SlideShare ist ein Scribd-Unternehmen logo
1 von 27
Downloaden Sie, um offline zu lesen
Risman, S.Pd. KEDAULATAN DALAM SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA
A.  Makna Kedaulatan Keadaan yang mandiri, berdiri sendiri, bebas bersikap dan melakukan apapun tanpa adanya campur tangan dari pihak lain Kekuasaan yang tertinggi 1. Pengertian Kedaulatan Kedaulatan
Syarat berdirinya Negara : ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],Syarat konstitutif Syarat Deklaratif Kedaulatan Ke dalam Ke luar
1. TK. Tuhan 2. TK. Hukum 3. TK. Negara 4. TK. Rakyat Teori-teori Kedaulatan
Indonesia menganut Teori Kedaulatan yang mana ? ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],TK. Hukum ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],TK. Rakyat
Peran Lembaga Negara sebagai Pelaksana Kedaulatan Rakyat dalam Sistem Pemerintahan Indonesia B Sistem Pemerintahan Trias Politika  (Pemisahan Kekuasaan) Legislatif Eksekutif Yudikatif
Lembaga Negara sebagai Pelaksana Kedaulatan C badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman KY UUD 1945 PUSAT  DAERAH TUN Militer Agama Umum Lingkungan Peradilan PEMDA PROVINSI DPRD KPD PEMDA KAB/KOTA DPRD KPD KPU bank sentral DPR DPD MPR PERWAKILAN BPK PROVINSI BPK MA MK TNI/POLRI dewan pertimbangan Kementerian Negara Presiden/ Wakil Presiden
MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat) MPR Pasal 2 (1) **** ANGGOTA DPR dipilih melalui pemilu ANGGOTA DPD dipilih melalui pemilu 1.  Mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar [Pasal 3 ayat (1)*** dan Pasal 37**** ]; 2.  Melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden [Pasal 3 ayat (2)***/**** ]; 3.  Memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar [Pasal 3 ayat (3)***/****]; ,[object Object],[object Object],Wewenang I
Presiden/ Wakil Presiden ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],Wewenang, Kewajiban, dan Hak Calon Presiden dan calon Wakil Presiden harus seorang warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri, tidak pernah mengkhianati negara, serta mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden. [Pasal 6 (1)***] Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat [Pasal 6A (1)***] Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan.  (Pasal 7 *)  I Wewenang ,  Kewajiban dan  Hak  Presiden/Wakil Presiden ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
DPR Anggota DPR dipilih melalui pemilihan umum [Pasal 19   (1) ** ] Anggota DPR dapat diberhentikan dari jabatannya, yang syarat-syarat dan tata caranya diatur dalam undang-undang (Pasal 22B ** ) Fungsi  [ Pasal 20A (1) ]  1.  Fungsi legislasi,  memegang  kekuasaan membentuk UU [ Pasal 20 (1)   2. Fungsi anggaran Penetapan RAPBN yang diajukan Presiden menjadi APBN, jika RAPBN yang diajukan presiden ditolak, maka presiden menggunakan APBN tahun lalu 3. Fungsi pengawasan,  terhadap : - pelaksanaan UU, - pelaksanaan APBN - kebijakan pemerintah  ,[object Object],[object Object],I Hak ,[object Object],[object Object],[object Object]
BPK Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan  yang bebas dan mandiri  [Pasal 23E (1)] BPK berkedudukan di ibu kota negara, dan memiliki perwakilan di setiap provinsi [Pasal 23G (1)] Anggota dipilih oleh DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD dan diresmikan oleh Presiden [Pasal 23F (1)] menyerahkan hasil pemeriksaan keuangan negara kepada DPR, DPD, dan DPRD sesuai dengan kewenangannya  [Pasal 23E (2)] BPK  berwenang meminta keterangan yang wajib diberikan oleh setiap orang, badan/insatansi pemerintah, atau badan swasta sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang
Hakim agung harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum  [Pasal 24A (2)] Calon hakim agung diusulkan oleh Komisi Yudisial kepada DPR untuk mendapat per-setujuan dan ditetap-kan sebagai hakim agung oleh Presiden [Pasal 24A (3)] TUN Militer Agama Umum MA Pasal 24  (2) Lembaga negara yang memegang kekuasaan kehakiman & Peradilan ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
Anggota DPD dapat diberhentikan dari jabatannya, yang syarat-syarat dan tata caranya diatur dalam undang-undang [Pasal 22D (4)] DPD Anggota DPD dipilih dari setiap provinsi melalui Pemilu. Anggota DPD dari setiap provinsi jumlahnya sama dan jumlah seluruh anggota DPD itu tidak lebih 1/3 jumlah anggota DPR. [Pasal 22C (1) dan (2)] ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
mempunyai sembilan orang anggota hakim konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden, yang diajukan masing-masing tiga orang oleh MA, tiga orang oleh DPR dan tiga orang oleh Presiden  [Pasal 24C (3)] MK Pasal 24C  *** ,[object Object],[object Object],[object Object],I I I Hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan, serta tidak merangkap sebagai pejabat negara [Pasal 24C (5)]
KY Pasal 24B  (1) Bersifat mandiri Anggota Komisi Yudisial harus mempunyai pengetahuan dan pengalaman di bidang hukum serta memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela [Pasal 24B (2)] Anggota Komisi Yudisial diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan DPR [Pasal 24B (3)] ,[object Object],[object Object],[object Object]
mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan [Pasal 18 (2) ** ] menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh UU ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat  [Pasal 18 (5)  ** ] berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan  [Pasal 18 (6) ** ] NKRI  dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang [Pasal 18 (1) ** ] PEMERINTAHAN DAERAH Anggota DPRD dipilih melalui pemilu [Pasal 18 (3)  ** ] Gubernur, Bupati, Walikota dipilih secara demokratis [Pasal 18 (4) ** ] KEPALA PEMERINTAH DAERAH DPRD
DPR D UU No. 20/2003 DPR D Provinsi (Lembaga Daerah Provinsi)  (Ps. 60 UU No. 22/2003) DPRD Kabupaten /Kota  (Lembaga Daerah Kabupaten /Kota )   (Ps. 76 UU No. 22/2003) Lembaga perwakilan rakyat daerah dan berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah   (Ps. 40 UU. No. 32/2004) Fungsi  :   1.  Fungsi legislasi,  memegang  kekuasaan membentuk Peraturan Daerah (Perda)  2. Fungsi anggaran Menetapan RAPBD yang diajukan Kepala Pemerintah Daerah menjadi APBD, jika RAPBD yang diajukan ditolak, maka Kepala Pemerintah Daerah menggunakan APBD tahun lalu 3. Fungsi pengawasan,  terhadap : - pelaksanaan Perda, - pelaksanaan APBD - kebijakan Kepala Pemerintah Daerah
Hak Interpelasi : hak untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban kepada pemerintah mengenai kebijakannya dalam suatu bidang  Hak angket   :  hak untuk melakukan penyelidikan  Hak Imunitas : hak untuk tidak dapat dituntut di muka pengadilan karena pernyataan dan pendapat yang disampaikan dalam rapat-rapat DPR dengan  pemerintah dan rapat-rapat DPR lainnya sesuai dengan peraturan  perundang-undangan.
LEGISLATIF ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],Perda
EKSKUTIF ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
YUDIKATIF ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
Kedaulatan Ke dalam ,[object Object]
Kedaulatan Ke luar ,[object Object]
[object Object],Teori Kedaulatan Tuhan Efeknya : Pemerintahan cenderung otoriter / mutlak Tokoh :  1. Thomas Aquinas 2. Marsilius 3. Augustinus
[object Object],Teori Kedaulatan Hukum Efeknya :  Hukum memiliki kedudukan tertinggi sehingga, semua kebijakan, sikap, dan perilaku pemerintah dan rakyat diatur dalam hukum Tokoh  :  Krabbe
[object Object],Teori Kedaulatan Negara Efeknya :  Kepentingan personal warga negara dibatasi bahkan ditiadakan. Tokoh  :  1. Jean Bodin 2. George Jellinek
[object Object],Teori Kedaulatan Rakyat Efeknya :  Rakyat memiliki hak untuk mengontrol dan mengawasi kegiatan pemerintah Tokoh  : JJ. Rouseau

Weitere ähnliche Inhalte

Was ist angesagt?

Htn komprehensive pertemuan i
Htn komprehensive pertemuan iHtn komprehensive pertemuan i
Htn komprehensive pertemuan iNuelnuel11
 
Presentasi tia
Presentasi tiaPresentasi tia
Presentasi tiatia29
 
Uu tahun 2003 no. 24 tentang mahkamah konstitusi
Uu tahun 2003 no. 24 tentang mahkamah konstitusiUu tahun 2003 no. 24 tentang mahkamah konstitusi
Uu tahun 2003 no. 24 tentang mahkamah konstitusiLegal Akses
 
Uu tahun 2003 no. 24 tentang mahkamah konstitusi
Uu tahun 2003 no. 24 tentang mahkamah konstitusiUu tahun 2003 no. 24 tentang mahkamah konstitusi
Uu tahun 2003 no. 24 tentang mahkamah konstitusiLegal Akses
 
Uud 1945 amandemen
Uud 1945 amandemenUud 1945 amandemen
Uud 1945 amandemenflashlove
 
Uud 1945
Uud 1945Uud 1945
Uud 1945mintori
 
Undang Undang Dasar 1945
Undang Undang Dasar 1945Undang Undang Dasar 1945
Undang Undang Dasar 1945sam kempo
 
Peran dan fungsi lembaga negara pasca reformasi
Peran dan fungsi lembaga negara pasca reformasiPeran dan fungsi lembaga negara pasca reformasi
Peran dan fungsi lembaga negara pasca reformasiAhmad Dahlan University
 
Pengadilan dalam lingkungan_peradilan_umum_mahkam_13
Pengadilan dalam lingkungan_peradilan_umum_mahkam_13Pengadilan dalam lingkungan_peradilan_umum_mahkam_13
Pengadilan dalam lingkungan_peradilan_umum_mahkam_13Ilham Mustafa
 
Ketentuanketentuan pokok kekuasaan_kehakiman_(uu_19
Ketentuanketentuan pokok kekuasaan_kehakiman_(uu_19Ketentuanketentuan pokok kekuasaan_kehakiman_(uu_19
Ketentuanketentuan pokok kekuasaan_kehakiman_(uu_19Ilham Mustafa
 
Uu no 48 tahun 2009
Uu no 48 tahun 2009Uu no 48 tahun 2009
Uu no 48 tahun 2009khairu_zikri
 
Uu no 22 th 2004
Uu no 22 th 2004Uu no 22 th 2004
Uu no 22 th 2004Nasria Ika
 
Uu no 7 tahun 1989
Uu no 7 tahun 1989Uu no 7 tahun 1989
Uu no 7 tahun 1989khairu_zikri
 

Was ist angesagt? (18)

Htn komprehensive pertemuan i
Htn komprehensive pertemuan iHtn komprehensive pertemuan i
Htn komprehensive pertemuan i
 
Presentasi tia
Presentasi tiaPresentasi tia
Presentasi tia
 
Ppkn
PpknPpkn
Ppkn
 
Uu tahun 2003 no. 24 tentang mahkamah konstitusi
Uu tahun 2003 no. 24 tentang mahkamah konstitusiUu tahun 2003 no. 24 tentang mahkamah konstitusi
Uu tahun 2003 no. 24 tentang mahkamah konstitusi
 
Uu tahun 2003 no. 24 tentang mahkamah konstitusi
Uu tahun 2003 no. 24 tentang mahkamah konstitusiUu tahun 2003 no. 24 tentang mahkamah konstitusi
Uu tahun 2003 no. 24 tentang mahkamah konstitusi
 
Uud 1945 amandemen
Uud 1945 amandemenUud 1945 amandemen
Uud 1945 amandemen
 
Hasil amandemen undang
Hasil amandemen undangHasil amandemen undang
Hasil amandemen undang
 
Uud 1945
Uud 1945Uud 1945
Uud 1945
 
Undang Undang Dasar 1945
Undang Undang Dasar 1945Undang Undang Dasar 1945
Undang Undang Dasar 1945
 
1986 02 peradilan umum
1986 02 peradilan umum1986 02 peradilan umum
1986 02 peradilan umum
 
Peran dan fungsi lembaga negara pasca reformasi
Peran dan fungsi lembaga negara pasca reformasiPeran dan fungsi lembaga negara pasca reformasi
Peran dan fungsi lembaga negara pasca reformasi
 
Amandemen uud 45 nkri
Amandemen uud 45 nkriAmandemen uud 45 nkri
Amandemen uud 45 nkri
 
Pengadilan dalam lingkungan_peradilan_umum_mahkam_13
Pengadilan dalam lingkungan_peradilan_umum_mahkam_13Pengadilan dalam lingkungan_peradilan_umum_mahkam_13
Pengadilan dalam lingkungan_peradilan_umum_mahkam_13
 
Ketentuanketentuan pokok kekuasaan_kehakiman_(uu_19
Ketentuanketentuan pokok kekuasaan_kehakiman_(uu_19Ketentuanketentuan pokok kekuasaan_kehakiman_(uu_19
Ketentuanketentuan pokok kekuasaan_kehakiman_(uu_19
 
2003 24 mahkamah konstitusi
2003 24 mahkamah konstitusi2003 24 mahkamah konstitusi
2003 24 mahkamah konstitusi
 
Uu no 48 tahun 2009
Uu no 48 tahun 2009Uu no 48 tahun 2009
Uu no 48 tahun 2009
 
Uu no 22 th 2004
Uu no 22 th 2004Uu no 22 th 2004
Uu no 22 th 2004
 
Uu no 7 tahun 1989
Uu no 7 tahun 1989Uu no 7 tahun 1989
Uu no 7 tahun 1989
 

Ähnlich wie Kedaulatan kelas viii

HO_pertemuan_11-12__LLN.ppt
HO_pertemuan_11-12__LLN.pptHO_pertemuan_11-12__LLN.ppt
HO_pertemuan_11-12__LLN.pptPutraekaw
 
HO_pertemuan_11-12__LLN.ppt
HO_pertemuan_11-12__LLN.pptHO_pertemuan_11-12__LLN.ppt
HO_pertemuan_11-12__LLN.pptPutraEkaWanda1
 
kelembagaan.pptx
kelembagaan.pptxkelembagaan.pptx
kelembagaan.pptxDeliaNur3
 
Amandemen negara_dan_konstitusi
Amandemen  negara_dan_konstitusiAmandemen  negara_dan_konstitusi
Amandemen negara_dan_konstitusiAminudin Kentang
 
dinamika UUd1945 pada masa reformasi.pptx
dinamika UUd1945 pada masa reformasi.pptxdinamika UUd1945 pada masa reformasi.pptx
dinamika UUd1945 pada masa reformasi.pptxIstiqomahMPd
 
FUNGSI UUD 1945 dengan slide presentasi yang disusun oleh suhardjo
FUNGSI UUD 1945 dengan slide presentasi yang disusun oleh suhardjoFUNGSI UUD 1945 dengan slide presentasi yang disusun oleh suhardjo
FUNGSI UUD 1945 dengan slide presentasi yang disusun oleh suhardjoalberto207793
 
Tugas dan wewenang dari lembaga negara
Tugas dan wewenang dari lembaga negaraTugas dan wewenang dari lembaga negara
Tugas dan wewenang dari lembaga negaraNingrum Handayani
 
PANCASILA DALAM KONTEKS KETATANEGARAAN RI
PANCASILA DALAM KONTEKS KETATANEGARAAN RIPANCASILA DALAM KONTEKS KETATANEGARAAN RI
PANCASILA DALAM KONTEKS KETATANEGARAAN RIRifin Sugiarto
 
FUNGSI_UUD_1945_suhardjo.ppt
FUNGSI_UUD_1945_suhardjo.pptFUNGSI_UUD_1945_suhardjo.ppt
FUNGSI_UUD_1945_suhardjo.pptNurulyDybala1
 
FUNGSI_UUD_1945_suhardjo.ppt
FUNGSI_UUD_1945_suhardjo.pptFUNGSI_UUD_1945_suhardjo.ppt
FUNGSI_UUD_1945_suhardjo.pptNurulyDybala1
 
FUNGSI_UUD_1945_suhardjo.ppt
FUNGSI_UUD_1945_suhardjo.pptFUNGSI_UUD_1945_suhardjo.ppt
FUNGSI_UUD_1945_suhardjo.pptDKRWarungkondang
 
FUNGSI_UUD_1945_suhardjo.ppt
FUNGSI_UUD_1945_suhardjo.pptFUNGSI_UUD_1945_suhardjo.ppt
FUNGSI_UUD_1945_suhardjo.pptNurulyDybala1
 
Fungsi UUD 1945 padat dalam bingkai NKRI
Fungsi UUD 1945 padat dalam bingkai NKRIFungsi UUD 1945 padat dalam bingkai NKRI
Fungsi UUD 1945 padat dalam bingkai NKRIVebrianusNatun
 
FUNGSI_UUD_1945_suhardjo.ppt
FUNGSI_UUD_1945_suhardjo.pptFUNGSI_UUD_1945_suhardjo.ppt
FUNGSI_UUD_1945_suhardjo.pptTatank Rahman
 
Lembaga-lembaga Negara Indonesia
Lembaga-lembaga Negara IndonesiaLembaga-lembaga Negara Indonesia
Lembaga-lembaga Negara Indonesiabulan purnama
 

Ähnlich wie Kedaulatan kelas viii (20)

HO_pertemuan_11-12__LLN.ppt
HO_pertemuan_11-12__LLN.pptHO_pertemuan_11-12__LLN.ppt
HO_pertemuan_11-12__LLN.ppt
 
HO_pertemuan_11-12__LLN.ppt
HO_pertemuan_11-12__LLN.pptHO_pertemuan_11-12__LLN.ppt
HO_pertemuan_11-12__LLN.ppt
 
HO_pertemuan_11-12__LLN.ppt
HO_pertemuan_11-12__LLN.pptHO_pertemuan_11-12__LLN.ppt
HO_pertemuan_11-12__LLN.ppt
 
kelembagaan.pptx
kelembagaan.pptxkelembagaan.pptx
kelembagaan.pptx
 
Amandemen UUD 1945
Amandemen UUD 1945Amandemen UUD 1945
Amandemen UUD 1945
 
Amandemen negara_dan_konstitusi
Amandemen  negara_dan_konstitusiAmandemen  negara_dan_konstitusi
Amandemen negara_dan_konstitusi
 
Bahan Tayangan UUD 1945
Bahan Tayangan UUD 1945Bahan Tayangan UUD 1945
Bahan Tayangan UUD 1945
 
dinamika UUd1945 pada masa reformasi.pptx
dinamika UUd1945 pada masa reformasi.pptxdinamika UUd1945 pada masa reformasi.pptx
dinamika UUd1945 pada masa reformasi.pptx
 
FUNGSI UUD 1945 dengan slide presentasi yang disusun oleh suhardjo
FUNGSI UUD 1945 dengan slide presentasi yang disusun oleh suhardjoFUNGSI UUD 1945 dengan slide presentasi yang disusun oleh suhardjo
FUNGSI UUD 1945 dengan slide presentasi yang disusun oleh suhardjo
 
Tugas dan wewenang dari lembaga negara
Tugas dan wewenang dari lembaga negaraTugas dan wewenang dari lembaga negara
Tugas dan wewenang dari lembaga negara
 
PANCASILA DALAM KONTEKS KETATANEGARAAN RI
PANCASILA DALAM KONTEKS KETATANEGARAAN RIPANCASILA DALAM KONTEKS KETATANEGARAAN RI
PANCASILA DALAM KONTEKS KETATANEGARAAN RI
 
LEMBAGA_YUDIKATIF.ppt
LEMBAGA_YUDIKATIF.pptLEMBAGA_YUDIKATIF.ppt
LEMBAGA_YUDIKATIF.ppt
 
FUNGSI_UUD_1945_suhardjo.ppt
FUNGSI_UUD_1945_suhardjo.pptFUNGSI_UUD_1945_suhardjo.ppt
FUNGSI_UUD_1945_suhardjo.ppt
 
FUNGSI_UUD_1945_suhardjo.ppt
FUNGSI_UUD_1945_suhardjo.pptFUNGSI_UUD_1945_suhardjo.ppt
FUNGSI_UUD_1945_suhardjo.ppt
 
FUNGSI_UUD_1945_suhardjo.ppt
FUNGSI_UUD_1945_suhardjo.pptFUNGSI_UUD_1945_suhardjo.ppt
FUNGSI_UUD_1945_suhardjo.ppt
 
FUNGSI_UUD_1945_suhardjo.ppt
FUNGSI_UUD_1945_suhardjo.pptFUNGSI_UUD_1945_suhardjo.ppt
FUNGSI_UUD_1945_suhardjo.ppt
 
Fungsi UUD 1945 padat dalam bingkai NKRI
Fungsi UUD 1945 padat dalam bingkai NKRIFungsi UUD 1945 padat dalam bingkai NKRI
Fungsi UUD 1945 padat dalam bingkai NKRI
 
FUNGSI_UUD_1945_suhardjo.ppt
FUNGSI_UUD_1945_suhardjo.pptFUNGSI_UUD_1945_suhardjo.ppt
FUNGSI_UUD_1945_suhardjo.ppt
 
Lembaga-lembaga Negara Indonesia
Lembaga-lembaga Negara IndonesiaLembaga-lembaga Negara Indonesia
Lembaga-lembaga Negara Indonesia
 
UUD 1945
UUD 1945UUD 1945
UUD 1945
 

Kürzlich hochgeladen

slaid penerangan UPUonline 2024 UPU 2024
slaid penerangan UPUonline  2024 UPU 2024slaid penerangan UPUonline  2024 UPU 2024
slaid penerangan UPUonline 2024 UPU 2024ssuser82320b
 
Implementasi Model pembelajaran STEAM Holistik-Integratif Berbasis Digital Me...
Implementasi Model pembelajaran STEAM Holistik-Integratif Berbasis Digital Me...Implementasi Model pembelajaran STEAM Holistik-Integratif Berbasis Digital Me...
Implementasi Model pembelajaran STEAM Holistik-Integratif Berbasis Digital Me...Shoffan shoffa
 
Paparan Model Kompetensi Kepala Sekolah.pptx
Paparan Model Kompetensi Kepala Sekolah.pptxPaparan Model Kompetensi Kepala Sekolah.pptx
Paparan Model Kompetensi Kepala Sekolah.pptxagunk4
 
DSKP KSSM Kurikulum Bersepadu Dini LAM Tingkatan 3
DSKP KSSM Kurikulum Bersepadu Dini LAM Tingkatan 3DSKP KSSM Kurikulum Bersepadu Dini LAM Tingkatan 3
DSKP KSSM Kurikulum Bersepadu Dini LAM Tingkatan 3sekolah9304
 
power point mengenai akhlak remaja: menghindari tawuran
power point mengenai akhlak remaja: menghindari tawuranpower point mengenai akhlak remaja: menghindari tawuran
power point mengenai akhlak remaja: menghindari tawuranapriandanu
 
keutamaan dan hikmah shaalat fardhu .pdf
keutamaan dan hikmah shaalat fardhu .pdfkeutamaan dan hikmah shaalat fardhu .pdf
keutamaan dan hikmah shaalat fardhu .pdfatsira1
 
Nasab Nabi Muhammad SAW. dari Nabi Ibrahimpptx
Nasab Nabi Muhammad SAW. dari Nabi IbrahimpptxNasab Nabi Muhammad SAW. dari Nabi Ibrahimpptx
Nasab Nabi Muhammad SAW. dari Nabi IbrahimpptxSuGito15
 
Seminar Seri AI Talks - AI dan Media Kristen
Seminar Seri AI Talks - AI dan Media KristenSeminar Seri AI Talks - AI dan Media Kristen
Seminar Seri AI Talks - AI dan Media KristenSABDA
 
Tanqihul Qoul Bab 14 - Keutamaan Ibadah Fardhu.pptx
Tanqihul Qoul Bab 14  - Keutamaan Ibadah Fardhu.pptxTanqihul Qoul Bab 14  - Keutamaan Ibadah Fardhu.pptx
Tanqihul Qoul Bab 14 - Keutamaan Ibadah Fardhu.pptxMMuminSholih
 
573323880-PPT-Nasionalisme-dan-Anti-Korupsi.pptx
573323880-PPT-Nasionalisme-dan-Anti-Korupsi.pptx573323880-PPT-Nasionalisme-dan-Anti-Korupsi.pptx
573323880-PPT-Nasionalisme-dan-Anti-Korupsi.pptxanisakhairoza
 
Jalur Rempah Pada Masa Hindu Buddha.pptx
Jalur Rempah Pada Masa Hindu Buddha.pptxJalur Rempah Pada Masa Hindu Buddha.pptx
Jalur Rempah Pada Masa Hindu Buddha.pptxPutriSoniaAyu
 
BMMB 1134 KETERAMPILAN BERBAHASA HALANGAN KOMUNIKASI
BMMB 1134 KETERAMPILAN BERBAHASA HALANGAN KOMUNIKASIBMMB 1134 KETERAMPILAN BERBAHASA HALANGAN KOMUNIKASI
BMMB 1134 KETERAMPILAN BERBAHASA HALANGAN KOMUNIKASIwanalifhikmi
 
Powerpoint tentang Kebutuhan Manusia kelas X
Powerpoint tentang Kebutuhan Manusia kelas XPowerpoint tentang Kebutuhan Manusia kelas X
Powerpoint tentang Kebutuhan Manusia kelas Xyova9dspensa
 
Makna, hukum, hikmah dan keutamaan puasa.pdf
Makna, hukum, hikmah dan keutamaan puasa.pdfMakna, hukum, hikmah dan keutamaan puasa.pdf
Makna, hukum, hikmah dan keutamaan puasa.pdfAdindaRizkiThalia
 
Materi pesantren kilat Ramadhan tema puasa.pptx
Materi pesantren kilat Ramadhan  tema puasa.pptxMateri pesantren kilat Ramadhan  tema puasa.pptx
Materi pesantren kilat Ramadhan tema puasa.pptxSuarniSuarni5
 
Menyiapkan Guru Masa Depan yang Bagus da
Menyiapkan Guru Masa Depan yang Bagus daMenyiapkan Guru Masa Depan yang Bagus da
Menyiapkan Guru Masa Depan yang Bagus daWijaya Kusumah
 
Aminullah Assagaf_Regresi Lengkap 19_8 Nov 2023_Inc. Data panel & Perbandinga...
Aminullah Assagaf_Regresi Lengkap 19_8 Nov 2023_Inc. Data panel & Perbandinga...Aminullah Assagaf_Regresi Lengkap 19_8 Nov 2023_Inc. Data panel & Perbandinga...
Aminullah Assagaf_Regresi Lengkap 19_8 Nov 2023_Inc. Data panel & Perbandinga...Aminullah Assagaf
 
materi PPT tentang cerita inspiratif kelas 9 smp
materi PPT tentang cerita inspiratif kelas 9 smpmateri PPT tentang cerita inspiratif kelas 9 smp
materi PPT tentang cerita inspiratif kelas 9 smpAanSutrisno
 
Aksi Nyata Modul 3.3.pdf tentang kepemimpinan murid
Aksi Nyata Modul 3.3.pdf tentang kepemimpinan muridAksi Nyata Modul 3.3.pdf tentang kepemimpinan murid
Aksi Nyata Modul 3.3.pdf tentang kepemimpinan muridYusnelMarni
 
Power point Materi Pembelajaran Kelas 3 TEMA 7 SUB 2 PB 1
Power point Materi Pembelajaran Kelas 3 TEMA 7 SUB 2 PB 1Power point Materi Pembelajaran Kelas 3 TEMA 7 SUB 2 PB 1
Power point Materi Pembelajaran Kelas 3 TEMA 7 SUB 2 PB 1LailaTulangRusukMaha
 

Kürzlich hochgeladen (20)

slaid penerangan UPUonline 2024 UPU 2024
slaid penerangan UPUonline  2024 UPU 2024slaid penerangan UPUonline  2024 UPU 2024
slaid penerangan UPUonline 2024 UPU 2024
 
Implementasi Model pembelajaran STEAM Holistik-Integratif Berbasis Digital Me...
Implementasi Model pembelajaran STEAM Holistik-Integratif Berbasis Digital Me...Implementasi Model pembelajaran STEAM Holistik-Integratif Berbasis Digital Me...
Implementasi Model pembelajaran STEAM Holistik-Integratif Berbasis Digital Me...
 
Paparan Model Kompetensi Kepala Sekolah.pptx
Paparan Model Kompetensi Kepala Sekolah.pptxPaparan Model Kompetensi Kepala Sekolah.pptx
Paparan Model Kompetensi Kepala Sekolah.pptx
 
DSKP KSSM Kurikulum Bersepadu Dini LAM Tingkatan 3
DSKP KSSM Kurikulum Bersepadu Dini LAM Tingkatan 3DSKP KSSM Kurikulum Bersepadu Dini LAM Tingkatan 3
DSKP KSSM Kurikulum Bersepadu Dini LAM Tingkatan 3
 
power point mengenai akhlak remaja: menghindari tawuran
power point mengenai akhlak remaja: menghindari tawuranpower point mengenai akhlak remaja: menghindari tawuran
power point mengenai akhlak remaja: menghindari tawuran
 
keutamaan dan hikmah shaalat fardhu .pdf
keutamaan dan hikmah shaalat fardhu .pdfkeutamaan dan hikmah shaalat fardhu .pdf
keutamaan dan hikmah shaalat fardhu .pdf
 
Nasab Nabi Muhammad SAW. dari Nabi Ibrahimpptx
Nasab Nabi Muhammad SAW. dari Nabi IbrahimpptxNasab Nabi Muhammad SAW. dari Nabi Ibrahimpptx
Nasab Nabi Muhammad SAW. dari Nabi Ibrahimpptx
 
Seminar Seri AI Talks - AI dan Media Kristen
Seminar Seri AI Talks - AI dan Media KristenSeminar Seri AI Talks - AI dan Media Kristen
Seminar Seri AI Talks - AI dan Media Kristen
 
Tanqihul Qoul Bab 14 - Keutamaan Ibadah Fardhu.pptx
Tanqihul Qoul Bab 14  - Keutamaan Ibadah Fardhu.pptxTanqihul Qoul Bab 14  - Keutamaan Ibadah Fardhu.pptx
Tanqihul Qoul Bab 14 - Keutamaan Ibadah Fardhu.pptx
 
573323880-PPT-Nasionalisme-dan-Anti-Korupsi.pptx
573323880-PPT-Nasionalisme-dan-Anti-Korupsi.pptx573323880-PPT-Nasionalisme-dan-Anti-Korupsi.pptx
573323880-PPT-Nasionalisme-dan-Anti-Korupsi.pptx
 
Jalur Rempah Pada Masa Hindu Buddha.pptx
Jalur Rempah Pada Masa Hindu Buddha.pptxJalur Rempah Pada Masa Hindu Buddha.pptx
Jalur Rempah Pada Masa Hindu Buddha.pptx
 
BMMB 1134 KETERAMPILAN BERBAHASA HALANGAN KOMUNIKASI
BMMB 1134 KETERAMPILAN BERBAHASA HALANGAN KOMUNIKASIBMMB 1134 KETERAMPILAN BERBAHASA HALANGAN KOMUNIKASI
BMMB 1134 KETERAMPILAN BERBAHASA HALANGAN KOMUNIKASI
 
Powerpoint tentang Kebutuhan Manusia kelas X
Powerpoint tentang Kebutuhan Manusia kelas XPowerpoint tentang Kebutuhan Manusia kelas X
Powerpoint tentang Kebutuhan Manusia kelas X
 
Makna, hukum, hikmah dan keutamaan puasa.pdf
Makna, hukum, hikmah dan keutamaan puasa.pdfMakna, hukum, hikmah dan keutamaan puasa.pdf
Makna, hukum, hikmah dan keutamaan puasa.pdf
 
Materi pesantren kilat Ramadhan tema puasa.pptx
Materi pesantren kilat Ramadhan  tema puasa.pptxMateri pesantren kilat Ramadhan  tema puasa.pptx
Materi pesantren kilat Ramadhan tema puasa.pptx
 
Menyiapkan Guru Masa Depan yang Bagus da
Menyiapkan Guru Masa Depan yang Bagus daMenyiapkan Guru Masa Depan yang Bagus da
Menyiapkan Guru Masa Depan yang Bagus da
 
Aminullah Assagaf_Regresi Lengkap 19_8 Nov 2023_Inc. Data panel & Perbandinga...
Aminullah Assagaf_Regresi Lengkap 19_8 Nov 2023_Inc. Data panel & Perbandinga...Aminullah Assagaf_Regresi Lengkap 19_8 Nov 2023_Inc. Data panel & Perbandinga...
Aminullah Assagaf_Regresi Lengkap 19_8 Nov 2023_Inc. Data panel & Perbandinga...
 
materi PPT tentang cerita inspiratif kelas 9 smp
materi PPT tentang cerita inspiratif kelas 9 smpmateri PPT tentang cerita inspiratif kelas 9 smp
materi PPT tentang cerita inspiratif kelas 9 smp
 
Aksi Nyata Modul 3.3.pdf tentang kepemimpinan murid
Aksi Nyata Modul 3.3.pdf tentang kepemimpinan muridAksi Nyata Modul 3.3.pdf tentang kepemimpinan murid
Aksi Nyata Modul 3.3.pdf tentang kepemimpinan murid
 
Power point Materi Pembelajaran Kelas 3 TEMA 7 SUB 2 PB 1
Power point Materi Pembelajaran Kelas 3 TEMA 7 SUB 2 PB 1Power point Materi Pembelajaran Kelas 3 TEMA 7 SUB 2 PB 1
Power point Materi Pembelajaran Kelas 3 TEMA 7 SUB 2 PB 1
 

Kedaulatan kelas viii

  • 1. Risman, S.Pd. KEDAULATAN DALAM SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA
  • 2. A. Makna Kedaulatan Keadaan yang mandiri, berdiri sendiri, bebas bersikap dan melakukan apapun tanpa adanya campur tangan dari pihak lain Kekuasaan yang tertinggi 1. Pengertian Kedaulatan Kedaulatan
  • 3.
  • 4. 1. TK. Tuhan 2. TK. Hukum 3. TK. Negara 4. TK. Rakyat Teori-teori Kedaulatan
  • 5.
  • 6. Peran Lembaga Negara sebagai Pelaksana Kedaulatan Rakyat dalam Sistem Pemerintahan Indonesia B Sistem Pemerintahan Trias Politika (Pemisahan Kekuasaan) Legislatif Eksekutif Yudikatif
  • 7. Lembaga Negara sebagai Pelaksana Kedaulatan C badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman KY UUD 1945 PUSAT DAERAH TUN Militer Agama Umum Lingkungan Peradilan PEMDA PROVINSI DPRD KPD PEMDA KAB/KOTA DPRD KPD KPU bank sentral DPR DPD MPR PERWAKILAN BPK PROVINSI BPK MA MK TNI/POLRI dewan pertimbangan Kementerian Negara Presiden/ Wakil Presiden
  • 8.
  • 9.
  • 10.
  • 11. BPK Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri [Pasal 23E (1)] BPK berkedudukan di ibu kota negara, dan memiliki perwakilan di setiap provinsi [Pasal 23G (1)] Anggota dipilih oleh DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD dan diresmikan oleh Presiden [Pasal 23F (1)] menyerahkan hasil pemeriksaan keuangan negara kepada DPR, DPD, dan DPRD sesuai dengan kewenangannya [Pasal 23E (2)] BPK berwenang meminta keterangan yang wajib diberikan oleh setiap orang, badan/insatansi pemerintah, atau badan swasta sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang
  • 12.
  • 13.
  • 14.
  • 15.
  • 16. mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan [Pasal 18 (2) ** ] menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh UU ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat [Pasal 18 (5) ** ] berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan [Pasal 18 (6) ** ] NKRI dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang [Pasal 18 (1) ** ] PEMERINTAHAN DAERAH Anggota DPRD dipilih melalui pemilu [Pasal 18 (3) ** ] Gubernur, Bupati, Walikota dipilih secara demokratis [Pasal 18 (4) ** ] KEPALA PEMERINTAH DAERAH DPRD
  • 17. DPR D UU No. 20/2003 DPR D Provinsi (Lembaga Daerah Provinsi) (Ps. 60 UU No. 22/2003) DPRD Kabupaten /Kota (Lembaga Daerah Kabupaten /Kota ) (Ps. 76 UU No. 22/2003) Lembaga perwakilan rakyat daerah dan berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah (Ps. 40 UU. No. 32/2004) Fungsi : 1. Fungsi legislasi, memegang kekuasaan membentuk Peraturan Daerah (Perda) 2. Fungsi anggaran Menetapan RAPBD yang diajukan Kepala Pemerintah Daerah menjadi APBD, jika RAPBD yang diajukan ditolak, maka Kepala Pemerintah Daerah menggunakan APBD tahun lalu 3. Fungsi pengawasan, terhadap : - pelaksanaan Perda, - pelaksanaan APBD - kebijakan Kepala Pemerintah Daerah
  • 18. Hak Interpelasi : hak untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban kepada pemerintah mengenai kebijakannya dalam suatu bidang Hak angket : hak untuk melakukan penyelidikan Hak Imunitas : hak untuk tidak dapat dituntut di muka pengadilan karena pernyataan dan pendapat yang disampaikan dalam rapat-rapat DPR dengan pemerintah dan rapat-rapat DPR lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
  • 19.
  • 20.
  • 21.
  • 22.
  • 23.
  • 24.
  • 25.
  • 26.
  • 27.