SlideShare ist ein Scribd-Unternehmen logo
1 von 6
KELOMPOK 3
RADISTA MENTARY RATI IQIW AMY ARIF
LARRY ASRINA CITRA SHEILA SUCI KIRKHA
ROBERTO STEFANI DINI DEA ASRI
Perumahan di Kecamatan
Jatinangor
TOPIK
Kepadatan Pemukiman di
Jatinangor
Dulu Sekarang
Padatnya
Pemukim
an
Banyak
pendatang
Sempitnya
lahan
Banyak
PTN dan
PTS
Tuntutan
untuk
memiliki
tempat
tinggal
Tata letak
pemukiman belum
teratur
Masuknya
banyak
investasi
pemukiman
EFFEC
T
CAUS
ES
Tata letak
pemukim
an belum
teratur
Tidak ada kebijakan
yang mengatur
Terlalu
banyak
bangunan
Tidak ada
kontrol
pemerintah
Kurangnya pengetahuan
masyarakat mengenai tata
letakpemukiman yang baik
EFFEC
T
CAUS
ES
Solusi dari permasalahan kepadatan
pemukiman yang mengakibatkan tata letak
yang tidak sesuai. Kawasan Hijau Terpadu
merupakan suatu kebijakan pemerintah yang
telah memiliki beberapa program
Kawasan Hijau Terpadu

Weitere ähnliche Inhalte

Mehr von HIMA KS FISIP UNPAD

Demografi dan studi kependudukan
Demografi dan studi kependudukanDemografi dan studi kependudukan
Demografi dan studi kependudukanHIMA KS FISIP UNPAD
 
4. perkembangan ham di indonesia`
4. perkembangan ham di indonesia`4. perkembangan ham di indonesia`
4. perkembangan ham di indonesia`HIMA KS FISIP UNPAD
 
1. pertimbangan filosofis peraturan tentang hak asasi manusia
1. pertimbangan filosofis peraturan tentang hak asasi manusia1. pertimbangan filosofis peraturan tentang hak asasi manusia
1. pertimbangan filosofis peraturan tentang hak asasi manusiaHIMA KS FISIP UNPAD
 
Panduan penyusunan-dan-penulisan-skripsi
Panduan penyusunan-dan-penulisan-skripsiPanduan penyusunan-dan-penulisan-skripsi
Panduan penyusunan-dan-penulisan-skripsiHIMA KS FISIP UNPAD
 
Sistematika penulisan skripsi ks
Sistematika penulisan skripsi ksSistematika penulisan skripsi ks
Sistematika penulisan skripsi ksHIMA KS FISIP UNPAD
 
4. proses pembuatan perundang undangan
4. proses pembuatan perundang undangan4. proses pembuatan perundang undangan
4. proses pembuatan perundang undanganHIMA KS FISIP UNPAD
 
1. perundang undangan sosial dan peksos
1. perundang undangan sosial dan peksos1. perundang undangan sosial dan peksos
1. perundang undangan sosial dan peksosHIMA KS FISIP UNPAD
 
Pekerjaan sosial internasional class 4
Pekerjaan sosial internasional class 4Pekerjaan sosial internasional class 4
Pekerjaan sosial internasional class 4HIMA KS FISIP UNPAD
 

Mehr von HIMA KS FISIP UNPAD (20)

Fertilitas
FertilitasFertilitas
Fertilitas
 
Demografi dan studi kependudukan
Demografi dan studi kependudukanDemografi dan studi kependudukan
Demografi dan studi kependudukan
 
4. perkembangan ham di indonesia`
4. perkembangan ham di indonesia`4. perkembangan ham di indonesia`
4. perkembangan ham di indonesia`
 
3. perkembangan ham di dunia
3. perkembangan ham di dunia3. perkembangan ham di dunia
3. perkembangan ham di dunia
 
2. pengantar konsep ham
2. pengantar konsep ham2. pengantar konsep ham
2. pengantar konsep ham
 
1. pertimbangan filosofis peraturan tentang hak asasi manusia
1. pertimbangan filosofis peraturan tentang hak asasi manusia1. pertimbangan filosofis peraturan tentang hak asasi manusia
1. pertimbangan filosofis peraturan tentang hak asasi manusia
 
Menyusun out line bab ii
Menyusun out line bab iiMenyusun out line bab ii
Menyusun out line bab ii
 
Kasus skripsi
Kasus skripsiKasus skripsi
Kasus skripsi
 
Panduan penyusunan-dan-penulisan-skripsi
Panduan penyusunan-dan-penulisan-skripsiPanduan penyusunan-dan-penulisan-skripsi
Panduan penyusunan-dan-penulisan-skripsi
 
5 6.proses penelitian
5 6.proses penelitian5 6.proses penelitian
5 6.proses penelitian
 
Sistematika penulisan skripsi ks
Sistematika penulisan skripsi ksSistematika penulisan skripsi ks
Sistematika penulisan skripsi ks
 
Proposal penelitian 2012
Proposal penelitian 2012Proposal penelitian 2012
Proposal penelitian 2012
 
Perspektif pekerjaan sosial
Perspektif pekerjaan sosialPerspektif pekerjaan sosial
Perspektif pekerjaan sosial
 
Konvensi hakanak
Konvensi hakanakKonvensi hakanak
Konvensi hakanak
 
Anak berkonflik dengan hukum
Anak berkonflik dengan hukumAnak berkonflik dengan hukum
Anak berkonflik dengan hukum
 
4. proses pembuatan perundang undangan
4. proses pembuatan perundang undangan4. proses pembuatan perundang undangan
4. proses pembuatan perundang undangan
 
3. direct indirect services
3. direct indirect services3. direct indirect services
3. direct indirect services
 
2. hierarkie per u uan di ind
2. hierarkie per u uan di ind2. hierarkie per u uan di ind
2. hierarkie per u uan di ind
 
1. perundang undangan sosial dan peksos
1. perundang undangan sosial dan peksos1. perundang undangan sosial dan peksos
1. perundang undangan sosial dan peksos
 
Pekerjaan sosial internasional class 4
Pekerjaan sosial internasional class 4Pekerjaan sosial internasional class 4
Pekerjaan sosial internasional class 4
 

Pemukiman di Kecamatan Jatinangor