ini mteri mk e-gov

1. Fase pengembangan E-Government
CITRA LAILA MARLINA 13101035
NUR FARIHAH 13101042
RIKA TRIANINGSIH 13101045
Kelompok 2

2. Fase Atau Tahapan Perkembangan E-Government
a. Berdasarkan Intruksi Presiden No.03 Tahun 2003 Tentang kebijakan dan
strategi nasional pengembangan
• Tingkat persiapan
• Tingkat pematangan
• Tingkat pemantapan
• Tingkat pemanfaatan
b. Menurut Layne.
– Catalogue
– Transaction
– Vertical Integration
– Horizontal Integration

3. C. Model World Bank
• Publish
• Interact
• Transact
d. Menurut Indrajit, 2006.
 Web Presence
 Interaction
 Transaction
 Transformation

4. Tahap Inisiatif E-Government Washtenaw County
1. e-Information
2. e-Commerce
3. e-Democracy

5. Tujuan Pengembangan e-Government.
1.G2G (Government To
Governments),
4.G2E (Government To
Employees)
3.G2C (Government To
Citizen)
2.G2B (Government To
Business)

6. Strategi Pengembangan e-Government
• Berikut merupakan strategi yang diguakan dalam
pengembangan e-Government, yaitu
(Indrajit:2006) :
– Mengembangkan sistem pelayanan yang andal dan terpercaya,
serta terjangkau oleh masyarakat luas.
– Menata sistem manajemen dan proses kerja pemerintah dan
pemerintah daerah otonom secara holistik.
– Memanfaatkan teknologi informasi secara optimal.
Meningkatkan peran serta dunia usaha dan engembangan
industri Teknologi Informasi dan Komunikasi. Mengembangkan
kapasitas SDM baik di lingkungan instansi pemerintah
meningkatkan e-literacy masyarakat.
– Melaksanakan pengembangan secara sistematik melalui tahapan-
tahapan yang realistik dan terukur.

7. Hamabatan Pengembangan e-Government
Hambatan yang terdapat dalam pengembangan e-
government umumnya yaitu (Indrajit:2006) :
– pelayanan melalui situs pemerintah belum ditunjang oleh
kesiapan peraturan, prosedur dan keterbatasan sumber daya
manusia.
– belum mapannya strategi serta tidak memadainya anggaran
yang dialokasikan untuk pengembangan e- government pada
masing-masing instansi.
– Implementasi e-Government secara sendiri-sendiri
mengabaikan standardisasi, keamanan informasi, otentikasi, dan
aplikasi dasar pelayanan public.
– Orientasi implementasi tersebut membatasi aksebilitas
masyarakat ke jaringan internet, sehingga layanan publik masih
belum efektif.

8. Status Perkembangan e-Government di Indonesia
• Tahun 2000, ditandai dengan Tim Koordinasi
Telematika Indonesia (TKTI) >> keluar Keppres
No.50 Thn 2000 Tentang TKTI.
• Inpres No.06 Thn 2001 Tentang
Pengembangan dan Pendayagunaan
Telematika di Indonesia >> G-Online.

9. Rank Indonesia Di ASEAN

10. Rank Indonesia di Dunia