Kelompok 2 membahas pengertian budaya demokrasi, definisi demokrasi menurut para ahli, macam-macam demokrasi, prinsip-prinsip budaya demokrasi, demokratisasi menuju masyarakat madani, dan pelaksanaan demokrasi di Indonesia.

2. Kelompok 2
 Anggota :
• Aldo jugi saputro
• Isrenna Ratu RS
• Eriani Ramadhianti
• Dika Maulana
• Rima Aviyani
• Anggis Yunitasari
• Vina Widya Ayu
• Dini Sopiah
• Imas ajeng H
• Sony eryana I
• Clara Misye A

4. PENGERTIAN BUDAYA
DEMOKRASI
 Demokrasi berasal dari bahasa yunani, demos yang
berarti rakyat dan cratein yang berarti memerintah.
Demokrasi berarti pemerintahan yang
diselenggarakan oleh rakyat, maksudnya sistem
pemerintahan yang rakyat memegang peranan yang
menetukan, karena pemerintahan itu merupakan
pemerintahan rakyat.
BACK

5. DEFINISI MENURUT PARA
AHLI:
 Menurut H. Harris Soche
(Yogyakarta : Hanindita,
1985) Demokrasi adalah
bentuk pemerintahan
rakyat, karena itu
kekusaan pemerintahan
itu melekat pada diri
rakyat atau diri orang
banyak dan merupakan
hak bagi rakyat atau orang
banyak untuk mengatur,
mempertahankan dan
melindungi dirinya dari
paksaan dan pemerkosaan
orang lain atau badan
yang diserahi untuk
memerintah.
NEXT

6.  Menurut Henry B.Mayo,
demokrasi sebagai sistem
politik merupakan suatu
sistem yang menunjukkan
bahwa kebijakan umum
ditentukan atas dasar
mayoritas oleh wakil-
wakil yang diawasi secara
efektif oleh rakyat dalam
pemilihan-pemilihan
berkala yang didasarkan
atas prinsip kesamaan
politik dan
diselenggarakan dalam
suasana terjaminya
kebebasan politik.
NEXT

7.  Menurut C.F. Strong,
demokrasi adalah suatu
sistem pemerintahan di
mana mayoritas anggota
dewan dari masyarakat
ikut serta dalam politik
atas dasar sistem
perwakilan yang menjamin
pemerintah akhirnya
mempertanggungjawabka
n tindakan-tindakannya
pada mayoritas tersebut.
NEXT

8.  Menurut Joseph A.
Schumpeter mengatakan,
demokrasi merupakan
suatu perencanaan
institusional untuk
mencapai keputusan
politik di mana individu-
individu memperoleh
kekuasaan untuk
memutuskan cara
perjuangan kompetetif
atas suara rakyat.
NEXT

9.  Para ahli yang tergabung dalam International
Commision For Jurist
Demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan di
mana untuk membuat keputusan-keputusan politik
diselenggarakan oleh warga negara melalui wakil-
wakil yang dipilih oleh mereka dan yang bertanggung
jawab kepada mereka melalui suatu proses pemilihan
yang bebas
BACK

10. Macam-Macam Demokrasi
• Demokrasi Berdasarkan Cara Penyaluran Pendapat
Rakyat dibedakan :
a). Demokrasi langsung
b). Demokrasi tak langsung ( demokrasi perwakilan)
c). Demokrasi perwakilan dengan sistem referendum
NEXT

11. Demokrasi Berdasarkan Hubungan Antar Alat
Kelengkapan Negara dibedakan :
a). Demokrasi perwakilan dengan sistem
parlementer.
b). Demokrasi perwakilan dengan sistem
pemisahan kekuasaan.
NEXT

12. Demokrasi Berdasarkan Titik Berat Masalah Yang Diatur
dibedakan :
 a). Demokrasi formal
 b). Demokrasi material
 c). Demokrasi gabungan
NEXT

13. Demokrasi Berdasarkan Paham atau Prinsip dibedakan:
 a). Demokrasi liberal
 b). Demokrasi sosialis
 c).Demokrasi pancasila
BACK

14. prinsip-prinsip budaya demokrasi
 Pemerintahan yang terbuka dan bertanggung jawab
 b. Dewan perwakilan rakyat (DPR) yang representatif,
dalam melaksanakan tugasnya DPR harus bertindak
secara representative
 c. Peradilan yang bebas dan merdeka, peradilan
merupakan lembaga yang menegakkan hukum.
 d. Pers yang bebas
 e. Prinsip Negara hukum
 f. System dwipartai/multipartai
 g. Pemilu yang demokratis
 h. Prinsip mayoritas
 i. Jaminan akan hak-hak dasar dan hak-hak
minoritas, dalam Negara demokrasi
NEXT

15. Pemilu yang demokratis,yaitu
pemilu yang memiliki ciri-ciri
sebagai berikut:
 1. Adanya pengakuan terhadap hak pilih universal
 2. Adanya keleluasaan untuk membentuk
penampungan aspirasi masyarakat yang
beranekaragam.
 3. Tersedia mekanisme rekruitmen politik bagi calon-
calon wakil yang demokratis.
 4. Ada kebebasan memilih untuk mendiskusikan dan
menentukkan pilihan
 5. Ada keleluasaan bagi setiap kontestan untuk
bersaing secara sehat
 6. Adanya komite atau panitia pemilihan yang
independen
 7. Penghitungan suara yang jujur.
 8. Pemilu yang demokratis dan kompetitif
BACK

16. Demokrasi sebagai bentuk
pemerintahan dan sistem politik
 Pembagian bentuk pemerintahan secara klasik menurut plato dibedakan
sebagai berikut.
a) Monarkhi : Adalah pemerintahan yang dipegang oleh seorang
(raja/kaisar) yang ditujukan untuk kepentingan umum.
b) Tyrani : Adalah pemerintahan yang dipegang oleh seorang (raja/kaisar)
yang kekuasaannya ditujukan untuk kepentingan sendiri.
c) Aristokrasi : Adalah pemerintahan yang dipegang oleh sekelompok
orang sebagai pemimpin dan dijalankan untuk kepentingan rakyat
banyak
d) Oligarkhi : Adalah pemerintahan yang dipegang oleh beberapa orang,
yang kekuasaannya untuk kepentingan kelompok mereka sendiri.
e) Demokrasi : Adalah pemerintahan yang kekuasaan tertinggi negara
dipegang oleh rakyat.
f) Mobokrasi/Okhlokrasi : Adalah pemerintahan yang dipegang oleh
rakyat, tetapi rakyat yang tidak tahu apa-apa rakyat yang tidak
berpendidikan, dan rakyat yang tidak paham pendidikan
BACK

17. CIRI-CIRI NEGARA YANG
MENGANUT ASAS DEMOKRASI
 Memiliki lembaga perwakilan atau dewan perwakilan rakyat sebagai
badan atau majelis yang mewakili dan mencerminkan kehendak rakyat.
 Dilaksanakan pemilu untuk jangka waktu tertentu.
 Kekuasaan atau kedaulatan rakyat dilaksanakan oleh badan atau
majelis yang bertugas mengawasi pemerintah.
 Susunan kekuasaan badan atau majelis ditetapkan alam undang-
undang dasar negara.
 Adanya partisipasi efektif rakyat dalam pembuatan keputusan publik
yang menyangkup nasib dan kepentingan mereka.
 Adanya persamaan kedudukan dihadapan hukum.
 Adanya penghormatan terhadap hak asasi manusia dan hak-hak
minoritas.
 Adanya ketersediaan dan keterbukaan informasi.
 Adanya kontrol sosial untuk mengawasi pemerintah.
 Adanya kebebasan berpendapat, berbicara dan kebebasan pers
 Adanya pemilihan umum yang bebas atau pemilu yang demokratis
BACK

18. Pengertian Demokratisasi
 Demokratisasi adalah penerapan kaidah-kaidah
prinsip-prinsip demokrasi pada setiap kegiatan
politik kenegaraan. Tujuannya adalah
terbentuknya kehidupan politik yang bercirikan
demokrasi. Demokrasi merujuk pada proses
perubahan menuju sistem pemerintahan yang
lebih demokratis.
NEXT

19. demokratisasi dapat dicapai
melalui beberapa tahapan
berikut:
 Tahapan pertama adalah pergantian dari
demokratis ke penguasa demokratis
 Tahapan kedua adalah pembentukan lembaga-
lembaga tertib politik demokrasi
 Tahapan ketiga adalah konsolidasi demokrasi
 Tahapan keempat adalah praktik demokrasi
sebagai budaya politik bernegara
NEXT

20. Dua hal penting agar
Tercapainya Demokrasi, yaitu:
 Terbentuk dan berjalannya lembaga-lembaga
demokrasi dalam sistem politik dan pemerintaha
 Tumbuh dan berkembangnya nilai-nilai demokrasi
yang menjadi sikap dan pola hidup masyarakat
serta penyelenggara negara dalam kehidupan
berbangsa dan bernegara.
BACK

22. DEMOKRATISASI MENUJU
MASYARAKAT MADANI (CIVIL
SOCIETY) Demokratisasi adalah suatu proses menuju terbentuknya sebuah
demokrasi.
 Civil society. Istilah civil society berasal dari bahasa latin, yaitu
civitas dei atau kota ilahi. Asal kata civil adalah civilization artinya
beradab. Sedangkan society diartikan masyarakat. Jadi secara
sederhana Civil society dapat diartikan masyarakat yang beradab.
Masyarakat madani adalah masyarakat yang beradab.
 Masyarakat madani mencerninkan tingkat kemampuan dan kemajuan
masyarakat yang tinggi untuk bersikap kritis dan partisipatif dalam
menghadapi berbagai persoalan sosial. Gambaran masyarakat madani
dapat dilukiskan seperti dalam bagan sebagai berikut :
 Masyarakat madani
 Kemampuan memenuhi kebutuhan pokok sendiri
 Secara umum memiliki kemampuan ekonomi, sistem politik, sosial
budaya dan hankam yang dinamis, tangguh dan berwawasan global.
 Mantap mengendalikan sumber pembiayaan dalam negeri.
 Kualitas sumber daya manusia tinggi dari tenaga-tenaga profesional
untuk memenuhi kebutuhan IPTEK dan IMTAQ.
 Civil society terbentuk dari kelompok-kelompok kecil di luar lembaga
negara dan lembaga lain yang berorientasi kekuasaan.
NEXT

23.  Civil society terbentuk dari kelompok-kelompok kecil
di luar lembaga negara dan lembaga lain yang
berorientasi kekuasaan. Bentuk masyarakat madani
sepeerti organisasi kepemudaan, organisasi
perempuan atau organisasi profesi termasuk
organisasi masyarakat (ormas). Dengan ciri-ciri
secara umum antara lain :
 Mandiri dalam pendanaan
 Swadaya dalam kegiatan (mamanfaatkan berbagai
sumber daya lingkungan).
 Bersifat memberdayakan masyarakat dan bergerak di
bidang sosial.
 Tidak terlibat persaingan politik untuk merebut
kekuasaan.
 Bersifat inklusif (melindungi beragan kelompok dan
menghargai keragaman).
 Berwawasan luas (global).
BACK

24. KARAKTERISTIK
MASYARAKAT MADANI
 Beberapa unsur pokok yang harus dimiliki
masyarakat madani antara lain :
 a). Wilayah publik yang bebas(Free Public Sphere)
 b). Demokrasi
 c). Toleransi
 d). Pluralisme
 e). Keadilan Sosial
BACK

25. Demokrasi Indonesia adalah
Demokrasi Pancasila
 Pelaksanaan demokrasi pancasila agar tegak dan
berkembang dipusatkan pada pilar (tiang) demokrasi
berikut.
a. Demokrasi yang ber-Ketuhanan Yang Maha Esa
b. Demokrasi yang menjunjung hak asasi manusia
c. Demokrasi yang mengutamakan kedaulatan rakyat
d. Demokrasi yang didukung kecerdasan
e. Demokrasi yang menetapkan pembagian kekuasaan
f. Demokrasi yang menerapkan konsep negera hukum
g. Demokrasi yang menjami otonomi daerah
h. Demokrasi yang berkeadilan sosial
i. Demokrasi dengan kesejahteraan rakyat
BACK

26. Keterkaitan prinsip-prinsip
demokrasi dengan prinsip
demokrasi pancasila
 Prinsip-prinsip demokrasi pancasila
 Demokrasi pancasila merupakan suatu paham demokrasi yang
bersumber pada pandangan hidup atau falsafah hidup bangsa
Indonesia yang digali dari kepribadian rakyat Indonesia sendiri.
Dimana kemudian muncul dasar falsafah negara yaitu Pancasila
yang tercermin dan terkandung dalam Pembukaan UUD 1945.
Prinsip-prinsip demokrasi pancasila diantaranya:
 pemerintahan berdasarkan hukum
 perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia
 pengambilan keputusan atas dasar musyawarah
 peradilan yang merdeka
 adanya partai politik dan organisasi sosial politik
 Keterkaitan prinsip demokrasi dengan prinsip demokrasi pancasila
 Demokrasi di Indonesia adalah demokrasi yang didasarkan
pada sila-sila pancasila yang intinya terdapat dalam sila ke-4
pancasila yang artinya bahwa rakyat menjalankan kekuasaan
melalui sistem perwakilan dean keputusan diperoleh melalui jalan
musyawarah dengan penuh tanggung jawab kepada Tuhan Yang
Maha Esa dan kepada Rakyat Indonesia.
BACK

27. Pelaksanaan demokrasi di
Indonesia
 PERIODISASI PELAKSANAAN DEMOKRASI DI
INDONESIA
 Membicarakan tentang pelaksanaan demokrasi tak
lepas dari periodisasi semokrasi yang pernah dan
berlaku dalam sejarah Indonesia. Mirriam Budiarjo
membagi periodisasi pelaksanaan demokrasi
dipandang dari sudut perkembang sejarah
demokrasi di Indonesia yaitu:
1) Masa republik I yang dinamakan masa demokrasi
parlementer
2) Masa republik II, yaitu masa demokrasi terpimpin
3) Masa republik III, yaitu masa demokrasi pancasila
yang menonjolkan sistem presidensial.
NEXT

28. Sedangkan Menurut Ahmad Gaffar
membagi dalam empat periode
 1) Periode masa revolusi kemerdekaan
 2) Periode masa demokrasi parlementer
 3) Periode masa demokrasi terpimpin
 4) Periode pemerintahan Orde baru
NEXT

29. DEMOKRASI PADA MASA
REVOLUSI (1945-1959)
 Demokrasi yang dipakai adalah demokrasi
parlementer atau demokrasi liberal. Masa
demokrasi parlementer bisa dikatakan sebagai
masa kejayaan demokrasi karena hampir semua
unsur-unsur demokrasi dapat ditemukan dalam
perwujudannya. Salah satu upaya pemerintah
pada waktu itu dengan mengadakan pemilu 1955.
Namun, pemilu 1955 pada masa itu jauh dari
harapan masyarakat dan tujuannya tidak dapat
tercapai. Bahkan, ketidakstabilan bidang politik,
ekonomi, sosial budaya dan hankam semakin
meningkat.
NEXT

30.  Akhirnya proses demokrasi masa itu telah dinilai
gagal dalam menjamin stabilitas
politik, kelangsungan pemerintahan, penciptaan
kesejahteraan rakyat. Kegagalan tersebut
disebabkan oleh beberapa hal yaitu sebagai
berikut:
 1) Dominannya politik aliran
 2) Landasan sosial ekonomi rakyat yang masih
rendah
 3) Tidak mampunya para anggota
konstituante bersidang dalam menetapkan dasar
negara sehingga keadaan menjadi berlarut-larut.
NEXT

31. DEMOKRASI PADA MASA ORDE LAMA
(5 JULI – 1 MARET 1966)
SeokarnoSaat Kemerdekaan
 Merupakan periode Demokrasi
terpimpin yang memiliki pengertian
menurut Tap MPRS
VIII/MPRS/1965 yaitu “Kerakyatan
yang dipimpin oleh hikmat
kebijaksanaan dalam
permusyawaratan/perwakilan yang
berintikan musyawarah untuk
mufakat secara gotong royong di
anatara semua kekuatan nasional
yang progresif revolusioner dengan
berporoskan Nasakom”.
 Adapun ciri-ciri dari demokrasi
terpimpin :
 1) Dominasi presiden
 2) Terbatasnya peran partai politik
 3) Berkembangnya pengaruh PKI
dan militer sebagai kekuatan sosial
politik di Indonesia.
hanya merupakan kehendak
dari presiden dalam rangka
menempatkan diri sebagai
satu-satunya lembaga yang
paling berkuasa, NEXT

32. DEMOKRSI PADA MASA ORDE
BARU
Seoharto – Orde Baru
 Pelaksanaan demokrasi
adalah demokrasi
Pancasila. Yakni demokrasi
yang menjadikan pancasila
sebagai landasan ideal, dan
UUD 1945 dan Tap MPR
sebagai landasan formal.
Pada masa ini juga telah
menjadi Indoktrinisasi
Pedoman Penghayatan dan
Pengamalan Pancasila (P4)
oleh pemerintah Orde Baru.
NEXT

33.  Dalam perkembangan selanjutnya Orde Baru
telah melakukan banyak penyimpangan sebagai
beriku :
 1) Pemusatan kekuasaan di tangan presiden,
 2) Pembatasan hak-hak politik rakyat, 3.
 3) Pemilu yang tidak demokratis
 4) Pembentukan lembaga ektrakonstitusional
 5) Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN),
NEXT

34. PELAKSANAAN DEMOKRASI
MASA REFORMASI
 Pada masa ini banyak sekali pembangunan dan perkembangan
ke arah kehidupan negara demokratis. Diantaranya:
a. Keluarganya beberapa peraturan perundang-undangan sebagai
wal perubahan sistem demokrasi secara konstitusional, seperti
ketetapan MPR dan Undang-Undag
b. Melakukan proses peradilan bagi para pejabat negara dan
pejabat lainnya yang terlibat korupsi, kolusi dan nepotisme serta
penyalahgunaan kekuasaan.
c. Adanya jaminan kebebasan pendirian partai politik ataupun
organisasi kemasyarakatan secara luas
d. Pembebasan sejumlah narapidana politik semasa orde baru
e. Melaksanakan pemilu 1999 yang babas dan demokratis dengan
diikuti banyak partai politik
f. Kebesan Pers yang luas termasuk tidak adanya pencabutan
SIUPP (Surat Ijin Usaha Penerbitan Pers).
g. Terbukanya kesempatan yang luas dan bebas untuk warga
negara dalam melaksanakan demokrasi di berbagai bidang.
NEXT

35. Pelaksanaan demokrasi Orde
Reformasi 1998 – sekarang
 Demokrasi yang dikembangkan pada masa reformasi pada
dasarnya adalah demokrasi dengan mendasarkan pada
Pancasila dan UUD 1945, dengan penyempurnaan
pelaksanaannya dan perbaikan peraturan-peraturan yang
tidak demokratis, dengan meningkatkan peran lembaga-
lembaga tinggi dan tertinggi negara
dengan menegaskan fungsi, wewenang dan tanggung jawab
yang mengacu pada prinsip pemisahan kekuasaan dan tata
hubungan yang jelas antara lembaga-lembaga
eksekutif, legislatif dan yudikatif.
Demokrasi Indonesia saat ini telah dimulai dengan
terbentuknya DPR – MPR hasil
Pemilu 1999 yang telah memilih presiden dan wakil presiden
serta terbentuknya
lembaga-lembaga tinggi yang lain.
NEXT

36. Masa reformasi berusaha membangun
kembali kehidupan yang demokratis
antara lain:
 1. Keluarnya Ketetapan MPR RI No. X/MPR/1998
tentang pokok-pokok reformasi
2. Ketetapan No. VII/MPR/1998 tentang
pencabutan tap MPR tentang Referandum
3. Tap MPR RI No. XI/MPR/1998 tentang
penyelenggaraan Negara yang bebas dari KKN
4. Tap MPR RI No. XIII/MPR/1998 tentang
pembatasan Masa Jabatan Presiden dan Wakil
Presiden RI
5. Amandemen UUD 1945 sudah sampai
amandemen I, II, III, IV
 Pada Masa Reformasi berhasil menyelenggarakan
pemiluhan umum sudah dua kali yaitu tahun 1999
dan tahun 2004
NEXT

37. Orde Reformasi
EXIT