1. Kamis, 24 November 2022
Training of Trainers Digipay Satu
Perdirjen Perbendaharaan
Nomor Per-7/PB/2022
tentang Penggunaan Uang Persediaan
Melalui Digipay pada Satuan Kerja
Kementerian Negara/Lembaga
Direktorat Pengelolaan Kas Negara

2. 2
Online Shopping pada Sektor Publik, Why Not ?
Menteri Keuangan
... Momentum saat ini tepat
untuk dimanfaatkan lebih banyak
lagi UMKM transformasi digital,
mengisi marketplace, dan
menjadi bagian dari rantai pasok
agar UMKM naik kelas
(28 Maret 2022)
...Transformasi digital adalah kunci bagi pelaku
usaha dan UMKM untuk mengembangkan
potensi dan diharapkan berakselerasi saat
pemulihan ekonomi.
(Google For Indonesia , 2 Desember 2021)
“
Cashless transaction untuk belanja
Uang Persediaan (UP) atau petty cash
belum diterapkan.
Pembayaran pajak pada online shop
saat ini belum terintegrasi.
Potensi fraud pada pengadaan
barang/jasa secara fisik.
Database vendor belum dioptimalkan,
baru 17% UMKM yang sudah go
digital/on boarding.
-- Yang Harus Dilakukan --
Pemerintah harus adaptif dan agile terhadap
dinamika perkembangan teknologi informasi.
Pengembangan platform belanja yang
berbasis digital dan multifungsi.
Mendorong belanja pemerintah yang lebih
praktis, efektif, dan efisien melalui digital
payment.
Mendukung UMKM dengan membuka akses
pengadaan barang/jasa oleh pemerintah
melalui digital payment (G to B).
Presiden RI
“
-- Permasalahan --

3. Latar Belakang
3
Perubahan
Regulasi
 Perubahan ketentuan
terkait limit transaksi KKP
 Perubahan ketentuan
perpajakan (PMK 59/2022)
01
02
03
04
Simplifikasi
User
 Adanya kebutuhan
simplifikasi user baik di sisi
satker maupun di sisi
vendor
 Fleksibilitas jumlah user
Interoperabilitas
Platform
 Kebutuhan felksibilitas
rekening
 Akses transaksi lebih
mudah
 Interkoneksi dengan
SAKTI dan LKPP
Perubahan Proses
Bisnis
 Adanya kebutuhan
simplifikasi proses
bisnis
 Fleksibilitas proses
pendaftaran user
 SLA registrasi

4. Ruang Lingkup
4
1
Tidak mengatur
pengadaan
barang/jasa dengan
mekanisme
pembayaran LS
2
Tidak mengatur
penggunaan UP
melalui aplikasi/
platform online
lainnya
Peraturan Direktur Jenderal ini mengatur mengenai pelaksanaan penggunaan Uang
Persediaan melalui Digipay yang dikembangkan oleh Kementerian Keuangan
Ruang
Lingkup

5. Platform Digipay
5
Digipay merupakan sebuah platform yang mengintegrasikan sistem marketplace dengan
sistem digital payment, dalam rangka penggunaan Uang Persediaan
Konsep
memfasilitasi transaksi
pemesanan dan penyediaan
barang/jasa antara Satker
dengan Penyedia Barang/Jasa,
dalam rangka penggunaan UP
Sistem
Marketplace
memfasilitasi proses
pembayaran atas transaksi
dalam Sistem Marketplace.
Sistem
Digital Payment
DIGIPAY BEFORE: PER-20/PB/2019
Belum ada nama generik, nama Digipay belum dikenal.
Aplikasi disebut “Sistem Marketplace dan Digital
Payment”
AFTER: PER-7/PB/2022
• Penggunaan Digipay sebagai nama generik platform.
Penegasan bahwa platform Digipay terdiri atas dua
backbone: Sistem Marketplace dan Sistem Digital
Payment
• Terdapat pengaturan terkait Pengelola Digipay,
sebuah unit/tim yang akan mengelola
operasionalisasi Digipay

6. Pengelola Digipay
6
Dirjen
Perbendaharaan
Perjanjian
Kerja Sama
Pengembangan
/maintenance
platform
Complaint
handling/
Hai DJPb
Compliance
terhadap
regulasi
Tim Pengelola
Pengembangan
Kerja Sama Layanan
Pengembangan
Teknologi Informasi
Layanan
Operasional
Manajemen Mutu
dan Hukum

7. Pengguna Sistem Marketplace
7
Penyedia Barang/Jasa
• menyediakan jenis-jenis barang/jasa yang
ditawarkan kepada Satker
• menerima pemesanan atas barang/jasa
yang ditawarkan
• melakukan negosiasi harga atas barang/jasa
yang ditawarkan
• melakukan pengiriman barang/ jasa sesuai
pemesanan dari Satker
• menerima pembayaran atas penyediaan
barang/jasa dari Satker
Direktorat SITP
• pengembangan dan pemeliharaan sistem Digipay
serta interkoneksi dengan sistem lainnya
• menentukan teknologi yang digunakan dalam
pengembangan sistem dan interkoneksi
• melakukan integrasi proses bisnis antara sistem
Digipay dengan sistem lainnya;
• mengelola operasional platform Digipay bersama
Direktorat PKN
Direktorat PKN
• menunjuk user lingkup Direktorat PKN
• mengelola operasional platform Digipay
bersama Direktorat SITP
• melakukan monitoring pelaksanaan proses
bisnis platform Digipay; dan
• mengoordinasikan penggunaan platform di
daerah dengan KPPN
Satuan Kerja
• menunjuk User lingkup Satker
• mengoordinasikan penggunaan platform
Digipay dengan Penyedia Barang/Jasa
• melaksanakan belanja negara dengan
menggunakan mekanisme UP melalui
platform Digipay
• melakukan monitoring pelaksanaan proses
bisnis platform Digipay di unit kerjanya
KPPN
• menunjuk User lingkup KPPN
• mengoordinasikan penggunaan platform Digipay
dengan Satker di wilayah kerjanya; melakukan
monitoring pelaksanaan proses bisnis platform Digipay
pada Satker di wilayah kerjanya
03
02 04
01 05

8. Penetapan User Sistem Marketplace di Lingkup BUN
8
Admin
PKN
Admin
KPPN
Admin
KPPN
Admin
KPPN
Admin
KPPN
Direktur
PKN
 Admin PKN ditetapkan Dir. PKN
 Pengajuan baru/pergantian Admin KPPN diajukan ke Dit. PKN
 Pengajuan dilengkapi data nama dan NIP calon admin KPPN
 Admin Dit. PKN melakukan registrasi user dan password admin KPPN

9. Registrasi User Sistem Marketplace Level Satker - Offline
9
Admin KPPN
Admin Satker
Pejabat
Pembuat
Komitmen
Pejabat
Pengadaan
Staf
Pengadaan
Bendahara
Pengeluaran
Admin Satker
Pejabat
Pembuat
Komitmen
Pejabat
Pengadaan
Staf
Pengadaan
Bendahara
Pengeluaran
Admin Satker
Pejabat
Pembuat
Komitmen
Pejabat
Pengadaan
Staf
Pengadaan
Bendahara
Pengeluaran
 KPA Satker menyampaikan penunjukan pejabat atau pegawai sebagai User Admin Satker kepada Kepala KPPN, baik pengajuan pertama
atau pergantian
 Pengajuan dilengkapi data nama dan NIP calon admin Satker
 Admin KPPN melakukan registrasi user dan password admin Satker
 Admin Satker melakukan registrasi user dan password pejabat atau pegawai yang terlibat dalam Sistem Marketplace meliputi PPK,
PajabatPengadaan, dan Bendahara Pengeluaran
 User Pejabat Pengadaan dapat mengajukan permohonan registrasi User Staf Pengadaan kepada Admin Satker (opsional)
 Tugas User Staf Pengadaan: pemilihan barang/jasa di katalog dan/atau penerimaan barang/jasa
opsional

10. Registrasi User Sistem Marketplace Level Satker - Online
10
No Tahapan Admin Satker Admin KPPN
1 Pendaftaran calon User Admin Satker pada DIGIT atau e-Kemenkeu.
2 Calon User Admin Satker melakukan permintaan hak akses pada Digipay dengan
melengkapi data:
• Nama dan Kode Satker
• Upload surat permohonan (nama calon admin satker, NIP/NRP/NIK, nama dan
kode satker, permintaan kewenangan)
3 Admin KPPN melakukan verifikasi atas data Calon User Admin Satker
4 Admin KPPN bisa menerima/menolak permohonan
5 Hasil verifikasi disampaikan melalui fasilitas yang disediakan pada Digipay
• Semua proses dilakukan melalui platform Digipay
• Calon User Pejabat Pengadaan, PPK, dan Bendahara Pengeluaran Satker harus sudah terdaftar pada DIGIT atau eKemenkeu sebelum diregistrasikan pada Digipay oleh
Admin Satker.
• Dalam hal pejabat atau pegawai calon User melaksanakan tugas pada lebih dari satu Satker, calon User melengkapi data pada masing-masing Satker yang telah dipilih
• Admin Satker melakukan verifikasi atas data yang disampaikan Calon User Pejabat Pengadaan, PPK, dan Bendahara Pengeluaran Satker
• Admin Satker dapat menyetujui atau menolak permohonan Satker
No Yes

11. Registrasi User Sistem Marketplace Level Vendor - Offline
11
Pejabat
Pengadaan
Admin
Vendor
Staf Vendor Kurir
Admin
Vendor
Staf Vendor Kurir
Admin
Vendor
Staf
Vendor
Kurir
 Vendor/UMKM mitra satker mengajukan permohonan pendaftaran admin vendor sebagai User Admin Vendor kepada Kepala Satker u.p.
Pejabat Pengadaan, baik pengajuan pertama atau pergantian
 Pengajuan dilengkapi data nama dan NIK calon admin Vendor
 Pejabat Pengadaan melakukan registrasi user dan password admin Vendor
 Admin Vendor melakukan registrasi user petugas/pekerja yang terlibat dalam Sistem Marketplace meliputi Staf Vendor dan Kurir (Opsional)
 Tugas User Staf Vendor: Melakukan Negosiasi dan menyiapkan pesanan barang/jasa yang dipesan pada katalog
 Tugas User Kurir : mengantar barang/jasa yang dipesan oleh satker
opsional

12. Registrasi User Sistem Marketplace Level Vendor - Online
12
No Tahapan
Admin
Vendor
PBJ Utama
Satker
PBJ
Cadangan
Satker
Admin KPPN
Mitra Satker
Ver Utama
1 Pendaftaran calon User Admin Penyedia Barang/Jasa pada DIGIT atau e-Kemenkeu.
2 Calon User Admin Penyedia Barang/Jasa melakukan permintaan hak akses pada Digipay
dengan melengkapi data:
• Nama dan Kode Satker Verifikator; dan
• Unggahan surat permohonan pendaftaran user Admin Penyedia Barang/Jasa yang
berisikan informasi:Nama calon User Admin Penyedia Barang/Jasa, NI, NPWP,
tabungan atau giro, nama bank dan nomor rekening, SIUP/surat keterangan usaha
dari kelurahan/RW/RT, jenis produk barang/jasa yang akan dijual
3 Pejabat Pengadaan satker melakukan verifikasi atas data Calon User Admin Penyedia
Barang/jasa
4 Pejabat Pengadaan satker bisa menerima/menolak permohonan. Proses ini dapat
dijalankan oleh PBJ satker utama, PBJ satker cadangan, atau oleh admin KPPN,
tergantung penyelesaian progress approval
5 Hasil verifikasi disampaikan melalui fasilitas yang disediakan pada Digipay
3 HK 3 HK 3 HK
Y/N Y/N Y/N
If No
If No
If Yes
If Yes
If Yes
If No

13. Modul Sistem Marketplace
13
Modul Sistem
Marketplace
Modul
Administrasi
Manajemen
User
Manajemen
Vendor
Manajemen
Produk
Manajemen
Pengiriman
Manajemen
Pembebanan
Manajemen
Pembayaran
Manajemen
Pelaporan
Referensi
Modul Belanja
Katalog
Produk
Order
Purnajual
Informasi
Permohonan hak akses, pengawasan user sekaligus verifikasi permohonan hak akses
mengelola data usaha beserta status Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (NPPKP) dan waktu operasionalnya,
mengelola data staf vendor dalam usahanya, dan mengelola data rekening dalam usaha
mengelola produk yang dijual dan monitoring data penjualan dan stok yang tersedia
melakukan pengiriman dan verifikasi penenerimaan pesanan dan melakukan pelacakan proses pesanan
melakukan pembebanan akun atas pemesanan yang dilakukan
melakukan pembayaran atas pesanan yang diterima dan pembayaran pajak dengan menggunakan KKP atau
VA dan melakukan generate dan pengiriman kuitansi (pembayaran pesanan dan pajak) ke SAKTI
generate laporan dalam bentuk tampilan, pdf, dan excel untuk keperluan monitoring dan evaluasi
daftar informasi terkait KPPN, Satker, Kategori dan subkategori, Label, Lokasi dan kode pos, harga maksimal
dan info pajak
menampilkan ringkasan barang/jasa yang disediakan, menampilkan daftar kategori barang/jasa dan produk
yang disediakan per kategori, dan menampilkan detail informasi barang/jasa
menandai barang/jasa untuk digunakan kemudian, menandai barang/jasa yang akan dibeli, melakukan penawaran harga
barang, dan melakukan proses finalisasi pembelian barang/jasa
melakukan ulasan dan rating atas barang/jasa yang sudah dibayar dan melakukan pengembalian atas barang/ jasa yang
diterima
menampilkan daftar pertanyaan dan jawaban mengenai penggunaan sistem, menampilkan akses kontak untuk
bantuan sistem, dan menampilkan kumpulan dokumen mengenai penggunaan sistem

14. Penggunaan Sistem Marketplace
14
o verifikasi atas
pemesanan barang/jasa
o persetujuan atas
pemesanan barang/jasa
o persetujuan Penyedia
Barang/Jasa pengganti
o persetujuan penggantian
barang/jasa
o penolakan dan
memberikan alasan
penolakan atas
pemesanan barang/jasa
o penerimaan barang/jasa
o penerimaan atau
penolakan pemesanan
barang/jasa
o negosiasi harga per
unit/satuan
o persetujuan harga
final atas negosiasi
o proses penyediaan
barang/jasa
o penunjukan kurir
untuk pengiriman
barang/jasa
o menyediakan bukti
pengiriman dan
melakukan
pengiriman barang/
jasa
o menerima
pembayaran dari
Satker pemesan
o pemilihan barang/jasa
o pemilihan kode anggaran
o input tanggal, waktu, dan
alamat pengiriman
o negosiasi harga per
unit/satuan barang/jasa
o persetujuan harga final
setelah negosiasi
o pemilihan metode
pembayaran
o pemesanan dan pengajuan
verifikasi pesanan barang/
jasa kepada PPK
o pengujian kesesuaian
jumlah dan kualitas
barang/jasa
o penolakan atas
barang/jasa
o persetujuan atas jumlah
dan kualitas barang/ jasa
sesuai pesanan
o penerimaan barang/jasa
Pejabat Pengadaan
Barang/Jasa
Pejabat Pembuat
Komitmen
Penyedia
Barang/Jasa

15. Sistem Digital Payment
15
Kenaikan Limit KKP
Transaksi dengan KKP Rp50jt –
Rp200jt harus dilengkapi dengan SPK
Cashless
Tagihan/kuitansi menjadi dasar
pendebetan KKP dan/atau
pembayaran dengan CMS
Kewajiban
Perpajakan
Pemotongan dan/atau
pemungutan pajak
sesuai ketentuan
perpajakan terakhir
Pembayaran pajak via
CMS
Tagihan/
Kuitansi
Pesanan barang/jasa yang
disetujui oleh PBJ menjadi
dasar terbitnya
tagihan/kuitansi
Sistem
Digital
Payment
Term of Payment
Pembayaran dilakukan setelah barang/jasa diterima

16. Mekanisme Digipay
16
Mekanisme
Bendahara
Menerima dan
memverifikasi
barang/jasa.
Melakukan
pembayaran
transaksi (jika
menggunakan VA)
dan pajak (untuk
transaksi kena
pajak)
Vendor
Menerima pesanan,
melakukan negosiasi
dengan Pejabat
Pengadaan,
mengirim barang, dan
menerima
pembayaran
PPK
Verifikasi atas
pesanan
barang/jasa,
Pengujian
kesesuaian
pembebanan
anggaran
Menerima dan
memverifikasi
barang/jasa.
Digipay mendigitalisasi proses pengadaan barang/jasa, pembayaran transaksi, dan perpajakan. Alur
tahapan kegiatan sama dengan alur konvensional, tetapi seluruh prosesnya dilakukan secara digital.
Pejabat Pengadaan
Memasukkan barang ke keranjang,
Memilih akun yang digunakan, input
tanggal, waktu dan alamat pengirim,
Melakukan pengadaan, negosiasi
dengan vendor, dan pemilihan cara
bayar (KKP atau CMS VA) secara
terjadwal
Menerima dan memverifikasi
barang/jasa. Proses approval dari user
ini menjadi trigger pendebitan limit
KKP atau penyampaian informasi
tagihan ke Bendahara jika
menggunakan VA
1. Interkoneksi SAKTI meliputi:
○ Pengecekan Fund Availability
○ Informasi UP
○ Proses pembebanan anggaran
○ SPBy dan Kuitansi
2. Interkoneksi Perbankan meliputi:
○ Proser pembayaran tagihan dan Pajak
melalui CMS
3. Interkoneksi dengan DOKU meliputi:
○ Pengecekan nomor rekening satker
dan vendor
○ Penyiapan nomor VA transaksi
○ Update status pembayaran via VA
4. Interkoneksi dengan Pajak meliputi:
○ Penerbitan kode biling pajak
Interkoneksi Sistem Digipay

17. Prosedur Penetapan Bank Umum Sebagai Mitra Digipay
17
01
Permohonan
Permohonan tertulis
oleh Dirut Bank Umum
kepada Kuasa BUN
Pusat. Permohonan
dilampiri beberapa
dokumen.
02
Verifikasi
Kuasa BUN Pusat
melakukan verifikasi.
Permohonan dapat
diterima/ditolak. Jika
ditolak, Kuasa BUN
Pusat sampaikan
informasi tertulis.
03
UAT
Kuasa BUN Pusat
(SITP) melaksanakan
UAT atas sistem
interkoneksi dalam
rangka pembayaran
barang/jasa.
04
Penetapan
Bank Umum
ditetapkan sebagai
Bank Mitra Digipay
melalui Kepdirjen.
Penetapan Kepdirjen
dapat dilaksanakan
oleh Dir. PKN
05
PKS
Kemitraan antara
Kuasa BUN Pusat
dengan Bank Umum
Mitra Digipay
dituangkan dalam
naskah Perjanjian
Kerja Sama.
Digipay memberikan akses yang sama kepada seluruh Bank Umum untuk menjadi mitra Digipay
sepanjang Bank Umum tersebut telah memenuhi seluruh persyaratan yang ditetapkan
Bank Umum

18. Monitoring dan Evaluasi
18
Format Pelaporan
Format pelaporan akan ditetapkan oleh
Direktur Pengelolaan Kas Negara
Periode
Monev dilakukan setiap bulan
Mekanisme Pelaporan
 KPPN Menyusun laporan bulanan
 Kanwil kompilasi laporan KPPN dan
kirim ke PKN
 PKN kompilasi laporan monev
bulanan
Subjek
Monev dapat dilakukan oleh Dit. PKN,
Kanwil, DJPb, dan KPPN baik sendiri-
sendiri atau secara kolektif
Mekanisme Monev
 uji petik melalui modul
dan/atau dashboard yang
disediakan Digipay; dan/ atau
 uji petik secara langsung ke
lapangan pada wilayah kerja
masing-masing
Tujuan
 memantau perkembangan
jumlah Satker dan jumlah
Penyedia Barang/ Jasa yang telah
bergabung dengan Digipay
 memantau volume transaksi
 mengidentifikasi dan
menganalisis permasalahan

19. Monev Digipay Pada KPPN Magelang
19
Per 31 Januari 2023
Satker Vendor Transaksi
31 33 118
Satker yang telah mendaftarkan vendor: 10 satker

20. Ketentuan Peralihan
20
Penggunaan Digipay Satu sangat mungkin dilakukan paralel dengan Digipay existing sehingga perlu
diatur ketentuan peralihan pada masa transisi
Peralihan
Pembayaran
dengan KKP
Ketentuan
mengenai
pembayaran
melalui KKP harus
dilaksanakan
paling lambat
tanggal 30 Juni
2023
Perjanjian
Kerja Sama
PKS antara bank
umum dengan
Kuasa BUN Pusat
yang telah
ditandatangani
sebelum Perdirjen
ini mulai berlaku,
harus dilakukan
penyesuaian
sesuai dengan
ketentuan dalam
Perdirjen ini.
Juknis/Ketentuan
Lebih Lanjut
Juknis dan/atau
ketentuan lebih
lanjut yang
merupakan
pelaksanaan dari
PER-20/PB/2019
dinyatakan masih
tetap berlaku
sepanjang tidak
bertentangan dengan
ketentuan dalam
Peraturan Direktur
Jenderal ini

21. Ketentuan Penutup
21
 Pada saat Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku,
Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-
20/PB/2019 tentang uji Coba Penggunaan Uang
Persediaan Melalui Sistem Marketplace dan Digital
Payment pada Satker dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku.
 Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada
tanggal ditetapkan.

22. TERIMA KASIH
www.djpb.kemenkeu.go.id @ditjenperbendaharaan DJPb.KemenkeuRI
Direktorat Jenderal Perbendaharaan
- DJPb Kemenkeu RI
@DJPbKemenkeu_RI