kebijakan pendidikan

1. MAKALAH PENGANTAR PENDIDIKAN
“ KEBIJAKAN PENDIDIKAN “
Disusun Oleh :
1. Erik Kuswanto ( 201310060311136 )
2. Dimas Jayantara ( 201310060311161 )
3. Luky Milsari ( 2013100603111
3. Puspo Dwi Trenggono ( 201310060311178 )
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG
2014

2. KEBIJAKAN PENDIDIKAN
1. Hakikat Pendidikan Manusia Seutuhnya
Hakikat pendidikan manusia seutuhnya adalah suatu proses yang intern dalam konsep manusia
dimana manusia hanya dapat dimanusiakan melalui proses pendidikan. Dalam hal ini pendidikan
menusia seutuhnya berlangsung seumur hidup didasarkan atas berbagai landasan yang meliputi:
a. Dasar-Dasar filosofi
Filosofis hekekat kodrat martabat manusia merupakan kesatuan integral segi-segi (potensi-
potensi) esensial:
 Manusia sebagai makhluk pribadi (individualbeing)
 Manusia sebagai makhluk social (sosialbeing)
 Menusia sebagai makhluk susila (moralbeing).
Ketiga potensi diatas akan menentukan martabat dan kepribadian menusia. Jika ketiga potensi
itu dilaksanakan secara seimbang, maka akan terjadi kesenambungan.
b. Dasar-Dasar Psikofisis
Merupakan dasar-dasar kejiwaan dan kejasmanian manusia. Realitas Psikofisis manusia
menunjukkan bahwa pribadi manusia merupakan kesatuan antara potensi-potensi dan kesadaran
rohaniah baik dari segi pikis, rasa, karsa, cipta, dan budi nurani.
c. Dasar-Dasar Sosio-Budaya
Meskipun manusia adalah makhluk ciptaan tuhan namuN manusia terbina pula oleh tata nilai
sosio-budaya sendiri. Inilah segi-segi buhaya bangsa dan sosio psikologis manusia yang wajar
diperhatikan oleh pendidikan. Dasar-dasar segi sosio budaya bangsa mencakup tata nilai warisan
budaya bangsa seperti nilai keutuhan, musyawarah, gotong royong dan tenggang rasa yang dijadikan
sebagai filsafat hidup rakyat , nilai-nilai filsafat Negara yakni pancasila, Nilai-nilai budaya nasional,
adap istiadat dan Tata kelembagaan dalam hidup kemasyarakatan dan kenegaraan baik bersifat formal
maupun nonformal.

3. 1.2 Tujuan Pendidikan Manusia Seutuhnya
Tujuan untuk pendidikan menusia seutuhnya dengan kodrat dan hakekatnya, yakni seluruh
aspek pembawaannya seoptimal mungkin.Adapun aspek pembawaan (potensi manusia) meliputi:
a. Potensi jasmani (fisiologis dan pancaindra)
b. Potensi rohaniah (psikologis dan budi nurani)
Secara umum, rumusan tujuan dari proses pendidikan meliputi:
 Pendidikan sebagai tranmisi kebudayaan
 Pendidikan sebagai pengembangan kepribadian
 Pendidikan sebagai pengembangan akhlaq mulia serta religious
 Pendidikan sebagai pengembangan warga Negara yang bertanggung jawab
 Pendidikan sebagai mempersiapkan pekerja-pekerja yang terampil dan produktif
 Pendidikan sebagai pengembangan pribadi seutuhnya
 Pendidikan sebagai proses pembentukan manusia baru
1.3 Implikasi Pendidikan Menusia Seutuhnya
Pengertian implikasi adalah akibat langsung atau konsekwensi dari suatu keputusan
a. segi-segi implikasi antara lain :
 Manusia seluruhnya sebagai sasaran didik
 Proses berlangsungnya pendidikan yaitu waktu seumur hidup
b. isi , meliputi:
 potensi jasmani dan pancaindra
 potensi piker (rasional)
 potensi rohanian
 potensi karsa
 potensi cipta
 potensi karya
 potensi budi nurani

4. Dengan mengembangkan ketujuh potensi itu dengan sikap yang positif dan mendasar akan
mencapai kesinambungan.
2. Pendidikan Informal
Pendidikan luar sekolah adalah setiap kesempatan dimana terdapat komunikasi yang teratur
dan terarah di luar sekolah dan seseorang memperoleh informasi, pengetahuan, latihan maupun
bimbingan sesuai dengan usia dan kebutuhan kehidupan, dengan tujuan mengembangkan tingkat
keterampilan, sikap dan nilai-nilai yang memungkinkan baginya menjadi peserta-peserta yang efisien
dan efektif dalam lingkungan keluarga, pekerjaan bahkan lingkungan masyarakat dan negaranya.
PHILLIPS H. COMBS mengungkapkan bahwa pendidikan luar sekolah adalah setiap kegiatan
pendidikan yang terorganisir yang diselenggarakan di luar system formal, baik tersendiri maupun
merupakan bagian dari suatu kegiatan yang luas yang dimaksudkan untuk memberikan layanan kepada
sasaran didik tertentu dalam rangka mencapai tujuan-tujuan belajar.
2.1 Dasar Pendidikan Luar Sekolah (PLS)
a. Sejarah terbentuknya pendidikan luar sekolah (PLS).
Alas an terselenggaranya PLS dari segi kesejahteraan, tidak bisa lepas dari lima aspek yaitu:
 Aspek pelestarian budaya
Pendidikan yang pertama dan utama adalah pendidikan yang terjadi dan berlangsung di
lingkungan keluarga dimana (melalui berbagai perintah, tindakan dan perkataan) ayah dan ibunya
bertindak sebagai pendidik. Dengan demikian pendidikan luar sekolah pada permulaan
kehadirannya sangat dipengaruhi oleh pendidikan atau kegiatan yang berlangsung di dalam
keluarga. Didalam keluarga terjadi interaksi antara orang tua dengan anak, atau antar anak dengan
anak. Pola-pola transmisi pengetahuan, keterampilan, sikap, nilai dan kebiasaan melalui asuhan,
suruhan, larangan dan pembimbingan. Pada dasarnya semua bentuk kegiatan yang berlangsung di
lingkungan keluarga dilakukan untuk melestarikan dan mewariskan kebudayaan seacar turun
temurun. Tujuan kegiatan ini adalah untuk memenuhi kebutuhan praktis di masyarakat dan untuk
meneruskan warisan budaya yang meliputi kemampuan, cara kerja dan tekhnologi yang dimiliki
oleh masyarakat dari satu generasi kepada generasi berikutnya. Jadi dalam keluarga pun sebenarnya
telah terjadi proses-proses pendidikan, walaupun system yang berlaku berbeda dengan system

5. pendidikan sekolah. Kegiatan belajar-membelajarkannya yang asli inilah yang termasuk ke dalam
kategori pendidikan tradisional yang kemudian menjadi pendidikan luar sekolah.
 Aspek teoritis
Salah satu dasar pijakan teoritis keberadaan PLS adalah teori yang diketengahkan Philip H.
Cooms (1973:10) tidak satupun lembaga pendidikan: formal, informal maupun nonformal yang
mampu secara sendiri-sendiri memenuhi semua kebutuhan belajar minimum yang esensial. Atas
dasar teori di atas dapat dikemukakan bahwa, keberadaan pendidikan tidak hanya penting bagi
segelintir masyarakat tapi mutlak diperlukan keberadaannya bagi masyarakat lemah (yang tidak
mampu memasukkan anak-anaknya ke lembaga pendidikan sekolah) dalam upaya pemerataan
kesempatan belajar, meningkatkan kualitas hasil belajar dan mencapai tujuan pembelajaran yaitu
mencerdaskan kehidupan bengsa. Uraian di atas cukup untuk dijadikan gambaran bahwa PLS
merupakan lembaga pendidikan yang berorientasi kepada bagaimana menempatkan kedudukan,
harkat dan martabat manusia sebagai makhluk yang memiliki kemauan, harapan, cita-cita dan akal
pikiran.
 Dasar pijakan
Ada tiga dasar pijakan bagi PLS sehingga memperoleh legistimilasi dan berkembang di
tengah-tengah masyarakat yaitu: UUD 1945, Undang-undang RI Nomor 2 tahun 1989 dan
peraturan pemerintah RI No. 73 tahun 1991 tentang pendidikan luar sekolah. Melalui ketiga dasar
di atas dapat dikemukakan bahwa, PLS adalah kumpulan individu yang menghimpun dari dalam
kelompok dan memiliki ikatan satu sama lain untuk mengikuti program pendidikan yang
diselenggarakan di luar sekolah dalam rangka mencapai tujuan belajar. Adapun bentuk-bentuk
satuan PLS, sebagaimana diundangkan di dalam UUSPN tahun 1989 pasal 9:3 meliputi: pendidikan
keluarga, kelompok belajar, kursus dan satuan pendidikan sejenis. Satuan PLS sejenis dapat
dibentuk kelompok bermain, penitipan anak, padepokan persilatan dan pondok pesantren
tradisional.
 Aspek kebutuhan terhadap pendidikan
Kesadaran masyarakat terhadap pendidikan tidak hanya pada masyarakat daerah pedesaan
juga semakin meluas. Kesadaran ini timbul terutama karena perkembangan ekonomi, kemajuan
iptek dan perkembangan politik. Kesadaran juga tumbuh pada seseorang yang merasa tertekan
akibat kebodohan, keterbelakangan atau kekalahan dari kompetensi pergaulan dunia yang
menghendaki suatu keterampilan dan keahlian tertentu. Atas dasar kesadaran dan kebutuhan inilah

6. sehingga terwujudlah bentuk-bentuk kegiatan kependidikan baik yang bersifat persekolahan
ataupun di luar persekolahan.
 Keterbatasan lembaga pendidikan sekolah
Lembaga pendidikan sekolah yang jumlahnya semakin banyak bersifat formal atau resmi
yang dibatasi oleh ruang dan waktu serta kurikulum yang baku dan kaku serta berbagai
keterbatasan lainnya. Sehingga tidak semua lembaga pendidikan sekolah yang ada di daerah
terpencilpun yang mampu memenuhi semua harapan masyarakat setempat, apalagi memenuhi
semua harapan masyarakat daerah lain. Akibat dari kekurangan atau keterbatasan itulah yang
memungkinkan suatu kegiatan kependidikan yang bersifat informal atau nonformal
diselenggarakan, sehingga melalui kedua bentuk pendidikan itu kebutuhan masyarakat dapat
terpenuhi.
3. Pendidikan Formal
Pendidikan formal yang sering disebut pendidikan persekolahan, berupa rangkaian jenjang
pendidikan yang telah baku, misalnya SD, SMP, SMA, dan PT. Pendidikan formal lebih difokuskan
pada pemberian keahlian atau skill guna terjun ke masyarakat.
Mengenyam pendidikan pada institusi pendidikan formal yang diakui oleh lembaga pendidikan
Negara adalah sesuatu yang wajib dilakukan di Indonesia. Mulai dari anak tukang sapu jalan, anak
tukang dagang martabak mesir, anak tukang jamret, anak paka tani, anak bisnismen, anak pejabat tinggi
Negara, dan sebagainya harus bersekolah, minimal 9 tahun lamanya hingga lulus SMP.
3.1 Krateristik proses pendidikan yang berlangsung di sekolah
a. Pendidikan diselengarakan secara khusus dan dibagi atas jenjang yang memiliki hubungan
hierarki.
b. Usia anak didik di suatu jenjang pendidikan relative homogen.
c. Waktu pendidikan relatif lama sesuai dengan program pendidikan yang harus diselesaikan.
d. Materi atauisi pendidikan lebih banyak bersifat akademis dan umum.
e. Adanya penekanan tentang kualitas pendidikan sebagai jawaban kebutuhan dimasa yang akan
datang.
Sebagai pendidikan yang bersifat formal, sekolah mencari fungsi pendidikan berdasarkan asa-asas
tanggung jawab;

7. a. Tanggung jawab formal kelembagaan sesuai dengan fungsi dan tujuan yang ditetapkan menurut
ketentuan-ketentuan yang berlaku. Dalam hal ini undang-undang pendidikan UUSPN Nomor 20
tahun 2003.
b. Tanggung jawab keilmuan berdasarkan bentuk, isi, tujuan dan tingkat pendidikan kepadanya
masyarakat oleh masyarakat dan bangsa.
c. Tanggung jawab fungsional ialah: tanggung jawab professional pengelola dan pelaksana pendidikan
yang menerima ketetapan ini berdasarkan ketentuan-ketentuan jabatannya. Tanggung jawab ini
merupakan pelimpahan tanggung jawab dan kepercayaan orang tua (masyarakat) kepada sekolah
dari para guru.
Dalam UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada Pasal 13 ayat (1)
disebutkan bahwa jalur pendidikan terdiri atas pendidikan formal, nonformal dan informal yang dapat
saling melengkapi dan memperkaya.
Peran sekolah lembaga yang membantu lingkungan keluarga, maka sekolah bertugas mendidik
dan mengajar serta memperbaiki dan memperhalus tingkah laku anak didik yang dibawa dari
keluarganya. Sementara itu, dalam perkembangan kepribadian anak didik, peranan sekolah dengan
melalui kurikulum, antara lain sebagai berikut:
a. Anak didik belajar bergaul sesame anak didik, antara guru dengan anak didik, dan antara anak didik
dengan orang yang bukan guru (karyawan).
b. Anak didik belajar menaati peraturan-peraturan sekolah.
c. Mempersiapkan anak didik untuk menjadi anggota masyarakat yang berguna bagi agama, bangsa
dan Negara.
4. Pendidikan Nonformal
Pengertian Pendidikan non formal adalah pendidikan yang dilakukan secara teratur, dengan
sadar (sengaja) dilakukan tetapi tidak terlalu ketat mengikuti peraturan-peraturan yang tetap/ tidak
terikat oleh jenjang pendidikan seperti pendidikan formal di sekolah.
Sedangkan menurut Philip H. Choombs ialah pendidikan luar sekolah yang dilembagakan dan
istilah ini yang digunakan dalam UU Sistem Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 2 tahun 1989
tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 10 ayat 1.
Pendidikan luar sekolah yang dilembagakan ( Nonforma ) adalah semua bentuk pendidikan

8. yang diselenggarakan dengan sengaja, tertib, terarah, dan berencana di luar kegiatan persekolahan.
Dalam hal ini, tenaga, pengajar, fasilitas, cara penyampaian, dan waktu yang dipakai serta komponen-
komponen lainnya disesuaikan dengan keadaan peserta atau peserta didik supaya mendapatkan hasil
yang memuaskan. Bagi masyarakat Indonesia yang dipengaruhi sistem pendidikan tradisional, cara
seperti ini lebih mudah dalam daya tangkap masyarakat dan mendorong rakyat untuk belajar karena
keadaan ini sesuai dengan keadaan lingkungan.
Pendidikan luar sekolah yang dilembagakan bersifat fungsional dan praktis serta pendekatannya
lebih fleksibel. Calon peserta didik (raw-input) pendidikan luar sekolah dilembagakan yaitu:
a. penduduk usia sekolah yang tidak pernah mendapat keuntungan/kesempatan memasuki sekolah.
b. Orang dewasa yang tidak pernah bersekolah.
c. Peserta didik yang putus sekolah (drop out), baik dari pendidikan dasar, menengah, dan pendidikan
tinggi.
d. Peserta didik yang telah lulus satu sistem pendidikan sekolah tetapi tidak melanjutkan ke tingkat
yang lebih tinggi.
e. Orang yang telah bekerja, tetapi ingin menambah keterampilan lain.
Di samping pendidikan yang fleksibel, hendaknya dapat pula digunakan pendekatan yang luas
dan terintegrasi agar siapa saja dapat belajar lebih lanjut berdasarkan keterampilan pertama yang telah
mereka peroleh. Serta mengisi segala kekuangan yang menghambat usaha mereka ke arah hidup yang
lebih baik. Dengan kata lain, pendidikan luar sekolah yang dilembagakan dapat memperkuat
pendidikan luar sekolah yang tidak dilembagakan.
Pendidikan non formal pada umumnya dilaksanakan tidak dalam lingkungan fisik sekolah.
Maka dari itu dapat diidentikkan dengan pendidikan luar sekolah.
Sasaran pokok pendidikan non formal adalah anggota masyarakat. Program-programnya dibuat
sedemikian rupa agar bersifat luwes tetapi lugas dan tetap menarik minat para konsumen pendidikan.
Berdasarkan penelitian di lapangan, pendidikan non formal sangat dibutuhkan oleh anggota
masyarakat yang belum sempat mendapat kesempatan untuk mengikuti pendidikan formal karena
sudah lewat umur atau terpaksa putus sekolah karena suatu hal.
Tujuan terpenting dari pendidikan non formal adalah program-program yang ditawarkan kepada
masyarakat harus sejalan dengan program-program pembangunan yang dibutuhkan oleh masyarakat
banyak.

9. Pendidikan non formal juga berarti suatu kegiatan pendidikan di luar keluarga dan di luar
sekolah yang kegiatan-kegiatannya ditujukan kepada :
a. Anak-anak yang belum pernah sekolah.
b. Anak-anak yang meninggalkan pendidikan SD/ SLTP dan tidak meneruskan sekolah lagi (di bawah
umur 18 tahun).
c. Orang-orang dewasa (adult education)
d. Anak-anak di bawah umur 18 tahun yang memerlukan re-edukasi.
e. Orang-orang dewasa yang memerlukan re-edukasi.
f. Masyarakat sebagai satu lingkungan budaya (comunity education).
Macam-macam pendidikan itu dapat dikelompokkan sebagai program kegiatan pendidikan luar
sekolah yang terorganisir yaitu :
a. Pendidikan masyarakat adalah pendidikan yang ditujukan kepada orang dewasa, termasuk pemuda
di luar batas umur tertinggi kewajiban belajar, dan dilakukan di luar lingkungan dan sistem
pengajaran sekolah biasa.
b. Pendidikan kemasyarakatan adalah konfirmasi antara kedewasaan yang diwakili pendidik dan
kebelum dewasaan yang diwakili oleh anak didik yang berdiri sendiri. Atau dikatakan sebagai
pendidikan yang meliputi bagian pendidikan yang mempersiapkan anak-anak untuk tugasnya
sebagai penghasil dan sebagai pemakai.
c. Pendidikan rakyat adalah tindakan-tindakan pendidikan atau pengaruh yang kadang-kadang
mengenai seluruh rakyat, tetapi biasanya khusus mengenai rakyat lapisan bawah.
d. Mass Education adalah pendidikan yang diberikan ke orang dewasa di luar sekolah, yang bertujuan
memberikan kecakapan baca tulis dan pengetahuan umum untuk dapat mengikuti perkembangan
dan kebutuhan hidup sekelilingnya. Dalam hal ini termasuk pula latihan-latihan untuk mendidik
calon pemimpin yang akan mempelopori pelaksanaan usahanya di dalam masyarakat.
e. Adult education (pendidikan orang dewasa) adalah usaha atau kegiatan yang pada umumnya
dilakukan dengan kemauan sendiri (bukan dipaksa dari atas) oleh orang dewasa, termasuk pemuda
di luar batas tertinggi masa kewajiban belajar dan dilangsungkan di luar lingkungan sekolah biasa.
f. Extention education adalah kegiatan pendidikan yang dilaksanakan di luar lingkungan sekolah
biasa, diselenggarakan oleh perguruan-perguruan tinggi untuk mengimbangi hasrat masyarakat
yang ingin menjadi peserta aktif dlm pergolakan jaman.
g. Fundamental education adalah menolong masyarakat untuk mencapai kemajuan sosial ekonomi
agar dengan demikian mereka dapat menduduki tempat yang layak dalam dunia modern.
Sedangkan perjalanan kegiatan pendidikan non formal yang dilakukan di luar sekolah dan di

10. luar keluarga itu berbentuk antara lain : kepanduan (pramuka), perkumpulan perkumpulan pemuda dan
pemudi, perkumpulan olah raga dan kesenian, perkumpulan perkumpulan sementara, perkumpulan-
perkumpulan perekonomian, perkumpulan perkumpulan keagamaan dan lain sebagainya. Di kalangan
masyarakat, program-program pendidikan non formal sering dikoordinasikan dan dilaksanakan oleh
dinas pendidikan masyarakat, tim penggerak pembinaan kesejahteraan keluarga (tim penggerak PKK),
pada tingkat kelurahan dibina oleh para lurah/ kepala desa. Di luar itu organisasi-organisasi wanita
seperti dharma wanita dalam program bakti sosial kepada masyarakat acapkali melaksanakan program-
program dalam bentuk paket program pendidikan non formal.
5. Kesimpulan
Hakikat pendidikan manusia seutuhnya adalah suatu proses yang intern dalam konsep manusia
dimana manusia hanya dapat dimanusiakan melalui proses pendidikan. Dalam hal ini pendidikan
menusia seutuhnya berlangsung seumur hidup .
Jalur pendidikan di Indonesia meliputi jalur pendidikan formal, nonformal dan
informal. Ketiganya memiliki perbedaan yang saling mengisi dan melengkapi. Seperti sudah
dijelaskan bahwa jalur pendidikan adalah wahana yang dilalui peserta didik untuk mengembangkan
potensi diri dalam suatu proses pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan. Karenanya
pemerintah mengundangkan jalur pendidikan.
Pemerintah mengagas jalur pendidikan ini dikarenakan sistem pendidikan nasional adalah
keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan
pendidikan nasional dimana yang menjadi peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha
mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis
pendidikan tertentu, tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan
diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan dan pendidik adalah tenaga kependidikan yang
berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator,
dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan
pendidikan.

11. 6. Daftar Pustaka
 Tirtaharja, Umar dan La Sula, 1994. Pengantar Pendidikan. Jakarta. Penerbit Rineka Cipta dan
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
 Pendidikan Informal
http://sitiativa.wordpress.com/2012/09/09/pendidikan-informal/ ( Tanggal Download 02 – 03-
14)
 Pendidikan Formal, Informal, Dan Nonformal
http://radityapenton.blogspot.com/2012/11/pendidikan-formal-informal-dan-nonformal.html
( Tanggal Download 02 – 03-14).