1. Perguruan Pencak Silat Beladiri Tangan Kosong
PENGURUS KOLAT
ANGGARAN DASAR / ANGGARAN RUMAH TANGGA
PPS BETAKO MERPATI PUTIH
KELOMPOK LATIHAN SAMPOERNA UNIVERSITY
SAMPOERNA UNIVERSITY
JAKARTA

2. ANGGARAN RUMAH TANGGA
MERPATI PUTIH
KOLAT SAMPOERNA UNIVERSITY
BAB I
KEANGGOTAAN MPSU
Pasal 1
SYARAT DAN STATUS KEANGGOTAAN
1. Syarat keanggotaan MPSU adalah:
1. Mahasiswa Sampoerna University yang terdaftar secara sah dan masih aktif.
1. Memenuhi kriteria keanggotaan MPSU yang ditetapkan oleh masing-masing
kepengurusan dan memenuhi kriteria non-akademis Universitas.
1. Bersedia mengemban tanggung jawab maupun kewajiban yang diberikan.
2. Status Keanggotaan MPSU
2. Anggota adalah mahasiswa Sampoerna University yang aktif yang ingin terlibat dalam
kegiatan, yang dapat diterima oleh MPSU melalui mekanisme penerimaan Anggota
baru MPSU yang ditetapkan pengurus.
2. Anggota Pengurus adalah anggota MPSU yang pernah bergabung menjadi Anggota
MPSU dan terpilih menjadi anggota Pengurus MPSU, yang dipilih secara preogratif
oleh ketua MPSU melalui musyawarah kolat.
2. Ketua MPSU adalah anggota pengurus yang secara khusus dipilih melalui mekanisme
Pemilihan Umum dalam rangkaian Regenerasi yang diangkat oleh Student
Representative Body dan Dewan Penasehat MPSU.
2. Dewan Penasehat adalah anggota MPSU yang berisi anggota yang mempunyai
tingkatan lebih tinggi dan mampu untuk memberi saran dan masukan dalam lingkup
organisasi.

3. Pasal 2
HAK DAN KEWAJIBAN UMUM
1. Setiap anggota MPSU berkewajiban menjunjung tinggi dan mentaati AD/ART, kode
etik MPSU, dan peraturan-peraturan normal yang berlaku di dalam Sampoerna
University dan lingkungan hukum Indonesia.
2. Setiap anggota wajib menjaga, membela, dan mengembangkan nama baik MPSU dan
Sampoerna University.
3. Setiap anggota wajib menjunjung tinggi amanat seluruh mahasiswa Sampoerna
University dan masyarakat serta berusaha dengan semaksimal mungkin untuk
memenuhinya.
4. Setiap anggota MPSU memiliki hak untuk memilih dan dipilih sebagai ketua dan
pengurus MPSU dengan ketentuan yang berlaku.
5. Hak memilih setiap anggota MPSU tidak dapat mewakilkan dan diwakilkan.
6. Setiap anggota MPSU berhak mengeluarkan pendapatnya sesuai dengan norma
kesopanan.
7. Setiap anggota MPSU memiliki hak untuk membela diri atau mengajukan pembelaan
diri.
8. Dewan Pengurus Inti dan Koordinator Divisi sesuai dengan persetujuan pihak Kampus,
berhak menggunakan fasilitas-fasilitas yang disediakan oleh Sampoerna University.
9. Prosedur penggunaan Hak dan Kewajiban diatur dalam peraturan-peraturan tersendiri.
Pasal 3
SANKSI ORGANISASI
1. Sanksi Organisasi dapat diberikan kepada Anggota berupa:
1. Teguran lisan sebanyak 3 (tiga) kali.
1. Teguran tertulis sebanyak 3 (tiga) kali.
1. Pemberhentian tertulis baik secara hormat maupun tidak hormat.

4. 1. Penggantian kerugian, baik moriil maupun materiil sesuai kerugian yang
diperbuat.
2. Seorang Anggota dikenakan Sanksi Organisasi apabila:
2. Melakukan Tindakan yang melanggar Anggaran Dasar, Anggaran Rumah
Tangga, kode etik dan peraturan-paraturan MPSU.
2. Melakukan tindakan yang merugikan dan menyebabkan buruknya nama baik
MPSU dan Universitas.
Pasal 4
KETENTUAN SANKSI ORGANISASI
1. Sanksi organisasi yang disebutkan di Pasal 3 hanya dapat diberikan oleh jenjang
kepengurusan yang lebih tinggi, untuk jabatan ketua, sanksi dapat diberikan oleh
persetujuan seluruh pengurus dengan melibatkan Dewan Penasehat dan Pelatih.
2. Anggota yang terkena sanksi organisasi berhak mengajukan pembelaan diri.
3. Setiap anggota dapat mengajukan/merekomendasikan sanksi organisasi kepada ketua
MPSU.
4. Keputusan sanksi organisasi harus melalui pemeriksaan yang bersangkutan dalam
mekanisme Rapat Umum.
5. Keputusan sanksi organisasi dianggap sah sebagai keputusan MPSU apabila disetujui
setengah ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota yang hadir dalam rapat.
6. Seluruh keputusan hasil rapat yang telah disepakati bersama, yang ditandai dengan
penandatanganan tidak dapat diganggu gugat.

5. Pasal 5
PEMBELAAN DIRI ANGGOTA
1. Setiap anggota yang dikenai Pasal 3 oleh MPSU diberikan kesempatan untuk mengajukan
pembelaan diri dalam Rapat Umum MPSU.
2. Pembelaan wajib mengindahkan kaidah moral dan etika yang baik.
3. Dalam mengajukan pembelaan, anggota berhak untuk didengarkan dan dihargai oleh
anggota lain.
4. Jika kemudian terbukti yang bersangkutan tidak bersalah, maka anggota akan mendapat
rehabilitasi nama baik secara lisan dan tulisan.
Pasal 6
MUTASI KEANGGOTAAN
Setiap anggota MPSU dapat kehilangan keanggotaannya apabila:
1. Keluar atau pindah dari Sampoerna University
2. Mengundurkan diri dari MPSU dengan surat tertulis.
3. Meninggal dunia

6. B A B II
DEWAN PENGURUS INTI (DPI)
Pasal 7
KEANGGOTAAN
1. Dewan Pengurus Inti MPSU terdiri dari:
1. Ketua MPSU
1. Sekretaris
1. Bendahara
2. Pada setiap pergantian pengurus MPSU, sebelum Dewan Pengurus Inti yang baru
melaksanakan tugasnya maka harus dilaksanakan serah terima jabatan oleh Dewan
Pengurus Inti yang lama dengan mengundang keluarga besar Merpati Putih Sampoerna
University dalam Musyawarah Kolat.
3. Sebelum DPI yang baru disahkan, kepengurusan MPSU masih berada di tangan DPI yang
lama.
Pasal 8
TUGAS DAN WEWENANG
1. Menetapkan program kerja tahunan MPSU.
2. Menetapkan Anggaran Keuangan Tahunan MPSU.
3. Menetapkan/mensahkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga MPSU.
4. Mengajukan draft perubahan/pergantian Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga
untuk dibahas bersama Koordinator Divisi dan kemudian disahkan.
5. Mensahkan kegiatan-kegiatan kepengurusan MPSU.
6. Mensahkan/mengangkat dan memberhentikan Koordinator Divisi.
7. Meminta pertanggungjawaban Koordinator Divisi sewaktu dibutuhkan.
8. Membatalkan program kerja yang telah disahkan melalui mekanisme Rapat Umum.
9. Mengeluarkan pernyataan sikap MPSU mengenai hal-hal yang penting.

7. 10. Mengadakan Musyawarah Kolat.
Pasal 9
HAK DAN KEWAJIBAN
1. Setiap anggota DPI wajib menjalankan tugasnya masing-masing dengan penuh tanggung
jawab.
2. Setiap anggota DPI wajib menyebarkan setiap keputusan DPI kepada pihak-pihak terkait.
3. Setiap anggota DPI memiliki hak 1 (satu) suara dan dapat menggunakan hak tersebut.
4. Setiap anggota DPI memiliki hak dan kewajiban seperti yang diatur Pasal 2.
5. Atas persetujuan bersama mengeluarkan sanksi organisasi berupa teguran lisan dan tulisan.
Pasal 10
Syarat Dewan Pengurus Inti
1. Terdaftar secara sah sebagai mahasiswa Sampoerna University pada periode pemilihan
tersebut.
2. Sedang menduduki kuliah semester 3 (tiga) keatas dengan IPK minimal 2.5.
3. Pernah aktif dalam kegiatan atau kepengurusan sebelumnya minimal satu tahun.
4. Bersedia mencalonkan/dicalonkan.
5. Bersedia mempertanggungjawabkan kinerjanya.
6. Bersedia diambil sumpahnya.
Pasal 11
PENCALONAN DAN PEMILIHAN
1. Pencalonan ketua MPSU dapat dilakukan oleh Dewan Pengurus Inti dan Koordinator
Divisi sebelumnya, serta pencalonan oleh anggota Merpati Putih Sampoerna University
dengan persyaratan calon umum tersebut juga pernah aktif di dalam MPSU dan didukung
oleh minimal 15 orang anggota Merpati Putih.

8. 2. Pemilihan dilakukan oleh seluruh anggota Merpati Putih Sampoerna University.
3. Dewan Pengurus Inti baru, dipilih secara preogratif oleh ketua MPSU yang baru segera
setelah ia terpilih, dengan mempertimbangkan saran-saran Dewan Penasehat dan Pelatih.

9. BAB III
DIVISI MERPATI PUTIH
KOLAT SAMPOERNA UNIVERSITY
Pasal 12
PEMBAGIAN DAN KEBIJAKAN DIVISI
MERPATI PUTIH KOLAT SAMPOERNA UNIVERSITY
1. Dalam menjalankan kepengurusan, Merpati Putih Kolat Sampoerna University terdiri dari
lima divisi dasar:
a. Divisi di bidang Diklat
b. Divisi di bidang Hubungan Masyarakat
c. Divisi di bidang Dokumentasi
d. Divisi di bidang Acara
e. Divisi di bidang UKT
f. Divisi di bidang Logistik
g. Divisi di bidang Dana Usaha
2. Setiap divisi bertanggung jawab melaksanakan program-program kepengurusan yang
diberikan oleh DPI MPSU.
3. Setiap Divisi berhak memiliki maksimal tiga anggota tetap dan aktivis yang jumlahnya
tidak ditentukan.
Pasal l3
HAK DAN KEWAJIBAN KOORDINATOR DIVISI
1. Memimpin rapat-rapat divisi sesuai dengan AD/ART dan program-program divisi.
2. Melaporkan setiap keputusan rapat Divisi kepada ketua MPSU dan melaksanakannya.
3. Menetapkan pembagian tugas di dalam divisinya dan menginformasikannya pada ketua
MPSU.

10. 4. Melaporkan pertanggungjawaban divisi bila sewaktu-waktu diminta baik secara lisan
maupun tulisan dan siap melaporkannya pada rapat-rapat MPSU dan pada akhir
kepengurusan MPSU.
5. Menjalankan program-program dan peraturan-peraturan yang telah disepakati.

11. BAB IV
ANGGOTA PENGURUS DAN AKTIVIS
Pasal 14
HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA PENGURUS
Setiap Anggota Pengurus memiliki hak dan kewajiban antara lain:
1. Menaati AD/ART dan peraturan-peraturan MPSU.
2. Melaksakan seluruh keputusan yang telah disepakati bersama dalam rapat MPSU.
3. Menyosialisasikan keputusan-keputusan bersama dalam tubuh MPSU.
4. Menghargai dan menjalankan keputusan mayoritas pengurus, yang diambil untuk
mengambil keputusan MPSU.
5. Menolak program, peraturan, atau kebijakan pengurus apabila menurut realita dan bukti-
bukti yang ada, hal-hal tersebut mustahil untuk dijalankan.
6. Mengusulkan program, peraturan, atau kebijakan untuk dibahas dalam Rapat Umum.
7. Bertanggungjawab atas kinerjanya pada koordinator Divisi
8. Berhak mendapat informasi yang benar dan jelas.
9. Berhak mengeluarkan pendapat dalam setiap pertemuan MPSU.
10. Berhak mendapatkan perlakuan yang adil dan layak tanpa memandang SARA, jenis
kelamin dan angkatan.
11. Berhak menggunakan hak suaranya.
12. Berhak memilih dan dipilih.
13. Berhak memakai atribut MPSU atas seizing DPI, Dewan Penasehat, dan Pelatih.
Pasal 15
HAK DAN KEWAJIBAN AKTIVIS
Setiap Aktivis memiliki hak dan kewajiban antara lain:
1. Menaati AD/ART dan peraturan-peraturan MPSU.
2. Menjalankan tugas-tugas kepengurusan yang dibebankan kepadanya.

12. 3. Menjaga, membela dan mengembangkan nama baik MPSU.
4. Mengeluarkan pendapat dalam setiap pertemuan atau rapat MPSU.
5. Memberikan usulan-usulan pada pengurus MPSU dalam Rapat Umum.
6. Menggunakan hak suaranya.
7. Berhak dipilih dan mencalonkan diri sebagai pengurus periode berikutnya.

13. BAB V
KEPENGURUSAN MPSU
Pasal 16
SUSUNAN DAN MASA KEPENGURUSAN
1. MPSU terdiri dari:
a. Ketua
b. Sekretaris
c. Bendahara
d. Koordinator Divisi yang terdiri dari:
- Koordinator Divisi I Diklat
- Koordinator Divisi II Documentation
- Koordinator Divisi III Public Relation
- Koordinator Divisi IV Event
- Koordinator Divisi V UKT
- Koordinator Divisi VI Logistic
- Koordinator Divisi VII Dana Usaha
e. Anggota Pengurus
f. Aktivis MPSU
g. Dewan Penasehat MPSU
2. Setiap kepengurusan MPSU memiliki jangka waktu satu tahun sejak serah terima jabatan.
3. Seorang Anggota Pengurus DPI atau Koordinator Divisi dapat dipilih kembali dalam suatu
masa kepengurusan berikutnya selama memenuhi persyaratan yang ada dan tidak boleh
menempati kedudukan yang sama dan memiliki batas maksimal sebanyak dua kali masa
kepengurusan.

14. Pasal 17
HAK DAN KEWAJIBAN KETUA MPSU
1. Mengangkat dan memberhentikan pengurus MPSU melalui mekanisme Rapat Umum dan
Musyawarah Kolat MPSU.
2. Membuat program kerja awal dan kemudian melaksanakan pembahasan bersama pengurus
MPSU yang telah dipilihnya, dalam mekanisme Rapat Kerja MPSU.
3. Membuat rangkaian program kerja MPSU yang sistematis (time table) yang berorientasi
pada tujuan dan hasil.
4. Bertanggung jawab atas seluruh program MPSU.
5. Mengawasi pelaksanaan peraturan-peraturan, dan kebijakan-kebijakan dan program-
program MPSU.
6. Memutuskan dan mensahkan kebijakan-kebijakan MPSU yang merupakan usulan-usulan
anggota dengan memperhatikan AD/ART MPSU dan persetujuan Dewan Penasehat dan
Pelatih.
7. Menerima dan meminta laporan dari sekretaris, bendahara, dan koordinator Divisi.
8. Memimpin Rapat Kerja, Rapat Umum, Musyawarah Kolat, dan rapat DPI dan Koordinator
Divisi.
9. Mengkomunikasikan secara baik program-program MPSU secara langsung kepada Pelatih
dan Pengurus Cabang.
Pasal 18
HAK DAN KEWAJIBAN SEKRETARIS
1. Mengkoordinasi kesekretariatan MPSU dan membuat notulen rapat formal MPSU.
2. Mengawasi penggunaan fasilitas Kesekretariatan.
3. Bertanggungjawab kepada ketua.
4. Mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada Ketua dan diakhir masa jabatan wajib
menyerahkan Laporan tertulis mengenai kinerjanya.

15. 5. Berkewajiban untuk hadir pada rapat-rapat MPSU.
Pasal 19
HAK DAN KEWAJIBAN BENDAHARA
1. Mengkoordinasi dan mengawasi alur keuangan MPSU dan membuat pembukuan yang
terinci dari sejak awal hingga akhir suatu masa kepengurusan.
2. Bertanggungjawab kepada Ketua.
3. Mempertanggung jawabkan kinerjanya kepada Ketua dan diakhir masa jabatan wajib
menyerahkan Laporan Keuangan Akhir dan kinerjanya.
4. Mengeluarkan dana kegiatan MPSU sesuai dengan mekanisme yang ditentukan.
5. Mengaudit seluruh hasil dana kegiatan MPSU yang dilakukan setiap ketua panitia kegiatan
MPSU.
6. Berkewajiban untuk hadir pada rapat-rapat MPSU.
Pasal 20
HAK DAN KEWAJIBAN KOORDINATOR
1. Mengkoordinasi kerja seluruh anggota dan aktivis dalam menjalankan program-program
kepengurusan yang dibebankan pada Divisinya.
2. Memberikan laporan tertulis mengenai kinerja Divisinya kepada ketua di akhir masa
kepengurusan.
3. Mengadakan rapat-rapat Divisi dengan anggota.
4. Berkewajiban untuk hadir dalam rapat-rapat MPSU.
5. Bertanggungjawab pada ketua MPSU.
Pasal 21
DEWAN PENASEHAT
1. Berhak memberi nasehat kepada ketua Kolat MPSU baik diminta ataupun tidak.

16. 2. Berhak didengarkan secara serius nasehatnya oleh pengurus MPSU.
3. Berhak mengajukan pertemuan dengan pengurus MPSU.
4. Sesuai dengan kesepakatan dapat dilibatkan dalam kegiatan MPSU.
5. Berhak mengajukan Musyawarah Kolat jika terjadi penyalahgunaan jabatan oleh DPI.
6. Berhak mengeluarkan sanksi untuk DPI jika melanggar ketentuan DPI pada Pasal 2 dan
bisa menurunkan DPI atas persetujuan pelatih dan anggota pada Musyawarah Kolat.

17. B A B VI
RAPAT MPSU
Pasal 22
RAPAT DIVISI
1. Rapat formal yang diadakan oleh Koordinator Divisi dengan anggotanya untuk membahas
kinerja atau kebijakan yang berhubungan dengan Divisi tersebut.
2. Menaati peraturan MPSU.
Pasal 23
RAPAT DEWAN PENGURUS INTI DAN KOORDINATOR DIVISI
1. Rapat yang diadakan oleh DPI dan Koordinator Divisi untuk mengambil kebijakan-
kebijakan dan mengevaluasi program-program atau kebijakan-kebijakan sebelumnya.
2. Dipimpin oleh ketua MPSU.
3. Diadakan minimal satu kali dalam tiga bulan.
4. Rapat harus dihadiri seluruh DPI dan Koordinator Divisi.
Pasal 24
RAPAT UMUM
1. Rapat dapat dilaksanakan sewaktu-waktu untuk mengambil suatu keputusan atau
kebijakan MPSU.
2. Dipimpin oleh Ketua MPSU.
3. Harus dihadiri minimal 2/3 anggota pengurus termasuk DPI dan Koordinator Divisi.
4. Suara dianggap sah apabila disetujui ½ ditambah 1 suara dari peserta rapat.
5. Menaati peraturan MPSU.

18. Pasal 25
MUSYAWARAH KOLAT
1. Dilaksanakan dalam kurun waktu setahun yang bersifat penting dan di jadwalkan dalam
program kerja MPSU
2. Dipimpin oleh ketua MPSU
3. Harus dihadiri minimal 2/3 anggota pengurus termasuk DPI, Koordinator Divisi, Dewan
Penasehat, dan Pelatih.
4. Keputusan dianggap sah apabila disetujui ½ ditambah 1 suara dari peserta rapat.
5. Menaati peraturan MPSU.
Pasal 26
RAPAT KERJA
1. Dilaksanakan pada awal setiap periode kepengurusan untuk membahas secara rinci
mengenai program-program dan kebijakan-kebijakan kepengurusan.
2. Dilaksanakan secara intensif oleh seluruh pengurus.
3. Wajib dipimpin oleh ketua MPSU yang baru.

19. BAB VII
KEUANGAN MPSU
Pasal 27
RENCANA ANGGARAN MPSU
1. Rencana anggaran MPSU disusun oleh kepengurusan berikutnya dengan acuan anggaran
tahun-tahun sebelumnya dengan perubahan sesuai program kerja yang baru.
2. Rencana Anggaran MPSU disusun oleh ketua dan bendahara MPSU dengan
memperhatikan saran-saran pengurus dan Dewan Penasehat.
3. Rencana Anggaran yang telah disusun dikomunikasikan dengan Ketua BEM Universitas
untuk kemudian disahkan bersama lalu kemudian diajukan ke Biro Kemahasiswaan.
4. Rencana Anggaran harus memprioritaskan:
a. Program Diklat.
b. Program Pokok Organisasi MPSU.
c. Program Keanggotaan.
d. Operasional MPSU.
Pasal 28
DANA HASIL KEGIATAN MPSU
1. Dana hasil kegiatan MPSU adalah dana-dana atau barang-barang yang dapat diuangkan
yang berasal dari kegiatan-kegiatan program MPSU di dalam maupun luar lingkungan
Sampoerna University.
2. Seluruh dana hasil kegiatan penggunaannya harus di bawah pengetahuan dan kontrol
bendahara dan ketua MPSU.

20. Pasal 29
PENGGUNAAN DANA
1. Penggunaan dana MPSU dilakukan secara transparan, bertanggungjawab dan jujur.
2. Penggunaan dana MPSU harus diawasi dan diatur secara langsung oleh bendahara atas
persetujuan Ketua MPSU.
3. Penggunaan dana yang bersumber dari kas pokok MPSU harus dilaporkan penggunaannya
maksimal 8 (delapan) hari setelah pemakaian dana tersebut.
4. Penggunaan dana kegiatan yang bersumber dari Sampoerna University dan pihak luar
(donatur) harus bisa dilaporkan pertanggungjawabannya paling lambat 14 hari pada DPI
MPSU yang kemudian setelah diaudit bendahara dan disahkan ketua, akan diajukan ke
Student Affair.
5. Penggunaan dana yang tersisa dari suatu kegiatan, sepenuhnya berdasar kesepakatan
pengurus MPSU dan jika dana itu bersumber dari Sampoerna University maka hasil
kesepakatan harus dikomunikasikan dengan pihak Universitas.

21. BAB VIII
HUBUNGAN BIROKRASI KAMPUS
Pasal 30
KEPUTUSAN ORGANISASI DENGAN BIROKRASI KAMPUS
1. MPSU murni berdiri sebagai suatu badan kegiatan mahasiswa Sampoerna University yang
memiliki keputusan independen organisasi dengan memperhatikan peraturan-peraturan
yang ada.
2. Birokrasi kampus dapat memberikan masukan atas keputusan organisasi MPSU yang pasti
akan didengarkan dengan baik.
Pasal 31
HUBUNGAN KOMUNIKASI KEGIATAN MPSU DENGAN BIROKRASI
KAMPUS
1. Dalam kedudukan yang bertempat di Sampoerna University, MPSU pada setiap
pelaksanaan program harus mengajukan proposal dan laporan pertanggungjawaban
kegiatan untuk mengkomunikasikan kegiatan tersebut dengan Universitas melalui Biro dan
Club Kemahasiswaan.
2. Dalam posisi sebagai badan kegiatan mahasiswa, pengurus MPSU harus
mengkomunikasikan program-program dan kebijakan-kebijakan MPSU langsung kepada
Club dan Biro Kemahasiswaan.
3. Pada setiap akhir periode kepengurusan, setiap kepengurusan wajib memberi laporan
pertanggungjawaban baik lisan maupun tulisan melalui ketua MPSU, yang harus
diserahkan kepada Dewan Penasehat, Pelatih, dan Student Affair jika dibutuhkan.

22. BAB IX
PEMILU MPSU
Pasal 32
KETENTUAN PELAKSANAAN
1. Pemilu dilaksanakan minimal sebulan sebelum suatu periode kepengurusan berakhir.
2. Pelaksanaan sepenuhnya dilakukan Badan pemilu MPSU yang dibentuk oleh
kepengurusan yang akan berakhir.
3. Ketentuan atau peraturan Pemilu ditentukan oleh Badan Pemilu.
4. Badan Pemilu ditentukan langsung oleh ketua MPSU dan pelaksanaannya dibantu oleh
seluruh pengurus dari periode yang sedang berjalan.
Pasal 33
PENCALONAN DAN PEMILIHAN KETUA
1. Pencalonan ketua baru dilakukan oleh Dewan Pengurus Inti dan Koordinator Divisi atau
anggota MPSU yang sesuai dengan peraturan yang telah ditentukan.
2. Ketua MPSU dipilih secara langsung oleh anggota MPSU di dalam Pemilu dengan
pengumpulan suara terbanyak yang dilakukan bersamaan dengan Musyawarah Kolat.
3. Calon ketua MPSU dalam Pemilu minimal tiga orang yang sesuai dengan kriteria
sebagaimana yang telah ditentukan pada Bab I dan Bab II
4. Setiap calon Ketua MPSU wajib mempresentasikan program kepengurusan, visi dan
misinya, sebagai bahan pertimbangan dalam pemilihan dalam Pemilu MPSU.

23. Pasal 34
MEKANISME SERAH TERIMA JABATAN
1. Serah terima jabatan diorganisir oleh Badan Pemilu maksimal dilakukan tujuh hari setelah
terpilihnya ketua baru.
2. Acara serah terima jabatan wajib mengundang seluruh keluarga besar Merpati Putih Kolat
Sampoerna University dan Pelatih, dan bila memungkinkan mengundang/memberitahu
seluruh pimpinan UKM di Sampoerna University.
3. Serah terima jabatan dilaksanakan apabila seluruh susunan kepengurusan baru telah
terbentuk.
4. Pada serah terima jabatan, ketua baru wajib diambil sumpah jabatannya oleh ketua lama
yang disaksikan seluruh hadirin.
5. Setelah ketua diambil sumpahnya, ketua baru wajib mengambil sumpah seluruh
pengurusnya disaksikan oleh seluruh hadirin.
Pasal 35
SUMPAH JABATAN KETUA
Sesuai Pasal 34, ketua MPSU yang baru wajib mengucapkan sumpah jabatan yang berbunyi
sebagai berikut:
“Demi Kehormatanku, saya (nama ketua), sebagai ketua Merpati Putih Kolat Sampoerna
University periode (sesuai yang akan dijalani), berjanji akan melaksanakan segala tugas-tugas
dan kewajiban saya sebagai Ketua Merpati Putih Kolat Sampeorna University dengan sebaik-
baiknya dan dengan penuh tanggungjawab sesuai dengan peraturan dan kode etik organisasi.
Apabila saya melanggar janji dan kewajiban saya, maka saya bersedia menerima sanksi yang
telah ditetapkan oleh organisasi.”

24. Pasal 36
SUMPAH JABATAN PENGURUS
Sesuai Pasal 34, setiap anggota pengurus MPSU yang telah terpilih wajib mengucapkan sumpah
jabatan yang berbunyi sebagai berikut:
“Demi Kehormatanku, saya (nama pengurus) , sebagai (jabatan) Merpati Putih Kolat
Sampoerna University, berjanji akan melaksanakan segala tugas-tugas dan kewajiban saya
sebagai pengurus Merpati Putih Sampoerna University dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh
tanggungjawab, apabila saya melanggar kewajiban saya, maka saya bersedia menerima sanksi
yang telah ditetapkan oleh organisasi.”

25. BAB X
ATURAN PERALIHAN
Pasal 37
Bila ada perubahan AD/ART maka hingga perubahan tersebut selesai dan disahkan, maka yang
berlaku adalah AD/ART terdahulu atau kebijakan periode sebelumnya. Jika terdapat
penyalahgunaan data dan hal-hal yang berkaitan dengan keorganisasian berhak menghubungi DPI
periode yang sebelumnya.

26. BAB XI
ATURAN TAMBAHAN
Pasal 38
1. Setiap anggota pengurus MPSU dianggap telah mengetahui dan memahami AD/ART ini
setelah diumumkan pada setiap rapat awal atau rapat kerja kepengurusan setiap periode
kepengurusan MPSU.
2. AD/ART ini berlaku sejak tanggal pengesahannya oleh DPI dan Koordinator Divisi
MPSU.
3. AD/ART ini disusun dan disahkan pertama kali oleh Dewan Pengurus Inti dan Koordinator
Divisi yang membahas tentang AD/ART.
4. Semua peraturan, ketentuan, dan kebijaksanaan yang bertentangan dengan AD/ART ini
dianggap tidak berlaku dan harus segera disesuaikan.
Ditetapkan di Jakarta, 13 Februari 2015
DEWAN PENGURUS INTI DAN KOORDINATOR DIVISI
Merpati Putih Kolat Sampoerna University