Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

perpajakan

801 Aufrufe

Veröffentlicht am

tentang pph pasal 23

Veröffentlicht in: Bildung
  • Als Erste(r) kommentieren

perpajakan

  1. 1. Ami PPH PASAL 23
  2. 2. Ami Pengertian • Mengatur pemotongan pajak atas penghasilan yg diterima atau diperoleh WP dalam negeri & BUT yg berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yg telah dipotong PPh pasal 21
  3. 3. Ami DASAR HUKUM PEMOTONGAN PPh Pasal 23/26 UU PP KMK (PMK) KEP DJP (PER) UU No 6 th 1983 sttd UU No 16 th 2000 ttg KUP UU No 7 th 1983 sttd UU No 17 Th 2000 ttg PPh PP No 138/2000 KMK 624/KMK.04/1994; PMK 244/PMK.03/2008 KMK 434/KMK.04/1999 KMK 541/KMK.04/2000 KEP-50/PJ./1994 KEP-305/PJ./2001 KEP-170/PJ./2002 PER-70/PJ/2007
  4. 4. Ami • BADAN PEMERINTAH • SUBJEK PAJAK BADAN DALAM NEGERI • PENYELENGGARA KEGIATAN • BENTUK USAHA TETAP • PERWAKILAN PERUSAHAAN LUAR NEGERI LAINNYA • ORANG PRIBADI SEBAGAI WP DALAM NEGERI YG DITUNJUK OLEH DIRJEN PAJAK PEMOTONG PPh PASAL 23PEMOTONG PPh PASAL 23 Pasal 23 (1) & ayat (3)
  5. 5. Ami  WP OP yang menjalankan usaha yg menyelenggarakan pembukuan  WP OP yg melakukan Pekerjaan Bebas  Akuntan,  PPAT (kecuali PPAT tsb adl Camat),  Arsitek,  Dokter,  Notaris,  pengacara,  dan konsultan, WP OP SBG PEMOTONG PPh PASAL 23WP OP SBG PEMOTONG PPh PASAL 23 Pasal 23 ayat (3); KEP-50/PJ/1994 - Memotong PPh Psl 23 atas pembayaran berupa SEWA - Ditunjuk dg diterbitkan Surat Keputusan Penunjukan sbg Pemotong Pajak oleh Ka KPP - Memotong PPh Psl 23 atas pembayaran berupa SEWA - Ditunjuk dg diterbitkan Surat Keputusan Penunjukan sbg Pemotong Pajak oleh Ka KPP
  6. 6. Ami OBYEK PPh PASAL 23OBYEK PPh PASAL 23 • SEWA DAN PENGHASILAN LAIN SEHUBUNGAN DGN PENGGUNAAN HARTA (SELAIN SEWA TANAH/BANGUNAN) • IMBALAN SEHUBUNGAN DENGAN : - JASA TEKNIK - JASA MANAJEMEN - JASA KONSTRUKSI - JASA KONSULTAN - JASA LAIN SELAIN JASA YG TLH DIPOTONG PPh PSL 21 • DIVIDEN • BUNGA TERMASUK PREMIUM, DISKONTO, DAN IMBALAN SEHUBUNGAN DG JAMINAN PENGEMBALIAN UTANG • ROYALTI • HADIAH, PENGHARGAAN, BONUS DAN SEJENISNYA SEHUB. DG KEGIATAN SELAIN YG TLH DIPOTONG PPh 21 BUNGA SIMPANAN YANG DIBAYARKAN OLEH KOPERASIBUNGA SIMPANAN YANG DIBAYARKAN OLEH KOPERASI Mulai 2009: PPh 4(2) Mulai 2009: PPh 4(2)
  7. 7. Ami PENGHASILAN YANG DIBAYAR/TERUTANG KEPADA BANK PEMBAYARAN SEWA GUNA USAHA DENGAN HAK OPSIPEMBAYARAN SEWA GUNA USAHA DENGAN HAK OPSI DIVIDEN : - YG DITERIMA/DIPEROLEH PT SBG WP DN, KOPERASI, BUMN/ BUMD DI INDONESIA DENGAN SYARAT : 1. Dividen berasal dari cadangan cadangan laba yang ditahan 2. Bagi PT, BUMN & BUMD kepemilikan saham >= 25% - YG DIBAGIKAN KE WP OP DALAM NEGERI BUNGA OBLIGASI YG DITERIMA/DIPEROLEH PRSH. REKSADANA SELAMA 5 TH PERTAMA BAGIAN LABA YG DITERIMA/DIPEROLEH ANGGOTA CV, PERSEKUTUAN, PERKUMPULAN, FIRMA DAN KONGSI BAGIAN LABA YG DITERIMA/DIPEROLEH ANGGOTA CV, PERSEKUTUAN, PERKUMPULAN, FIRMA DAN KONGSI SHU KOPERASI YG DIBAYARKAN KEPADA ANGGOTANYA BUNGA SIMPANAN YG TIDAK MELEBIHI BATAS YG DITETAPKAN YG DIBAYARKAN OLEH KOPERASI KEPADA ANGGOTANYA DIKECUALIKAN DARI PEMOTONGAN PPh PASAL 23 Mulai 2009: Dihapus Mulai 2009: Dihapus
  8. 8. Ami SAAT TERUTANGNYA PPh 23 Ahir Bulan Dilakukannya: -Pembayaran -Disediakan Untuk Dibayarkan, atau -Telah Jatuh Tempo Pembayaran Akhir Bulan Diakui Pendapatan/ Dibebankan Biaya MANA YG LEBIH DUUMulai 2009: Dihapus Mulai 2009: Dihapus
  9. 9. Ami TARIF PPH PSL 23TARIF PPH PSL 23 DARI JUMLAH BRUTO DIVIDEN; BUNGA; ROYALTI HADIAH, PENGHARGAAN, BONUS & SEJENISNYA SEWA & PENGH. LAIN Sehub. Penggunaan Harta (Kecali T/B) JASA LAINNYA 2 %15 %
  10. 10. Ami a. Jasa Penilai (appraisal) b. Jasa Aktuaris c. Jasa Akuntnasi, Pembukuan dan Atestase Laporan Keuangan d. Jasa Perancang (design) e. Jasa Pengeboran (drilling) di bidang Penambangan Migas, Kecuali yang dilakukan oleh BUT f. Jasa Penunjan di Bidang Penambangan Migas g. Jasa Penambangan & Jasa Penunjang di bidang Penambangan Selain Migas h. Jasa Penunjang di bidang Penerbangan dan Bandar Udara i. Jasa Penebangan Hutan j. Jasa Pengolahan Limbah k. Jasa Penyedia Tenaga Kerja (Outsourcing Service) l. Jasa Perantara dan/atau Keagenan m. Jasa di Bidang Perdagangan Surat-surat Berharga, Kecuali yang diakukan oleh Bursa Efek, KSEI dan KPEI n. Jasa Kustodian/Penyimpanan/Penitipan kecuali yang dilakukan oleh KSEI o. Jasa Pengisian Suara (dubbing) dan/atau sulih suara p. Jasa mixing film IMBALAN SEHUB. DG JASA LAINNYAIMBALAN SEHUB. DG JASA LAINNYA Pasal 23 ayat (2); Permenkeu No. 244/PMK.03/2008
  11. 11. Ami q. Jasa Sehubungan dengan software komputer, termasuk perawatan, pemeliharaan dan perbaikan r. Jasa instalasi/ pemasangan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC, TV Kabel; selain yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang ruang lingkup pekerjaannya di bidang konstruksi dan mempunyai izin/ sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi s. Jasa perawatan/perbaikan/pemeliharaan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC, TV Kabel; selain yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang ruang lingkup pekerjaannya di bidang konstruksi dan mempunyai izin/ sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi t. Jasa Maklon u. Jasa Penyelidikan dan Keamanan v. Jasa Penyelenggara Kegiata atau event organizer w. Jasa Pengepakan x. Jasa Penyediaan tempat dan/atau waktu dalam media massa, media luar ruang atau media lain untuk penyampaian informasi y. Jasa Pembasmian Hama z. Jasa Kebersihan atau cleaning service aa. Jasa Katering atau Tata Boga IMBALAN SEHUB. DG JASA LAINNYAIMBALAN SEHUB. DG JASA LAINNYA Pasal 23 ayat (2); Permenkeu No. 244/PMK.03/2008
  12. 12. Ami TATA CARA PEMOTONGAN PPh PASAL 23/26 TATA CARA PEMOTONGAN PPh PASAL 23/26 BUKTI PEMOTONGAN DILAKUKAN PADA SAAT PENGHASILAN DIBAYARKAN OLEH BUMN/D F.1.1.33.01 1 2 3 UNTUK REKANAN LAMPIRAN SPT MASA PPh PASAL 23/26ARSIP BUMN/D
  13. 13. Ami TATA CARA PENYETORAN PPh PASAL 23/26 TATA CARA PENYETORAN PPh PASAL 23/26 JUMLAHKAN PPh PSL 23/26 DALAM BUKTI PEMOTONGAN SELAMA SATU BULAN TAKWIM DISETOR KE BANK PERSEPSI ATAU KANTOR POS DAN GIRO DGN MENGGUNAKAN SSP DISETOR KE BANK PERSEPSI ATAU KANTOR POS DAN GIRO DGN MENGGUNAKAN SSP PALING LAMBAT TGL 10 BULAN TAKWIM BERIKUTNYA SETELAH BULAN SAAT TERUTANGNYA PAJAK APABILA TGL 10 JATUH PD HARI LIBUR, MAKA PENYETORAN DILAKUKAN PADA HARI KERJA BERIKUTNYA
  14. 14. Ami TATA CARA PELAPORAN PPh PASAL 23/26 TATA CARA PELAPORAN PPh PASAL 23/26 MENGISI DGN LENGKAP DAN BENAR SPT MASA PPh PSL 23/26 RANGKAP 2 * LEMBAR KE-3 SSP BUKTI SETORAN PPh PSL 23/26 * DAFTAR BUKTI PEMOTONGAN PPh PSL 23/26 * LEMBAR KE-2 BUKTI PEMOTONGAN (F.1.1.33.01) * LEMBAR KE-3 SSP BUKTI SETORAN PPh PSL 23/26 * DAFTAR BUKTI PEMOTONGAN PPh PSL 23/26 * LEMBAR KE-2 BUKTI PEMOTONGAN (F.1.1.33.01) LAMPIRANLAMPIRAN KE KPP/KP4 SELAMBAT-LAMBATNYA TANGGAL 20 BULAN BERIKUTNYA JIKA JATUH PD HARI LIBUR PD HARI KERJA BERIKUTNYA
  15. 15. AmiPERKIRAAN PENGHASILAN NETTO PEMBAYARAN PREMI ASURANSI DAN REASURANSI KE PERUSAHAAN ASURANSI DI LN PERKIRAAN PENGHASILAN NETTO PEMBAYARAN PREMI ASURANSI DAN REASURANSI KE PERUSAHAAN ASURANSI DI LN JENIS PENGHASILAN % 50% premi dibayar tertanggung kpd perusahaan asuransi di LN baik secara langsung maupun melalui pialang 5% Premi dibayar Perusahaan Asuransi di Indonesia kepada perusahaan asuransi di luar negeri 10% Premi dibayar Perusahaan Reasuransi di Indonesia kepada perusahaan asuransi di LN PREMI YANG DIBAYAR DASAR PERHITUNGAN KMK No. 624/KMK.04/1994
  16. 16. Ami Terima Kasih Atas Perhatiannya

×