Dokumen tersebut memberikan gambaran umum perekonomian Indonesia yang dibagi menjadi 3 masa, yaitu masa kolonial, masa kemerdekaan, dan masa pembangunan ekonomi. Pada masa kolonial, perekonomian diarahkan untuk kepentingan Belanda dengan sistem dualisme. Pada masa kemerdekaan terjadi masalah ekonomi akibat perang kemerdekaan dan politik. Pada masa Orde Baru, pemerintah berupaya menstabilkan dan mere

1. SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI
BINA BANGSA BANTEN
Gilang Jupriono
5V
11140081
PEREKONOMIAN INDONESIA
GAMBARAN UMUM PEREKONOMIAN
INDONSIA

2. GAMBARAN UMUM
Berdasarkan pendekatan kronologis history, di golongkan menjadi:
1. Masa Kolonial
2. Masa kemerdekaan
a. masa ekonomi riberal
b. masa ekonomi terpimpin / ORLA
c. masa ekonomi pancasila / ORBA
3. Masa pembangunan ekonomi

3. MASA KOLONIAL
Karakteristik
 Ciri perekonomian kolonial
 Pada jaman Kolonial belanda, ekonomi Indonesia diwarnai oleh suatu strategiyang
melahirkan dualisme dalam kegiatan ekonoi, yaitu dualisme antara sektor ekspor
(enclave) dan sektor tradisonal (hinterland). Sektor ekspor diwakili dengann kehadiran
perkebunan-perkebunan di daerah pedesaan (Suroso, 1994).
 Pendirian perkebunan di daerah pedesaan semata-mata karena pertimbangan lokasi
yang menguntungkan (tanah subur, iklim cocok) dan bukan untuk menciptakan
lapangan kerja baru untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
 Konsep Dualisme
Sejak jaman penjajahan sampai saat ini perekonomian Indonesia masih juga menunjukkan
ciri-ciri adanya dualisme, baik dualisme yang bersifat teknologis, maupun yang bersifat
ekonomis, sosial dan kultural. Boeke memberikan definisi masyarakat dualistis (Anne Booth,
1990)

4. LANJUTAN
Karakteristik Ekonomi Kolonial
 Kedudukan dan Fungsi Hindia Belanda
Sistem pemerintahan Kolonial (Hindia Belanda) menciptakan sistem ekonomi kolonial yang
diarahkan untuk memenuhi kepentingan negeri Belanda. Maka Hindia belanjda sebagai negeri
jajahan dijadikan sebagai :
1. Daerah penghasil bahan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dan industry negeri
Belanda.
2. Daerah pemasaran bagi hasil industri dari negeri Belanda.
3. Daerah penghasil devisa bagi kepentingan negeri Belanda.

5. MASA KEMERDEKAAN
Masa Demokrasi Liberal (1945 – 1959)
 Masalah yang dihadapi tahun 1945 – 1950
 Rusaknya prasarana-prasarana ekonomi akibat perang
 Blokade laut oleh Belanda sejak Nopember 1946 sehingga kegiatan ekonomi
ekspor-impor terhenti.
 Agresi Belanda I tahun 1947 dan Agresi belanda II tahun 1948.
 Dimasyarakat masih beredar mata uang rupiah Jepang sebanyak 4 miliar rupiah
(nilainya rendah sekali). Pemerintah RI mengeluarkan mata uang “ORI” pada
bulan Oktober 1946 dan rupiah Jepang diganti/ ditarik dengan nilai tukar Rp 100
(Jepang) = Rp 1 (ORI).
 Pengeluaran yang besar untuk keperluan tentara, menghadapi Agresi Belanda
dan perang gerilya. (Suroso, 1994).

6. LANJUTAN
Masalah yang dihadapi Tahun 1951 – 1959
 Silih bergantinya kabinet karena pergolakan politik dalam negeri.
 Defisit APBN yang terus meningkat yang ditutup dengan mencetak uang baru.
 Tingkat produksi yang merosot sampai 60% (1952), 80% (1953) dibandingkan produksi tahun 1938.
 Jumlah uang beredar meningkat dari Rp 18,9 miliar (1957) menjadi Rp 29,9 miliar (1958) sehingga inflasi
mencapai 50%.
 Ketegangan dengan Belanda akibat masalah Irian Barat menyebabkan pengambilalihan
perusahaan[erusahaan asing (Barat)

7. MASA EKONOMI TERPIMPIN ( 1959 – 1966 )
 Masalah yang dihadapi
 Selama Orde Lama telah terjadi berbagai penyimpangan, dimana ekonomi
terpimpin yang mula-mula disambut baik oleh bung Hatta, ternyata berubah
menjadi ekonomi komando yang statistik (serba negara). Selama periode 1959 –
1966 ini perekonomian cepat memburuk dan inflasi merajalela karena politik
dijadikan panglima dan pembangunannnn ekonoi disubordinasikan pada
pembangunan politik. (Mubyarto, 1990).
 Ada hubungan yang erat antara jumlah uang yang beredar dan tingkat harga
 Tahun 1960-an cadangan devisa yang sangat rendah mengakibatkan timbulnya
kekurangan bahan mentah dan suku cadang yang masih harus diimpor dan
diperkirakan dalam tahun 1966 sektor industri hanya bekerja 30% dari kapasitas
yang ada (Peter McCawley dalam Anne booth dan Peter McCawley, ed., 1990)

8. LANJUTAN
 Rencana dan Kebijaksanaan Ekonomi
 Rencana : pembangunan nasional semesta berencana (PNSB) 1961-1969. Rencana
pembangunan ini disusun berlandasarkann “Manfesto Politik 1960” untuk meningkatkan
kemakmuran rakyat dengan azas ekonomi terpimpin.
 Faktor yang menghambat/ kelemahannya antara lain :
 Rencana ini tidak mengikuti kaidah-kaidah ekonomi yang lazim.
 Defisit anggaran yang terus meningkat yang mengakibatkan hyper inflasi.
 Kondisi ekonomi dan politik saat itu: dari dunia luar (Barat) Indonesia sudah terkucilkan
karena sikpanya yang konfrontatif

9. MASA EKONOMI PANCASILA/ ORDER BARU (1966 – 1998)
MASA STABILISASI DAN REHABILITASI (1966 – 1968)
 Masalah yang dihadapi
 Menanggapi masalah ekonomi yang kin dengan tajam disoroti oleh MPRS, maka Prof. Dr. Widjojo Nitisastro
dalam percakapan dengan wartawan Kompas menyatakan, bahwa sumber pokok kemerosotan ekonomi ialah
penyelewenangan pelaksanaan UUD 1945. sebagai misal pasal 33 yang selama beberapa tahun ini dengan sengaja
atau tidak telah didesak oleh landasan-landasan ideal yang lain. Demikian pula realisasi Pancasila dalam bidang
ekonomi sering dilupakan. Misalnya sila Kedaulatan Rakyat tercermin dalam pasal 23 yang mengatur anggaran
belanja negara (Kompas, 29 Juni 1966, Penyunting Redaksi Ekonomi Harian Kompas, 1982).
 Periode ini dikenal sebagai periode stabilisasi dan rehabilitasi sesuai dengan masalah pokok yang dihadapi, yaitu :
1. Meingkatnya inflasi yang mencapai 650% pada tahun 1965
2. Turunnya produksi nasional di semua sektor
3. Adanya dualisme pengawas dan pembinaan perbankan. Dualisme ini muncul dari struktur
organisasi perbankan yang meletakkan Deputy Menteri bank Sentral dan Deputy Menteri Urusan
Penertiban bank dan Modal Swasta berada di bawah Menteri Keuangan. (Suroso, 1994).

10. LANJUTAN
Kebijakan Ekonomi :
1. Memerangi Inflasi
2. Mencukupi stok bahan pangan (beras)
3. Rehabilitasi prasarana ekonomi
4. Meningkatkan eksport
5. Menyediakan atau menciptakan kesempatan kerja
UU PMA (outward looking)
1966-1968 Masa Stabilisasi dan Rehabilitasi Ekonomi
Program Ekonomi Jangka Pendek yaitu :
1. Tahap Penyelamatan (Juli – Desb 1966)
2. Tahap Rehabilitasi ( Jan - Juli 1967)
3. Tahap Konsolidasi (Juli - Desb 1967)
4. Tahap Stabilisasi (Jan – Juli 1968)

11. Program Pembangunan dimulai tahun 1969/ 1970
(jangka panjang)
PELITA
PELITA I 69 / 70 = 73 / 74
Titik berat pada sektor pertanian dan industri yang
menunjang sektor pertanian.
PLITA II 74/75 – 78/79
Titik berat pada sektor pertanian dengan meningkatkan
industri pengolah bahan mentah menjadi bahan baku
PELITA III 79/80 – 83/84
Titik berat sektor pertanian (swasembada beras) dengan
meningkatkan industri pengolah bahan baku menjadi
barang jadi.
PELITA IV 84/85 – 88/89
Titik berat pertanian (melanjutkan swasembada
pangan) dengan meningkatkan industri penghasil
mesin-mesin.
PELITA V 89/90 – 93/94
Sektor pertanian untuk memantapkan swasembada
pangan dengan meningkatkan sektor industri
penghasil komoditi ekspor, pengolah hasil pertanian,
penghasil mesin-mesin dan industri yang banyakk
menyerap tenaga kerja.

12. TERIMA KASIH