Perjuangan Bangsa antara Perang dan Damai - SMA N 65
•
11 gefällt mir•6,020 views
Dokumen tersebut merangkum perjuangan kemerdekaan Indonesia melalui perlawanan bersenjata dan diplomasi. Diplomasi meliputi berbagai perundingan antara Indonesia dan Belanda untuk mencapai pengakuan kedaulatan Indonesia, seperti Perjanjian Linggarjati, Renville, dan Konferensi Meja Bundar. Perjuangan bersenjata meliputi berbagai pertempuran seperti di Semarang, Surabaya, dan gerilya di bawah pimpinan Sudirman. Akhirnya
Empfohlen
Weitere ähnliche Inhalte
Was ist angesagt?
Was ist angesagt? (20)
Andere mochten auch
Andere mochten auch (20)
Ähnlich wie Perjuangan Bangsa antara Perang dan Damai - SMA N 65
Ähnlich wie Perjuangan Bangsa antara Perang dan Damai - SMA N 65 (20)
Mehr von Fitri Ayu Kusuma Wijayanti
Mehr von Fitri Ayu Kusuma Wijayanti (20)
Kürzlich hochgeladen
Kürzlich hochgeladen (20)
Perjuangan Bangsa antara Perang dan Damai - SMA N 65
- 3. 1 • Pertempuran 5 hari di Semarang 2 • Peristiwa Heroik Surabaya 3 • Pertempuran Palagan Ambarawa 4 • Pertempuran Medan Area 5 • Pertempuran Bandung Lautan Api 6 • Pertempuran Puputan Margarana 7 • Pertempuran 5 hari 5 malam di Palembang 8 • Gerilya 9 • Serangan Umum 1 Maret 1949
- 4. 1 • Perjanjian Linggarjati 2 • Komisi Tiga Negara (KTN) 3 • Perjanjian Renville 4 • Perundingan Roem-Royen 5 • Konferensi Inter Indonesia 6 • Konferensi Meja Bundar (KMB)
- 6. Perundingan antara Christison (Inggris) dengan pihak Republik Indonesia. Christison mengakui secara de facto RI Pemerintah RI mengeluarkan maklumat politik Sutan Syahrir memberikan jawaban dan usulannya yang sudah mendekati kompromi. Sehingga usaha perundingan perlu ditingkatkan. Pada 1 November 1945 1 Oktober 1945 Pada 27 Maret 1946
- 7. Perundingan mengalami deadlock sejak hari pertama, karena masing-masing pihak mempunyai harapan berbeda. Pada akhir pertemuan dihasilkan beberapa persetujuan usulan draf Jakarta, yaitu pengakuan kekuasaan RI atas Jawa, sementara Sumatera tidak . Kegagalan perundingan Hooge Valuwe mengantarkan Indonesia pada diplomasi Internasional dan perhatian dunia Internasional. Bulan April 1946 Perundingan dilanjutkan di negeri Belanda, kota Hooge Valuwe.
- 8. Kondisi itu mendorong PBB mengeluarkan resolusi, yaitu menghimbau agar RI dan Belanda segera menghentikan perang dan membentuk Indonesia Serikat. • Dalam perundingan dihasilkan kesepakatan yang terdiri dari 17 pasal. • Naskah persetujuan diparaf oleh ke-2 delegasi di Istana Rijswijk Jakarta (Istana Merdeka) • Perundingan menentukan RI dan Belanda bekerja sama membentuk negara Indonesia Serikat, namun terhambat karena masing masing pihak menuduh tentara nya melanggar ketentuan genjatan senjata 11 – 15 November 1946. Perundingan diadakan di Indonesia, bertempat di Linggarjati 21 Juli 1947 Belanda mengadakan genjatan senjata di Jawa dan Sumatera
- 9. 15-26 Juli 1946 Konferensi Malino Mei - Juli 1948 Konferensi Bandung ( Bijeenkomst Voor Federal overleg (BFO)) 1 Oktober 1946 Konferensi Pangkal Pinang
- 10. 27Mei 1947 Belanda mengirim notaultimatum 3 Juli 1947 DibentukkabinetbarudibawahAmirSyarifudin 21Juli 1947tengahmalam Belandamelancarkan"aksipolisional"merekayangpertama. 30Juli 1947 PemerintahIndia danAustraliamengajukanpermintaanresmi agarmasalahIndonesia-Belanda masukagendaDewanKeamananPBB. 29Agustus1947 SecarasepihakVanmookmemproklamasikangaris demokrasiVanMook,menjadigaris batasantara daerahBelandadanRIsaatgencatansenjata 1 Agustus1947 PBBmemerintahkanpemberhentianpermusuhanyangberlaku4 Agustus1947
- 11. Atas usul Amerika Serikat DK PBB membentuk Komisi Tiga Negara (KTN) sebagai mediator yang beranggotakan Amerika Serikat, Australia, dan Belgia pada 25 Agustus 1947.
- 12. Pada 8Desember 1947,perundingan Renville secara resmi dimulaidi kapalRenville yangberlabuh di TanjungPriok. Delegasidipimpinoleh Amir Syarifudin(Indonesia) danR. Abdulkadir(Belanda). Isiperjanjian Renville mendapat tentangansehinggamosi tidakpercaya terhadapkabinetAmir Syarifudin
- 13. Pemerintah RI dan TNI membentuk Markas Komando Djawa (MBKD) dipimpin oleh A. H. Nasution dan Hidayati 24 Januari 1949 DK PBB membuat resolusi, agar Republik Indonesia dan Belanda segera menghentikan permusuhan dan membebaskan Presiden RI dan para pemimpin politik. AS mengancam dengan memutus bantuan ekonomi dan keuangan. 19 Desember 1948 Belanda melancarkan agresinya ke-2. Presiden Soekarno dan wakil presiden Hatta memutuskan tinggal di ibukota agar mudah ditemui TNI dan kegiatan diplomasi terus berjalan.
- 14. • 19 Desember 1948, Syarifuddin berhasil mendeklarasikan berdirinya PDRI di kabupaten Lima Puluh Kota. • Fungsi PDRI : – Mandataris kekuasaan pemerintah RI dan berperan sebagai pemerintah pusat – Kunci dalam mengatur mata rantai komunikasi di daerah daerah – Mempertahankan dan menegakkan pemerintahan RI • Untuk mempercepat penyelesaian konflik maka DK PBB membentuk UNCI (United Nation Commission For Indonesia) pengganti KTN. UNCI mengumumkan bahwa delegasi Republik, Belanda dan BFO telah mencapai persetujuan pendapat akan diselenggarakannya KMB.
- 15. Sudirman sebagai pemimpin, dalam perjalanan Gerilya dari Kediri mutar balik melewati Trenggalek sampai di Sobo kurang lebih 1000 km dengan satu paru paru dan terus memberikan
- 16. 1 Maret 1949, pukul 06.00 serangan umum dilancarkan dari segala penjuru. Letkol soeharto memegang komando menyerang ke pusat kota dan sukses. Selama 6 jam Yogyakarta dapat diduduki oleh TNI
- 17. Pada 14 April 1949 diselenggarakan perundingan di Jakarta di bawah pimpinan Marle, anggota komisi AS. Perundingan segera dilanjutkan pada 1 Mei 1949, kemudian pada 7 Mei 1949 tercapai persetujuan Roem - Royen
- 18. o 29 Juni 1949 Sebagai pelaksana dari Roem Royen, pasukan Belanda ditarik mundur ke luar Yogyakarta. o 6 Juli 1949 Presiden Soekarno dan wakilnya Moh. Hatta ke Yogyakarta. o 13 Juli 1949 Di sidang kabinet RI pertama, Syarifuddin
- 19. Pada bulan Juli dan Agustus 1949 diadakan konferensi inter-Indonesia yang memperlihatkan bahwa politik devide et empire Belanda mengalami kegagalan.
- 20. KMB (Konferensi Meja Bundar) dibuka pada 23 Agustus 1949 di Den Haag. Tujuan diadakan KMB adalah untuk : Menyelesaikan persengketaan antara Indonesia dan Belanda Untuk mencapai kesepakatan antara para peserta tentang tata cara penyerahan yang penuh dan tanpa syarat kepada Negara Indonesia Serikat, sesuai Renville Pada 2 November 1949 KMB dapat diakhiri. Sebagian keputusan merugikan Indonesia yakni beban hutang Hindia Belanda yang harus ditanggung RIS sebesar 4,3 miliar gulden
- 21. • 6 Desember 1949 Isi KMB diterima oleh KNIP. • 14 Desember 1949 Diadakan pertemuan di Jalan Pegangsaan Timur no.56 Jakarta untuk membahas dan menyetujui naskah UUD menjadi Konstitusi RIS. • 17 Agustus 1949 Ir. Soekarno dilantik menjadi Presiden. • 20 Desember 1949 Moh. Hatta dilantik menjadi Wakil Presiden.
- 22. • Pada 27 Desember 1949, terjadi penyerahan kedaulatan Belanda kepada Indonesia. Dengan berakhirnya KMB, berakhir pula perselisihan Indonesia Belanda. • Pengakuan pertama datang dari negara-negara Liga Arab.
- 23. • Pada8 Maret 1950 pemerintah RIS dengan persetujuan DPR dan senat RIS mengeluarkan UU Darurat no. 11 tahun 1950, maka negara negara bagian bergabung dengan RI di yogyakarta • Pada 19 Mei 1950 tercapai persetujuan yang dituangkan dalam piagam persetujuan : – Pada 12 Agustus 1950, pihak KNIP RI menyetujui rancangan UUD sementara – Pada 14 Agustus 1950, DPR dan senat RIS mengesahkan UUDS 1950 – Pada 15 Agustus 1950, diadakan rapat gabungan parlemen (DPR) dan senat RIS. Pada hari itu, presiden Sukarno terus ke Yogyakarta untuk menerima kembali jabatan presiden Negara Kesatuan dari pejabat Presiden RI, Mr.Asaat • Dengan demikian berakhir lah riwayat hidup negara RIS,dan secara resmi pada 17 Agustus 1950 terbentuklah kembali negara Kesatuan RI.