1. Dokumen tersebut membahas proses pembentukan pemerintahan Indonesia setelah proklamasi kemerdekaan, meliputi sidang PPKI tanggal 18-22 Agustus 1945 yang membentuk KNIP, departemen, dan wilayah administratif provinsi; pembentukan BKR dan perubahannya menjadi TKR dan TRI hingga menjadi TNI.

4. 1.Yudi Pratama (04) 2. Agung Wira Jayanta (18) 3. Adi purnDisusun oleh :
KELOMPOK 1

5. Setiap bangsa mempunyai hak untuk menentukan nasibnya
sendiri dan setiap bangsa mempunyai hak untuk mengatur segala
aspek kehidupan di negaranya. Tetapi, itu hanya berlaku bagi negara
yang bebas atau merdeka. Sebaliknya, bagi bangsa-bangsa yang
sedang terjajah tidak akan mungkin bisa mewujudkan harapannya
untuk merdeka. Karena ini menyangkut hak kemerdekaan negara
tersebut yang kemerdekaannya dirampas oleh bangsa imperialis-
kolonialis. Oleh sebab itu banyak terjadinya perjuangan atau
perlawanan para pahlawan untuk merebut kemerdekaan bagi
negaranya sendiri. Contohnya seperti bangsa kita yaitu bangsa
Indonesia yang merupakan satu dari beberapa negara yang berada
di kawasan Asia yang secara terus-menerus berjuang menghadapi
para penjajah untuk merebut kemerdekaan.
Latar Belakang

6. Proses pembentukan Pemerintahan Indonesia
 Setelah proklamasi, kesibukan para pemimpin nasional
adalah mengatur tatanan kenegaraan. Untuk itu, pada tanggal
18 Agustus 1945 Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia
(PPKI) mengadakan rapat pertama setelah proklamasi.
Sebelum sidang dimulai, Soekarno-Hatta berencana untuk
menambah 6 anggota baru PPKI yang sebagian dari golongan
muda, yaitu Sukarni, Chairul Saleh, dan Wikana. Akan tetapi,
golongan muda itu kurang berkenan. Mereka masih
menganggap PPKI adalah suatu badan yang dibentuk oleh
Jepang dan bekerja hanya untuk Jepang. Oleh karena itu, Ir.
Soekarno hanya mengumumkan 6 anggota baru, yaitu
Wiranatakusumah, Ki Hajar Dewantara, Mr. Kasman
Singodimedjo, Sajuti Melik, Mr. Iwa Kusumasumantri, dan
Mr. Achmad Subardjo.

7. Gambar 1. Suasana sidang PPKI setelah dibacakan
Proklamasi Kemerdekaan RI di gedung Cuo Sangi-In,
Jalan Pejambon, Jakarta.
Republik
Indonesia
Proses
pembentukan
Pemerintahan

8. 1. Sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945
Pada tanggal 18 agustur 1945 panitia persiapan kemerdekaan
indonesia (PPKI) menyelenggarakan sidang untuk
pertama kali yang dipimpin oleh Ir. Soekarno. Materi yang
dibahas dalam sidang PPKI itu merupakan kelanjutan dari
sidang BPUPKI tanggal 10-16 Juli 1945. Dalam sidang PPKI
itu berhasil diambil suatu keputusan yang sangat peting bagi
pemerintahan negara republik indonesia yang baru berdiri.
Keputusan PPKI adalah :
a) Mengesahkan rancangan undang-undang dasar negara

9. 1. Sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945
b). Perubahan UUD 1945
Ada beberapa perubahan yang terdapat dalam uud 1945 yaitu:
1. Perubahan pada pembuka UUD 1945
2. Perubahan pada Batang Tubuh UUD 1945
C). Memilih dan mengangkat presiden dan wakil presiden
sebagai pelaksana pemeritahan.
d). Membentuk komite nasional indonesia sebagai lembaga
yang membantu presiden dalam melaksanakan tugas-
tugasnya selama MPR dan DPR belum dibentuk sehingga
berfungsi sebagai badan Legislatif.

10. Gambar 2. Otto Iskandardinata, anggota Komite Nasional
bertugas membantu Presiden selama MPR dan DPR belum
terbentuk.
Republik
Indonesia
Proses
pembentukan
Pemerintahan

11. 2. Sidang PPKI II Tanggal 19 Agustus 1945
Sidang tersebut menghasilkan keputusan, yaitu membentuk 12 departemen
(kementrian) dan menetapkan pembagian wilayah Republik Indonesia atas delapan
provinsi.
Sidang PPKI II berhasil membahas dan menetapkan beberapa hal :
a). Pengembangan daerah Republik Indonesia
Pembagian wilayah Indonesia menjadi delapan provinsi beserta para calon gubernurnya
sebagai berikut.
a. Jawa Barat : Sutarjo Kartohadikusumo.
b. Jawa Tengah : R.P. Suroso.
c. Jawa Timur : Suryo.
d. Borneo (Kalimantan) : Ir. Mohammad Noor.
e. Sulawesi : Dr. Sam Ratulangi.
f. Maluku : Mr. Latuharhary.
g. Sunda Kecil (Nusa Tenggara) : Mr. Ketut Pudja.
h. Sumatra : Mr. T. Mohammad Hassan.
Serta dua daerah istimewa, yaitu Yogyakarta dan Surakarta.

12. Gambar 3. Peta pembagian wilayah Indonesia
atas 8 provinsi pada awal kemerdekaan.
Republik
Indonesia
Proses
pembentukan
Pemerintahan

13. Presiden Ir.soekarno membentuk kabinet sebagai pelaksana pemerintah. Pada
tanggal 2 september 1945 Presiden menunjuk Mr. Ahmad Subardjo, Sutardjo
Kartohadikusumo , dan Mr. Kasman untuk membentuk panitia kecil yang
merencanakan bentuk departemen. Panitia ini mengusulkan adanya 13
kementrian, namun setelah dibahas memutuskan 11 kementrian, yaitu :
1). Departemen Dalam Negeri (R.A.A. Wiranata Kusumah)
2). Departemen Luar Negeri (Mr. Ahmad Subardjo)
3). Departemen Kehakiman (Prof. Dr. Mr. Supomo)
4). Departemen Keuangan (Mr. A.A Maramis)
5). Departemen Kemakmuran (Surachman Cokroadisurjo)
6). Departemen Kesehatan (Dr. Buntaran Martoatmojo)
7). Departemen Pengajaran, Pendidikan, dan Kebudayaan (Ki Hajar Dewantara)
8). Departemen Sosial (Mr. Iwa Kusumasumantri)
9). Departemen Pertahanan (Supriyadi)
10). Departemen Perhubungan (Mr. Amir Syarifudin)
11). Departemen Pekerjaan Umum (Abikusno Tjokrosuyoso)
2. Sidang PPKI II Tanggal 19 Agustus 1945

14. Rapat PPKI pada tanggal 22 Agustus 1945 memiliki agenda utama
membahas 3 persoalan yaitu : Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP),
Pembentukan Partai Nasional , dan Pembentukan Badan Keamanan
Rakyat (BKR).
a. Pembentukan Komite Nasional Indonesia (KNI)
Komite Nasional Indinesia adalah badan yang akan berfungsi sebagai
Dewan Perwakilan rakyat (DPR) sebelum diselenggarakan pemilihan
umum (Pemilu) . KNIP diketuai oleh Mr. Kasman Singodimejo.
Anggota KNIP dilantik pada tanggal 29 Agustus 1945. Tugas pertama
KNIP adalah membantu tugas kepresidenan. Namun, kemudian
diperluas tidak hanya sebagai penasihat Presiden, tetapi juga
mempunyai kewenangan legislatif
3. Sidang PPKI III pada tanggal 22 Agustus 1945

15. Gambar 4. Presiden Soekarno sedang
memberikan amanat pada pelantikan KNIP
Republik
Indonesia
Proses
pembentukan
Pemerintahan

16. Gambar 5. Kasman Singodimedjo , sebagai ketua
KNIP
Republik
Indonesia
Proses
pembentukan
Pemerintahan

17. 3. Sidang PPKI III pada tanggal 22 Agustus
1945
b. Pembentukan Partai Nasional
Pembentukan Partai Nasional Indonesia ,yang saat
itu dimaksudkan sebagai satu-satunya partai
politik di Indonesia (partai tunggal). Dalam
perkembangannya muncul maklumat tanggal 31
Agustus 1945 yang memutuskan bahwa gerakan
dan persiapan Partai Nasional Indonesia ditunda
dan segala kegiatan dicurahkan ke dalam Komite
Nasional. Sejak saat itu, gagasan satu partai tidak
pernah dihidupkan lagi.

18. Gambar 6. PNI sebagai partai tunggal pada awal
kemerdekaan. PNI dipimpin oleh Ir. Soekarno.
Republik
Indonesia
Proses
pembentukan
Pemerintahan

19. 3. Sidang PPKI III pada tanggal 22 Agustus
1945
c. Pembentukan Keamanan Rakyat (BKR)
Keputusan Ir. Soekarno yang hanya membentuk
Badan Keamanan Rakyat membuat para pemuda kecewa , sebab
usul pembentukan tentara yang mereka sampaikan kepada
Presiden dan wakil Presiden ditolak. Sebagai gantinya Presiden
membentuk BKR. Kekecewaan para pemuda diwujudkan dengan
pembentukan komite Van Aksi yang dipimpin oleh Adam Malik ,
Soekarni, dan M. Nitimiharjo. Beberapa badan yang bernaung
dibawah komite Van Aksi yang bermarkas di jalan menteng 31.
Pembentukan BKR dimaksudkan untuk menjaga
dan keselamatan rakyat setelah proklamasi dilakukan dipusat
sampai daerah.

20. Pemerintah belum memutuskan untuk membentuk
tentara agar tidak mengundang kekuatan asing di
Indonesia. Dalam perkembanganya, BKR ditolak
komite van aksi pimpinan Adam malik dan Sukarni.
Masuknya tentara NICA mendorong dibentuknya
tentara nasional agar dapat melanjutkan perjuangan.
Pada tanggal 5 Oktober 1945 dikeluarkan Maklumat
Pemerintah yang menyatakan berdirinya Tentara
Keamanan Rakyat (TKR).

21. Gambar 7. Supriyadi adalah pimpinan TKR
waktu itu
Republik
Indonesia
Proses
pembentukan
Pemerintahan

22. Gambar 8. Urip Sumoharjo merupakan kepala
staf umum TKR
Republik
Indonesia
Proses
pembentukan
Pemerintahan

23. -Tanggal 1 januari 1946 TKR (Tentara keamanan Rakyat)
menjadi Tentara keselamatan Rakyat.
-Tanggal 24 Januari 1946, Tentara Keselamatan Rakyat
(TKR) berganti nama menjasi Tentara Republik Indonesia
(TRI)
-Pada tanggal 3 Juni 1947 TRI secara resmi berganti
nama menjadi Tentara Nasional Indonesia (TNI), dengan
demikian wadah tunggal bagi para pejuang bersenjata.

24. TERIMA KASIH
SELESAI