vfhfjjjhf

1. NAMA : ANDREW KRESNA EKAPUTRA
NIM : E211 12 005
KODE SOAL : GANJIL
1. Jelaskan konsep dasar administrasi pembangunan?
Jawab :
Administrasi pembangunan merupakan proses pengendalian usaha
(administrasi) oleh negara/pemerintah untuk merealisirkan pertumbuhan yang
direncanakan ke arah suatu keadaan yang dianggap lebih baik dan kemajuan di dalam
berbagai aspek kehidupan bangsa.
Administrasi Pembangunan menggunakan dua fungsi yaitu Pembangunan
Administrasi dan Administrasi Pembangunan. Kedua fungsi tersebut saling
melengkapi untuk menghasilkan suatu kebijakan. Partisipasi masyarakat diperlukan
agar kebijakan tersebut bisa berhasil dan tercapailah perubahan ke arah modernisasi,
pembangunan bangsa dan pembangunan sosial.
Dari sudut praktik, administrasi pembangunan merangkum dua kegiatan besar
dalam satu pengertian, yakni administrasi dan pembangunan. Dengan demikian,
administrasi pembangunan memiliki nilai-nilai yang dikandung dalam administrasi
dan pembangunan dengan paradigma yang sejalan.
Saat menelaah administrasi pembangunan, ada dua hal mendasar yang perlu
dibedakan, yaitu admnistrasi bagi pembangunan dan pembangunan administrasi.
Administrasi bagi pembangunan adalah admnistrasi dari dan bagi
pembanguanan, di mana biasanya menggunakan pendekatan manajemen, karena
bersangkutan dengan manajeman pembangunan. Dalam hal ini, manajeman
pembangunan tersebut meliputi :
1) Perencanaan pembangunan

2. Perencanaan pembangunan diperlukan karena kebutuhan pembangunan lebih besar
daripada sumber yang tersedia. Dengan demikian, perencanaan pembngunan sangat
penting untuk mengambil keputusan yang tepat sesuai dengan visi pembangunan.
Adapun dalam perencanaan memiliki beberpa unsur, antara lain:
o Tujuan akhir yang dikehendaki,
o Sasaran-sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya,
o Jangka waktu,
o Masalah-masalah yang dihadapi,
o Modal atau sumber daya yang akan digunkan,(6) kebijakan-kebijakan untuk
melaksanakannya,(7) orang,organisasi, atau badan pelaksananya, dan (8)
mekanisme pemantauan,evaluasi, dan pengawasan pelaksanaannya.
2) Pengerahan Sumber daya
Pengerahan sumber daya diartikan sebagai upaya untuk memobilisasi sumberdaya
yang diperlukan untuk menunjang tujuan oraganisasi.
3) Penganggaran
Pembangunan administrasi
Dalam kerangka pembaharuan administrasi sebagai lanjutan dari pembangunan
administrasi, adalah perubahan sikap birokrasi[1] dengan unsur :
A. Birokrasi harus dapat membangun partisipasi rakyat.
B. Birokrasi hendaknya tidak cenderung berorientasi kepada yang kuat, tetapi harus
lebih kepada yang lemah dan kurang berdaya.
C. Peran birokrasi harus bergeser dari mengendalikan menjadi mengarahkan, dan
dari memberi menjadi memberdayakan.
D. Mengembangkan keterbukaan dan kebertanggungjawaban.

3. 3. Jelaskan sejarah pertumbuhan administrasi pembangunan di negara
berkembang?
Jawab :
Tingkat perkembangan administrasi di negara –negara berkembang dipengaruhi
oleh berbagai faktof yang dapat disebut sebagai lingkungan adminisrasi.
Lingkunganadministrasi meliputi kondisi negara dan bangsa yang bersangkutan di
bidang politik, ekonomi dan sosial.
Di bidang politik, lingkungan administrasi meliputi sistem politik yang dianut,
keterkaitan antara administrasi dengan pemegang kedaulatan dan kekuatan – kekuatan
politik, partisipasi masyarakat dalam proses politik, derajat keterbukaan dan kebebasan
mengeluarkan pendapat dan berserikat, kedudukan dan kekuatan hukum, serta
perkembangan budaya dan kelembagaan politik pada umumnya. Dengan berbagai
indikasi tersebut dapat digambarkan lingkungan administrasi dalam bidang politik.
Di bidang ekonomi, tercermin dalam sistem ekonomi yang dianut, apakah
ekonomi terbuka dan tertutup, ekonomi pasar atau ekonomi yang didominasi oleh
pemerintah, tingkat perkembangan ekonomi yang diukur dari tingkat pendapatan atau
perkembangan struktur produksi dan ketenagakerjaan, tingkat pertumbuhan,
kemantapan atau stabilitas ekonomi; tingkat kesejahteraan atau pemerataan pendapatan,
perkembangan kelembagaan ekonomi, serta penguasaan ilmu pengetahuan dan
teknologi. Di bidang sosial, banyak indikator yang telah dikembangkan di bidang
pendidikan, seperti tingkat melek huruf dan partisipasi pendidikan di berbagai jenjang
pendidikan; di bidang kesehatan, speerti usai harapan hidup, tingkat mortalitas ibu yang
melahirkan atau bayiyang dilahirkan, derajat gizi masyarakat, kehidupan keagamaan,
di bidang kependudukan seperti pertambahan penduduk dan distribusi kependudukan
menurut berbagai ukuran antara lain gender, spasial, suia dan sebagainya;
perkembangan kelembagaan sosial budaya; serta aspek – aspek sosial budaya lain yang
luasseperti nilai – nilai budaya tradisional dan modern, antara lain sikap terhadap (etos)
kerja, kedisiplinan, dan lain sebagainya. Dengan mengenali berbagai indikator itu kita
akan memperoleh gambaran mengenai lingkungan administrasi di suatu negara, baik
negara maju maupun negara berkembang. Lingkungan administrasi di negara
berkembang akan memberikan gambaran keadaan yang tidak terlalu menguntungkan
bagi bekerjanya administrasi. Sebaliknya, administrasi yang terbelakang, artinya yang

4. tidak memenuhi persyaratan – persyaratan bagi administrasi yang seharusnya, akan
memperburuk keadaan atau lingkungannya. Hubungan timbal balik antara administrasi
dan lingkungan ini amat besar intensitasnya dalam administrasi negara dibanding jenis
administrasi lainnya.
Dengan sendirinya pengkajian yang mendalam mengenai keadaan administrasi di
negara berkembang dalam berbagai kategori perlu dilakukan oleh pelajar ilmu
administrasi yang ingin mendalami administrasi pembangunan. Namun, sebagai
pengantar, mengenal karakteristik umum yang menunjukkan pola administrasi di
negara berkembang telah cukup bermanfaat, sebagai dasar pengetahuan untuk
dikembangkan lebih lanjut. Seperti telah dikemukakan pada bab sebelumnya,
pendekatan untuk telaah pembangunan atau pembaharuan administrasi akan
dilakukan dari sisi administrasi sebagai organisasi pemerintahan. Pendekatan ini sama
dengan apa yang dikatakan oleh Jreisat (1991), bahwa fokus dari sistem administrasi
sebagai organisasi pemerintahan. Pendekatan ini sama dengan apa yang dikatakan oleh
Jreisat (1991), bahwa fokus dari sistem administrasi negara
sebagai unit analisis cenderung terkonsentrasi pada birokrasi, baik sebagai
institusi nasional maupun dalam hubungan dengan lingkungannya. Yang dimaksud
dengan birokrasi disini adalah tingkatan nasional dari administrasi, yang
memperlihatkan ciri – ciri yang bersifat umum (overall) yang mempengaruhi pelayanan
publik yang bersifat tradisional serta pengelolaan pembangunan sosial ekonomi di
negara berkembang.
5. Jelaskan pendekatan studi administrasi pembangunan?
Jawab :
Cara pendekatan administrasi pembangunan ini tidak saja mementingkan
masalah tertib administrasi termasuk efisiensi kegiatan unit pemerintahan masa
kini, melainkan ada pula berbagai ciri – ciri yang menunjukan lebih majunya
pendekatan adminstrasi pembangunan tersebut. Dua ciri utama yang
membedakan dan di anggap paling penting dikemukakan disini :
Ciri pokok pertama, adalah orientasinya kepada usaha – usaha ke arah
perubahan – perubahan keadaan yang dianggap lebih baik. Bahkan administrasi
pembangunan dimaksudkan untuk membantu dan mendorong ke arah perubahan–
perubahan besar di berbagai kegiatan/bidang kehidupan yang saling kait –

5. berkaitan dan akan memberikan hasil akhir terdapat proses pembangunan.
Pengarang – pengarang lain menyebutkan bahwa dalam administrasi
pembangunan terdapat tingkat kepeloporan, dan beberapa pengarang lain
menyebutkan administrasi yang merintis perubahan. Thompson menyebut bahwa
administrasi pembangunan meliputi kemampuan organisasi untuk “innovate” (
melakukan pembaharuan ). Orientasi dari pendekatan ini adalah masa depan.
Perlu ditambahkan bahwa orientasi terhadap perubahan dan pembaharuan
itu juga berarti administrasi pembangunan berorientasi pada kegiatan – kegiatan
nyata dan pencapaian tujuan. Wiedner menyebut sebagai “ an action oriented,
goal oriented administrative system “. Adminstrasi pembangunan misalnya tidak
saja menghendaki suatu adminstrasi kepegawaian yang rapi tetapi mungkin
menuntut suatu perubahan sistem administrasi kepegawaian yang lebih
memungkinkan diperolehnya pegawai – pegawai yang diperlukan pada sektor –
sektor prioritas serta yang lebih berorientasikan kepada prestasi.
Ciri pokok kedua, pendekatan administrasi pembangunan adalah bahwa
perbaikan dan penyempurnaan administrasi dikaitkan dengan aspek
perkembangan dibidang – bidang lain seperti ekonomi, sosial, politik, dan lain –
lain.
Usaha – usaha perubahan dibidang administrasi saling pengaruh
mempengaruhi dengan perubahan – perubahan dibidang lain tersebut. Perbaikan –
perbaikan administrasi dapat mempunyai efek manipulatif terhadap perubahan –
perubahan dibidang lain, dan pembangunan – pembangunan dibidang lain juga
akan memberi pengaruh perubahan dibidang administrasi. Perbaikan administrasi
bukan hanya untuk kepentingan baiknya administrasi itu saja, tetapi memberikan
pelayanan administratif usaha perbaikan dan perubahan dibidang ekonomi, sosial,
politik dan lain – lain tersebut supaya terselenggara secara lebih baik.
7. Jelaskan perkembangunan administrasi pembangunan sesuai dengan tugas
kelompok anda masing-masing?
Jawab :
Pembangunan Dunia Berkelanjutan di Negara Maju: Uni Eropa
Mengingat pentingnya penerapan konsep pembangunan berkelanjutan,
maka sesungguhnya diperlukan peran serta dari seluruh pihak di dunia untuk
mewujudkan konsep ini. Tidak terkecuali peran dari negara yang notabene

6. menjadi ujung tombak dalam mendorong masyarakat untuk memunculkan
kesadaran terhadap lingkungan dan pembangunan berkelanjutan. Peran dari
negara berarti menyangkut keseluruhan negara yang ada di dunia, baik negara
berkembang maupun negara maju. Negara berkembang memiliki peran di mana
banyak terdapat ekosistem dan sumber daya alam yang tersebar di negara
berkembang. Sedangkan di negara maju mulai tumbuh industri-industri yang akan
menimbulkan dampak terhadap ekosistem lingkungan. Di dalam tulisan ini akan
dibahas mengenai penerapan konsep pembangunan berkelanjutan di negara-negara
maju. Berdasarkan tulisan dari Susan Baker (2006), maka fokus dari
tulisan ini akan membahas mengenai penerapan konsep pembangunan
berkelanjutan di negara-negara Uni Eropa.
Jauh sebelum terbentuk Uni Eropa melalui Maastricht Treaty, isu
lingkungan telah menjadi suatu isu populer di kalangan negara-negara Eropa. Di
tahun 1986, negara-negara yang tergabung dalam European Community mulai
mengakui peran negara-negara Eropa dalam memproteksi lingkungan. Usaha
melestarikan llingkungan ini terus berlanjut ketika direfleksikan ke dalam
Maastrucht Treaty di tahun 1992 dan juga The Amsterdam Treaty yang bertajuk
“keseimbangan dan pembangunan berkelanjutan dari aktivitas ekonomi” (Baker
2006: 136). Dari kedua perjanjian ini, tidak saja isu lingkungan yang menjadi
fokus di dalam negara-negara Eropa. Namun isu lingkungan ini turut
dikolaborasikan dengan pertumbuhan ekonomi dan sosial. Sehingga memasuki
dekade 1990an ini mulai terlihat keseriusan dari Benua Eropa untuk mulai
menerapkan konsep pembangunan berkelanjutan melalui berbagai perjanjian
yang dibuat negara-negara di dalamnya. Hal ini turut menjadikan negara-negara
Uni Eropa menjadi negara-negara yang paling konsisiten dalam penerapan
konsep pembangunan berkelanjutan. Konsisitensi ini diperkuat dengan Perjanjian
Nice pada tahun 2000. Dalam perjanjian ini muncul kesepakatan bahwa isu
lingkungan tidak saja menjadi kebijakan di kawasan Eropa namun juga akan
terdapat aplikasinya secara umum di kemudian hari.
Konsistensi Uni Eropa dalam menumbuhkan semangat pembangunan
berkelanjutan tercermin dari pengimplementasian Environmental Action
Programmes (EAP). Sejak tahun 1973, Uni Eropa telah membuat enam rancangan
EAP. EAP pertama muncul di tahun 1973 hingga 1976. Pada EAP pertama ini

7. ekonomi masih menjadi fokus utamanya, yang mana pertumbuhan ekonomi tidak
berhenti seiring dengan adanya kepedulian terhadap lingkungan. EAP kedua
dikeluarkan pada tahun 1977 hingga 1981. Di EAP kedua ini mementingkan
mengenai pelestarian lingkungan dengan cara pembatasan penggunaan sumber
daya alam. Sehingga dalam EAP kedua ini negara-negara Eropa tidak
mementingkan mengenai kuantitas pertumbuhan ekonomi jika kuantitas ini justru
merusak ekosistem lingkungan. Neither economic development nor the
‘balanced’ expansion of the Community could be achieved without
environmental protection, and it affirmed that ‘economic growth should not be
viewed solely in its quantitative aspects’ (CEC 1977: 8 dalam Baker 2006: 137).
EAP ketiga muncul di tahun 1982 hingga 1986.
Pada EAP keempat menjadi satu tanda dari semakin kuatnya Uni Eropa
dalam merumuskan kebijakan mengenai llingkungan. EAP keempat hadir di
tahun 1987 sampai dengan 1992 dengan kemunculan istilah ecological
modernization. Menurut Murphy (2000) dalam Baker (2006) ecological
modernization adalah suatu istilah yang mengacu pada penemuan dari teknologi
baru dan teknik operasi dalam industri yang memisahkan antara pertumbuhan
ekonomi dengan kerusakan lingkungan. Sehingga dengan adanya ecological
modernization ini diharapkan terjadi pemutusan lingkaran antara pertumbuhan
ekonomi dengan faktor-faktor pemicu kerusakan lingkungan, seperti emisi,
polusi, dan sebagainya. Ecological modernization is a more limiting concept that
does not address the underlying contradictions in capitalism: a logic of ever-increasing
consumption in a world characterized by material resource limitations
(Baker 2006: 156). Adanya ecological modernization ini juga menimbulkan
perdebatan di kalangan pemerhati lingkungan, yang mana kebanyakan dari
pemerhati lingkungan ini menyatakan bahwa adanya ecological modernization
akan menimbulkan tantangan terhadap keberlanjutan aspek sosial dan teknologi
serta kaitannya dengan kepentingan menumbuhkan perekonomian.
Komitmen Uni Eropa dalam mendorong terciptanya konsep pembangunan
berkelanjutan melalui kebijakan yang eksplisit tertuang dalam EAP kelima pada
tahun 1993 hingga 2000 yang bertajuk Towards Sustainability. EAP kelima ini
mendefinisikan mengenai pembangunan berkelanjutan sebagai pembangunan
ekonomi dan sosial secara berkelanjutan tanpa merusak lingkungan dan sumber

8. daya alam melalui kualitas yang ditunjukkan oleh aktivitas manusia dan
pembangunan lebih lanjut (CEC 1992 dalam Baker 2006: 141). Menurut Baker
(2006) dari EAP kelima ini, Uni Eropa mengahadapi sedikitnya dua tekanan.
Pertama, beban mengenai integrasi Eropa melalui European Single Market
dikaitkan dengan lingkungan dan sumber daya alam. Dengan kata lain akan
terjadi suatu tekanan berat bagi Eropa dalam menjalankan European Single
Market dan agenda pembangunan berkelanjutan secara bersamaan. Karena
integrasi Eropa ini akan memerlukan lebih banyak konsumsi sumber daya alam
melalui sektor trasnportasi dan sebagainya serta berpotensi lebih merusak
lingkungan. Tantangan kedua yakni keterlibatan Eropa dalam proses partisipasi
UNCED. Uni Eropa telah menyatakan diri sebagai bagian dari sekumpulan
negara-negara maju yang sangat peduli dan bertanggung jawab terhadap
lingkungan. Hal ini menjadi tekanan tersendiri bagi negara-negara Eropa untuk
mengimplementasikan seperangkat kebijakannya mengenai pembangunan
berkelanjutan. Di lain sisi, EAP kelima ini masih memiliki sejumlah kekurangan
yakni tidak dicantumkannya sasaran terhadap sektor manufaktur. Kekurangan
lainnya dari EAP kelima ini adalah tidak adanya kebijakan yang mengatur
kewajiban negara-negara anggota untuk melaporkan implementasi nyata dari
pembangunan bekelanjutan di negaranya masing-masing.
Komitmen Eropa terhadap lingkungan berlanjut di EAP keenam dengan
tajuk Our Future, Our Choice pada tahun 2001 hingga 2010. Pada EAP Keenam
ini Eropa mengintegrasikan kebijakan lingkungannya melalui implementasi
kebijakan yang lebih efektif. Implementasi ini terkait dengan keterlibatan antara
masyarakat dengan bisnis, penggunaan lahan, serta dengan dimasukkannya
hubungan antara kesehatan dengan lingkungan. Dalam EAP keenam ini terdapat
sedikitnya empat prioritas yang ingin dicapai, yakni perubahan iklim,
perlindungan terhadap alam dan keanekaragaman hayati, lingkungan dan
kesehatan, serta sumber daya dan manajemen limbah. Implementasi dari EAP
keenam ini diwujudkan melalui dua strategi yang dirumuskan Uni Erpopa, yaitu
Biodiversity Strategy dan Sustainable Europe for a Better World: A European
Union Strategy for Sustainable Development.
Dari penjabaran mengenai komitmen Uni Eropa yang mencerminkan
negara maju terhadap lingkungan ini maka dapat disimpulkan bahwasannya

9. Eropa telah berkomitmen penuh terhadap lingkungan melalui serangkaian aturan
dan kebijakannya mengenai lingkungan. Komitmen ini tercermin dari adanya
perumusan Environmental Action Programmes (EAP) sejak dekade 1970an.
Selain itu Eropa juga memasukkan perhatiannya terhadap lingkungan ini melalui
Maastricht Treaty dan juga Amsterdam Treaty. Dari serangkaian kebijakan dan
enam EAP ini, maka komitmen Eropa sebagai negara maju yang bertanggung
jawab terhadap lingkungan memang terbukti. Namun komitmen ini nampaknya
masih berbenturan dengan komitmen Eropa lainnya untuk mengintegrasikan
keseluruhan negara Eropa. Upaya untuk mengintegrasikan Eropa ini akan
membutuhkan konsumsi lebih sumber daya yang lebih jauh lebih banyak. Selain
itu, kebijakan-kebijakan ini juga belum didukung dari tingkat sektoral. Masih
banyak konsumsi lingkungan di sektor sektoral yang tidak mendukung konsep
pembangunan berkelanjutan. Terlepas dari tingkat sektoral ini, Eropa dapat
dikatakan sebagai contoh nyata dari bagaimana negara maju yang notabene juga
menjadi negara industri memiliki konsentrasi dan tanggung jawab terhadap
lingkungan.
Hasil Diskusi Kelompok IV :
Pembangunan di eropa terfokus pada Lingkungan.
 Hal ini dikarenakan Negara Eropa adalah Negara maju yang tumbuh dengan
Industri- industrinya yang menyebabkan rusaknya ekosistem.
 Lingkungan menjadi isu popular di Negara yang bergabung di Uni Eropa. Hal ini
di upayakan untuk menciptakan keseimbangan dan pembangunan berkelanjutan
dari aktivitas ekonomi (maascncht Treaty) perjanjian Uni Eropa 1992.
 Implementasi Environmental Action Programmers sejak 1973, fokusnya :
1. Pertumbuhan ekonomi beradaptasi pada lingkungan
2. Pembatasan penggunaan SDA
3. Pertumbuhan ekonomi sejalan dengan pertumbuhan lingkungan.
4. Teknologi ramah lingkungan
5. Pelestarian lingkungan lewat aktivitas keseharian manusia
6. Pengintegrasian lingkungan terhadap semua sector