Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

Sosialisasi uu desa membangun desa berbasis aset

15.730 Aufrufe

Veröffentlicht am

Presentasi dalam acara #KenduriDesa 25 Juni 2014
di Wonosobo

  • Als Erste(r) kommentieren

Sosialisasi uu desa membangun desa berbasis aset

  1. 1. MEMBANGUN(KAN) POTENSI/KEKUATAN DALAM IMPLEMENTASI UU NO. 6/2014 TENTANG DESA Disampaikan dalam Jagongan Desa KabupatenWonosobo, 25 Juni 2014 Oleh: Farid Hadi Tim Sosialisasi UU Desa FDN
  2. 2. Latar Belakang • Desa mengatur dan mengurus hak asal usul dan hak tradisional. • Kesenjangan antarwilayah, kemiskinan, urbanisasi, dan masalah sosial budaya yang dapat mengganggu keutuhan NKRI. • Pasal 18B:2: Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip NKRI, yang diatur dalam undang-undang
  3. 3. Tujuan Pengaturan Desa a. Pengakuan dan penghormatan atas Desa dengan keberagamannya; b. Memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas Desa demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia; c. Melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat Desa; d. Mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat Desa untuk pengembangan potensi dan Aset Desa untuk kesejahteraan; e. Membentuk Pemerintahan Desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab; f. Meningkatkan pelayanan publik g. Meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat Desa h. Memajukan perekonomian i. Menjadi subjek pembangunan
  4. 4. Kedudukan Desa (dulu & kini) UU 32/2004 UU 6/2014  Desa berada di dalam dan di bawah Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota  Penjelasan tambahan: ‘Otonomi desa’ adalah bagian dari ‘otonomi daerah’ yang diserahkan ke desa. • Pasal 5 Desa berkedudukan di wilayah Kabupaten/Kota • Penjelasan tambahan: ‘Otonomi desa’ tidak lagi menjadi sisanya ‘otonomi daerah’ (hak berian), melainkan pengakuan atas hak asal-usul yang dimiliki desa (bersumber dari hak bawaan)
  5. 5. Sistem Pemerintahan Desa dalam UU Desa Musyawarah Desa Kepala Desa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Warga/Masyarakat Perangkat Desa (Pelayanan) Panitia (ad-hok) BUMDes Klp. Dengan kepentingan khusus BagianWilayah Desa • RPJM-Desa dan RKP- Desa • APB-Desa • Peraturan Desa • Kinerja Pemerintah • Kerja Sama • RPJM-Desa • Asset Desa • Hal-hal Strategis Prinsip dasar Pemerintahan Desa • Check and balances antara Kepala Desa dengan Badan Permusyawaratan desa. • Demokrasi perwakilan + permusyawaran. • Proses demokrasi partisipatoris melalui Musdes Dipilih langsung Perwakilan Bagian Wilayah desa yang dipilih secara Demokratis Lembaga Kemasy/Adat
  6. 6. Kepala Desa • Masa jabatan 6 tahun, 3 kali periode. Kalau sudah tiga periode, tidak boleh menjadi kades di tempat lain di wilayah RI. • Boleh menjadi anggota partai politik tetapi dilarang menjadi pengurus partai politik. • Kades dilarang meninggalkan tugas selama 30 hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan. • Syarat calon kades antara lain: (a) berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat; (b) berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar – jadi tidak ada batas atas; © tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan. • Kepala Desa dipilih langsung oleh penduduk Desa melalui pemilihan yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. • Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Kabupaten/Kota.
  7. 7. Perangkat Desa • Perangkat Desa terdiri atas sekretariat Desa; pelaksana kewilayahan; dan pelaksana teknis. • Perangkat desa bertugas membantu dan bertanggungjawab kepada Kepala Desa. • Perangkat desa diangkat oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/Walikota. • Persyaratan pengangkatan perangkat desa: – berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat; – berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun; – terdaftar sebagai penduduk Desa dan bertempat tinggal di Desa paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran; dan – syarat lain yang ditentukan dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. • Ada maksud agar jangan sampai terjadi “ganti kepala desa ganti perangkat desa”.
  8. 8. BPD • BPD menjalankan fungsi pemerintahan: (a) membahas dan menyepakati Ranperdes bersama Kepala Desa; (b) menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat; dan (c) melakukan pengawasan kinerja Pemdes. • Anggota BPD merupakan keterwakilan wilayah yang dilakukan secara demokratis, pemilihan langsung atau melalui musyawarah perwakilan. • Jumlah anggauta ganjil antara 5-9 orang, dan menjamin keterwakilan perempuan • Masa keanggotaan BPD selama 6 (enam) tahun, paling banyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut atau tidak berturut-turut.
  9. 9. Musyawarah Desa • Musyawarah Desa (Musdes) diselenggarakan oleh BPD. • Musdes atau yang disebut dengan nama lain adalah forum musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat untuk memusyawarahkan dan menyepakati hal yang strategis (penataan Desa; perencanaan; kerja sama Desa; rencana investasi masuk ke Desa; pembentukan BUM Desa; penambahan/pelepasan Aset Desa; dan kejadian luar biasa (bencana, wabah, keamanan, dll). • Dengan demikian Musdes bukan lembaga yang permanen, melainkan forum perluasan dari BPD.
  10. 10. JENIS DAN Mandat Kewenangan Desa  Kewenangan berdasarkan hak asal usul;  Kewenangan lokal berskala Desa;  Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan  Kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  11. 11. UU Desa membangun(kan) Aset Desa  Setiap desa pasti memiliki aset yang harus dikenali oleh perangkat dan warganya  Selain fisik, desa memiliki aset sosial yang sangat besar  UU Desa bertujuan agar desa mampu mengelola aset untuk kesejahteraan warga
  12. 12. Sumberdaya (aset) Desa  Sumberdaya desa untuk melaksanakan kewanangan desa antara lain:  Keuangan Desa  Manusia  Sosial dan Budaya  Ekonomi  Alam  Keberhasilan desa bergantung pada bagaimana desa mengelola Sumberdayanya
  13. 13. Pembangunan Desa dalam UU Desa Bab IX Pembangunan Desa Bab IX bagian ke-1 Pembangunan Lokal Skala Desa (Desa Membangun) Bab IX bagian ke-2 Pembangunan Kawasan Perdesaan (Membangun Desa) 13
  14. 14. Sumberdana melaksanakan Kewenangan (Pasal 90 PP No. 43/2014)  Penyelenggaraan kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa didanai oleh APB Desa.  (Selain APB Desa, juga dapat didanai APBN & APBD)  Penyelenggaraan kewenangan Desa yang ditugaskan oleh Pemerintah didanai oleh APBN.  Penyelenggaraan kewenangan Desa yang ditugaskan oleh pemda didanai oleh APBD
  15. 15. Penyaluran & Pengelolaan Pendapatan (Pemerintah) Desa  Penyaluran  Seluruh pendapatan Desa diterima dan disalurkan melalui rekening kas Desa dan penggunaannya ditetapkan dalam APB Desa (Ps 91, PP 43/2014)  Pencairan dana dalam rekening kas Desa ditandatangani oleh kepala Desa dan bendahara Desa (Ps 92, PP 43/2014)  Pengelolaan Keuangan meliputi  Perencanaan  Pelaksanaan  Penatausahaan  Pelaporan  Pertanggungjawaban
  16. 16. Perencanaan  RKPDesa (dan RPJMDesa) disusun berdasarkan Hasil Musyawarah Desa (Bulan Juni)  RKP Desa mulai disusun (Juli).  RKP Desa ditetapkan dengan peraturan Desa (akhir September) - RKP Desa menjadi dasar penetapan APB Desa.  Kades dan BPD menyepakati Ranperdes APB (Oktober).  Paling lambat 3 (tiga) Hari sejak disepakati disampaikan oleh Kades kepada bupati/walikota melalui camat utk evaluasi  Penetapan Perdes tentang APB Desa (31 Desember).
  17. 17. Pengelolaan Belanja  Minimal 70% APB Desa utk penyelenggaraan Pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat (Psl 100 PP 43/2014)  Maksimal 30% APB Desa utk  penghasilan tetap dan tunjangan kepala Desa dan perangkat Desa;  operasional Pemerintah Desa;  tunjangan dan operasional BPD; dan  insentif RT & RW.
  18. 18. Sumber Pendapatan (Pemerintah) Desa  Sumber Pendapatan (Pemerintah) Desa a. Pendapatan Asli Desa (pendapatan dari kewenangan asal usul dan kewenangan skala lokal Desa) b. Alokasi APBN (Dana Desa) - 10% dari dan di luar danaTransfer Daerah (on top) secara bertahap. c. Bagian Pajak & Retribusi Daerah (min. 10%) – 60% dibagi rata – 40% proporsi pajak & retribusi desa d. ADD (min. 10% Dana Perimbangan Daerah – DAK) e. Bantuan keuangan dr APBD Provinsi & Daerah f. Hibah & sumbangan yg tidak mengikat g. Lain-lain  InfoADD dan Bantuan Keuangan (Provinsi & Kab/Kota) harus disampaikan paling lambat 10 Hari setelah kebijakan umum, prioritas, serta plafon anggaran sementara disepakati bersama DPRD.
  19. 19. Contoh Pendapatan Desa  Perhitungan ADD Klaten (2013): DBH Kab Klaten : Rp42,610,173,638 DAU: Rp1,066,318,427,000 Jumlah Desa: 391  Rerata ADD: Rp283,613,453  Rerata DD (APBN 2014): Rp812,404,036  Hak desa (DD+ADD): Rp 1,096,017,489
  20. 20. Pelaporan dan Pertanggungjawaban  Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APB Desa tiap semester kepada bupati/walikota. (Juli & Januari)  Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa kepada bupati/walikota setiap akhir tahun anggaran  Pemdes wajib menginformasikan perencanaan dan pelaksanaan RPJMDesa, RKP Desa, dan APBDesa kepada masyarakat melalui layanan informasi dan Musyawarah Desa (Ps 82 UU 6/2014)
  21. 21. Siklus Desa – Merintis Kemandirian RPJMDes 6 tahun RKPDes Jun-Sept APBDes Okt-Des Pelaksanaan Pengawasan Jan-Des th berj Laporan & Pertangjwbn RKPDes & APBDes Juli & Jan Siklus Kab APBDes – P Inklusi Gender dan Sosial
  22. 22. BUM Desa  Desa dapat membentuk BUM Desa  BUM Desa dibentuk untuk mendayagunakan potensi ekonomi, kelembagaan perekonomian, serta potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.  BUM Desa melaksanakan pelayanan jasa, perdagangan, dan pengembangan ekonomi.  Dibentuk melalui Musdes & ditetapkan dg Perdes  Organisasi Pengelola terpisah dengan Organisasai Pemdes  Pengola berkewajiban mengurus BUMDesa sesuai AD & ART
  23. 23. Modal & pertanggungjawaban  Modal awal dari APB Desa  Modal BUM Desa terdiri dari  Penyertaan modal APB Desa  Penyertaan modal masyarakat  Penyertaan Modal APBDesa dapat bersumber dari  Bantuan Pemerintah  Bantuan Pemda  Aset desa yg diserahkan  Kekayaan BUM Desa adalah kekayaan desa yang dipisahkan  Pelaksana operasional wajib melaporkan pertanggungjawaban pengurusan dan pengelolaan BUM Desa kepada kepala Desa (dalam Musyawarah Desa)
  24. 24. Peran camat  Peran Camat dalam penyelenggaraan desa antara lain:  Memfasilitasi penyusunan Perdes dan Perkades  Memfasilitasi administrasi desa  Memfasilitasi pemilihan kepala desa  Memfasilitasi sinkronisasi pembangunan kawasan  Memfasilitasi batas desa  Memfasilitasi kerjasama antar desa  Memfasilitasi ketentraman dan ketertiban umum
  25. 25. APA YANG PERLU DISIAPKAN?  Tercapainya UU Desa ini bergantung pada kualitas perencanaan dan pengawasan implementasi agenda pembangunan desa. Hal terpenting yang perlu disiapkan adalah: i. sosialisasi UU harus dilakukan kepada seluruh komponen desa (Pemdes, BPD, OrganisasiWarga,Tokoh Adat; ii. pendidikan politik warga agar UU Desa diimplementasikan berbasis modal sosial yang berkarakter saling percaya dan inklusif; iii. pengelolaan anggaran desa harus diintervensi agar akuntabel dan transparans mengarah pada good governance; dan iv. Capacity building kepada pemerintah desa, BPD, Kader, dan SKPD Kabupaten.
  26. 26. “Desa Membangun” – Keluar dari Ketergantungan APBDes Swadaya

×