1. PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
Kompleks Perkantoran Purba Dolok
Jl. Bonan Dolok Km. 2,5
Doloksanggul
KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
JASA KONSULTANSI SUPERVISI
PEKERJAAN :
Konsultan Supervisi Dana PHJD
TA. 2022

2. BAB I
PENDAHULUAN
1.1. LATAR BELAKANG
Pembangunan pada sektor jalan merupakan bagian penting dalam pembangunan
daerah maupun nasional, tidak terkecuali Pemerintah Kabupaten Humbang
Hasundutan Tingkat kemantapan jalan yang masih rendah memacu Pemerintah
Kabupaten Humbang Hasundutan terus berupaya dalam melakukan pembenahan
infrastruktur jalan baik melalui Program Peningkatan/Pembangunan Jalan maupun
Program Rehabilitasi Jalan.
Program pemeliharaan jalan kabupaten mencakup proyek- proyek di bawah program
Provincial Road Improvement and Maintenance (PRIM)/Program Hibah Jalan Daerah
(PHJD) pemberian hibah dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang
bersumber dari APBN Rupiah murni. PHJD sebagai suatu upaya percepatan
pencapaian target kondisi jalan mantap untuk jalan provinsi dan jalan kabupaten.
Pendanaan yang masih minim adalah salah satu kendala dalam pembangunan
infrastruktur jalan di Kabupaten Humbang Hasundutan dengan adanya Program
Hibah Jalan Daerah (PHJD) dari Pemerintah Pusat diharapkan akan dapat mengatasi
ketersediaan dana daerah dalam melakukan pembangunan infrastruktur jalan,
dimana PHJD ini merupakan suatu upaya percepatan pencapaian target kondisi jalan
mantap di Kawasan Strategis Nasional (KSN) dan insentif bagi pemerintah daerah
untuk dapat melaksanakan peran dan tanggungjawabnya dalam penyelengaraan
penyediaan pelayanan sektor jalan bagi masyarakat.
Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan adalah salah satu pemerintah daerah
penerima PHJD karena memiliki Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN)
Danau Toba, oleh karena itu dalam rangka melaksanakan PHJD, melalui Dinas
Pekerjaan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan menyelenggarakan Kegiatan Jasa
Konsultansi Supervisi untuk kegiatan konstruksi PHJD agar dapat tercapai kualitas
dan kuantitas pekerjaan sesuai yang diharapkan dan akhirnya dapat mempercepat
pencapaian target kemantapan jalan di Kabupaten Humbang Hasundutan.
Atas dasar pemikiran tersebut Karangka Acuan Kerja (KAK) atau Term of Reference
(TOR) ini disusun, untuk digunakan sebagai pedoman dan acuan kerja Konsultan
Pengawas dalam menyusun pekerjaan pengawasan. Untuk meningkatkan efisiensi
dan efektifitas penggunaan keuangan negara yang dibelanjakan melalui proses
pengadaan barang/jasa, diperlukan upaya untuk menciptakan keterbukaan,
transparansi, akuntabilitas serta prinsip persaingan/kompetisi yang sehat dalam
proses pengadaan barang/jasa yang dibiayai dari APBD Kabupaten Humbang
Hasundutan TA. 2022, sehingga diperoleh barang/jasa yang terjangkau dan
berkualitas serta dapat dipertanggung-jawabkan baik dari segi fisik, keuangan,
maupun manfaatnya bagi kelancaran tugas Pemerintah dan pelayanan masyarakat.

3. 1.2. MAKSUD DAN TUJUAN
1. Jasa Konsultan yang dimaksud dalam Kerangka Acuan Kerja ini, adalah untuk
pekerjaan pengawasan peningkatan jalan sebanyak II paket pekerjaan yaitu :
a. PHJD Paket I ( 2 ruas jalan) yaitu:
1. Aek Lung - Simarigung
2. Pargaulan - Bahal Imbalo - Bts. Taput
b. PHJD Paket II (3 ruas jalan) yaitu :
1. Marbun Toruan - Tombak Sulu-sulu - Sp. Siunong-unong
2. Hutapaung - Pollung
3. Pollung - Sp. Batu Mardinding (Baktiraja)
di Kabupaten Humbang Hasundutan.
2. Pelaksana/Konsultan yang melaksanakan pekerjaan ini wajib menyediakan jasa-
jasanya semaksimal mungkin untuk melaksanakan pekerjaan pengawasan
teknis pekerjaan jalan yang dilaksanakan oleh Penyedia pekerjaan konstruksi
(Kontraktor) sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja serta berpedoman pada
Spesifikasi Teknik yang berlaku, sehingga diperoleh hasil pekerjaan berupa
dokumen kegiatan yang terdiri dari Laporan Periodik, Dokumentasi, Kontrol
Kuantitas, Kontrol Kualitas sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dan
dapat dipertanggungjawabkan.
3. Membantu OPD Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten
Humbang Hasundutan dalam melakukan pengendalian pengawasan
teknis terhadap kegiatan pelaksanaan konstruksi di lapangan yang
dilaksanakan oleh Penyedia pekerjaan Konstruksi (Kontraktor), karena
keterbatasan tenaga pada Satuan Kerja yang bersangkutan, baik dari segi
jumlah maupun dari segi kualifikasinya.
4. Mengendalikan semua kegiatan dan meminimalkan kendala-kendala teknis
yang sering dihadapi oleh Penyedia pekerjaan Konstruksi dilapangan.
5. Memberikan kepastian dan jaminan kepada Pengguna Jasa bahwa pengendalian
pengawasan terhadap pekerjaan fisik yang dilaksanakan oleh penyedia
pekerjaan konstruksi sesuai dengan spesifikasi dan persyaratan teknis yang
tercantum dalam dokumen kontrak.
1.3. SASARAN
Sasaran pengadaan jasa konsultan ini adalah agar dapat tercapainya pekerjaan
konstruksi yang memenuhi persyaratan kontrak dan dapat diselesaikan secara tepat
waktu dan tepat mutu.

4. 1.4 LOKASI KEGIATAN
Konsultan Supervisi Dana PHJD Tahun Anggaran 2022 di lokasi sebagai berikut :
 Program Hibah Jalan Paket I ( 2 ruas jalan), yaitu pada ruas jalan :
1. Aek Lung - Simarigung
( Kecamatan Doloksanggul)
2. Pargaulan - Bahal Imbalo - Bts. Taput
( Kecamatan Lintongnihuta - Paranginan)
 Program Hibah Jalan Paket II (3 ruas jalan) , yaitu pada ruas jalan :
1. Marbun Toruan - Tombak Sulu-sulu - Sp.Siunong-unong
( Kecamatan Baktiraja)
2. Hutapaung - Pollung
( Kecamatan Pollung)
3. Pollung - Sp. Batu Mardinding (Baktiraja)
( Kecamatan Pollung - Baktiraja)
1.5 SUMBER PENDANAAN
Sumber Pendanaan Kegiatan ini berasal dari APBD Kabupaten Humbang
Hasundutan TA. 2022 dengan Nilai HPS sebesar Rp. 600.000.000 (Enam Ratus
Juta Rupiah).
1.6 NAMA DAN ORGANISASI PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
Nama Pejabat Pembuat Komitmen : DUNAN H. S. NADAPDAP, ST
Satuan Kerja : Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
Kabupaten Humbang Hasundutan.
Alamat : Kompleks Perkantoran Purba Dolok
Jln. Bonan Dolok Km. 2,5, Doloksanggul
1.7 WAKTU PELAKSANAAN
Kegiatan supervisi ini dilaksanakan sejak pelaksanaan kostruksi dimulai sampai
dengan serah terima pekerjaan konstruksi kepada pengguna jasa, yaitu 150 (seratus
lima puluh) hari kalender

5. BAB II
DATA PENUNJANG
2.1. DATA DASAR
Sebelum melakukan kegiatan pekerjaan, konsultan harus mengadakan konsultasi
terlebih dahulu dengan Pengguna Jasa/Pengguna Anggaran/ Pejabat Pembuat
Komitmen/ Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, yaitu untuk mendapatkan informasi
mengenai pekerjaan konstruksi yang akan ditangani beserta utilitasnya.
Adapun data-data yang diperlukan sebelum melaksanakan pekerjaan sebagai
berikut:
1. Data-data dokumen kontrak sesuai dengan penyedia barang/jasa yang
ditunjuk untuk melaksanakan paket pekerjaan konstruksi.
2. Data lokasi untuk membantu proses selanjutnya.
3. Data mengenai bahan/ material maupun peralatan yang digunakan.
4. Data-data sekunder lainnya yang diperlukan dan dianggap penting.
2.2. STANDAR TEKNIS / PEDOMAN
Dalam kegiatan supervisi seperti yang dimaksudkan dalam KAK ini, Konsultan
Supervisi harus memperhatikan persyaratan-persyaratan serta ketentuan-ketentuan
sebagai berikut:
1. Persyaratan Umum Pekerjaan
Setiap bagian dari kegiatan pengawasan harus dilaksanakan secara benar
dan tutas dan memberikan hasil yang telah ditetapkan dan diterima dengan
baik oleh Pengguna Jasa/Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat
Komitmen/Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan.
2. Persyaratan Obyektif
Pelaksanaan pekerjaan pengaturan dan pengamanan yang obyektif untuk
kelancaran pelaksanaan, baik yang menyangkut jenis – jenis pekerjaan,
kualitas dan kuantitas setiap bagian pekerjaan.
3. Persyaratan Fungsional
Kegiatan pelaksanaan pengawasan baik yang menyangkut waktu, mutu dan
biaya pekerjaan harus dilaksanakan dengan profesionalisme dan tanggung
jawab yang tinggi sebagai Konsultan Pengawas.
4. Persyaratan Prosedural
Penyelesaian administratif sehubungan dengan pelaksanaan tugas/pekerjaan
dilapangan harus dilaksanakan sesuai dengan prosedur-prosedur dan
peraturan yang berlaku.
5. Kriteria Lain-Lain
Selain kriteria diatas, untuk kegiatan pengawas berlaku pula ketentuan-
ketentuan seperti standar, pedoman dan peraturan yang berlaku, antara lain
ketentuan yang diberlakukan untuk pekerjaan kegiatan yang bersangkutan,
yaitu Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (kontrak), dan ketentuan-
ketentuan lain sebagai dasar perjanjiannya.

6. 2.3. Referensi Hukum
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa
Konstruksi;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Jasa
Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 Tentang peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi;
4. Peraturan Presiden RI Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas
Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah;
5. Permen PUPR Nomor19/PRT/M/2017 tentang Standar Remunerasi Minimal
Tenaga Kerja Konstruksi pada Jenjang Jabatan Ahli Untuk Layanan Jasa
Konsultansi Konstruksi
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan perumahan rakyat nomor 10 Tahun
2021 tentang Pedoman system Manajemen Keselamatan Konstruksi
7. Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan
Pengadaan Barang /Jasa melalui Penyedia
8. PMM Program Hibah Jalan Daerah (PHJD)
9. Surat Edaran Kepala LKPP Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penjelasan Atas
Pelaksanaan Perpres Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Perpres
Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

7. BAB III
RUANG LINGKUP DAN TUGAS PENGAWASAN
3.1. LINGKUP KEGIATAN
Konsultan terdiri dari tim supervisi lapangan yang bertanggung jawab untuk
melaksanakan pengawasan pekerjaan fisik selama waktu pelaksanaan yang telah
ditentukan, sebagai berikut:
1. Mengadakan pemeriksaan keadaan kegiatan serta mengadakan penilaian atas
ketepatan rancangan yang ada untuk disesuaikan dengan keadaan /
kebutuhan lapangan yang sebenarnya (rekayasa lapangan)
2. Atas dasar data dari (1) diatas, membuat suatu program terperinci untuk
kepentingan pemeriksaan / pengambilan data lapangan yang masih
diperlukan (tambahan) dan menangani pengawasan pelaksanaannya yang
dilakukan oleh Kontraktor.
3. Memeriksa gambar hasil perencanaan atau hasil survey ulang Kontraktor dan
atas dasar gambar tersebut membuat gambar rencana teknis untuk
diserahkan kepada Kontraktor pada waktu yang telah ditetapkan setelah
mendapat persetujuan Pelaksana Kegiatan / Pejabat Pembuat Komitmen.
4. Memeriksa serta memberikan rekomendasi atas jadwal pelaksanaan
Kontraktor atau perubahan - perubahannya untuk pelaksanaan kontrak, serta
setiap rencana atau program-program serupa yang harus diajukan oleh
kontraktor untuk mendapatkan persetujuan dari Pelaksana Kegiatan /
Pejabat Pembuat Komitmen.
5. Menilai kecukupan pemakaian, antara lain bahan-bahan dan tenaga kerja
yang disediakan oleh Kontraktor, serta cara kerja Kontraktor sehubungan
dengan besarnya tingkat kemajuan yang ditargetkan, dan bila perlu,
mengambil tindakan yang tepat untuk meningkatkan laju pekerjaan.
6. Melaksanakan pengawasan yang efektif dan terus menerus terhadap
pekerjaan yang telah disetujui untuk dilaksanakan, serta menjamin bahwa
mutu pekerjaan sesuai dengan standar dan spesifikasi yang ditetapkan dalam
kontrak.
7. Memeriksa serta membuat rekomendasi tertulis terhadap semua permintaan
/ tuntutan Kontraktor untuk mendapatkan perpanjangan waktu,
pembayaran tambahan, pekerjaan atau biaya tambahan atau hal-hal lain
semacamnya.
8. Menghitung kuantitas pekerjaan serta material yang telah disetujui dan
diterima baik, kemudian memeriksa dan menerangkan dengan sebenarnya
mengenai tagihan Kontraktor yang berupa pembayaran bulanan dan
pembayaran akhir.
9. Melaporkan secara berkala tentang kemajuan pekerjaan, cara pelaksanaan
kontraktor, mutu pekerjaan serta status keuangan Kegiatan berikut apa yang
dapat diantisipasi.

8. 10. Membuat usulan perubahan serta menyajikannya untuk mendapatkan
persetujuan Pelaksana Kegiatan / Pejabat Pembuat Komitmen pada setiap
adanya perubahan yang berkaitan dengan rencana yang mungkin dirasa
perlu, seraya menunjukkan dampak apa saja yang diakibatkan oleh
perubahan tersebut terhadap kontrak dan sekaligus menyiapkan semua
perintah perubahan yang diperlukan.
11. Menjamin bahwa ”As - Built Drawings (gambar sebenarnya terbangun /
terpasang)” yang di buat Kontraktor untuk semua pekerjaan dan bersama-
sama kontraktor mengupayakan untuk menyelesaikannya sebelum
penyerahan pertama pekerjaan.
12. Menyerahkan laporan akhir yang merupakan ringkasan kegiatan konstruksi
antara lain, realisasi pembayaran pekerjaan, prestasi kerja, hasil pengujian
mutu pekerjaan selama pelaksanaan dan pada saat serah terima pertama,
perubahan kontrak, tuntutan atau perselisihan atau hal-hal penting lainnya
yang ada dampaknya terhadap kuantitas, biaya serta pelaksanaan pekerjaan.
3.2. KELUARAN / OUTPUT
Tugas pemgawasan ini secara umum adalah mengawasi pekerjaan pembangunan
yang dikerjakan oleh Rekanan/Kontraktor pelaksana, yang menyangkut kuantitas,
kualitas, biaya dan ketepatan waktu pelaksanaan pekerjaan, sehingga wujud akhir
pembangunan jalan dan kelengkapannya yang sesuai dengan Dokumen Kontrak
Pelaksanaan/Pemborongan dan telah diterima dengan baik oleh Pengguna
Jasa/Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen/Pejabat Pelaksana Teknis
Kegiatan dan kelancaran penyelesaian administrasi yang berhubungan dengan
pekerjaan di lapangan, serta penyelesaian kelengkapan Dokumen Pembangunan
lainnya.
Konsultan Pengawasan diminta menghasilkan keluaran (output) yang lengkap
sesuai dengan pelaksaan kegiatan, yaitu berupa kegiatan pengawasan atas kegiatan
konstruksi yang menjadi tanggung jawabnya dan keluaran berupa dokumen
berdasarkan KAK ini, diantaranya :
1. Membuat laporan - laporan pengawasan yaitu :
a. Laporan Pendahuluan, yang berisi program kerja, alokasi tenaga, dan
konsepsi pekerjaan supervisi
b. Laporan Bulanan yang berisi kemajuan pelaksanaan kegiatan setiap bulan
c. Laporan Akhir yang berisi hasil pelaksanaan pengawasan.
2. Meneliti laporan hasil pelaksanaan yang dibuat oleh Kontraktor.
3. Memeriksa gambar-gambar gambar Perincian (Shop Drawings), gambar
pelaksanaan (As Built Drawings) dan Kurva S (S-Curve) dari Kontraktor
4. Memeriksa dan menyetujui Kemajuan Pekerjaan untuk pembayaran
angsuran/termin.
5. Justifikasi teknis atas rencana perubahan kontrak apabila terdapat perubahan
rencana pekerjaan di lapangan.
6. Melaksanakan rapat lapangan (Site Meeting)

9. 7. Membuat Rencana Keselamatam Konstruksi (RKK) pengawasan yang memuat elemen
SMKK yang terdiri atas :
a. Kepemimpinan dan partisipasi tenaga kerja dalam Keselamatan Konstruksi;
b. Perencanaan Keselamatan Konstruksi;
c. Dukungan Keselamatan Konstruksi;
d. Operasi Keselamatan Konstruksi;
e. Evaluasi kinerja penerapan SMKK.
8. Menyusun Penjaminan Mutu dan Pengendalian Mutu (PMPM) yang mana paling sedikit
memuat :
a. Informasi kerja;
b. Organisasi kerja yang menggambarkan hubungan Penyedia pekerjaan dan Pengguna
Jasa;
c. Jadwal pelaksanaan pekerjaan termasuk jadwal peralatan serta penugasan personil inti
dan personil pendukung;
d. Metode pelaksanaan pekerjaan;
e. Pengendalian pekerjaan terkait kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan metode kerja;
dan
f. Laporan pekerjaan.
3.3. PERALATAN, PERSONIL DAN FASILITAS DARI PPK
Dalam rangka memperlancar, mengawasi, dan memberikan jaminan agar penyedia
pekerjaan melakukan kegiatan sesuai dengan KAK ini serta memenuhi standar dan
tujuan kegiatan, Pejabat Pembuat Komitmen akan menugaskan juga personil dari
Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan yaitu Tim Teknis
Pengelola Kegiatan yang terdiri dari Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Staf
pengawas yang akan mewakili Pejabat Pembuat Komitmen dalam kegiatan sehari-
hari untuk melengkapi pekerjaan dari konsultan Supervisi. Penyedia pekerjaan
harus melakukan koordinasi secara rutin dan periodik agar kegiatan ini
mendapatkan hasil yang optimum.
PPK hanya menyediakan ruang untuk rapat rutin beserta perlengkapannya.
3.4. PERALATAN DARI PENYEDIA PEKERJAAN KONSULTAN
Penyedia pekerjaan diwajibkan untuk menyediakan segala perlengkapan dan
peralatan yang berkaitan dengan tugas pengawasan.
3.5. LINGKUP KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB PENYEDIA PEKERJAAN
A. LINGKUP KEWENANGAN
Lingkup kewenangan konsultan supervisi adalah pelaksanaan supervisi
pekerjaan jalan meliputi:
1. Pekerjaan Supervisi, baik mengenai kuantitas, kualitas, maupun
ketepatanwaktu pekerjaan.
2. Pengamanan untuk kelancaran pelaksanaan, baik dalam hal mutu
pekerjaan,ketertibanpekerjaan, menghindari penyimpangan pelaksanaan
pekerjaan,maupun penyelesaian perselisihan yang mungkin timbul.
3. Pengaturan penggunaan bahan untuk pekerjaan, baik mengenai asal
bahan,penilaian/ penelitian kualitas bahan, dan larangan/penggunaan bahan
yangtidak memenuhi persyaratan.

10. 4. Penyelesaian administrasi di lapangan mengenai penyerahan
pekerjaan,penyimpangan dari rencana, perhitungan pekerjaan
tambah/kurang,perpanjangan waktu pelaksanaan.
B. TANGGUNG JAWAB SUPERVISI
Konsultan Supervisi bertanggung jawab secara profesional atas jasa supervisi
yang dilakukan sesuai ketentuan dan kode tata laku profesi yang berlaku. Dalam
hal ini pekerjaan yang dilaksanakan harus bisa dipertanggungjawabkan secara
teknis dan administratif, sehingga Konsultan Supervisi dalam melaksanakan
tugasnya harus mengacu pada ketentuan-ketentuan yang berlaku secara
profesional. Secara umum tanggung jawab Konsultan Supervisi antara lain
terhadap:
1. Kesesuaian pelaksanaan konstruksi dengan Dokumen Kontrak
Pelaksanaan/Pemborongan yang dijadikan pedoman, serta peraturan, standar
dan pedoman teknis yang berlaku.
2. Kinerja Supervisi yang harus memenuhi standar hasil kerja supervisi yang
berlaku dan disyaratkan.
3. Hasil evaluasi Supervisi dan dampak yang ditimbulkan.
4. Ketepatan waktu pelaksanaan.
Penanggung jawab profesional supervisi adalah tidak hanya Konsultan sebagai
suatu Perusahaan tetapi juga bagi para tenaga ahli profesional supervisi yang
terlibat.
3.6. JANGKA WAKTU
Kegiatan Supervisi dilaksanakan sejak pelaksanaan konstruksi/ fisik dimulai
sampai dengan diserahkannya pekerjaan tersebut kepada pengguna jasa
(PenggunaAnggaran/ Pejabat Pembuat Komitmen/Pemilik Pekerjaan). Dalam hal
ini waktu yang disediakan untuk melaksanakan tugas supervisi yang diberikan
kepada Konsultan Supervisi adalah selama 150 (seratus lima puluh) hari kalender.
3.7. KEBUTUHAN PERSONIL
Posisi Kualifikasi Jumlah
A. Tenaga Ahli/ Profesional:
Supervison Engineer S1/D4 Teknik Sipil, Memiliki SKA Ahli
Madya Teknik Jalan (Pengalaman
minimal 2 tahun)
1 Orang
Inspection Engineer S1/D4 Teknik Sipil, Memiliki SKA Ahli
Muda Teknik Jalan (Pengalaman
minimal 1 tahun)
1 Orang
Quality Engineer S1/D4 Teknik Sipil, Memiliki SKA Ahli
Muda Teknik Jalan (Pengalaman
minimal 1 tahun)
1 Orang

11. Quantity Engineer S1/D4 Teknik Sipil, Memiliki SKA Ahli
Muda Teknik Jalan (Pengalaman
minimal 1 tahun)
1 Orang
Health, safety and
Environment Engineer
S1/D4 Teknik Sipil, Memiliki SKA
Muda Ahli K3 Konstruksi (Pengalaman
minimal 1 tahun)
1 Orang
B. Pembantu Tenaga Ahli :
Inspector Min. D3 Teknik Sipil, Memiliki SKA
Ahli Muda Teknik Jalan.
2 Orang
Semua tenaga ahli/profesional staf yang akan digunakan harus mempunyai
sertifikasi keahlian serta mempunyai NPWP.
3.8. TUGAS DAN KUALIFIKASI PERSONIL TENAGA AHLI
Personil-personil yang terlibat dalam pengawasan pekerjaan lapangan harus bekerja
secara penuh tanggung jawab sesuai dengan Job Discribtion di bawah ini, yaitu :
1. SUPERVISI ENGINEER (SE)
Supervisi Engineer adalah Pemimpin Tim Konsultan atau Wakil Direksi Pekerjaan
yang bertanggung jawab langsung pada pelaksanan kegiatan.
Supervisi Engineer (SE) bertanggung jawab atas seluruh aktifitas pekerjaan kontraktor
baik pengendalian kegiatan yang berhubungan dengan aspek teknik, administrasi dan
keuangan baik berupa desain, pengukuran volume bahan dan pekerjaan sebagai dasar
perhitungan pembayaran prestasi pekerjaan yang dilaksanakan oleh kontraktor
berdasarkan ketentuan dan persyaratan yang telah ditentukan dalam dokumen
kontrak.
Tugas – tugas Supervisi Engineer akan meliputi, namun tidak terbatas pada hal – hal
yang tersebut di bawah ini :
a. Mengkoordinasikan seluruh tenaga ahli pengawasan konstruksi untuk setiap
pelaksanaan pengukuran/rekayasa lapangan yang dilakukan Pelaksana dan
menyampaikan laporan kepada PPK sehingga dapat dilakukan dengan cepat
keputusan-keputusan yang diperlukan, termasuk untuk pekerjaan pengembalian
kondisi dan pekerjaan minor mendahului pekerjaan utama serta rekayasa terperinci
lainnya;
b. Mengkoordinasikan seluruh tenaga ahli pengawasan konstruksi secara teratur dan
memeriksa pekerjaan pada semua lokasi di lapangan dimana pekerjaan konstruksi
sedang dilaksanakan serta memberi penjelasan tertulis kepada Pelaksana mengenai
apa yang sebenarnya dituntut dalam pekerjaan tersebut, bila dalam kontrak hanya
dinyatakan secara umum;
c. Memastikan bahwa pelaksana memahami Dokumen Kontrak secara benar,
melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan spesifikasi serta gambar-gambar, dan
pelaksana menerapkan teknik pelaksanaan konstruksi yang tepat/cocok dengan
keadaan lapangan untuk berbagai macam kegiatan pekerjaan;
d. Membuat rekomendasi kepada PPK untuk menerima atau menolak pekerjaan dan
material;
e. Mengkoordinasikan pencatatan kemajuan pekerjaan setiap hari yang dicapai
Pelaksana pada lembar kemajuan pekerjaan (progress schedule) yang telah disetujui;

12. f. Memonitor dan mengevaluasi secara seksama kemajuan dari semua pekerjaan dan
melaporkannya segera/tepat waktu kepada PPK bila kemajuan pekerjaan terlambat
sebagaimana tercantum pada buku Spesikasi Umum dan hal itu benar-benar
berpengaruh terhadap jadwal penyelesaian yang direncanakan. Dalam hal demikian,
maka Supervision Engineer juga membuat rekomendasi secara tertulis bagaimana
caranya untuk mengejar keterlambatan tersebut;
g. Memeriksa dengan teliti semua kuantitas hasil pengukuran setiap pekerjaan yang
telah selesai yang disampaikan oleh Quantity Engineer;
h. Menjamin bahwa sebelum pelaksana diijinkan untuk melaksanakan pekerjaan
berikutnya, maka pekerjaan-pekerjaan sebelumnya yang akan tertutup atau menjadi
tidak tampak harus sudah diperiksa/diuji dan sudah memenuhi persyaratan dalam
Dokumen Kontrak;
i. Memberi rekomendasi kepada PPK menyangkut mutu dan jumlah pekerjaan yang
telah selesai dan memeriksa kebenaran dari setiap bukti pembayaran bulanan
Pelaksana;
j. Mengkoordinasikan perhitungan dan pembuatan sketsa-sketsa yang benar untuk
bahan PPK pada setiap lokasi pekerjaan;
k. Mengawasi dan memeriksa pembuatan Gambar Sebenarnya Terbangun/Terpasang
(as-built drawings) dan megupayakan agar semua gambar tersebut dapat
diselesaikan sebelum Penyerahan Pertama Pekerjaan (PHO);
l. Memeriksa dengan teliti/seksama setiap gambar-gambar kerja dan
analisa/perhitungan konstruksi dan kuantitasnya, yang dibuat oleh Pelaksana
sebelum pelaksanaan;
m. Melakukan inspeksi secara teratur dan memeriksa pekerjaan pada semua lokasi
pekerjaan dalam kontrak membuat laporan kepada PPK terhadap hasil inspeksi
lapangan.
n. Memberi rekomendasi kepada PPK hasil penjaminan mutu dan keluaran hasil
pekerjaan serta pemenuhan tingkat layanan jalan terkait dengan usulan pembayaran
yang diajukan Pelaksana;
o. Mengkoordinasikan pembuatan laporan-laporan mengenai kemajuan fisik dan
keuangan proyek yang ada dibawah wewenangnya dan menyerahkan kepada PPK
serta instansi lain yang terkait tepat pada waktunya; dan
p. Menyusun/memelihara arsip korespondensi kegiatan, laporan harian, laporan
mingguan, bagan kemajuan pekerjaan, pengukuran pembayaran, gambar desain,
laporan hasil inspeksi lapangan, laporan pemenuhan tingkat layanan jalan dan
lainnya.
2. INSPECTION ENGINEER
Wajib memiliki sertifikat keahlian dalam supervisi jalan, ahli muda teknik jalan.
Sekurang- kurangnya gelar Sarjana Teknik Sipil (S1) dari perguruan tinggi yang
terakreditasi, serta berpengalaman dalam supervisi jalan selama minimal 1 (satu) tahun,
serta telah mengikuti pelatihan ahli Konsultan Pekerjaan Umum dari LPJK.
Tugas dan tanggung jawab Inspection Engineer/ Insinyur Pengawas termasuk, tetapi
tidak terbatas pada hal berikut:

13. a. Mematuhi petunjuk teknis serta instruksi Site Supervision Engineer untuk
kendali teknis serta rekayasa lapangan/field engineering, dan segera melaporkan
setiap penyimpangan dari Kontrak kepada Site Supervision Engineer;
b. Melakukan supervisi dan pemantauan terhadap tenaga dan peralatan di
lapangan terkait pelaksanaan tugasnya secara tepat;
c. Melakukan supervisi dan pemantauan terhadap pengaturan Aspal dan
pengangkutan ke lokasi, peralatan asphalt paver dan pemadatan atau peralatan lain
yang dibutuhkan di lapangan;
d. Memantau pekerjaan dan melaporkan setiap bulan menggunakan format yang
terdapat dalam Lampiran B serta menyerahkannya kepada Site Supervision
Engineer ;
e. Memberikan arahan kepada Surveyor dan Inspector tentang lingkup pekerjaan yang
akan dilakukan;
f. Melakukan supervisi dan pemantauan terhadap Stone Crusher dan Asphalt Mixing
Plant atau peralatan lain yang dibutuhkan.
3. QUALITY ENGINEER
Wajib memiliki sertifikat ahli muda teknik jalan. Minimal Sarjana Teknik Sipil (S1) dari perguruan
tinggi yang terakreditasi serta berpengalaman minimal 1 (Satu) tahun dalam supervisi jalan serta telah
mengikuti pelatihan ahli Konsultan Pekerjaan Umum dari LPJK.
Tugas dan tanggung jawab Quality Engineer/Insinyur Kualitas termasuk, tetapi tidak terbatas
pada hal berikut:
a. Mematuhi petunjuk teknis serta instruksi Site Supervision Engineer untuk kendali teknis
mutu serta rekayasa lapangan/field engineering, dan segera melaporkan setiap penyimpangan
dari Kontrak kepada Site Supervision Engineer;
b. Melakukan supervisi dalam penjaminan mutu pekerjaan yang telah ditentukan oleh
Dokumen Kontrak dan memahami benar terhadap metode pemeriksaan bahan, tes laboratorium
yang diisyaratkan;
c. Melakukan supervisi dan pemantauan terhadap mutu Aspal dan material lainnya di lokasi,
peralatan asphalt paver dan pemadatan atau peralatan lain yang dibutuhkan di lapangan;
d. Memantau pekerjaan dan melaporkan setiap bulan menggunakan format yang terdapat dalam
Lampiran B serta menyerahkannya kepada Site Supervision Engineer;
e. Mengikuti panduan teknis serta instruksi Site Supervision Engineer terkait kendali mutu,
serta segera melaporkan setiap penyimpangan terhadap Kontrak kepada Site Supervision
Engineer;
f. Melakukan supervisi dan pemantauan terhadap pengaturan pengujian material/bahan oleh
Kontraktor untuk sumber bahan/quarry, agregat, beton, test core, untuk memastikan bahwa
pelaksanaan pekerjaan selalu didukung oleh kendali mutu;
g. Melakukan supervisi dan pemantauan terhadap Stone Crusher dan Asphalt Mixing Plant atau
peralatan lain yang dibutuhkan;
h. Memasukkan kompilasi data kendali mutu bulanan kepada Site Supervision Engineer;
i. Mengelola pekerjaan Teknisi Lab.
4. QUANTITY ENGINEER
Wajib memiliki sertifikat ahli muda teknik jalan. Minimal Sarjana Teknik Sipil (S1)
dari perguruan tinggi yang terakreditasi serta berpengalaman minimal 1 (Satu) tahun dalam
supervisi jalan serta telah mengikuti pelatihan ahli Konsultan Pekerjaan Umum dari LPJK.
Tugas dan tanggung jawab Quantity Engineer/Insinyur Kuantiti termasuk, tetapi
tidak terbatas pada hal berikut:

14. a. Mematuhi petunjuk teknis serta instruksi Site Supervision Engineer untuk
kendali teknis kuantitas serta rekayasa lapangan/field engineering, dan segera
melaporkan setiap penyimpangan dari Kontrak kepada Site Supervision Engineer;
b. Melakukan supervisi dan bertanggung jawab terutama untuk melakukan
pemeriksaan kuantitas hasil pengukuran setiap pekerjaan dan pengendalian
keluaran hasil pekerjaan yang sesuai dengan yang telah ditentukan dalam
Dokumen Kontrak;
c. Melakukan supervisi dan pemantauan terhadap kuantitas Aspal dan
material lainnya di lokasi, peralatan asphalt paver dan pemadatan atau peralatan
lain yang dibutuhkan di lapangan;
d. Memantau pekerjaan dan melaporkan setiap bulan menggunakan format yang
terdapat dalam Lampiran B serta menyerahkannya kepada Site Supervision
Engineer;
e. Memberikan arahan kepada Surveyor dan Inspector tentang lingkup pekerjaan
yang akan dilakukan;
f. Melakukan supervisi dan pemantauan terhadap pengukuran kuantitas
material oleh Kontraktor untuk sumber bahan/quarry, agregat, beton, test core, untuk
memastikan pelaksanaan pekerjaan didukung oleh kuantitas material sesuai Kontrak;
g. Memasukkan kompilasi data pengukuran kuantitas bulanan kepada Site
Supervision Engineer.
5. HEALTH SAFETY ENVIRONMENT ( HSE)
Tugas dan kewajiban Health Safety Environment (HSE) Engineer terdiri atas:
a. Mengidentifikasi dan memetakan potensi bahaya yang mungkin terjadi di
lingkungan kerja. Hal ini termasuk membuat tingkatan dampak dari bahaya (impact)
dan kemungkinan terjadinya bahaya tersebut (probability);
b. Menyusun rencana program keselamatan dan kesehatan kerja yang meliputi upaya
preventif dan upaya korektif. Upaya preventif bertujuan untuk mengurangi
terjadinya bahaya atau kecelakaan di lingkungan kerja. Upaya korektif bertujuan
untuk menanggulangi kecelakaan yang terjadi di lingkungan kerja;
c. Membuat dan memelihara dokumen terkait kesehatan dan keselamatan kerja.
Dokumentasi yang baik termasuk faktor penting dalam mencegah dan
menanggulangi bahaya. Hal ini termasuk merancang prosedur baku dan memelihara
borang atau catatan terkait kesehatan dan keselamatan kerja; dan
d. Mengevaluasi insiden kecelakaan yang mungkin terjadi, serta menganalisis akar
masalah termasuk tindakan preventif dan korektif yang diambil.
6. INSPECTOR
Inspector harus mengikuti petunjuk Supervisi Engineer mengawasi pelaksanaan
kegiatan oleh Kontraktor agar memenuhi persyaratan / ketentuan dalam
dokumen kontrak. Inspector harus benar-benar paham mengenai semua standar
prosedur pelaksanaan yang ditetapkan dalam Dokumen Kontrak.
 Inspector akan bertugas mengawasi pelaksanaan kegiatan untuk PHJD Paket I
yaitu pada ruas jalan :
1. Aek Lung - Simarigung
2. Pargaulan - Bahal Imbalo - Bts. Taput
 Inspector akan bertugas mengawasi pelaksanaan kegiatan PHJD Paket II, yaitu
pada ruas jalan :
1. Marbun Toruan - Tombak Sulu-sulu - Sp.Siunong-unong
2. Hutapaung - Pollung
3. Pollung - Sp. Batu Mardinding (Baktiraja)

15. Tugas pokok Inspector adalah sebagai berikut :
a. Bertanggung jawab kepada Supervisi Engineer / Inspection Engineer untuk
mengawasi kuantitas dan kualitas kontruksi dan memastikan berdasarkan basis
harian bahwa pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan dokumen kontrak,
spesifikasi, gambar-gambar kerja yang sudah disyahkan oleh Supervisi
Engineer.
b. Membuat catatan harian tentang aktivitas kontraktor dan engineer dengan format
laporan standard dan memberitahukan kontraktor secara tertulis terhadap
penyimpangan-penyimpangan yang dilakukannya.
c. Menggambarkan kemajuan harian yang dicapai kontraktor pada grafik (chart) yang
telah disetujui.
d. Membantu Supervisi Engineer dalam membuat laporan dan serah terima sementara
serta pemeriksaan kuantitas dan kualitas di lapangan.
e. Memonitor dan melaporkan setiap kejadian (kecelakaan, kebakaran dan lain-lain)
serta ketidak beresan di lapangan kepada Inspection Engineer dan Supervisi
Engineer
f. Membantu Supervisi Engineer dalam membuat laporan dan serah terima sementara
serta pemeriksaan kualitas di lapangan.
3.9. JADWAL TAHAP PELAKSANAAN KEGIATAN
Pekerjaan pengawasan dilaksanakan hingga masa pelaksanaan pekerjaan
fisik/konstruksi selesai 100%.
Pekerjaan pengawasan ini dibagi dalam beberapa tahapan proses, yaitu:
a. Tahap Persiapan
b. Tahap Pelaksanaan Pengawasan
c. Tahap Penyerahan Laporan
Konsultan Supervisi harus memerinci sendiri kegiatannya dan dalam menjalankan
tugasnya akan mendapatkan pula arahan dari pengelola kegiatan secara tertulis agar
fungsi dan tanggung jawab Konsultan Supervisi dapat terlaksana dengan baik dan
menghasilkan keluaran (produk) sebagaimana yang diharapkan. Secara garis besar,
tahapan proses kegiatan Konsultan Supervisi secara bertahap di lapangan antara lain
adalah sebagai berikut :
a. Pekerjaan Persiapan
Menyusun program kerja, alokasi tenaga dan konsepsi/ metodologi
pelaksanaan pekerjaan supervisi.
Memeriksa Time Schedule, Bar Chart, S-Curve dan Net Work Planning yang
diajukan oleh Rekanan/ Kontraktor pelaksana untuk selanjutnya diteruskan
kepada Pengelola Kegiatan untuk mendapatkan persetujan.
b. Pekerjaan Teknis Supervisi Lapangan
Melaksanakan Kegiatan Supervisi secara umum, Supervisi
lapangan,koordinasi dan inspeksi kegiatan-kegiatan pembangunan agar
pelaksanaan teknis maupun administrasi teknis yang dilakukan secara terus
menerus sampai dengan pekerjaan diserahkan untuk terakhir kalinya.
Mengawasi kebenaran ukuran, kualitas dan kuantitas dari bahan, peralatan
dan perlengkapan selama pekerjaan pelaksanaan di lapangan atau di tempat
kerja lainnya.

16. Mengawasi kemajuan pelaksanaan dan mengambil tindakan yang tepatdan
cepat, agar batas waktu pelaksanaan minimal sesuai dengan jadwal yang
telah ditetapkan. (jadual harus jelas mengingat waktu pelaksanaan fisik
sangat terbatas)
Memberikan masukan pendapat teknis tentang penambahan
ataupengurangan pekerjaan yang dapat mempengaruhi biaya dan
waktupekerjaan serta berpengaruh pada ketentuan kontrak.
Memberikan petunjuk, perintah sejauh tidak mengenai pengurangan
danpenambahan biaya dan waktu pekerjaan serta tidak menyimpang dari
kontrak, dapat langsung disampaikan kepada Rekanan/
Kontraktor pelaksana, dengan pemberitahuan secara tertulis kepada pengelola
kegiatan.
c. Konsultasi
Melakukan konsultasi dengan Pengguna Jasa/ PenggunaAnggaran//Pejabat
Pembuat Komitmen/ Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan untuk membahas
segala masalah dan persoalan yang timbul selama masa pelaksanaan
pembangunan.
Mengadakan rapat lapangan secara berkala dengan Pengguna Jasa/
Pengguna Anggaran/PejabatPembuat Komitmen//Pejabat Pelaksana Teknis
Kegiatan., Konsultan Perencana Teknis, Rekanan/ Kontraktor pelaksana dan
Tim Teknis dengan tujuan untuk membicarakan masalah danpersoalan yang
timbul dalam pelaksanaan, untuk kemudian membuatrisalah rapat dan
mengirimkan kepada semua pihak yang bersangkutan,serta sudah diterima
masing-masing pihak paling lambat satu minggukemudian.
Mengadakan rapat di luar jadual rutin tersebut apabila dianggap perludan
karena ada permasalahan mendesak yang perlu dipecahkan.
d. Pelaporan
Memberikan laporan dan pendapat teknis administrasi dan teknis teknologis
kepada Pengguna Jasa/Pengguan Anggaran/ PejabatPembuat
Komitmen/Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan atau Pengelola Kegiatan
mengenai volume, prosentase dan nilai bobot bagian-bagian pekerjaan yang
akan dilaksanakan Kontraktor pelaksana.
Melaporkan kemajuan pekerjaan yang nyata mengenai volume, presentase
dan nilai bobot bagian-bagian pekerjaan yang telah dilaksanakan Kontraktor
pelaksana dan dibandingkan denganjadual yang telah disetujui.
Melaporkan bahan, jumlah tenaga kerjadan alat yang digunakan.
Memeriksa gambar-gambar kerja tambahan yang dibuat oleh Kontraktor
pelaksana terutama yang mengakibatkan tambah atau berkurangnya
pekerjaan, dan juga perhitungan serta gambar konstruksi yang dibuat oleh
Kontraktor pelaksana (shop drawings).
Melaporkan semua kegiatan pengawasan dalam laporan bulanan dan laporan
akhir pekerjaan.

17. e. Penyiapan/ pemeriksaaan dokumen pekerjaan
Menerima dan menyiapkan Berita Acara sehubungan dengan penyelesaian
pekerjaan di lapangan, serta untuk keperluan pembayaranangsuran.
Memeriksa dan menyiapkan daftar volume dan nilai pekerjaan, serta
penambahan atau pengurangan pekerjaan guna keperluan pembayaran.
Mempersiapkan formulir laporan mingguan dan bulanan, Berita Acara
Kemajuan Pekerjaan, Berita Acara Penyerahan Pertama dan Kedua serta
formulir-formulir lainnya yang diperlukan.

18. BAB IV
LAPORAN DAN PENYERAHAN HASIL PEKERJAAN
4.1. UMUM
Semua laporan ditulis dalam Bahasa Indonesia, kecuali ditentukan lain oleh pemberi
tugas dengan ukuran kertas format A4 dan diserahkan kepada Pengguna Jasa,
Laporan yang dimaksud meliputi :
1. Laporan Pendahuluan
2. Laporan Bulanan
3. Laporan Akhir
Jumlah rangkap dokumen yang disampaiakan sesuai dengan rincian anggaran biaya.
4.2. LAPORAN PENDHULUAN
Tidak lebih dari 30 (tiga puluh) hari setelah dimulainya pekerjaan, konsultan harus
menyerahkan Laporan Pendahuluan yang isinya melaporkan mengenai Jadwal
Rencana Kerja dan Tahapan Pelaksanaan Pekerjaan secara lengkap dan terperinci
termasuk rencana penugasan tenaga ahli, personil pendukung dan peralatan yang
akan dipergunakan.
4.3. LAPORAN BULANAN
Laporan Bulanan, yang dibuat tiap bulan selama masa kontrak, yang memuat
:
1. Kumpulan laporan kemajuan pekerjaan konstruksi setiap minggu dalam 1
bulan;
2. Progres/ kemajuan pekerjaan konstruksi bulan berjalan, laporan bulanan juga
dituangkan dalam grafik kurva “S” kemajuan pekerjaan;
3. Foto Dokumentasi kemajuan pekerjaan konstruksi di lapangan;
4. Permasalahan yang dihadapi Kontraktor dalam melaksanakan kegiatan di
lapangan dan saran/ pendapat dalam penyelesaianpekerjaan di lapangan.
5. Surat menyurat terkait rekomendasi/ persetujuan/ teguran terhadap
pelaksanaan kegiatan konstruksi
Laporan harus diserahkan selambat – lambatnya tanggal 5 (lima) setiap awal bulan.
4.4. LAPORAN AKHIR
Laporan Akhir memuat :
1. Resume laporan kemajuan bulanan, yang juga dituangkan dalam grafik kurva
“S” hasil pelaksanaan seluruh pekerjaan,
2. Laporan-laporanhasil pengujian/mutu pekerjaan,
3. Laporan-laporan mengenai justifikasi perubahan – perubahan kontrak/ CCO
yang terjadi,
4. Foto Dokumentasi pekerjaan konstruksi.
Laporan harus diserahkan sebelum berakhirnya kontrak. dalam bentuk soft copy
dan hard copy.

19. BAB V
HAL-HAL LAIN
5.1. PERSYARATAN KERJASAMA
Tidak diperkenankan melakukan kerjasama dengan penyedia pekerjaan
konsultansi lain karena pekerjaan yang akan dilaksanakan bukan pekerjaan yang
kompleks.
5.2. ALIH PENGETAHUAN
Jika diperlukan, Penyedia pekerjaan Konsultansi berkewajiban untuk
menyelenggarakan pertemuan dan pembahasan dalam rangka alih pengetahuan
kepada personil proyek/ Pejabat Pembuat Komitmen Jasa Konsultansi Dinas
Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Humbang Hasundutan TA. 2022.
5.3. PERSYARATAN TAMBAHAN PENANDATANGANAN KONTRAK
Jika pekerjaan konstruksi PHJD Paket I dan PHJD Paket II tidak dapat terkontrak maka paket
pekerjaan ini dibatalkan, dan penyedia tidak menuntut ganti rugi jika dibatalkan sebagai
pemenang berkontrak.
Ditetapkan di Doloksanggul
Pada tanggal : 23 Februari 2022
Pengguna Anggaran/
Kepala Dinas Pekerjaan Umum
Dan Tata Ruang, Kabupaten
Humbang Hasundutan.
MANGOLOTUA PURBA, ST, MM
NIP. 19770505 200801 1 003
Pejabat Pembuat Komitmen
Bina Marga III.
DUNAN H. S. NADAPDAP, ST
NIP. 19831114 200604 1 009