 1. fungsi stabilisator a. Stabilitas Politik ( menetapkan situasi politik yang nyaman ) b. Stabilitas ekonomi ( menciptakan perekonomian yang stabil ) c. Stabilisasi sosial budaya ( menghillangkan kebiasaan – kebiasaan di masa lalu yang dapat menghambat pembangunan )
  • 15. Tujuan Negara Beberapa teori tujuan negara: Teori Individualisme Teori individualisme berpendapat bahwa negara tidak boleh campur tangan dalam urusan pribadi, ekonomi, dan agama bagi warga negaranya. Tujuan dibentuknya negara hanyalah berfungsi untuk menjaga keamanan dan ketertiban individu serta menjamin kebebasan seluas-luasnya dalam memperjuangkan kehidupannya. Teori fasisme Menurut paham fasis, negara bukan ciptaan rakyat melainkan ciptaan Orang kuat, bila orang kuat sudah membentuk organisasi maka negara wajib menggembleng dan mengisi jiwa rakyat secara totaliter, dan nasionalisme
  • 16. Teori Sosialisme Teori Integralistik Teori sosialisme berpendapat bahwa negara mempunyai hak campur tangan dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat. Hal mi dilakukan agar tujuan negara dapat tercapai. Tujuan negara sosialis adalah memberikan kebahagiaan yang sebesar-besarnya dan merata bagi setiap anggota masyarakat. . Paham integralistik ingin menggabungkan kemauan rakyat dengan penguasa (negara). Paham integralistik beranggapan bahwa negara didirikan bukan hanya untuk kepentingan perorangan atau golongan tertentu saja, tetapi juga untuk kepentingan seluruh masyarakat negara yang bersangkutan.
  • 17. …..memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, ……… Tujuan Negara Republik Indonesia Tercantum dalam pembukaan UUD 1945 alinea ke 4
  • 18. Ajaran Untuk Mencintai bangsa dan negara . Semangat Kebangsaan Nasionalisme Dalam Arti Sempit Perasaan cinta terhadap bangsanya secara berlebih – lebihan sehinga memandang rendah bangsa dan suku bangsa lainnya. Ex : fasisime ( diktator , otoritas penguasa ) hitler Dalam Arti Luas Perasaan cinta dan bangga terhadap tanah air dan bangsanya , tanpa memandang rendah bangsa dan negara lain . Lebih mengutamakan persatuan dan kesatuan kepentingan dan keselamatan bangsa dan negaranya demi menjalin hubungan kerja sama .
  • 19. Patriotisme adalah semangat dan jiwa yang di miliki oleh seseorang untuk berkorban atau rela berkorban demi nama suatu bangsa atau negara . a. Dilingkungan keluarga peran orang tua di dalam keluarga sangatlah penting . Pendididkan orang tua sangat membantu perkembangan anak sejak dari lahir hingga dewasa. ex : membayar pajak tepat waktu, kerja bakti di lingkungan masyarakat . b. Di lingkungan sekolah keteladan dapat di beriakan oleh pengurus osis atau pengurus kelas ex : melakukan sumbangan uang untuk membantu teman yang kena musibah c. Di lingkungan instansi pemerintahan atau swastaketeladanan seorang pemimpin ,. ex : memprakarsai aksi donor darah , baksos dll d. Pewarisan bagian dari pewarisan : kerja keras, suka menabung , ulet, tekun dll.diharkan dengan nilai tersebut terbentuk karakter dan membentuk kepribadian diri.misal kujungan ke mueseum , berjiwa kreatif dll
  • 20. e. Pelaksanaan kewajiban melaksanakan kewajiban sebagai warga negara . ex : membayar pajak , dll